Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan konsolidasi di industri perasuransian tidak bertujuan mematikan perusahaan berskala kecil, melainkan mendorong penguatan kapasitas dan kapabilitas pelaku usaha.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono berujar kapasitas di sini artinya perusahaan asuransi perlu memiliki permodalan dan ekuitas yang cukup untukmengabsorbrisiko yang ditanggung.

“Kalau kita punya modal yang kecil, kemampuan untuk mengabsorb risiko juga kecil,” tuturnya dalam acara BIG Financial Insight di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Dilanjutkan Ogi, perusahaan asuransi juga perlu memiliki kapabilitas yang memadai dalam mengelola risiko. Menurutnya, risk management di industri asuransi lebih kompleks dibandingkan di industri perbankan.

Di perbankan, jelasnya, risk management berupa asset side, sedangkan di asuransi all side karena mencakup liability adalah kewajiban masa depan, actual risk, dan aset yang diinvestasikan.

Oleh karena itu, OJK menilai apabila industri asuransi memiliki kapasitas permodalan yang kuat dan kapabilitas manajemen risiko yang baik akan lebih mampu menghadapi kompleksitas risiko yang ditanggung.

“Untuk memiliki kapabilitas yang tinggi, dia harus mengembangkan risk management yang kuat, dia harus mengembangkan teknologi, karena digitalisasi sudah berjalan,” sebutnya.

Atau, lanjutnya, perusahaan perlu mengembangkan inovasi-inovasi baru yang memerlukan kapasitas dan permodalan kuat. Menurut Ogi, inilah langkah strategisnya.

“Kita tidak mematikan yang kecil, tapi kita akan setting the standard. Kalau kamu lewat standar itu, ya selamat. Kalau enggak standar, apa kita mau biarkan industri perasuransian yang selama ini punya kapabilitas rendah, kecil, tapi meng-cover risiko yang tinggi?” ucap Ogi.

Dia turut mencontohkan seharusnya perusahaan yang belum memiliki pengalaman dan kapabilitas memadai tidak seharusnya langsung memasarkan produk berisiko tinggi seperti asuransi kredit.

“Perusahaan asuransi yang enggak punya pengalaman, dia menjual produk asuransi kredit misalnya, dia tidak mampu. Kita mau biarkan gitu? Jadi, posisi OJK tidak mematikan yang kecil, tapi setting standar,” tegasnya.

Sementara itu, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melihat konsolidasi adalah hal yang positif, karena dapat menciptakan perusahaan yang lebih kuat dibandingkan dengan banyaknya perusahaan tetapi skalanya kecil.

Ketua Bidang Kerja Sama Antarlembaga, Regulator, Stakeholders Dalam Negeri & InternasionalAAJI , Handojo G. Kusuma, menyampaikan hal penting adalah proses mengonsolidasinya. Harus memperhatikan masing-masing nasabah perusahaan.

“Jadi saya kira bagi kami di AAJI melihat hal ini positif dan tentunya memperkuat industri itu sendiri. Kami juga ingin konsolidasi ini membawa suatu momentum baru untuk industri memperkuat sisi permodalan dan lain sebagainya hingga tahun 2028 nanti,” tuturnya dalam konferensi pers kinerja industri asuransi kuartal I/2026, di Grha AAJI Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Industri asuransi dan reasuransi harus bersiap menerapkan New Risk Based Capital (RBC) yang nantinya akan lebih sensitif terhadap risiko (risk sensitive) dan berorientasi jangka panjang (forward looking).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan bahwa skema New RBC akan membagi struktur permodalan available capital yang terbagi dalam dua tingkat atau tier. Tingkatan itu adalah tier 1 atau modal inti dan tier 2 atau modal tambahan.

“Ke depan New RBC akan memperkenalkan struktur permodalan available capital yang berbasis tier 1 atau modal inti dan tier 2 atau modal tambahan dengan pendekatan yang lebih risk sensitive dan forward looking,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam alam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Ogi mengatakan penyusunan POJK terkait perhitungan solvabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai bagian dari penyesuaian kerangka ketentuan solvensi saat ini masih dalam tahap penyusunan.

Dia menjelaskan hal itu dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengadopsi standar internasional seperti IFRS 17 atau PSAK 117 mengenai kontrak asuransi, serta ketentuan Insurance Capital Standard (ICS) dari IAIS.

“Dan juga Insurance Core Principle [ICP] yang dikeluarkan oleh International Association of Insurance Supervisors [IAIS]. Sekaligus melakukan kalibrasi ulang faktor risiko agar lebih sesuai dengan kondisi pasar domestik,” ungkapnya.

Ketentuan RBC yang berlaku saat ini, ucap Ogi, dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kecukupan modal dalam mengantisipasi risiko secara komprehensif. Sebab itu, penyempurnaan metode New RBC bertujuan untuk memperkuat kerangka perhitungan available capital dibandingkan dengan required capital sebagai komponen utama.

Untuk melengkapi kajian itu, OJK telah menguji coba atau pilot project terhadap 10 perusahaan asuransi, yang terbagi atas 5 asuransi jiwa dan 5 asuransi umum melalui pengisian template New RBC versi sederhana untuk posisi Juni 2025 dan secara voluntary untuk posisi Desember 2025.

Lebih jauh, Ogi turut menekankan penyempurnaan RBC ini diarahkan untuk mendukung implementasi PSAK 117 di Indonesia dan memperkuat kesiapan industri dalam pelaksanaan Program Penjaminan Polis atau PPP.

“Yang menurut amanat dari Undang-Undang P2SK akan mulai dilakukan di 2028, tetapi direvisi Undang-Undang P2SK dimungkinkan Program Penjaminan Polis dimajukan ke tahun 2027,” ungkapnya.

Dengan demikian, lanjutnya, New RBC diharapkan dapat meningkatkan akurasi pengukuran kecukupan modal, memperkuat manajemen risiko, menjaga ketahanan dan stabilitas industri asuransi dalam jangka panjang, serta penyesuaian terhadap international practices di industri perasuransian.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai New RBC tentu akan memengaruhi strategi permodalan dan investasi perusahaan. Pasalnya, dengan skema yang lebih sensitif terhadap risiko, perusahaan akan semakin terdorong untuk mengelola modal secara lebih disiplin dan terencana.

“Pengelolaan modal tidak lagi hanya dilihat dari pemenuhan rasio minimum, tetapi juga dari seberapa kuat modal tersebut dalam menyerap risiko sesuai karakteristik bisnis masing-masing perusahaan,” kata Ketua Umum AAUI Budi Herawan kepada Bisnis, Selasa (12/5/2026).

Dia meneruskan bahwa dari sisi investasi, perusahaan kemungkinan akan semakin memperhatikan kualitas aset, volatilitas pasar, konsentrasi investasi, kecocokan durasi aset dan liabilitas, serta dampaknya terhadap kebutuhan modal.

Artinya, lanjut Budi, strategi investasi akan semakin erat dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen aset-liabilitas. Selain itu, New RBC dapat memengaruhi strategi underwriting, pricing, retensi risiko, program reasuransi, dan pemilihan lini usaha.

“Perusahaan akan lebih selektif dalam mengambil risiko sesuai dengan kapasitas modal dan risk appetite masing-masing. Dalam konteks ini, hasil uji coba dan masukan dari industri menjadi penting agar aturan yang disusun dapat merefleksikan kondisi riil di lapangan,” tegasnya.

Tantangan Implementasi New RBC

Meski begitu, Budi tidak memungkiri tantangan utama penerapan New RBC adalah memastikan bahwa perubahan ini dapat diimplementasikan secara konsisten, proporsional, dan tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan bagi industri.

Menurutnya, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah kesiapan data, kualitas sistem informasi, kemampuan aktuaria dan manajemen risiko, pemahaman terhadap metodologi baru, serta kesiapan perusahaan dalam melakukan proyeksi risiko secara lebih dinamis.

“Bagi sebagian perusahaan, penyesuaian ini dapat membutuhkan investasi tambahan pada sistem, SDM, dan proses tata kelola,” sebutnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama ini meneruskan, tantangan lain adalah kalibrasi aturan. Ini karena karakteristik perusahaan asuransi dan reasuransi sangat beragam, baik dari sisi ukuran, lini usaha, struktur portofolio, maupun strategi bisnis. Sebab itu, parameter New RBC perlu disusun dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas.

“Jangan sampai pengaturan yang terlalu ketat justru membatasi ruang perusahaan dalam menjalankan bisnis secara sehat, termasuk dalam melayani kebutuhan perlindungan masyarakat,” tegasnya.

Kendati begitu, AAUI tetap memandang New RBC adalah langkah positif untuk memperkuat ketahanan industri asuransi dan reasuransi. Skema ini akan membantu perusahaan melihat kebutuhan modal secara lebih realistis, tidak hanya berdasarkan posisi saat ini, tetapi juga berdasarkan profil risiko, kualitas aset, kewajiban, strategi bisnis, serta potensi tekanan ke depan.

Oleh karena itu, lanjut Budi, AAUI berharap implementasi New RBC dapat dilakukan secara bertahap, terukur, dan disertai masa transisi yang memadai.

“Industri juga memerlukan kejelasan teknis sejak awal, termasuk metodologi perhitungan, perlakuan terhadap modal inti dan modal tambahan, serta parameter risiko yang akan digunakan,” ujarnya.

PT Asuransi Ciputra Indonesia atau Ciputra Life mengungkapkan tantangan utama mengimplementasikan New RBC adalah kompleksitas data, sistem, model, dan governance yang diperlukan untuk menghasilkan pengukuran risiko dan permodalan yang lebih granular dan forward-looking.

Direksi Ciputra Life Henry Then menyebut masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara beberapa risk charge dalam New RBC dibandingkan kerangka RBC existing, sehingga kebutuhan modal berdasarkan simulasi saat ini masih sangat dinamis dan memerlukan evaluasi serta kalibrasi lanjutan.

“Industri juga memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian terhadap strategi investasi, pengelolaan aset-liabilitas, penguatan infrastruktur data dan sistem, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia, khususnya di tengah proses transisi implementasi PSAK 117 yang juga masih berlangsung,” katanya kepada Bisnis, Selasa (12/5/2026).

Kendati demikian, Henry menekankan pada prinsipnya Ciputra Life menyambut baik New RBC sebagai bagian dari penguatan industri asuransi nasional menuju kerangka pengelolaan risiko yang lebih komprehensif dan forward-looking.

“Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengukuran risiko serta mendorong tata kelola permodalan yang lebih prudent dan berkelanjutan,” ucapnya.

Secara umum, lanjutnya, perusahaan terus mempersiapkan diri untuk menyesuaikan proses perhitungan permodalan dengan kerangka New RBC melalui evaluasi internal, simulasi perhitungan, serta penguatan koordinasi antara fungsi keuangan, aktuaria, manajemen risiko, dan investasi.

Dikatakan Henry, New RBC berpotensi memengaruhi strategi pengelolaan modal, investasi, asset liability management (ALM), hingga pricing dan desain produk. Hal ini karena pendekatan yang digunakan menjadi lebih sensitif terhadap profil risiko aset dan liabilitas perusahaan.

“Bagi perusahaan, dampaknya saat ini diperkirakan belum terlalu signifikan mengingat struktur permodalan perusahaan relatif sederhana dan masih didominasi oleh modal inti. Namun demikian, ketentuan tersebut tetap menjadi perhatian dalam perencanaan permodalan dan strategi investasi jangka panjang,” jelasnya.

Meski begitu, Henry mengatakan untuk ke depan perusahaan mungkin perlu melakukan penyesuaian terhadap komposisi investasi, pengelolaan durasi aset dan liabilitas, serta optimalisasi struktur permodalan agar tetap sejalan dengan profil risiko dan ketentuan solvabilitas yang berlaku.

Sementara itu, Asuransi Bintang Tbk (ASBI) membeberkan New RBC nanti akan membagi kesehatan keuangan dalam 2 kelompok, yakni group New RBC untuk perusahaan ekuitas standar dan Insurance Capital Standard (ICS) untuk perusahaan dengan ekuitas besar.

Presiden Direktur ASBI Hastanto Sri Margi Widodo turut mengungkapkan saat ini perusahaannya masuk dalam New RBC yang sedang diuji cobakan.

“Sejalan dengan telah efektifnya PSAK 117 yang bersifat forward looking dan sudah tidak berlakunya PSAK104 yang komponen neracanya banyak dipakai di RBC lama, tentunya kami sangat mendukung dan telah siap seperti tercermin dari hasil simulasi new RBC bulanan kami,” ungkapnya kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Menurutnya, penerapan peraturan baru tersebut tentunya tidak hanya akan mempengaruhi strategi pengelolaan investasi, tetapi juga mempengaruhi strategi penerimaan atau seleksi risiko untuk praktek asset liability management yang baik.

Sementara itu, lanjut Widodo, tantangan yang paling besar untuk dapat melakukan implementasi New RBC adalah proses implementasi IFRS17 yang telah berjalan dengan baik yang terintegrasi dan dengan data granulasi yang detail.

“Kemudian, tantangan lain adalah volatilitas pasar yang tinggi akan akan sangat memengaruhu nilai aset yang ada,” tuturnya.

Dia meneruskan bahwa perbedaan RBC yang sangat mendasar dari lama ke baru adalah RBC lama menggunakan PSAK 104, sedangkan New RBC menggunakan PSAK 117.

“Dari sensitivity risiko, New RBC juga lebih sensitif dan forward-looking dan admissible asset lebih luas dibanding RBC lama,” pungkas Widodo.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premi asuransi komersial pada kuartal I/2026 mencapai Rp88,36 triliun, tumbuh 0,74% (year on year/YoY).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut premi asuransi komersial itu terdiri dari premi asuransi jiwa yang masih terkontraksi 0,14% YoY dengan nilai sebesar Rp47,12 triliun.

“Dan premi asuransi umum dan reasuransi yang tumbuh sebesar 1,77% year-on-year dengan nilai sebesar Rp41,24 triliun rupiah,” katanya dalam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Lebih jauh, secara umum permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi yang solid. Hal ini terlihat dari risk based capital (RBC) industri yang jauh di atas ambang batas 120%.

“Permodalan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat mencatatkan Risk Based Capital atau RBC masing-masing sebesar 474,26% dan 316,32% masih di atas threshold sebesar 120%,” ucapnya.

Dengan demikian, nilai aset asuransi komersial pada Maret 2026 totalnya mencapai Rp977,53 triliun rupiah atau naik 5,64% YoY.

Lebih jauh, Ogi mengemukakan OJK terus memantau pemenuhan ekuitas tahap pertama pada 2026 di perusahaan asuransi dan reasuransi, sesuai dengan POJK 23 Tahun 2023.

“Hingga Maret 2026 tercatat sebanyak 116 perusahaan asuransi dan reasuransi dari total 144 perusahaan atausekitar 80,56% telah memenuhi ketentuan jumlah minimum ekuitas yangdipersyaratkan,” tuturnya.

Dengan demikian, artinya hingga kini masih ada 28 perusahaan yang belum memenuhi syarat pemenuhan minimum ekuitas pada 2026.

Di sisi lain, Ogi turut melaporkan kinerja dari perusahaan penjaminan sepanjang kuartal I/2026. Per Maret 2026, nilai aset tumbuh sebesar 0,77% YoY menjadi Rp47,48 triliun rupiah.

Menilik nilai imbal jasa penjaminannya turun 4,78% YoY menjadi Rp1,99 triliun. Sementara itu, nilai klaim penjaminan tercatat sebesar Rp1,84 triliun atau terkontraksi 6,12% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut New Risk-Based Capital (RBC) pada perusahaan asuransi dan reasuransi akan memperkenalkan struktur permodalan available capital yang terbagi dalam dua tingkat atau tier.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut pembagiannya adalah tier 1 (modal inti) dan tier 2 (modal tambahan).

“Ke depan New RBC akan memperkenalkan struktur permodalan available capital yang berbasis tier 1 atau modal inti dan tier 2 atau modal tambahan dengan pendekatan yang lebih risk-sensitive dan forward-looking,” ujarnya dalam alam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Dikatakan Ogi, pihaknya sedang melakukan penyusunan POJK terkait perhitungan solvabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai bagian daripada penyesuaian kerangka ketentuan solvensi.

Dia menjelaskan hal itu dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengadopsi standar internasional seperti IFRS 17 atau PSAK 117 mengenai kontrak asuransi, serta ketentuan Insurance Capital Standard (ICS) dari IAIS.

“Dan juga Insurance Core Principle [ICP] yang dikeluarkan oleh International Association of Insurance Supervisors [IAIS]. Sekaligus melakukan kalibrasi ulang faktor risiko agar lebih sesuaidengan kondisi pasar domestik,” ungkapnya.

Ketentuan RBC yang berlaku saat ini, ucap Ogi, dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kecukupan modal dalam mengantisipasi risiko secara komprehensif.

Oleh karena itu penyempurnaan metode New RBC bertujuan untuk memperkuat kerangka perhitungan available capital dibandingkan dengan requiredcapital sebagai komponen utama. Untuk melengkapi kajian tersebut OJK telah melakukan uji coba atau pilot project terhadap 10 perusahaan asuransi.

“Terdiri dari lima perusahaan asuransi jiwa, lima perusahaan asuransi umum melalui pengisian templateNew RBC versi sederhana untuk posisi Juni 2025 dan secara voluntary untuk posisi Desember 2025,” bebernya.

Lebih jauh, Ogi turut menekankan penyempurnaan RBC ini diarahkan untuk mendukung implementasi PSAK 117 di Indonesia dan memperkuat kesiapan industri dalam pelaksanaan Program Penjaminan Polis atau PPP.

“Yang menurut amanat dari Undang-Undang P2SK akan mulai dilakukan di 2028, tetapi direvisi Undang-Undang P2SK dimungkinkan Program Penjaminan Polis dimajukan ke tahun 2027,” ungkapnya.

Dengan demikian, lanjutnya, New RBC diharapkan dapat meningkatkan akurasi pengukuran kecukupan modal, memperkuat manajemen risiko, menjaga ketahanan dan stabilitas industri asuransi dalam jangka panjang, serta penyesuaian terhadap international practices di industri perasuransian.

Sebelumnya, Ogi pernah mengatakan penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya akan dilakukan secara bertahap mulai 2027 nanti.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premi asuransi komersial hingga Februari 2026 mencapai Rp62,37 triliun, tumbuh 3,50% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan paparan yang disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, pertumbuhan premi asuransi komersial pada Februari 2026 tumbuh melambat dibandingkan Januari 2026 yang sebesar 4,67% YoY. Kendati begitu jika melihat nilainya, posisi Februari 2026 meningkat dibandingkan Januari 2026 yang sebesar Rp36,38 triliun.

“Kinerja asuransi komersial berupa akumulasi pendapatan premi pada periode Februari 2026 mencapai Rp62,37 triliun tumbuh sebesar 3,50% YoY,” kata Ogi dalam konferensi pers daring RDKB OJK Maret 2026, Senin (6/4/2026).

Secara detail, premi asuransi komersial itu terdiri dari premi asuransi jiwa terkonsolidasi yang tumbuh sebesar 0,12% YoY dengan nilai sebesar Rp32,39 triliun dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh sebesar 7,41% YoY dengan nilai Rp29,98 triliun.

Menilik data yang dipaparkan Ogi, klaim asuransi komersial per Februari 2026 tercatat senilai Rp38,63 triliun, tumbuh 8,26% YoY, melambat dibandingkan Januari 2026 yang sebesar 8,34% YoY.

Dari sisi permodalan, Ogi mengatakan bahwa permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi yang solid. Dia mengungkapkan, permodalan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi, secara agregat mencatatkan risk based capital (RBC) masing-masing sebesar 480,83% dan 327,98% dan masih di atas trade hold sebesar 120%.

Dengan demikian, total nilai aset asuransi komersial per Februari 2026 mencapai Rp999,15 triliun, meningkat 8,57% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp920,25 triliun.

“Dari sisi asuransi komersial, total aset mencapai Rp999,15 triliun atau naik 8,57% YoY,” ungkapnya.

Saat ini, OJK tengah menyusun POJK tentang laporan bulanan lembaga penjamin serta RPOJK dan PADK terkait solvabilitas perusahaan-perusahaan perasuransian sebagai implementasi dari PSHK 117 tentang kontrak asuransi yang akan mulai diterapkan pada 2027.

Di sisi penegakan ketentuan berdasarkan pemantauan kewajiban peningkatan ekuitas tahap 1 tahun 2026, Ogi mengungkapkan bahwa per Februari 2026, terdapat 114 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 144 perusahaan atau 79,17% yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada 2026.

"Selain itu, OJK sedang melakukan pengawasan khusus terhadap tujuh perusahaan asuransi dan reasuransi serta tujuh dana pensiun," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) Hilman Simanjuntak optimistis dapat memenuhi persyaratan minimum ekuitas tahap kedua pada tahun ini melalui akumulasi laba perusahaan.

Ia mengatakan optimisme tersebut didukung oleh pencapaian kinerja bisnis perusahaan yang konsisten bertumbuh secara positif.

"Zurich Syariah sudah memenuhi minimum equity (ekuitas minimum) untuk yang requirement (persyaratan) tahun 2026 (tahap pertama), requirement tahun 2028 (tahap kedua) pun menurut saya di tahun 2026 ini bisa terpenuhi melalui akumulasi profit bisnis yang tumbuh secara sehat," ujarnya saat One Zurich Iftar 2026 di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan asuransi syariah memiliki ekuitas minimum sebesar Rp100 miliar paling lambat 31 Desember 2026.

Sementara, pada tahap kedua, perusahaan asuransi syariah diwajibkan memiliki ekuitas minimum sebesar Rp200 miliar bagi Kelompok Perusahaan Perasuransian berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 dan Rp500 miliar bagi KPPE 2 paling lambat 31 Desember 2028.

Hilman menyatakan ketahanan permodalan yang solid tersebut mempermudah pihaknya untuk lebih fokus dalam meningkatkan berbagai inovasi produk perlindungan, salah satunya asuransi mikro syariah bagi kelompok masyarakat yang kurang terlayani akibat akses yang terbatas (underserved).

Hal tersebut juga mendorong kelancaran operasional perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan asuransi kepada seluruh nasabah, tanpa harus terbebani oleh pemenuhan regulasi batas ekuitas tersebut.

"Zurich Group juga merupakan suatu grup yang sangat kuat secara modal, jadi kalaupun ada kebutuhan (tambahan modal), grup kami siap men-support (mendukung) seluruh entitas (bisnis) yang ada di Indonesia," ucap Hilman.

Senada, Country Manager Zurich Indonesia & Direktur Utama PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk Edhi Tjahja Negara mengungkapkan seluruh entitas bisnis Zurich di Indonesia pada saat ini telah berhasil memenuhi ketentuan ekuitas minimum yang diwajibkan oleh regulator.

Ia menyatakan perseroan memiliki fundamental permodalan yang kuat, ditunjukkan oleh tingginya nilai rasio risk based capital (RBC) yang menembus kisaran angka 300 persen, jauh melampaui ketentuan minimum regulator yang hanya berkisar di level 120 persen.

Ia menuturkan, secara global, Zurich Insurance Group juga mencatatkan likuditas dan permodalan yang kokoh, dengan cash remittances mencapai 7,4 miliar dolar AS dan Swiss Solvency Test (SST) berada di level 259 persen, menurut laporan kinerja tahunan periode 2025.

Selain itu, laba operasional grup tercatat sebesar 8,9 miliar dolar AS dengan imbal hasil ekuitas mencapai 26,9 persen. Kedua aspek kinerja tersebut mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah perusahaan.

Direktur PT Zurich Topas Life (Zurich Life) Fred Chan menyatakan bahwa Zurich Group mendukung adanya regulasi terkait ekuitas minimum tersebut.

Ia menyatakan, regulasi yang semakin kuat akan mendorong peningkatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas industri asuransi secara keseluruhan, sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perasuransian nasional.

"Dengan tata kelola yang baik, kita dapat terus memperluas pasar dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah melalui berbagai produk inovatif serta terus mengembangkan industri asuransi di Indonesia," imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai rencana penerapan New RBC dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 117 adalah langkah positif dalam rangka memperkuat kerangka permodalan industri asuransi.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengingatkan bahwa penerapannya perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan saat ini perusahaan asuransi juga sedang mengimplementasikan PSAK 117, yang pada prinsipnya telah meningkatkan kualitas dan kehati-hatian dalam pembentukan cadangan teknis.

“Dengan perubahan tersebut, pendekatan RBC yang sebelumnya menggunakan threshold 120% tentu perlu disesuaikan agar dapat mencerminkan kebutuhan modal yang lebih realistis dan risk-based,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (8/3/2026).

Budi berharap penyempurnaan kerangka RBC dapat memperkuat ketahanan industri asuransi dalam menghadapi berbagai risiko ke depan. Bila ini dirancang dengan baik, maka New RBC dapat mencerminkan profil risiko perusahaan secara lebih granular dan mendorong pengelolaan modal yang lebih efisien.

Dengan demikian, lanjutnya, perusahaan akan memiliki ruang yang lebih optimal untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan penetrasi asuransi. Namun, tetap dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko.

Lebih lanjut, dia turut membeberkan tantangan utama dalam menerapkan New RBC adalah akan sangat bergantung pada metodologi dan detail perhitungan yang ditetapkan oleh regulator, termasuk kesiapan data, sistem aktuaria, serta penyesuaian proses manajemen risiko di masing-masing perusahaan.

“Selain itu, industri juga perlu melakukan penyesuaian terhadap model pengukuran risiko dan tata kelola permodalan agar sejalan dengan kerangka RBC yang baru,” sebutnya.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan uji coba New RBC akan dilakukan kepada perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun.

Menurut Budi, hal itu kemungkinan dilakukan karena kelompok perusahaan tersebut umumnya memiliki kapasitas permodalan, infrastruktur data, serta kesiapan sistem yang relatif lebih memadai untuk melakukan simulasi dan penyesuaian terhadap kerangka RBC yang baru.

“Hasil dari uji coba ini nantinya diharapkan dapat menjadi referensi bagi penyempurnaan kebijakan sebelum diterapkan secara lebih luas di industri,” tegasnya.

Sebagai informasi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pihaknya kini masih melakukan kajian komprehensif terkait penyesuaian kerangka Risk Based Capital (RBC) dengan melibatkan konsultan independen, benchmarking internasional, dan koordinasi dengan stakeholders.

Kajian tersebut, lanjutnya, mencakup kuantitas impact study dan juga evaluasi kualitatif untuk memastikan kerangka RBC yang diperbarui lebih risk sensitive dan selaras dengan praktik internasional, serta relevan dengan perkembangan standar akuntansi serta profil risiko di industri asuransi.

“Penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya itu secara bertahap mulai 2027 dan tentunya kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu kepada industri,” tegasnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan total aset industri asuransi mencapai Rp1.181 triliun per September 2025 atau tumbuh 3,39%.

“Secara umum, permodalan di industri asuransi komersial memadai dan solid,” kata Ketua OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (3/11/2025).

Adapun, industri asuransi jiwa mencatat tingkat risk-based capital (RBC) sebesar 481,94%, sementara asuransi umum dan reasuransi mencapai 376,38%. Angka ini jauh di atas ambang batas minimum 120% yang ditetapkan regulator.

Di sektor dana pensiun, total aset tumbuh 8,18% dengan nilai mencapai Rp1.622,78 triliun. Dari jumlah tersebut, aset dana pensiun program sukarela tercatat Rp397,83 triliun, tumbuh 4,87%. Sementara itu, total aset perusahaan penjaminan juga meningkat 1,37% menjadi Rp48,24 triliun.

Industri nonbank lainnya, dari kelompok lembaga pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML), tercatat piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan naik 1% menjadi Rp507,14 triliun. Kinerja ini ditopang oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh 10,61%.

Profil risiko industri pembiayaan pun tetap terjaga dengan non-performing financing (NPF) gross 2,47% dan NPF net 0,84%. Selain itu, gearing ratio perusahaan pembiayaan berada pada level memadai yakni 2,17 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

Pada industri pinjaman daring (pindar), outstanding pembiayaan melesat 22,16% menjadi Rp90,99 triliun per September 2025. Adapun, tingkat wanprestasi (TWP) 90 hari tercatat di level 2,82% secara agregat.

Di sisi lain, OJK juga mencatat perkembangan pesat industri aset kripto. Hingga September 2025, terdapat 1.416 aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia.

Selain itu, Mahendra menyebut bahwa OJK telah menerbitkan izin untuk 28 entitas di ekosistem perdagangan aset kripto, terdiri dari 1 bursa kripto, 1 lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, 2 pengelola penyimpanan, serta 24 pedagang aset kripto.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan hingga kini belum ada relaksasi atau penundaan penerapan ketentuan ekuitas minimum bagi perusahaan asuransi/reasuransi, baik konvensional maupun syariah, yang akan mulai berlaku pada 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono memastikan kebijakan yang diatur dalam POJK 23/2023 itu bertujuan untuk mendukung penguatan permodalan industri asuransi.Dengan demikian, penguatan itu ditujukan untuk memastikan ketahanan dan stabilitas keuangan perusahaan serta perlindungan pemegang polis.

“Sampai saat ini, belum terdapat kebijakan relaksasi terkait penundaan pemenuhan ketentuan ekuitas minimum yang berlaku mulai tahun 2026,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK September 2025, dikutip pada Jumat (31/10/2025).

OJK, tegasnya, tetap berkomitmen supaya kebijakan permodalan dilaksanakan secara konsisten guna mewujudkan industri asuransi yang sehat dan berdaya saing.

Berdasarkan catatan Bisnis, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) sedang melakukan kajian mendalam untuk memberikan masukan kepada OJK soal ketentuan pemenuhan peningkatan modal minimum perusahaan asuransi/reasuransi, baik konvensional maupun syariah, yang diatur dalam POJK 23/2023.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan kajian ini pihaknya susun bersama Lembaga Manajemen Universitas Indonesia (LMUI) dalam bentukwhite paperyang bersifat ilmiah dan berbasis data.

“Masukan yang kami siapkan tidak dimaksudkan untuk menunda arah kebijakan, melainkan untuk memastikan proses transisi dapat berlangsung lebih berimbang dan terukur,” katanya kepadaBisnis, dikutip pada Kamis (25/9/2025).

AAUI memandang pemenuhan kewajiban peningkatan ekuitas minimum tahap pertama pada 2026 nampaknya akan sulit dilakukan oleh perusahaan asuransi dan reasuransi karena faktor kondisi ekonomi saat ini.

“Ekuitas kalau saya lihat memang 2026 ini masih berat. Kami lagi mempersiapkanwhite map-nya, ujungnya adalah minta relaksasi waktu ke regulator, mungkin bulan ini kita akan sampaikan,” tuturnya seusai konferensi pers AAUI, di Jakarta, Senin (1/9/2025).

Untuk diketahui, aturan peningkatan ekuitas ini tertuang dalam POJK 23/2023 yang merevisi ketentuan sebelumnya, yakni POJK 67/2016. Sesuai aturan baru tersebut, ekuitas perusahaan asuransi harus naik secara bertahap.

Pada 2026, perusahaan asuransi diwajibkan memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar, naik dari ketentuan sebelumnya sebesar Rp150 miliar. Kemudian, perusahaan reasuransi sebesar Rp500 miliar. Sementara itu, perusahaan asuransi syariah sebesar Rp100 miliar dan reasuransi syariah Rp200 miliar.

Sebagai informasi, berdasarkan data OJK per Agustus 2025 ada 109 dari 144 perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah memenuhi ekuitas minimum yang dipersyaratkan pada 2026. Artinya, hingga kini masih ada 35 perusahaan yang belum memenuhi syarat itu.