Bandung (ANTARA) - Bank BJB menjalin kerja sama dengan PT Primajasa Perdanarayautama untuk memperluas pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan sebagai upaya memperkuat sinergi bisnis sekaligus mendukung pengembangan sektor transportasi dan dunia usaha.

Divisi Corporate Secretary Bank BJB Irwan Riswandi mengatakan kerja sama itu menjadi bagian dari strategi kedua perusahaan untuk membangun kolaborasi yang memberikan nilai tambah sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

“Kolaborasi ini menjadi momentum memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus membuka berbagai peluang pengembangan bisnis yang dapat mendukung pertumbuhan kedua perusahaan,” kata Irwan di Bandung, Rabu.

Irwan mengatakan ruang lingkup kerja sama meliputi pemanfaatan berbagai produk dan layanan perbankan, seperti penempatan dana, pengembangan kolaborasi business to business (B2B), sinergi ekosistem bisnis, serta layanan transaksi dan pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional kedua perusahaan.

Melalui kerja sama tersebut, kata dia, Bank BJB memperluas ekosistem layanan keuangan di sektor transportasi, sementara Primajasa memperoleh akses terhadap berbagai solusi perbankan untuk mendukung pengelolaan bisnis yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi.

“Sebagai salah satu perusahaan transportasi darat terkemuka di Indonesia, Primajasa memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah,” katanya.

Ia menjelaskan, selain layanan pengelolaan kas, Bank BJB juga menyediakan layanan transaksi digital, sistem pembayaran, hingga solusi pembiayaan korporasi yang diharapkan dapat menunjang kebutuhan operasional dan pengembangan usaha Primajasa.

“Di sisi lain, Primajasa memperoleh akses yang lebih luas terhadap solusi keuangan yang dapat mendukung pengelolaan bisnis secara modern, efisien, dan terintegrasi,” kata dia.

Bank BJB menyatakan kolaborasi tersebut juga membuka peluang pengembangan kerja sama baru pada masa mendatang seiring kebutuhan bisnis kedua belah pihak.

“Sebagai bank pembangunan daerah, bank BJB terus mendorong pemanfaatan layanan keuangan inovatif guna mendukung produktivitas dunia usaha, mempercepat transformasi digital, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) di provinsi setempat pada triwulan II tahun 2026 tetap terjaga dengan baik di tengah meningkatnya dinamika perekonomian global dan nasional.

"Kondisi ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan," tegas Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz di Palangka Raya, Rabu.

Stabilitas sektor jasa keuangan di Kalteng pada triwulan II yang terjaga dengan baik itu dapat dilihat dari berbagai sektor. Salah satunya perkembangan sektor bank umum di Kalteng.

Dia menyampaikan pada posisi Mei 2026, kinerja bank umum mengalami peningkatan dibanding posisi Mei 2025, seperti aset meningkat Rp8,27 triliun atau 9,08 persen tahun ke tahun atau year-on-year (yoy), yakni dari Rp90,99 triliun kini menjadi sebesar Rp99,26 triliun.

Kemudian dana pihak ketiga (DPK) meningkat sebesar Rp3,63 triliun atau 7,36 persen yoy, dari Rp49,33 triliun kini menjadi sebesar Rp52,93 triliun. Juga kredit atau pembiayaan meningkat sebanyak Rp3,78 triliun atau 7,37 persen yoy, dari sebelumnya Rp51,20 triliun kini menjadi Rp54,98 triliun.

Lebih lanjut Primandanu menekankan kondisi sektor jasa keuangan yang stabil, aman, dan tepercaya memiliki peran strategis dalam upaya menjaga ketahanan ekonomi daerah.

"Kondisi sektor jasa keuangan seperti ini juga sangat mendukung, dalam perluasan akses pembiayaan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelaanya.

Sejalan dengan itu, OJK Kalteng terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mendorong penguatan ekosistem keuangan terintegrasi dan berkelanjutan.

Melalui berbagai program strategis, OJK berkomitmen menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperluas akses layanan keuangan mudah dijangkau, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat hingga ke wilayah terpencil.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BATAM - Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Cross Border di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan pertumbuhan positif yang konsisten. Peningkatan ini terutama didorong oleh transaksi inbound dari Malaysia yang mendominasi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Rony Widijarto mengatakan bahwa tren tersebut mencerminkan semakin tingginya kepercayaan wisatawan dan pelintas batas terhadap sistem pembayaran digital Indonesia.

"QRIS Cross Border di Kepri terus menunjukkan performa yang menggembirakan. Hingga April 2026, volume transaksi inbound dari Malaysia, Thailand, dan Singapura terus meningkat secara year on year. Ini menjadi bukti nyata bahwa integrasi pembayaran lintas negara semakin diminati masyarakat," ujar Rony Widijarto, Kamis.

Menurut data BI, transaksi QRIS inbound dari Malaysia mencatatkan pertumbuhan paling impresif. Pada 2024, volume transaksi di Kepri mencapai 30.009 transaksi atau melonjak 1.089 persen dibandingkan periode sebelumnya. Angka ini terus meningkat hingga 186.116 transaksi sepanjang 2025, dan hingga April 2026 telah mencapai 130.193 transaksi.

"Malaysia menjadi kontributor terbesar bagi QRIS Cross Border di Kepri. Hal ini sangat masuk akal mengingat kedekatan geografis antara Kepri dengan Johor, serta tingginya lalu lintas wisatawan dan pekerja lintas batas," tambah Rony.

Sementara itu, transaksi inbound dari Thailand juga menunjukkan akselerasi yang kuat. Volume transaksi di Kepri naik dari 627 transaksi pada 2024 menjadi 1.310 transaksi sepanjang 2025. Hingga April 2026, tercatat 413 transaksi dengan nilai nominal mencapai Rp59,16 miliar.

Untuk Singapura, meski skalanya lebih kecil, pertumbuhan tetap dua digit. Volume transaksi di Kepri meningkat tajam dari 5.635 transaksi pada 2024 menjadi 34.386 transaksi pada 2025, dengan nilai nominal Rp11,25 miliar.

Rony Widijarto menjelaskan bahwa pertumbuhan QRIS Cross Border memberikan multiplier effect yang positif bagi ekonomi Kepri, terutama sektor pariwisata dan UMKM.

"Dengan semakin mudahnya wisatawan asing bertransaksi menggunakan QRIS, pengeluaran mereka di Kepri semakin meningkat. Ini berdampak langsung pada pendapatan UMKM, hotel, restoran, dan destinasi wisata di Batam, Bintan, dan Karimun," katanya.

Lebih lanjut, Rony optimistis tren positif ini akan berlanjut seiring dengan semakin luasnya sosialisasi dan kemudahan akses QRIS di wilayah perbatasan.

"Bank Indonesia bersama stakeholder terkait akan terus mendorong perluasan akseptasi QRIS Cross Border, termasuk memperkuat infrastruktur dan literasi digital di Kepri. Kami yakin ini akan menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pariwisata dan perdagangan lintas batas," kata dia.

Ke depan, BI Kepri menilai penguatan sumber pertumbuhan ekonomi baru perlu terus dipercepat, terutama melalui pengembangan pariwisata dan peningkatan nilai tambah UMKM agar dampak pertumbuhan semakin merata hingga wilayah kepulauan dan hinterland.

Untuk mendukung hal itu, BI Kepri menyiapkan berbagai program penguatan UMKM dan digitalisasi sistem pembayaran, antara lain Road to Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2026, QRIS Jelajah Indonesia 2026, hingga Creative and Innovative Riau Island Carnival (CERNIVAL).

“Digitalisasi dan penguatan UMKM diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Kepri yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Rony.

Bisnis.com, BATAM — Penyaluran kredit perbankan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus menunjukkan tren positif dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga April 2026, total kredit yang disalurkan di Kepri mencapai Rp105,42 triliun atau tumbuh 23,86 persen secara tahunan (year on year/yoy), jauh di atas pertumbuhan kredit nasional sebesar 9,74 persen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, mengatakan pertumbuhan kredit tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi daerah yang masih kuat serta tingginya kepercayaan dunia usaha untuk melakukan ekspansi.

“Pertumbuhan kredit yang tetap tinggi menunjukkan fungsi intermediasi perbankan berjalan baik dan terus mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi di Kepri,” kata Rony, Kamis 25 Juni 2026.

Ia menjelaskan, penguatan kredit terjadi di berbagai segmen, terutama kredit korporasi yang menjadi motor utama pertumbuhan. Hingga April 2026, kredit korporasi di Kepri tercatat sebesar Rp62,07 triliun atau tumbuh 37,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penyaluran kredit korporasi terbesar masih terkonsentrasi pada sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi dengan pangsa 12,65 persen, diikuti industri pengolahan sebesar 12,60 persen serta sektor listrik, gas, dan air sebesar 10,13 persen.

Menurut Rony, struktur penyaluran tersebut menunjukkan sektor-sektor produktif masih menjadi penggerak utama ekonomi Kepri.

Selain sektor korporasi, kredit rumah tangga juga tetap tumbuh meski lebih moderat. Total kredit rumah tangga mencapai Rp29,10 triliun atau meningkat 7,93 persen secara tahunan. Pertumbuhan terutama ditopang kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit multiguna.

Sementara itu, penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai Rp17,07 triliun atau tumbuh 8,37 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit UMKM nasional yang relatif stagnan.

Di sisi lain, BI mencatat kualitas kredit di Kepri tetap terjaga. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) perbankan berada di level 1,14 persen. Adapun NPL korporasi tercatat 1,29 persen, rumah tangga 1,91 persen, dan UMKM sebesar 2,62 persen.

“Pertumbuhan kredit yang tetap kuat dan diiringi risiko yang terkendali menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kepri ke depan,” ujar Rony.

Bank Indonesia menilai kondisi tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum ekonomi daerah, terutama di tengah tantangan global dan dinamika perdagangan internasional yang masih berlangsung.

Bisnis.com, BATAM — Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat pertumbuhan sebesar 7,04% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I/2026. Angka tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,61% sekaligus menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatra.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, mengatakan capaian tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi daerah yang tetap kuat di tengah dinamika dan tantangan ekonomi global.

Menurut BI, pertumbuhan ekonomi Kepri masih ditopang oleh sektor-sektor utama, yakni industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, serta perdagangan. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terutama didorong oleh meningkatnya investasi, kinerja ekspor neto, dan konsumsi rumah tangga.

“Pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi menunjukkan aktivitas usaha dan permintaan domestik di Kepri masih terjaga,” kata Rony saat bertemu awak media, Kamis (25/6/2026).

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas sistem keuangan Kepri juga tetap terjaga dan terus mendukung pembiayaan sektor produktif. Hingga April 2026, penyaluran kredit perbankan di Kepri mencapai Rp105,42 triliun atau tumbuh 23,86% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat mencapai Rp107,08 triliun atau meningkat 15,54% (yoy). Fungsi intermediasi perbankan juga dinilai tetap kuat dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang terkendali di level 1,14%.

Kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 8,37% dan rasio NPL yang terjaga di angka 2,62%.

Dari sisi harga, inflasi Kepri pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,92% secara tahunan, meningkat dibandingkan April yang sebesar 3,06%. BI menilai perkembangan tersebut tetap perlu diantisipasi, terutama terkait pergerakan harga pangan, biaya transportasi, serta potensi kenaikan harga energi.

Untuk menjaga stabilitas harga, BI Kepri bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah pengendalian melalui berbagai program, di antaranya Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), edukasi belanja bijak, Gerakan Menanam Cabai Kepri (GEMARI), hingga penguatan ketahanan pangan daerah.

Dorong Mesin Pertumbuhan

Memasuki kuartal II/2026, BI memperkirakan ekonomi Kepri tetap tumbuh kuat meski dengan laju yang lebih moderat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Perlambatan dipengaruhi normalisasi aktivitas pertambangan setelah mencatat kinerja tinggi pada tahun sebelumnya.

Meski demikian, sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, investasi, dan konsumsi rumah tangga diproyeksikan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, ekonomi Kepri sepanjang 2026 diprakirakan tumbuh pada kisaran 6,0–6,8%. Namun, prospek tersebut tetap dibayangi sejumlah risiko eksternal seperti ketidakpastian global, gangguan rantai perdagangan, perubahan kebijakan negara mitra dagang, serta fluktuasi harga energi dan komoditas dunia.

Ke depan, BI Kepri menilai penguatan sumber pertumbuhan ekonomi baru perlu terus dipercepat, terutama melalui pengembangan pariwisata dan peningkatan nilai tambah UMKM agar dampak pertumbuhan semakin merata hingga wilayah kepulauan dan hinterland.

Untuk mendukung hal itu, BI Kepri menyiapkan berbagai program penguatan UMKM dan digitalisasi sistem pembayaran, antara lain Road to Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2026, QRIS Jelajah Indonesia 2026, hingga Creative and Innovative Riau Island Carnival (CERNIVAL).

“Digitalisasi dan penguatan UMKM diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Kepri yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Rony.

Skor tersebut tidak menandakan kurangnya peluang investasi di Indonesia, tapi justru mencerminkan ekspektasi investor yang lebih terkendali.

Jakarta (ANTARA) - Head of Research DealStreetAsia Andi Haswidi menyatakan indeks peluang investasi ekuitas swasta (Private Equity/PE) dan modal ventura (Venture Capital/VC) di Indonesia kini berada di posisi 0,57.

Angka tersebut berdasarkan APAC (Asia-Pacific) PE/VC Opportunity Index yang disampaikan dalam kajian “Vistra Friction Index: Turning Friction into Capital Flow APAC PE/VC Edition 2026”. Skala indeks tersebut dibuat dalam rentang 0-1, dengan nilai yang semakin besar menandakan semakin banyak pula peluang untuk berinvestasi.

Dalam media briefing pembahasan hasil riset tersebut yang diikuti dari Jakarta, Rabu, Andi menuturkan bahwa dengan nilai indeks tersebut, Indonesia berada dalam kelompok menengah ke bawah (lower-middle range) bersama Selandia Baru (nilai indeks 0,59), Taiwan (0,58), Filipina (0,57), dan Thailand (0,55).

Ia menyatakan skor tersebut tidak menandakan kurangnya peluang investasi di Indonesia, tapi justru mencerminkan ekspektasi investor yang lebih terkendali.

Dia mengatakan, peluang investasi di Indonesia masih menjanjikan sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara dengan konsumsi yang semakin meningkat, mengingat jumlah populasi yang besar dengan usia yang relatif lebih muda dibandingkan negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Namun, pertumbuhan kelas menengah tidak sebesar dulu, bahkan beberapa laporan menunjukkan adanya penurunan jumlah kelas menengah.

Hal tersebut mendorong investor untuk memfokuskan investasi mereka di sektor-sektor tertentu dengan tingkat permintaan yang tinggi.

“Tentu saja ada peluang besar (untuk berinvestasi) dalam (sektor) inklusi keuangan. Lalu, ada juga kebutuhan yang sangat besar terhadap pelayanan kesehatan, logistik, transisi energi, dan sebagainya,” ujar Andi Haswidi.

Meskipun memiliki peluang investasi yang besar, tata kelola korporasi yang baik masih menjadi tantangan dan sorotan bagi para investor yang ingin menyalurkan modal mereka kepada para pelaku usaha di Indonesia.

Founder & CEO of Bintang Capital Partners Johan Rozali-Wathooth menyatakan, banyak pelaku usaha skala menengah di Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina yang mampu berkembang dengan cepat, tapi masih beroperasi secara informal.

Ia menuturkan, entitas-entitas usaha seperti itu biasanya memiliki struktur kepemilikan yang sangat terfragmentasi dan masih didominasi oleh hubungan keluarga.

Hal tersebut membuat badan usaha tersebut cenderung memiliki tata kelola dan pelaporan keuangan belum terstandardisasi, sehingga belum siap beroperasi secara institusional.

Namun, dia menilai kekurangan tersebut dapat menjadi peluang investasi yang signifikan bagi para mitra (General Partners/GP), termasuk ekuitas swasta dan modal ventura, yang memiliki kemampuan operasional yang mumpuni.

“Dalam hal ini, (investasi) ini bukan hanya tentang mempercayai narasi (ekonomi) makro, tetapi lebih tentang mempercayai rencana mikro dalam membangun bisnis tertentu,” kata Johan Rozali-Wathooth.

Vistra Friction Index: Turning Friction into Capital Flow APAC PE/VC Edition 2026 merupakan hasil survei eksklusif terhadap 105 manajer dana dan modal swasta dengan mandat investasi di seluruh Asia Pasifik yang diselenggarakan pada April 2026 oleh DealStreetAsia dan Vistra Fund Solutions.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam tata kelola pertambangan nasional seiring meningkatnya tuntutan pasar global terhadap praktik pertambangan yang berkelanjutan.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin mengatakan penguatan ESG menjadi penting karena kini standar keberlanjutan tidak lagi sekadar menjadi aspek kepatuhan, tetapi juga menentukan daya saing industri mineral Indonesia di pasar global.

"Pasar global saat ini tidak hanya menilai kualitas produk mineral yang dihasilkan, tetapi juga menilai bagaimana mineral tersebut diproduksi," kata Cecep dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pemerintah telah mulai mengintegrasikan aspek ESG dalam proses evaluasi dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan.

Ia menyebut dari aspek sosial, perusahaan diwajibkan melaksanakan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang disusun bersama pemerintah daerah.

Sementara dari sisi lingkungan, perusahaan didorong meningkatkan efisiensi energi, mengurangi emisi, memperkuat pengelolaan limbah dan air tambang, serta menjalankan reklamasi dan pascatambang secara bertanggung jawab.

Cecep menyebutkan beberapa tambang juga telah menerapkan ESG melalui standar seperti IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance) serta melakukan efisiensi energi dan pengurangan emisi melalui elektrifikasi alat berat maupun penggunaan sumber energi yang lebih bersih.

Selain itu, Ditjen Minerba saat ini tengah melakukan kajian untuk menyelaraskan standar nasional dengan praktik ESG global melalui analisis kesenjangan antara regulasi domestik dan standar internasional.

Menurut Cecep, langkah tersebut diperlukan karena semakin banyak perusahaan global yang menjadikan standar keberlanjutan sebagai syarat dalam kontrak pasokan bahan baku, khususnya untuk industri kendaraan listrik, energi bersih, dan manufaktur teknologi.

Ia mencontohkan kerja sama Vale Indonesia dengan produsen otomotif global seperti Ford dan Volkswagen yang menerapkan standar ESG dalam rantai pasok mineralnya.

Cecep menjelaskan mineral yang diproduksi secara bertanggung jawab dan memenuhi standar ESG memiliki nilai tambah sekaligus peluang pasar yang lebih besar. Penerapan ESG dinilai semakin penting bagi Indonesia yang memiliki cadangan mineral strategis seperti nikel, tembaga, timah, dan bauksit.

Menurut dia, tantangan industri pertambangan ke depan tidak hanya terletak pada kemampuan meningkatkan produksi, tetapi juga memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan pasar internasional.

"Pasar global saat ini bergerak ke arah yang semakin menuntut praktik pertambangan berkelanjutan. Karena itu ESG bukan lagi sekadar kepatuhan, tetapi telah menjadi faktor penentu daya saing dan akses pasar bagi industri mineral," ujarnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperkuat gerbang maritim Kepulauan Riau (Kepri) melalui pengembangan Pelabuhan Tanjung Uban guna meningkatkan konektivitas antarpulau, kapasitas layanan penyeberangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Komitmen ASDP memperkuat konektivitas antarpulau kembali diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur Pelabuhan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau," kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Melalui groundbreaking pembangunan Dermaga 2 dan peningkatan kapasitas Dermaga 1, ASDP menegaskan perannya sebagai penggerak konektivitas sekaligus katalis pertumbuhan ekonomi kawasan kepulauan.

Heru mengatakan pengembangan Pelabuhan Tanjung Uban merupakan langkah strategis untuk menjawab pertumbuhan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik yang terus meningkat di wilayah kepulauan.

Dia menegaskan setiap dermaga yang dibangun perusahaan BUMN sektor penyeberangan itu bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan penghubung berbagai peluang ekonomi, pengembangan sektor pariwisata, dan peningkatan daya saing daerah.

"Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen ASDP dalam mewujudkan visi We Bridge the Nation, menghubungkan wilayah sekaligus membuka akses terhadap pertumbuhan yang lebih inklusif,” ujar Heru.

Dalam proyek tersebut, ASDP membangun Dermaga 2 sepanjang 119,48 meter yang dirancang melayani kapal hingga 1.000 Gross Tonnage (GRT). Dermaga itu akan dilengkapi movable bridge berkapasitas 80 ton guna memperlancar proses bongkar muat kendaraan dan penumpang.

Secara bersamaan, kapasitas Dermaga 1 juga ditingkatkan melalui penguatan infrastruktur dan fasilitas sandar sehingga mampu melayani kapal hingga 2.000 GRT dengan panjang sandar mencapai 200,90 meter.

Heru memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

"Sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Riau,” imbuh Heru.

General Manager ASDP Cabang Batam Reno Yulianto menjelaskan, selain pengembangan di Tanjung Uban, ASDP juga melaksanakan rehabilitasi Dermaga I Pelabuhan Telaga Punggur untuk meningkatkan aspek keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi layanan transportasi penyeberangan di wilayah Kepulauan Riau.

“Seluruh pekerjaan ini kami targetkan dapat selesai dan beroperasi optimal pada akhir tahun 2026," kata Reno.

Melalui peningkatan kapasitas dermaga dan modernisasi fasilitas pendukung, ASDP berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang semakin prima guna mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran rantai pasok, dan aktivitas ekonomi daerah.

Saat ini Pelabuhan Tanjung Uban melayani tiga lintasan penyeberangan, dengan lintasan Tanjung Uban–Telaga Punggur sebagai salah satu rute tersibuk. Pada lintasan tersebut, ASDP mengoperasikan KMP Tanjung Burang dan KMP Baru untuk melayani pergerakan penumpang dan kendaraan antarwilayah.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Pelabuhan Tanjung Uban telah melayani 301.221 penumpang dan 131.684 kendaraan. Tingginya trafik tersebut menjadi dasar penting pengembangan kapasitas pelabuhan agar layanan semakin lancar, aman, nyaman, dan efisien.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI bekerja sama menata kawasan Gurindam 12, Kota Tanjungpinang melalui penandatanganan kerja sama (PKS) kedua belah pihak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri Misni mengatakan kerja sama mencakup pemanfaatan lahan seluas 6.643 meter persegi yang akan digunakan untuk mendukung penataan lanjutan kawasan Gurindam 12, yang selama ini menjadi salah satu ruang publik strategis sekaligus ikon perkotaan di ibu kota Provinsi Kepri tersebut.

"Kerja sama ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan penataan Kawasan Gurindam 12," kata Misni di Tanjungpinang, Sabtu.

Misni berharap kerja sama tersebut dapat menjadi landasan bagi Pemprov Kepri untuk melakukan penataan kawasan Gurindam 12 secara lebih terpadu, sehingga mampu menghadirkan ruang publik yang tertib, aman, nyaman, bersih, estetis dan representatif.

Ia menyebutkan ke depan kawasan itu akan dikembangkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang produktif, ruang interaksi sosial yang inklusif, sekaligus destinasi wisata perkotaan yang mencerminkan identitas budaya Melayu dan kemajuan Kepri.

"Dengan begitu, penataan kawasan Gurindam 12 diharapkan jadi magnet kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri," ucap Misni.

Sementara itu, Sekretaris Kemenpar Bayu Aji menyampaikan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan di Kepri.

Menurutnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Kami melihat Kepri memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang sebagai destinasi unggulan nasional maupun internasional, karena itu kolaborasi yang kuat perlu terus dibangun untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah," ujar Bayu.

Bayu berharap pemanfaatan lahan di Kawasan Gurindam 12 dapat mendukung penataan kawasan yang lebih baik sehingga semakin memperkuat daya tarik wisata Kota Tanjungpinang.

Kemenpar siap terus bersinergi dengan Pemprov Kepri guna mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Pewarta: Ogen
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengoptimalkan konektivitas antarpulau lewat infrastruktur Pelabuhan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Optimalisasi itu dilakukan lewat pembangunan Dermaga 2 dan peningkatan kapasitas Dermaga 1 yang berlangsung pada Kamis (18/6/2026). Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan bahwa pembangunan itu, dilakukan untuk memperkuat konektivitas sekaligus katalis pertumbuhan ekonomi kawasan kepulauan.

"Pengembangan Pelabuhan Tanjung Uban merupakan langkah strategis untuk menjawab pertumbuhan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik yang terus meningkat di wilayah kepulauan," kata Heru dalam keterangannya.

“Setiap dermaga yang kami bangun bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan penghubung berbagai peluang ekonomi, pengembangan sektor pariwisata, dan peningkatan daya saing daerah," tambah dia.

Dia mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen ASDP dalam mewujudkan visi We Bridge the Nation, yang menghubungkan wilayah sekaligus membuka akses terhadap pertumbuhan yang lebih inklusif.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dalam kesempatan yang sama mengatakan, peningkatan fasilitas pelabuhan menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas antarpulau di Provinsi Kepulauan Riau yang didominasi wilayah perairan.

"Kami berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan sesuai rencana sehingga memberikan manfaat optimal bagi masyarakat," ujar Ansar.

Dalam proyek tersebut, ASDP membangun Dermaga 2 sepanjang 119,48 meter yang dirancang melayani kapal hingga 1.000 Gross Tonnage (GRT). Dermaga ini akan dilengkapi movable bridge berkapasitas 80 ton guna memperlancar proses bongkar muat kendaraan dan penumpang.

Secara bersamaan, kapasitas Dermaga 1 juga ditingkatkan melalui penguatan infrastruktur dan fasilitas sandar sehingga mampu melayani kapal hingga 2.000 GRT dengan panjang sandar mencapai 200,90 meter.

General Manager ASDP Cabang Batam Reno Yulianto menjelaskan, selain pengembangan di Tanjung Uban, ASDP juga melaksanakan rehabilitasi Dermaga I Pelabuhan Telaga Punggur untuk meningkatkan aspek keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi layanan transportasi penyeberangan di wilayah Kepulauan Riau.

“Seluruh pekerjaan ini kami targetkan dapat selesai dan beroperasi optimal pada akhir tahun 2026," kata Reno.

"Melalui peningkatan kapasitas dermaga dan modernisasi fasilitas pendukung, ASDP berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang semakin prima guna mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran rantai pasok, dan aktivitas ekonomi daerah,” tambah Reno.

Saat ini Pelabuhan Tanjung Uban melayani tiga lintasan penyeberangan, dengan lintasan Tanjung Uban–Telaga Punggur sebagai salah satu rute tersibuk.

Pada lintasan tersebut, ASDP mengoperasikan KMP Tanjung Burang dan KMP Baru untuk melayani pergerakan penumpang dan kendaraan antarwilayah.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Pelabuhan Tanjung Uban telah melayani 301.221 penumpang dan 131.684 kendaraan. Tingginya trafik tersebut menjadi dasar penting pengembangan kapasitas pelabuhan agar layanan semakin lancar, aman, nyaman, dan efisien.

“Sebagai operator penyeberangan yang andal, kami memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Riau,” tegas Heru.

Bisnis.com, BATAM — BPJS Kesehatan mengajak masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk memastikan status kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap aktif agar dapat memperoleh akses layanan kesehatan kapan saja saat dibutuhkan.

Asisten Deputi Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Kedeputian Wilayah II BPJS Kesehatan, Jaenal M. Sambas, mengatakan keaktifan kepesertaan menjadi faktor penting dalam menjamin keberlangsungan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

"Selain itu, BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas layanan melalui transformasi digital dan penyederhanaan proses pelayanan bagi peserta," kata Jaenal di sela Media Gathering BPJS Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan data per 1 Juni 2026, jumlah peserta JKN di Kepri mencapai 2.276.949 jiwa atau 97,53% dari total penduduk sebanyak 2.334.574 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.864.841 peserta atau 79,88% tercatat aktif.

Menurut Jaenal, status kepesertaan yang aktif akan memberikan kepastian bagi masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan tanpa kendala administrasi ketika membutuhkan pengobatan maupun perawatan.

Ia menuturkan capaian kepesertaan JKN di Kepri menunjukkan perkembangan yang signifikan dibandingkan awal pelaksanaan program pada 2014. Saat itu, jumlah peserta baru mencapai 924.114 jiwa atau sekitar 39,58% dari total penduduk.

Dalam kurun waktu sekitar 12 tahun, cakupan kepesertaan meningkat menjadi 97,53% atau bertambah 57,95%.

"Perlindungan kesehatan melalui Program JKN tidak hanya memberikan kepastian akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah," ujarnya.

Jaenal mengatakan keberhasilan perluasan cakupan kepesertaan JKN merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, hingga pemangku kepentingan lainnya.

Menurut dia, sinergi tersebut perlu terus diperkuat agar manfaat program JKN dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci agar masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan yang berkelanjutan. Dengan masyarakat yang sehat, aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih produktif sehingga mendukung pembangunan daerah," katanya.

BPJS Kesehatan juga terus melakukan berbagai inovasi layanan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah akses peserta terhadap layanan administrasi maupun pelayanan kesehatan.

Melalui berbagai upaya tersebut, BPJS Kesehatan berharap masyarakat tidak hanya terdaftar sebagai peserta JKN, tetapi juga menjaga status kepesertaannya tetap aktif sehingga manfaat program dapat digunakan secara optimal saat diperlukan.

Bisnis.com, BATAM - Cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif. Hingga 1 Juni 2026, sebanyak 2.276.949 penduduk atau 97,53 persen dari total populasi Kepri telah terdaftar sebagai peserta JKN.

Selain tingginya cakupan kepesertaan, tingkat keaktifan peserta juga tercatat cukup tinggi. Sebanyak 1.864.841 peserta atau 79,88% berada dalam status aktif sehingga dapat mengakses layanan kesehatan saat diperlukan.

Asisten Deputy Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Kedeputian Wilayah II BPJS Kesehatan, Jaenal M. Sambas, mengatakan bahwa capaian tersebut menjadi indikator penting dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

"Perlindungan kesehatan melalui Program JKN tidak hanya memberikan kepastian akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah," kata Jaenal saat Media Gathering BPJS Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Kamis (18/6/2026).

Menurut dia, perkembangan kepesertaan JKN di Kepri mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan awal pelaksanaan program pada 2014. Saat itu, jumlah peserta baru mencapai 924.114 jiwa atau sekitar 39,58 persen dari total penduduk.

Dalam kurun waktu sekitar 12 tahun, cakupan kepesertaan meningkat hingga 57,95 persen dan kini mendekati target cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).

Jaenal menyebutkan bahwa tren positif tersebut sejalan dengan capaian nasional. Hingga 1 Juni 2026, jumlah peserta JKN di Indonesia mencapai 285,49 juta jiwa atau 99,02% dari total penduduk sebanyak 288,31 juta jiwa.

Sementara itu, jumlah peserta aktif secara nasional tercatat mencapai 227,82 juta jiwa atau setara 79,02% dari total peserta.

"Data ini menunjukkan pertumbuhan cakupan kepesertaan nasional sebesar 52,7 persen dibandingkan dengan tahun 2014," ujarnya.

Ia menilai keberhasilan perluasan kepesertaan JKN tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha hingga para pemangku kepentingan lainnya.

"Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci agar masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan yang berkelanjutan. Dengan masyarakat yang sehat, aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih produktif sehingga mendukung pembangunan daerah," katanya.

BPJS Kesehatan, lanjut Jaenal, terus mendorong masyarakat untuk menjaga status kepesertaan tetap aktif agar manfaat program dapat digunakan sewaktu-waktu saat membutuhkan pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas layanan melalui transformasi digital dan penyederhanaan proses administrasi guna memberikan kemudahan bagi peserta.

"Selain itu, BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas layanan melalui transformasi digital dan penyederhanaan proses pelayanan bagi peserta," kata Jaenal