Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kelanjutan evakuasi kapal tanker milik PT Pertamina (Persero) yang tertahan di Teluk Arab, imbas penutupan Selat Hormuz di tengah perang Iran dan Amerika Serikat (AS).

Bahlil menyebut bahwa pihaknya tetap menjalin komunikasi dengan pihak terkait, meskipun terdapat kesulitan dalam membuka kembali jalur pelayaran bagi kapal perusahaan energi pelat merah ini.

“Kita masih komunikasi terus. Memang tidak mudah untuk kita bisa melakukan bagaimana caranya agar kapal kita keluar dari Selat Hormuz,” kata Bahlil usai bertemu sejumlah menteri di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2026).

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa pemerintah terus membangun komunikasi agar proses evakuasi kapal Pertamina dapat dipercepat, kendati tak menjelaskan lebih lanjut perihal waktunya.

Di samping itu, Bahlil menyebut bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) dan gas Tanah Air berada dalam kondisi aman, dalam hal ini memenuhi standar minimum pasokan nasional.

Kendati demikian, dia tetap mengimbau agar masyarakat dapat menggunakan energi secara bijak, lebih lagi dalam pemanfaatan gas LPG.

Menurutnya, porsi impor gas LPG Indonesia mencapai 70% alias bergantung terhadap pasokan global, sehingga Bahlil mendorong agar upaya penghematan juga dilakukan masyarakat.

“Kita tahu bahwa LPG kita 70% kita impor, tetapi sampai dengan hari ini kondisinya clear. Kapal-kapal [pengangkut LPG] yang kita beli dari beberapa negara juga masih on the track. Jadi insyaallah aman,” pungkas politikus Partai Golkar ini.

Berdasarkan catatan Bisnis, PT Pertamina (Persero) masih melakukan berbagai upaya untuk mengevakuasi dua kapal tanker yang masih berada di kawasan Teluk Arab di tengah meningkatnya tensi konflik Timur Tengah.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, perusahaan memastikan koordinasi intensif dilakukan dengan pemerintah dan berbagai pihak guna membuka jalur pelayaran yang aman bagi kapal tersebut.

“Tentunya kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, dari Kementerian Luar Negeri, dan semua pihak dan kita juga mendorong supaya tentunya bersama-sama situasi di sana makin baik sehingga kargo-kargo kita bisa kemudian beroperasi dan melewati lokasi itu dengan baik,” ujar Simon di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Kita pernah melakukan perppu, Pak Presiden, itu pada saat COVID, nah ini beberapa faktor yang perlu masuk di dalam perppu yang kita persiapkan mengenai timing, tentu (ini menjadi) keputusan politik Pak Presiden

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengantisipasi skenario buruk imbas perang di kawasan Asia Barat yang membuka peluang defisit APBN terhadap PDB dapat melampaui angka tiga persen.

Menurut Airlangga, jika perang di kawasan tersebut berlanjut, yang berimbas pada naiknya harga minyak mentah dunia, maka defisit APBN tiga persen sulit untuk dipertahankan.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat, Menko Airlangga kemudian memberi penjelasan penetapan perppu saat masa COVID-19.

"Kita pernah melakukan perppu, Pak Presiden, itu pada saat COVID, nah ini beberapa faktor yang perlu masuk di dalam perppu yang kita persiapkan mengenai timing, tentu (ini menjadi) keputusan politik Pak Presiden," ujar Menko Perekonomian Airlangga.

Kemudian Airlangga memaparkan usulan isi perppu yang dapat dibuat oleh pemerintah pada saat ini, mengacu pada yang pernah ditetapkan sebelumnya pada masa COVID-19.

"Pertama penerimaan negara ada insentif darurat PPh dan PPN di sektor terdampak, ini tanpa mengubah undang-undang pajak. Kedua, bea masuk impor ada pembebasan untuk bahan baku tertentu agar ekspor kita tetap jalan. Ketiga, penundaan pajak bagi UMKM dan industri padat energi. Kemudian, kita ada potensi mendapatkan windfall daripada PNBP migas dan komoditas. Nah ini mungkin kita bisa menghitung untuk kompensasinya, Pak. Biasanya, harga CPO ikut naik dengan harga BBM, kemudian nikel juga bisa naik, emas, tembaga naik. Nah, kita bisa dalam tanda petik mengenakan pajak tambahan," kata Menko Airlangga kepada Presiden Prabowo.

Dengan adanya perppu, Airlangga meyakini dapat memberikan kondisi yang lebih fleksibel untuk pemerintah.

"Dengan perppu ini, kita langsung, pemerintah punya fleksibilitas untuk perubahan. Kemudian, BLT energi dilanjutkan, dan sosial darurat juga bisa ditambahkan ini dengan perpres, dan penerbitan SBN juga bisa jalan dan bisa menggunakan SAL (Saldo Anggaran Lebih)," usul Menko Airlangga.

Dalam rapat yang sama Airlangga memaparkan tiga skenario imbas perang terhadap keuangan negara manakala perang antara Iran versus zionis Israel dan Amerika Serikat berlarut hingga 10 bulan.

Dari tiga skenario itu, skenario terburuknya Menko Airlangga memproyeksikan defisit APBN dapat melampaui angka 4 persen.

"Skenario terburuk, yang pesimis itu, dengan harga (minyak mentah dunia) 115 (dolar AS per barel), kurs rupiah kita Rp17.500 (per dolar AS), growth-nya 5,2 (persen), (imbal hasil) surat berharga (SBN) 7,2 (persen), defisitnya 4,06 persen," kata Menko Airlangga kepada Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Strategi mempercepat proyek infrastruktur pada 2025 lalu dinilai menguntungkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun ini karena situasi ekonomi yang penuh tekanan akibat gejolak geopolitik.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tahun lalu dirinya mengambil keputusan untuk melakukan percepatan proyek infrastruktur di tengah efisiensi anggaran yang sangat tajam. Hasilnya, pada akhir tahun proyek infrastruktur senilai Rp629 miliar tuntas dikerjakan, meski memakai skema tunda bayar.

“Orang caci maki saya, kenapa Pemda Jabar jebol anggaran harus bayar tunggakan Rp629 miliar, saya senyum,” katanya, Selasa (10/3/2026).

Dulu, setiap tutup buku APBD Jabar menyisakan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) hingga Rp1,8 triliun, tetapi di era kepemimpinannya, Silpa 2025 lalu hanya disisakan Rp520.000. “Per tahun saya memimpin Silpa-nya Rp 520.000,” katanya.

KDM—panggilan akrabnya, lalu mengungkap alasan pihaknya mempercepat pembangunan infrastruktur pada Oktober 2025 lalu. “Proyek-proyek saya kebut di bulan Oktober, saya tahu uangnya akan ada, saya tahu. Tapi saya bilang, proyeknya masukin. Kita akhirnya bisa belanja Rp629 miliar. Kalau berani waktu itu kita ngutang Rp1 triliun, kita lebih untung,” katanya.

Kenapa KDM menyebutnya untung? Tak ada yang memprediksi jika 2026 situasi ekonomi akan memburuk. Dia menunjuk pengaruh perang Iran melawan Amerika dan Israel bisa mendorong kenaikan harga, dipicu oleh kenaikan bahan bakar minyak. Di sisi lain pihaknya sudah menuntaskan proyek infrastruktur senilai Rp629 miliar.

“Harga aspal akan naik, minyak tanah akan naik, kenapa? Ada perang, mobilisasi BBM. Pemda Provinsi Jawa Barat hari ini untung. Untung kenapa? Kita membayar pekerjaan yang harusnya dikerjakan tahun ini, dikerjakan tahun kemarin, dibayarnya tahun ini. Siapa yang pintar? Kotraktor apa gubernur?” paparnya.

KDM mengaku strateginya mempercepat belanja dan menggunakan skema tunda bayar pada 2025 tidak meramal bahwa situasi ekonomi 2026 akan seperti saat ini. Menurutnya kebijakan seperti ini sudah pernah ia terapkan saat memimpin Purwakarta selama dua periode. “Pemerintah harus mencoba berimprovisasi, dibuat jalan yang cepat, tidak muter, bangun,” katanya.

Tunda bayar sebesar Rp629 miliar sendiri sudah dibayarkan oleh BPKAD Jabar sejak awal 2026 lalu.

Sejak peluncuran operasi militer "Epic Fury" pada 28 Februari 2026 konflik tersebut telah memicu kenaikan harga minyak. Penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur 20 persen pasokan minyak global menjadi ancaman serius bagi perekonomian internasional.

Sementara terkait kurs rupiah yang sempat bergejolak menembus batas psikologis Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (9/3/2026), Lonjakan harga minyak mentah dan tren depresiasi rupiah yang sempat menembus batas psikologis menjadi pukulan berganda bagi pengelolaan fiskal tahun 2026. Skenario terburuk saat ini, defisit fiskal berpotensi melonjak ke angka 3,6% - 3,7%.

Bisnis.com, JAKARTA - Iran menunjuk putra mendiang Ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei (56 tahun) sebagai pemimpin tertinggi yang baru.

Mojtaba Khamenei, memenangkan pemungutan suara di Majelis Pakar Iran. Bloomberg yang mengutip kantor berita semi-resmi Iran menyebut Mojtaba telah terpilih semenjak kemarin tetapi pemerintah menunda pengumuman tersebut. Terpilihnya putra Khamenei ini sendiri mendapat dukungan dari pasukan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Korps yang memiliki pengaruh besar dalam kelanjutan perang Iran Vs Amerika-Israel itu berjanji untuk sepenuhnya patuh kepada pemimpin baru dalam sebuah pernyataan.

Di tengah penetapan pemimpin baru, Iran terus mengirim serangan rudal dan drone ke pangkalan Amerika di seluruh Teluk Persia dan Israel. Negara Persia itu mengatakan mereka memiliki kemampuan untuk mempertahankan perang selama berbulan-bulan.

Dalam pertempuran hari ke-9, Israel menyerang tangki minyak di Teheran dan jaringan listrik. Sementara itu Pemerintah Bahrain mengatakan bahwa pabrik desalinasi air di Bahrain mengalami kerusakan material akibat serangan pesawat tak berawak Iran, dan menambahkan bahwa tidak ada dampak pada pasokan air.

Perkembangan terbaru ini telah membuat harga minyak melonjak jauh di atas US$100 per barel pada pembukaan perdagangan. Kontrak berjangka indeks ekuitas AS turun seiring dimulainya kembali perdagangan di Asia, sementara dolar menguat.

Melansir Bloomberg, Senin (9/3/2026), harga minyak mentah Brent meroket hingga 20% menjadi US$111,04 per barel pada pembukaan perdagangan, sementara West Texas Intermediate naik hingga 22%.

Lonjakan harga ini menyusul langkah para produsen minyak besar, seperti Uni Emirat Arab dan Kuwait, yang mulai mengurangi produksi karena kapasitas penyimpanan penuh akibat penutupan Selat Hormuz. Irak juga telah menutup sebagian produksinya sejak pekan lalu.

Perang di Timur Tengah tidak menunjukkan tanda-tanda mereda setelah serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran lebih dari sepekan lalu. Penghentian pengiriman melalui Selat Hormuz, jalur laut sempit yang biasanya menangani sekitar seperlima pasokan minyak dunia, serta serangan terhadap infrastruktur energi telah mendorong kenaikan harga minyak mentah dan gas alam.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak dunia diramal akan menembus US$100 per barel seiring kekacauan pengiriman dari negara teluk yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat perang Iran Vs Amerika-Israel. Produsen utama minyak dunia di kawasan akan mengurangi produksi seiring penuhnya tangki penyimpanan darat namun jalur distribusi lewat Teluk Persia tidak dapat dilintasi akibat ancaman Iran.

Bloomberg pada Senin (9/3/2026) melaporkan Uni Emirat Arab (UEA) dan Kuwait telah mulai mengurangi produksi minyak karena kapasitas penyimpanan menipis, mengikuti jejak Irak yang produksinya kini turun sekitar 60%. Negara-negara sekitar diramal juga segera mengikuti langkah pemangkasan karena kapal tanker minyak menghindari Selat Hormuz yang dikuasai Iran seiring memasuki hari kesembilan perang belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan untuk memperluas target area penyerangan dan warga Iran yang sebelumnya tidak menjadi sasaran. "[Serangan berlanjut] sampai mereka menyerah atau, kemungkinan besar, benar-benar runtuh!" katanya dalam sebuah unggahan di media sosial.

Kalangan analis dan pedagang minyak menterjemahkan peringatan itu bahwa perang akan membawa harga minyak semakin dekat dengan ambang batas psikologis $100 per barel. Brent sudah naik 30% minggu lalu menjadi US$92,69 per barel. Harga minyak mentah itu melompat 8,52% dalam sehari. Minyak yang sebagian besar ditambang di Amerika atau West Texas Intermediate (WTI) juga melonjak tajam menjadi US$90,90 per barel alias naik 12,21% dalam sehari.

Kenaikan harga juga diramal semakin dekat seiring sejumlah kontrak berjangka telah melewati level psikologis. Kontrak berjangka minyak mentah Murban dari Abu Dhabi ditutup pada level US$103 per barel pada akhir pekan lalu. Sementara kontrak berjangka minyak mentah Oman berada di US$107. Kontrak berjangka minyak mentah China di Bursa Energi Internasional Shanghai juga melonjak ke US$109.

“Setiap hari tambahan gangguan akan menambah tekanan, dan dalam skenario itu, pada dasarnya tidak ada batasan harga dalam jangka pendek,” kata Stefano Grasso, manajer senior di 8VantEdge Pte yang berbasis di Singapura.

Sejumlah produsen telah menyesuaikan kondisi ini. Irak memangkas produksi menjadi 1,7 juta-1,8 juta barel per hari dari sekitar 4,3 juta barel per hari sebelum konflik. Sementara itu, Arab Saudi memilih jalur berputar dengan mengalirkan minyak lewat Laut Merah. Data Bloomberg mencatat pengiriman dari terminal di kawasan Laut Merah telah melonjak hingga sekitar 2,3 juta barel per hari sepanjang bulan ini. Meski demikian, angka tersebut jauh di bawah 6 juta barel per hari yang diekspor negara itu dari Teluk Persia dalam beberapa bulan terakhir.

Langkah AS
Ketakutan kapal tanker melewati Teluk Persia dijawab AS dengan menyediakan pengawalan militer dan mengumumkan akan meluncurkan reasuransi maritim. Fasilitas tersebut akan menanggung kerugian hingga sekitar $20 miliar. Menteri Energi AS Chris Wright kemarin mengatakan kenaikan harga memperhitungkan premi ketakutan yang diyakni tidak akan bertahan lama. Dia mengklaim kondisi perang hanya akan bertahan beberapa minggu.

Bagi pemilik kapal dan penyewa kapal yang beroperasi di wilayah tersebut, asuransi bukanlah kondisi yang menghambat lalu lintas. Para pengusaha mengkhawatirkan keselamatan kapal dan awaknya serta membutuhkan pengawalan angkatan laut penuh seperti Operasi Prosperity Guardian di Laut Merah atau kondisi lebih baik lagi yakni penghentian perang

Bloomberg menyebut kenaikan harga paling berdampak di Asia. Jepang yang mengambil lebih dari 90% minyak mentahnya dari kawasan Teluk Persia membuka peluang menggunakan cadangan minyak nasional. Sedangkan China telah membatasi ekspor minyak untuk menjaga pasokan dan mengendalikan harga domestik. Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan kembali pembatasan harga minyak untuk pertama kalinya dalam 30 tahun.

Sementara itu di Eropa, harga minyak untuk kapa jet melonjak ke rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $1.528 per ton atau setara $190 per barel.

Analis di ING Groep NV menyebut skenario empat minggu terutama disebabkan Amerika melumpuhkan persenjataan Iran sehingga meningkatkan keamanan perlintasan di Teluk Persia.Skenario paling dramatis dari bank tersebut adalah gangguan total selama tiga bulan terhadap aliran minyak dan gas alam cair. Hal ini kemungkinan akan menyebabkan harga minyak melonjak ke rekor tertinggi sepanjang kuartal kedua 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh menyatakan Presiden Prabowo Subianto memaparkan berbagai kebijakan strategis serta perkembangan geopolitik terkini dalam pertemuan makan malam bersama para mantan Presiden dan Wakil Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam.

Menurut Surya Paloh, Presiden menyampaikan pembaruan situasi global, terutama terkait perang terhadap Iran yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.

“Berbagai kebijakan yang telah dijalankan beliau sebagai kepala negara, dan meng-update perkembangan terakhir dari berbagai situasi yang kita pahami bersama. Terutama masalah yang paling mutakhir ini adalah perang terhadap Iran yang dilakukan Amerika bersama dengan Israel,” ujar Surya Paloh usai pertemuan.

Menjawab pertanyaan apakah sikap Indonesia terhadap konflik tersebut sudah tepat, Surya Paloh menegaskan bahwa Presiden kembali menekankan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.

“Ya jelaslah. Beliau [Prabowo] menegaskan kembali bagaimana mempertahankan politik bebas dan aktif, rasa simpati dan empati yang besar terhadap perjuangan rakyat Palestina tadi ditegaskan kembali,” katanya.

Ia menilai penegasan itu menunjukkan konsistensi Indonesia dalam menjaga posisi diplomasi yang independen sekaligus berlandaskan nilai kemanusiaan.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai posisi Indonesia dalam BOP. Surya Paloh menyebut Presiden menjelaskan latar belakang strategis keputusan tersebut.

“Memang dijelaskan tadi, dan ada melatarbelakangi berbagai pemikiran yang cukup strategis kenapa dan bagaimana sehingga Indonesia mengambil posisi sebagai anggota dalam BOP,” ungkapnya.

Terkait kemungkinan perubahan sikap setelah eskalasi di Timur Tengah, ia menyebut posisi Indonesia hingga saat ini masih tetap mendukung kemerdekaan Palestina.

“Sampai hari ini barangkali masih dalam posisi seperti itu, kecuali ada perkembangan bersama beberapa negara lain nanti mengevaluasi ulang kembali arti keberadaan Indonesia di BOP bersama beberapa negara lainnya,” jelasnya.

Diskusi Silaturahmi, Belum Detail Soal Mediasi

Surya Paloh menambahkan bahwa Presiden memimpin langsung jalannya pembicaraan, meski sejumlah tokoh turut memberikan pandangan, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

“Tadi Presiden yang mengantarkan pembicaraan, walaupun ada beberapa sambutan, saran, pikiran baik itu dari Presiden Jokowi, Presiden SBY, beberapa teman-teman lain,” katanya.

Dia menegaskan diskusi tersebut masih dalam tahap silaturahmi dan belum membahas secara mendetail arah kebijakan luar negeri, termasuk kemungkinan Indonesia menjadi mediator konflik.

“Belum sampai ke sana tadi,” ujarnya saat ditanya soal rencana mediasi.

Kendati demikian, Surya Paloh menilai pemikiran Presiden tetap berada dalam koridor konstruktif.

“Pemikiran-pemikiran Presiden sejujurnya masih dalam koridor yang cukup konstruktif untuk membangun kesadaran kita bersama bahwa tantangan besar yang dihadapi bangsa ini membutuhkan langkah-langkah kebijaksanaan, bukan cara berpikir yang linear semata-mata, tapi juga manuver taktis dan strategis,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya menjaga hubungan diplomatik dengan semua pihak di tengah dinamika global yang memanas.

“Artinya, bagaimana penegasan hubungan diplomasi itu harus tetap terjaga dengan para pihak,” pungkas Surya Paloh.

PADA 28 Februari telah terjadi serangan militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, Peristiwa militer ini bukan hanya bersifat regional, melainkan akan berdampak pada ekonomi global. Pasar keuangan berpengaruh, harga energi melonjak, dan para pemimpin dunia berbicara bukan hanya tentang keamanan, tetapi juga tentang stabilitas ekonomi.

Dalam ekonomi modern yang saling terhubung, satu ledakan di Timur Tengah dapat memantul sebagai kenaikan harga pangan di Asia, inflasi di Eropa, dan volatilitas pasar saham di Amerika. Serangan tersebut menjadi pengingat bahwa globalisasi bukan hanya soal integrasi perdagangan, tetapi juga integrasi risiko.

Tulisan ini mencoba membaca dampak peristiwa tersebut secara analitis mengenai bagaimana perang ini akan memengaruhi harga energi, inflasi global, pasar keuangan, rantai pasok, hingga prospek pertumbuhan ekonomi dunia dalam jangka menengah dan panjang. Untuk memahami dampaknya, kita perlu kembali pada peta energi dunia.

Iran bukan negara pinggiran dalam sistem energi global. Iran adalah salah satu pemilik cadangan minyak dan gas terbesar di dunia. Meski selama bertahun-tahun berada di bawah sanksi internasional, Iran tetap menjadi pemain penting dalam pasokan energi, terutama bagi negara-negara Asia.

Kondisi yang lebih strategis lagi adalah posisi geografisnya. Iran berbatasan langsung dengan Selat Hormuz, jalur laut sempit yang menjadi arteri utama perdagangan minyak dunia. Sekitar seperlima hingga sepertiga minyak global yang diperdagangkan lewat laut melintasi selat ini. Artinya, setiap ancaman terhadap stabilitas kawasan tersebut bukan hanya ancaman regional, melainkan ancaman terhadap sistem energi global.

Pasar minyak bereaksi cepat terhadap risiko, bukan hanya terhadap realitas. Bahkan tanpa gangguan fisik terhadap pasokan, ekspektasi potensi gangguan sudah cukup untuk mendorong harga naik. Kondisi inilah yang disebut sebagai risiko premium geopolitik yaitu premi harga yang dibayar dunia karena ketidakpastian.

Setiap konflik di Timur Tengah hampir selalu diikuti oleh lonjakan harga minyak. Hal yang sama terjadi kali ini. Dalam waktu singkat, harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan tajam. Investor dan pelaku pasar memperhitungkan dua skenario yaitu gangguan langsung pada produksi Iran dan kemungkinan eskalasi lebih luas yang dapat mengganggu distribusi melalui Selat Hormuz.

Kenaikan harga minyak bukan sekadar angka di layar bursa komoditas, melainkan bahan bakar bagi hampir seluruh aktivitas ekonomi modern. Transportasi darat, laut, dan udara bergantung pada energi fosil. Industri kimia dan manufaktur menggunakan produk turunan minyak sebagai bahan baku. Bahkan sektor pertanian sangat bergantung pada pupuk dan distribusi berbasis energi.

Ketika harga energi naik, biaya produksi meningkat. Perusahaan menghadapi pilihan sulit yaitu menyerap kenaikan biaya atau meneruskannya kepada konsumen. Dalam banyak kasus, sebagian besar biaya tersebut diteruskan dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa. Maka lahirlah tekanan inflasi. Inflasi energi bersifat regresif karena lebih membebani kelompok berpendapatan rendah karena proporsi pengeluaran mereka untuk kebutuhan pokok dan transportasi lebih besar.

Bagi negara berkembang yang masih bergantung pada impor energi, dampaknya bisa jauh lebih berat yaitu defisit neraca perdagangan melebar, nilai tukar tertekan, dan subsidi energi membengkak.

Dunia belum sepenuhnya pulih dari tekanan inflasi pasca pandemi dan gangguan rantai pasok global. Dalam beberapa tahun terakhir, bank sentral di banyak negara telah berjuang menurunkan inflasi melalui kebijakan suku bunga tinggi. Lonjakan harga energi akibat konflik menempatkan bank sentral dalam posisi dilematis.

Di satu sisi, inflasi yang kembali meningkat menuntut pengetatan kebijakan moneter. Di sisi lain, pengetatan berlebihan berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi yang sudah rapuh.

Jika bank sentral memilih menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi energi, biaya kredit akan meningkat. Investasi swasta bisa tertahan dan konsumsi rumah tangga menurun. Risiko perlambatan ekonomi bahkan resesi menjadi lebih nyata. Namun jika bank sentral menahan diri, inflasi bisa terlanjur mengakar dan mengganggu stabilitas jangka panjang.

Dilema ini memperlihatkan bagaimana konflik geopolitik dapat mengganggu arsitektur kebijakan ekonomi global. Pasar keuangan global sangat sensitif terhadap ketidakpastian. Dalam situasi konflik, investor cenderung mengurangi eksposur pada aset berisiko dan beralih ke aset yang dianggap aman (safe haven) seperti emas dan obligasi pemerintah negara maju.

Fenomena ini menciptakan beberapa konsekuensi. Pertama, indeks saham di banyak negara bisa mengalami tekanan, terutama di sektor yang sensitif terhadap biaya energi seperti maskapai penerbangan, logistik, dan manufaktur berat.

Kedua, arus modal keluar dari negara berkembang dapat meningkat, menyebabkan depresiasi mata uang dan tekanan tambahan pada stabilitas makroekonomi. Penguatan dolar AS dalam situasi seperti ini sering kali menjadi pedang bermata dua. Bagi Amerika Serikat, ia mencerminkan kepercayaan terhadap asetnya. Namun bagi negara berkembang yang memiliki utang dalam denominasi dolar, penguatan dolar berarti beban pembayaran utang meningkat.

Dalam dunia yang sangat terhubung secara finansial, sentimen dapat bergerak lebih cepat daripada kapal tanker minyak. Satu pernyataan pejabat militer, satu laporan intelijen, atau satu insiden tambahan dapat memicu volatilitas besar dalam hitungan menit.

Konflik di kawasan Timur Tengah tidak hanya memengaruhi energi, tetapi juga logistik global. Penutupan atau pembatasan ruang udara di beberapa wilayah berdampak pada penerbangan internasional. Maskapai harus mengubah rute, menambah waktu tempuh, dan menanggung biaya bahan bakar lebih tinggi. Di sektor maritim, perusahaan pelayaran menghadapi kenaikan premi asuransi karena risiko keamanan meningkat.

Jika risiko di sekitar Selat Hormuz meningkat, kapal mungkin memilih jalur lebih panjang, menambah waktu dan biaya pengiriman. Dalam ekonomi global modern, waktu adalah biaya. Keterlambatan pengiriman komponen industri dapat mengganggu produksi di negara lain. Model produksi yang harus tepat waktu sangat mengandalkan efisiensi dan minim stok sangat rentan terhadap gangguan logistik.

Pengalaman pandemi telah menunjukkan betapa mahalnya gangguan rantai pasok. Konflik geopolitik dapat memperpanjang kerentanan tersebut. Jika konflik bersifat singkat dan terkendali, dampaknya mungkin terbatas pada lonjakan volatilitas jangka pendek. Namun jika eskalasi berlanjut, efeknya bisa menjalar ke pertumbuhan ekonomi global.

Harga energi tinggi yang bertahan lama cenderung menekan konsumsi dan investasi. Dunia usaha menunda ekspansi karena ketidakpastian. Konsumen menahan belanja karena harga kebutuhan pokok naik. Dalam kondisi seperti ini, pertumbuhan PDB global dapat melambat. Negara-negara pengimpor energi bersih terutama di Asia dan Eropa akan berisiko mengalami tekanan paling besar. Neraca perdagangan mereka memburuk karena impor energi menjadi lebih mahal.

Sementara negara pengekspor energi mungkin memperoleh keuntungan jangka pendek dari kenaikan harga, keuntungan tersebut bisa tergerus jika konflik memperluas ketidakstabilan regional. Konflik juga berpotensi mempercepat fragmentasi ekonomi global. Negara-negara dapat semakin berhati-hati dalam membangun ketergantungan pasokan pada kawasan tertentu.

Tren diversifikasi rantai pasok dan reshoring produksi yang sudah muncul dalam beberapa tahun terakhir bisa semakin menguat.

Menariknya, setiap krisis energi sering kali menjadi katalis percepatan transisi energi. Ketika harga minyak melonjak dan risiko pasokan meningkat, negara-negara terdorong mencari alternatif yang lebih stabil dan terbarukan. Investasi dalam energi surya, angin, dan teknologi penyimpanan energi bisa mendapatkan momentum baru. Negara-negara importir energi akan melihat diversifikasi sumber energi sebagai isu keamanan nasional, bukan sekadar isu lingkungan.

Namun transisi energi tidak terjadi dalam semalam. Dalam jangka pendek, ketergantungan pada bahan bakar fosil masih tinggi. Hal ini berarti bahwa guncangan harga tetap menjadi risiko yang nyata bagi stabilitas ekonomi global.

Bagi banyak negara berkembang, konflik ini menghadirkan tantangan ganda. Di satu sisi, mereka menghadapi tekanan inflasi dan nilai tukar akibat kenaikan harga energi dan arus modal keluar. Di sisi lain, ruang fiskal mereka sering kali terbatas untuk memberikan subsidi atau stimulus ekonomi.

Negara seperti Indonesia, yang masih menjadi pengimpor bersih minyak, dapat merasakan tekanan melalui kenaikan harga BBM dan biaya distribusi. Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menaikkan harga domestik atau menambah subsidi yang membebani anggaran.

Dalam konteks global, krisis seperti ini memperlebar kesenjangan antara negara maju dan berkembang. Negara maju memiliki cadangan devisa besar dan akses pembiayaan murah. Negara berkembang lebih rentan terhadap guncangan eksternal. Ekonomi global tidak bisa dilepaskan dari diplomasi. Upaya de-eskalasi konflik menjadi sangat penting bukan hanya untuk stabilitas politik, tetapi juga untuk kestabilan ekonomi.

Negara-negara besar memiliki kepentingan untuk mencegah konflik meluas karena dampaknya terhadap pertumbuhan dan inflasi global bisa signifikan. Organisasi internasional dan forum multilateral kemungkinan akan memainkan peran dalam meredam ketegangan. Namun dalam dunia yang semakin multipolar, konsensus global tidak selalu mudah dicapai. Kepentingan strategis, aliansi militer, dan rivalitas geopolitik dapat menghambat solusi cepat.

Serangan Amerika-Israel ke Iran pada 28 Februari menunjukkan satu hal mendasar bahwa ekonomi global sangat sensitif terhadap guncangan geopolitik, terutama ketika menyangkut kawasan strategis seperti Timur Tengah.

Dampaknya merambat dari harga minyak ke inflasi, dari pasar saham ke nilai tukar, dari logistik ke pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek, dunia menghadapi volatilitas dan ketidakpastian. Dalam jangka menengah, arah konflik akan menentukan apakah dampaknya hanya sementara atau menjadi pemicu perlambatan global yang lebih dalam.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa stabilitas ekonomi global tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan dan kebijakan suku bunga, tetapi juga oleh stabilitas politik dan keamanan internasional. Di era globalisasi, peluru yang ditembakkan di satu kawasan dapat memantul sebagai inflasi, resesi, atau krisis di kawasan lain.

Selama energi masih menjadi nadi peradaban modern, Timur Tengah akan tetap menjadi pusat gravitasi ekonomi dunia, di mana setiap percikan konflik berpotensi menjadi badai ekonomi global.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang