Bisnis.com, Jakarta — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengaku prihatin dengan kondisi kesehatan mental anak Indonesia kian memburuk di era digital saat ini. Berlakunya PP Tunas diharapkan dapat menjadi benteng di era digital di era sulit ini.

Data terbaru KPAI mengungkap 1 dari 4 anak mengalami gangguan kesehatan mental akibat interaksi negatif yang ditimbulkan dari konsumsi penggunaan internet.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menjelaskan bahwa tren ini menjadi "tsunami" bagi anak-anak Indonesia, terutama setelah masa pandemi COVID-19. Kondisi ini diperburuk dengan durasi screen time anak-anak yang mencapai rata-rata 5 hingga 7 jam setiap hari.

"Kita melihat bagaimana anak-anak kita dengan konten viral, karena tidak diedukasi, akhirnya melakukan aksi berbahaya yang dapat mengakhiri hidup,” ujar Jasra dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Senin (4/5/2026).

KPAI memaparkan bahwa tingginya angka gangguan kesehatan mental pada anak sangat berkaitan erat dengan paparan "industri candu" yang terus-menerus menggerogoti tumbuh kembang mereka.

Industri destruktif ini mencakup ancaman pornografi, di mana Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di Asia dengan sekitar 5 juta anak yang telah mengaksesnya.

Tak luput, jeratan judi online yang menurut data PPATK tahun 2024 telah memapar hampir 80.000 anak melalui skema top up game online dengan nilai transaksi mencapai Rp50 miliar.

Selain itu, anak-anak juga dihantui oleh paparan konten kekerasan dan perundungan dunia maya, termasuk eksploitasi seksual serta ancaman jaringan kriminal daring yang secara spesifik menyasar anak-anak sebagai target mereka.

Melihat fenomena tersebut, Jasra menegaskan kehadiran PP Tunas menjadi krusial bagi negara untuk memberikan perlindungan yang tidak bisa lagi dipikul sendirian oleh keluarga.

Sebagai informasi, PP Tunas merupakan singkatan dari kebijakan "Tunggu Anak Siap", yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Regulasi ini dirancang untuk menciptakan ekosistem digital yang aman bagi generasi muda dengan mewajibkan 8 platform digital menerapkan verifikasi usia yang ketat, umumnya batas minimum 16 tahun serta perlindungan privasi guna menghindarkan anak-anak dari risiko radikalisme, perundungan siber, dan konten berbahaya.

Selain itu, data pengaduan KPAI sepanjang tahun 2025 mencatat sebanyak 2.031 kasus, di mana 51% atau sekitar 1.037 kasus justru berakar dari masalah keluarga.

Jasra merinci setidaknya ada tiga dampak positif yang dirasakan langsung oleh orang tua sejak implementasi PP Tunas dalam satu bulan terakhir.

Pertama, aturan ini secara signifikan meredam kecemasan orang tua terkait interaksi sosial anak di dunia maya dengan membatasi kontak dengan orang asing, sekaligus mempersempit ruang gerak bagi pelaku grooming maupun penipu daring.

Kedua, regulasi ini berfungsi sebagai benteng filtrasi konten yang memberikan perlindungan dari paparan materi negatif serta berbahaya yang sebelumnya mudah diakses oleh anak tanpa pendampingan memadai.

Ketiga, kebijakan ini menjadi instrumen penting dalam membantu keluarga mengatur screen time guna menekan durasi penggunaan gawai yang rata-rata mencapai 5 hingga 7 jam per hari.

Langkah ini dinilai sangat krusial untuk memitigasi dampak buruk pada kesehatan fisik anak, seperti meningkatnya risiko obesitas akibat kurang gerak serta gangguan pada kesehatan mata.

Bisnis.com, Jakarta — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai implementasi PP Tunas memberikan angin segar bagi para orang tua yang selama ini risau terhadap keamanan anak-anak mereka di media sosial.

Pada tahap awal, kebijakan ini dicanangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mewajibkan 8 platform digital untuk membatasi akses akun anak di bawah 16 tahun.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai PP Tunas efektif untuk membantu keluarga atau para orang tua yang sebelumnya merasa tidak berdaya menghadapi tantangan dari bahaya dunia digital sendirian.

"Indonesia sudah meratifikasi konvensi anak dan undang-undang anak sudah ada. Maka ada kewajiban negara untuk memastikan bagaimana 84 juta anak itu bisa terlindungi," ujar Jasra di acara Bisnis Indonesia Forum, Senin (4/5/2026).

Jasra juga memaparkan aturan ini mampu membentengi anak-anak di Indonesia dari ancaman industri candu.

Dia merinci bahwa industri candu tersebut mencakup pornografi, judi online, narkoba, kekerasan, hingga game online yang terus menggerogoti tumbuh kembang anak.

Jasra mengungkapkan data memprihatinkan di mana sekitar 5 juta anak telah mengakses konten pornografi, sementara sekitar 80.000 anak terpapar judi online melalui skema top up game dengan nilai transaksi mencapai Rp50 miliar.

Data pengaduan KPAI sepanjang 2025 juga mencatat sebanyak 2.031 kasus, di mana isu keluarga mendominasi hingga 51% atau sebanyak 1.037 kasus.

"Setidaknya orang tua yang selama ini risau soal kontak anak ini berkontak dengan siapa, setidaknya teratasi," tambahnya.

Selain aspek keamanan interaksi, regulasi ini juga diharapkan dapat menekan durasi waktu penggunaan gawai 5 hingga 7 jam per hari.

Jasra juga memperingatkan adanya dampak kesehatan mental anak, di mana data menunjukkan 1 dari 4 anak melaporkan gangguan kesehatan mental belakangan ini.

Ke depannya, KPAI mendorong penguatan digital parenting dan integrasi sistem laporan pengaduan yang lebih ramah anak agar masyarakat maupun anak-anak sendiri lebih mudah melaporkan pelanggaran di dunia maya.

Jasra menekankan bahwa tumbuh kembang anak tidak bisa hanya diasuh secara digital, melainkan harus tetap berinteraksi dengan dunia nyata dan keluarga.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memblokir total 231.517 situs judi online (Judol) menyita total aset senilai Rp1,5 triliun sepanjang 2025.

Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono mengatakan dari penindakan tersebut kepolisian juga telah menetapkan 741 tersangka dari 665 kasus yang ada.

"Penyitaan uang aset mencapai sekitar Rp1,5 triliun. Kemudian melakukan pemblokiran terhadap 231.517 situs konten judi online, serta melaksanakan 1.764 kegiatan preemtif dalam mencegah judi online," ujar Syahar dalam giat Rilis Akhir Tahun (RAT) Mabes Polri, Selasa (30/12/2025).

Syahar menambahkan dari total kasus judol yang diungkap, Bareskrim juga turut menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap para bandar dan telah menyita total aset sebanyak Rp530 miliar.

Di samping itu, Syahar juga menyebut Satgas Pornografi Anak Online memblokir total 23.506 konten dan menetapkan 53 tersangka terkait konten pornografi anak pada 2025.

"53 tersangka serta berhasil memblokir 23.506 konten pornografi dan melaksanakan 6.963 kegiatan preemtif," imbuhnya.

Kemudian, terkait kinerja Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO, total kasus yang berhasil diungkap mencapai 403 kasus dengan menetapkan 505 tersangka. Adapun, korban yang berhasil diselamatkan sebanyak 1.239 orang baik laki-laki maupun perempuan.

"Direktorat PPA-PPO juga melaksanakan kegiatan yang disebut dengan Risk and Speak. Program ini adalah kegiatan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berbicara, melaporkan, dan mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak, serta perdagangan orang," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia — CEO Evolve Bank & Trust di Tennessee, Bob Hartheimer dipecat setelah aparat penegak hukum Amerika Serikat (AS) memergokinya sedang mendekati seorang petugas penegak hukum yang menyamar menjadi remaja laki-laki berusia 15 tahun di aplikasi kencan gay, Grindr.

Seorang karyawan Biro Investigasi Federal (FBI) bergabung ke aplikasi Grindr dengan menyamar menjadi remaja laki-laki pada 19 Oktober 2025. Kemudian, seorang pengguna bernama Tomm menulis pesan berupa rayuan kepadanta.

"Hei, apakah ada kesempatan untuk berkencan dengan pria yang lebih tua dan santai," demikian menurut pernyataan tertulis dari agen khusus FBI yang tidak dipublikasikan, mengutip CNBC.com, Minggu (2/11).

Keduanya bersepakat untuk bertemu secara langsung di akhir pekan. Sementara pada aplikasi Snapchat, mereka berbicara seputar seks yang mungkin akan mereka lakukan.

"Tomm meminta foto anak laki-laki tanpa celana pendek, dan dia juga mengirim foto dirinya sendiri tanpa busana kepada agen yang menyamar. FBI berhasil mendapatkan alamat IP untuk Tomm dari Snapchat, serta alamat dari Comcast.

Berdasarkan surat perintah, Hartheimer ditangkap di Memphis pada 23 Oktober karena mencoba memproduksi pornografi anak dan mentransfer materi cabul kepada anak di bawah umur.

Seorang juru bicara Evolve dan Blake Ballin yang menjadi pengacara yang mewakili Hartheimer telah mwnyampaikan bahwa Evolve telah memecat CEO tersebut.

Ballin dalam sebuah email mengatakan, keluarga Bob mengetahui dugaan tersebut. "Keluarganya mencintai dan mendukungnya dan meminta privasi selama masa sulit dalam hidup mereka. Kami tidak memiliki komentar lebih lanjut saat ini," tulisnya.

The Wall Street Journal melaporkan pemecatan Hartheimer dari Evolve Bank pada hari Jumat.

Evolve mengatakan bahwa kepala keuangannya, Mark Mosteller, dan penasihat umumnya, Joelle Weltzin, akan bertanggung jawab atas operasional bank, seperti yang mereka lakukan sebelum bank mempekerjakan Hartheimer pada bulan Agustus lalu.

"Kami berhubungan dekat dengan kantor Kejaksaan AS dan telah diyakinkan bahwa ini adalah masalah pribadi dan tidak berhubungan dengan Bank atau operasinya dengan cara apa pun," tulis juru bicara tersebut dalam sebuah email.

Sebagai informasi, Evolve terjebak dalam kebangkrutan startup teknologi keuangan Synapse, yang memutus akses ke sistem untuk menangani transaksi dan detail akun. Aplikasi fintech seperti Yotta bekerja sama dengan Evolve dan bank-bank lain, dengan Synapse bertindak sebagai perantara.

Metode Synapse dalam menyimpan uang pengguna aplikasi di berbagai bank, termasuk Evolve, menimbulkan masalah akuntansi. Bahkan senilai US$96 juta dalam bentuk deposito hilang. Ribuan orang Amerika kehilangan uangnya.

Pada tahun 2024, Evolve juga mengalami serangan siber, di mana para peretas mendapatkan informasi pelanggan dan meminta uang tebusan. Bank mengatakan tidak membayar uang tebusan dan data tersebut akhirnya diposting secara online.

"Ini adalah perubahan struktural, yang menunjukkan komitmen berkelanjutan kami untuk melakukan kerja keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan pelanggan, karyawan, regulator, dan investor kami," kata Evolve dalam sebuah pernyataan pada bulan Agustus.

Selanjutnya Hartheimer diangkat menjadi CEO menggantikan Scott Stafford, yang pensiun setelah bergabung pada tahun 2004.

Bank ini memuji pengalaman Hartheimer sebagai direktur Divisi Resolusi Federal Deposit Insurance Corporation, serta pengalamannya selama bertahun-tahun sebagai konsultan regulasi untuk perusahaan-perusahaan fintech.

"Selama empat dekade terakhir, saya telah memimpin, membalikkan, dan memberi saran kepada berbagai institusi di seluruh lanskap keuangan," tulis Hartheimer di profil LinkedIn-nya.

Mengutip data yang tercatat di Federal Financial Institutions Examination Council, bank berusia 100 tahun ini melaporkan kerugian bersih untuk masing-masing dari tiga kuartal pertama tahun 2025 setelah untung sejak tahun 2003.