Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi Meta Platforms Inc., akan melakukan de-aktivasi massal akun milik pengguna berusia di bawah 16 tahun sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah No. 17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas.

Artinya, akun-akun anak yang terdeteksi di Facebook, Instagram, dan Threads dalam waktu dekat tidak dapat dibuka lagi.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memberikan apresiasi tinggi terhadap iktikad baik perusahaan pimpinan Mark Zuckerberg tersebut. Langkah ini diambil usai pemeriksaan intensif yang dilakukan otoritas terkait pada awal pekan ini.

Meta kini resmi mengubah Panduan Komunitas mereka, yang sebelumnya mengizinkan pengguna berusia 13 tahun, kini naik menjadi minimal 16 tahun khusus untuk pasar Indonesia.

Tantangan teknis dalam eksekusi kebijakan ini awalnya dianggap cukup berat, mengingat jumlah pengguna layanan Meta di tanah air menembus angka 100 juta. Namun, Pejabat Kebijakan Publik Meta Regional Asia Pasifik Rafael Frankel telah menyampaikan komitmen perusahaan untuk melakukan de-aktivasi secara bertahap.

Targetnya, pembersihan akun-akun yang tidak memenuhi kriteria usia tersebut diharapkan rampung sepenuhnya pada Jumat (10/4/2026).

Meutya menilai kepatuhan Meta merupakan bukti nyata masalah teknis bukan lagi menjadi alasan bagi platform digital untuk mengabaikan hukum nasional.

“Masalah teknis sebetulnya bukan menjadi kendala. Ini masalah kemauan, masalah iktikad dari platform-platform besar untuk patuh kepada hukum di Indonesia," kata Meutya dilansir dari Antara, Kamis (9/4/2026).

PP Tunas yang berlaku efektif sejak 28 Maret 2026 telah memicu peta kepatuhan yang beragam di antara para penyedia layanan sistem elektronik (PSE). Hingga Kamis (9/4/2026) petang, pemerintah mencatat beberapa nama besar sudah menunjukkan sikap kooperatif, sementara sisanya masih dalam pengawasan ketat.

Meta, platform X, dan Bigo Live telah menyesuaikan batas usia dan fitur hukum RI. Sementara itu TikTok dan Roblox melakukan perubahan namun belum menyeluruh. Tinggal Google yang belum mematuhi dokumen dan menyeleraskan produk.

Kehadiran PP Tunas bertujuan memitigasi risiko bagi anak di ruang siber. Namun, dari kacamata bisnis, kebijakan ini tentu mengubah lanskap audiens dan potensi pendapatan iklan bagi platform. Bagi Meta, kehilangan porsi pengguna di bawah 16 tahun di pasar sebesar Indonesia merupakan konsekuensi dari risiko regulasi yang harus diambil demi keberlanjutan operasional jangka panjang.

Di sisi lain, sikap pasif Google melalui YouTube menjadi sorotan tajam pemerintah. Sebagai salah satu platform dengan basis pengguna anak terbesar, ketidakpatuhan YouTube dinilai dapat menciptakan standar ganda dalam penegakan hukum pelindungan anak digital di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — META, induk platform Facebook dan Instagram, merespons permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan membatasi penggunaan platform digital berisiko tinggi, termasuk Facebook, Instagram, dan Threads, bagi anak berusia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.

Komdigi sempat meminta agar platform menunda akses anak ke media sosial dengan menonaktifkan akun di bawah 16 tahun mulai besok. Meta masih ingin berdiskusi dengan pemerintah.

Kepala Kebijakan Publik Indonesia dan Filipina Meta, Berni Moestafa, mengatakan pihaknya berkomitmen melindungi remaja di platformnya serta mendukung implementasi kebijakan yang dapat diterapkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

“Kami akan terus berdiskusi dengan Komdigi dalam beberapa bulan ke depan, termasuk mengenai penilaian mandiri berbasis risiko dan akan mempersiapkan untuk hasil akhirnya,” kata Berni kepada Bisnis, Jumat (27/3/2026).

Berni menjelaskan, sejak aturan tersebut disahkan tahun lalu, Meta telah meluncurkan Akun Remaja untuk Instagram dan Facebook di Indonesia sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan terhadap keamanan remaja.

Dia menambahkan, Akun Remaja menghadirkan pengalaman Facebook dan Instagram yang dirancang khusus bagi remaja, dengan perlindungan terintegrasi untuk menjawab kekhawatiran orang tua.

Perlindungan tersebut mencakup pengaturan interaksi daring, jenis konten yang dikonsumsi, hingga pengelolaan waktu penggunaan.

“Semua pengalaman ini diaktifkan secara otomatis,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Berni menyebut puluhan juta remaja Indonesia telah ditempatkan ke dalam Akun Remaja di Facebook dan Instagram, yang dinilai memberikan pengalaman berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam PP Tunas.

“Kami juga berkomitmen untuk terus memberikan edukasi kepada orang tua dan wali agar mereka mengetahui tentang Akun Remaja dan fitur-fitur keamanan yang tersedia,” tutupnya.

Sebelumnya, Komdigi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari PP Tunas pada 6 Maret 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan melalui aturan tersebut pemerintah akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Implementasi kebijakan ini akan dimulai pada 28 Maret 2026.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya dikutip dari Instagram resmi Komdigi pada Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan akan dimulai dari sejumlah platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox, serta dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform memenuhi kewajiban kepatuhan.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa membuka investigasi formal terhadap Meta Platforms terkait dugaan pelanggaran antitrust dalam pembatasan layanan chatbot kecerdasan buatan (AI) di WhatsApp.

Komisi Eropa sedang mempertimbangkan apakah Meta secara sengaja menghalangi penyedia AI pihak lain untuk menawarkan layanan mereka melalui WhatsApp. Jika terjadi, hal ini akan berpotensi melanggar undang-undang persaingan usaha.

Melansir dari The Verge Jumat (05/12/2025), penyelidikan ini bertujuan untuk "mencegah kemungkinan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap persaingan di ruang AI". Otoritas setempat menyoroti perubahan kebijakan yang dilakukan Meta pada bulan Oktober lalu terkait ketentuan layanan bagi pelaku bisnis.

Dalam pembaruan kebijakan tersebut, Meta melarang perusahaan menggunakan Application Programming Interface (API) platform untuk mendistribusikan chatbot AI pihak ketiga.

"Sebagai akibat dari kebijakan baru tersebut, penyedia AI pesaing mungkin terblokir untuk menjangkau pelanggan mereka melalui WhatsApp," tulis pengumuman Komisi Eropa.

Di sisi lain, regulator menyoroti adanya dugaan perlakuan istimewa di mana layanan AI milik Meta sendiri, yakni 'Meta AI', tetap dapat diakses secara leluasa oleh pengguna di platform tersebut. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa Meta memanfaatkan posisi dominannya untuk menyingkirkan inovator lain dari ekosistem pesannya yang masif.

Adapun kebijakan kontroversial WhatsApp ini telah berlaku efektif sejak 15 Oktober bagi penyedia AI yang belum memiliki layanan di platform tersebut. Sementara itu, bagi penyedia AI yang sudah beroperasi di WhatsApp, aturan ini akan mulai diberlakukan secara penuh pada 15 Januari 2026.

Dampak dari kebijakan ini sudah mulai terasa di pasar. OpenAI dan Microsoft, dua pemain utama di sektor ini, telah merespons perubahan kebijakan tersebut awal tahun ini dengan mengumumkan bahwa layanan ChatGPT dan Copilot akan dihapus dari platform WhatsApp.

Penyelidikan mendalam ini akan menilai apakah Meta telah melanggar hukum UE yang secara tegas "melarang penyalahgunaan posisi dominan" untuk mempersulit penyedia layanan yang lebih kecil dalam bersaing dengan layanan milik perusahaan dominan.

Meskipun Komisi Eropa tidak menetapkan tenggat waktu khusus untuk penyelesaian investigasi ini, konsekuensi finansial yang dihadapi Meta sangatlah serius. Jika terbukti melanggar aturan antimonopoli blok tersebut, induk usaha Facebook dan Instagram ini dapat menghadapi denda hingga 10 persen dari pendapatan tahunan global perusahaan.

Berdasarkan laporan pendapatan Meta pada 2024, nilai denda tersebut dapat mencapai angka fantastis sebesar US$16,45 miliar atau Rp273 triliun.

Komisioner Persaingan Eropa Teresa Ribera menegaskan urgensi penyelidikan ini di tengah ledakan pasar AI global.

"Pasar AI sedang berkembang pesat di Eropa dan sekitarnya. Kami harus memastikan warga dan bisnis Eropa dapat memperoleh manfaat penuh dari revolusi teknologi ini dan bertindak untuk mencegah petahana digital yang dominan menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menyingkirkan pesaing yang inovatif," tegas Ribera dalam pernyataan resminya. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)