Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali melakukan pembayaran simpanan nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Master Bank (BPR Prima Master Bank). Pembayaran ketiga klaim penjaminan mulai dilakukan pada hari ini, Senin (8/6/2026).

Dalam pengumuman LPS yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, Senin (8/6/2026), pembayaran ketiga klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Prima Master Bank oleh bank pembayar, dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

“Pembayaran ketiga klaim oleh bank pembayar dilakukan mulai Senin, 8 Juni 2026,” tulis LPS dalam pengumumannya, Senin (8/6/2026).

Hingga saat ini, LPS terus melakukan rekonsiliasi dan verifikasi guna menentukan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.24/2004 tentang LPS, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

LPS menyebut bahwa rekonsiliasi dan verifikasi akan dilakukan secara bertahap dan diselesaikan paling lama 90 hari kerja, terhitung sejak izin usaha BPR Prima Master Bank dicabut.

“Penentuan simpanan yang layak dibayar dan simpanan tidak layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 hari kerja, terhitung sejak izin usaha Bank dicabut atau sampai dengan 22 Juni 2026,” jelas LPS.

LPS menambahkan, pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara bertahap sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi. Simpanan nasabah yang belum diumumkan pada saat ini akan diumumkan pada penetapan selanjutnya.

Lembaga tersebut memberikan jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah penyimpan paling lama lima tahun sejak izin usaha bank dicabut, yakni sampai dengan 26 Januari 2031.

Di sisi lain, LPS telah menetapkan status penjaminan simpanan nasabah BPR Prima Master Bank yang diumumkan di kantor bank dan website LPS.

“Syarat dokumen dan tata cara pembayaran dapat dilihat pada website LPS di https://www.lps.go.id,” ungkap LPS.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah sekaligus pelaksanaan likuidasi terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Koperindo setelah izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pencabutan izin usaha BPR Koperindo yang berlokasi di Wisma Techking 2, Jl. A.M. Sangaji No.24 3, RT.3/RW.4, Petojo Utara, Jakarta Pusat tersebut berlaku efektif sejak 9 Maret 2026.

Seiring dengan pencabutan izin tersebut, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui mekanisme klaim penjaminan.

Dalam prosesnya, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data simpanan serta informasi lainnya untuk menentukan simpanan yang layak dibayarkan. Proses tersebut ditargetkan rampung paling lama 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha bank, atau hingga 29 Juli 2026.

Pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah akan dilakukan secara bertahap selama periode tersebut. Adapun dana yang digunakan untuk pembayaran klaim berasal dari dana penjaminan yang dikelola oleh LPS.

Nasabah BPR Koperindo nantinya dapat memeriksa status simpanan mereka di kantor BPR Koperindo atau melalui situs resmi LPS setelah lembaga tersebut mengumumkan jadwal pembayaran klaim penjaminan.

Sementara itu, bagi debitur bank, pembayaran cicilan maupun pelunasan pinjaman tetap dapat dilakukan melalui kantor BPR Koperindo dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Pgs. Direktur Group Kesekretariatan LPS Jimmy Ardianto mengimbau nasabah agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selama proses likuidasi berlangsung.

“Nasabah BPR Koperindo diimbau tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (9/3/2026).

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu proses pencairan klaim penjaminan dengan meminta imbalan tertentu.

Selain itu, Jimmy menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu untuk menyimpan dana di perbankan karena simpanan nasabah pada bank yang beroperasi di Indonesia tetap dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, serta tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank,” tutupnya.

Bisnis.com, CIREBON- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan proses pembayaran klaim simpanan nasabah Perumda BPR Bank Cirebon mulai dilakukan pada Jumat (13/2/2026). Kepastian ini disampaikan menyusul pencabutan izin usaha bank tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-12/D.03/2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Sekretaris LPS, Jimmy Ardianto, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan simpanan yang layak dibayar maupun yang tidak layak dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan.

Proses itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan secara bertahap. Penetapan simpanan layak bayar paling lambat diselesaikan dalam 90 hari kerja sejak izin usaha dicabut, atau maksimal sampai 3 Juli 2026,” ujar Jimmy dalam keterangan resminya.

Ia menjelaskan, pengumuman status penjaminan simpanan dilakukan secara bertahap sesuai hasil verifikasi. Nasabah yang simpanannya belum diumumkan pada tahap awal diminta menunggu penetapan berikutnya.

Menurut Jimmy, jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah diberikan cukup panjang, yakni maksimal lima tahun sejak pencabutan izin usaha bank. Dengan demikian, batas akhir pengajuan klaim jatuh pada 8 Februari 2031.

Untuk memudahkan pengecekan, LPS telah membuka akses informasi status penjaminan melalui laman resmi lembaga tersebut.

Nasabah dapat mengakses menu aplikasi LPS, memilih fitur status simpanan, lalu memasukkan nomor rekening untuk mengetahui apakah simpanannya termasuk layak dibayar atau tidak. Nomor CIF yang tertera perlu dicatat untuk proses pencairan di bank pembayar.

Pembayaran klaim tahap pertama dilakukan melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai bank pembayar. Layanan pembayaran dipusatkan di Kantor Cabang Yos Sudarso, Jalan Yos Sudarso Nomor 11, Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

Dalam proses pencairan, nasabah diwajibkan membawa dokumen asli dan salinan identitas diri seperti KTP, SIM, atau paspor, serta bukti kepemilikan simpanan berupa buku tabungan atau bilyet deposito.

Bagi nasabah berbentuk organisasi atau perusahaan, diperlukan tambahan dokumen seperti anggaran dasar, susunan pengurus, serta informasi rekening tujuan transfer.

Apabila pencairan dikuasakan, penerima kuasa wajib membawa surat kuasa dan identitas diri. Dokumen pendukung lain seperti surat keterangan domisili atau formulir pernyataan nasabah juga dapat diminta sesuai kebutuhan verifikasi.

Jimmy menegaskan, sesuai ketentuan UU P2SK, nasabah yang keberatan atas penetapan status penjaminan dapat mengajukan keberatan kepada LPS paling lama 180 hari kalender sejak keputusan diumumkan. Untuk kasus ini, batas akhir pengajuan keberatan adalah 11 Agustus 2026. “Keberatan harus disertai bukti yang jelas dan disampaikan melalui surat atau media resmi yang ditetapkan LPS,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengaku dapat mempercepat proses pembayaran klaim. Seluruh proses penanganan klaim dan likuidasi bank dilakukan sesuai mekanisme resmi dan tanpa pungutan di luar ketentuan.

“Nasabah tidak perlu menggunakan jasa perantara. Proses klaim dilakukan langsung melalui bank pembayar yang telah ditunjuk,” tegas Jimmy.

Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi LPS melalui telepon 154, WhatsApp 0811 1154 154, atau email resmi lembaga tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat (Perumda BPR) Bank Cirebon. Langkah ini dilakukan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha bank tersebut efektif per 9 Februari 2026.

Perumda BPR Bank Cirebon beralamat di Jalan Talang No. 43, Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat. Seiring pencabutan izin usaha tersebut, LPS juga melaksanakan proses likuidasi bank.

Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data simpanan serta informasi lain yang diperlukan untuk menetapkan simpanan yang layak dibayarkan.

Proses rekonsiliasi dan verifikasi tersebut ditargetkan rampung paling lama 90 hari kerja. Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah Perumda BPR Bank Cirebon sepenuhnya bersumber dari dana LPS.

Nasabah dapat mengetahui status simpanannya melalui kantor Perumda BPR Bank Cirebon atau mengakses laman resmi LPS setelah pengumuman resmi pembayaran klaim penjaminan disampaikan.

Sementara itu, bagi debitur bank, pembayaran cicilan maupun pelunasan pinjaman tetap dapat dilakukan di kantor Perumda BPR Bank Cirebon dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Sekretaris Lembaga LPS, Jimmy Ardianto, mengimbau agar nasabah tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan maupun likuidasi bank.

Dia juga meminta nasabah untuk tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan dengan imbalan tertentu.

“Tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah,” ujar Jimmy dalam keterangan resmi, Senin (2/9/2026).

LPS menegaskan bahwa masih banyak BPR, BPRS, maupun bank umum lain yang beroperasi di Indonesia. Sebab itu masyarakat bisa kembali menyimpan dana di perbankan karena simpanan di seluruh bank yang beroperasi dijamin oleh LPS hingga Rp2 miliar per nasabah per bank.

Agar simpanan dijamin LPS, nasabah diminta memastikan simpanannya memenuhi ketentuan yang dikenal dengan prinsip 3T, yakni tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, serta tidak terindikasi melakukan tindak pidana yang merugikan bank.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai melakukan pembayaran pertama simpanan nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Master Bank (BPR Prima Master Bank) per hari ini, Senin (2/2/2026). Pembayaran dilaksanakan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) selaku bank pembayar.

Dalam pengumuman LPS yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, Senin (2/2/2026), proses pembayaran klaim penjaminan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan usai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha BPR Prima Master Bank pada 27 Januari 2026.

“Pembayaran pertama klaim penjaminan simpanan nasabah penyimpan BPR Prima Master Bank oleh bank pembayar dilakukan mulai Senin, 2 Februari 2026,” tulis LPS, Senin (2/2/2026).

Pelayanan pengajuan klaim penjaminan atau pembayaran simpanan yang telah dinyatakan status penjaminannya oleh LPS sebagai simpanan layak dibayar akan dilaksanakan melalui BNI selaku bank pembayar.

Saat ini, LPS terus melakukan rekonsiliasi dan verifikasi guna menentukan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.24/2004 tentang LPS, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

LPS menyebut bahwa rekonsiliasi dan verifikasi akan dilakukan secara bertahap dan diselesaikan paling lama 90 hari kerja.

“Penentuan simpanan yang layak dibayar dan simpanan tidak layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 hari kerja, terhitung sejak izin usaha Bank dicabut atau sampai dengan tanggal 22 Juni 2026,” jelas LPS.

LPS menambahkan, pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara bertahap sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi. Simpanan nasabah yang belum diumumkan pada saat ini akan diumumkan pada penetapan selanjutnya.

Lembaga tersebut memberikan jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah penyimpan paling lama lima tahun sejak izin usaha bank dicabut, yakni sampai dengan 26 Januari 2031.

Adapun LPS telah menetapkan status penjaminan simpanan nasabah BPR Prima Master Bank yang diumumkan di kantor bank dan website LPS. “Syarat dokumen dan tata cara pembayaran dapat dilihat pada website LPS di https://www.lps.go.id,” ungkap LPS.

Sekretaris Lembaga LPS Jimmy Ardianto sebelumnya telah mengimbau agar nasabah tetap tenang dalam menghadapi kasus pencabutan izin usaha BPR Prima Master Bank.

Nasabah juga diminta tidak terprovokasi melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan, dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Di sisi lain, Jimmy menjelaskan bahwa masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi. Dengan begitu, nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.

“Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank,” tutur Jimmy, dikutip dari laman resmi LPS, Senin (2/2/2026).