Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Komisi XI DPR/RI mulai membahas peran Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai kendaraan investasi untuk proyek-proyek strategis berimbal hasil jangka panjang dalam rapat tertutup pada Rabu (1/7/2026).

Namun, keberhasilan lembaga baru itu dinilai akan sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun tata kelola yang kredibel, menarik investasi swasta, serta menghindari bertambahnya beban birokrasi dan risiko fiskal.

Ketua Komisi XI DPR/RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pembahasan mencakup sejumlah proyek prioritas beserta rencana pendanaan DDMF. Namun, seluruh substansi rapat belum dapat disampaikan kepada publik karena bersifat tertutup.

Dia menjelaskan pada intinya DDMF akan diarahkan membiayai sektor-sektor yang selama ini kurang diminati investor swasta karena tingkat pengembalian investasinya baru dapat diperoleh dalam jangka panjang.

Dia menambahkan tantangan utama dalam pembiayaan proyek-proyek tersebut adalah rendahnya internal rate of return atau IRR apabila dikerjakan sepenuhnya oleh sektor swasta. Oleh sebab itu, negara perlu mengambil peran untuk memastikan proyek strategis tetap dapat berjalan.

"Yang intinya itu adalah mengenai bagaimana melakukan upaya pembangunan terhadap sektor-sektor yang selama ini tingkat return of investmentnya itu bersifat jangka panjang. Kalau diserahkan kepada swasta, sangat rendah dan sangat minim partisipasi swastanya. Maka kehadiran negara ditetapkan bahwa DDMF harus masuk ke sana," ujarnya usai rapat tertutup, Rabu (1/7/2026).

Menurut Misbakhun, mekanisme pembiayaan proyek juga tidak akan sekadar membagi porsi antara Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan DDMF. Pemerintah masih menyusun skema pendanaan yang akan diterapkan pada masing-masing proyek.

Namun, ia menegaskan dana APBN tidak akan disalurkan langsung ke DDMF.

"Strateginya sedang dirumuskan. Bukan berarti dana APBN masuk ke DDMF. Nanti mekanismenya berbeda dan akan dijelaskan secara transparan setelah seluruh skemanya matang," imbuhnya.

Dia menambahkan DDMF juga telah mempresentasikan strategi untuk menarik investasi global. DPR akan mengevaluasi implementasi strategi tersebut secara berkala melalui rapat pengawasan berikutnya.

Sementara itu, Managing Director Danantara Rohan Hafas menegaskan seluruh investasi yang dilakukan oleh DDMF tetap akan mengedepankan prinsip komersial meski memiliki horizon investasi jangka panjang.

Pihaknya juga berkomitmen untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan program secara berkala kepada Komisi XI DPR/RI.

"Kami akan terus berkonsultasi dengan Komisi XI sebagai mitra. Walaupun returnnya jangka panjang, tetap harus dihitung aspek komersialnya. Perkembangan dan kinerjanya juga akan kami laporkan secara periodik," ujarnya.

Adapun saat ditanya mengenai target kontribusi investasi Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, baik Misbakhun dan Rohan belum bersedia menyatakan rinciannya. Menurut mereka, seluruh target masih berada pada tahap penyusunan rencana kerja dan akan dihitung berdasarkan karakteristik masing-masing proyek.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan DDMF berpotensi menjadi mitra strategis dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek jangka panjang yang menjadi prioritas pemerintah.

Menko AHY menyoroti sejumlah proyek prioritas yang membutuhkan dukungan investasi besar dan berkelanjutan. Salah satunya adalah pembangunan Giant Sea Wall untuk melindungi kawasan pesisir yang menghadapi ancaman penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut, terutama di wilayah Teluk Jakarta serta kawasan Semarang, Kendal, dan Demak.

Selain itu, Menko AHY juga mendorong percepatan pengembangan sektor perkeretaapian melalui revitalisasi jalur eksisting, reaktivasi jalur yang tidak beroperasi, serta pembangunan jalur baru di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Menurutnya, pengembangan jaringan kereta api memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas nasional sekaligus meningkatkan efisiensi logistik.

Urgensi DDMF

Pembentukan Danantara Development Mutual Fund (DDMF) sebagai bagian dari ekosistem investasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dinilai masih menyimpan sejumlah tantangan. Selain berpotensi menambah lapisan birokrasi, skema tersebut juga dinilai dapat meningkatkan risiko terhadap posisi utang publik apabila tidak dirancang dengan tata kelola yang kuat.

Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan mengatakan keberadaan DDMF lebih banyak potensi risiko dibandingkan dengan manfaatnya.

Menurutnya, berbeda dengan entitas pengelola investasi yang dapat menghimpun dana melalui aktivitas investasi, DDMF akan bergantung pada badan induknya untuk memperoleh pendanaan. Konsekuensinya, badan tersebut berpotensi menerbitkan surat utang atau instrumen pembiayaan lain yang pada akhirnya dapat meningkatkan eksposur utang publik.

"Kalau pendanaannya berasal dari badan yang menerbitkan obligasi atau surat berharga, risikonya tentu ada. Apabila tidak dikelola dengan baik, utang publik bisa meningkat," katanya.

Selain aspek pembiayaan, keberadaan DDMF juga dinilai berpotensi memperpanjang proses birokrasi dalam penyaluran investasi BUMN.

Selama ini, pengajuan penyertaan modal negara (PMN) dilakukan melalui kementerian terkait dan Kementerian Keuangan. Dengan hadirnya DDMF, menurutnya, akan muncul satu lapis proses baru yang justru berpotensi mengurangi efisiensi.

"Rantai birokrasi menjadi lebih panjang. Semakin banyak tahapan koordinasi, semakin besar potensi keterlambatan dalam pengambilan keputusan investasi," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa operasional DDMF pada tahap awal masih berpotensi ditopang oleh anggaran negara maupun pengelolaan dividen BUMN. Kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan lembaga yang telah lebih dahulu menjalankan pengelolaan investasi pemerintah.

Karena itu, ia mempertanyakan urgensi pembentukan DDMF apabila fungsi-fungsi yang dijalankan sebenarnya telah tersedia di bawah struktur Danantara saat ini.

"Kalau investasi baru sudah bisa ditangani oleh Danantara Investment Management dan aset eksisting dikelola oleh Danantara Asset Management, sebenarnya urgensi pembentukan DDMF menjadi perlu dikaji kembali agar tidak menambah biaya birokrasi maupun potensi duplikasi fungsi," katanya.

Dia menilai tujuan utama Danantara seharusnya tetap berfokus pada peningkatan investasi riil di dalam negeri. Keberhasilan lembaga itu, menurutnya, tidak cukup diukur dari besaran keuntungan investasi semata, melainkan dari kemampuannya mendorong rasio investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Menurutnya, Danantara perlu berperan sebagai akselerator investasi dengan menciptakan proyek-proyek yang memiliki skala ekonomi besar sehingga mampu menarik partisipasi investor swasta, termasuk investor asing, khususnya pada sektor riil.

Senada, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Erwin Aksa mengatakan indikator keberhasilan Danantara perlu mencerminkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh.

"Keberhasilan Danantara harus diukur dari dampak ekonominya terhadap Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya kinerja keuangannya," katanya.

Di sisi lain, Kadin menilai strategi menarik investor global tidak cukup hanya mengandalkan dukungan modal dari pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN). Faktor yang jauh lebih menentukan adalah kemampuan membangun kepercayaan investor.

Bisnis.com, JAKARTA—Sukuk Hijau atau Green Sukuk berpotensi menjadi salah satu alternatif pembiayaan proyek energi baru terbarukan (EBT), seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Indonesia memiliki potensi energi surya lebih dari 3.000 gigawatt (GW) dan merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Namun, pemanfaatannya masih sangat terbatas.

Di tengah kebutuhan investasi energi bersih yang terus meningkat untuk mendukung target dekarbonisasi, skema pembiayaan inovatif seperti green sukuk dinilai dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat pengembangan energi surya di dalam negeri, khususnya dalam mewujudkan target pembangunan kapasitas 100 gigawatt (GW) energi surya.

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan berbagai instrumen fiskal untuk mendorong pembangunan ekonomi hijau, termasuk melalui pengembangan instrumen pembiayaan syariah.

“Pemerintah berupaya mengoptimalkan berbagai instrumen fiskal yang dimiliki, baik dari sisi penerimaan, belanja, maupun pembiayaan, untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan target pembangunan berkelanjutan,” ujar Deni dalam keterangan resmi, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan, Indonesia merupakan salah satu pionir penerbitan green sukuk di pasar global. Instrumen tersebut telah dimanfaatkan untuk membiayai berbagai proyek ramah lingkungan, mulai dari energi terbarukan, transportasi rendah karbon, hingga pengelolaan limbah dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Menurutnya, proyek-proyek yang didukung melalui green sukuk juga telah memberikan kontribusi nyata terhadap upaya penurunan emisi karbon.

“Proyek-proyek yang didukung pembiayaan green sukuk telah berkontribusi pada penurunan emisi karbon lebih dari 10 juta ton CO₂,” kata Deni.

Selain mendukung pembiayaan proyek hijau, penerbitan green sukuk juga membuka peluang untuk memperluas basis investor yang memiliki perhatian terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Dengan demikian, instrumen ini dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang strategis dalam mendukung agenda transisi energi nasional.

Sementara itu, Direktur Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Prof. Waryono Abdul Ghafur, menilai agenda transisi energi juga sejalan dengan nilai-nilai keagamaan.

“Dalam ajaran Islam, merawat lingkungan merupakan bagian dari iman. Karena itu, isu keberlanjutan dan transisi energi juga merupakan tanggung jawab moral dan spiritual,” ujarnya.

Instrumen keuangan sosial syariah seperti wakaf, lanjut Waryono, memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang inovatif dan produktif, wakaf dapat berkontribusi dalam mendukung berbagai inisiatif hijau, termasuk pengembangan energi terbarukan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jasa Keuangan Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Dwi Irianti Hadiningdyah, menilai pengembangan energi surya dapat diperkuat melalui skema blended financing yang menggabungkan instrumen pembiayaan komersial dan sosial syariah.

Menurutnya, selain green sukuk, sumber pendanaan juga dapat berasal dari instrumen seperti cash waqf linked sukuk (CWLS), zakat, maupun dana sosial lainnya.

“Ke depan kita bisa mengembangkan skema blended financing antara sukuk dengan instrumen keuangan sosial syariah, sehingga pembiayaan proyek energi terbarukan dapat dilakukan secara lebih inovatif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dwi juga menyebut Indonesia memiliki potensi dana sosial syariah yang sangat besar. Potensi zakat nasional diperkirakan mencapai sekitar Rp327 triliun per tahun, sementara potensi wakaf uang diperkirakan mencapai sekitar Rp180 triliun.

“Potensi ini bisa dimobilisasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk pengembangan energi surya,” katanya.

Ia turut menyoroti peluang pemanfaatan aset wakaf untuk pembangunan infrastruktur energi terbarukan, termasuk instalasi panel surya yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang memicu eskalasi konflik di Timur Tengah turut membayangi perkembangan energi terbarukan global.

Ketegangan geopolitik tersebut memicu disrupsi terbesar di pasar minyak dan gas sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Hal ini terlihat dari keputusan Qatar untuk menghentikan operasional fasilitas ekspor gas alam cair terbesar di dunia, Arab Saudi menangguhkan kegiatan di kilang minyak terbesarnya, sementara lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz yang merupakan jalur vital perdagangan energi global nyaris terhenti.

Mengutip Bloomberg, Presiden AS Donald Trump menyatakan pemboman terhadap Iran dapat berlanjut hingga empat sampai lima pekan ke depan. Meski saat ini pasar global masih mengalami kelebihan pasokan minyak dan gas, konflik berkepanjangan berpotensi mengubah peta pasar energi dunia.

Secara teoritis, lonjakan harga minyak dan gas dapat meningkatkan daya saing energi terbarukan seperti surya dan angin yang diproduksi di dalam negeri serta relatif terlindungi dari gejolak eksternal. Thijs Van de Graaf, peneliti energi di Brussels Institute for Geopolitics, menilai harga energi fosil yang tinggi membuat investasi panel surya, pompa panas, dan teknologi rendah karbon lain menjadi lebih menarik karena dapat menekan ketergantungan terhadap gas.

Namun, analis memperingatkan dampaknya tidak sesederhana itu. David Hostert, Global Head of Economics and Modeling BloombergNEF, menyebut lonjakan harga energi berisiko memicu inflasi dan mendorong bank sentral menaikkan suku bunga. Kondisi tersebut akan meningkatkan biaya pembiayaan proyek energi bersih yang bersifat padat modal dan sensitif terhadap biaya pinjaman.

Menurutnya, gangguan pasokan energi fosil dapat ditafsirkan berbeda oleh setiap negara. Negara produsen minyak dan gas mungkin terdorong memperkuat eksploitasi sumber daya domestik, sementara negara importir bisa melihatnya sebagai momentum mempercepat elektrifikasi dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

Bagi banyak negara Asia, terganggunya pasokan minyak dan gas dapat menekan perekonomian secara signifikan. Sebagai contoh, Beijing telah menyerukan gencatan senjata segera, sementara sejumlah importir migas di kawasan mulai meminta percepatan pengiriman LNG dari pemasok di luar Timur Tengah guna mengantisipasi potensi kekurangan pasokan pada Maret.

Kingsmill Bond, analis energi dari lembaga kajian Ember di London, menilai pembuat kebijakan di Asia dapat menjadi lebih berhati-hati dalam meningkatkan ketergantungan pada gas. Konflik yang berlangsung makin lama disebutnya akan memberikan tekanan lebih besar untuk mencari solusi alternatif.

Di sisi lain, negara yang memiliki cadangan batu bara melimpah seperti China dan India berpotensi memanfaatkan batu bara sebagai substitusi cepat dan murah untuk menggantikan sebagian impor gas, meski konsekuensinya meningkatkan emisi.

Sejumlah negara berkembang sebenarnya telah mempercepat adopsi energi hijau seiring penurunan biaya teknologi. Namun, kenaikan harga minyak dan gas dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah dan membatasi dukungan subsidi bagi teknologi bersih yang masih bersaing dengan energi fosil.

Antony Froggatt dari lembaga Transport and Environment menilai harga energi memiliki dampak luas terhadap perekonomian. Menurutnya, makin besar kemampuan suatu negara memproduksi energi secara domestik, maka makin kuat pula ketahanan energinya di tengah gejolak global.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memastikan akan bersinergi dalam pembiayaan proyek-proyek strategis pemerintah Presiden Prabowo Subianto, mulai dari milik Danantara hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa otoritas moneter akan memperkuat sinergi dengan pemerintah, tidak hanya dalam menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga dalam aspek pembiayaan sektor riil dan ekonomi kerakyatan.

Dalam acara Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2025, Perry secara spesifik menyebutkan kesiapan bank sentral untuk mendukung skema pembiayaan proyek strategis dan Danantara melalui berbagai instrumen pasar keuangan.

"Mari kita juga bersinergi [dalam] pembiayaan proyek-proyek strategis pemerintah, proyek-proyeknya Danantara. Kami siap dengan perbankan, apakah pembiayaan melalui kredit perbankan, apakah melalui penerbitan sekuritas," ungkapnya, Rabu (29/1/2026).

Perry mengaku bahwa dukungan pembiayaan ini merupakan satu dari lima pilar sinergi yang dibangun BI bersama pemerintah. Otoritas moneter juga mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit lebih tinggi guna menopang target pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, dia menjelaskan kesiapan BI dalam mendukung pembiayaan tersebut didasari oleh pendalaman pasar uang yang semakin solid. Menurutnya, transaksi harian pasar uang Indonesia telah menembus angka Rp55 triliun per hari.

"Pasar valas kita sekarang juga sudah US$10 miliar per hari. Dan kita akan terus dorong," lanjutnya.

Dukung Program Prioritas Prabowo

Selain proyek strategis berskala besar, Perry juga menyoroti sinergi dalam program-program pemerintahan sebagai prioritas lain. Dia menyatakan BI akan masuk dalam ekosistem program prioritas Presiden Prabowo, termasuk pembangunan perumahan rakyat hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Bank Indonesia bersinergi, kami kembangkan UMKM, kami ikut mendanai perumahan rakyat, demikian juga KDMP, bersinergi membangun ekonomi kerakyatan termasuk ekonomi keuangan syariah," jelas Perry.

Adapun sinergi lainnya yang menjadi fondasi kebijakan BI ke depan adalah stabilitas makroekonomi dan hilirisasi. Perry menegaskan bahwa bauran kebijakan fiskal dan moneter akan terus dipererat dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Sementara itu, terkait hilirisasi sumber daya alam dan industrialisasi, Perry menyebut langkah ini krusial untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui sektor riil, sejalan dengan arahan presiden.

"Terus kami pastikan bahwa sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan fiskal, pemerintah erat-erat menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

PT Bank KB Indonesia Tbk (KB Bank) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan industri bernilai tambah melalui partisipasi dalam kredit sindikasi PT Petro Oxo Nusantara (PON), perusahaan petrokimia nasional berorientasi ekspor.

Dalam skema tersebut, KB Bank berkontribusi pada fasilitas kredit sindikasi dengan total pembiayaan sebesar US$95,92 juta. Pembiayaan ini dialokasikan untuk mendukung pengembangan kapasitas produksi, penguatan struktur pembiayaan, serta pemenuhan kebutuhan modal kerja PT Petro Oxo Nusantara.

KB Bank berperan sebagai Joint Original Mandated Lead Arranger, Underwriter, and Bookrunner (JOMLAUB) sekaligus Escrow Agent. Peran strategis ini mencerminkan kepercayaan para pihak terhadap kapabilitas, tata kelola, dan kinerja KB Bank dalam pembiayaan berskala besar.

PT Petro Oxo Nusantara merupakan produsen pionir dan terbesar produk 2-Ethyl Hexanol (2-EH), Normal-Butyl Alcohol (NBA), Iso-Butyl Alcohol (IBA), serta CO₂ Liquid (LCO₂) di Indonesia dan Asia Tenggara.

Produk-produk tersebut menjadi bahan baku utama bagi berbagai sektor industri, seperti plastik, cat, perekat, dan lain-lain, dengan mayoritas penjualan ditujukan ke pasar ekspor, termasuk China, Singapura, Malaysia, Uni Emirat Arab, Australia, dan India.

PT Petro Oxo Nusantara merupakan entitas dalam Pertamina Group melalui PT Tuban Petrochemical Industries yang berperan strategis dalam mendukung pengembangan industri petrokimia di Indonesia.

Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie mengatakan, partisipasi dalam pembiayaan sindikasi ini sejalan dengan strategi Bank untuk memperkuat portofolio pembiayaan pada sektor produktif yang berorientasi ekspor dan berdaya saing global.

"Pembiayaan sindikasi kepada PT Petro Oxo Nusantara merupakan bagian dari komitmen KB Bank dalam mendukung pengembangan industri petrokimia nasional yang berkontribusi besar terhadap rantai pasok industri dan kinerja ekspor," kata Darma dalam keterangannya dikutip Kamis (15/1).

"Kami optimistis kolaborasi ini akan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, baik bagi Perseroan maupun bagi perekonomian nasional," ujar Darma melanjutkan.

Selain pembiayaan, partisipasi KB Bank dalam sindikasi ini juga membuka peluang sinergi dan pengembangan layanan perbankan lainnya, termasuk pengelolaan escrow, trade finance, serta layanan treasury dan valuta asing.

Presiden Direktur PT Petro Oxo Nusantara Jaya Martapa menyampaikan, pihaknya mengapresiasi & berterima kasih atas kepercayaan para kreditur yang telah bekerjasama sehingga kredit sindikasi ini dapat terlaksana.

"Kami percaya melalui kemitraan strategis ini dapat menciptakan iklim usaha industri sektor petrokimia yang positif serta memberikan manfaat lebih bagi devisa negara serta pembangunan nasional," ujarnya.

Ke depan, KB Bank akan terus memperluas peran dalam pembiayaan sindikasi dan proyek-proyek strategis di berbagai sektor, sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Program ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 1 megawatt (MW) dinilai menjadi angin segar bisnis kelistrikan, kendati skema dan pendanaan masih mengganjal.

Program ini menargetkan total kapasitas mencapai 80 gigawatt (GW) dan melibatkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi pasar baru bagi industri energi terbarukan, pembiayaan hijau, hingga penciptaan lapangan kerja lokal.

Policy Strategist Coordinator CERAH, Dwi Wulan Ramadani mengatakan meski punya potensi besar, namun terdapat tantangan pembiayaan dan tata kelola menjadi penentu keberhasilan.

Dia menilai rencana ini dapat memperluas akses energi murah sekaligus mendorong aktivitas ekonomi desa. Di sisi lain, skala investasinya menempatkan program ini sebagai proyek infrastruktur nasional yang menuntut kesiapan regulasi dan sistem keuangan.

“Ditinjau dari sisi pembiayaan, jika program KDMP hanya mendapatkan plafon pinjaman dari bank sekitar Rp 3 miliar selama 6 tahun, maka jumlah tersebut masih belum menutup modal pembangunan PLTS 1 MW,” kata Dwi dalam keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025).

Adapun, data dari Kementerian ESDM menyebut kebutuhan investasi program PLTS desa diperkirakan mencapai US$250 miliar atau sekitar Rp4.125 triliun (kurs Rp 16.500) apabila dilengkapi baterai.

Angka tersebut menjadikan proyek ini sebagai salah satu agenda energi termahal dalam sejarah pembangunan nasional.

“Artinya, walaupun dalam satu dekade terakhir harga panel surya global mengalami tren penurunan, namun tidak cukup untuk menutup kompleksitas risiko pembiayaan proyek desa,” tuturnya.

Secara bisnis, menurut Dwi, biaya pembangunan PLTS 1 MW pada 2024 memang turun menjadi sekitar US$900.000 atau setara Rp 14,58 miliar, dibandingkan US$1–1,5 juta pada 2023.

Namun, angka tersebut masih jauh melampaui kapasitas dana desa yang rata-rata hanya Rp1 miliar per tahun, sehingga ruang pembiayaan koperasi menjadi sangat terbatas.

Tak hanya itu, proyek energi skala desa selama ini hanya mengandalkan pembiayaan domestik. Perbankan nasional pun belum memiliki skema mitigasi risiko khusus untuk proyek energi desa, sehingga aset semacam ini belum dianggap bankable dibanding proyek pembangkit skala besar.

“Pendekatan ini memungkinkan penerbitan instrumen pembiayaan seperti green bond atau sukuk hijau dengan tenor 10–25 tahun. Model bundling telah terbukti berhasil di Nigeria dalam mempercepat investasi energi terbarukan skala komunitas,” terangnya.

Dari sisi kelembagaan, pemerintah juga dinilai perlu memperjelas peran KDMP agar manfaat sosial tetap optimal tanpa membebani koperasi desa dengan risiko teknis dan finansial yang berlebihan.

Jika setiap desa menjadi pemilik dan operator PLTS, maka akan muncul sekitar 80.000 entitas yang harus diawasi dan diaudit.

“Karena sistem kelistrikan itu sangat kompleks, KDMP sebaiknya tidak dibebani tanggung jawab sebagai pemilik aset PLTS. Aset tetap dimiliki dan dioperasikan oleh pihak profesional seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Independent Power Producer (IPP), atau perusahaan rekayasa dan konstruksi (Engineering, Procurement, and Construction/EPC) berlisensi,” tuturnya.

Sementara itu, Dwi menilai KDMP cukup bertindak sebagai off taker yang membeli listrik melalui tarif resmi sebagaimana pelanggan PLN.

Dengan desain kebijakan yang tepat, program PLTS 1 MW per desa berpotensi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi hijau sekaligus instrumen pemerataan sosial. Tanpa itu, ambisi besar ini berisiko menjadi beban fiskal dan administratif yang justru menghambat tujuan awal pembangunan desa.

“Namun kembali lagi dengan kebijakan sistem kelistrikan kita, apakah sudah siap atau memang perlu ada kajian,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perkembangan terkini mengenai utang Whoosh, kereta cepat Jakarta-Bandung, yang tengah menjadi sorotan publik saat ini.

Airlangga menuturkan utang Whoosh masih dibahas secara teknis antar kementerian dan juga melibatkan Danantara.

"Kita sedang bahas nanti tentu akan dibicarakan secara teknis antar kementerian dan juga solusinya dengan Danantara," papar Airlangga saat ditemui di kantornya, Rabu (5/11/2025).

Ketika ditanya mengenai penggunaan APBN, Airlangga menilai bahwa korporasi memiliki banyak cara. Dia tidak menjawab dengan tegas soal ini.

"Ini korporasi, jadi korporasi banyak structure yang bisa dilakukan," paparnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa masyarakat tak perlu khawatir dan ribut terkait hutang kereta cepat Jakarta - Bandung. Menurutnya negara memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran cicilan utang proyek yang memakan biaya US$ 7,27 miliar atau setara Rp 117,3 triliun itu.

"Duit yang tadinya dikorupsi, saya hemat. Gak saya kasih kesempatan. Jadi saudara-saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua," tambahnya.

Prabowo juga menekankan, bahwa pemerintah memang harus membayar senilai Rp 1,2 triliun per tahun, namun sudah banyak manfaat yang didapatkan rakyat dari proyek kereta cepat ini. Seperti mengurangi kemacetan, polusi, hingga transfer teknologi yang canggih dari China.

"Pokoknya nggak masalah, karena itu kita harus bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun, tapi manfaatnya mengurangi macet, polusi, perjalanan semua dihitung," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri transportasi Indonesia baik maskapai penerbangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) maupun Kereta Cepat Jakarta - Bandung (Whoosh) sama-sama memiliki utang yang besar. Hal tersebut menjadi perhatian berbagai pihak baik pemerintah hingga masyarakat.

Garuda terus melakukan restrukturisasi hutang, yang kini nampak terlihat penurunan hutang GIAA yang cukup drastis. Pada 2020, hutang GIAA tercatat Rp179,59 triliun, hingga semester I 2025, hutang GIAA tersisa Rp130,02 triliun, turun 27,6%.

Sementara, mengutip laporan keuangan tahunan 2022 yang diaudit oleh RSM, diketahui proyek Kereta Cepat Whoosh menelan total biaya US$ 7,26 miliar atau setara Rp 119,79 triliun (asumsi kurs Rp 16.500/US$). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$ 1,21 miliar (Rp 19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$ 6,05 miliar (Rp 99,82 triliun).

Utang Garuda

Maskapai Garuda telah mendapat angin segar usai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyuntikkan dana senilai Rp30 triliun, melalui anak usaha Danantara, yaitu PT. Danantara Asset Manajement (Persero).

Melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Danantara akan membantu proses restrukturisasi Garuda melaui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement. Disebutkan bahwa yang akan dilakukan oleh Danantara antara lain, setoran modal dalam bentuk uang tunai dan konversi pinjaman pemegang saham menjadi saham baru.

Danantara Asset Management akan melakukan penyetoran modal secara tunai kepada Perseroan senilai sebesar US$ 1.441.320.636, yang akan dilakukan melalui pengambilan bagian atas saham yang diterbitkan dalam PMTHMETD.

Sementara itu utang senilai US$ 405 juta juga akan dikonversi menjadi saham dalam private placement ini. Adapun utang yang dimaksud tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham antara Perseroan sebagai debitur, DAM sebagai kreditur, dan Citilink sebagai obligor tanggal 24 Juni 2025.

Sehingga total dana private placement mencapai US$ 1,84 miliar atau setara Rp 30,46 triliun (asumsi kurs Rp 16.500/US$).

Penggunaan dana tersebut akan diarahkan untuk modal kerja dam operasional Garuda (perawatan pesawat, biaya operasional), dukungan kepada Citilink (anak usaha), ekspansi armada, dan pembayaran utang bahan bakar Citilink.

Saat ini Garuda masih mencatat kondisi "modal kerja negatif" secara konsolidasi dan posisi utang yang relatif tinggi dibanding aset.

Setelah injeksi atau dilaksanakannya PMTHMETD, pemegang saham publik akan terdilusi dari sekitar 27,46 % menjadi sekitar 5,03 %. Dimana GIAA akan meminta persetujuan pemegang saham untuk aksi korporasi tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 12 November 2025 mendatang.

Utang Kereta Cepat Whoosh

Mengutip laporan keuangan tahunan 2022 yang diaudit oleh RSM, diketahui proyek Kereta Cepat Whoosh menelan total biaya US$ 7,26 miliar atau setara Rp 119,79 triliun (asumsi kurs Rp 16.500/US$). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$ 1,21 miliar (Rp 19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$ 6,05 miliar (Rp 99,82 triliun). Mayoritas porsi dana pengerjaan proyek Whoosh diperoleh dari utang pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3% dan tenor hingga 45 tahun.

Pinjaman modal luar negeri menjadi salah satu bentuk pembiayaan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek KCJB didanai lewat skema B2B yang salah satunya bersumber dari pinjaman dana dari China Development Bank. Dijelaskan, dalam proyek ini, pinjaman modal luar negeri berasal dari China Development Bank (CDB) sebesar 75%. Sementara 25% modal lainnya dikucurkan oleh ekuitas pemegang saham.

Adapun komposisi konsorsium BUMN memegang saham di KCIC sebesar 60% melalui sejumlah perusahaan BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40%. Perusahaan pelat merah yang tergabung dalam tubuh PSBI antara lain, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI 58,53%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36%, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08%, dan PT Perkebunan Nusantara I 1,03%.

Sementara dari laporan keuangan PT KAI per 30 Juni 2025, Pada tanggal 31 Januari 2024, PT KAI menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan para pihak No. 02/KONTRAK-PSBI/I/2024. Fasilitas pinjaman yang diberikan terdiri dari dua fasilitas yakni:

Fasilitas A: Pinjaman berjangka USD dengan total komitmen sebesar US$ 325,62 juta dengan bunga 3,3%

Fasilitas B: Pinjaman berjangka RMB (yuan) dalam keseluruhan total komitmen sebesar US$ 217,08 juta dengan bunga 3,2% per tahun.

Total pinjaman tersebut adalah senilai US$ 542,7 juta. Angka ini setara dengan porsi utang yang harus ditanggung oleh PSBI dari total cost overrun.

Sebagai catatan, dari total US$ 1,21 miliar cost overrun porsi PSBI (60%) adalah US$ 726 juta, dengan 25% dipenuhi dari modal ekuitas yakni penyertaan modal negara (PMN) dari APBN. Sementara itu, nilai investasi awal senilai US$ 6,05 miliar juga seharusnya menggunakan rumus yang sama, yakni sesuai porsi kepemilikan dan dengan pembagian 75% utang dan 25% ekuitas.

Dari angka tersebut diketahui porsi PSBI (60%) adalah senilai US$ 3,63 miliar, dan setelah dikurangi 25% yang dimodali lewat ekuitas, seharusnya total pinjaman PSBI ke CDB adalah sekitar US$ 2,72 miliar (Rp 44,92 triliun).

Selaras dengan porsi PSBI, Beijing Yawan (40%) juga seharusnya menanggung US$ 2,42 miliar, dan setelah dikurangi 25% modal dari ekuitas, pinjaman Yawan ke CBD senilai US$ 1,82 miliar (Rp 29,95 triliun).

Mengutip laporan AidData, Proyek kereta cepat memperoleh utang dari CDB dalam dua fasilitas pinjaman dengan dua mata uang berbeda. Fasilitas pinjaman pertama senilai US$ 2,74 miliar diberikan dalam denominasi dolar AS memiliki tenor tempo 40 tahun, dengan masa tenggang 10 tahun, suku bunga 2%, dan tidak ada jaminan dari negara (sovereign guarantee). Angka ini mirip dengan porsi PSBI jika mengikuti aturan pembiayaan 75:25 dan sesuai porsi kepemilikan saham.

Selanjutnya, ada juga fasilitas pinjaman kedua senilai US$ 1,83 miliar diberikan dalam denominasi RMB (yuan) memiliki tenor tempo 40 tahun, dengan masa tenggang 10 tahun, suku bunga 3,46%, dan tidak ada jaminan dari negara (sovereign guarantee). Angka ini mirip dengan porsi Beijing Yawan jika mengikuti aturan pembiayaan 75:25 dan sesuai porsi kepemilikan saham.

AidData sendiri merupakan lembaga Transparansi Bantuan, Teknologi Informasi, dan Geocoding yang didirikan pada 23 Maret 2009. Kantor pusatnya berada di Williamsburg, Virginia. Laman webnya menyediakan akses ke catatan keuangan pembangunan dari sebagian besar donor bantuan resmi.

Artinya menggunakan aturan pembiayaan 75:25 dengan tanggung renteng porsi kepemilikan saham, utang konsorsium PBSI mencapai Rp 3,26 miliar (Rp 54 triliun) dengan beban bunga per tahun mencapai US$ 74,5 juta (Rp 1,2 triliun).

Sementara itu, mengutip laporan keuangan PT KAI, PSBI memiliki total aset Rp 27,39 triliun per akhir Juni 2025. Sedangkan kewajiban perusahaan mencapai Rp 18,93 triliun. Adapun total kerugian yang dicatatkan PSBI mencapai Rp 1,62 triliun dengan Rp 951,48 miliar diatribusikan kepada PT KAI.

Kondisi keuangan tersebut agak sedikit membaik dari catatan akhir tahun 2024, dimana PSBI membukukan rugi Rp 4,19 triliun dengan Rp 2,34 triliun diatribusikan kepada PT KAI. Sinking fund Kereta Cepat Jakarta Bandung tercatat senilai Rp 1,38 triliun pada akhir Juni 2025, berkurang dari RP 1,73 triliun pada akhir 2024.

Terbaru, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa masyarakat tak perlu khawatir dan ribut terkait hutang kereta cepat Jakarta - Bandung. Menurutnya negara memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran cicilan utang proyek yang memakan biaya US$ 7,27 miliar atau setara Rp 117,3 triliun itu.

Hal ini diungkapkan Prabowo, usai meninjau Stasiun Manggarai dan meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/11/2025). Prabowo menegaskan untuk semua pihak untuk tidak meributkan permasalahan hutang ini.

"Jadi sudah lah, saya sudah katakan presiden RI yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, kita mampu, dan kita kuat. Duitnya ada," katanya.

"Duit yang tadinya dikorupsi, saya hemat. Gak saya kasih kesempatan. Jadi saudara-saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua," tambahnya.

Prabowo juga menekankan, bahwa pemerintah memang harus membayar senilai Rp 1,2 triliun per tahun, namun sudah banyak manfaat yang didapatkan rakyat dari proyek kereta cepat ini. Seperti mengurangi kemacetan, polusi, hingga transfer teknologi yang canggih dari China.

"Pokoknya nggak masalah, karena itu kita harus bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun, tapi manfaatnya mengurangi macet, polusi, perjalanan semua dihitung," katanya.

Dalam sambutannya, Prabowo juga menjelaskan semua public transport dunia jangan dihitung untung rugi, tetapi hitung manfaat untuk rakyat. Bahkan pemerintah sendiri sudah memberikan subsidi untuk tiket kereta api agar mengurangi beban masyarakat.

Di seluruh dunia begitu. Ini namanya Public Service Obligation (PSO). Ada yang menyarankan semua kereta api kita pemerintah subsidi 60% rakyat bayar 20%, ya ini kehadiran Negara," ucapnya.

"Dari mana uang itu uang itu dari uang rakyat dari pajak dari kekayaan negara makanya kita harus mencegah semua kebocoran, kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi uang rakyat gak boleh dicuri akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat," imbuhnya.

Prabowo pun mengaku sudah mempelajari proyek Kereta Cepat Whoosh dan tak ada masalah. Dia mengingatkan pihak lain jangan mempolitisasi proyek ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara ihwal rencana kebijakan detail dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat.

Purbaya menjelaskan, PP 38/2025 yang telah resmi ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sejak 10 September 2025 lalu merupakan ketentuan turunan dari Undang-Undang Perbendaharaan dan pelengkap dari PP 1/2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Untuk mengimplementasikan kebijakan dalam PP 38/2025 itu, Purbaya masih harus menunggu terbitnya Peraturan Presiden yang menjadi aturan turunannya. Namun, ia menegaskan, secara garis besar ialah untuk menyediakan dana bagi Pemda, BUMN, dan BUMD ketika ingin menggarap proyek infrastruktur.

"Ini diberikan untuk Pemda, BUMN, dan BUMD, digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, pekerjaan umum, dan pengerjaan ekonomi rutin," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Dalam melaksanakan kebijakan ini, secara garis besar Purbaya mengatakan, pemberian pinjamannya bisa dilakukan melalui badan layanan umum (BLU) Kemenkeu, yakni PT SMI, ataupun bisa langsung dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Untuk bunga pinjamannya, Purbaya mengatakan, besarannya akan ada di kisaran 0,5% dengan target pendanaan bisa mencapai Rp 6 triliun.

Besaran bunga dan nilai pinjaman itu kata Purbaya merupakan hasil diskusinya dengan PT SMI beberapa waktu lalu. PT SMI kata dia saat ini telah menyalurkan pinjaman ke pemda untuk menggarap sejumlah proyek infrastruktur senilai Rp 3 triliun.

"Jadi pada dasarnya, kalau daerahnya siap, SMI kan lebih profesional nilainya dibanding pemerintah. Pemerintah kan enggak bisa masuk ke sana untuk nilai level komersial dari investasinya, dari proyeknya," kata Purbaya.

"Kalau SMI kan lebih terlatih untuk itu, saya bilang juga, daripada kamu nganggur, SMI kerjanya sedikit juga ternyata, udah saya tambah Rp3 triliun, kalau bisa Rp6 triliun, saya kasih Rp6 triliun, kamu siap-siap aja," ucap Purbaya.

Purbaya memastikan, rencana penerapan bunga pinjaman untuk Pemda, BUMN, dan BUMD melalui PP 38/2025 sebesar 0,5% merupakan bukti komitmen pemerintah untuk menggerakkan pembangunan tanpa harus mencari bunga untuk memberikan pendapatan tambahan bagi APBN.

"Jadi daerah enggak usah khawatir, kalau proyeknya bagus, dan SMI menerima, kita akan jalankan bunga yang lebih rendah dari yang sekarang, dia minta 0,5%, kita kasih 0,5%. Untuk saya, uang pemerintah bukan untuk cari bunga, harusnya memaksimalkan pertumbuhan daerah supaya ekonomi daerah jalan," paparnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung kembali jadi sorotan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akhirnya buka suara.

AHY menyebut ada pembahasan intensif yang berlangsung di Wisma Danantara beberapa waktu lalu, membahas solusi dari beban keuangan yang masih membelit proyek strategis nasional tersebut.

"KCIC menghadapi tantangan serius yang harus dicari solusinya, terkait utang dalam pertemuan di Wisma Danantara beberapa hari yang lalu antara Badan Pengelola yang hadir Pak Rosan CEO Danantara, Pak Dony COO, Pak Pandu CIO, waktu itu sama-sama mencari solusi, masih dikembangkan," ujar AHY kepada media, Selasa (21/10/2025).

AHY juga menekankan bahwa komunikasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan terus berjalan, termasuk dengan Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang menjadi pemain kunci di proyek ini.

"Beberapa kali diundang Danantara, Direktorat Perkeretaapian (Kemenhub), Dirut KAI yang semua mengawasi kereta cepat untuk mencari dan mengembangkan opsi, keputusannya belum definitif, nanti pada saatnya akan disampaikan terbuka," katanya.

Beberapa opsi pun disebut masih terbuka di atas meja. Salah satunya soal skema pembiayaan ulang hingga kemungkinan pelibatan lebih lanjut pihak swasta atau BUMN. Namun AHY menegaskan dirinya tidak ingin terjebak dalam wacana yang mempertentangkan kepentingan antara pemerintah dan swasta.

"Masih ada opsi, mungkin prasarana ditanggulangi pemerintah, atau sudah Danantara bisa takeover, dan lain-lain, saya nggak mau berpolemik antara pemerintah berhadap-hadapan dengan swasta, Danantara atau BUMN, ini arahan presiden, saya sedang kawal," tegasnya.

Foto: Kereta Cepat Whoosh. (Dok. KCIC) Kereta Cepat Whoosh. (Dok. KCIC)

Berapa Utang Kereta Cepat Whoosh?

Mengutip laporan keuangan tahunan 2022 yang diaudit oleh RSM, diketahui proyek Kereta Cepat Whoosh menelan total biaya US$ 7,26 miliar atau setara Rp 119,79 triliun (asumsi kurs Rp 16.500/US$). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$ 1,21 miliar (Rp 19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$ 6,05 miliar (Rp 99,82 triliun). Mayoritas porsi dana pengerjaan proyek Whoosh diperoleh dari utang pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3% dan tenor hingga 45 tahun.

Pinjaman modal luar negeri menjadi salah satu bentuk pembiayaan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek KCJB didanai lewat skema B2B yang salah satunya bersumber dari pinjaman dana dari China Development Bank. Dijelaskan, dalam proyek ini, pinjaman modal luar negeri berasal dari China Development Bank (CDB) sebesar 75%. Sementara 25% modal lainnya dikucurkan oleh ekuitas pemegang saham.

Adapun komposisi konsorsium BUMN memegang saham di KCIC sebesar 60% melalui sejumlah perusahaan BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40%. Perusahaan pelat merah yang tergabung dalam tubuh PSBI antara lain, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI 58,53%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36%, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08%, dan PT Perkebunan Nusantara I 1,03%.

Sementara dari laporan keuangan PT KAI per 30 Juni 2025, Pada tanggal 31 Januari 2024, PT KAI menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan para pihak No. 02/KONTRAK-PSBI/I/2024. Fasilitas pinjaman yang diberikan terdiri dari dua fasilitas yakni:

• Fasilitas A: Pinjaman berjangka USD dengan total komitmen sebesar US$ 325,62 juta dengan bunga 3,3%
• Fasilitas B: Pinjaman berjangka RMB (yuan) dalam keseluruhan total komitmen sebesar US$ 217,08 juta dengan bunga 3,2% per tahun.
  Total pinjaman tersebut adalah senilai US$ 542,7 juta. Angka ini setara dengan porsi utang yang harus ditanggung oleh PSBI dari total cost overrun.

Sebagai catatan, dari total US$ 1,21 miliar cost overrun porsi PSBI (60%) adalah US$ 726 juta, dengan 25% dipenuhi dari modal ekuitas yakni penyertaan modal negara (PMN) dari APBN. Sementara itu, nilai investasi awal senilai US$ 6,05 miliar juga seharusnya menggunakan rumus yang sama, yakni sesuai porsi kepemilikan dan dengan pembagian 75% utang dan 25% ekuitas.

Dari angka tersebut diketahui porsi PSBI (60%) adalah senilai US$ 3,63 miliar, dan setelah dikurangi 25% yang dimodali lewat ekuitas, seharusnya total pinjaman PSBI ke CDB adalah sekitar US$ 2,72 miliar (Rp 44,92 triliun).

Selaras dengan porsi PSBI, Beijing Yawan (40%) juga seharusnya menanggung US$ 2,42 miliar, dan setelah dikurangi 25% modal dari ekuitas, pinjaman Yawan ke CBD senilai US$ 1,82 miliar (Rp 29,95 triliun).

Mengutip laporan AidData, Proyek kereta cepat memperoleh utang dari CDB dalam dua fasilitas pinjaman dengan dua mata uang berbeda. Fasilitas pinjaman pertama senilai US$ 2,74 miliar diberikan dalam denominasi dolar AS memiliki tenor tempo 40 tahun, dengan masa tenggang 10 tahun, suku bunga 2%, dan tidak ada jaminan dari negara (sovereign guarantee). Angka ini mirip dengan porsi PSBI jika mengikuti aturan pembiayaan 75:25 dan sesuai porsi kepemilikan saham.

Selanjutnya, ada juga fasilitas pinjaman kedua senilai US$ 1,83 miliar diberikan dalam denominasi RMB (yuan) memiliki tenor tempo 40 tahun, dengan masa tenggang 10 tahun, suku bunga 3,46%, dan tidak ada jaminan dari negara (sovereign guarantee). Angka ini mirip dengan porsi Beijing Yawan jika mengikuti aturan pembiayaan 75:25 dan sesuai porsi kepemilikan saham.

AidData sendiri merupakan lembaga Transparansi Bantuan, Teknologi Informasi, dan Geocoding yang didirikan pada 23 Maret 2009. Kantor pusatnya berada di Williamsburg, Virginia. Laman webnya menyediakan akses ke catatan keuangan pembangunan dari sebagian besar donor bantuan resmi.

Artinya menggunakan aturan pembiayaan 75:25 dengan tanggung renteng porsi kepemilikan saham, utang konsorsium PBSI mencapai Rp 3,26 miliar (Rp 54 triliun) dengan beban bunga per tahun mencapai US$ 74,5 juta (Rp 1,2 triliun).

Sementara itu, mengutip laporan keuangan PT KAI, PSBI memiliki total aset Rp 27,39 triliun per akhir Juni 2025. Sedangkan kewajiban perusahaan mencapai Rp 18,93 triliun. Adapun total kerugian yang dicatatkan PSBI mencapai Rp 1,62 triliun dengan Rp 951,48 miliar diatribusikan kepada KAI.

Kondisi keuangan tersebut agak sedikit membaik dari catatan akhir tahun 2024, dimana PSBI membukukan rugi Rp 4,19 triliun dengan Rp 2,34 triliun diatribusikan kepada KAI. Sinking fund Kereta Cepat Jakarta Bandung tercatat senilai Rp 1,38 triliun pada akhir Juni 2025, berkurang dari RP 1,73 triliun pada akhir 2024.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan turun tangan membereskan polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

Ia mengaku sudah lama berbicara dengan pihak China untuk menyelesaikan masalah utang pembangunan proyek itu. Mega proyek yang diresmikan era Presiden Joko Widodo itu menjadi bom waktu bagi neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia, sebagai pemimpin perusahaan konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, yang menjadi pemegang saham mayoritas di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola Whoosh.

Luhut menegaskan, penyelesaian polemik utang proyek Whoosh memang tidak bisa dilakukan melalui keterlibatan APBN, sebagaimana yang sudah ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengatakan, dari DEN juga sudah menilai opsi restrukturisasi utang menjadi yang paling tepat.

"Restructuring. Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kita coba perbaiki, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan China," kata Luhut di kawasan JS Luwansa, Jakarta, dikutip Jumat (16/10/2025).

Luhut mengatakan, proses restrukturisasi itu sebetulnya sudah disepakati pihak China, sebelum pergantian masa kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto. Namun, karena adanya pergantian kepemimpinan Kepala Negara pada Oktober 2024, maka prosesnya sempat terhenti.

Untuk kembali melanjutkan proses perundingan restrukturisasi utang proyek Whoosh, Luhut mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga berencana membentuk tim khusus untuk mengurus penyelesaian polemik penanganan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu. Nantinya, tim akan dibentuk melalui penerbitan Keputusan Presiden atau Keppres.

"Karena kemarin kan pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Keppres, supaya timnya segera berunding, dan sementara China sudah bersedia kok, nggak ada masalah," ujar Luhut.

Lantas, berapa sebenarnya utang Kereta Cepat Whoosh?

Proyek Kereta Cepat Whoosh menelan total biaya US$ 7,26 miliar atau setara Rp 119,79 triliun (asumsi kurs Rp 16.500/US$), berdasarkan laporan keuangan tahunan 2022 yang diaudit oleh RSM.

Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$ 1,21 miliar (Rp 19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$ 6,05 miliar (Rp 99,82 triliun). Mayoritas porsi dana pengerjaan proyek Whoosh diperoleh dari utang pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3% dan tenor hingga 45 tahun.

Pinjaman modal luar negeri menjadi salah satu bentuk pembiayaan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek KCJB didanai lewat skema B2B yang salah satunya bersumber dari pinjaman dana dari China Development Bank.

Dalam proyek ini, pinjaman modal luar negeri berasal dari China Development Bank (CDB) sebesar 75%. Sementara 25% modal lainnya dikucurkan oleh ekuitas pemegang saham.

Komposisi konsorsium BUMN memegang saham di KCIC sebesar 60% melalui sejumlah perusahaan BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40%.

Perusahaan pelat merah yang tergabung dalam tubuh PSBI antara lain, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI 58,53%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36%, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08%, dan PT Perkebunan Nusantara I 1,03%.

Mengutip laporan keuangan PT KAI per 30 Juni 2025, Pada tanggal 31 Januari 2024, PT KAI menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan para pihak No. 02/KONTRAK-PSBI/I/2024. Fasilitas pinjaman yang diberikan terdiri dari dua fasilitas yakni:

• Fasilitas A: Pinjaman berjangka USD dengan total komitmen sebesar US$ 325,62 juta dengan bunga 3,3%
• Fasilitas B: Pinjaman berjangka RMB (yuan) dalam keseluruhan total komitmen sebesar US$ 217,08 juta dengan bunga 3,2% per tahun.

Dengan demikian, total pinjaman tersebut adalah senilai US$ 542,7 juta. Angka ini setara dengan porsi utang yang harus ditanggung oleh PSBI dari total cost overrun. Sebagai catatan, dari total US$ 1,21 miliar cost overrun porsi PSBI (60%) adalah US$ 726 juta, dengan 25% dipenuhi dari modal ekuitas yakni penyertaan modal negara (PMN) dari APBN.

Sementara itu, nilai investasi awal senilai US$ 6,05 miliar juga seharusnya menggunakan rumus yang sama, yakni sesuai porsi kepemilikan dan dengan pembagian 75% utang dan 25% ekuitas.

Dari angka tersebut diketahui porsi PSBI (60%) adalah senilai US$ 3,63 miliar, dan setelah dikurangi 25% yang dimodali lewat ekuitas, seharusnya total pinjaman PSBI ke CDB adalah sekitar US$ 2,72 miliar (Rp 44,92 triliun).

Selaras dengan porsi PSBI, Beijing Yawan (40%) juga seharusnya menanggung US$ 2,42 miliar, dan setelah dikurangi 25% modal dari ekuitas, pinjaman Yawan ke CBD senilai US$ 1,82 miliar (Rp 29,95 triliun).

Mengutip laporan AidData, Proyek kereta cepat memperoleh utang dari CDB dalam dua fasilitas pinjaman dengan dua mata uang berbeda.

Fasilitas pinjaman pertama senilai US$ 2,74 miliar diberikan dalam denominasi dolar AS memiliki tenor tempo 40 tahun, dengan masa tenggang 10 tahun, suku bunga 2%, dan tidak ada jaminan dari negara (sovereign guarantee). Angka ini mirip dengan porsi PSBI jika mengikuti aturan pembiayaan 75:25 dan sesuai porsi kepemilikan saham.

Selanjutnya, ada juga fasilitas pinjaman kedua senilai US$ 1,83 miliar diberikan dalam denominasi RMB (yuan) memiliki tenor tempo 40 tahun, dengan masa tenggang 10 tahun, suku bunga 3,46%, dan tidak ada jaminan dari negara (sovereign guarantee). Angka ini mirip dengan porsi Beijing Yawan jika mengikuti aturan pembiayaan 75:25 dan sesuai porsi kepemilikan saham.

AidData sendiri merupakan lembaga Transparansi Bantuan, Teknologi Informasi, dan Geocoding yang didirikan pada 23 Maret 2009. Kantor pusatnya berada di Williamsburg, Virginia. Laman webnya menyediakan akses ke catatan keuangan pembangunan dari sebagian besar donor bantuan resmi.

Artinya menggunakan aturan pembiayaan 75:25 dengan tanggung renteng porsi kepemilikan saham, utang konsorsium PBSI mencapai Rp 3,26 miliar (Rp 54 triliun) dengan beban bunga per tahun mencapai US$ 74,5 juta (Rp 1,2 triliun).

CNBC Indonesia telah beberapa kali meminta konfirmasi kepada pihak PT KAI terkait beban sebenarnya utang konsorsium PSBI di proyek Kereta Cepat Whoosh, namun belum memperoleh respons dan komentar hingga berita ini diturunkan.

Mengutip laporan keuangan PT KAI, PSBI memiliki total aset Rp 27,39 triliun per akhir Juni 2025. Sementara kewajiban perusahaan mencapai Rp 18,93 triliun. Adapun total kerugian yang dicatatkan PSBI mencapai Rp 1,62 triliun dengan Rp 951,48 miliar diatribusikan kepada PT KAI. Kondisi keuangan yang masih berdarah-darah tersebut agak sedikit membaik dari catatan akhir tahun 2024, dimana PSBI membukukan rugi Rp 4,19 triliun dengan Rp 2,34 triliun diatribusikan kepada PT KAI.

Sinking fund Kereta Cepat Jakarta Bandung tercatat senilai Rp 1,38 triliun pada akhir Juni 2025, berkurang dari RP 1,73 triliun pada akhir 2024.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

"Mereka bilang masih akan studi, saya sih posisinya clear, karena di perjanjian mereka dengan Indonesia, dengan Cina, enggak ada harus pemerintah yang bayar," jelas Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu, (15/10/2025).

Purbaya menjelaskan, pihaknya telah memastikan posisi pemerintah tetap jelas dan tegas terkait pembiayaan proyek strategis tersebut. Menurutnya, selama struktur pembayarannya tertata dengan baik dan transparan, pihak pemberi pinjaman seperti China Development Bank (CDB) tidak akan mempersoalkan.

Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan bahwa pihak Whoosh saat ini masih melakukan studi lanjutan terkait skema pembiayaan. Setelah hasil kajian selesai, mereka akan menyampaikan usulan resmi kepada pemerintah untuk ditinjau lebih lanjut.

"Biasa sih, selama struktur pembayarannya clear, mereka nggak ada masalah. Tapi kan kita lihat hasil studinya seperti apa nanti," jelasnya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) masih mengevaluasi penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung atau Whoosh.

Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang enggan menanggung utang proyek tersebut. Rosan mengungkapkan, padahal Danantara belum membahas dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan menentukan opsi penyelesaian utang yang saat ini menjadi beban PT. KAI (Persero).

"Makanya saya juga bingung ya, karena kita kan lagi evaluasi. dan kita juga belum, Danantara berbicara ke pihak lain," ujarnya saat ditemui di Hotel St. Regis, Selasa (14/10).

Rosan menjelaskan, terkait penyelesaian utang Whoosh menjadi wewenang COO Dony Oskaria. Namun, saat ini pihaknya masih melakukan evaluasi dan mencari opsi yang tepat.

Ia mengaku, dalam penyelesaian permasalahan ini memang melibatkan kementerian lain, sehingga perlu pembahasan mendalam.