Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) meminta ritel modern seperti Alfamart-Indomaret Cs untuk menahan laju ekspansi ke wilayah pedesaan, seiring hadirnya Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menilai pelaku usaha besar sebaiknya tidak agresif berekspansi hingga ke desa karena terdapat ruang ekonomi yang menjadi hak masyarakat.

“Itu yang kita ingin kemarin sebenarnya mendudukkan masalahnya. Sudah, ritel modern yang sudah ada kita hormati, nggak apa-apa. Tapi terhadap keinginan ekspansi sampai apalagi ke desa, yambokingat-ingat yang lain. Ini ada ranah yang juga menjadi haknya rakyat juga,” kata Ferry dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Menurut Ferry, masyarakat desa juga memiliki hak untuk mengelola ritel modern melalui koperasi dan berkompetisi secara sehat dengan pelaku usaha besar.

“Sekarang kita ingin rakyat juga bisa bikin ritel modern. Emang nggak bisa bikin ritel modern? Kan rakyat juga punya hak untuk bikin ritel modern. Dan kita juga mau berkompetisi, bersaing secara sehat, asal arenanya juga sehat dan fair,” imbuhnya.

Dia mengingatkan persaingan tidak akan berjalan seimbang apabila arena bisnis tidak adil. Dia menilai, tidak realistis jika pelaku usaha kecil seperti pedagang kaki lima dipaksa berkompetisi langsung dengan ritel modern dalam kondisi yang tidak setara.

“Jangan arenanya nggakfairdan nggak sehat, kemudian kita suruh teman-teman dari asosiasi pedagang kaki lima suruh berkompetisi dengan ritel modern, sampai kiamat nggak mungkin menang,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ferry menegaskan KopDes/Kel Merah Putih bukan milik Kementerian Koperasi, melainkan milik masyarakat desa dengan anggota yang berasal dari warga setempat. Dengan demikian, lanjut dia,apabila koperasi desa menjalankan usaha ritel modern, maka keuntungan yang diperoleh akan kembali dan dinikmati oleh masyarakat desa itu sendiri.

“Kenapa harus koperasi? Karena koperasi desa ini milik masyarakat desa. Jadi kalau ada untung dari koperasi desa yang melaksanakan kegiatan ritel, uangnya tuh muter ke desa yang notabene orang desa, bukan ke Jakarta,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat menilai pembebasan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berpotensi menciptakan ketidakseimbangan apabila hanya diberlakukan bagi produk asal Amerika Serikat (AS), sementara pelaku usaha lain tetap dibebani kewajiban kandungan lokal.

Dalam industri seperti smartphone, pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi mengatakan perbedaan perlakuan regulasi tersebut dapat memengaruhi struktur biaya dan daya saing pelaku usaha.

“Kebijakan apa pun harus memastikan persaingan tetap sehat, tidak mematikan pelaku usaha dalam negeri, dan tidak mengurangi standar keamanan, kualitas, maupun layanan purna jual,” kata Heru kepada Bisnis pada Senin (23/2/2026).

Heru menegaskan konsumen berhak memperoleh produk yang aman, berkualitas, serta didukung ekosistem layanan yang memadai, terlepas dari asal negaranya.

Dalam jangka panjang, lanjut dia, dampak kebijakan sangat bergantung pada desain regulasi yang diterapkan.

Menurutnya, apabila tidak diatur secara hati-hati, terdapat risiko meningkatnya ketergantungan Indonesia terhadap produk impor, yang pada akhirnya dapat memengaruhi ketahanan pasokan dan stabilitas harga.

Heru menambahkan, tingkat ketergantungan yang tinggi juga berpotensi menekan inovasi serta mengurangi investasi domestik. Oleh sebab itu, keseimbangan antara keterbukaan pasar dan penguatan industri dalam negeri menjadi krusial.

Menurutnya, tujuan utama kebijakan tersebut adalah memastikan Indonesia tetap memiliki beragam pilihan produk, harga yang wajar, serta kepastian kualitas dan layanan. Pasar yang sehat dan kompetitif, pada akhirnya, menjadi bentuk perlindungan terbaik bagi masyarakat.

“Dan lebih khusus TKDN ini kan upaya agar ada porsi lokal dari perkembangan digital yang lebih banyak dinikmati asing,” katanya.

Heru menjelaskan bahwa kebijakan TKDN pada dasarnya dimaksudkan untuk melawan hegemoni asing, agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar pasif, melainkan memiliki daya tawar dan memperoleh kontribusi nyata dari perkembangan digital di dalam negeri, sehingga tidak sepenuhnya didominasi pihak asing.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan kebijakan TKDN tetap berlaku dan diterapkan dalam konteks pengadaan pemerintah.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan bahwa ketentuan tersebut berlaku untuk proyek atau belanja pemerintah, bukan seluruh barang yang beredar di pasar. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya mendorong penggunaan produk buatan Indonesia.

Adapun barang yang dijual secara komersial di pasar nasional, termasuk yang dipasarkan langsung kepada konsumen, pada prinsipnya tidak dipersyaratkan memenuhi ketentuan TKDN secara umum.

“Dengan demikian, ketentuan ini tidak mengubah mekanisme persaingan barang di pasar ritel atau industri secara luas dan tidak serta merta membuat kondisi menjadi tidak adil bagi pelaku usaha dalam negeri,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gugatan sebesar Rp3,37 trilliun yang diajukan oleh PT Bali Towerindo Sentra Tbk. (BALI) kepada Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, mendapat sorotan dari pengusaha menara telekomunikasi.

Bali Tower menggugat Pemkab Badung karena dituding wanprestasi atas hak ekslusivitas yang tertuang pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 2007 silam. Pemkab memperbolehkan perusahaan telekomunikasi di luar Bali Tower untuk menggelar jaringan untuk kebutuhan kota pintar (Smart City) pada 2016 saat PKS masih berlaku.

Atas gugatan tersebut, Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) menilai langkah Pemkab Badung sudah benar dan baik bagi kualitas layanan internet di Bali dan terciptanya iklim persaingan yang sehat.

Ketua Aspimtel Theodorus Ardi Hartoko mengatakan perusahaan yang tergabung dalam Aspimtel adalah mitra pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta mitra strategis para pelaku industri telekomunikasi, yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu menghadirkan layanan telekomunikasi yang handal, kompetitif dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Untuk itu, Aspimtel selalu terbuka untuk berdialog dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan di Badung.

Lelaki yang akrab disapa Teddy mendukung Pemkab Badung untuk menciptakan kesetaraan perizinan, termasuk pembangunan menara, yang dapat diwujudkan melalui pendekatan kolaboratif.

“Serta tetap mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku untuk memberikan iklim usaha yang sehat,” kata Teddy di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Teddy memandang bahwa peraturan tingkat pusat dan di daerah serta pengelolaan infrastruktur telekomunikasi di seluruh kota-kota di Indonesia, sudah semakin baik, dengan upaya pemerintah yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuhnya iklim usaha yang sehat, yang memberi manfaat kepada masyarakat luas.

Hal ini tercermin melalui kecepatan perijinan (Online Single Submission) yang transparan, kompetitif dan memberikan ruang yang adil bagi seluruh pelaku industri, serta mengeliminasi peraturan yang saling tumpang tindih.

Aspimtel, lanjutnya, juga memandang bahwa iklim kompetisi yang tidak sehat, yaitu salah satunya pemberlakuan monopoli dan eksklusifitas, berpotensi menimbulkan kondisi yang tidak dirasakan manfaatnya sebesar-besarnya oleh masyarakat luas, seperti rendahnya kualitas layanan & harga yang lebih tinggi.

lebih jauh, kata Teddy, pembatasan berupa monopoli & eksklusifitas seperti ini secara tidak langsung turut mempengaruhi sektor pariwisata, aktivitas sosial ekonomi, termasuk kualitas layanan telekomunikasi yang diterima masyarakat.

“Dalam konteks pembangunan infrastruktur telekomunikasi, akan dihadapkan pada terjadinya perlambatan pembangunan di seluruh ekosistem telekomunikasi— mulai dari operator seluler, penyedia jaringan optik, hingga sektor-sektor pendukung lainnya, dan sudah barang tentu termasuk industri tower provider,” kata Teddy.

Sekadar informasi, Bali Towerindo tengah menggugat Pemkab Badung ke Pengadilan Negeri Denpasar terkait dugaan wanprestasi dalam kerja sama. Gugatan itu teregister dengan Nomor 1372/Pdt.G/2025/PN Dps dan sudah mulai sidang dengan agenda mediasi pada 20 Oktober 2025 lalu.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa buka suara soal gugatan yang dilayangkan Bali Tower terkait Surat Perjanjian Nomor 555/2818/DISHUB-BD dan Nomor 018/BADUNG/PKS/2007 yang diteken pada 7 Mei 2007 perihal penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terintegrasi di wilayah Badung.

Pihak Bali Towerindo disebut merasa dirugikan sebesar Rp 3,37 triliun terkait penyimpangan kerja sama pembangunan menara telekomunikasi di Badung. Selain soal kerugian materiil, Bali Tower juga meminta kompensasi perpanjangan kerja sama hingga 2047.

Tabrak Regulasi

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menegaskan industri telekomunikasi tidak mengenal eksklusivitas. Mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) itu juga mengingatkan undang-undang telekomunikasi tegas melarang praktik yang terjadi di Badung.

“Eksklusivitas itu tidak dibenarkan dalam aturan UU No.5/1999 karena menghambat kompetisi. Apalagi kalau proses seleksi yang memegang hak monopoli tower di daerah itu tidak transparan,” kata Heru.

Sementara itu Ketua Umum Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia [PERATIN] Kamilov Sagala menjelaskan kasus menara di Badung adalah cerita lama yang tak kunjung selesai. Pemerintah pusat perlu terlibat menyelesaikan permasalahan ini.

Eksklusivitas yang diberikan kepada Bali Tower terjadi karena saat itu Pemkab Badung dipimpin oleh seorang raja. Sehingga terjadi kekuasaan yang absolut. Bupati kemudian menunjuk Bali Tower, yang menurut Kamilov, menimbulkan kerugian di kemudian hari bagi masyarakat.

Kamilov yang saat itu menjabat sebagai BRTI telah memperingatkan hal ini kepada Bupati Badung, bahwa kebijakan eksklusivitas yang diterapkan akan mengganggu tataran infrastruktur telekomunikasi.

“Kenapa? Karena kebutuhan industri telekomunikasi apalagi digital ini terus berkembang, kotanya ingin maju apalagi katanya mau jadi Smart City, Itu tidak bisa dibangun sendirian oleh Bali Tower. Dia harus kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Ini jadi hambatan,” kata Kamilov.

Kamilov mengatakan dalam sebuah perjanjian dan ditemukan masalah, ada beberapa pilihan yang dapat ditempuh seperti Pengadilan Badung atau Badan Arbitrase Negara. Di sana, permasalahan kedua belah pihak dapat diselesaikan.

Kamilov mendorong agar seluruh pihak duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Tuntutan Rp3,3 triliun terbilang sangat besar bagi Pemkab Badung.

“Solusi lainnya bisa melalui pemerintahan seperti Komdigi dan Kemenkopolhukam untuk menyelesaikan masalah ini tanpa merusak kepentingan semua,” kata Kamilov.

Mengenai alasan eksklusivitas agar Bali tidak menjadi kumuh karena menara, menurut Kamilov, itu sudah kadaluarsa. Menara telekomunikasi dapat dibentuk seperti pohon dan lain sebagainya, yang tidak merusak pemandangan.

Dia juga mengingatkan bahwa Badung adalah Kabupaten Destinasi Wisata. Kerusakan tatanan telekomunikasi di kawasan tersebut menjadi kerugian besar karena nama Indonesia dapat tercoret di dunia.

“Jika ini rusak, gaungnya akan sampai ke luar negeri dan ini merugikan negara dan pariwisata,” kata Kamilov.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) menyatakan kehadiran ritel modern besar seperti Alfamart—Indomaret Cs tidak mengancam para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk warung Madura, justru membuka peluang dan penyerapan tenaga kerja.

Sekretaris Jenderal Akumindo Edy Misero menilai, keberadaan ritel modern seharusnya tidak dipandang dari sisi negatif semata. Menurutnya, kehadiran ritel modern membuka kesempatan bagi UMKM untuk memasarkan produk, menyerap tenaga kerja lokal, dan menciptakan kemudahan berbelanja bagi masyarakat.

“Hadirnya [ritel besar] misalnya, Alfamart dan Indomaret itu juga memberikan ruang kepada produk-produk UMKM yang mereka jual,” kata Edy saat dihubungiBisnis, Minggu (2/11/2025).

Edy menyebut segmen pasar yang berbeda menjadi alasan mengapa kehadiran ritel modern tidak mengganggu warung tradisional.

Misalnya saja, ujar dia, masyarakat menengah ke atas cenderung berbelanja di ritel modern, sedangkan masyarakat menengah ke bawah tetap membeli di warung-warung lokal, termasuk warung Madura. Selain itu, ritel modern menjual produk UMKM yang biasanya tidak tersedia di warung kecil.

Lebih lanjut, Edy menilai penataan aturan izin operasional ritel besar boleh dilakukan, asalkan tidak membatasi ruang usaha bagi pelaku usaha lain, termasuk UMKM, dan dilakukan secara profesional.

Selain menata Alfamart dan Indomaret, Akumindo menilai pemerintah juga harus memastikan UMKM, termasuk warung tradisional agar tetap bisa bertahan dan berkembang.

“Jadi kalau bilang [ritel besar] membunuh [UMKM], apanya yang dibunuh? Berarti UMKM-nya tidak survive. Tidak tahan banting. Jadi yang mesti hadir itu UMKM yang tahan banting, UMKM itu harus kuat. Tidak boleh patah arang,” sambungnya.

Untuk itu, menurut Edy, fokus pemerintah seharusnya bukan pada lokasi atau keberadaan ritel modern, melainkan pada kebutuhan mendasar UMKM.

“Bukan soal di mana dia berjualan, tapi apa sih kebutuhan UMKM itu? Mereka perlu dibantu modal kerja, itu yang paling utama,” terangnya.

Godok Aturan Ritel Besar

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyatakan pemerintah tengah menggodok kebijakan rantai bisnis berkeadilan untuk melindungi pelaku UMKM dari gempuran perusahaan ritel modern besar, seperti Alfamart—Indomaret Cs.

Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Leontinus Alpha Edison menuturkan kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih adil dan inklusif.

“Pemerintah tidak sedang mematikan Indomaret dan Alfamart, bukan pelarangan, tapi sedang melakukan pemerataan rantai bisnis yang adil,” ujar Leon dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (30/10/2025).

Dia menyampaikan, mandat utama dari Kemenko PM adalah memberdayakan masyarakat, termasuk memperkuat ekonomi rakyat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan akses usaha. Dalam hal ini, UMKM menjadi fokus utama pemberdayaan dengan memastikan dapat bersaing di pasar yang sehat.

“Dalam konteks usaha perdagangan, pasar yang sehat adalah pasar yang tumbuh dalam persaingan yang sehat pula dengan disertai adanya perlindungan yang terukur dari pemerintah bagi semua pelaku usaha berbagai skala,” terangnya

Menurut Leon, pelaku usaha mikro seperti warung Madura dan toko kelontong kecil menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dari sisi permodalan. Imbasnya, dia menyebut UMKM berpotensi mati.

“Jangan hanya hitung berapa orang yang bekerja di Alfamart dan Indomaret, tapi hitung juga berapa toko kecil yang mati,” tambahnya.

Di sisi lain, Leon menjelaskan bahwa keberadaan UMKM sangat penting bagi ekonomi nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja Indonesia.

“Kami bukan mau mematikan [Indomaret dan Alfamart], tapi kami sedang melindungi mereka yang tak mampu melindungi dirinya sendiri,” tambahnya.

Lebih lanjut, Leon menyatakan nantinya rencana kebijakan ini juga akan menata aturan izin operasional ritel besar di daerah yang selama ini juga sudah menjadi perhatian banyak pemerintah daerah.

Dia mencontohkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang melarang pendirian waralaba minimarket modern di wilayahnya. Menurutnya, regulasi di tingkat pusat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan agar perlindungan terhadap UMKM bisa lebih kuat secara nasional.

“Poinnya adalah tentang penataan izin usaha waralaba minimarket modern, ritel-ritel besar seperti Indomaret dan Alfamart. Kami ingin Pemda bisa memproteksi dan memberdayakan UMKM, sekaligus menciptakan keadilan usaha bagi mereka,” tuturnya.

Dengan regulasi tersebut, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM agar tetap tangguh, naik kelas, dan berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, Leon menambahkan, melalui kebijakan ini pemerintah juga akan memastikan UMKM hingga konglomerasi ritel besar bisa berada dalam satu rantai bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari beragam daya beli.

“Hal ini berlaku sekaligus bagi rantai produksi dan distribusi yang memberikan kesempatan seadil-adilnya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus perlindungan konsumen,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) tengah menggodok kebijakan rantai bisnis berkeadilan untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk warung madura, dari gempuran perusahaan ritel modern besar, seperti Alfamart—Indomaret Cs.

Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Leontinus Alpha Edison mengatakan kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih adil dan inklusif.

Leon menjelaskan bahwa keberadaan UMKM sangat penting bagi ekonomi nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja Indonesia. Menurutnya, pelaku usaha mikro seperti warung Madura dan toko kelontong kecil menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dari sisi permodalan. Imbasnya, warung madura dan UMKM berpotensi gulung tingkar atau mati.

“Kami bukan mau mematikan [Indomaret dan Alfamart], tapi kami sedang melindungi mereka yang tak mampu melindungi dirinya sendiri. Jangan hanya hitung berapa orang yang bekerja di Alfamart dan Indomaret, tapi hitung juga berapa toko kecil yang mati,” ujar Leon dikutip, Kamis (30/10/2025).

UMKM warung Madura adalah warung kelontong yang biasanya dikelola oleh perantau dari Madura dan terkenal buka 24 jam dengan model layanan serba lengkap dan harga bersaing.

Menurut laporan Euromonitor International, perusahaan riset pasar, pada 2021 diperkirakan jumlah warung Madura di Indonesia mencapai sekitar 38.323 unit. Jumlah ini terus meningkat setiap tahun dengan pertumbuhan pesat di daerah kota maupun pinggiran.

Leon menuturkan, mandat utama dari Kemenko PM adalah memberdayakan masyarakat, termasuk memperkuat ekonomi rakyat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan akses usaha.

Dalam hal ini, lanjut dia, UMKM menjadi fokus utama pemberdayaan dengan memastikan dapat bersaing di pasar yang sehat.

“Dalam konteks usaha perdagangan, pasar yang sehat adalah pasar yang tumbuh dalam persaingan yang sehat pula dengan disertai adanya perlindungan yang terukur dari pemerintah bagi semua pelaku usaha berbagai skala,” tuturnya.

Adapun, Leon menyatakan nantinya rencana kebijakan ini juga akan menata aturan izin operasional ritel besar di daerah yang selama ini juga sudah menjadi perhatian banyak pemerintah daerah.

Leon mencontohkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang melarang pendirian waralaba minimarket modern di wilayahnya. Menurutnya, regulasi di tingkat pusat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan agar perlindungan terhadap UMKM bisa lebih kuat secara nasional.

“Poinnya adalah tentang penataan izin usaha waralaba minimarket modern, ritel-ritel besar seperti Indomaret dan Alfamart. Kami ingin Pemda bisa memproteksi dan memberdayakan UMKM, sekaligus menciptakan keadilan usaha bagi mereka,” terangnya.

Dengan regulasi tersebut, dia berharap kebijakan ini mampu memperkuat daya saing UMKM agar tetap tangguh, naik kelas, dan terus berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Leon menambahkan, melalui kebijakan ini pemerintah juga akan memastikan UMKM hingga konglomerasi ritel besar bisa berada dalam satu rantai bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari beragam daya beli.

“Hal ini berlaku sekaligus bagi rantai produksi dan distribusi yang memberikan kesempatan seadil-adilnya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus perlindungan konsumen,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyerukan peningkatan kapasitas Asean Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) guna penguatan cadangan beras di kawasan.

Kepala negara menilai bahwa mekanisme cadangan beras darurat kawasan yang dibentuk untuk menjamin ketahanan pangan dan membantu negara-negara anggota saat krisis.

Dia menilai, penguatan APTERR perlu dibarengi dengan peningkatan koordinasi antarnegara serta sistem pertukaran informasi yang lebih baik agar respons darurat bisa lebih cepat dan tepat.

Hal itu disampaikan Kepala Negara saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-28 Asean Plus Three (APT) di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Senin (27/10/2025).

“Bagi Indonesia, hal-hal ini bukanlah risiko yang bersifat abstrak. Inilah tekanan nyata bagi para petani kita, generasi muda kita, dan peran penting yang kita mainkan dalam rantai pasok global,” tegasnya.

Prabowo menyampaikan pandangannya tentang pentingnya menjaga semangat persaingan yang sehat di tengah dinamika global yang semakin intens.

“Saya akan menutup dengan menegaskan kembali sebuah kebenaran mendasar bahwa persaingan adalah sesuatu yang tak terelakkan itulah mesin kemajuan. Namun agar benar-benar menjadi pendorong kemajuan, persaingan harus bersifat konstruktif,” pungkas Prabowo.

Sekadar informasi, "Rice reserve" adalah cadangan beras strategis untuk mengantisipasi krisis pangan, yang dapat diartikan sebagai cadangan beras pemerintah (seperti di Jepang) atau cadangan beras regional (seperti APTERR). Cadangan ini dibentuk untuk menjaga stabilitas pasokan dan mencegah kelangkaan beras akibat gagal panen atau bencana.

Cadangan Beras Darurat Asean Plus Tiga (APTERR) merupakan kerja sama regional yang dibentuk berdasarkan Perjanjian APTERR yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian dan Kehutanan Asean Plus Tiga pada Pertemuan ke- 11 Menteri Pertanian dan Kehutanan Asean Plus Tiga (AMAF+3) pada tanggal 7 Oktober 2011 di Jakarta, Indonesia.

Dewan APPTERR adalah dewan eksekutif yang terdiri dari satu perwakilan dari setiap anggota dan bertindak sebagai badan pengurus APTERR. Sementara itu, Sekretariat APTERR dibentuk untuk memainkan peran penting dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan mekanisme APTERR.

Sekretariat APTERR dipimpin oleh Manajer Umum (GM) yang ditunjuk oleh Dewan APTERR. Kegiatan dan program implementasi Sekretariat APTERR wajib dilaporkan kepada Dewan APTERR.

Ruang kantor Sekretariat APTERR merupakan sumbangan dari Pemerintah Thailand yang berlokasi di Kantor Ekonomi Pertanian (OAE), Kementerian Pertanian dan Koperasi (MOAC), Bangkok, Thailand.

Sekretariat APTERR didukung secara finansial oleh Dana APTERR yang disumbangkan oleh para Pihak APTERR. Dana APTERR terdiri dari Dana Abadi (EF), yang merupakan kontribusi modal untuk dukungan finansial jangka panjang, dan kontribusi tahunan untuk Biaya Operasional (OC) yang digunakan untuk mendukung operasional dan kegiatan APTERR.

Tujuan utama APTERR adalah memperkuat ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan pemberantasan kekurangan gizi di antara para anggotanya tanpa mengganggu perdagangan normal, sementara tujuan bersama Para Pihak APTERR adalah terjaminnya ketahanan pangan di kawasan Asean+3.

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan layanan transportasi daring Maxim menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring di Indonesia.

Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah, menyampaikan pihaknya menyambut baik perhatian Presiden terhadap perkembangan ekosistem transportasi daring di Tanah Air.

“Kami berkomitmen untuk mematuhi regulasi yang berlaku dan menjalankan operasional secara bertanggung jawab dengan terus meningkatkan pelayanan serta menjaga hubungan baik dengan mitra pengemudi dan pengguna,” kata Dirhamsyah kepada Bisnis pada Kamis (23/10/2025).

Dia menambahkan, Maxim akan terus memperluas akses ekonomi bagi masyarakat di berbagai wilayah, baik di kota besar maupun kecil, dengan semangat untuk mengembangkan ekosistem transportasi daring di seluruh Indonesia.

Pihaknya juga berharap pemerintah dapat terus memberikan arahan serta regulasi yang jelas, baik regulasi di tingkat pusat maupun regulasi di tingkat daerah.

“Agar tercipta persaingan yang sehat dan adil bagi seluruh platform,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/10/2025), menegaskan pentingnya menciptakan persaingan yang sehat di industri transportasi daring.

“Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” ujar Prabowo.

Meski tidak menyebut nama secara spesifik, dua perusahaan besar yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek dan Grab, yang selama ini mendominasi pasar ojek daring di Indonesia. Isu kesejahteraan pengemudi ojek online memang terus menjadi perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir. Pada Mei lalu, aksi demonstrasi sempat digelar di sejumlah kota besar untuk menuntut kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja.

Sementara itu, perusahaan aplikator mengklaim telah menjalankan sistem komisi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, isu mengenai persaingan tidak sehat dan potensi monopoli termasuk rumor akuisisi Gojek oleh Grab masih menjadi sorotan dalam pembahasan regulasi sektor transportasi daring di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA— Langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyerukan persaingan sehat antara Gojek, Grab, dan Maxim perlu diiringi dengan upaya konkret memperkuat kesejahteraan mitra pengemudi.

Ekonom Digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan sejatinya masalah kesejahteraan mitra pengemudi ojek online sudah berulang kali disuarakan, salah satunya melalui dorongan agar mereka mendapatkan jaminan sosial.

“Jaminan sosial ini menjadi tanggung jawab platform, driver, konsumen, dan juga pemerintah. Semuanya perlu ada porsi yang pas bagi masing-masing pemain,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Selasa (21/10/2025).

Menurut dia, perlindungan sosial bagi mitra pengemudi minimal harus mencakup jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Selain itu, skema-skema perlindungan perlu disesuaikan dengan karakteristik para pengemudi yang sering kali memiliki lebih dari satu pemberi kerja.

“Mitra driver yang bisa mempunyai lebih dari satu pemberi kerja misalkan, harus bisa diakomodir dalam sistem pemberian jaminan oleh BPJS. Peran dari aplikator juga patut dirumuskan,” kata Huda.

Huda juga menilai sejauh ini belum terdapat hambatan masuk (entry barriers) yang signifikan di industri transportasi daring, meski sejumlah pemain besar seperti Gojek dan Grab masih mendominasi pasar.

Dia menyampaikan dalam lima tahun terakhir mulai bermunculan berbagai platform baru selain Gojek dan Grab, seperti Maxim, InDrive, hingga aplikator ride-hailing di daerah. Namun, menurutnya hal yang perlu diwaspadai adalah praktik predatory pricing.

“Predatory pricing bisa terjadi ketika ada ketimpangan modal. Maka, tugas KPPU untuk melakukan pengawasan pembentukan harga oleh platform,” tegasnya.

Sebelumnya, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menyatakan dukungan atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya persaingan sehat antarperusahaan platform transportasi daring seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lainnya. SPAI juga mendesak pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online.

Ketua SPAI, Lily Pujiati, menilai regulasi tersebut mendesak diterbitkan karena praktik di lapangan menunjukkan perusahaan platform justru saling berlomba memeras pengemudi dengan berbagai skema yang merugikan.

“Regulasi ini diperlukan karena selama ini platform justru berlomba-lomba untuk memeras pengemudi ojol, taksol dan kurir dengan berbagai cara seperti potongan platform yang tinggi hingga 70%, skema tarif hemat, double order, slot, hub, aceng [argo goceng], prioritas dan skema lainnya,” kata Lily dalam keterangan tertulis, Selasa (21/10/2025).

Sementara itu, Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia juga menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo yang mendorong persaingan sehat dan peningkatan perlindungan bagi pengemudi. Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, menilai kekacauan ekosistem transportasi digital terjadi akibat persaingan antarperusahaan aplikator yang berfokus pada profit semata.

“Carut marutnya ekosistem transportasi digital saat ini karena antar perusahaan-perusahaan aplikator lebih mementingkan persaingan tarif, promo dan profit sebesar-besarnya sehingga mengabaikan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah sebelumnya yang tercantum dalam Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022,” kata Igun saat dihubungi Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Dia juga menyoroti lemahnya peran pemerintah dalam mengatur perusahaan aplikator yang dinilai justru mampu memengaruhi kebijakan publik. Garda berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo dapat mengambil langkah tegas dengan menerbitkan aturan yang berpihak kepada pengemudi.

“Segera saja Presiden Prabowo keluarkan Perpres Perlindungan Bagi Pengemudi Ojol, karena sudah bertahun-tahun kami menantikan ketegasan dan perlindungan pemerintah terhadap pengemudi ojol,” ujarnya.

Adapun Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring dalam sambutannya di acara Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Ekspor CPO dan Turunannya pada Industri Kelapa Sawit, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

“Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” ujar Prabowo.

Meski tidak menyebut nama secara spesifik, dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek dan Grab, yang selama ini mendominasi pasar ojek daring di Indonesia. Isu kesejahteraan pengemudi ojek online memang terus menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir, di tengah meningkatnya protes terhadap rendahnya pendapatan dan minimnya jaminan kerja.

Pada Mei lalu, aksi demonstrasi juga sempat digelar di sejumlah kota besar menuntut kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja. Sementara itu, perusahaan aplikator mengklaim telah menjalankan sistem komisi sesuai regulasi yang berlaku. Namun, isu mengenai persaingan tidak sehat dan potensi monopoli, termasuk rumor akuisisi Gojek oleh Grab, masih menjadi sorotan dalam pembahasan regulasi sektor transportasi daring di Tanah Air.

Bisnis.com, JAKARTA — Grab Indonesia merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang menyoroti peningkatan taraf hidup para pengemudi ojek online (ojol) dalam Sidang Kabinet pada 20 Oktober 2025. Kepala Negara juga meminta persaingan sehat antarperusahaan ojek daring.

Grab Indonesia menilai langkah Presiden untuk berdiskusi langsung dengan perusahaan platform transportasi daring merupakan sinyal positif bagi penguatan keberdayaan pekerja di sektor ekonomi digital.

“Di momen satu tahun pemerintahan ini, arah kebijakan pemerintah yang menyeimbangkan pertumbuhan industri dengan peningkatan taraf hidup pekerja lapangan menjadi sinyal kuat bagi seluruh pelaku ekosistem digital untuk berkolaborasi lebih erat,” kata Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangan resmi pada Selasa (21/10/2025).

Neneng menegaskan Grab berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan kepada mitra, menjaga keberlanjutan ekosistem, dan memastikan manfaat ekonomi digital dirasakan secara merata oleh semua pihak.

Menurutnya kebijakan ekonomi yang pro-investasi dan stabilitas politik yang terjaga di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo turut menciptakan iklim investasi yang sangat positif di Indonesia.

Grab Indonesia hingga kini telah bermitra dengan lebih dari 3,7 juta pengemudi dan jutaan UMKM di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/10/2025), menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring.

“Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” ujar Prabowo.

Meski tidak menyebut nama secara spesifik, dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek dan Grab, yang selama ini mendominasi pasar ojek daring di Indonesia. Isu kesejahteraan pengemudi ojek online memang terus menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir, di tengah meningkatnya protes terhadap rendahnya pendapatan dan minimnya jaminan kerja.

Pada Mei lalu, aksi demonstrasi sempat digelar di sejumlah kota besar untuk menuntut kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja. Sementara itu, perusahaan aplikator menyatakan telah menjalankan sistem komisi sesuai regulasi yang berlaku. Namun, isu mengenai persaingan tidak sehat dan potensi monopoli, termasuk rumor akuisisi Gojek oleh Grab yang masih menjadi sorotan dalam pembahasan regulasi sektor transportasi daring di Tanah Air.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mengungkapkan sejumlah skema aplikator ride hailing yang merugikan bagi mitra pengemudi ojek online.

SPAI juga menyatakan dukungan atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya persaingan sehat antarperusahaan platform transportasi daring seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lainnya.

Ketua SPAI, Lily Pujiati mendesak pemerintah memastikan pelindungan yang lebih kuat bagi para pekerja platform seperti ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir dengan segera mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online.

Dia mengatakan praktik di lapangan menunjukkan perusahaan platform transportasi online saat ini saling berlomba memeras pengemudi dengan berbagai skema yang merugikan.

“Skema tersebut seperti potongan platform yang tinggi hingga 70%, skema tarif hemat, double order, slot, hub, aceng [argo goceng], prioritas dan skema lainnya,” kata Lily dalam keterangan tertulis, pada Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, program dan skema tersebut justru menciptakan persaingan yang tidak sehat dan menekan kesejahteraan para pengemudi dengan upah atau pendapatan yang rendah dan tidak layak di bawah upah minimum.

Menurutnya skema tersebut juga memaksa pengemudi ojol untuk bekerja 12 hingga 18 jam sehari tanpa istirahat yang rawan kecelakaan kerja di jalan raya.

Lily menambahkan akar persoalan utama terletak pada status hubungan kemitraan antara platform dan pengemudi yang membuat perusahaan tidak tunduk pada aturan ketenagakerjaan.

“Dengan demikian masing-masing platform membuat aturan mainnya sendiri untuk menimbun keuntungan semaksimal mungkin dengan ongkos seminimal mungkin,” imbuh Lily.

Untuk itu, SPAI meminta negara hadir melalui regulasi yang mampu menjamin hak-hak dasar para pengemudi transportasi daring.

Lily juga mendesak Presiden Prabowo untuk menerbitkan peraturan yang memuat ketentuan mengenai status sebagai pekerja, serta menjamin upah dan pendapatan yang layak setara dengan upah minimum.

“Serta jam kerja 8 jam yang manusiawi, waktu dan hari istirahat, THR [Tunjangan Hari Raya], jaminan sosial, hak maternitas seperti cuti haid dan melahirkan, hak membentuk serikat pekerja, hak berunding dan perjanjian kerja bersama agar tidak dikenai sanksi suspend dan putus mitra sewenang-wenang,” katanya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia juga menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo yang mendorong perusahaan ojek daring untuk bersaing secara sehat serta meningkatkan perlindungan bagi para pengemudi. Namun, Garda menilai langkah tersebut perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret.

Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, menilai kekacauan ekosistem transportasi digital saat ini terjadi akibat persaingan antarperusahaan aplikator yang berfokus pada profit semata.

Dalam agenda Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor CPO dan Turunannya pada Industri Kelapa Sawit, yang digelar di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025), Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring.

“Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” tutur Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meminta platform ojek online seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lain sebagainya untuk menjalankan persaingan secara sehat dan meningkatkan perlindungan bagi para pengemudi ojek daring (online) di Tanah Air.

Hal ini disampaikan dalam pidatonya saat menghadiri agenda Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor CPO dan Turunannya pada Industri Kelapa Sawit, yang digelar di Gedung Utama Komplek Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

Dalam momen tersebut, Prabowo mengaku bahwa belum lama ini pemerintahannya tengah menjalin komunikasi intensif dengan dua perusahaan transportasi daring terbesar di Indonesia guna menjamin keamanan kerja dan mencegah persaingan usaha yang merugikan para pengemudi.

"Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” tuturnya dalam forum itu

Meski tidak menyebutkan nama secara spesifik, dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek, unit dari GoTo, dan Grab, yang telah mendominasi pasar ojek daring di Indonesia selama bertahun-tahun.

Gojek sendiri tercatat memiliki lebih dari 3,1 juta pengemudi motor aktif di seluruh Indonesia.

Isu mengenai kesejahteraan pengemudi ojek online menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir.

Banyak pengemudi melakukan aksi protes atas rendahnya pendapatan dan minimnya jaminan kerja. Pada Mei lalu, gelombang demonstrasi sempat terjadi di beberapa kota besar, menuntut perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja.

Di sisi lain, kedua perusahaan mengklaim telah menerapkan sistem komisi yang sesuai dengan regulasi pemerintah.

Namun, rumor mengenai potensi akuisisi Gojek oleh Grab yang beredar belakangan ini disebut telah menemui hambatan regulasi.

Pernyataan Prabowo kali ini sekaligus menjadi bagian dari refleksi satu tahun masa pemerintahannya.

Dalam konteks yang lebih luas dia menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja sektor informal, khususnya pengemudi transportasi daring, merupakan prioritas utama dalam pembangunan ekonomi inklusif.