Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan stabilitas simpanan masyarakat tetap terjaga di tengah gejolak global, dengan pertumbuhan dana yang masih positif di berbagai segmen.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menegaskan bahwa dinamika global sejauh ini belum berdampak signifikan terhadap perilaku simpanan nasabah, khususnya di kelompok masyarakat menengah ke bawah.

“Tidak ada dampak dari gejolak global terhadap simpanan. Simpanan di bawah Rp100 juta per Mei masih tumbuh 1,84%,” ujar Anggito dalam konferensi pers KSSK, Kamis (7/5/2026).

Di sisi lain, simpanan dengan nominal besar juga mencatat pertumbuhan tinggi. Simpanan di atas Rp5 miliar tumbuh 21,6% per Maret 2026, meski sebagian dipengaruhi oleh penempatan dana pemerintah di perbankan. Secara natural, tanpa faktor tersebut, pertumbuhan simpanan besar tetap berada di kisaran 9,6%.

Secara agregat, dana pihak ketiga (DPK) per Maret 2026 tumbuh 13,57%, menunjukkan likuiditas perbankan masih memadai di tengah tekanan eksternal.

Dari sisi distribusi, LPS mencatat simpanan di bawah Rp2 miliar menyumbang sekitar 11,26% dari total simpanan, sementara simpanan di atas Rp5 miliar mendominasi dengan porsi mencapai 57,88%.

Sementara itu, terkait stabilitas industri perbankan, Anggito menyebut jumlah bank perkreditan rakyat (BPR) yang dilikuidasi masih dalam batas normal. Hingga 30 April 2026, terdapat 7 BPR yang dicabut izin usahanya, dengan 3 di antaranya masuk proses resolusi tahun ini.

Total simpanan layak bayar dari bank yang dilikuidasi tersebut mencapai Rp1,53 triliun, dengan realisasi pembayaran klaim sebesar Rp304,8 miliar.

“Kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, polanya masih normal, tidak ada peningkatan signifikan jumlah BPR yang dilikuidasi,” jelasnya.

Dalam menjaga kepercayaan investor dan stabilitas sistem keuangan, LPS menegaskan terus menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan resolusi bank secara disiplin dan sesuai ketentuan.

Anggito menekankan bahwa seluruh proses resolusi bank dilakukan secara cepat dan terukur, termasuk pemenuhan target waktu penyelesaian guna menjaga kredibilitas kebijakan.

“Kami memastikan seluruh proses resolusi berjalan sesuai ketentuan, termasuk dalam hal waktu penyelesaian, untuk menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Selain itu, LPS juga terus memperkuat koordinasi dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta meningkatkan literasi kepada masyarakat guna memperluas inklusi keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan stabilitas sektor perbankan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, dengan tingkat perlindungan simpanan nasabah yang masih tinggi.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan cakupan penjaminan simpanan per Maret 2026 tetap berada di atas 90% dari total rekening nasabah, baik di bank umum maupun BPR dan BPRS.

“Cakupan jumlah rekening yang dijamin tetap berada di atas 90%, sehingga cukup aman,” ujar Anggito dalam konferensi pers KSSK, Kamis (7/5/2026).

LPS juga mencatat porsi simpanan di atas tingkat bunga penjaminan berada di kisaran 30% dan relatif stabil. Meski demikian, suku bunga simpanan perbankan menunjukkan tren penurunan secara bertahap.

Sejalan dengan itu, LPS bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus mendorong penyesuaian suku bunga simpanan agar selaras dengan tingkat bunga penjaminan (TBP), guna memperkuat transmisi penurunan suku bunga kredit dan fungsi intermediasi perbankan.

Dari sisi kinerja industri, LPS menilai perbankan masih solid dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 13,57% dan kredit 9,6% per Maret 2026, meskipun tetap dipengaruhi dinamika eksternal global.

Selain itu, pemerintah telah menerbitkan PP No. 11/2026 tentang penempatan dana pada bank sebagai instrumen early intervention dan bagian dari penguatan restrukturisasi perbankan.

LPS juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur teknologi informasi, khususnya pada bank dan lembaga jasa keuangan skala kecil, guna meningkatkan ketahanan terhadap risiko siber.

Di sisi lain, LPS terus mempercepat persiapan program resolusi perbankan, termasuk penyusunan kebijakan SDM dan integrasi data dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan, LPS mencatat masih terdapat sekitar 15 juta penduduk usia produktif yang belum memiliki rekening bank, turun sekitar 3 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

“LPS akan terus mendorong masyarakat memiliki akses layanan keuangan guna meningkatkan inklusi dan efektivitas program pemerintah,” ujar Anggito.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan salah satu alasan suku bunga kredit bank masih tinggi meski Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) telah turun sebesar 75 basis poin (bps) sejak Juni 2025.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan, rata-rata suku bunga simpanan perbankan masih berada di atas TBP, menandakan bahwa bank-bank belum patuh kepada TBK yang ditetapkan LPS.

“Ini menjadi salah satu alasan mengapa suku bunga kredit tidak bisa turun,” ungkap Anggito dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip pada Minggu (12/4/2026).

Dalam paparan yang disampaikan Anggito, proporsi simpanan nasabah di atas TBP terus meningkat. Pada Desember 2022, LPS mencatat proporsi simpanan nasabah di atas TBP sekitar 25%, kemudian menjadi 30% pada Desember 2024 dan 33% pada Desember 2025.

Anggito menuturkan, selama ini TBP selalu berada di atas tingkat bunga pasar. Kendati begitu pada 2025, dia mengakui bahwa LPS cukup agresif dalam menetapkan TBK sehingga berada di bawah suku bunga pasar.

“Padahal rule of thumb-nya memang harusnya tingkat bunga pasar itu melindungi suku bunga yang berlaku di pasar,” ujarnya.

Untuk itu, LPS melakukan sedikit evaluasi dan memutuskan untuk menetapkan TBP pada Januari 2026 di bank umum sebesar 3,50%, valas 2,00%, dan BPR 6,00%, alias sama dengan periode sebelumnya.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) sebelumnya mengungkapkan bahwa transmisi penurunan suku bunga kebijakan terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut, baik pada suku bunga dana maupun suku bunga kredit. Sebagai catatan, otoritas moneter telah menurunkan BI-Rate sebesar 125 bps sepanjang 2025.

Adapun suku bunga deposito 1 bulan turun sebesar 56 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Desember 2025. Kendati begitu, BI memandang bahwa upaya lanjutan perlu terus dilakukan untuk penurunan pemberian special rate kepada deposan besar.

Seiring menurunnya suku bunga dana, BI mencatat bahwa suku bunga kredit perbankan mulai menurun, yaitu sebesar 39 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 8,81% pada Desember 2025.

“Ke depan, upaya penurunan suku bunga dana dan kredit perbankan masih perlu terus ditingkatkan agar dapat mendorong pertumbuhan kredit lebih tinggi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Perry dalam konferensi pers RDG Januari 2026.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) sebagai bank pembayar klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Prima Master Bank yang telah dicabut izin usahanya.

Penunjukan ini dilakukan dalam rangka mempercepat proses pencairan dana bagi nasabah yang telah masuk daftar pembayaran tahap pertama.

Dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2/2026), Sekretaris LPS Jimmy Ardianto menyampaikan, saat ini LPS tengah fokus menangani BPR Prima Master Bank yang dicabut izin usahanya oleh otoritas sejak 27 Januari 2026.

FREEPIK/PCH.VECTOR Ilustrasi bank.

“Sesuai dengan tugas dan wewenang menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2024 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, saat ini LPS tengah fokus pada dua hal, yaitu melakukan proses likuidasi atas bank yang dicabut izin usahanya dan membayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah,” ujar Jimmy dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2/2026).

Pembayaran tahap pertama 88 persen rekening

LPS telah mengumumkan pembayaran klaimpenjaminan simpanan tahap pertama pada 2 Februari 2026.

Pada tahap ini, sebanyak 88 persen rekening simpanan dari total 3.587 rekening di BPR Prima Master Bank telah ditetapkan untuk dibayarkan.

Daftar nasabah yang masuk dalam pembayaran tahap pertama dapat dilihat di kantor BPR Prima Master Bank maupun melalui situs resmi LPS.

Nasabah yang telah tercantum dalam daftar tersebut dapat memproses pencairan klaim simpanannya melalui BNI sebagai bank pembayar yang ditunjuk LPS.

Dalam proses pencairan, nasabah diminta menyerahkan bukti kepemilikan rekening, seperti buku tabungan atau bilyet.

UNSPLASH/TOWFIQU BARBHUIYA Ilustrasi tabungan. Kehilangan pekerjaan bisa datang tiba-tiba. Agar keuangan tetap aman, dana darurat jadi penyelamat utama. Simak lima cara sederhana membangunnya sejak sekarang.

Untuk nasabah perorangan, identitas diri yang perlu diserahkan berupa KTP, SIM, atau paspor. Sementara itu, bagi nasabah lembaga atau perusahaan, diperlukan dokumen susunan pengurus sesuai legalitas dan anggaran dasar yang berlaku.

Adapun nasabah yang belum ditetapkan dalam pembayaran tahap pertama diminta menunggu pengumuman pembayaran tahap berikutnya.

Sesuai ketentuan Undang-Undang, LPS memiliki batas waktu hingga 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha bank untuk menyelesaikan proses verifikasi data simpanan nasabah.

Debitur tetap bayar cicilan ke Tim Likuidasi

Di tengah proses likuidasi, LPS juga mengingatkan bahwa debitur atau nasabah peminjam dana BPR Prima Master Bank tetap dapat melakukan pembayaran cicilan maupun pelunasan pinjaman.

Pembayaran tersebut dilakukan dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS di kantor BPR. Hal ini ditegaskan agar kewajiban debitur tetap berjalan sesuai ketentuan meski bank telah dicabut izin usahanya.

LPS turut mengimbau seluruh nasabah agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengaku dapat membantu proses pencairan simpanan dengan meminta imbalan atau biaya tertentu.

“Nasabah dan pihak-pihak terkait juga diminta untuk mendukung proses likuidasi dan pembayaran klaim simpanan ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ungkap Jimmy.

Dana klaim dari LPS, bukan dari simpanan nasabah

Dalam pernyataannya, LPS juga menegaskan bahwa pembayaran klaim penjaminan simpanan dilakukan menggunakan dana LPS sesuai ketentuan perundang-undangan, bukan berasal dari simpanan nasabah BPR Prima Master Bank.

“LPS akan membayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah menggunakan dana LPS sesuai ketentuan perundang-undangan, bukan dari simpanan nasabah BPR Prima Master Bank,” tegas Jimmy.

SHUTTERSTOCK/CREATIVE LAB Ilustrasi bank. Bank menyiapkan diri menghadapi lonjakan konsumsi akhir tahun dan menjaga kredit tetap tumbuh.

Saat ini, LPS memfokuskan diri pada proses pembayaran klaim penjaminan sesuai batas penjaminan yang berlaku, yakni Rp 2 miliar per nasabah per bank.

Setelah pengumuman tahap pertama, LPS tengah melakukan verifikasi untuk pembayaran klaim penjaminan tahap berikutnya.

Selain itu, LPS juga melaksanakan proses likuidasi bank untuk memberikan hasil terbaik dan digunakan dalam pembayaran kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang LPS.

“Pekerjaan LPS dalam menangani bank ini dilakukan sesuai dan dilindungi oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku saat ini sehingga LPS berharap tidak ada pihak yang melakukan tindakan mengganggu atau menghalangi kerja dari LPS,” terang Jimmy.

Dengan penunjukan BNI sebagai bank pembayar, LPS menegaskan komitmennya untuk mengutamakan layanan kepada nasabah BPR Prima Master Bank dalam proses pembayaran klaim penjaminan, sembari tetap menjalankan tahapan likuidasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, menyerahkan sepenuhnya penanganan Perumda BPR Bank Cirebon yang izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena bangkrut. Pemda menyerahkan penyelesaian kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai regulasi yang berlaku.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Cirebon Sumanto di Cirebon mengatakan pihaknya tidak akan melakukan intervensi teknis karena proses penyelesaian menjadi kewenangan LPS. Ia juga memastikan, Pemkot Cirebon telah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga kondusivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan daerah.

Menurut dia, masyarakat diminta tetap tenang dan bijak dalam menyikapi kondisi BPR Bank Cirebon serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Sumanto juga mengimbau nasabah tetap percaya bahwa proses penyelesaian simpanan akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku melalui LPS.

Ia mempersilakan publik menunggu langkah LPS sebagai pihak yang menangani proses lebih lanjut terkait penyebab permasalahan di BPR Bank Cirebon. "Harus tetap percaya dan semuanya dapat terselesaikan dengan baik melalui LPS," ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (10/2/2026).

Sumanto menegaskan, besaran kerugian akibat kasus bangkrutnya Bank Cirebon tersebut akan ditetapkan oleh LPS setelah proses verifikasi dan perhitungan selesai. Selain itu, Pemkot Cirebon mencatat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah untuk bank tersebut pada 2025 sebesar sekitar Rp14 miliar dan pada 2026 sekitar Rp10 miliar. Dana SiLPA itu akan dimanfaatkan untuk program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih prioritas.

"Seluruh masyarakat sudah sangat baik, sangat paham, sangat bijak terkait dengan kepercayaan mereka kepada Bank Cirebon," ucap dia.

Sebelumnya, LPS menyatakan telah menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah Perumda BPR Bank Cirebon setelah OJK mencabut izin usaha bank tersebut terhitung sejak 9 Februari 2026. LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan paling lama 90 hari kerja, dengan dana pembayaran klaim bersumber dari dana penjaminan yang dikelola LPS

Bisnis.com, SURABAYA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan kepada 88% nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Prima Master Bank yang berkantor pusat di Jl. Jembatan Merah No. 15–17, Krembangan Selatan, Krembangan, Surabaya, Jawa Timur, yang izin usahanya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak 27 Januari 2026.

Direktur Eksekutif SDM & Administrasi LPS Samsu Adi Nugroho, yang memantau langsung proses pembayaran di BNI KCP Kapasan Surabaya, menjelaskan LPS mulai melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Prima Master Bank sejak 2 Februari 2026 atau 4 hari kerja setelah pencabutan izin usaha bank.

“Hingga tanggal tersebut, LPS telah membayarkan klaim penjaminan simpanan kepada 3.156 rekening milik 2.852 nasabah atau sekitar 88% dari total 3.587 rekening simpanan dengan nilai klaim penjaminan simpanan mencapai Rp46,1 miliar,” katanya dikutip Selasa (3/2/2026).

Pembayaran dilakukan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) yang ditunjuk LPS sebagai bank pembayar. Saat ini, LPS masih melanjutkan proses rekonsiliasi dan verifikasi atas sisa data simpanan nasabah untuk tahap pembayaran berikutnya.

Menurutnya, pelaksanaan pembayaran klaim penjaminan simpanan tahap pertama BPR Prima Master Bank berjalan dengan lancar.

“Terima kasih kepada para nasabah yang tetap tenang serta telah memahami dengan baik kewenangan LPS, syarat penjaminan 3T, dan batas penjaminan simpanan sebesar Rp2 miliar. Dari pantauan kami, proses pembayaran berjalan lancar dan nasabah juga telah memahami dokumen yang perlu dibawa untuk mengajukan klaim simpanan,” ujarnya.

Salah satu nasabah yang datang ke bank pembayar di BNI KCP Jembatan Merah, Indra, mengungkapkan bahwa dirinya tidak khawatir terhadap simpanannya saat mengetahui bank tempatnya menyimpan dana dilikuidasi, karena telah memahami peran dan fungsi LPS.

Dia juga menyampaikan bahwa keluarganya secara sadar dengan batas penjaminan LPS sebesar Rp2 miliar per nasabah per-bank.

Bagi nasabah lainnya yang simpanannya telah diumumkan pembayarannya, dapat langsung datang ke bank pembayar BPR Prima Master Bank, yaitu KC dan KCP Bank Negara Indonesia (BNI) yang telah ditetapkan, dengan membawa bukti kepemilikan rekening dan identitas diri.

Nasabah dapat mengajukan klaim penjaminan simpanan yang layak dibayar oleh LPS hingga 26 Januari 2031 melalui bank pembayar. Bagi nasabah yang belum ditetapkan untuk pembayaran klaim simpanannya dapat menunggu pengumuman tahap berikutnya. Sesuai UU, batas waktu bagi LPS untuk menyelesaikan proses verifikasi data simpanan nasabah hingga 90 hari sejak bank dicabut izin usahanya.

Sementara itu, bagi debitur atau nasabah peminjam BPR Prima Master Bank tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS di kantor BPR.

LPS mengimbau agar seluruh nasabah BPR Prima Master Bank tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengaku dapat membantu proses pencairan simpanan dengan meminta imbalan atau biaya tertentu. Seluruh proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dilakukan langsung oleh LPS dan tidak dipungut biaya apa pun.

Sebagai informasi, simpanan nasabah dijamin oleh LPS sepanjang memenuhi syarat 3T, yaitu Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, serta Tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank. LPS juga menegaskan bahwa simpanan masyarakat di seluruh bank yang beroperasi di Indonesia tetap aman dan dijamin oleh LPS.

Apabila nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan penjaminan simpanan dan likuidasi BPR Prima Master Bank, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di 021-154.

Daftar Cabang Bank Pembayar BPR Prima Master Bank yang ditunjuk LPS:

Wilayah Jawa Timur

1. BNI KCP Jembatan Merah: Jl. Rajawali No. 10, Surabaya
2. BNI KCP Darmo Indah: Jl. Darmo Indah Timur Blok G No. 60, Surabaya
3. BNI KCP Kapasan: Jl. Kapasan No. 167, Surabaya
4. BNI KCP Dharma Husada: Jl. Dharmahusada No. 143, Surabaya
5. BNI KCP Rukun Manyar Indah: Komplek Ruko RMI Blok G4–G5, Jl. Bratang Binangun, Surabaya
6. BNI KCP Kutisari: Ruko Surya Inti A3–A6, Surabaya
7. BNI KC HR Muhammad: Jl. HR Muhammad No. 96 B–C, Surabaya
8. BNI KCP Kedungdoro: Jl. Kedungdoro No. 81–87, Surabaya
9. BNI KCP Kedung Cowek: Jl. Undaan Wetan No. 28–28A, Surabaya
10. BNI KCP Hang Tuah Sidoarjo: Jl. Hang Tuah No. 22, Sidoarjo
11. BNI KCP Tropodo: Jl. Raya Tropodo No. 155–9, Waru
12. BNI KC Gresik: Jl. Veteran No. 142, Gresik
13. BNI KC Malang: Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 75–77, Malang
14. BNI KC Jember: Jl. PB Sudirman No. 9, Jember
    

Wilayah Jabodetabek

1. BNI KCP ITC Mangga Dua: ITC Mangga Dua Lt. 1 Blok A1 No. 6–7, Jakarta Utara
2. BNI KC Jatinegara: Jl. Jatinegara Timur No. 67–65, Jakarta Timur
3. BNI KC Jababeka: Jl. Jababeka Raya Kav. A1 B, Cikarang
4. BNI KCP Larangan: Jl. Ciledug Raya No. 1, Tangerang
5. BNI KCP Pondok Cina: Jl. Margonda Raya No. 47A, Depok
   

Wilayah Lainnya

1. BNI KCP PB Sudirman: Jl. PB Sudirman No. 28, Dauh Puri Klod
2. BNI KCP Karangturi: Jl. MT Haryono No. 525, Semarang
3. BNI KCP Cakranegara: Jl. Pejanggik, Cakranegara, Kota Mataram. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai melakukan pembayaran pertama simpanan nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Master Bank (BPR Prima Master Bank) per hari ini, Senin (2/2/2026). Pembayaran dilaksanakan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) selaku bank pembayar.

Dalam pengumuman LPS yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, Senin (2/2/2026), proses pembayaran klaim penjaminan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan usai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha BPR Prima Master Bank pada 27 Januari 2026.

“Pembayaran pertama klaim penjaminan simpanan nasabah penyimpan BPR Prima Master Bank oleh bank pembayar dilakukan mulai Senin, 2 Februari 2026,” tulis LPS, Senin (2/2/2026).

Pelayanan pengajuan klaim penjaminan atau pembayaran simpanan yang telah dinyatakan status penjaminannya oleh LPS sebagai simpanan layak dibayar akan dilaksanakan melalui BNI selaku bank pembayar.

Saat ini, LPS terus melakukan rekonsiliasi dan verifikasi guna menentukan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.24/2004 tentang LPS, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

LPS menyebut bahwa rekonsiliasi dan verifikasi akan dilakukan secara bertahap dan diselesaikan paling lama 90 hari kerja.

“Penentuan simpanan yang layak dibayar dan simpanan tidak layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 hari kerja, terhitung sejak izin usaha Bank dicabut atau sampai dengan tanggal 22 Juni 2026,” jelas LPS.

LPS menambahkan, pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara bertahap sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi. Simpanan nasabah yang belum diumumkan pada saat ini akan diumumkan pada penetapan selanjutnya.

Lembaga tersebut memberikan jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah penyimpan paling lama lima tahun sejak izin usaha bank dicabut, yakni sampai dengan 26 Januari 2031.

Adapun LPS telah menetapkan status penjaminan simpanan nasabah BPR Prima Master Bank yang diumumkan di kantor bank dan website LPS. “Syarat dokumen dan tata cara pembayaran dapat dilihat pada website LPS di https://www.lps.go.id,” ungkap LPS.

Sekretaris Lembaga LPS Jimmy Ardianto sebelumnya telah mengimbau agar nasabah tetap tenang dalam menghadapi kasus pencabutan izin usaha BPR Prima Master Bank.

Nasabah juga diminta tidak terprovokasi melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan, dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Di sisi lain, Jimmy menjelaskan bahwa masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi. Dengan begitu, nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.

“Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank,” tutur Jimmy, dikutip dari laman resmi LPS, Senin (2/2/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunda pengumuman Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) dengan menunggu hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) bulan ini agar kebijakan penjaminan simpanan selaras dengan arah kebijakan moneter. LPS menjadwalkan pengumuman TBP pada Selasa (20/1/2026).

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menegaskan penundaan tersebut dilakukan untuk menyinkronkan kebijakan LPS dengan keputusan Bank Indonesia. “Kami menunggu BI. BI kan Rabu, baru kami besoknya, supaya disinkronkan,” kata Anggito kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Anggito mengatakan arah Tingkat Bunga Penjaminan ke depan juga akan mengikuti asesmen Bank Indonesia. Namun, ia belum bersedia mengungkapkan kemungkinan perubahan TBP. “Saya nunggu BI juga. Nanti BI asesmennya seperti apa, kami ikut menyesuaikan,” ujarnya.

Terkait tren bunga deposito perbankan yang kembali meningkat, Anggito menyebut kondisi tersebut telah masuk dalam perhitungan regulator. Tingkat Bunga Penjaminan merupakan batas maksimum suku bunga simpanan yang dijamin oleh LPS.

Simpanan nasabah hanya dijamin apabila tingkat bunga yang diterima tidak melebihi TBP serta memenuhi ketentuan penjaminan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi dana masyarakat sekaligus menjaga stabilitas sistem perbankan.

Adapun TBP bank umum rupiah saat ini berada di level 3,5 persen. Pada 2 Januari lalu, Anggito mengungkapkan sekitar 30 persen industri perbankan masih mematok bunga simpanan di atas TBP bank umum rupiah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) mencapai 74,7 persen pada Oktober 2025.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni 75,1 persen.

Hal ini terungkap dalam Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia (BI) Oktober 2025.

PIXABAY/TUNG LAM Ilustrasi belanja, belanja di supermarket.

Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan atau utang (debt to income ratio) sebesar 11,0 persen pada Oktober 2025, relatif stabil dibandingkan proporsi pada bulan sebelumnya sebesar 11,2 persen.

Lebih lanjut, proporsi pendapatan konsumen yang disimpan alias ditabung (saving to income ratio) sebesar 14,3 persen, lebih tinggi dibandingkan proporsi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 13,7 persen.

Proporsi konsumsi terhadap pendapatan terindikasi menurun pada sebagian kelompok pengeluaran yaitu kelompok Rp 1 juta sampai Rp 2 juta, yakni 76,5 persen). Kemudian, pada kelompok pengeluaran Rp 3,1 juta sampai Rp 4 juta mencapai 72,8 persen.

Adapun, proporsi konsumsi terhadap pendapatan pada kelompok pengeluaran di atas Rp 5 juta tercatat mencapai 70,5 persen.

Bank sentral mencatat, porsi pendapatan yang ditabung mengalami peningkatan pada mayoritas kelompok pengeluaran, terutama pada kelompok pengeluaran lebih dari Rp 5 juta, yaitu 16,5 persen.

Ini artinya, pendapatan masyarakat yang dibelanjakan sebagai konsumsi menurun pada Oktober 2025 dibandingkan September 2025.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi menabung.

Sementara itu, porsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk membayar utang atau cicilan relatif stabil.

Adapun, pendapatan yang ditabung relatif meningkat pada Oktober 2025 dibandingkan bulan sebelumnya. Ini khususnya terjadi pada kelompok masyarakat menengah ke atas, dengan pengeluaran di atas Rp 5 juta per bulan.

Tren penurunan tabungan nasabah perorangan sudah terjadi sejak kuartal I 2025

Meski pendapatan yang ditabung relatif meningkat, namun jumlah tabungan atau simpanan nasabah perorangan tertekan.

Dalam laporannya, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia menyatakan, pada kuartal I 2025 pertumbuhan tabungan tercatat mencapai 7,15 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Angka ini meningkat dibandingkan 6,75 persen (yoy) pada kuartal IV 2024.

Namun demikian, LPEM FEB UI mencatat, simpanan nasabah perorangan terkontraksi 1,09 persen (yoy) pada kuartal I 2025.

"Hal ini menunjukkan bahwa banyak individu menarik dananya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jangka pendek," tulis LPEM FEB UI dalam laporannya yang berjudul Indonesia Economic Outlook 2026.

Tren ini, kata lembaga tersebut, mencerminkan tekanan pada kondisi keuangan masyarakat, di mana tabungan digunakan untuk membiayai kebutuhan pokok seperti makanan, listrik, air, dan transportasi.

Penurunan simpanan nasabah perorangan ini erat kaitannya dengan melemahnya daya beli.

"Data perbankan juga menunjukkan rerata tabungan untuk kelompok tabungan di bawah Rp 1 miliar terus menurun, sebuah indikasi masyarakat menggerus tabungan untuk memenuhi kebutuhan harian," ungkap LPEM FEB UI.

UNSPLASH/TOWFIQU BARBHUIYA Ilustrasi tabungan. Kehilangan pekerjaan bisa datang tiba-tiba. Agar keuangan tetap aman, dana darurat jadi penyelamat utama. Simak lima cara sederhana membangunnya sejak sekarang.

Kemudian, pada kuartal II 2025, dana pihak ketiga (DPK) di bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) melanjutkan tren perlambatan.

LPEM FEB UI mencatat, pada kuartal II 2025, pertumbuhan DPK perbankan mencapai 3,54 persen (yoy) dibandingkan pada kuartal I 2025 yang mencapai 5,04 persen (yoy).

"Perlambatan ini terjadi secara luas di seluruh jenis simpanan, mencerminkan fenomena rumah tangga, terutama kelompok berpendapatan menengah ke bawah, yang menarik simpanan mereka untuk membiayai kebutuhan sehari-hari seperti makanan, listrik, air, dan transportasi, serta untuk menutupi peningkatan konsumsi selama periode Idul Fitri dan libur sekolah pertengahan tahun," jelas LPEM FEB UI.

Sementara itu, simpanan giro tumbuh 3,17 persen (yoy) pada kuartal II 2025, melambat dari 4,77 persen (yoy) pada kuartal I 2025.

Simpanan tabungan juga melemah menjadi 5,29 persen (yoy) pada kuartal II 2025 dari 7,15 persen (yoy) pada kuartal I 2025.

Adapun simpanan berjangka hanya tumbuh 2,30 persen (yoy) pada kuartal II 2025, turun dari 3,41 persen (yoy) pada kuartal I 2025.

Indeks menabung konsumen turun

Lembaga Penjamin Simpanan (LPSP) melaporkan, Indeks Menabung Konsumen (IMK) pada bulan September 2025 berada di level 77,3, turun 1,6 poin dari posisi bulan sebelumnya.

Ini sejalan dengan pelemahan Indeks Intensitas Menabung (IIM) pada periode yang sama, yakni 3,6 poin ke level 67,1. Sementara itu, komponen Indeks Waktu Menabung (IWM) tercatat sedikit meningkat, yakni 0,4 poin ke level 87,4.

SHUTTERSTOCK/LOVEYDAY12 Ilustrasi menabung, bijak mengelola keuangan.

1. Jumlah uang yang ditabung lebih kecil

Adapun, terkait komponen IIM, porsi responden yang menilai bahwa jumlah yang ditabung lebih kecil dari yang direncanakan naik dari 47,5 persen pada Agustus 2025 menjadi 54,4 persen pada September 2025.

Akan tetapi, di periode yang sama, porsi responden yang menyatakan tidak pernah menabung turun dari 32,0 persen menjadi 30,3 persen.

2. Waktu yang tepat untuk menabung menurut konsumen

LPS menyatakan, terkait komponen IWM, persentase responden yang menilai saat ini adalah waktu yang tepat untuk menabung tercatat meningkat menjadi 26,1 persen pada September 2025 dari 24,5 persen pada Agustus 2025.

Di samping itu, persentase responden yang menyatakan tiga bulan mendatang merupakan waktu yang tepat untuk menabung tercatat meningkat, yaitu menjadi 35,8 persen dari 31,6 persen pada periode yang sama.

“Perkembangan ini mencerminkan intensitas menabung konsumen yang melandai seiring dengan meningkatnya pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan pada tahun akademik baru. Meski demikian, niat menabung konsumen masih terjaga, baik untuk saat ini maupun tiga bulan ke depan,” ujar Direktur Group Riset LPS, Seto Wardono di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

3. Indeks menabung rumah tangga berpendapatan rendah turun

Selanjutnya, IMK pada beberapa kelompok pendapatan rumah tangga (RT) tercatat menurun di bulan September 2025.

IMK kelompok RT berpendapatan di atas Rp 1,5 juta sampai Rp 3 juta per bulan mengalami kontraksi paling dalam, yakni turun 6,1 poin secara bulanan atau month on month (mom).

Kemudian, diikuti IMK RT berpendapatan antara Rp 3 juta sampai Rp 7 juta per bulan, turun 1,9 poin.

Dok. SHUTTERSTOCK Ilustrasi tabungan, rekening dormant.

Lalu, IMK RT berpendapatan di atas Rp 7 juta per bulan tercatat turun 0,4 poin.

Meski menurun, IMK RT berpendapatan di atas Rp 7 juta per bulan tetap berada di atas 100. Sebaliknya, terjadi peningkatan IMK pada kelompok RT berpendapatan kurang dari Rp 1,5 juta per bulan naik 21,8 poin (mom).

Sebagai informasi, Indeks Menabung Konsumen (IMK) menunjukkan niat dan kemampuan menabung konsumen.

Level IMK di atas 100 menunjukkan niat dan kemampuan menabung konsumen yang tinggi.

IMK terdiri dari dua komponen penyusun yaitu Indeks Intensitas Menabung (IIM) dan Indeks Waktu Menabung (IWM).

IIM menunjukkan penilaian konsumen tentang intensitas dan kemampuan menabung, sedangkan IWM menggambarkan penilaian konsumen terhadap waktu yang tepat untuk menabung atau niat untuk menabung.

Sementara itu, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) menunjukkan persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi, lapangan kerja dan pendapatan rumah tangga.

Level IKK di atas 100 menunjukkan konsumen lebih optimis terhadap kondisi ekonomi secara umum, ekonomi wilayah, kondisi lapangan kerja saat ini, dan prospeknya dalam enam bulan mendatang.

Tabungan ditarik untuk konsumsi jangka pendek

LPEM FEB UI dalam laporannya sempat menyatakan, kontraksi simpanan nasabah perorangan mengindikasikan banyak masyarakat tarik dana tabungan untuk memenuhi konsumsi jangka pendek.

THINKSTOCKS Saat ini suku bunga tabungan berkisar antara 0 persen hingga di bawah 1 persen. Uang yang ditabung juga bisa berkurang tergerus biaya admin dan inflasi.

"Hal ini menunjukkan bahwa banyak individu menarik dananya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jangka pendek," kata lembaga tersebut dalam laporannya.

LPEM FEB UI mengatakan, tren ini mencerminkan tekanan pada kondisi keuangan masyarakat, di mana tabungan digunakan untuk membiayai kebutuhan pokok seperti makanan, listrik, air, dan transportasi.

"Penurunan simpanan nasabah perorangan ini erat kaitannya dengan melemahnya daya beli," ungkap LPEM FEB UI.

Sementara itu, Direktur Group Riset LPS Seto Wardono menyatakan, intensitas menabung konsumen yang melandai seiring dengan meningkatnya pengeluaran rumah tangga.

"Terutama untuk pendidikan di tahun ajaran baru,” ujar Seto dalam keterangan resmi pada Kamis (02/10/2025).

Menurut Seto, penurunan jumlah tabungan erat kaitannya dengan tekanan biaya hidup, terutama kenaikan harga pangan, biaya pendidikan, hingga kondisi lapangan kerja yang belum sepenuhnya pulih.

“Konsumen menghadapi kenaikan harga sembako dan kondisi lapangan kerja yang sulit, sehingga berkontribusi pada penurunan IKK bulan lalu. Faktor lain adalah kegagalan panen akibat cuaca ekstrem dan harga pupuk yang mahal,” jelas Seto.

Meski jumlah tabungan menurun, LPS menegaskan niat menabung konsumen tetap ada, tercermin dari optimisme masyarakat untuk menyisihkan uang dalam beberapa bulan ke depan.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank HSBC Indonesia mengatakan persaingan perebutan dana nasabah tajir alias high net worth individual (HNWI) tetap sehat menjelang akhir tahun ini. Seperti diketahui, bank swasta asing asal Inggris itu merupakan salah satu pemain di segmen nasabah tajir di Indonesia.

Direktur Wealth and Personal Banking HSBC Indonesia, Lanny Hendra meyakini bahwa pihaknya merupakan salah satu bank terbaik di Indonesia. Ia mengaku percaya diri bahwa nasabah HSBC Indonesia besar, dan akan menggaet teman-temannya untuk menjadi nasabah di sana.

"Jadi competition itu selalu ada dan itu healthy menurut saya. Tapi bukan berarti terus kita nggak bisa dan I think market Indonesia cukup besar dan menurut saya opportunity-nya gede banget," ujar Lanny selepas peresmian HSBC Wealth Center, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, persaingan perebutan nasabah HNWI tetap ada pada akhir tahun. Meski demikian, Lanny mengatakan nasabah tetap giat menyimpan uangnya dan mencari kesempatan investasi yang lebih menguntungkan, seperti di premiere banking HSBC.

Sebagai bagian dari menarik nasabah segmen affluent, HSBC Indonesia telah meluncurkan Wealth Center keduanya di World Trade Centre 1. HSBC Wealth Center WTC 1 dibuka untuk nasabah HSBC Premier Banking, menawarkan layanan manajemen kekayaan, mulai dari solusi investasi yang dipersonalisasi, dan perencanaan pensiun dan warisan, hingga layanan perbankan internasional.

"Kebutuhan nasabah kami terus berevolusi. Oleh karena itu, pendekatan kami adalah beyond banking, yaitu tidak hanya menawarkan layanan perbankan, tetapi solusi bagi gaya hidup nasabah Premier," ujar Lanny.

Pendekatan HSBC bagi nasabah Premier di Indonesia fokus pada 3 pilar utama: Wealth (pengelolaan kekayaan), International (internasional) dan Lifestyle (gaya hidup).

Melanjutkan Wealth Center WTC 1, HSBC Indonesia akan segera meresmikan Wealth Center berikutnya di Kelapa Gading, Jakarta, kemudian di Surabaya.

Untuk diketahui, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan simpanan di atas Rp 5 miliar mengalami kenaikan tertinggi bulanan (MoM) sebesar 2,41%, per Agustus 2025. Padahal, simpanan di bawah Rp100 juta mengalami kontraksi sebesar 1,94%.

Sementara itu, simpanan di atas Rp 5 miliar mencakup 55,54% dari total simpanan, per Agustus 2025.

Bisnis.com, BATU — Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu melakukan kunjungan ke BPR Dwicahaya Nusaperkasa (Bank Cahaya) yang berstatus Dalam Likuidasi (DL) bersama dengan Badan Supervisi LPS dan Anggota DPR Komisi XI RI di Batu, Jawa Timur,Jumat (17/10/2025)

Kunjungan yang diinisiasi oleh LPS bersama Badan Supervisi LPS ini bertujuan untuk memantau upaya peningkatan layanan LPS saat melakukan penanganan bank yang telah dicabut izin usahanya.

Pada kunjungan tersebut, Anggito memberikan update progress penanganan bank mulai dari pencairan simpanan nasabah dan juga penanganan kasus hukum sebagai bagian proses likuidasi.

"LPS telah melakukan dropping simpanan nasabah melalui bank pembayar sebanyak Rp30 miliar, milik 99% nasabah BPR yang ditetapkan sejak lima hari kerja setelah dicabut izin banknya," ujar Anggito dalam keterangan resminya.

Beberapa perwakilan nasabah deposan Bank Cahaya juga turut hadir untuk menyampaikan pengalaman mereka selama proses pencairan dana kepada Anggota Komisi XI DPR RI yang hadir pada kunjungan tersebut.

Mereka menyampaikan apresiasi kecepatan LPS dalam menangani Bank Cahaya dan kemudahan dalam melakukan proses pencairan dana.

"Jadi, setelah mendengar bapak dan ibu para nasabah yang hadir, kami selaku perwakilan DPR RI yang membidangi keuangan, kami akan terus memonitor pelayanan LPS kepada nasabah, jangan lupa sampaikan juga kepada kerabat atau saudara di rumah bahwa menyimpan uang di bank aman karena ada LPS yang menjamin" ujar Mohamad Hekal, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.

Seperti diketahui, PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa telah dicabut izin usahanya pada 24 Juli 2025 oleh Otoritas Jasa Keuangan, lima hari kerja setelahnya yaitu 30 Juli 2025, nasabah sudah bisa mencairkan dana atau tabungan mereka melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS.