Bisnis.com, MALANG — Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi telah menjatuhkan vonis pidana kepada dua terdakwa berinisial “DPO” dan “ADA” pada Kamis (16/4/2026), karena keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan melalui PT SJM yang merugikan negara Rp16,7 miliar.

Dalam keterangan pers yang diterima Jumat (26/6/2026), disebutkan tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi sepanjang kurun waktu 2023.

Modus kejahatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa adalah dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang isinya tidak benar untuk masa pajak Januari hingga Agustus 2023.

Akibat perbuatan melanggar hukum tersebut, "DPO" dan "ADA" telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp16.709.736.939 atau Rp16,7 miliar.

Perbuatan ini melanggar ketentuan dalam Pasal 39A ayat (1) huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Atas tindak pidana tersebut, Majelis Hakim PN Banyuwangi menjatuhkan vonis, yakni terdakwa “DPO” dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu bulan 15 hari dan denda sebesar Rp8,1 miliar.

Sedangkan terdakwa “ADA”, dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp24.317.370.180 (dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh rupiah).

Dalam putusannya, Majelis Hakim juga menetapkan bahwa apabila kedua terdakwa tidak membayar denda paling lama satu bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah), maka harta benda mereka dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Dalam hal harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka hukuman denda akan diganti dengan pidana kurungan (subsider) selama 534 hari untuk terdakwa "DPO" dan 730 hari untuk terdakwa "ADA".

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa langkah penegakan hukum yang masif ini diharapkan dapat memberikan efek jera (deterrence effect). Tindakan tegas ini merupakan peringatan bagi Wajib Pajak lainnya agar tidak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya kepada negara. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 telah memvonis empat prajurit TNI dengan hukuman 1,5 tahun hingga 3 tahun penjara dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus.

Keempat prajurit tersebut yakni Sersan Dua (Serda) Edi Sudarko selaku Terdakwa I, Letnan Satu (Lettu) Budhi Hariyanto Widhi selaku Terdakwa II, Kapten Nandala Dwi Prasetya selaku Terdakwa III, dan Lettu Sami Lakka selaku Terdakwa IV.

Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto membacakan amar putusan tersebut. Vonis yang dijatuhkan bervariasi, dengan Serda Edi Sudarko dijatuhi hukuman tiga tahun penjara yang dikurangi masa tahanan yang telah dijalani.

"Terdakwa Satu: pidana pokok penjara selama 3 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan," ujar Ferdian.

Selanjutnya, Lettu Budhi Hariyanto Widhi dihukum pidana 2,5 tahun, Kapten Nandala Dwi Prasetya dihukum 2 tahun penjara, dan Lettu Sami Lakka dihukum 1,5 tahun penjara.

Dari empat terdakwa tersebut, hanya Serda Edi dan Lettu Budhi yang dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

"Pidana tambahan: dipecat dari dinas militer," pungkasnya.

Adapun, tuntutan terhadap keempat terdakwa lebih bervariasi dibandingkan tuntutan oditur militer yang sebelumnya menuntut seluruh terdakwa dengan hukuman 2,5 tahun penjara.

Sekadar informasi, motif keempat terdakwa menyiram air keras terhadap Andrie Yunus disebut karena dendam pribadi akibat kesal atas kritik yang dinilai menginjak-injak institusi TNI.

Salah satunya adalah tindakan Andrie yang menerobos rapat tertutup Komisi I DPR RI saat pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont Jakarta pada 15 April 2025 sebagai bentuk kritik.

Selain itu, langkah Andrie Yunus bersama KontraS yang menggugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK), menuding TNI melakukan intimidasi dan teror terhadap kantor KontraS, hingga gencar menyuarakan narasi anti-militerisme juga disebut menjadi motif penyiraman tersebut.

Adapun penyiraman air keras terhadap Andrie terjadi di kawasan Jalan Salemba, Jakarta, pada Kamis (12/3/2026). Saat itu, Andrie baru menyelesaikan kegiatan siaran podcast di Kantor YLBHI.

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga prajurit TNI sekaligus terdakwa kasus pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, M Ilham Pradipta, divonis 1 hingga 13 tahun penjara.

Ketiga terdakwa adalah Serka Mochammad Nasir (terdakwa I), Kopda Feri Herianto (terdakwa II), dan Serka Frengky (terdakwa III). Amar putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Dalam amar putusan, terdakwa I dijatuhi hukuman paling berat, yakni 13 tahun penjara. Vonis tersebut lebih tinggi 1 tahun dari tuntutan jaksa, yaitu 12 tahun penjara.

“Pidana pokok penjara selama 13 (tiga belas) tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” kata Fredy.

Majelis hakim menyatakan Serka Nasir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Namun, ia terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsider, yakni pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama.

Majelis hakim menilai perbuatan Serka Nasir memenuhi unsur Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Sementara itu, terdakwa II dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 10 tahun. Baik terdakwa I maupun II juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI.

Adapun terdakwa III dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, jauh di bawah tuntutan 4 tahun. Frengky tidak dikenakan pidana tambahan pemecatan maupun restitusi karena dinilai hanya berperan berada di dalam mobil sambil bermain gim.

Majelis hakim menyatakan terdakwa II dan III terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain yang mengakibatkan kematian secara bersama-sama.

Perbuatan tersebut melanggar Pasal 333 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 451 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Para terdakwa juga dibebankan biaya perkara masing-masing: terdakwa I sebesar Rp15.000, terdakwa II sebesar Rp10.000, dan terdakwa III sebesar Rp15.000.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Zarof Ricar (ZR) terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di lingkungan Mahkamah Agung.

Pemeriksaan dijadlwakan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025). Zarif diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dan mantan Kepala Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA.

"KPK menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan terhadap Sdr. ZR, Mantan Kepala Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA, dalam kapasitas sebagai saksi, pada penyidikan perkara dugaan tipikor/TPPU terkait pengurusan perkara di MA," kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (15/12/2025).

Budi belum bisa menjelaskan detail materi pemeriksaan hingga Zarof diperiksa oleh penyidik lembaga antirasuah. Adapun perkara ini berkaitan dengan kasus Hasbi Hasan, mantan Sekretaris MA.

Dalam putusan kasasi, Hasbi Hasan sudah divonis bersalah menerima suap Rp11,2 miliar serta gratifikasi Rp630 juta terkait pengurusan perkara di MA. Dia dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Sedangkan, Zarof Ricar telah divonis selama 18 tahun penjara dengan kewajiban membayar denda Rp1 miliar. Awalnya, Zarof divonis selama 16 tahun penjara pada pengadilan di tingkat pertama atau di PN Tipikor Jakarta Pusat.

Kemudian, vonis Zarof di tingkat banding diperberat menjadi 18 tahun. Adapun, Zarof juga sempat mengajukan upaya hukum kasasi. Namun, hakim Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk menolak kasasi yang diajukan oleh Zarof Ricar pada (12/11/2025).

Sidang kasasi ini diadili oleh ketua majelis hakim Yohanes Priyana dengan anggota Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Dirut PT ASDP Ira Puspadewi meminta perlindungan kepada Presiden Prabowo Subianto agar memberikan perlindungan hukum bagi profesional BUMN.

Hal tersebut diungkap oleh Ira usai menjalani sidang vonis di PN Tipikor Jakarta, Kamis (20/11/2025). Menurut Ira, perlindungan hukum harus diberikan kepada profesional BUMN yang ingin melakukan terobosan.

"Kami mohon perlindungan hukum dari Presiden RI bagi profesional, khususnya BUMN yang melakukan terobos besar untuk bangsa," ujar Ira.

Dia menegaskan perlindungan itu jangan serta merta diberikan kepada profesional BUMN. Namun, perlindungan hukum itu spesifik diberikan kepada profesional yang ingin berdedikasi untuk bangsa.

Ira pun menyinggung terobosan itu salah satunya dilakukan oleh dirinya bersama pejabat ASDP lain dalam akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN). Menurut Ira, akuisisi PT JN ini bertujuan agar bisa memperkuat layanan di daerah 3 T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal.

"Bukan hanya untuk perusahaan tapi untuk bangsa Indonesia. dan, itulah motif kami melakukan akuisisi ini. sekali lagi dalam rangka memperkuat posisi ASDP untuk melayani daerah 3 T," pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam perkara akuisisi PT JN ini Ira Puspadewi dan terdakwa lainnya telah dinyatakan bersalah. Ira kemudian divonis 4,5 tahun penjara dengan denda Rp500 juta.

Sementara itu, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP, Harry Muhammad Adhi Caksono, dan eks Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP, Muhammad Yusuf Hadi divonis 4 tahun dan denda Rp250 juta.