Bisnis.com, JAKARTA — META, induk platform Facebook dan Instagram, merespons permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan membatasi penggunaan platform digital berisiko tinggi, termasuk Facebook, Instagram, dan Threads, bagi anak berusia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.

Komdigi sempat meminta agar platform menunda akses anak ke media sosial dengan menonaktifkan akun di bawah 16 tahun mulai besok. Meta masih ingin berdiskusi dengan pemerintah.

Kepala Kebijakan Publik Indonesia dan Filipina Meta, Berni Moestafa, mengatakan pihaknya berkomitmen melindungi remaja di platformnya serta mendukung implementasi kebijakan yang dapat diterapkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

“Kami akan terus berdiskusi dengan Komdigi dalam beberapa bulan ke depan, termasuk mengenai penilaian mandiri berbasis risiko dan akan mempersiapkan untuk hasil akhirnya,” kata Berni kepada Bisnis, Jumat (27/3/2026).

Berni menjelaskan, sejak aturan tersebut disahkan tahun lalu, Meta telah meluncurkan Akun Remaja untuk Instagram dan Facebook di Indonesia sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan terhadap keamanan remaja.

Dia menambahkan, Akun Remaja menghadirkan pengalaman Facebook dan Instagram yang dirancang khusus bagi remaja, dengan perlindungan terintegrasi untuk menjawab kekhawatiran orang tua.

Perlindungan tersebut mencakup pengaturan interaksi daring, jenis konten yang dikonsumsi, hingga pengelolaan waktu penggunaan.

“Semua pengalaman ini diaktifkan secara otomatis,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Berni menyebut puluhan juta remaja Indonesia telah ditempatkan ke dalam Akun Remaja di Facebook dan Instagram, yang dinilai memberikan pengalaman berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam PP Tunas.

“Kami juga berkomitmen untuk terus memberikan edukasi kepada orang tua dan wali agar mereka mengetahui tentang Akun Remaja dan fitur-fitur keamanan yang tersedia,” tutupnya.

Sebelumnya, Komdigi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari PP Tunas pada 6 Maret 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan melalui aturan tersebut pemerintah akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Implementasi kebijakan ini akan dimulai pada 28 Maret 2026.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya dikutip dari Instagram resmi Komdigi pada Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan akan dimulai dari sejumlah platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox, serta dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform memenuhi kewajiban kepatuhan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Platform video gim Roblox akan memperkenalkan pengaturan konten dan komunikasi bagi pemain berusia di bawah 16 tahun di Indonesia guna mematuhi kebijakan pembatasan media sosial untuk anak. Chief Safety Officer Roblox Matt Kaufman mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan regional di Indonesia.

“Pekan ini, kami mengumumkan bahwa untuk memenuhi persyaratan di Indonesia, kami akan segera memperkenalkan kontrol tambahan pada konten dan komunikasi bagi pemain berusia di bawah 16 tahun di Indonesia,” kata Kaufman dilansir dari Reuters, Rabu (25/3).

Pemerintah Indonesia sebelumnya menetapkan aturan yang mewajibkan platform untuk menonaktifkan akun media sosial berisiko tinggi bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.

Ketentuan tersebut tertuang dalam regulasi menteri yang diterbitkan awal bulan ini dan akan mulai berlaku pada 28 Maret, sebagaimana disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Roblox, Instagram, YouTube milik Google, serta TikTok yang dimiliki perusahaan China ByteDance termasuk dalam daftar platform berisiko tinggi yang diidentifikasi pemerintah.

Meski demikian, Roblox belum merinci bentuk pengaturan tambahan yang akan diterapkan.

Sementara itu, platform media sosial X menyatakan bahwa mulai 28 Maret, pengguna di Indonesia harus berusia minimal 16 tahun untuk memiliki akun.

Dalam pernyataan di situs resminya, X menyebut ketentuan usia minimum di Indonesia mencegah platform media sosial dengan pembatasan usia, termasuk X, untuk mengizinkan pengguna di bawah 16 tahun membuat atau mempertahankan akun.

“Ini bukan pilihan kami, melainkan ketentuan hukum di Indonesia,” demikian pernyataan X.

Sejumlah negara, termasuk Australia, juga telah menerapkan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak seiring meningkatnya kekhawatiran terkait keamanan dan kesehatan mental pengguna di bawah umur.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026. Pembatasan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026.

Plt. Direktur Direktorat Komunikasi Publik Komdigi Marroli J. Indarto mengatakan, saat aturan itu diterapkan, anak-anak usia di bawah 16 tahun tidak lagi dapat memiliki akun media sosial, seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

Keputusan ini diambil karena ancaman di ruang digital bagi anak-anak semakin nyata, di antaranya pornografi, perundungan siber, penipuan secara daring, hingga adiksi digital. Dengan demikian, anak-anak perlu dilindungi dari ancaman tersebut.

"Tujuannya untuk melindungi supaya adik-adik tercegah dari risiko kejahatan di dunia digital, seperti perundungan," ujar Marroli di Pondok Pesantren Darul Falah Cihampelas, Jumat (6/3/2026).

Aturan ini juga dapat mengurangi anak-anak dari terpaan iklan di dunia digital.

Pembatasan akses media sosial bagi anak-anak bisa jadi menimbulkan ketidaknyamanan saat awal diberlakukan. Namun, kebijakan itu perlu diambil pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab perlindungan anak di ruang digital. Dengan demikian, orang tua tidak harus menghadapi tantangan dunia digital sendirian.

Menanggapi kebijakan tersebut, salah seorang siswa SMP Darul Falah Rizki Raditia tidak mempermasalahkan apabila ia tak lagi bisa memiliki akun media sosial. Menurutnya, kebijakan itu dapat mencegah anak-anak menyalahgunakan media sosial, contohnya untuk menyebarkan informasi hoaks.

Rizki biasanya bermain media sosial untuk mengisi waktu di rumah setelah pulang dari pondok pesantren. Ketika nanti tidak bisa lagi bermain media sosial, dia akan mengganti aktivitasnya dengan membantu orangtua di rumah.

Mendukung

Dihubungi secara terpisah, Koordinator Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Kota Bandung Saeful Rohman mendukung kebijakan pemerintah membatasi media sosial terhadap anak di bawah 16 tahun. Menurut ia, fenomena ketergantungan anak pada media sosial sudah memprihatinkan.

Anak menjadi kurang berinteraksi di dunia nyata. Waktunya habis melihat dunia maya. Kondisi itu dikhawatirkan menjadikan anak tidak siap menghadapi tantangan-tantangan sesungguhnya di dunia nyata.

Oleh karena itu, interaksi anak di dunia nyata perlu diperbanyak dibandingkan di media sosial.

"Kami takutnya penerus bangsa kita tidak memahami pertarungan di luar yang sesungguhnya. Akhirnya daya saing mereka kurang, mentalnya rapuh," ujar Saeful.

Menurut Saeful, orangtua memang memiliki peran untuk mengontrol interaksi anak di media sosial. Namun, kewenangan orangtua terbatas karena interaksi anak di media sosial ditentukan oleh algoritma.

Oleh karena itu, pemerintah sudah mengambil langkah tepat dengan ikut berperan membatasi akses anak di media sosial.

Pembatasan ini, menurut Saeful, akan mengurangi konsumsi anak terhadap konten yang tidak baik.

"Kehadiran pemerintah menunjukkan bahwa kontrol itu bukan hanya dari rumah, tetapi pemerintah turun langsung," kata Saeful.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah raksasa teknologi global seperti TikTok, Snapchat, Meta, dan Google akhirnya tunduk pada aturan baru pemerintah Australia yang melarang anak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial. Aturan ini akan mulai berlaku 10 Desember 2025.

Mereka akan diberikan tiga pilihan, yakni mengunduh data, membekukan profil, atau kehilangan seluruh akun, seiring diberlakukannya larangan pertama di dunia untuk media sosial bagi anak-anak.

Menurut laporan Reuters, dikutip Rabu (12/11/2025), sekitar 20 juta pengguna media sosial di Australia, atau 80% dari total populasi, tidak akan terdampak kebijakan baru ini.

Langkah ini menandai perubahan besar dari kekhawatiran yang sebelumnya mencuat. Selama setahun terakhir, perusahaan media sosial memperingatkan potensi kehilangan pengguna dan risiko denda sebesar 49,5 juta dolar Australia (sekitar Rp 540 miliar) jika gagal mematuhi aturan. Mereka berargumen bahwa pemeriksaan usia wajib dapat bersifat invasif, tidak akurat, dan mudah disiasati.

Dalam penerapannya, perusahaan tidak akan melakukan verifikasi usia secara manual melalui dokumen identitas. Sebagai gantinya, mereka akan menggunakan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan yang memperkirakan usia pengguna berdasarkan pola interaksi, seperti "like" dan aktivitas lain.

Jika pengguna merasa diblokir secara keliru, mereka dapat mengajukan keberatan melalui aplikasi verifikasi usia pihak ketiga, seperti yang disediakan oleh perusahaan teknologi Yoti, mitra Facebook, Instagram, dan TikTok. Proses koreksi ini diperkirakan hanya akan mengganggu sebagian kecil pengguna selama dua hingga tiga minggu pertama.

"Dalam dua sampai tiga minggu pertama, orang mungkin akan beradaptasi dengan kebiasaan baru mereka, setelah itu semuanya akan terasa normal," ujar Julie Dawson, Chief Policy Officer di Yoti.

Penerapan aturan baru ini diperkirakan akan menjadi acuan global dalam membatasi paparan teknologi terhadap remaja yang berisiko menimbulkan dampak mental maupun fisik, seperti perundungan daring dan obesitas.

Inggris dan Prancis lebih dulu menerapkan pemeriksaan usia di situs pornografi pada Juni dan Juli, sementara Denmark baru-baru ini mengumumkan rencana melarang anak di bawah 15 tahun menggunakan media sosial.

Namun di negara lain seperti Prancis dan Florida (AS), inisiatif serupa menghadapi kritik karena dianggap tidak praktis dan melanggar kebebasan berbicara.

"Seluruh dunia sedang memperhatikan Australia dengan kebijakan barunya ini, yang bisa menjadi senjata baru menghadapi masalah besar dari platform digital," kata Stephen Wilson, pendiri konsultan verifikasi identitas Lockstep yang pernah menjadi penasihat pemerintah Australia dan AS.

Aturan ini menyebutkan bahwa platform harus mengambil langkah-langkah wajar untuk memblokir pengguna di bawah umur. Komisioner eSafety juga menegaskan bahwa langkah itu harus mencakup pendeteksian akses melalui VPN, yang kerap digunakan untuk menyamarkan lokasi perangkat.

Selain VPN, perusahaan juga perlu mengantisipasi platform baru yang mungkin muncul dan belum tercakup oleh larangan.

"Saya bukan peramal, tapi bisa saja nanti platform lain justru mengambil alih," kata Hassan Asghar, dosen senior ilmu komputer di Macquarie University.