PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengungkapkan kebutuhan pendanaan sebesar Rp 9,18 triliun untuk pengadaan sarana kereta rel listrik (KRL). Dana tersebut ditujukan untuk menambah trainset baru sekaligus menekan kepadatan penumpang yang diproyeksikan melonjak tajam dalam beberapa tahun ke depan.

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menyampaikan, tanpa pengadaan sarana baru, kepadatan penumpang berpotensi meningkat hingga 630% pada 2030. Kondisi saat ini pun sudah menunjukkan tekanan, terutama pada jam sibuk, di mana satu meter persegi gerbong dapat diisi hingga lima orang. Rute terpadat berada di lintas Green Line arah Rangkasbitung.

“Kami menghadapi keterbatasan sarana. Headway di jalur Rangkasbitung masih 10–15 menit dan belum bisa diperpendek karena kendala elektrifikasi dan sistem persinyalan,” ujar Didiek dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Didiek menjelaskan, KAI akan meningkatkan elektrifikasi dari 3.000 volt menjadi 4.000 volt serta melakukan upgradesistem persinyalan pada 2026. Langkah ini ditargetkan memungkinkan pengoperasian kereta baru dengan frekuensi lebih rapat mulai 2027.

Dari total kebutuhan Rp 9,18 triliun, pemerintah memberikan dukungan pendanaan sebesar Rp 5,3 triliun. Salah satunya berasal dari PMN tunai 2025 senilai Rp 1,8 triliun yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2025.

Didiek merinci, dana PMN tersebut digunakan untuk pelunasan bridging loan sebesar Rp 529 miliar, kelanjutan produksi 16 trainset baru di PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA senilai Rp 1,09 triliun, serta proyek retrofit dua trainsetoleh INKA senilai Rp 170 miliar.

“Kami harapkan 11 trainset produksi INKA dapat beroperasi sebelum Juli 2026. Selain itu, 11 trainset impor dari CRRC Sifang Tiongkok sudah mulai beroperasi bertahap sejak awal 2025,” kata Didiek.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menegaskan, PMN 2025 untuk sektor perkeretaapian merupakan bagian dari strategi mendorong peralihan moda transportasi ke angkutan massal rendah emisi. Pemerintah juga menyuntik PT INKA sebesar Rp 473 miliar melalui PP Nomor 50 Tahun 2025.

“Dengan optimalisasi angkutan kereta api, kami memproyeksikan pengurangan emisi hingga 5,21 juta ton CO₂ sampai 2040,” ujar Rionald.

Investasi tersebut mulai berdampak pada peningkatan layanan. KAI mencatat, pengoperasian Stasiun Jatake di lintas Rangkasbitung yang dibuka dua pekan lalu telah menambah sekitar 2.500 penumpang per hari. KAI menargetkan peningkatan kapasitas layanan guna mengejar trafik hingga 2 juta penumpang per hari di wilayah Jabodetabek.

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan seluruh layanan operasional di Sumatera Utara dan Sumatera Barat kembali normal setelah sebelumnya terdampak cuaca ekstrem pada akhir November 2025. Jalur Medan–Binjai beroperasi penuh sejak 1 Desember 2025, sementara jalur Duku–Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Sumbar dinyatakan aman dilalui pada 9 Desember 2025 pukul 01.30 WIB.

“Pemulihan jalur ini penting untuk menjaga pergerakan masyarakat dan stabilitas ekonomi di Sumatera Utara,” kata Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin dalam keterangannya pada Selasa.

Bobby menjelaskan percepatan pemulihan jalur Medan–Binjai dimulai setelah KAI menemukan empat titik yang terdampak banjir. Dalam tiga hari, penanganan gogosan dan penguatan struktur rel diselesaikan, termasuk serangkaian pengujian keselamatan sebelum perjalanan kembali dibuka.

Ia menambahkan pemulihan layanan juga dilakukan pada sektor logistik, terutama angkutan bahan bakar minyak (BBM). Sejak 28 November 2025, pola operasi ditingkatkan dari dua menjadi empat perjalanan per hari, sehingga volume angkutan naik dari rata-rata 42 gerbong ketel atau 1.428 kiloliter menjadi 48 gerbong ketel atau 1.632 kiloliter per hari.

“Keandalan angkutan logistik menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan energi masyarakat dan industri,” ujarnya.

Normalisasi jalur turut dirasakan langsung pelanggan, termasuk Icha, mahasiswa asal Binjai yang setiap hari berkuliah di Medan.

“Saya senang kereta api sudah beroperasi lagi. Transportasi ini membantu saya ke kampus lebih cepat dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat Binjai,” katanya.

Divisi Regional I Sumut mencatat pertumbuhan layanan penumpang sepanjang Januari–November 2025 sebesar delapan persen dengan total 2.383.630 pelanggan. KA Putri Deli menjadi layanan dengan volume terbesar, yakni 1.172.638 pelanggan, disusul Sribilah Utama 679.172 pelanggan, Siantar Ekspres 450.869 pelanggan, dan Datuk Belambangan 80.951 pelanggan. Stasiun Medan tercatat sebagai simpul pergerakan utama dengan 858.999 pelanggan berangkat dan 884.760 pelanggan datang.

Di Sumatera Barat, pemulihan operasional dilakukan secara menyeluruh sebelum perjalanan kembali dibuka. Setelah pemeriksaan prasarana, pengecekan kelayakan lintasan, dan pemantauan cuaca secara berlapis, perjalanan KA Minangkabau Ekspres dari Stasiun Pulau Aie menuju BIM kembali beroperasi pada 9 Desember 2025.

KAI menyebut proses normalisasi di kedua wilayah berlangsung melalui pengawasan ketat di titik-titik strategis serta monitoring intensif terhadap kondisi cuaca. Langkah tersebut memastikan perjalanan penumpang dan angkutan barang kembali berjalan stabil.

“KAI memastikan seluruh perjalanan kembali stabil menjelang masa Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Pemulihan di Sumut dan Sumbar mencerminkan kesiapan kami menjaga layanan yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh pelanggan,” kata Bobby.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Integrasi antarmoda ini menjadi bagian dari upaya KAI untuk mendorong penggunaan transportasi publik yang berkelanjutan

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya menegaskan operasional Bus TransJatim di wilayah Malang Raya mampu menciptakan integrasi antar angkutan umum sehingga memudahkan masyarakat mengakses Stasiun Malang.

Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu, mengatakan sisi timur Stasiun Malang sudah ditetapkan sebagai rute pemberhentian setiap unit Bus TransJatim.

"Integrasi antarmoda ini menjadi bagian dari upaya KAI untuk mendorong penggunaan transportasi publik yang berkelanjutan dan menggerakkan transportasi berkelanjutan bersama pemangku kepentingan," kata Luqman.

Menurut dia, layanan Bus TransJatim untuk wilayah Malang Raya ini harus dimaksimalkan oleh setiap penumpang kereta api di Stasiun Malang karena tidak hanya terjadwal, tetapi mampu menghemat biaya perjalanan.

Tarif bus tersebut sebesar Rp5 ribu untuk penumpang umum dan Rp2.500 untuk kategori pelajar.

Layanan Bus TransJatim koridor 8 atau Malang Raya kali pertama dioperasionalkan pada Kamis (20/11) dengan jumlah mencapai 15 unit bus, terdiri dari 14 bus beroperasi dan satu lainnya sebagai cadangan.

Pemaksimalan unit transportasi ini bertujuan untuk membentuk kebiasaan bagi masyarakat dalam memprioritaskan penggunaan transportasi umum dalam rangka mengurangi tingkat polusi dan kemacetan.

Luqman menyatakan per harinya di Stasiun Malang terdapat 12 jadwal keberangkatan kereta api jarak jauh ke berbagai daerah dengan total penumpang lebih dari tiga ribu orang.

"Bus TransJatim ini juga melayani penumpang di Stasiun Malang sisi barat, yang biasa digunakan naik dan turun pelanggan kereta api lokal Commuterline," ujar dia.

Pihaknya pun memastikan akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh operator transportasi darat membentuk layanan transportasi publik terintegrasi dan berkelanjutan.

"Dengan hadirnya TransJatim di Stasiun Malang ini, diharapkan pengalaman perjalanan pelanggan menjadi semakin mudah, menyenangkan, dan ramah lingkungan," ucapnya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin ke Istana Negara, Senin (3/11/2025). Dalam rapat itu presiden memberikan arahan terkait transportasi massal Indonesia.

Bobby mengatakan presiden melihat transportasi massal penting bagi peradaban negara, dan menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Beliau sampaikan dengan sangat jelas juga kepada kami, satu pastikan keamanan, pastikan kenyamanan dan tentunya pastikan juga kebersihannya, sehingga beliau untuk layanan ke depannya apa yang diperlukan kereta api," kata Bobby.

Bobby menjelaskan presiden juga meminta untuk melakukan penambahan gerbong untuk kereta antar provinsi maupun dalam kota. Termasuk peningkatan fasilitas operasi dan infrastruktur yang ada.

"Tambahkan gerbong, perbaiki gerbong yang ada, nyamankan penumpang terutama yang perempuan, stasiun, lintasan kereta dan gerbong harus bersih, terutama peningkatan-peningkatan fasilitas di stasiun, fasilitas operasi yang ada di lintasan dan bahkan juga meningkatkan infrastruktur dari lintasan yang ada," kata Bobby.

Selain itu menurut Bobby, presiden juga meminta agar segera melakukan pengecekan terkait fasilitas kereta menjelang libur natal dan tahun baru. Khususnya pada daerah yang rawan banjir hingga longsor.

Tambah Gerbong

Sebelumnya KAI sudah melakukan penambahan gerbong kereta baik melalui impor maupun membeli dari PT industri Kereta Api (Persero). Menurut Bobby saat ini PT KAI sudah melakukan pemesanan 12 trainset kepada INKA, selain itu juga ada pembelian 11 trainset dari China.

Dari 11 pembelian trainset dari China, 8 di antaranya sudah dioperasikan secara penuh, dan 3 di antaranya masih dalam tahap technical qualifications dengan Direktorat Jenderal Kereta Api Kementerian Perhubungan.

"Di bulan ini kita akan operasikan 3 lagi, jadi total sampai akhir tahun kita akan operasikan 11. Nah, sementara dengan INKA kita sudah terima 4 train set dari INKA, which is sekarang sedang kita lakukan uji teknisnya," kata Bobby.

Bobby menargetkan pembelian 12 trainset dari INKA sudah dioperasikan oleh KAI pada pertengahan tahun depan. "Target dengan kereta INKA sampai dengan pertengahan tahun depan sudah akan beroperasi 12," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Bobby Rasyidin buka suara soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah menyelidiki proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Bobby menegaskan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) sebagai bagian dari holding KAI akan mendukung langkah-langkah yang dilakukan KPK.

"Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia-China sangat patuh dan taat kepada hukum dan kami sangat mendukung permintaan-permintaan data dan kesaksian KPK," tegas Bobby saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/3/2025).

Sementara itu menyangkut restrukturisasi utang Kereta Cepat Whoosh, Bobby mengaku sempat disinggung sedikit oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Tapi beliau (Presiden Prabowo) menyinggung sedikit untuk segera dibicarakan soal kereta cepat," imbuhnya.

Sayangnya, Bobby tak menjelaskan secara detail terkait hal tersebut. Namun secara umum, urusan proyek Kereta Cepat Whoosh saat ini tengah diselesaikan Danantara dengan pemerintah.

"Sayang gak dijelaskan konteksnya. Tadi gak dibicarakan. Kami sudah koordinasi dengan Danantara sebagai holding dari KAI. Dibicarakan Danantara dengan pemerintah tentunya," bebernya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus COO BPI Danantara Dony Oskaria mengungkapkan, proses restrukturisasi utang Whoosh dengan China bukan hanya soal perpanjangan tenor pembayaran utang hingga 60 tahun, sebagaimana disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan.

Dony mengatakan, negosiasi proses restrukturisasi utang proyek pembangunan Whoosh alias Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dimiliki PT Kereta Api Indonesia (KAI) itu sebetulnya belum berakhir. Melainkan masih membahas terkait dengan pembayaran suku bunga hingga mata uang yang bisa digunakan untuk pembayaran utangnya.

"Ini menjadi poin of negosiasi kita kan. Berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan dengan mereka," kata Dony di kawasan Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Khusus terkait tenor atau jangka waktu pembayaran utang hingga 60 tahun pun menurut Dony belum ada kesepakatan yang rigit antara Indonesia dengan pihak pemberi utang dari China. Tim negosiasi restrukturisasi pun kata dia masih akan terbang ke China untuk negosiasi lebih lanjut.

"Terus kan kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi juga untuk bernegosiasikan mengenai term daripada pinjamannya," tegas Dony.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah China melalui Kementerian Luar Negerinya sudah secara terbuka angkat bicara mengenai polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

China menegaskan bahwa proyek tersebut berjalan dengan baik dan membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, di tengah desakan dalam negeri untuk restrukturisasi pembiayaan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menanggapi laporan media yang menyebut Pemerintah Indonesia sedang menegosiasikan restrukturisasi utang dengan China karena proyek tersebut mengalami kesulitan keuangan.

"Sudah dua tahun sejak kereta cepat Jakarta-Bandung secara resmi beroperasi. Selama dua tahun terakhir, kereta api telah mempertahankan operasi yang aman, tidak terhambat, dan tertib," kata Guo Jiakun dalam konferensi pers reguler, Senin (20/10/2025).

Guo menekankan bahwa proyek ini telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang, dengan arus penumpang yang terus meningkat. Hal ini telah membawa manfaat yang baik bagi warga.

"Manfaat ekonomi dan sosialnya terus dilepaskan, menciptakan sejumlah besar lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur. Ini telah diakui dan disambut baik oleh berbagai sektor di Indonesia," ujarnya.

Guo juga menekankan bahwa penilaian proyek kereta cepat tidak boleh hanya didasarkan pada angka-angka keuangan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat publik dan hasil komprehensifnya. Dalam hal ini, China menyatakan kesiapan penuh untuk bekerja sama dengan Indonesia.

"China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi operasi kereta cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi sehingga proyek tersebut akan memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas di kawasan," tutup Guo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah China melalui Kementerian Luar Negerinya secara terbuka angkat bicara mengenai polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. China menegaskan bahwa proyek tersebut berjalan dengan baik dan membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, di tengah desakan dalam negeri untuk restrukturisasi pembiayaan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menanggapi laporan media yang menyebut Pemerintah Indonesia sedang menegosiasikan restrukturisasi utang dengan China karena proyek tersebut mengalami kesulitan keuangan.

"Sudah dua tahun sejak kereta cepat Jakarta-Bandung secara resmi beroperasi. Selama dua tahun terakhir, kereta api telah mempertahankan operasi yang aman, tidak terhambat, dan tertib," kata Guo Jiakun dalam konferensi pers reguler, Senin (20/10/2025).

Guo menekankan bahwa proyek ini telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang, dengan arus penumpang yang terus meningkat. Hal ini telah membawa manfaat yang baik bagi warga.

"Manfaat ekonomi dan sosialnya terus dilepaskan, menciptakan sejumlah besar lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur. Ini telah diakui dan disambut baik oleh berbagai sektor di Indonesia," ujarnya.

Guo juga menekankan bahwa penilaian proyek kereta cepat tidak boleh hanya didasarkan pada angka-angka keuangan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat publik dan hasil komprehensifnya. Dalam hal ini, China menyatakan kesiapan penuh untuk bekerja sama dengan Indonesia.

"China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi operasi kereta cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi sehingga proyek tersebut akan memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas di kawasan," tutup Guo.

Masalah beban utang proyek ini terus menjadi sorotan serius. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi tokoh sentral yang menolak keras penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menalangi utang proyek yang menelan total biaya sekitar US$ 7,26 miliar (sekitar Rp 119,79 triliun) ini.

Purbaya berulang kali menegaskan bahwa utang Kereta Cepat adalah urusan BUMN, bukan APBN. Ia meyakini bahwa perusahaan yang ditugaskan, terutama Danantara (PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) / KAI, memiliki kemampuan untuk mengatasi beban utang tersebut. Purbaya menyatakan bahwa dividen BUMN sudah cukup untuk membayar angsuran utang Kereta Cepat.

Di tengah polemik ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, sebelumnya memastikan bahwa Pemerintah Indonesia dan China telah sepakat untuk merestrukturisasi pembiayaan proyek KCJB, bahkan berpotensi memperpanjang jangka waktu pembayaran utang hingga 60 tahun.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT PLN (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Rencana Kerja Sama Elektrifikasi Jalur Kereta Api di Auditorium Jakarta Railways Center, Senin (20/10).

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, disaksikan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur Banten Andra Soni, Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, beserta jajaran Kementerian Perhubungan, PLN, dan KAI.

Kolaborasi strategis antara dua BUMN ini menjadi tonggak penting dalam percepatan elektrifikasi jalur kereta api nasional, yang akan meningkatkan efisiensi, keandalan, serta mendukung target Net Zero Emission 2060.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa kerja sama ini membuka peluang besar untuk memperluas jaringan layanan kereta api berbasis listrik di berbagai wilayah potensial.

"Elektrifikasi merupakan langkah besar dalam modernisasi perkeretaapian. Saat ini, okupansi KA lokal dan feeder di Jawa Barat terus meningkat. Di wilayah Banten, pertumbuhan pengguna KA Lokal dan Commuter Line juga signifikan, khususnya di relasi Rangkasbitung," ungkap Bobby dalam keterangan tertulisnya.

Selain jalur KRL yang sudah ada, ada beberapa jalur KA potensial yang akan dielektrifikasi. Salah satunya adalah jalur KA Padalarang-Cicalengka di Bandung Raya dan Cikarang diteruskan hingga Cikampek.

"Selain itu, jalur Padalarang-Cicalengka sepanjang 40 kilometer serta relasi Cikampek hingga Jawa Timur menjadi wilayah potensial untuk pengembangan elektrifikasi berikutnya," bebernya.

Ini merupakan terobosan pertama elektrifikasi jalur kereta api tanpa melibatkan APBN, murni melalui skema business to business (B2B) antara KAI dan PLN. Bagi KAI, manfaatnya berupa peningkatan kualitas, kenyamanan, dan kecepatan layanan. Sementara bagi PLN, elektrifikasi memperluas dominasi energi bersih yang digunakan di sektor transportasi.

"Kolaborasi ini menjadi lompatan besar yang memberi manfaat ekonomi dan lingkungan bagi kedua perusahaan serta bagi masyarakat Indonesia," ujar Bobby.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pada kesempatan yang sama menegaskan komitmen PLN dalam menyediakan energi efisien dan bersih untuk mendukung transformasi transportasi publik.

Foto: PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT PLN (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Rencana Kerja Sama Elektrifikasi Jalur Kereta Api di Auditorium Jakarta Railways Center, Senin (20/10/2025). (Dok. KAI) PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT PLN (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Rencana Kerja Sama Elektrifikasi Jalur Kereta Api di Auditorium Jakarta Railways Center, Senin (20/10/2025). (Dok. KAI)

"Elektrifikasi menghadirkan efisiensi biaya transportasi, membuat layanan kereta api lebih murah dan kompetitif. Skema kerja sama B2B ini memungkinkan kolaborasi yang berkelanjutan, dengan dukungan sistem kelistrikan yang andal. PLN siap mendukung Asta Cita menuju swasembada energi nasional," timpal Darmawan.

Langkah ini juga mencerminkan semangat persatuan Indonesia untuk mempercepat transisi energi bersih melalui efisiensi dan kolaborasi lintas sector.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasi atas sinergi kedua BUMN dalam memperkuat transportasi nasional berbasis energi bersih.

"Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada PLN dan KAI atas inisiatif bersama ini. Elektrifikasi jalur kereta api merupakan prioritas dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2025-2030 karena manfaatnya luas yaitu meningkatkan efisiensi operasional, menghemat energi, dan memperkuat daya saing industri perkeretaapian dalam negeri," tutur Dudy.

Lebih lanjut Dudy juga mengatakan elektrifikasi juga akan menciptakan sistem transportasi publik yang modern, aman, ramah lingkungan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Melalui nota kesepahaman ini, KAI dan PLN akan membentuk tim kerja bersama untuk menyusun kajian teknis, finansial, dan operasional termasuk pemetaan jalur prioritas elektrifikasi di berbagai wilayah Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat terwujudnya jaringan transportasi hijau yang efisien dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap penghematan energi nasional dan pengurangan emisi karbon.

Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek mercusuar yang diselesaikan era pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni Kereta Cepat Jakarta-Bandung tengah dalam situasi polemik, karena beban utang proyeknya tengah membebani neraca keuangan PT Kereta Api (Persero).

Bahkan, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR pada Agustus 2025 silam sempat mengakui mega proyek itu memang menjadi bom waktu bagi perseroan.

"Kami dalami juga masalah KCIC, ini bom waktu," tegas Bobby, sambil memastikan akan berkoordinasi dengan BPI Danantara dalam menyelesaikan masalah utang-utang tersebut.

Pernyataan ini ia ungkapkan setelah para anggota anggota Parlemen meminta kepadanya roadmap yang sudah direncanakan untuk memulai langkah restrukturisasi utang kereta cepat Whoosh.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai holding BUMN pun saat ini sedang berupaya mencari solusi untuk menyelesaikan lilitan utang PT. KAI (Persero) akibat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengungkapkan salah satu opsi yang akan dilakukan adalah melalui suntikan modal karena pinjaman proyek Whoosh sangat besar. Disamping itu, Danantara juga akan mencarikan solusi lain terhadap keberlangsungan perusahaan.

Dony memandang, jika dilihat secara operasional, EBITDA KAI sudah mencatat angka yang positif, namun ekuitas perusahaan terlalu kecil dibandingkan dengan nilai pinjaman membangun proyek kereta cepat.

Oleh sebab itu, Danantara masih mempertimbangkan terkait penambahan modal ekuitas atau menyerahkan kepada industri infrastruktur kepada pemerintah.

Opsi lainnya, pembahasan bersama pemerintah juga mempertimbangkan opsi menjadikan sebagian infrastruktur KCIC dapat dikategorikan sebagai aset milik negara, seperti halnya model Badan Layanan Umum (BLU).

"Jadi beberapa opsi, tetapi intinya adalah kita ingin KCIC-nya berjalan dengan baik, karena ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, di satu sisi kita juga ingin kualitas kereta api Indonesia supaya perusahaan yang melayani juga publik yang lain juga semakin naik semakin baik," pungkasnya.

Sementara itu Purbaya menegaskan pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh seusai menghadiri rapat perdana dewan pengawasan Danantara Rabu, (15/10/2025). Dirinya menegaskan tidak akan ada uang APBN yang digunakan untuk melunasi utang kereta cepat.

Purbaya menjelaskan, pihaknya telah memastikan posisi pemerintah tetap jelas dan tegas terkait pembiayaan proyek strategis tersebut. Menurutnya, selama struktur pembayarannya tertata dengan baik dan transparan, pihak pemberi pinjaman seperti China Development Bank (CDB) tidak akan mempersoalkan.

Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan bahwa pihak Whoosh saat ini masih melakukan studi lanjutan terkait skema pembiayaan. Setelah hasil kajian selesai, mereka akan menyampaikan usulan resmi kepada pemerintah untuk ditinjau lebih lanjut.

Ia juga menekankan, Danantara memiliki kapasitas tersendiri untuk menambal utang kereta cepat yang ditaksir Rp2 triliun per tahun.

Menurutnya, asal pembayaran clear maka jika yang membayar utang adalah Danantara tidak akan menjadi masalah bagi CDB.

Meski demikian, opsi pembayaran utang menggunakan dividen yang dihimpun dari BUMN dengan tegas ditolak oleh Danantara. Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan hasil dividen perusahaan BUMN yang dikelola oleh lembaga investasi tersebut tidak digunakan untuk membayar utang perusahaan pelat merah.

"Nggak ada buat bayar utang, ini semuanya untuk investasi," kata Pandu di Hotel Luwansa Jakarta, Kamis (16/10).

Pandu mengungkapkan, seluruh aset perusahaan BUMN yang dikelola oleh Danantara seluruhnya untuk kebutuhan investasi.

Sementara, terkait dengan proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung atau Whoosh masih didiskusikan dengan pihak terkait, termasuk Kementerian.

Terbaru, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan turun tangan membereskan polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

Ia mengaku sudah lama berbicara dengan pihak China untuk menyelesaikan masalah utang pembangunan proyek itu. Mega proyek yang diresmikan era Presiden Joko Widodo itu menjadi bom waktu bagi neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia, sebagai pemimpin perusahaan konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, yang menjadi pemegang saham mayoritas di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola Whoosh.

Luhut menegaskan, penyelesaian polemik utang proyek Whoosh memang tidak bisa dilakukan melalui keterlibatan APBN, sebagaimana yang sudah ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengatakan, dari DEN juga sudah menilai opsi restrukturisasi utang menjadi yang paling tepat.

Luhut mengatakan, proses restrukturisasi itu sebetulnya sudah disepakati pihak China, sebelum pergantian masa kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto. Namun, karena adanya pergantian kepemimpinan Kepala Negara pada Oktober 2024, maka prosesnya sempat terhenti.

Untuk kembali melanjutkan proses perundingan restrukturisasi utang proyek Whoosh, Luhut mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga berencana membentuk tim khusus untuk mengurus penyelesaian polemik penanganan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu. Nantinya, tim akan dibentuk melalui penerbitan Keputusan Presiden atau Keppres.

Berapa Utang Kereta Cepat Whoosh?

Mengutip laporan keuangan tahunan 2022 yang diaudit oleh RSM, diketahui proyek Kereta Cepat Whoosh menelan total biaya US$ 7,26 miliar atau setara Rp 119,79 triliun (asumsi kurs Rp 16.500/US$). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$ 1,21 miliar (Rp 19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$ 6,05 miliar (Rp 99,82 triliun). Mayoritas porsi dana pengerjaan proyek Whoosh diperoleh dari utang pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3% dan tenor hingga 45 tahun.

Pinjaman modal luar negeri menjadi salah satu bentuk pembiayaan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek KCJB didanai lewat skema B2B yang salah satunya bersumber dari pinjaman dana dari China Development Bank. Dijelaskan, dalam proyek ini, pinjaman modal luar negeri berasal dari China Development Bank (CDB) sebesar 75%. Sementara 25 persen modal lainnya dikucurkan oleh ekuitas pemegang saham.

Adapun komposisi konsorsium BUMN memegang saham di KCIC sebesar 60% melalui sejumlah perusahaan BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40%.

Perusahaan pelat merah yang tergabung dalam tubuh PSBI antara lain, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI 58,53%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36%, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08%, dan PT Perkebunan Nusantara I 1,03%.

Mengutip laporan keuangan PT KAI per 30 Juni 2025, Pada tanggal 31 Januari 2024, PT KAI menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan para pihak No. 02/KONTRAK-PSBI/I/2024. Fasilitas pinjaman yang diberikan terdiri dari dua fasilitas yakni:

• Fasilitas A: Pinjaman berjangka USD dengan total komitmen sebesar US$ 325,62 juta dengan bunga 3,3%
  
• Fasilitas B: Pinjaman berjangka RMB (yuan) dalam keseluruhan total komitmen sebesar US$ 217,08 juta dengan bunga 3,2% per tahun.
  

Total pinjaman tersebut adalah senilai US$ 542,7 juta. Angka ini setara dengan porsi utang yang harus ditanggung oleh PSBI dari total cost overrun. Sebagai catatan, dari total US$ 1,21 miliar cost overrun porsi PSBI (60%) adalah US$ 726 juta, dengan 25% dipenuhi dari modal ekuitas yakni penyertaan modal negara (PMN) dari APBN.

Sementara itu, nilai investasi awal senilai US$ 6,05 miliar juga seharusnya menggunakan rumus yang sama, yakni sesuai porsi kepemilikan dan dengan pembagian 75% utang dan 25% ekuitas.

Dari angka tersebut diketahui porsi PSBI (60%) adalah senilai US$ 3,63 miliar, dan setelah dikurangi 25% yang dimodali lewat ekuitas, seharusnya total pinjaman PSBI ke CDB adalah sekitar US$ 2,72 miliar (Rp 44,92 triliun).

Selaras dengan porsi PSBI, Beijing Yawan (40%) juga seharusnya menanggung US$ 2,42 miliar, dan setelah dikurangi 25% modal dari ekuitas, pinjaman Yawan ke CBD senilai US$ 1,82 miliar (Rp 29,95 triliun).

Mengutip laporan AidData, Proyek kereta cepat memperoleh utang dari CDB dalam dua fasilitas pinjaman dengan dua mata uang berbeda.

Fasilitas pinjaman pertama senilai US$ 2,74 miliar diberikan dalam denominasi dolar AS memiliki tenor tempo 40 tahun, dengan masa tenggang 10 tahun, suku bunga 2%, dan tidak ada jaminan dari negara (sovereign guarantee). Angka ini mirip dengan porsi PSBI jika mengikuti aturan pembiayaan 75:25 dan sesuai porsi kepemilikan saham.

Selanjutnya, ada juga fasilitas pinjaman kedua senilai US$ 1,83 miliar diberikan dalam denominasi RMB (yuan) memiliki tenor tempo 40 tahun, dengan masa tenggang 10 tahun, suku bunga 3,46%, dan tidak ada jaminan dari negara (sovereign guarantee). Angka ini mirip dengan porsi Beijing Yawan jika mengikuti aturan pembiayaan 75:25 dan sesuai porsi kepemilikan saham.

AidData sendiri merupakan lembaga Transparansi Bantuan, Teknologi Informasi, dan Geocoding yang didirikan pada 23 Maret 2009. Kantor pusatnya berada di Williamsburg, Virginia. Laman webnya menyediakan akses ke catatan keuangan pembangunan dari sebagian besar donor bantuan resmi.

Artinya menggunakan aturan pembiayaan 75:25 dengan tanggung renteng porsi kepemilikan saham, utang konsorsium PBSI mencapai Rp 3,26 miliar (Rp 54 triliun) dengan beban bunga per tahun mencapai US$ 74,5 juta (Rp 1,2 triliun).

CNBC Indonesia telah beberapa kali meminta konfirmasi kepada pihak PT KAI terkait beban sebenarnya utang konsorsium PSBI di proyek Kereta Cepat Whoosh, namun belum memperoleh respons dan komentar hingga berita ini diturunkan.

Mengutip laporan keuangan PT KAI, PSBI memiliki total aset Rp 27,39 triliun per akhir Juni 2025. Sementara kewajiban perusahaan mencapai Rp 18,93 triliun. Adapun total kerugian yang dicatatkan PSBI mencapai Rp 1,62 triliun dengan Rp 951,48 miliar diatribusikan kepada PT KAI. Kondisi keuangan yang masih berdarah-darah tersebut agak sedikit membaik dari catatan akhir tahun 2024, dimana PSBI membukukan rugi Rp 4,19 triliun dengan Rp 2,34 triliun diatribusikan kepada PT KAI.

Sinking fund Kereta Cepat Jakarta Bandung tercatat senilai Rp 1,38 triliun pada akhir Juni 2025, berkurang dari RP 1,73 triliun pada akhir 2024.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan turun tangan membereskan polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

Ia mengaku sudah lama berbicara dengan pihak China untuk menyelesaikan masalah utang pembangunan proyek itu. Mega proyek yang diresmikan era Presiden Joko Widodo itu menjadi bom waktu bagi neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia, sebagai pemimpin perusahaan konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, yang menjadi pemegang saham mayoritas di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola Whoosh.

Luhut menegaskan, penyelesaian polemik utang proyek Whoosh memang tidak bisa dilakukan melalui keterlibatan APBN, sebagaimana yang sudah ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengatakan, dari DEN juga sudah menilai opsi restrukturisasi utang menjadi yang paling tepat.

"Restructuring. Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kita coba perbaiki, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan China," kata Luhut di kawasan JS Luwansa, Jakarta, dikutip Jumat (16/10/2025).

Luhut mengatakan, proses restrukturisasi itu sebetulnya sudah disepakati pihak China, sebelum pergantian masa kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto. Namun, karena adanya pergantian kepemimpinan Kepala Negara pada Oktober 2024, maka prosesnya sempat terhenti.

Untuk kembali melanjutkan proses perundingan restrukturisasi utang proyek Whoosh, Luhut mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga berencana membentuk tim khusus untuk mengurus penyelesaian polemik penanganan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu. Nantinya, tim akan dibentuk melalui penerbitan Keputusan Presiden atau Keppres.

"Karena kemarin kan pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Keppres, supaya timnya segera berunding, dan sementara China sudah bersedia kok, nggak ada masalah," ujar Luhut.

Lantas, berapa sebenarnya utang Kereta Cepat Whoosh?

Proyek Kereta Cepat Whoosh menelan total biaya US$ 7,26 miliar atau setara Rp 119,79 triliun (asumsi kurs Rp 16.500/US$), berdasarkan laporan keuangan tahunan 2022 yang diaudit oleh RSM.

Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$ 1,21 miliar (Rp 19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$ 6,05 miliar (Rp 99,82 triliun). Mayoritas porsi dana pengerjaan proyek Whoosh diperoleh dari utang pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3% dan tenor hingga 45 tahun.

Pinjaman modal luar negeri menjadi salah satu bentuk pembiayaan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek KCJB didanai lewat skema B2B yang salah satunya bersumber dari pinjaman dana dari China Development Bank.

Dalam proyek ini, pinjaman modal luar negeri berasal dari China Development Bank (CDB) sebesar 75%. Sementara 25% modal lainnya dikucurkan oleh ekuitas pemegang saham.

Komposisi konsorsium BUMN memegang saham di KCIC sebesar 60% melalui sejumlah perusahaan BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40%.

Perusahaan pelat merah yang tergabung dalam tubuh PSBI antara lain, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI 58,53%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36%, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08%, dan PT Perkebunan Nusantara I 1,03%.

Mengutip laporan keuangan PT KAI per 30 Juni 2025, Pada tanggal 31 Januari 2024, PT KAI menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan para pihak No. 02/KONTRAK-PSBI/I/2024. Fasilitas pinjaman yang diberikan terdiri dari dua fasilitas yakni:

• Fasilitas A: Pinjaman berjangka USD dengan total komitmen sebesar US$ 325,62 juta dengan bunga 3,3%
• Fasilitas B: Pinjaman berjangka RMB (yuan) dalam keseluruhan total komitmen sebesar US$ 217,08 juta dengan bunga 3,2% per tahun.

Dengan demikian, total pinjaman tersebut adalah senilai US$ 542,7 juta. Angka ini setara dengan porsi utang yang harus ditanggung oleh PSBI dari total cost overrun. Sebagai catatan, dari total US$ 1,21 miliar cost overrun porsi PSBI (60%) adalah US$ 726 juta, dengan 25% dipenuhi dari modal ekuitas yakni penyertaan modal negara (PMN) dari APBN.

Sementara itu, nilai investasi awal senilai US$ 6,05 miliar juga seharusnya menggunakan rumus yang sama, yakni sesuai porsi kepemilikan dan dengan pembagian 75% utang dan 25% ekuitas.

Dari angka tersebut diketahui porsi PSBI (60%) adalah senilai US$ 3,63 miliar, dan setelah dikurangi 25% yang dimodali lewat ekuitas, seharusnya total pinjaman PSBI ke CDB adalah sekitar US$ 2,72 miliar (Rp 44,92 triliun).

Selaras dengan porsi PSBI, Beijing Yawan (40%) juga seharusnya menanggung US$ 2,42 miliar, dan setelah dikurangi 25% modal dari ekuitas, pinjaman Yawan ke CBD senilai US$ 1,82 miliar (Rp 29,95 triliun).

Mengutip laporan AidData, Proyek kereta cepat memperoleh utang dari CDB dalam dua fasilitas pinjaman dengan dua mata uang berbeda.

Fasilitas pinjaman pertama senilai US$ 2,74 miliar diberikan dalam denominasi dolar AS memiliki tenor tempo 40 tahun, dengan masa tenggang 10 tahun, suku bunga 2%, dan tidak ada jaminan dari negara (sovereign guarantee). Angka ini mirip dengan porsi PSBI jika mengikuti aturan pembiayaan 75:25 dan sesuai porsi kepemilikan saham.

Selanjutnya, ada juga fasilitas pinjaman kedua senilai US$ 1,83 miliar diberikan dalam denominasi RMB (yuan) memiliki tenor tempo 40 tahun, dengan masa tenggang 10 tahun, suku bunga 3,46%, dan tidak ada jaminan dari negara (sovereign guarantee). Angka ini mirip dengan porsi Beijing Yawan jika mengikuti aturan pembiayaan 75:25 dan sesuai porsi kepemilikan saham.

AidData sendiri merupakan lembaga Transparansi Bantuan, Teknologi Informasi, dan Geocoding yang didirikan pada 23 Maret 2009. Kantor pusatnya berada di Williamsburg, Virginia. Laman webnya menyediakan akses ke catatan keuangan pembangunan dari sebagian besar donor bantuan resmi.

Artinya menggunakan aturan pembiayaan 75:25 dengan tanggung renteng porsi kepemilikan saham, utang konsorsium PBSI mencapai Rp 3,26 miliar (Rp 54 triliun) dengan beban bunga per tahun mencapai US$ 74,5 juta (Rp 1,2 triliun).

CNBC Indonesia telah beberapa kali meminta konfirmasi kepada pihak PT KAI terkait beban sebenarnya utang konsorsium PSBI di proyek Kereta Cepat Whoosh, namun belum memperoleh respons dan komentar hingga berita ini diturunkan.

Mengutip laporan keuangan PT KAI, PSBI memiliki total aset Rp 27,39 triliun per akhir Juni 2025. Sementara kewajiban perusahaan mencapai Rp 18,93 triliun. Adapun total kerugian yang dicatatkan PSBI mencapai Rp 1,62 triliun dengan Rp 951,48 miliar diatribusikan kepada PT KAI. Kondisi keuangan yang masih berdarah-darah tersebut agak sedikit membaik dari catatan akhir tahun 2024, dimana PSBI membukukan rugi Rp 4,19 triliun dengan Rp 2,34 triliun diatribusikan kepada PT KAI.

Sinking fund Kereta Cepat Jakarta Bandung tercatat senilai Rp 1,38 triliun pada akhir Juni 2025, berkurang dari RP 1,73 triliun pada akhir 2024.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto bakal membentuk tim khusus untuk mengurus penyelesaian polemik penanganan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh yang membebani keuangan PT Kereta Api Indonesia (persero).

Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan saat ditemui di kawasan JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

"Ada Keppres (Keputusan Presiden) dari presiden mengenai timnya," ungkap Luhut.

Luhut mengatakan, DEN sebetulnya sudah mengerjakan proses penanganan beban utang proyek Kerta Cepat Jakarta-Bandung itu.

Ia menegaskan, proses penanganannya tak perlu melalui restrukturisasi, sebagaimana yang dipertimbangkan opsinya oleh BPI Danantara, selaku holding BUMN.

"Itu enggak harus restrukturisasinya. Sekarang sedang dikerjakan dari kantor saya, saya toh yang paham betul mengenai itu dan tadi pagi saya tanya, kita tinggal nunggu kepres saja," tutur Luhut.

Luhut juga mengaku sudah berbicara dengan CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani terkait dengan proses penanganan utang proyek Whoosh.

"Saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan. Karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu Pak Rosan dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama," tegasnya.

Sebagai informasi, proyek mercusuar yang diselesaikan era pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut dalam situasi polemik, karena beban utang proyeknya membebani neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

PT KAI dalam proyek itu berperan sebagai pemimpin perusahaan konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, yang menjadi pemegang saham mayoritas di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola Whoosh.

Diketahui, proyek ini mengalami pembengkakan nilai proyek dari US$ 6,07 miliar menjadi sekitar US$ 7,27 miliar. Mayoritas porsi utang dari pembiayaan proyek ini didominasi oleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,7%-3,8% dengan tenor hingga 35 tahun.

Adapun konsorsium pelat merah, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia memegang 60% saham KCIC, sedangkan China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40%.

Perusahaan pelat merah yang tergabung dalam tubuh PSBI antara lain, PT KAI 58,53%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36%, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08%, dan PT Perkebunan Nusantara I 1,03%.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai holding BUMN saat ini sedang berupaya mencari solusi untuk menyelesaikan lilitan utang PT. KAI (Persero) akibat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengungkapkan salah satu opsi yang akan dilakukan adalah melalui suntikan modal karena pinjaman proyek Whoosh sangat besar. Disamping itu, Danantara juga akan mencarikan solusi lain terhadap keberlangsungan perusahaan.

Dony memandang, jika dilihat secara operasional, EBITDA KAI sudah mencatat angka yang positif, namun ekuitas perusahaan terlalu kecil dibandingkan dengan nilai pinjaman membangun proyek kereta cepat.

Oleh sebab itu, Danantara masih mempertimbangkan terkait penambahan modal ekuitas atau menyerahkan kepada industri infrastruktur kepada pemerintah.

Opsi lainnya, pembahasan bersama pemerintah juga mempertimbangkan opsi menjadikan sebagian infrastruktur KCIC dapat dikategorikan sebagai aset milik negara, seperti halnya model Badan Layanan Umum (BLU).

"Jadi beberapa opsi, tetapi intinya adalah kita ingin KCIC-nya berjalan dengan baik, karena ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, di satu sisi kita juga ingin kualitas kereta api Indonesia supaya perusahaan yang melayani juga publik yang lain juga semakin naik semakin baik," pungkasnya.

Opsi-opsi ini pun juga telah didengar langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai salah satu dewan pengawas Danantara.

Seusai menghadiri rapat perdana dewan pengawasan Danantara kemarin sore, Purbaya menegaskan pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

"Mereka bilang masih akan studi, saya sih posisinya clear, karena di perjanjian mereka dengan Indonesia, dengan China, enggak ada harus pemerintah yang bayar," jelas Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu, (15/10/2025).

Purbaya menjelaskan, pihaknya telah memastikan posisi pemerintah tetap jelas dan tegas terkait pembiayaan proyek strategis tersebut. Menurutnya, selama struktur pembayarannya tertata dengan baik dan transparan, pihak pemberi pinjaman seperti China Development Bank (CDB) tidak akan mempersoalkan.

Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan bahwa pihak Whoosh saat ini masih melakukan studi lanjutan terkait skema pembiayaan. Setelah hasil kajian selesai, mereka akan menyampaikan usulan resmi kepada pemerintah untuk ditinjau lebih lanjut.

"Biasa sih, selama struktur pembayarannya clear, mereka nggak ada masalah. Tapi kan kita lihat hasil studinya seperti apa nanti," jelasnya.

Ia juga menekankan, Danantara memiliki kapasitas tersendiri untuk menambal utang kereta cepat yang ditaksir Rp2 triliun per tahun.

"Sudah saya sampaikan karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir Rp 90 triliun. Itu cukup untuk nutup yang Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak 90 triliun akan lebih," jelasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menegaskan, hasil dividen perusahaan BUMN yang dikelola oleh lembaga investasi tersebut tidak digunakan untuk membayar utang perusahaan pelat merah.

"Nggak ada buat bayar utang, ini semuanya untuk investasi," kata Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir di Hotel JS Luwansa Jakarta, Kamis (16/10).

Pandu mengungkapkan, seluruh aset perusahaan BUMN yang dikelola oleh Danantara seluruhnya untuk kebutuhan investasi.

Sementara, terkait dengan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh masih didiskusikan dengan pihak terkait, termasuk Kementerian.

"Nanti kita harus pelajari dulu, dari situ dikasih alternatif, nanti dari sisi alternatif biar diomongkan di lintas kementerian," ucapnya.

Sebagai informasi, proyek mercusuar yang diselesaikan era pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut dalam situasi polemik, karena beban utang proyeknya membebani neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

PT KAI dalam proyek itu berperan sebagai pemimpin perusahaan konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, yang menjadi pemegang saham mayoritas di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola Whoosh.

Diketahui, proyek ini mengalami pembengkakan nilai proyek dari US$ 6,07 miliar menjadi sekitar US$ 7,27 miliar. Mayoritas porsi utang dari pembiayaan proyek ini didominasi oleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,7%-3,8% dengan tenor hingga 35 tahun.

Adapun konsorsium pelat merah, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia memegang 60% saham KCIC, sedangkan China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40%.

Perusahaan pelat merah yang tergabung dalam tubuh PSBI antara lain, PT KAI 58,53%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36%, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08%, dan PT Perkebunan Nusantara I 1,03%.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan enggan menggunakan APBN untuk ikut menanggung beban utang proyek Whoosh yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Purbaya menjelaskan, ini karena Danantara sebagai holding BUMN sudah memiliki kemampuan finansial sendiri karena dividen sudah langsung masuk ke kasnya.

"Mereka kan sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih," kata Purbaya saat diskusi dengan media massa secara daring, Jumat (10/10/2025).

"Harusnya mereka manage dari situ, jangan sampai kita lagi, karena kan kalau enggak ya semuanya kita lagi," tegasnya.

Meski begitu, Purbaya menegaskan, dirinya belum diajak diskusi langsung oleh pihak manajemen Danantara untuk mengelola utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Saya belum dihubungi untuk masalah itu sih. Nanti begitu ada saya kasih tau update-nya seperti apa," ujar Purbaya.