Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan aturan baru mengenai penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dana Reboisasi atau DBH DR.

Beleid itu diterbitkan sejalan dengan langkah Presiden Prabowo Subianto memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta perluasan penggunaan DBH DR.

Oleh sebab itu, kini Menkeu Purbaya mengatur kembali tata cara penggunaan DBH SDA Kehutana Dana Reboisasi sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.16/2026. Aturan ini mencabut regulasi sebelumnya yakni PMK No.55/2024.

Selain itu, beleid tersebut diterbitkan sejalan dengan penguatan provinsi sebagai koordinaator pelaksanaan kegiatan dana bagi hasil dana reboisasi, dengan adanya pengalihan kewenangan sektor kehutanan.

"Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi belum menyesuaikan regulasi, nomenklatur kelembagaan, perluasan penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dan perpanjangan batas waktu penggunaan sisa dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi kabupaten/kota, sehingga perlu dilakukan penggantian," demikian dikutip dari poin b. bagian pertimbangan PMK tersebut, Jumat (3/4/2026).

Tidak ada yang berubah dari tujuan penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR bagi provinsi maupun kabupaten/kota pada PMK No.16/2026 dari PMK No.55/2024. Keduanya diatur masing-masing dalam pasal 2 dan 3 beleid tersebut.

Namun demikian, terdapat tiga tambahan kegiatan strategis lainnya yang bisa didanai dari DBH DR dan Sisa DBH DR. Hal ini diatur dalam masing-masing pasal 4 ayat (1) huruf c, d dan i.

Tiga kegiatan strategis lainnya itu meliputi dukungan pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan yang dibagihasilkan; dukungan kesekretariatan penyusunan, pembinaan, dan/atau pengawasan DBH DR; serta pemberian bantuan keuangan khusus oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Purbaya mengatur bahwa pemberian bantuan keuangan khusus sebagaimana pasal 4 ayat (1) huruf i dapat diprioritaskan bagi kabupaten/kota asal PNBP SDA kehutanan dana reboisasi.

Di sisi lain, pada pasal 8, Purbaya menghapus ketentuan kegiatan penunjang sebagai syarat muatan minimal Rancangan Kegiatan dan Penganggaran atau RKP DBH DR. Muatan minimal RKP kini hanya memuat aokasi DBH DR dan/atau Sisa DBH DR provinsi atau Sisa DBH DR kabupaten/kota yang dianggarkan, rincia kegiatan, rincian pendanaan kegiatan, target keluaran kegiatan, serta metode pelaksanaan kegiatan.

Adapun, PMK tersebut ditetapkan pada 16 Maret 2026 dan baru diundangkan pada 1 April 2026.

JAKARTA, KOMPAS.com - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menyebut, komitmen Presiden Prabowo Subianto mereboisasi 12,7 juta kawasan hutan rusak bukan sekadar “omon-omon”.

Pernyataan itu Prabowo sampaikan saat menjadi pembicara dalam Indonesia Economic Summit (IES) di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

“Dia (Prabowo) benar-benar memenuhi janjinya, seperti kata orang Amerika, bukan hanya omon-omon (omong kosong), ya? Bukan hanya omon-omon,” kata Hashim.

Komitmen penghijauan lahan rusak itu juga telah disampaikan Prabowo dalam pertemuan kepala negara di London, Inggris dua minggu lalu.

Forum itu dihadiri langsung Raja Charles III dan menyaksikan komitmen yang disampaikan Prabowo.

Di sana, Prabowo menyatakan pemerintah Indonesia akan menganggarkan dana 120 juta dollar Amerika Serikat, setara Rp 2 triliun, untuk konservasi, pengembangan, dan pemeliharaan Cagar Alam Way Kambas di Lampung.

Kawasan lindung Way Kambas merupakan tempat konservasi gajah, badak Sumatera, dan sepesies lain yang keberadaannya semakin terancam.

“Jadi ini adalah bentuk konkret janji kami, menggunakan anggaran pemerintah Indonesia, bukan uang donor untuk konservasi, pelestarian, dan pengembangan kawasan konservasi alam yang sangat penting,” tegas Hashim.

Bentuk komitmen terhadap kelestarian alam lainnya menyangkut penambahan personel polisi hutan.

Sebelumnya, jumlah polisi hutan di Indonesia hanya 5.000 personel. Mereka mendapatkan tugas yang mustahul yakni menjaga 57 taman nasional.

Menyadari hal ini, Prabowo memutuskan menambah personel polisi hutan hingga tiga kali lipat lebih.

“Prabowo sekarang telah memutuskan untuk meningkatkan jumlah petugas kehutanan dari 5.000 menjadi 70.000 polisi kehutanan,” tutur Hasjim.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mendorong percepatan relokasi warga dari kawasan rawan longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (Jabar). Tito juga meminta penguatan tata ruang di daerah rawan bencana, seperti reboisasai.

Tito menilai, relokasi warga dari kawasan rawan longsor penting demi keselamatan. Menurut Tito, wilayah tersebut tidak lagi layak untuk dihuni. Selain relokasi, Tito juga mendorong upaya reboisasi dengan menanam kembali tanaman berakar kuat guna memperkuat struktur tanah.

“Ini harus direboisasi, ditanam. Tanaman-tanaman yang akarnya keras, supaya struktur tanahnya bisa menguat kembali. Kalau kembali lagi nanti akan longsor lagi,” kata Tito usai meninjau lokasi, Minggu (25/1/2026).

Tito juga meminta, seluruh perangkat pemerintahan fokus mencari korban yang masih hilang serta memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak. Tito pun mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam penanganan darurat, mulai dari pemerintah daerah (Pemda), TNI, Polri, relawan, hingga pemerintah pusat.

“Dari Pak Gubernur, kemudian dari Pak Bupati, jajaran, TNI, Polri, relawan, pemerintah pusat, semua bergerak untuk membantu,” ungkapnya.

Selain faktor hujan deras, kata Tito, kondisi struktur tanah di wilayah tersebut menjadi salah satu penyebab utama terjadinya longsor. Menurutnya, tanah di kawasan itu bersifat gembur sehingga kurang kokoh menahan beban.

Lihat video: Tangis dan Harapan di Tengah Longsor Maut: 80 Orang Masih Hilang

Tito juga menyoroti perubahan fungsi vegetasi di kawasan perbukitan yang dinilai memperparah risiko bencana. Banyak tanaman pelindung berakar kuat yang digantikan dengan tanaman hortikultura.

“Tanaman pelindungnya yang akarnya menancap ke dalam ya, yang bisa memperkuat struktur tanah itu, banyak berganti hortikultura, sayur-sayuran lain-lain ini ya. Nah itu membuat rentan sekali kalau terjadi hujan deras,” katanya.

Kendati demikian, Tito menekankan, kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi daerah lain di Indonesia, khususnya dalam memperkuat tata ruang dan pemetaan wilayah rawan bencana. Menurutnya, pemetaan tersebut perlu dilakukan secara nasional oleh seluruh kepala daerah guna mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi.

"Setiap Bupati, Wali Kota, Gubernur harus kita petakan secara nasional. Untuk kita memikirkan potensi kalau terjadi kerawanan hidrometeorologi seperti ini, hujan lebat, hujan deras," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan mengestimasi kebutuhan anggaran untuk membiayai rehabilitasi hutan dan lahan kritis mencapai Rp153,78 triliun dalam kurun sembilan tahun hingga 2034 mendatang.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Senin (19/1/2026) mengemukakan bahwa Kemenhut telah menetapkan rencana rehabilitasi lahan kritis dengan total luas mencapai 12 juta hektare hingga 2034 mendatang. Dari total luas tersebut, 6,3 juta hektare berada di dalam kawasan hutan dan 5,7 juta hektare berada di luar kawasan hutan.

“Selama sembilan tahun hingga 2034, anggaran ideal rehabilitasi kurang lebih Rp153,78 triliun dengan rata-rata rehabilitasi per tahun seluas 1,3 juta hektare dan kebutuhan anggaran sebesar Rp17,08 triliun per tahun yang bersumber dari APBN dan APBD,” kata Rohmat, dikutip Selasa (20/1/2026).

Rohmat juga mengemukakan bahwa pendanaan juga bakal mengandalkan kerja sama dalam negeri maupun luar negeri, kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) oleh pemegang izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta restorasi ekosistem dengan skema karbon dan kewajiban sosial perusahaan (CSR).

Kemenhut turut menampung usulan Komisi IV DPR RI untuk mengaktivasi kembali Instruksi Presiden (Inpres) tentang pendanaan reboisasi yang sempat berlaku pada 1980-an sampai 1990-an. Untuk itu, Rohmat mengharapkan Komisi IV DPR RI dapat turut memberi dukungan agar usulan ini diajukan ke Presiden Prabowo Subianto.

“Kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden dan kami juga mohon dukungan dari DPR RI untuk juga mengusulkan kepada Bapak Presiden sehingga kewajiban pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan itu gotong royong oleh semua pihak,” tambahnya.

Selain itu, Kementerian Kehutanan juga akan mengusulkan agar sebagian denda administratif dari kegiatan sawit ilegal dan tambang ilegal di kawasan hutan dialokasikan kembali sebagai dana rehabilitasi hutan dan lahan. Skema tersebut diharapkan dapat memperkuat pendanaan untuk mengejar target rehabilitasi 12 juta hektare lahan kritis, baik di dalam kawasan hutan maupun areal penggunaan lain (APL), hingga 2034.

Rohmat menambahkan, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan diproyeksikan meningkatkan kinerja sektor kehutanan dan lingkungan, serta berkontribusi terhadap peningkatan cadangan karbon nasional dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Program rehabilitasi berbasis agroforestri juga diharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan secara berkelanjutan.

Di samping itu, Kementerian Kehutanan saat ini juga memproses usulan penetapan kawasan konservasi di sembilan lokasi yang tersebar di tujuh provinsi dengan total luas mencapai 192.413 hektare. Usulan tersebut sebagian besar diajukan oleh pemerintah daerah.

JAKARTA - Upaya pemerintah menata sektor pertambangan, termasuk melalui kebijakan evaluasi dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), dinilai oleh sejumlah pakar telah berjalan sesuai kaidah hukum dan prinsip keberlanjutan. Perbaikan tata kelola ini menjadi penegasan terhadap komitmen negara dalam memastikan kegiatan Minerba (Mineral dan Batubara) tidak merusak lingkungan dan benar-benar berkontribusi pada ekonomi nasional.

Penertiban izin yang dilakukan pemerintah merupakan langkah yang menciptakan kepastian hukum bagi investor yang patuh.

"Semua perizinan yang kewenangannya di pusat harus melakukan integrasi perizinan. Dalam proses integrasi itu seluruh perizinan dievaluasi: layak dilanjutkan atau tidak," kata Ekonom Universitas Persada Bunda Indonesia, Dr Riyadi Mustofa dalam diskusi publik bertajuk “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Sudut Pandang Energi" dikutip Sabtu (29/11/2025).

Ia menambahkan, bagi perusahaan yang taat aturan, keberlanjutan usaha mereka terjamin. Namun, pemerintah harus memastikan bahwa perusahaan sudah memenuhi seluruh syarat penjagaan lingkungan.

"Yang taat lanjut. Dan keberlanjutan itu memberikan kepastian hukum. Karena kalau sudah keluar persetujuan lingkungan, berarti legal. Masyarakat juga terlibat dalam proses Amdal melalui konsultasi publik dan penilaian komisi," kata dia.

Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Sriwijaya (UNSRI), Dr Andries Lionardo sepakat bahwa arah kebijakan sektor Minerba sudah menuju perbaikan. Arah perbaikan tersebut, kata dia, harus mencakup keseimbangan kepentingan, tidak hanya berpihak pada pengusaha, tetapi juga pada rakyat dan daerah penghasil.

"Saya melihat tata kelola ini memang sudah mulai diperbaiki oleh pemerintah. Arah kebijakan sudah ke sana," jelas Andries.

Sedangkan guru besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Prof Wardana menilai kebijakan evaluasi IUP secara berkala, misalnya setiap 10 tahun adalah langkah yang tepat.

"Evaluasi setiap 10 tahun itu penting, karena siklus tambang sendiri butuh waktu sekitar 4–5 tahun untuk persiapan. Ini waktu yang realistis untuk memastikan tambang berjalan dengan benar dan berkelanjutan," tutur Prof Wardana.

Setali tiga uang, pakar komunikasi publik Universitas Riau (UNRI), Chelsy Yesicha mengingatkan bahwa fokus utama pemerintah harus selalu pada dampak lingkungan dan masyarakat. Langkah-langkah evaluasi izin, pencabutan IUP bermasalah, dan pengetatan pengawasan dianggap perlu dilanjutkan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menepis narasi negatif yang beredar di tengah masyarakat.

"Kita bicara tentang keberlanjutan lingkungan untuk generasi. Mau itu izinnya legal ataupun ilegal, tetapi yang berdampak kepada lingkungan dan masyarakat, itu yang perlu diperhatikan," pungkas Chelsy.

Tindakan konkret penataan tata kelola tersebut ditunjukkan secara tegas oleh pemerintah melalui Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Satgas yang saat itu dipimpin oleh mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia melakukan pencabutan ribuan IUP yang dinilai bermasalah, tidak beroperasi, atau tidak memenuhi kewajiban.

Bahlil menegaskan bahwa penertiban izin-izin yang tidak produktif adalah bagian dari upaya negara untuk memastikan sumber daya alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai amanat UUD 1945.

"Izin-izin yang kami cabut ini adalah izin-izin yang tidak beroperasi. Kami sudah mencabut lebih dari 2.000 IUP," tegas Bahlil Lahadalia.

Ia menjelaskan, izin-izin yang dicabut bervariasi, mulai dari yang tidak melakukan eksekusi di lapangan meskipun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sudah terbit, tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), hingga izin yang sengaja dijual kembali oleh pemegang konsesi.

"Pencabutan izin ini tanpa melihat ini punya siapa atau ini punya siapa, enggak. Kita tertib. Aturan berlaku untuk seluruh orang, tidak untuk satu kelompok orang tertentu," tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai bagian dari komitmen mendukung target penghijauan nasional, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus memperkuat jejak hijau melalui program “PNM Hijaukan Negeri”.

Hingga pekan pertama November 2025, PNM telah menanam 374.839 pohon, setara dengan potensi penyerapan karbon sekitar 8.900 ton CO₂ — meliputi 287.761 pohon pada 67 titik di 2024 dan tambahan 87.078 pohon sepanjang 2025.

Inisiatif ini sejalan dengan gerakan reboisasi besar-besaran Pemerintah Indonesia yang bertujuan memulihkan tutupan hutan dan lahan kritis untuk mendukung ketahanan iklim dan lingkungan.

Aksi terbaru menunjukkan intensifikasi komitmen PNM pada Jumat, 28 November 2025, dilakukan penanaman 800 pohon rambai di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Banjarmasin, dan sehari sebelumnya Kamis, 27 November 2025, sebanyak 500 pohon mangrove ditanam di Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah melalui Cabang Ambon.

Dengan tambahan ini, hingga cut-off November 2025 program “PNM Hijaukan Indonesia” telah menambah 87.078 pohon baru.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung bersama masyarakat lokal serta nasabah, menandakan bahwa upaya keberlanjutan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab korporasi, melainkan gerakan bersama.

Dampak dari penanaman dan konservasi ini dirasakan secara nyata, menambah tutupan hijau, memperbaiki kualitas udara, serta membantu mengurangi risiko banjir dan abrasi, terutama di sekitar pesisir dan aliran sungai melalui reboisasi dan konservasi mangrove.

Bagi masyarakat setempat, program ini memberi kesempatan ekonomi baru: dari pembibitan tanaman, wisata edukasi hingga ruang hidup yang lebih sehat dan nyaman. Di tingkat komunitas, keterlibatan aktif nasabah serta warga memperkuat rasa kepedulian lingkungan dan kebersamaan.

Pada skala global, langkah ini mendukung pencapaian sasaran keberlanjutan terkait SDG 13 (Aksi Iklim), SDG 14 (Ekosistem Laut), dan SDG 15 (Ekosistem Daratan).

Salah satu nasabah yang terlibat dalam kegiatan penanaman menyampaikan,

“Senang sekali bisa ikut tanam pohon bareng masyarakat, udara jadi lebih segar, lingkungan lebih nyaman, dan semoga hasilnya bisa kita rasakan untuk anak cucu nanti.”

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PNM, Lalu Dodot Patria Ary, meyakini pemberdayaan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan.

‘’Melalui program ini, PNM berupaya memberikan manfaat jangka panjang bukan hanya bagi nasabah, tetapi juga bagi ekosistem yang menopang kehidupan masyarakat,” ujar Dodot.

INDRAGIRI HULU - Polres Indragiri Hulu (Inhu) menggandeng tiga perguruan tinggi di Kabupaten Inhu untuk melaksanakan Sosialisasi Green Policingdan penanaman pohon di tepian Sungai Indragiri. Kegiatan berlangsung di Pendopo Taman Junjung Buih, Kecamatan Rengat, Selasa (4/11/2025).

Kegiatan Green Policing ini turut melibatkan tiga kampus di Inhu, yakni ITB Indragiri, Universitas Riau Indragiri (Unrida), dan Madinatun Najah Inhu.

Aksi ini dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah abrasi di bantaran Sungai Indragiri. Kapolres Indragiri Hulu AKBP Fahrian Saleh Siregar menjelaskan kegiatan ini dihadiri Wakapolda Riau Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo.

Reboisasi ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap program Green Policing yang digagas Kapokda Riau Irjen Hery Heryawan sekaligus wujud kepedulian terhadap lingkungan hidup, terutama di wilayah yang rawan abrasi.

"Melalui Green Policing, kami ingin mengajak masyarakat dan generasi muda untuk peduli pada lingkungan. Menanam pohon berarti menanam harapan untuk masa depan yang lebih hijau dan sehat. Kami berharap kegiatan ini bisa membantu mencegah abrasi di tepian Sungai Indragiri dan menjaga keseimbangan ekosistem," ujar Kapolres.

Dalam kegiatan ini, hadir pula sejumlah pejabat Polda Riau di antaranya Karo Ops Polda Riau Kombes Pol Ino Harianto, Wadir Polairud Polda Riau AKBP Andi Yul Lapawesean Tenri Guling serta jajaran pejabat utama Polda Riau.

Selain unsur kepolisian, kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Inhu yang diwakili Pj. Sekda Kabupaten Inhu H Syahruddin perwakilan Kodim 0302/Inhu, Kejari Inhu, Pengadilan Negeri dan Agama Rengat, Rektor universitas yang berada direngat serta para Kabag, Kasat, Kapolsek, dan Kasi Polres Inhu.

Masing-masing kampus mengirimkan 10 mahasiswa perwakilan untuk ikut serta dalam kegiatan penanaman pohon di sepanjang aliran Sungai Indragiri. Kehadiran mahasiswa ini menjadi simbol keterlibatan aktif generasi muda dalam menjaga dan memulihkan kelestarian alam di daerahnya.

Adapun jenis pohon yang ditanam dalam kegiatan ini antara lain nangka, matoa, sirsak, dan sukun. Jenis-jenis tersebut dipilih karena memiliki akar yang kuat untuk menahan erosi tanah sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. “Kami memilih tanaman produktif agar ke depan selain berfungsi ekologis, juga memberi nilai tambah bagi warga bantaran sungai,” tambah AKBP Fahrian.

Selain penanaman pohon, kegiatan juga diisi dengan sesi sosialisasi mengenai pentingnya kesadaran lingkungan, ramah tamah, dan makan bersama seluruh peserta. Suasana kebersamaan antara jajaran kepolisian, mahasiswa, dan masyarakat tampak hangat dan penuh semangat.

Kapolres Inhu menegaskan, kegiatan Green Policing bukan hanya seremonial, tetapi langkah berkelanjutan untuk membangun budaya peduli lingkungan di tengah masyarakat.

“Kami akan terus melibatkan berbagai pihak dari pemerintah daerah, akademisi, hingga komunitas agar gerakan peduli lingkungan ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga Inhu,” tegasnya.