Bisnis.com, JAKARTA — Tugas Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) telah rampung usai memberikan laporan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (5/5/2026).

Secara historis, KPRP dibentuk oleh Prabowo pasca peristiwa kematian pengemudi ojek online (Ojol) Affan Kurniawan pada akhir Agustus tahun lalu. Kala itu, Afan meninggal dunia usai dilindas oleh mobil rantis Brimob yang bertugas saat aksi demonstrasi di Jakarta.

Merespons keinginan publik. Prabowo membentuk KPRP melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

Dalam keputusan tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie ditunjuk sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

Sisanya, ada delapan anggota mulai dari Eks Menkopolhukam, Mahfud MD, Menko Hukum, HAM, dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra,Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dan Wamenko Hukum, HAM, dan Imipas, Otto Hasibuan.

Kemudian, Mendagri sekaligus mantan Kapolri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Eks Kapolri Idham Azis; Eks Kapolri Badrodin Haiti; dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Polri, Ahmad Dofiri.

Kesembilan pejabat KPRP ini dilantik pada Jumat (7/11/2025). Komisi ini dibentuk untuk mempercepat proses reformasi kelembagaan, profesionalisme, dan tata kelola di tubuh Polri.

Setelah resmi dibentuk, Jimly cs langsung bergerak untuk mengumpulkan catatan untuk kepolisian dari sejumlah pihak, baik itu LSM, organisasi masyarakat, hingga mahasiswa. Setelah itu, KPRP merumuskan sejumlah rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden.

Menurut anggota KPRP, Mahfud MD, total laporan KPRP selama tiga bulan kerja itu telah termuat dalam 10 dokumen yang mencapai 3.000 halaman. Ribuan halaman itu memuat pembahasan, usulan, hingga rekomendasi KPRP untuk arah Polri sampai dengan 2029.

Setelah itu, tugas KPRP tuntas. Sebab, kata Mahfud, KPRP merupakan komisi ad hoc atau komisi yang pembentukannya selesai setelah merampungkan tugasnya.

"Kalau tugas pokoknya sebagai ad hoc itu sudah selesai. Nanti kita akan dipanggil lagi dalam ya diskusi-diskusi lagi kata Presiden itu penting diatur kayak begini yang nanti Setneg akan mengatur diskusi kita. Tapi kalau intinya sudah selesai," ujar Mahfud di Sekretariat KPRP, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

6 Rekomendasi Komisi Reformasi Polri

Secara garis besar, total ada enam rekomendasi dari KPRP yang diserahkan kepada presiden. Perinciannya, KPRP mengusulkan RUU Polri sebagai dasar reformasi yang nantinya akan ditindaklanjuti melalui peraturan turunan seperti PP, Perpres, hingga Inpres serta revisi terhadap beberapa peraturan dalam lingkup internal Polri seperti Perkap dan Perpol.

Kemudian, KPRP merekomendasikan agar kedudukan Polri tetap seperti saat ini atau tidak perlu dibawahi oleh Kementerian Keamanan yang sempat menjadi wacana.

Selanjutnya, pengangkatan Kapolri tetap diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR; rekomendasi terkait evaluasi untuk penugasan anggota di luar kepolisian; reformasi aspek manajerial dan kelembagaan; dan penguatan Kompolnas.

Kemudian, KPRP mengungkap ada sejumlah isu strategis yang dibahas oleh komisi. Salah satunya adalah soal struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Polri dengan penguatan satuan Polsek dan perampingan Mabes Polri.

Isu ini menjadi penting lantaran saat ini kondisi struktural pada Korps Bhayangkara dinilai timpang dengan gemuknya satuan pada level Mabes. Sementara itu, satuan pada level Polsek masih rendah. Padahal, seharusnya pelayanan yang paling dekat yang dijangkau masyarakat itu berada pada level Polsek.

Selanjutnya, KPRP juga membahas soal career path agar proses regenerasi di institusi menjadi lebih bagus. Terkait jejak karier ini, KPRP menilai masa jabatan ideal Kapolri selama 2-3 tahun.

Adapun, usulan terkait dengan pemusatan pengawasan internal juga dibahas. Di Polri sendiri, pengawasan dilakukan oleh Itwasum, Propam, dan Wasidik. Nantinya, fungsi Itwasum bakal mengalami perluasan jangkauan agar checks and balances akan terjadi.

Salah satu poin krusial dalam reformasi Polri lainnya adalah terkait rekrutmen dengan penghapusan istilah "kuota khusus". Istilah ini sering disalahgunakan oleh oknum untuk praktik pungli. Ke depan, kriteria ini akan dipertegas dan dipergunakan sesuai dengan tujuannya untuk calon taruna jalur prestasi atau calon dari daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Persoalan Struktural Disorot

Adapun, Sekretaris KPRP, Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri, mengungkap pembahasan paling disorot dari laporannya, yaitu terkait persoalan kultural.

Mulanya, dia menjelaskan soal tiga aspek persoalan yang dilaporkan kepada Presiden, yakni struktural, instrumental dan kultural. Kemudian, sejak KPRP dibentuk, total ada sembilan perilaku negatif aktual yang ditengarai di tubuh Korps Bhayangkara.

Sembilan perilaku negatif itu mencakup budaya kekerasan, koruptif, fanatisme, "militeristik", budaya impunitas, silent blue code, hingga target angka.

"Ada sembilan. Itu lengkap jabarannya. Nah, kami akomodasi itu semua dari serap aspirasi masyarakat yang banyak tadi ya. Kami mengumpulkan, oh ternyata memang ada budaya atau perilaku aktual yang negatif," ujar Dofiri di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Penasihat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri itu mengatakan salah satu rekomendasi untuk memecahkan persoalan itu melalui evaluasi pendidikan Polri.

Berdasarkan diskusi dengan anggota KPRP, evaluasi pendidikan ini bertujuan untuk mencegah perilaku negatif aktual itu berlanjut saat anggota mulai berdinas.

"Ketika mereka akan direkrut, ya, bagaimana kemudian perilaku yang sembilan tadi setidaknya jangan sampai kemudian ketika dinas itu tidak muncul, dibuatkan ketika mereka di lembaga pendidikan," imbuhnya.

Kewenangan Kompolnas Diperluas

Secara eksplisit, penguatan lembaga pengawas eksternal Polri, yaitu Kompolnas, menjadi tonggak penting dalam reformasi Polri ke depannya. Tak main-main, Kompolnas nantinya bisa melakukan investigasi berkaitan dengan pelanggaran etik anggota.

Selanjutnya, dalam persidangan etik, unsur Kompolnas juga bisa duduk sebagai hakim yang menyidangkan anggota bermasalah apabila dinilai perlu. Rekomendasi Kompolnas pun nantinya juga bersifat mengikat agar dilaksanakan oleh Polri.

Adapun, untuk penguatan independensi, Kompolnas juga bakal lebih beragam, seperti purnawirawan polri, akademisi, advokat yang sudah tidak aktif, hingga tokoh masyarakat.

Dalam hal ini, Komisioner Kompolnas Choirul Anam menyatakan pihaknya menyambut baik rekomendasi KPRP ini. Sebab, penguatan Kompolnas bisa menjadi harapan untuk memperkuat pengawasan kinerja kepolisian agar lebih profesional.

"Nah harapan penguatan Kompolnas itu, oleh Kompolnas pasti, rekomendasi tersebut pasti menjadi rekomendasi yang positif dan kami apa namanya, mendukung rekomendasi tersebut. Dan ini juga selaras dengan harapan dari masyarakat, termasuk juga harapan dari kepolisian," ujar Anam saat dihubungi, dikutip Kamis (7/5/2026).

Tindak Lanjut Kapolri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan soal tindak lanjut Polri usai rekomendasi dari KPRP diterima Presiden.

Nantinya, setelah rekomendasi itu diterima, pihaknya bakal mulai melakukan perbaikan dalam revisi UU. Kemudian, perbaikan juga menyasar pada Peraturan Kapolri (Perkap) dan Perpol.

"Di situ ada hal-hal yang kemudian harus dilakukan perbaikan di dalam revisi undang-undang, juga ada yang bersifat internal yang nanti kita perbaiki dengan Perkap dan Perpol," ujar Sigit di sela Rakernis Bareskrim, Kamis (7/4/2026).

Dia menambahkan, perbaikan itu merupakan upaya Polri dalam merespons catatan-catatan yang telah dikumpulkan KPRP dari masyarakat sejak dibentuk oleh Presiden Prabowo.

Polri, kata Sigit, selalu menerima kritik atau masukan agar Korps Bhayangkara terus menjadi institusi yang dipercaya masyarakat.

"Sehingga kemudian itu juga bisa menjawab terkait dengan apa yang menjadi harapan dan tuntutan masyarakat," imbuhnya.

Adapun, eks Kabareskrim ini juga menyoroti poin rekomendasi KPRP soal penguatan Kompolnas sebagai lembaga eksternal yang mengawasi Polri. Menurutnya, hal tersebut patut dijadikan pembahasan dan evaluasi ke depannya.

"Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi," pungkasnya.

Belum Menjawab Ekspektasi

Di lain sisi, Analis Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Bambang Rukminto menilai bahwa rekomendasi dari KPRP ini masih normatif dan tidak fundamental.

"Rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri masih normatif, tidak fundamental, arahnya lebih mencerminkan penataan ulang tata kelola ketimbang perubahan struktur kekuasaan," ujar Bambang saat dihubungi, Kamis (7/5/2026).

Dia menyoroti salah satu rekomendasi terkait dengan penguatan Kompolnas yang harus independen secara konkret dan bukan hanya sekadar kanal formal yang meredam kritik, bukan instrumen kontrol efektif.

Selanjutnya, rekomendasi KPRP belum menyentuh problem yang lebih dalam, yakni kultur organisasi, pola patronase, dan orientasi kekuasaan yang masih sangat vertikal.

"Tanpa reformasi pada sistem karier, promosi, dan mekanisme akuntabilitas internal, pembatasan masa jabatan berpotensi menjadi solusi administratif yang dampaknya terbatas," imbuhnya.

Sementara itu, terkait kepastian bahwa Polri tetap berada di bawah Presiden menegaskan konsolidasi kekuasaan di ranah eksekutif. Diakui Bambang, hal ini memang memberi kejelasan komando, tetapi sekaligus memperkuat karakter executive-centric policing yang minim penyeimbang eksternal.

Dalam konteks ini, Bambang mengungkap tantangan utama reformasi Polri adalah memastikan agar penguatan efektivitas kerja Polri, tanpa mengorbankan akuntabilitas.

Pasalnya, jika belum ada penguatan itu, maka keseluruhan paket reformasi ini berisiko berhenti pada level penyesuaian teknokratis, bukan transformasi mendasar dalam relasi antara kepolisian, negara, dan masyarakat.

"Kalau mencakup, tentunya sudah. Apakah menjawab ekspektasi masyarakat ? Sepertinya belum," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Percepatan Reformasi PolriJimly Asshiddiqie menyatakan siap melaporkan hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Jimly saat menghadiri agenda silaturahmi Presiden bersama para ulama dan organisasi kemasyarakatan Islam di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Menurut Jimly, kehadirannya dalam acara tersebut pada dasarnya merupakan undangan pribadi. Namun ia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk berkomunikasi dengan Presiden terkait laporan hasil kerja komisi yang dipimpinnya.

“Ya, saya silaturahmi. Tadi pagi saya baru selesai rapat Komisi Percepatan Reformasi Polri. Saya ingin melapor kepada beliau bahwa kami sudah siap menyampaikan hasil kerja komisi,” kata Jimly kepada wartawan.

Jimly menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya telah meminta waktu untuk bertemu Presiden guna menyampaikan laporan tersebut. Namun hingga kini pertemuan belum terlaksana karena padatnya agenda kepala negara.

Dia mengatakan, rencana penyampaian laporan sempat dijadwalkan sebelum Presiden melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Namun agenda tersebut kembali tertunda akibat perkembangan situasi internasional.

“Sudah minta waktu, tapi karena kesibukan beliau. Tadinya sebelum beliau berangkat ke Amerika, tapi belum sempat. Setelah pulang juga belum karena situasi dunia sekarang ini sedang ada perang,” ujarnya.

Jimly menegaskan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri pada dasarnya telah menyelesaikan seluruh tugasnya. Saat ini, menurutnya, hanya tinggal menunggu arahan Presiden terkait sejumlah keputusan strategis yang tidak dapat diputuskan oleh komisi secara mandiri.

“Komisi Percepatan Reformasi sudah selesai menjalankan tugasnya. Tinggal ada beberapa keputusan yang memang tidak bisa kami putuskan sendiri,” jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Karena itu, dia menilai penting untuk segera melaporkan hasil kerja komisi kepada Presiden agar proses pengambilan keputusan dapat dilanjutkan.

Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu pun juga mengungkapkan bahwa dirinya berencana memanfaatkan momentum acara buka puasa bersama di Istana untuk mencoba mengatur waktu pertemuan dengan Presiden.

Dia berharap komunikasi informal tersebut dapat membuka jalan bagi agenda resmi pelaporan hasil kerja komisi dalam waktu dekat.

“Makanya saya manfaatkan kesempatan ini, acara buka puasa sore ini, untuk sedikit ‘kasak-kusuk’ supaya Presiden bisa menyediakan waktu,” ujarnya.

Menurut Jimly, penyampaian laporan tersebut penting agar pemerintah dapat segera menindaklanjuti rekomendasi reformasi institusi kepolisian sebagai bagian dari pembenahan tata kelola sektor keamanan di dalam negeri.

“Ini masalah dalam negeri yang perlu diselesaikan. Jadi kami berharap segera mendapat arahan dari Presiden,” kata Jimly.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri menyatakan telah merampungkan draf rekomendasi dari tim reformasi untuk diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie pada Senin (9/2/2026).

"Sudah [rampung draft-nya]," ujar Jimly.

Draft itu berisi catatan yang dikumpulkan tim reformasi sebagai rekomendasi kepada presiden untuk perbaikan institusi Polri. Dalam draft itu tertuang masukan dari sejumlah elemen masyarakat selama hampir tiga bulan sejak dibentuk pada November 2025.

Namun, Jimly menegaskan bahwa saat ini pihaknya belum menyerahkan draft tersebut ke Prabowo. Sebab, tim reformasi saat ini tinggal menunggu waktu penyerahan itu ke presiden.

"Tinggal tunggu waktu untuk diterima presiden," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Yusril Ihza Mahendra pihaknya telah maraton mengumpulkan aspirasi untuk menyusun draft laporan tim reformasi.

Yusril menyampaikan laporan tim reformasi besutan Prabowo Subianto itu ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026.

"Kami mengadakan rapat-rapat itu agak maraton supaya target akhir bulan Januari ini sudah [rampung]," kata Yusril kepada wartawan pada Rabu (21/1/2026)

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, memaparkan perkembangan kerja komisinya selama satu bulan pertama masa tugas.

Dia menegaskan bahwa tahap awal berupa pembukaan ruang partisipasi publik telah berjalan baik dan mendapat respons luas dari masyarakat.

“Apa yang kita lakukan untuk membuka diri selama bulan pertama ini sudah betul, karena banyak sekali orang yang punya kepedulian. Itu bagus, sebagian ada yang sama. Tapi ya sekretariat akan melakukan pendataan, kira-kira nanti ada yang perlu kita putuskan,” ujar Jimly dalam keterangan pers di Lobby Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa bulan pertama digunakan untuk menghimpun seluruh bentuk aspirasi masyarakat. Menurutnya, lebih dari 100 kelompok telah mengirimkan surat untuk menyampaikan pendapat maupun permintaan audiensi.

“Untuk audiensi, untuk memberi masukan. Bayangkan, merasa mendesak semua gitu loh. Ini kan bagus untuk kita buka ruang partisipasi publik yang bermakna,” jelasnya.

Setelah penyaringan aspirasi pada bulan pertama, komisi akan memasuki tahap kedua berupa seleksi dan pemetaan arah kebijakan.

“Nanti pada bulan kedua itu kita memilih kira-kira untuk kebijakan reformasinya kayak apa yang ujungnya nanti pasti mengubah undang-undang,” tutur Jimly.

Dia menegaskan bahwa perumusan rancangan kebijakan reformasi yang memerlukan perubahan regulasi akan dipersiapkan pada bulan ketiga.

“Rumusan undang-undangnya nanti bulan ketiga. Jadi kira-kira akhir Januari sudah bisa kita siapkan format dan arah kebijakan seperti apa untuk reformasi kepolisian,” ujarnya.

Jimly juga menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat yang masuk terbagi dalam dua kategori isu yang membutuhkan kebijakan jangka panjang dan kasus operasional yang dapat ditangani langsung.

“Jadi ada dua macam nanti yang sifatnya ke depan memerlukan policy reform gitu. Itu satu kelompok, yang kedua itu yang kira-kira yang operasional kasus. Kasus yang nanti kalau memang itu masuk akal dan memang baik, kita rekomendasikan kepada Kapolri yang juga adalah anggota dari komisi ini. Langsung dikerjain,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Jimly menyampaikan apresiasinya terhadap sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dalam pernyataannya dia sebut memberikan keterbukaan dan respons cepat dalam menyikapi masukan publik.

“Intinya, kita berharap Kapolri dan itu dia tunjukkan sebagai sikap Kapolri dan juga, kemarin saya diundang ke MABES diklat Brimob, semua petinggi Polri hadir. Saya juga sampaikan bahwa polisi saya syukuri dibawah kepemimpinan Pak Sulistyo Sigit,” ujar Jimly.

Menurutnya, Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Sigit menunjukkan karakter adaptif dan bersedia menjalankan rekomendasi konkret.

“Sikapnya adaptif dan responsif, terbuka untuk menerima masukan-masukan yang bisa langsung dioperasionalkan, langsung dikerjakan saja,” tambahnya.

Jimly juga menyampaikan adanya perubahan tema besar dalam orientasi Polri yang disampaikan Kapolri kepada komisinya.

Oleh sebab itu, dia menyebut bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri diperkirakan akan memasuki fase krusial pada awal 2026 saat konsep kebijakan dan draft reformasi mulai dibahas lebih lanjut dengan pemerintah dan DPR.

“Jadi, Pak Sigit kemarin menyampaikan ada perubahan tema dari mengawal, menjaga, mencegah ke melayani. Jadi polisi ke depan diharapkan lebih mengayomi, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah untuk lakukan reformasi Polri tengah tersandung usai Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disahkan.

Presiden Prabowo Subianto telah membentuk tim yang dinamakan Komisi Percepatan Reformasi Polri pada 7 November 2025 melalui melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tim tersebut dibentuk tak lain ditugaskan untuk membawa perubahan bagi wajah Polri yang belakangan citranya tidak terlalu positif.

Namun, di tengah langkah memperbaiki citra Polri, pengesahan UU KUHAP baru dinilai justru bertolak belakang dengan langkah pembenahan lembaga penegak hukum tersebut.

Pasalnya, sejumlah pihak menyoroti sejumlah pasal yang dinilai dapat membuat polisi justru semakin kuat dan sewenang-wenang.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membantah jika pasal-pasal yang dipersoalkan bakal membuat polisi menjadi semakin kuat tersebut tidak benar.

Dia menyebut poster-poster yang diunggah di media sosial soal jika RKUHAP disahkan, aparat kepolisian dapat melakukan penyadapan, penyitaan, hingga penangkapan tanpa izin hakim adalah produk hoax.

“Ada semacam poster di media sosial yang isinya tidak benar. Disebutkan kalau RKUHAP disahkan, polisi bisa melakukan (hal-hal tertentu) ke kamu tanpa izin hakim. Ini tidak benar sama sekali,” tegas Habiburokhman.

Sementara itu, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi Undang-Undang yang menyesuaikan kebutuhan perkembangan zaman.

Pernyataan itu dia sampaikan saat menyampaikan pandangan pemerintah atas pengesahan RUU tersebut, Senin (18/11/2025), di Kompleks Parlemen.

"Kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi III DPR RI yang terhormat," kata Supratman.

Menurutnya, KUHAP menjadi tonggak kemandirian hukum bangsa Indonesia, serta menegaskan prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penjelasan dalam KUHAP dinilai relevan dengan perkembangan zaman saat ini dan dinamika sosial masyarakat. Menurutnya, pembaharuan KUHAP juga mampu membantu mengatasi kejahatan lintas negara, kejahatan siber, hingga meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

"RUU KUHAP memuat sejumlah pembaharuan mendasar yang disusun untuk menyesuaikan sistem hukum acara pidana dalam perkembangan zaman," ujarnya.

Kontradiksi Reformasi Polri

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menilai alih-alih melakukan reformasi kepolisian, pemerintah bersama DPR justru tengah merancang dan mempercepat proses pengesahan produk legislasi, yakni KUHAP yang akan memperkuat monopoli kewenangan dan diskresi kepolisian sehingga semakin menjadikannya lembaga superpower.

Sementara mekanisme check and balances atau pengawasan terhadap kepolisian kian diperlemah. Situasi ini justru berlangsung belum lama berselang pasca komite yang bertujuan untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kepolisian ini ditetapkan.

Dalam laporannya disebutkan, kegagalan praktik penangkapan pelaku yang profesional dan akuntabel serta gagalnya upaya reformasi kepolisian selama ini, tidak dapat dilepaskan dari kegagalan dalam mengatur kewenangan kepolisian dan mendesain mekanisme pengawasan terhadap kepolisian yang selama ini diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan ketentuan KUHAP sebelumnya, berbagai kasus penyiksaan, salah tangkap, rekayasa kasus, kriminalisasi, penyalahgunaan kewenangan, penelantaran perkara, hingga diskriminasi dalam penegakan hukum kerap terjadi dan dilakukan oleh kepolisian menjalankan tugas dan fungsi konstitusionalnya dalam penegakan hukum, hal mana kerap dipotret dalam berbagai catatan berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga negara independen.

"Sementara dengan Rancangan KUHAP saat ini justru memperkuat kendali dan monopoli kewenangan serta memperluas diskresi polisi, justru akan melanggengkan berbagai praktik penyalahgunaan wewenang (abuse of power), kegagalan penegakan hukum, hingga praktik impunitas oleh kepolisian," tulis laporan tersebut.

Bisnis.com, SURABAYA – Anggota Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Mahfud MD membeberkan bahwa dirinya telah mengidentifikasi 27 persoalan yang saat ini tengah menggerogoti institusi Polri. Dirinya pun menyatakan bahwa hal tersebut akan diselesaikan jajaran bersama.

Mahfud menegaskan bahwa seluruh persoalan tersebut diperolehnya dari laporan masyarakat, yang diterimanya selama beberapa waktu terakhir.

“Itu saya mencatat 27 masalah. Dari begitu banyak itu setiap ada orang lapor saya catat,” jelas Mahfud saat ditemui usai ibadah salat Jumat di Masjid Nuruzzaman Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat (14/11/2025).

Mantan Menko Polhukam ini mengatakan berbagai problem yang dilaporkan masyarakat tersebut bermacam-macam. Di antaranya dugaan pemerasan, narkoba, hingga penganiayaan. Seluruh masalah tersebut, lanjut Mahfud, telah diinventarisasi

“Oh, ini pemerasan, oh ini kasus narkoba, oh ini masalah penganiayaan. Terus saya catat semua itu ya ada 27 masalah,” jelasnya.

Mahfud menjelaskan, puluhan persoalan itu sebenarnya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa rumpun besar atau klaster. Namun, ia menegaskan jumlah pastinya tetap 27 butir sesuai dengan catatan yang ia himpun sendiri.

“Kalau dikelompokkan mungkin bisa menjadi empat kelompok besar lah mungkin,” tambahnya.

Meski begitu, Mahfud enggan untuk memprioritaskan isu-isu tertentu tersebut. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menegaskan seluruh persoalan akan dibahas oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri bersama institusi Polri secara setara.

“Semua [isu diselesaikan], enggak ada prioritas, pokoknya semua masalah kita bicarakan, tetapi begini ya, kita ini berbicara nih dengan Polri. Bukan kita buat sepihak, semua disampaikan ke Polri, dicocokkan datanya lalu dicari jalan keluar bersama karena kita enggak mau menempatkan diri sebagai atasan Polri, bukan,” paparnya.

Mahfud menyatakan bahwa kedudukan Percepatan Reformasi bukan sebagai entitas yang mengawasi atau mengaudit Polri, bergandengan tangan sebagai mitra untuk membereskan persoalan-persoalan tersebut.

“Kita bukan atasan Polri, kita bukan inspektur yang memeriksa Polri tapi ya mau memperbaiki bersama dengan Polri, dan Polri terbuka, punya catatan-catatan yang sama tentang kelemahan dirinya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto mengemukakan sejumlah rencana kerja selama tiga bulan ke depan usai resmi dibentuk.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Assiddiqie mengatakan pihaknya bakal mengumpulkan persoalan terkait dengan kinerja Polri.

Pengumpulan itu dilakukan dengan mendengarkan aspirasi publik dari berbagai kalangan, baik itu LSM, organisasi masyarakat hingga mahasiswa. Agenda paling dekat, tim reformasi bakal melakukan audiensi dengan Gerakan Nurani Bangsa.

"Seminggu sekali itu kami manfaatkan untuk mengadakan public hearing, tatap muka, belanja masalah, mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan yang akan kami undang," ujar Jimly di Mabes Polri, Senin (10/11/2025).

Jimly menambahkan, hasil dari rapat rutin itu nantinya dikaji secara internal oleh komisi percepatan reformasi Polri.

Setelahnya, kata Jimly, tim reformasi bakal merumuskan suatu kebijakan untuk nantinya bakal dikeluarkan untuk agenda reformasi Polri ke depannya.

"Nanti tim akan mengkajinya sehingga selama 2 bulan pertama mudah-mudahan sudah bisa dirumuskan rekomendasi yang akan menjadi kebijakan-kebijakan baru dalam rangka reformasi kepolisian ini," imbuhnya.

Namun demikian, Jimly mengemukakan bahwa kebijakan baru ini tidak serta-merta langsung diterapkan pada Polri. Pasalnya, penerapan kebijakan baru dari hasil tim reformasi ini bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti keputusannya ada di tangan Presiden. Jadi hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita lapor ke Presiden," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto bakal menambah satu anggota baru dengan gender perempuan.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Assiddiqie mengatakan penambahan anggota itu bakal dilakukan pada pekan depan.

"Nah, kami rapat bersepuluh dan insyaallah mungkin minggu depan atau apa akan ada tambahan satu orang ya, ibu-ibu," ujar Jimly di Mabes Polri, Senin (10/11/2025).

Hanya saja, Jimly enggan mengemukakan sosok perempuan yang akan bergabung menjadi tim reformasi Polri ini.

Di samping itu, Jimly mengemukakan bahwa penambahan itu dilakukan agar memenuhi keterwakilan dari pihak perempuan.

"Nah, belum saya sebut namanya. Ini untuk melengkapi sesuai dengan harapan Presiden supaya ada keterwakilan perempuan. Maka nanti jumlahnya tim ini 11 orang," pungkasnya.

Sekadar informasi, Prabowo resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Pembentukan komisi ini dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

Dalam keputusan tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie ditunjuk sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

Adapun, komisi ini dibentuk untuk mempercepat proses reformasi kelembagaan, profesionalisme, dan tata kelola di tubuh Polri. Nah, berikut ini struktur keanggotaan tim reformasi Polri:

Ketua Percepatan Reformasi Kepolisian:

Jimly Asshiddiqie

Anggota:

1. Eks Menkopolhukam, Mahfud MD

2. Menko Hukum, HAM, dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra

3. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

4. Wamenko Hukum, Ham dan Imipas Otto Hasibuan

5. Mendagri sekaligus mantan Kapolri Tito Karnavian

6. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

7. Eks Kapolri Idham Azis

8. Eks Kapolri Badrodin Haiti

9. Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Polri, Ahmad Dofiri

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada para anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang bersedia mengemban tugas kenegaraan dalam upaya memperkuat tata kelola hukum nasional.

Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa Polri merupakan institusi vital bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Negara, katanya, dibentuk untuk menjamin ketertiban dan perlindungan warganya melalui sistem hukum yang adil dan berdasarkan Pancasila serta UUD 1945.

Dia menekankan, keberhasilan suatu bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan ekonomi atau fisik, tetapi dari tegaknya kepastian hukum (rule of law) yang menjadi fondasi kemajuan.

Pada Jumat (7/11/2025), Prabowo menyebut reformasi Polri sebagai bagian penting dari pembangunan bangsa, yang harus dilakukan secara terbuka dan berani mengkaji kekurangan.

Dia menyoroti pentingnya keterwakilan yang beragam, baik dari sisi gender maupun latar belakang profesional, untuk memperkaya perspektif dalam proses reformasi tersebut.

Para anggota komisi disebutnya sebagai putra-putri terbaik bangsa dari berbagai agama, suku, dan latar belakang politik, yang kini diberi kepercayaan besar untuk memberikan kontribusi nyata demi perbaikan institusi kepolisian.

Lebih lanjut, Presiden meminta agar Komisi melakukan kajian menyeluruh terhadap Polri, termasuk berdialog dengan pejabat aktif maupun mantan Kapolri. Komisi diminta melaporkan hasil kerja setiap tiga bulan, dengan tugas utama memberikan rekomendasi langsung kepada Presiden mengenai langkah-langkah reformasi yang diperlukan.

Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan reformasi ini akan menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang adil dan berkeadilan, karena hanya dengan tegaknya hukum dan keadilan, sebuah negara dapat mencapai kemajuan yang sejati.

Berikut Arahan Lengkap Presiden Prabowo kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri:

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, yang saudara-saudara berkenan menerima tugas kenegaraan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Saudara-saudara Polri sebagai salah satu institusi negara adalah institusi yang sangat vital dan krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin sebagai manusia masih terlibat dalam pikiran, konflik kepentingan, konflik harta, konflik ekonomi, bahkan konflik agama, konflik politik, konflik ideologi.

Jadi, adanya suatu bangsa dan negara adalah untuk menjamin bahwa warga dari negara dan bangsa itu secara teratur terlindungi. Karena itu dibuat negara untuk membentuk struktur kepastian hukum, of law. Baik penegakan hukum pidana maupun perdata, yang semuanya harus berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar. Bagian terpenting daripada the rule of law adalah penegakan hukum. Hukum boleh kita buat selengkap mungkin, tapi kalau penegakannya tidak baik, tidak adil, tidak mungkin macet hukum yang the rule of law itu bisa berjaya, bisa sukses.

Dan kita mungkin, kita pahami bersama, bahwa keberhasilan suatu negara adalah apabila ada the rule of law, kepastian hukum. Ini kunci daripada keberhasilan sebuah negara. Kita bisa membangun fisik, ekonomi, tetapi manakala hukum tidak dapat ditegakkan dengan baik dan seadil-adilnya, sulit untuk suatu negara mencapai titik yang tertinggi. Ini pelajaran daripada sejarah.

Jadi, saudara-saudara, reformasi Polri saya kira bagian yang sangat krusial, penting dari pembangunan bangsa. Dan kita juga tidak tertutup dan kita harus terbuka untuk mengkaji institusi-institusi lain dan kita harus berani.

Saya selalu katakan di mana-mana, kita sebagai warga negara dan apalagi saudara-saudara yang ada di meja ini, saudara-saudara adalah ini ya, enggak ada keraguan semuanya. Bisa enggak kita tambahkan komisinya? Kan ada keterwakilan, keterwakilan gender. Kan ahli-ahli hukum perempuannya ini, bisa mungkin kita tambahkan?

Maksud saya, ini adalah saudara-saudara adalah putra-putra terbaik bangsa, saudara-saudara berasal dari agama berbeda, suku berbeda, latar belakang ormas politik berbeda, ya kan? Jadi saudara oleh kurun waktu dan oleh pengabdian saudara, sudah sampai di titik yang tertinggi dalam suatu masyarakat, bekas Ketua Mahkamah Konstitusi, kita punya dua, kita berapa Menko-Menko, ditambah tokoh-tokoh hukum.

Artinya rakyat sekarang berharap dari kita, berharap dari kita untuk melahirkan, memberi yang terbaik.

Saudara-saudara saya ucapkan terima kasih bahwa saudara-saudara bersedia masih mengabdi, melaksanakan tugas negara, sekali lagi dengan beban yang tidak ringan. Seluruh bangsa dan negara akan melihat Saudara-Saudara.

Sebagian dari Saudara-Saudara memang berhak untuk istirahat, ya kan? Seharusnya saudara boleh tinggal di rumah, momong cucu, ya kan? Berkebun dan sebagainya.

Tapi saya panggil kembali, saya panggil kembali untuk bekerja demi negara dan bangsa dan rakyat.

Jadi saudara, Komisi ini saya berharap akan mengkaji institusi Polri, mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangannya. Marilah kita memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Kita jangan takut untuk melihat kekurangan.

Karena itu, saya minta kepala kepolisian yang masih aktif, hadir di Komisi ini. Jika saudara-saudara dapat masuk, diskusi, dan minta pandangan-pandangan yang masih aktif dan ada beberapa tokoh yang mantan Kepala Kepolisian, tapi sudah di luar. Mereka pun bisa memberi masukan, pandangan-pandangan, dan dengan ada kapolri yang aktif, saudara-saudara punya akses untuk diskusi, untuk meninjau, untuk melihat bagian mana dari kepolisian dan saya tidak batasi masa kerja komisi ini.

Tapi saya minta mungkin tiap 3 bulan ada laporan, kita ketemu, Saudara-Saudara melaporkan apa yang saudara kumpulkan.

Jadi sekali lagi saudara-saudara, Komisi ini tugas utama adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan, bila memang diperlukan.

Dan ini juga mungkin untuk kita kaji institusi-institusi lain yang mungkin memerlukan suatu perbaikan.

Kita punya banyak lembaga ada ombudsman. Sekarang ada banyak lembaga-lembaga pengawasan dan sebagainya. Tapi tetap saya kira masyarakat kita sangat memerlukan suatu kajian yang objektif dan tajam dan ini saya kira sangat perlu untuk kita.

Saya selalu katakan, apa yang saya pelajari, sekali lagi keberhasilan pembangunan bangsa terletak daripada apakah bangsa itu mampu menyelenggarakan berkuasanya hukum, the rule of law, dan there must be kepastian hukum. Kepastian hukum yang melahirkan keadilan.

Saya kira itu yang dapat saya sampaikan

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung kepada anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Ruang Oval Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025), usai pelantikan komisi tersebut.

Dalam arahannya, Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa tugas utama komisi adalah memberikan masukan strategis bagi pemerintah untuk mempercepat reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Tugas utama adalah mempelajari, mengkaji, dan memberikan rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan,” ujar Prabowo di hadapan para anggota komisi.

Kepala negara menekankan bahwa pembentukan komisi ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk memastikan Polri menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, transparan, dan dipercaya masyarakat.

“Saudara-saudara, rakyat sekarang berharap dari kita,” kata Prabowo dengan nada tegas.

Sebelumnya, Prabowo resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Pembentukan komisi ini dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

Dalam keputusan tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie ditunjuk sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

Komisi ini beranggotakan sembilan tokoh dari unsur pemerintah, mantan pejabat tinggi kepolisian, dan akademisi hukum.

Adapun susunan anggota komisi tersebut meliputi, 9 tokoh mulai dari Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemudian, Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Lalu ada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Selanjutnya, ada nama Menteri Dalam Negeri sekaligus mantan Kapolri Tito Karnavian. Kemudian, Idham Aziz, mantan Kapolri dan Badrodin Haiti, mantan Kapolri.

Selain itu tertuang nama Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Polri Ahmad Dofiri dan Listyo Sigit Prabowo selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Komisi ini dibentuk untuk mempercepat proses reformasi kelembagaan, profesionalisme, dan tata kelola di tubuh Polri.

Berikut Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian:

Ketua Percepatan Reformasi Kepolisian: Jimly Asshiddiqie

Anggota
1. Mahfud MD
2. Yusril Ihza Mahendra
3. Supratman Andi Agtas
4. Otto Hasibuan
5. Tito Karnavian
6. Idham Aziz
7. Badrodin Haiti
8. Ahmad Dofiri
9. Listyo Sigit Prabowo