Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) bertujuan memperkuat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan perlindungan terhadap konsumen.

Budi mengatakan aturan PMSE baru tersebut memiliki lima aspek utama yang fokus pada visibilitas produk lokal, fasilitasi legalitas pelaku usaha, transparansi kemitraan platform digital, penguatan perlindungan konsumen, dan penguatan tata kelola teknologi digital.

"Penyempurnaan regulasi PMSE melalui Permendag baru ini bertujuan untuk mendorong penguatan ekosistem perdagangan digital yang adil, sehat, dan bermanfaat. Tentu ini dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis," ujar Budi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut ia menjelaskan beberapa aturan utama dalam Permendag mencakup prioritas visibilitas produk usaha mikro dan kecil (UMK) dalam negeri di platform, kewajiban memiliki perizinan berusaha, transparansi pengenaan biaya dan kebijakan promosi platform, serta pemberian insentif promosi bagi UMK.

Kemudian, penyediaan mekanisme pengaduan dan sengketa oleh platform, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan promosi dan pemasaran produk, serta perlindungan dari praktik perdagangan tidak sehat.

Selain itu, ia mengatakan ditambahkan dua model bisnis Penyelenggara PMSE (PPMSE). Pertama, yaitu Ride-Hailing, di mana model bisnis itu didefinisikan sebagai sistem elektronik di bidang transportasi darat yang dapat disertai dengan fitur perdagangan barang maupun jasa sebagai layanan tambahan dalam ekosistem yang sama.

Pengaturan ride-hailing dalam Permendag tersebut menyasar pada aktivitas perdagangan barang yang difasilitasi oleh platform melalui fitur-fitur niaga dari aplikasi ride-hailing.

"Dengan demikian, yang diatur adalah transaksi jual beli barangnya, bukan layanan transportasinya," kata Budi.

Sedangkan model bisnis yang kedua adalah Online Travel Agent (OTA). Model bisnis itu merupakan sistem elektronik berupa penjualan maupun pemesanan layanan perjalanan kepada konsumen, baik secara langsung maupun melalui fasilitasi transaksi antara konsumen dan pelaku usaha, yang menjual atau menyelenggarakan tiket transportasi, akomodasi, atraksi, maupun paket perjalanan.

Terkait kewajiban memiliki perizinan berusaha bagi seluruh pedagang yang berjualan melalui platform, Budi menekankan perlunya pengaturan tersebut untuk mewujudkan ekosistem perdagangan digital yang lebih tertib dan sehat. Pengaturan tersebut juga mendorong pemberian kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan konsumen.

Untuk memberikan ruang adaptasi yang memadai, pemerintah menetapkan masa tenggang bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perizinan berusaha. Ia berharap, proses transisi menuju ekosistem perdagangan digital yang lebih formal dapat berjalan secara bertahap dan tidak memberatkan.

"Regulasi ini merupakan langkah awal. Kami akan terus hadir melalui sinergi pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha melalui sosialisasi, pelatihan, promosi, serta kegiatan daring maupun luring. Ekosistem digital yang sehat dapat terwujud jika kita membangunnya bersama-
sama," katanya.

Rancangan Permendag terbaru tersebut telah ditandatangani oleh Budi. Regulasi ini akan menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Tentu masalah yang disampaikan tidak langsung kita bisa selesaikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bersama para penjual dan perwakilan platform penyedia layanan lokapasar (marketplace) mencari solusi bersama yang berkeadilan bagi penjual, platform, dan pembeli dalam ekosistem niaga elektronik (e-commerce).

Budi menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan di bidang niaga elektronik. Ia berharap, pertemuan ini dapat memberi masukan penting untuk mendapatkan solusi bersama yang

"Tentu masalah yang disampaikan tidak langsung kita bisa selesaikan. Semua masukan sudah ditampung dan kami harapkan komitmen bersama untuk membesarkan ekosistem niaga elektronik yang berkeadilan bagi platform, penjual, dan konsumen," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Pada pertemuan tersebut, para penjual yang hadir mendapat kesempatan untuk menyampaikan kendala yang dihadapi selama menjalankan niaga elektronik. Setiap penjual yang hadir, menyampaikan keluhannya saat menggunakan platform.

Selain itu, Budi mendapati beragamnya masalah yang dihadapi penjual dalam platform. Ia mengatakan, masalah-masalah tersebut akan dapat ditindaklanjuti melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Ia juga mengusulkan adanya rencana aksi bersama untuk mengimplementasi revisi Permendag tersebut nantinya.

"Kami harapkan sinergi para pemangku kepentingan untuk bersama-sama merancang rencana aksi implementasi revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023," ujarnya.

Budi menyampaikan, revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 telah sampai tahap penyelesaian harmonisasi peraturan. Revisi Permendag melibatkan perwakilan platform dan penjual dalam penyusunannya.

Beberapa hal yang diatur dalam Permendag ini berkaitan dengan perlindungan produk lokal dan transparansi dalam platform digital.

"Kami ingin produk lokal maju. Kalau produk lokal maju dan produknya bagus, kita jadi bisa mengendalikan impor. Sistem kita harus mendukung produk-produk lokal," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ekosistem e-commerce-nya juga harus bagus karena menyangkut seller-nya, platform-nya, dan menyangkut konsumen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan proses harmonisasi terkait aturan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) masih berlangsung dan ditargetkan rampung pekan ini.

"E-commerce itu harmonisasi, minimal satu lagi minggu ini. Harmonisasi kan baru beberapa kali," ujar Budi di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan pihaknya akan memanggil para penjual, dan platform e-commerce atau lokapasar untuk membahas percepatan penyelesaian revisi peraturan menteri perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 terkait dengan aturan PMSE.

Budi optimistis pembahasan revisi ini dapat segera dirampungkan. Revisi aturan tersebut juga sebagai bentuk komitmen pemerintah bersama penjual dan platform lokapasar untuk membangun tata kelola ekosistem perdagangan elektronik.

Menurutnya, aturan baru mendatang tidak hanya untuk kepentingan platform e-commerce tetapi juga seluruh ekosistem yang terlibat dalam perdagangan elektronik, seperti penjual dan juga konsumen.

"Ekosistem e-commerce-nya juga harus bagus karena menyangkut seller-nya, platform-nya, dan menyangkut konsumen. Jadi tiga-tiganya itu harus dilindungi, dari seller, platform, juga harus sisi konsumennya. Nah, besok saya ketemu," katanya.

Dalam revisi permendag 31/2023, salah satu poin perubahannya berkaitan dengan transparansi biaya yang dikenakan platform kepada penjual.

Pemerintah juga mendorong platform digital memprioritaskan promosi produk dalam negeri, termasuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, platform e-commerce diwajibkan menyediakan layanan pengaduan dengan service level agreement (SLA) yang jelas untuk melindungi kepentingan konsumen maupun penjual apabila terjadi permasalahan dalam transaksi digital.

Pemerintah ingin menciptakan hubungan yang setara antara penjual dan platform dalam ekosistem perdagangan digital sekaligus memperkuat perlindungan konsumen.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) selesai pada pekan depan. Budi mengatakan revisi aturan tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola ekosistem perdagangan digital atau e-commerce yang mencakup penjual (seller), platform, dan konsumen.

“Sekarang Kemendag sedang merevisi Permendag Nomor 31 PMSE. Mudah-mudahan sekarang sudah finalisasi, mudah-mudahan minggu depan selesai,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso usai meninjau harga dan pasokan pangan di Pasar Palmerah, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Menurut dia, salah satu poin perubahan dalam revisi aturan tersebut berkaitan dengan transparansi biaya yang dikenakan platform kepada penjual.

“Platform harus transparan di dalam pengenaan biaya. Biaya admin atau biaya apa pun itu harus transparan dan harus ada perjanjian yang bisa diunduh di platform-nya,” ujarnya.

Selain transparansi biaya, pemerintah juga mendorong platform digital memprioritaskan promosi produk dalam negeri, termasuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kemendag juga mewajibkan platform menyediakan layanan pengaduan dengan service level agreement (SLA) yang jelas untuk melindungi kepentingan konsumen maupun penjual apabila terjadi permasalahan dalam transaksi digital.

Budi mengatakan pemerintah ingin menciptakan hubungan yang setara antara penjual dan platform dalam ekosistem perdagangan digital sekaligus memperkuat perlindungan konsumen.

“Seller dan platform itu harus setara. Dia mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Demikian juga konsumen harus dilindungi,” ucapnya.

KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) selesai pada pekan depan.

Salah satu poin utama dalam revisi aturan tersebut ialah kewajiban platform e-commerce untuk lebih transparan soal biaya yang dikenakan kepada penjual.

“Sekarang Kemendag sedang revisi Permendag Nomor 31 PMSE. Mudah-mudahan sekarang sudah finalisasi, mudah-mudahan minggu depan selesai,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso usai meninjau harga dan pasokan pangan di Pasar Palmerah, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Menurut Budi, platform digital nantinya wajib membuka secara jelas berbagai biaya yang dibebankan kepada seller, termasuk biaya administrasi dan potongan lainnya.

“Platform harus transparan di dalam pengenaan biaya, biaya admin atau biaya apa pun itu harus transparan dan harus ada perjanjian yang bisa diunduh di platform-nya,” ujarnya.

Kemendag juga ingin menciptakan hubungan yang lebih setara antara seller dan platform dalam ekosistem perdagangan digital.

“Seller dan platform itu harus setara. Dia mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Demikian juga konsumen harus dilindungi,” ucapnya.

Selain transparansi biaya, revisi aturan PMSE juga mengatur kewajiban platform menyediakan layanan pengaduan dengan service level agreement (SLA) yang jelas.

Layanan tersebut disiapkan untuk melindungi kepentingan konsumen maupun penjual apabila terjadi masalah dalam transaksi digital.

Pemerintah juga mendorong platform digital memprioritaskan promosi produk dalam negeri, termasuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Budi menambahkan, revisi aturan PMSE disusun bersama Kementerian UMKM agar kebijakan yang diterbitkan saling melengkapi dan tidak tumpang tindih.

“Saling melengkapi, kita selalu koordinasi dengan Pak Menteri,” ungkap Budi.

Sebelumnya, Kemendag menyatakan revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 dilakukan untuk memperkuat perlindungan produk lokal dan UMKM, perlindungan konsumen, hingga prioritas promosi produk dalam negeri di platform e-commerce.

Evaluasi aturan PMSE dilakukan seiring meningkatnya aktivitas perdagangan digital dan penguatan pengawasan terhadap ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik.8

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai regulasi yang tepat dari pemerintah dapat membuat kepastian hubungan bisnis yang saling menguntungkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan platform digital seperti e-commerce/marketplace.

“Jadi ini yang harus diatasi oleh pemerintah untuk memastikan hubungan bisnis antara platform e-commerce dengan UMKM yang lebih saling menguntungkan,” kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Pendapat Faisal ini merespons para pelaku UMKM yang baru-baru ini mengeluhkan tingginya biaya administrasi hingga logistik yang dikenakan oleh platform perdagangan digital yang mereka gunakan.

Pemerintah pun melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) saat ini tengah mempersiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Selain itu, Kementerian UMKM juga tengah menyiapkan regulasi khusus untuk mengatur biaya admin e-commerce. Aturan ini pun kini sedang berada dalam tahap sinkronisasi lintas kementerian terkait.

Faisal menilai, tingginya biaya layanan di platform e-commerce dan marketplace pun memengaruhi keputusan bisnis dari para penjual, utamanya pelaku UMKM yang selama ini mengandalkan pasar maya tersebut untuk memasarkan dan menjual produknya lebih luas.

“Bargaining position menjadi lebih besar sehingga ketika ada kenaikan biaya, misalnya biaya logistik karena faktor perang atau energi dan lain-lain, kemudian platform e-commerce yang berada pada bargaining position lebih tinggi ketika ada tekanan biaya, biasanya dibebankan pada mitranya,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menilai pola bisnis dan relasi bisnis seperti ini harus direspons oleh kebijakan pemerintah guna memastikan bahwa UMKM tetap bisa berkembang, mengingat UMKM merupakan salah satu penggerak ekonomi Indonesia dan perkembangannya turut menjadi prioritas.

“Sehingga ada permasalahan jika ada permasalahan kaitannya dengan kenaikan biaya, akses pasar, hubungan bisnis relasi dengan mitra platform e-commerce dan lain-lain ini harus direspons untuk memastikan UMKM itu betul-betul bisa mendapatkan ruang untuk mengembangkan bisnisnya,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 terkait ekosistem perdagangan e-commerce dan marketplace tidak tumpang tindih dengan regulasi yang tengah disusun oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kita terus komunikasi dengan Kementerian UMKM dari awal, ya. Jadi kita kalau pun ada [aturan Kementerian UMKM] itu akan saling melengkapi,” kata Budi di Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Akan tetapi, Budi mengaku belum dapat menjelaskan detail terkait dengan isi dari perubahan aturan yang dimaksud. Pasalnya, pemerintah bersama stakeholder terkait lainnya masih melakukan pembahasan.

"Ya, jadi sekarang kita sedang mempersiapkan revisi Permendag, ya, mengenai ekosistem e-commerce-nya. Tapi saya belum bisa menceritakan isinya, karena sekarang lagi dalam pembahasan,” ujarnya.

Adapun regulasi terkait perdagangan digital tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Lebih lanjut, Budi mengatakan revisi aturan tersebut antara lain untuk memperkuat perlindungan produk lokal termasuk produksi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perlindungan konsumen, hingga prioritas promosi produk lokal di e-commerce dan atau marketplace.

“Pertama untuk melindungi konsumen. Kemudian juga bagaimana hak-hak yang didapatkan oleh seller atau produk lokal ini semakin diutamakan di dalam promosi atau penjualan melalui e-commerce,” jelasnya.

Mendag yang akrab disapa Busan itu memastikan keterlibatan semua pemangku kepentingan terkait dalam pembahasan revisi Permendag tersebut, mulai dari platform serta penjual (seller).

“Harus saling menguntungkan sehingga semua itu berjalan. Kan e-commerce juga butuh seller. Seller juga butuh e-commerce, tapi bagaimana mereka itu bisa berjalan bersama ya, dan kewajiban masing-masing harus saling menguntungkan, agar ekosistemnya berjalan dengan dengan bagus,” ujarnya.

Aturan Kementerian UMKM

Sementara itu, Kementerian UMKM pun kini tengah menyiapkan regulasi khusus untuk mengatur biaya admin e-commerce.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman sebelumnya mengatakan aturan tersebut sedang dalam tahap sinkronisasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum, dan Sekretariat Negara.

Pembahasan regulasi-regulasi itu menyusul para pelaku UMKM yang baru-baru ini mengeluhkan tingginya biaya administrasi hingga logistik yang dikenakan oleh platform perdagangan digital yang mereka gunakan.

“Kita, kan, secara umumnya, jadi mengenai ekosistem tanya tadi. Jadi kita saling melengkapi ke arah masyarakat,” ujar dia.

Lebih lanjut, Budi juga memastikan bahwa revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 akan diluncurkan dalam waktu dekat.

“Secepatnya, ya, secepatnya. Ya mudah-mudahan bulan ini sudah selesai, ya. Tidak tahu bareng atau tidak (dengan aturan Kementerian UMKM). Tapi kita secara proses selalu bersamaan, karena memang selalu berkomunikasi,” katanya.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa pihaknya menerima cukup banyak keluhan dari pelaku usaha mikro dan kecil terkait tingginya biaya administrasi yang dikenakan platform e-commerce.

“Keluhannya sudah lumayan banyak. Hampir setiap hari masuk ke saya, baik lewat pesan langsung (DM) Instagram, Facebook, maupun WhatsApp. Pemerintah harus merespons ini,” ujar Maman kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/4).

Biaya admin yang dimaksud adalah potongan atau komisi transaksi yang dikenakan oleh platform e-commerce kepada penjual setiap kali terjadi penjualan.

Kenaikan tarif tersebut dinilai memberatkan UMKM karena mengurangi margin keuntungan dan daya saing mereka di pasar digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait keluhan pedagang (seller) atas kenaikan biaya logistik atau ongkos kirim (ongkir) di platform e-commerce seperti TikTok Shop, Shopee, Cs.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah saat ini tengah menyusun revisi aturan ekosistem perdagangan digital melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Regulasi tersebut nantinya akan mengatur keseimbangan hak dan kewajiban platform, seller, hingga perlindungan konsumen.

Budi menuturkan revisi aturan itu masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di industri perdagangan digital.

“Sekarang kita sedang mempersiapkan revisi Permendag ya, mengenai ekosistem e-commerce-nya. Tapi kan saya belum bisa menceritakan isinya, karena sekarang lagi dalam pembahasan,” kata Budi dalam acara Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026 di Anjungan Sarinah, Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Dia menjelaskan revisi Permendag tersebut disiapkan untuk memperbaiki tata kelola ekosistem e-commerce secara menyeluruh, termasuk memperkuat perlindungan konsumen serta keberpihakan terhadap seller dan produk lokal.

“Tapi pada prinsipnya, bagaimana salah satunya itu tadi. Pertama untuk melindungi konsumen. Kemudian juga bagaimana hak-hak yang didapatkan oleh seller atau produk lokal ini semakin diutamakan di dalam promosi atau penjualan melalui e-commerce,” ujarnya.

Menurut Budi, pemerintah tidak hanya berfokus pada platform besar, melainkan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai ekosistem perdagangan digital. Dia menegaskan aturan tersebut akan mengedepankan keseimbangan hubungan antara platform dan seller agar tidak ada pihak yang dirugikan.

“Kan e-commerce juga butuh seller. Seller juga butuh e-commerce. Tapi bagaimana mereka itu bisa berjalan bersama ya, dan kewajiban masing-masing harus saling menguntungkan. Kalau ada yang dirugikan nanti pasti ekosistem itu tidak berjalan dengan bagus,” tuturnya.

Saat ditanya apakah revisi Permendag juga akan mengatur persoalan biaya logistik yang belakangan ramai dikeluhkan seller, Budi menyebut hal tersebut masih dibahas bersama kementerian/lembaga terkait.

Terkait komunikasi dengan platform e-commerce mengenai kenaikan biaya logistik, dia mengatakan pembahasan telah beberapa kali dilakukan.

“Kita jadi sudah, sudah pembahasan, tapi kan terus melakukan pembahasan. Ya, sudah berapa kali kita ketemu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi menambahkan Kemendag terus berkoordinasi dengan Kementerian UMKM yang juga tengah menyiapkan aturan terkait platform digital dan perlindungan pelaku UMKM.

“Kami terus komunikasi dengan Kementerian UMKM dari awal. Jadi kita kalaupun ada, itu akan saling melengkapi. Kita kan secara umumnya, jadi mengenai ekosistemnya tadi. Jadi kita saling melengkapi, enggak ada masalah,” lanjutnya.

Adapun, Budi menargetkan revisi Permendag terkait e-commerce tersebut dapat rampung dalam waktu dekat. “Mudah-mudahan bulan ini sudah selesai, ya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan biaya layanan logistik alias ongkos kirim (ongkir) oleh sejumlah platform e-commerce sejak Mei 2026 mulai menekan margin pelaku usaha, khususnya UMKM.

Skema baru yang membebankan ongkir kepada penjual memicu keluhan, dan berisiko mendorong pedagang untuk keluar dari marketplace dan beralih ke kanal mandiri.

Seperti diketahui, terhitung mulai Mei 2026, sejumlah platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia—TikTok Shop kini menerapkan biaya layanan logistik yang dibebankan kepada penjual (seller) per pesanan, dengan perhitungan berdasarkan berat barang, jarak pengiriman, serta layanan logistik yang digunakan.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan saat ini pemerintah tengah mempercepat revisi Permendag 31/2023 untuk memperkuat transparansi dan keadilan dalam pengenaan biaya oleh platform e-commerce.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan aturan ini akan mengikat penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) agar lebih terbuka kepada para pedagang, termasuk terkait biaya logistik yang belakangan menjadi sorotan.

Iqbal menjelaskan, dalam revisi aturan tersebut, platform diwajibkan menginformasikan seluruh komponen biaya secara transparan kepada pedagang, termasuk apabila terjadi perubahan biaya. Adapun, revisi beleid tersebut ditargetkan terbit dalam waktu dekat.

“Terkait pengenaan biaya, ke depan platform PMSE wajib menginformasikan setiap biaya yang dikenakan kepada Pedagang secara transparan. Termasuk juga ketika terdapat perubahan biaya, platform wajib menyampaikan informasi perubahan dimaksud dan mendapatkan persetujuan dari Pedagang melalui perjanjian tertulis atau kontrak elektronik,” kata Iqbal kepada Bisnis, Senin (4/5/2026).

Namun, Iqbal menegaskan, pemerintah tidak secara spesifik mengatur batas besaran biaya yang dikenakan platform, melainkan memastikan tidak ada praktik yang merugikan pelaku usaha.

“Terkait besaran biaya admin, fokus kami adalah memastikan adanya prinsip transparansi, keadilan, dan tidak merugikan pelaku usaha. Dengan demikian, inovasi dan kompetisi antar platform tetap terjaga,” terangnya.

Lebih lanjut, Iqbal mengatakan revisi Permendag akan mengatur prinsip-prinsip pengenaan biaya, termasuk kejelasan komponen, transparansi, serta larangan praktik yang berpotensi merugikan pelaku usaha.

Menurutnya, pengaturan tersebut mencakup seluruh jenis biaya yang dikenakan kepada pedagang, di mana penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) wajib menginformasikan seluruh komponen biaya, termasuk biaya logistik, guna menjaga ekosistem tetap sehat dan berkeadilan.

Adapun terkait biaya logistik, dia menegaskan pengenaannya harus dilakukan secara transparan, adil, dan tidak merugikan pelaku usaha, khususnya penjual produk lokal. Selain itu, dia juga menekankan pentingnya dialog antara platform dan seller.

“Kami juga terus memonitor agar ekosistem tetap kondusif dan kompetitif bagi produk lokal,” imbuhnya.

Shopee—TikTok Shop Cs Dipanggil

Sementara itu, Kementerian UMKM tengah menyiapkan aturan turunan untuk menjaga daya saing pelaku usaha kecil di platform e-commerce. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan pemerintah akan mempertemukan platform, asosiasi ritel, dan pelaku logistik untuk duduk bersama membahas persoalan biaya dalam ekosistem digital.

Menurutnya, langkah ini penting karena seluruh pihak tidak bisa berjalan sendiri-sendiri atau mempertahankan kepentingan masing-masing, mengingat UMKM merupakan ujung tombak pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

“Kami akan mengumpulkan platform online, kemudian asosiasi-asosiasi peritel, sehingga kita duduk bersama, termasuk dengan logistiknya. Karena kita di sini nggak bisa mempertahankan ego masing-masing, karena UMKM itu jelas, dia itu adalah ujung tombak pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja,” kata Helvi dalam konferensi pers di InaBuyer Expo 2026 di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (5/4/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menyampaikan pertemuan antara Kementerian UMKM dengan platform e-commerce terkait kenaikan biaya logistik direncanakan berlangsung dalam waktu dekat untuk merumuskan langkah lanjutan.

“Insya Allah minggu depan ya. Kita mau atur jadwal Pak Menteri, Pak Wamen, dan teman-teman,” kata Temmy saat ditemui Bisnis.

Lebih lanjut, dia juga menyoroti fenomena pelaku UMKM yang kini mulai meninggalkan platform e-commerce dan beralih ke penjualan mandiri. Dia mengaku telah beberapa kali menemui pelaku UKM yang memilih berjualan di luar platform karena dinilai lebih menguntungkan. Namun demikian, menurutnya, penjualan langsung ke konsumen juga memiliki risiko, terutama terkait kepastian transaksi.

“Kalau directly dengan konsumen, kan tidak ada jaminan apakah barang ini betul-betul dibeli oleh orang yang benar. Karena berapa kejadian COD ternyata barang retur. Begitu barang kembali kan harus tanggung juga ongkos kirimnya. Jadi sebetulnya menguntungkan tapi juga berisiko,” tuturnya.

Margin Menipis

Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef, Izzudin Al Farras Adha, menilai kebijakan sejumlah platform e-commerce yang menyesuaikan biaya ongkir mendorong penjual untuk mempertimbangkan kembali keberadaan mereka di platform tersebut.

Bahkan, kondisi ini membuka peluang beralih ke website sendiri atau berjualan melalui media sosial, seiring tekanan terhadap margin yang semakin besar di tengah persaingan yang kian ketat.

“Jelas membuat penjual mempertimbangkan kembali kehadirannya di platform tersebut dan memungkinan untuk pindah ke website sendiri atau berjualan via media sosial. Sebab hal tersebut semakin menggerus margin penjual di tengah persaingan yang semakin ketat,” kata Izzudin kepada Bisnis.

Lebih lanjut, Indef mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, termasuk dengan memperluas pasar ke luar negeri seperti Asia Tenggara. Selain itu, Indef juga menilai pemerintah perlu memperkuat kebijakan perlindungan pasar domestik dari serbuan produk impor melalui e-commerce.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai praktik hubungan usaha antara platform e-commerce, penjual, dan pembeli selama ini cenderung menempatkan penjual sebagai pihak yang pertama menanggung kenaikan biaya.

Menurutnya, pola tersebut muncul karena persaingan di industri e-commerce cenderung lebih memanjakan konsumen. Ketika ada peningkatan biaya, beban umumnya lebih dahulu dialihkan kepada penjual dibandingkan pembeli.

Faisal menjelaskan kenaikan biaya logistik saat ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kenaikan harga bahan baku hingga biaya pengemasan. Namun, dalam struktur pasar digital, biaya tambahan tersebut pada akhirnya kembali dibebankan kepada pelaku usaha.

Dia menilai posisi tawar platform terhadap penjual semakin kuat karena platform menguasai akses pasar dan antarmuka dengan konsumen. Kebiasaan konsumen yang semakin bergantung pada aplikasi e-commerce membuat penjual pun makin bergantung pada platform untuk memperoleh pasar.

“… sehingga seringkali si penyedia jasa atau penjual untuk bisa mendapatkan market, jadi makin lama makin bergantung kepada e-commerce yang menguasai interface dengan konsumen atau market,” imbuhnya.

Dalam kondisi seperti itu, kenaikan biaya dinilai lebih berpotensi menekan penjual ketimbang pihak lain. Untuk itu, Faisal menilai pemerintah perlu hadir sebagai regulator untuk memastikan hubungan usaha yang lebih adil.

“Saya pikir ini perlu hadir pemerintah regulator, selaku pengambil kebijakan dan juga yang perlu memastikan hubungan kerja dan hubungan usaha yang lebih adil, yang lebih win-win solution, apalagi kalau berbicara masalah pengembangan UMKM,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan melakukan penyederhanaan dan peningkatan perizinan impor dengan salah satunya menyusun daftar komoditas yang membutuhkan pertimbangan teknis (pertek).

Untuk diketahui, pertek dimaksud akan disusun oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di mana dokumen tersebut adalah persyaratan wajib yang diperlukan importir guna mendapatkan persetujuan impor (PI).

Hal ini menjadi salah satu hasil rapat dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Satgas baru bentukan Presiden Prabowo Subianto ini berlandaskan Keputusan Presiden (Keppres) No.4/2026.

"Terkait dengan perizinan impor, terkait dengan pertimbangan teknis, Kemenperin akan membuat daftar komoditas yang membutuhkan pertek. Kemendag [Kementerian Perdagangan] akan melakukan revisi Permendag," terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang sekaligus menjabat Ketua I satgas tersebut di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Tidak hanya itu, pemerintah akan meninjau kembali penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terutama terkait dengan transparansi proses layanan atas sertifikasi sehingga pemohon dapat mengetahui progres layanan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Dari sisi perizinan berusaha, pemerintah juga akan menerapkan service level agreement (SLA) yang lebih terukur pada tahap penilaian kesesuaian guna meningkatkan aspek kepastian dan menerapkan fiktif positif.

Masih terkait dengan perizinan berusaha, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) akan melakukan standarisasi biaya untuk pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

"Sekaligus melakukan kemudahan terutama untuk UMKM dan untuk program-program prioritas pemerintah," lanjut Airlangga.

Di sisi lain, pemerintah akan urut mengintegrasikan layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam OSS yang berada di bawah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan langkah strategis untuk mengatur skema tarif atau biaya admin layanan pada platform e-commerce untuk menciptakan ekosistem pasar digital yang lebih sehat.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menegaskan bahwa pemerintah kini tidak hanya berperan sebagai pembina, tetapi juga memegang peran sebagai pengendali dan pengawas pelaku usaha.

Terkait wacana pengaturan tarif yang sempat ramai diberitakan, Temmy menjelaskan bahwa pihak kementerian sedang melakukan pendalaman sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Pengaturan ini difokuskan pada perlindungan pelaku usaha agar persaingan di pasar dalam negeri tetap kondusif.

"Poinnya adalah kami mengatur itu sesuai dengan kewenangan kami, di mana kami tetap dengan perlindungan yang terkait," ujar Temmy dalam acara media gathering di Jakarta, dikutip Selasa (10/3/2026).

Menurut Temmy, dasar hukum penguatan peran pengawasan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, khususnya pada Pasal 94. Melalui regulasi tersebut, kementerian memiliki alat kebijakan untuk mengendalikan pasar dan mengembalikan UMKM menjadi sektor prioritas.

"Kita butuh pasar yang lebih sehat, kita butuh konsumen yang lebih (cerdas), kita butuh pemerintah yang lebih hadir bisa mengatur bagaimana mereka bisa berusaha," tegasnya.

Kementerian UMKM sejak Januari lalu memang tengah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023. Revisi regulasi tersebut mencakup tiga poin utama yang secara langsung menyentuh kepentingan pelaku UMKM di ekosistem perdagangan digital.

Poin pertama adalah penetapan harga minimum impor untuk 11 komoditas yang dapat diproduksi secara lokal dan digunakan dalam produk UMKM. Kebijakan ini ditujukan untuk mencegah banjirnya produk impor murah yang selama ini kerap mematikan daya saing produk dalam negeri.

Poin kedua menyangkut standarisasi produk, yakni kewajiban pencantuman Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk-produk tertentu.

Poin ketiga yang menjadi perhatian utama para pelaku usaha adalah pengaturan biaya platform. Dalam skema yang tengah dirancang, akan ada ketentuan mengenai potongan biaya khusus bagi usaha mikro dan kecil (UMK) serta produk dalam negeri.

Selain itu, platform e-commerce juga nantinya mungkin akan diwajibkan memberikan pemberitahuan kepada pemerintah apabila berencana menaikkan admin fee.

"Ke depan akan diatur biaya platform, potongan bagi UMK dan produk dalam negeri. Jadi ini akan ada insentif dan juga mungkin akan pemberitahuan apabila akan ada kenaikan admin fee kepada pemerintah," ujar Temmy.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pihaknya tengah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 (Permendag 31/2023) yang mengatur perdagangan elektronik ataue-commerce, termasuk biaya admin (admin fee) di platform Shopee—Tokopedia Cs.

Adapun, Permendag 31/2023 mengatur tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan e-commerce merupakan tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Revisi beleid tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia di pasar digital.

“Kami memang sedang melakukan kajian dan sedang merevisi terkait dengan Permendag 31. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar barang-barang yang dihasilkan oleh UMKM di Indonesia itu bisa memiliki daya saing di e-commerce,” kata Iqbal saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Menurut Iqbal, meski larangan impor barang dengan nilai di bawah US$100 cukup efektif, praktik deviasi masih terjadi di lapangan. Oleh karena itu, Kemendag melakukan kajian untuk menata kembali aturan tersebut agar implementasinya lebih sesuai dengan tujuan awal dan mendukung daya saing produk UMKM.

“Ada beberapa norma yang akan kami atur, yang tujuan utamanya adalah bagaimana barang-barang yang diproduksi oleh UMKM di Indonesia itu bisa berdaya saing yang baik di e-commerce kita,” ujarnya.

Dengan revisi Permendag 31, Kemendag juga membuka peluang pengaturan biaya administrasi di platform e-commerce agar produk UMKM dapat bersaing dengan barang impor.

“Misalnya, kosmetik Indonesia itu harganya tuh bisa lebih bagus dengan kosmetik yang non-Indonesia, di e-commerce. Atau sepatu, celana, atau jilbab,” terangnya.

Lebih lanjut, Iqbal menambahkan pembahasan revisi Permendag 31/2023 ini sudah dimulai sejak akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026. Pemerintah pun menargetkan revisi beleid ini dapat diselesaikan secepat mungkin.

“Ya namanya target tuh ASAP. Tapi kalau ada target dari pemerintah kan 1 tahun anggaran kan. Tetapi kan kita nggak mau ini satu tahun baru selesai. Kalau bisa lebih cepat,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan hingga saat ini belum ada aturan resmi yang mengatur besaran biaya admin bagi UMKM merchant di platform digital.

“Per hari ini terkait pengaturan admin fee, terkait admin fee tenant-tenant atau UMKM merchant yang ada yang masuk di dalam platform digital, secara aturan itu belum ada. Artinya, sifatnya diserahkan kepada mekanisme pasar,” ujar Maman dalam rapat kerja Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Maman menuturkan, pemerintah tengah menyiapkan kajian untuk membuat Peraturan Menteri (Permen) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan UMKM.

Pasalnya, Maman menilai UMKM tidak bisa sepenuhnya dibiarkan beroperasi sesuai mekanisme pasar. Menurutnya, UMKM membutuhkan kehadiran pemerintah untuk melindungi aktivitas usaha di ruang digital.

“Nah ini yang sedang kami siapkan aturannya. Aturannya melalui dasar PP dan memberikan perlindungan kepada UMKM, kita akan masuk. Dan kita akan jaga itu di situ,” ujarnya.

Maman menuturkan pemerintah saat ini masih melakukan kajian dan pembahasan bersama Kementerian Hukum, Kemendag, serta kementerian terkait untuk menyelaraskan regulasi perundang-undangan.

Dia berharap regulasi ini dapat memastikan perlindungan yang lebih kuat bagi UMKM di ruang digital sekaligus mendorong produk lokal lebih kompetitif.

“Bagi UMKM yang tadi kita anggap memang perlu ada afirmatif dari pemerintah, ya tolong secara harga, marketing fee dan lain sebagainya, ya harus dihitung juga sesuai kemampuan,” tambahnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana juga menyatakan hingga kini belum ada pengaturan resmi terkait admin fee maupun komisi di platform, baik di Kemendag maupun Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Namun, Temmy menuturkan Kementerian UMKM bersama Kemendag tengah merevisi Permendag 31, yang mencakup tiga poin utama terkait UMKM.Pertama, harga minimum impor untuk 11 komoditas yang dapat diproduksi lokal dan digunakan dalam produk UMKM.

Kedua, standarisasi produk, yakni pencatuman Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk tertentu, serta pengaturan algoritma platform untuk memprioritaskan promosi produk lokal pada pencarian, rekomendasi, dan peringkat produk.

Ketiga, pengaturan biaya platform, termasuk potongan biaya bagi UMK dan produk dalam negeri, serta pemberitahuan kepada pemerintah apabila ada kenaikan admin fee.

“Ke depan akan diatur biaya platform, potongan bagi UMK dan produk dalam negeri. Jadi ini akan ada insentif dan juga mungkin akan pemberitahuan apabila akan ada kenaikan admin fee kepada pemerintah,” tandasnya.