Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperketat aturan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi).

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Aturan yang mulai berlaku sejak 1 Mei 2026 itu mencabut semua peraturan sebelumnya dari PMK 39/2018 sampai PMK 119/2024.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, PMK 28/2026 diterbitkan dalam rangka percepatan layanan dengan tetap menjaga validitas data dan kualitas pengawasan.

"Penyempurnaan kebijakan ini bertujuan agar fasilitas pengembalian pendahuluan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran, sekaligus menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis, Senin (4/5).

Dalam aturan terbaru batas maksimal restitusi pajak dipercepat bagi pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah turun dari Rp5 miliar yang diatur dalam PMK 209/2021 menjadi Rp1 miliar.

Apabila dirinci, aturan tersebut mengatur skema pengembalian bagi tiga kelompok wajib pajak (WP).

Kelompok pertama adalah WP dengan kriteria tertentu. Berdasarkan Bab III Pasal 3, mereka bisa mendapat restitusi untuk Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Namun, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi seperti wajib tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan tidak memiliki tunggakan pajak kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Selain itu, WP harus memiliki laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.

WP juga tidak boleh pernah tersangkut tindak pidana perpajakan dalam lima tahun terakhir.

"Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir," tulis peraturan tersebut.

Kelompok kedua adalah WP yang memenuhi persyaratan tertentu. Menurut Bab IV Pasal 9, kategori ini mencakup WP orang pribadi hingga badan usaha dengan batasan nilai lebih bayar tertentu.

Untuk WP orang pribadi yang menjalankan usaha, batas lebih bayar maksimal sebesar Rp100 juta. Sementara untuk WP badan, batas peredaran usaha hingga Rp50 miliar dengan lebih bayar maksimal Rp1 miliar.

Adapun untuk PKP, batas penyerahan maksimal Rp4,2 miliar dengan lebih bayar paling banyak Rp1 miliar dalam satu masa pajak.

Kelompok ketiga adalah PKP berisiko rendah. Kategori ini meliputi perusahaan terbuka, BUMN dan BUMD, hingga pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi tertentu seperti mitra utama kepabeanan dan operator ekonomi bersertifikat (authorized economic operator).

Selain itu, pabrikan, pedagang besar farmasi, distributor alat kesehatan, hingga perusahaan yang dimiliki mayoritas oleh BUMN juga masuk dalam kategori ini, sepanjang memenuhi persyaratan administratif dan sertifikasi yang ditetapkan.

Industri perbankan nasional mengambil langkah berupa penguatan kerangka manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian (prudential banking) sebagai respons atas peningkatan risiko global, yang antara lain disebabkan oleh eskalasi konflik Iran-Israel yang melibatkan Amerika Serikat dan berpotensi menekan stabilitas harga komoditas strategis, khususnya minyak mentah.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Nasional Indonesia (Perbanas) yang juga Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi.

Hery mengatakan, meskipun volatilitas eksternal meningkat, indikator fundamental perbankan domestik masih berada pada level yang solid. Penilaian itu tercermin dari pertumbuhan kredit yang tetap terjaga, likuiditas yang memadai, serta permodalan yang kuat.

"Kami melihat risiko global meningkat, terutama melalui transmisi kenaikan harga energi dan volatilitas pasar keuangan. Dalam konteks ini, perbankan akan semakin memperkuat prinsip kehati-hatian melalui penguatan manajemen risiko dan kualitas aset," ujar Hery.

Hery menjelaskan, Perbanas telah mencatat sejumlah langkah mitigasi yang akan terus diperkuat oleh industri perbankan di Tanah Air. Langkah tersebut di antaranya melalui stress test sektoral dan penguatan early warning system guna mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit.

Adapun stress test sektoral dilakukan pada sektor-sektor yang sensitif terhadap kenaikan biaya energi seperti transportasi, logistik, dan manufaktur.

Selain itu, lanjut Hery, perbankan juga meningkatkan disiplin penyaluran kredit melalui pendekatan risk-based pricing, menjaga kecukupan likuiditas melalui optimalisasi rasio liquidity coverage ratio (LCR) dan net stable funding ratio (NFSR), serta mengelola eksposur nilai tukar secara lebih konservatif melalui strategi lindung nilai dan pengendalian posisi devisa neto.

"Langkah-langkah ini penting untuk memastikan fungsi intermediasi tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek stabilitas, khususnya di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi," tuturnya.

Melalui beragam kebijakan itu, industri perbankan diharapkan tetap resilien dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tekanan eksternal yang berpotensi meningkat dalam jangka pendek hingga menengah.

Bisnis.com, MEDAN — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan evaluasi besar-besaran terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk penutupan sementara lebih dari seribu dapur yang tidak memenuhi standar.

Hal itu disampaikan dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis senior dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, yang ditayangkan Kamis (19/3/2026).

Prabowo menyebut langkah evaluasi dilakukan setelah muncul berbagai kritik terhadap pelaksanaan program tersebut. Ia menegaskan langsung melakukan pengecekan dan verifikasi lapangan.

“Saya langsung cek, panggil kepala BGN, dan kirim orang-orang untuk cross-check,” ujarnya.

Dari hasil evaluasi, pemerintah memutuskan menangguhkan operasional 1.030 dapur MBG yang dinilai tidak memenuhi kriteria.

“Total 1.030 yang sudah di-suspend,” kata Prabowo.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan kepada masyarakat.

Terapkan Standar Ketat dan Sertifikasi

Pemerintah kini menerapkan sistem standarisasi yang lebih ketat. Setiap dapur diwajibkan memenuhi sertifikasi kebersihan dan keamanan pangan agar dapat terus beroperasi.

Beberapa aspek yang diperiksa antara lain kualitas dan keamanan air. Lalu, proses pengolahan makanan hingga kebersihan peralatan dan wadah makanan

“Kalau tidak beres, ditutup. Harus lulus sertifikasi,” tegas Prabowo.

Selain pengawasan internal, pemerintah juga membuka partisipasi masyarakat dalam mengawasi program ini. Disediakan nomor telepon bebas pulsa serta transparansi lokasi dapur agar masyarakat bisa memberikan laporan langsung.

“Siapa pun boleh cek dan komplain, termasuk orang tua dan pihak sekolah,” ujarnya.

Kritik Budaya Laporan “Bagus-Bagus Saja”

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti budaya laporan yang hanya menampilkan hal-hal positif, yang menurutnya justru merugikan pengambilan kebijakan.

Dia menekankan pentingnya kejujuran dalam pelaporan agar pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat.

“Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik,” tandas Prabowo.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 memperketat penggunaan saldo anggaran lebih (SAL).

Mengacu Pasal 28 ayat 2 UU APBN 2026, penggunaan SAL selain untuk pengelolaan kas, menutup pelebaran defisit, dan penambahan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) harus mendapatkan izin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Penggunaan dana SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selain dalam rangka pengelolaan kas dan untuk menutup pelebaran defisit, dan penambahan penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf c, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat," bunyi pasal 28 ayat 2 UU APBN 2026.

Pasal 31 ayat 2 kemudian mengatur dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah, menjaga keberlanjutan fiskal, dan mitigasi risiko pasar dan ketidakpastian, bendahara umum negara dapat mengelola dan mengoptimalisasi dana SAL melalui penempatan dana SAL selain di Bank Indonesia (BI).

Pengelolaan dana SAL sebagaimana dimaksud pada ayat dapat dilakukan dalam bentuk pinjaman dana SAL yang diberikan kepada BUMN, BUMD, pemerintah daerah (pemda), atau badan hukum lainnya yang mendapatkan penugasan pemerintah dalam rangka melaksanakan kebijakan nasional.

Penggunaan dana SAL seizin DPR ini sebelumnya tidak diatur dalam UU APBN 2025.

Dalam UU 64//2024 tentang APBN 2025 diatur dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, pemerintah dapat menggunakan dana SAL.

Namun, tidak ada klausul penggunaan SAL selain untuk menutup pelebaran defisit harus mendapatkan izin DPR.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi merombak total ketentuan mengenai Standar Struktur Biaya (SSB) dalam penyusunan anggaran Kementerian atau Lembaga (K/L) lewat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 79/2025.

Melalui aturan anyar ini, bendahara negara memperketat definisi biaya pendukung seperti konsumsi rapat hingga alat tulis kantor (ATK) sekaligus mengubah basis klasifikasi batas atas/tertinggi biaya birokrasi.

PMK 79/2025 diteken oleh Purbaya pada 14 November 2025 dan diundangkan pada 26 November 2025. Beleid ini mencabut aturan lawas PMK No. 195/PMK.02/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 140/PMK.02/2021.

Dalam aturan ini, Kemenkeu secara eksplisit "mengunci" komponen yang masuk dalam kategori biaya pendukung (indirect cost). Dalam Pasal 5 ayat (5) PMK 79/2025, dirincikan biaya pendukung meliputi honorarium tim kegiatan, biaya konsumsi rapat dalam kantor, kegiatan seremonial, percetakan, pengadaan suvenir, hingga ATK.

Komponen-komponen ini dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap pencapaian keluaran (output). Sebagai perbandingan, dalam regulasi lama (PMK 195/2014), definisi biaya pendukung hanya disebutkan secara umum sebagai komponen untuk menjalankan dan mengelola kebijakan, tanpa perincian item belanja yang sedetail aturan baru.

Perubahan Skema Batas Atas

Perombakan signifikan juga terjadi pada penetapan batas maksimal biaya pendukung. Jika sebelumnya batas biaya pendukung didasarkan pada jenis barang/jasa maka kini batas atas/tertinggi biaya birokrasi didasarkan pada Grup Klasifikasi Rincian Output (KRO).

Dalam PMK 140/2021 (aturan lama), batas biaya pendukung untuk barang infrastruktur dipatok 6%, barang noninfrastruktur 7%, jasa regulasi 7%, dan jasa layanan nonregulasi 9%.

Sementara itu, dalam PMK 79/2025, pemerintah menetapkan skema yang lebih terperinci. Dalam Pasal 6 ayat (2) dijelaskan batas biaya pendukung tetap dijaga ketat maksimal 6% untuk Kerangka Investasi Fisik, sementara Kerangka Regulasi ditetapkan maksimal 7%.

Menariknya, pemerintah memberikan ruang gerak sedikit lebih luas untuk sektor pembangunan manusia: Kategori Kerangka Investasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sosial Ekonomi diberikan batas biaya pendukung hingga 9%.

Angka yang sama (9%) juga berlaku untuk Kerangka Pelayanan Umum serta Administrasi Pemerintahan.

Hal ini berbeda dengan rezim lama yang memukul rata "barang noninfrastruktur" dengan batas biaya pendukung hanya 7% alias lebih rendah 2 basis persentase dari aturan baru.

Fleksibilitas Anggaran Program Prioritas

Kendati memperketat pos-pos belanja konsumtif, Kementerian Keuangan menawarkan mekanisme fleksibilitas baru yang tidak diatur secara prosedural dalam beleid sebelumnya.

K/L kini diperbolehkan melampaui batas tertinggi biaya pendukung tersebut dengan syarat mendapat persetujuan Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran.

Lampu hijau pelampauan batas biaya itu hanya diberikan untuk tiga kondisi: membiayai kegiatan Prioritas Presiden, belanja prioritas K/L, atau kegiatan kontrak tahun jamak seperti yang ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (4).

Adapun, ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 26 November 2025. Hanya, untuk pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025 yang sedang berjalan, K/L masih tetap berpedoman pada PMK 195/2014 seperti yang diatur Pasal 9.