Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus menegakkan aturan implementasi Peraturan Pemerintah No.17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), yang akhirnya membuat platform digital seperti TikTok dan platform gim Roblox tunduk.

TikTok memutuskan menonaktifkan 1,7 juta akun milik anak di bawah usia 16 tahun per Selasa (28/4/2026) sebagai bentuk kepatuhan terhadap PP Tunas, dan setelah mendapat desakan kuat dari pemerintah.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengapresiasi langkah tersebut. TikTok dinilai menjadi platform pertama yang menyampaikan komitmen kepatuhan terhadap PP Tunas sekaligus transparansi data penindakan terhadap akun anak.

“Jadi kalau 10 April lalu, kami sudah melaporkan TikTok telah menonaktifkan kurang lebih 780.000 akun, maka per hari ini yang telah dinonaktifkan akun di bawah 16 tahun adalah 1,7 juta akun anak dari platform TikTok dari 28 Maret,” kata Meutya, dikutip Minggu (3/5/2026).

Meutya menambahkan, TikTok juga telah memaparkan rencana aksi kepatuhan yang lebih rinci dan terukur ke depan. Perusahaan tidak hanya fokus pada penonaktifan akun anak, tetapi juga memperkuat penanganan kejahatan digital, termasuk pemberantasan judi online di platformnya.

Selain itu, TikTok disebut berkomitmen memperketat pemantauan pengguna guna memastikan kebijakan perlindungan anak berjalan efektif. Meutya mengakui, pengetatan sistem tersebut berpotensi menimbulkan gangguan, termasuk kemungkinan akun pengguna dewasa ikut terdampak.

Namun, dia menegaskan TikTok telah menyediakan mekanisme pelaporan bagi pengguna dewasa yang akunnya terdampak secara tidak sengaja agar dapat segera dipulihkan.

Sementara itu, Head of Public Policy TikTok Indonesia Hilmi Ardianto menegaskan bahwa keamanan pengguna menjadi prioritas utama perusahaan. Dia menyebut TikTok terus menyesuaikan kebijakan internal dengan regulasi di setiap negara, termasuk Indonesia.

Hilmi menambahkan, perusahaan juga terus memperkuat investasi dalam aspek keamanan digital serta kolaborasi dengan pemerintah.

“Kami terus berinvestasi dan kami sangat-sangat mengapresiasi dari Komdigi yang sudah menjadi partner kami selama ini untuk terus menggiatkan baik itu literasi digital maupun berbagai kampanye lainnya seperti anti judi online dan lainnya yang gunanya adalah untuk bisa meningkatkan kembali literasi digital dari masyarakat di Indonesia,” kata Hilmi.

23 Juta Pengguna RI Roblox Terlindungi

Tidak hanya itu, Meutya juga mengumumkan bahwa platform gim Roblox telah menerapkan verifikasi usia bagi penggunanya di Indonesia. Langkah itu sangat signifikan sesuai dengan regulasi tersebut, mengingat besarnya proporsi pengguna anak di platform tersebut. Dari total 45 juta pengguna Roblox di Indonesia, tercatat sebanyak 23 juta di antaranya merupakan anak-anak di bawah usia 16 tahun.

"Roblox telah menghilangkan fitur komunikasi dengan orang tidak dikenal untuk anak dengan usia kurang dari 16 tahun dan 13 tahun. Langkah ini sejalan dengan aspek utama dalam aturan pemerintah, yakni pembatasan komunikasi dengan orang tak dikenal serta pengendalian konten," ujar Meutya dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Kamis (30/4/2026), dikutip dari siaran pers.

Selain pembatasan interaksi, Roblox juga menyediakan fitur pengaturan waktu layar (screen time) yang dapat dikendalikan langsung oleh orang tua guna meminimalkan risiko kecanduan gim pada anak.

Meutya mengatakan, hingga saat ini, pihaknya telah mengantongi komitmen kepatuhan terhadap PP Tunas dari delapan platform digital raksasa, termasuk Facebook, Instagram, Threads, X (dahulu Twitter), Bigo Live, YouTube, dan TikTok.

Implementasi perlindungan anak itu juga mendapat dukungan dari berbagai pemerintah daerah (pemda) melalui kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah.

"Kami sangat terbantu dengan aturan jika anak-anak sekolah tidak membawa gawai ke sekolah," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa TikTok telah menonaktifkan 1,7 juta akun milik anak di bawah usia 16 tahun per Selasa (28/4/2026). Langkah ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengapresiasi langkah tersebut. TikTok dinilai menjadi platform pertama yang menyampaikan komitmen kepatuhan terhadap PP Tunas sekaligus transparansi data penindakan terhadap akun anak.

“Jadi kalau 10 April lalu, kami sudah melaporkan TikTok telah menonaktifkan kurang lebih 780.000 akun, maka per hari ini yang telah dinonaktifkan akun di bawah 16 tahun adalah 1,7 juta akun anak dari platform TikTok dari 28 Maret,” kata Meutya di Kantor Komdigi pada Selasa (28/4/2026).

Meutya menambahkan, TikTok juga telah memaparkan rencana aksi kepatuhan yang lebih rinci dan terukur ke depan. Perusahaan tidak hanya fokus pada penonaktifan akun anak, tetapi juga memperkuat penanganan kejahatan digital, termasuk pemberantasan judi online di platformnya.

Selain itu, TikTok disebut berkomitmen memperketat pemantauan pengguna guna memastikan kebijakan perlindungan anak berjalan efektif. Meutya mengakui, pengetatan sistem tersebut berpotensi menimbulkan gangguan, termasuk kemungkinan akun pengguna dewasa ikut terdampak.

Namun, dia menegaskan TikTok telah menyediakan mekanisme pelaporan bagi pengguna dewasa yang akunnya terdampak secara tidak sengaja agar dapat segera dipulihkan.

Sementara itu, Head of Public Policy TikTok Indonesia Hilmi Ardianto menegaskan bahwa keamanan pengguna menjadi prioritas utama perusahaan. Dia menyebut TikTok terus menyesuaikan kebijakan internal dengan regulasi di setiap negara, termasuk Indonesia.

Hilmi menambahkan, perusahaan juga terus memperkuat investasi dalam aspek keamanan digital serta kolaborasi dengan pemerintah.

“Kami terus berinvestasi dan kami sangat-sangat mengapresiasi dari Komdigi yang sudah menjadi partner kami selama ini untuk terus menggiatkan baik itu literasi digital maupun berbagai kampanye lainnya seperti anti judi online dan lainnya yang gunanya adalah untuk bisa meningkatkan kembali literasi digital dari masyarakat di Indonesia,” kata Hilmi.

Bisnis.com, JAKARTA — META, induk platform Facebook dan Instagram, merespons permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan membatasi penggunaan platform digital berisiko tinggi, termasuk Facebook, Instagram, dan Threads, bagi anak berusia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.

Komdigi sempat meminta agar platform menunda akses anak ke media sosial dengan menonaktifkan akun di bawah 16 tahun mulai besok. Meta masih ingin berdiskusi dengan pemerintah.

Kepala Kebijakan Publik Indonesia dan Filipina Meta, Berni Moestafa, mengatakan pihaknya berkomitmen melindungi remaja di platformnya serta mendukung implementasi kebijakan yang dapat diterapkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

“Kami akan terus berdiskusi dengan Komdigi dalam beberapa bulan ke depan, termasuk mengenai penilaian mandiri berbasis risiko dan akan mempersiapkan untuk hasil akhirnya,” kata Berni kepada Bisnis, Jumat (27/3/2026).

Berni menjelaskan, sejak aturan tersebut disahkan tahun lalu, Meta telah meluncurkan Akun Remaja untuk Instagram dan Facebook di Indonesia sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan terhadap keamanan remaja.

Dia menambahkan, Akun Remaja menghadirkan pengalaman Facebook dan Instagram yang dirancang khusus bagi remaja, dengan perlindungan terintegrasi untuk menjawab kekhawatiran orang tua.

Perlindungan tersebut mencakup pengaturan interaksi daring, jenis konten yang dikonsumsi, hingga pengelolaan waktu penggunaan.

“Semua pengalaman ini diaktifkan secara otomatis,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Berni menyebut puluhan juta remaja Indonesia telah ditempatkan ke dalam Akun Remaja di Facebook dan Instagram, yang dinilai memberikan pengalaman berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam PP Tunas.

“Kami juga berkomitmen untuk terus memberikan edukasi kepada orang tua dan wali agar mereka mengetahui tentang Akun Remaja dan fitur-fitur keamanan yang tersedia,” tutupnya.

Sebelumnya, Komdigi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari PP Tunas pada 6 Maret 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan melalui aturan tersebut pemerintah akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Implementasi kebijakan ini akan dimulai pada 28 Maret 2026.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya dikutip dari Instagram resmi Komdigi pada Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan akan dimulai dari sejumlah platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox, serta dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform memenuhi kewajiban kepatuhan.

Bisnis.com, JAKARTA— Platform digital X (sebelumnya Twitter) bakal menonaktifkan akun anak di bawah 16 tahun mulai 27 Maret 2026.

Kebijakan tersebut mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Alexander Sabar mengatakan X telah menyatakan komitmennya untuk memenuhi ketentuan implementasi PP TUNAS sebagaimana disampaikan melalui surat tertanggal 17 Maret 2026.

“Lebih lanjut, dimulai sejak tanggal 27 Maret 2026, X menyatakan akan melaksanakan rencana aksinya untuk melakukan identifikasi dan penonaktifan akun pengguna yang tidak memenuhi ketentuan batas usia minimum yang berlaku,” kata Alexander dalam keterangan resmi dikutip pada Jumat (20/3/2026).

Alexander menambahkan, langkah tersebut merupakan bentuk konkret kepatuhan platform global terhadap regulasi nasional sekaligus upaya meningkatkan pelindungan anak di ruang digital. Dia juga mengapresiasi tindakan yang diambil X sebagai komitmen kepatuhan serta perlindungan terhadap anak di ruang digital.

Selain itu, X telah menyampaikan perubahan kebijakan ini melalui laman Pusat Bantuan khusus Indonesia yang dapat diakses melalui tautan https://help.x.com/en/rules-and-policies/indonesia-resources.

Alexander menyatakan Komdigi akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan implementasi kebijakan tersebut guna memastikan kepatuhan terhadap PP TUNAS.

Komdigi juga menegaskan agar penyelenggara sistem elektronik (PSE) lain yang telah menerima surat dari Menteri Komunikasi dan Digital segera memberikan respons resmi dan mengambil langkah konkret, sebagaimana yang telah dan akan dilakukan oleh X.

“Kepatuhan aktif dan tepat waktu dari seluruh PSE menjadi faktor krusial dalam menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak,” kata Alexander.

Komdigi masih menunggu platform lain untuk menunjukkan komitmen dalam mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.

Sebelumnya, Komdigi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan melalui aturan tersebut pemerintah akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring.

Tahap implementasi kebijakan ini akan dimulai pada 28 Maret 2026.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya dikutip dari Instagram resmi Komdigi pada Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan akan dimulai dari sejumlah platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigolive, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform menjalankan kewajiban kepatuhannya.

Meutya menyebut Indonesia menjadi negara non-Barat pertama yang menerapkan penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Menurutnya, kebijakan ini diambil karena anak-anak Indonesia menghadapi berbagai ancaman di ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga risiko kecanduan internet.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” katanya.

Dia mengakui implementasi kebijakan tersebut mungkin menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal, baik bagi anak maupun orang tua. Namun demikian, langkah ini dinilai perlu dilakukan di tengah kondisi yang disebutnya sebagai darurat digital.

“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyurati sekolah-sekolah untuk membantu sosialisasi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Dalam aturan tersebut, pemerintah menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke platform digital, termasuk media sosial. Penonaktifan akun anak di bawah usia tersebut pada platform digital berisiko tinggi mulai 28 Maret 2026.

Sejumlah platform yang termasuk kategori ini antara lain YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigolive, dan Roblox.

“Terima kasih Mendikdasmen berkenan mengirimkan surat ke sekolah-sekolah untuk ikut sosialisasikan aturan PP Tunas ini,” kata Meutya dalam rapat koordinasi terkait implementasi PP Tunas di kantor Komdigi, Rabu (11/3/2026).

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan l pihaknya mendukung penuh pelaksanaan PP Tunas. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kemendikdasmen telah menerbitkan Peraturan Mendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang pembangunan budaya sekolah yang aman dan nyaman.

Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan membangun lingkungan sekolah yang menumbuhkan suasana saling menghormati, saling memuliakan, serta saling mendukung keberhasilan belajar sehingga sekolah dapat menjadi rumah kedua bagi anak-anak.

“Dan itu semua merupakan penjabaran dari PP Tunas yang menjadi referensi dari Kemendikdasmen tersebut,” katanya.

Abdul Mu’ti menjelaskan pelaksanaan budaya sekolah yang aman dan nyaman dikembangkan melalui tata kelola, edukasi, serta kolaborasi seluruh warga sekolah.

Penerapannya berlandaskan sembilan asas utama, yakni humanis, komprehensif, partisipatif, kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminatif, inklusif, keadilan, kesetaraan gender, dan berkelanjutan.

Untuk mendukung implementasi tersebut, Kemendikdasmen juga telah menyiapkan berbagai panduan bagi orang tua dan guru sebagai bagian dari pendidikan karakter serta penggunaan teknologi digital secara berkeadaban.

Panduan tersebut mencakup prinsip 3S, yakni pengaturan screen time atau pembatasan waktu penggunaan gawai, screen break dengan membiasakan anak mengistirahatkan mata dari penggunaan gawai yang terlalu lama, serta screen zone berupa kesepakatan area yang boleh atau tidak boleh digunakan untuk membawa dan menggunakan gawai.

“Ini semua sudah mulai kami sosialisasikan dan mudah-mudahan dengan adanya pelaksanaan Permen serta PP tentang pembatasan penggunaan media sosial dan gawai bagi anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun dapat terlaksana dengan efektif,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan pihaknya menyambut baik implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan analisis internal kementeriannya, tingginya angka kekerasan terhadap anak salah satunya dipicu oleh penggunaan gawai atau media sosial yang tidak bijak, khususnya pada anak-anak.

Dia menjelaskan implementasi PP Tunas juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 tentang peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan.

“Untuk itu salah satu ril yang kami lakukan adalah langkah strategis bagaimana Ruang Bersama Indonesia berbasis desa ini menguatkan pola asuh dalam keluarga dimana menggerakkan perempuan-perempuan berbasis desa bekerjasama dengan PKK dan juga lembaga masyarakat untuk menguatkan pola asuh tersebut,” katanya.

Selain itu, kementeriannya juga memiliki forum anak dari tingkat nasional hingga desa yang bertujuan mendorong anak-anak menjadi pelopor sekaligus pelapor dalam upaya perlindungan anak.

Dia menilai anak-anak tidak cukup hanya dilarang menggunakan gawai, tetapi juga perlu diberikan alternatif aktivitas yang positif. Salah satu yang ditawarkan melalui program Ruang Bersama Indonesia adalah memaksimalkan permainan tradisional berbasis kearifan lokal.

Menurutnya, permainan tradisional memiliki filosofi yang kuat dalam membangun karakter anak Indonesia. Dalam permainan tersebut, anak-anak belajar bekerja sama, bergiliran, menghargai orang lain, serta tidak berlaku curang.

“Mungkin ini bisa menjadi salah satu resolusi mengurangi penggunaan gadget buat anak-anak,” ungkapnya.