PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia), bersama Maybank Group, terus memperkuat komitmennya terhadap agenda keberlanjutan di tingkat ASEAN dengan memfasilitasi pelaku industri di Tanah Air untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 yang mempertemukan pemangku kepentingan utama dalam sustainable finance, yaitu regulator, pelaku jasa keuangan dan pelaku industri. Acara tersebut digelardi The St. Regis Hotel, Jakarta, Selasa (30/6).
Forum yang pertama kali digelar oleh Maybank Indonesia tersebut menghadirkan sejumlah pembicara dan panelis kunci, dan sejumlah keynote speaker, yaitu Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saheruddin, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, dan dihadiri oleh kalangan pelaku industri.
Presiden Direktur Maybank Indonesia, Steffano Ridwan, mengatakan, transisi menuju ekonomi rendah karbon semakin menjadi kebutuhan strategis bagi dunia usaha di tengah meningkatnya tuntutan dekarbonisasi, pengelolaan risiko iklim, dan target Net Zero Emission (NZE).
“Sebagai institusi keuangan yang berkomitmen mendukung agenda keberlanjutan melalui implementasi sustainable finance, kami mendorong pelaku industri untuk dapat mengelola risiko, menangkap peluang pertumbuhan, serta mengakses solusi pembiayaan yang mendukung transformasi bisnis berkelanjutan,” ujarnya.
Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator dan pelaku industri, guna membahas tantangan dalam implementasi sustainable finance serta peluang investasi ekonomi hijau. Forum tersebut dibuka dengan sesi investment outlook yang membahas dampak perkembangan ekonomi dan geopolitik global terhadap prospek pertumbuhan Indonesia, strategi mobilisasi modal swasta untuk mempercepat investasi transisi, serta peran ekonomi rendah karbon dalam memperkuat daya saing dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang.
Sebagai wujud nyata komitmen dalam mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan, Maybank Indonesia secara resmi memperkenalkan Sustainable Shariah Restricted Investment Account (SRIA). Melalui solusi ini, nasabah tidak hanya memperoleh manfaat dari instrumen investasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, tetapi juga berkontribusi langsung dalam pembiayaan proyek-proyek hijau yang mendorong transisi energi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di
Indonesia.
Produk ini mencerminkan keyakinan Maybank Indonesia bahwa bisnis yang bertanggung jawab dan imbal hasil yang bermakna bukan dua hal yang bertentangan — melainkan dua tujuan yang sejalan. Keberadaan Sustainable SRIA menegaskan posisi Maybank Indonesia yang terus berinovasi dalam menghadirkan solusi investasi yang mengintegrasikan prinsip keuangan syariah dan keberlanjutan di pasar Indonesia.
Steffano menegaskan bahwa integrasi isu keberlanjutan ke dalam lanskap finansial bukan lagi sekadar kewajiban kepatuhan regulasi (compliance), melainkan instrumen utama dalam menjaga daya saing bisnis baik di pasar nasional dan global.

Dalam kesempatan tersebut, Group Chief Sustainability Officer Maybank, Datuk Shahril Azuar Jimin, mengatakan bahwa diskusi yang berlangsung pada hari ini menegaskan satu pesan penting, yaitu transisi menuju ekonomi berkelanjutan bukan lagi agenda masa depan, melainkan telah menjadi kebutuhan strategis bagi dunia usaha.

“Meskipun perjalanan transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak akan mudah, meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan akan isu tersebut juga menghadirkan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing industri, serta penciptaan nilai jangka panjang. Di Maybank, kami berkomitmen untuk menjalankan peran kami. Maybank telah menetapkan target mobilisasi pembiayaan berkelanjutan sebesar RM300 miliar hingga 2030 (setara dengan Rp1.314 triliun, asumsi kurs RM1=Rp4.380), dan tetap berkomitmen untuk terus mendukung nasabah, industri, serta perekonomian di seluruh ASEAN dalam perjalanan transisi tersebut," ujarnya.

Di Indonesia, peran untuk mendorong percepatan transisi tersebut juga secara konsisten dijalankan oleh Maybank Indonesia. Sejalan dengan misi HumanisingFinancial Services, Maybank Indonesia hadir bukan sekadar sebagai penyedia layanan keuangan, melainkan juga sebagai mitra strategis yang memberdayakan pelaku industri untuk menciptakan dampak nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

IDXChannel — PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) bersama Maybank Group, terus memperkuat komitmennya terhadap agenda keberlanjutan di tingkat ASEAN dengan memfasilitasi pelaku industri di Tanah Air untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 yang mempertemukan pemangku kepentingan utama dalam sustainable finance, yaitu regulator, pelaku jasa keuangan dan pelaku industri.

Forum yang pertama kali digelar oleh Maybank Indonesia tersebut menghadirkan sejumlah pembicara dan panelis kunci, dan sejumlah keynote speaker, yaitu Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Herman Saheruddin, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza dan dihadiri oleh kalangan pelaku industri.

Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan mengatakan, transisi menuju ekonomi rendah karbon semakin menjadi kebutuhan strategis bagi dunia usaha di tengah meningkatnya tuntutan dekarbonisasi, pengelolaan risiko iklim, dan target Net Zero Emission (NZE).

“Sebagai institusi keuangan yang berkomitmen mendukung agenda keberlanjutan melalui implementasi sustainable finance, kami mendorong pelaku industri untuk dapat mengelola risiko, menangkap peluang pertumbuhan, serta mengakses solusi pembiayaan yang mendukung transformasi bisnis berkelanjutan,” ujarnya.

Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator dan pelaku industri, guna membahas tantangan dalam implementasi sustainable finance serta peluang investasi ekonomi hijau.

Forum tersebut dibuka dengan sesi investment outlook yang membahas dampak perkembangan ekonomi dan geopolitik global terhadap prospek pertumbuhan Indonesia, strategi mobilisasi modal swasta untuk mempercepat investasi transisi, serta peran ekonomi rendah karbon dalam memperkuat daya saing dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang.

Sebagai wujud nyata komitmen dalam mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan, Maybank Indonesia secara resmi memperkenalkan Sustainable Shariah Restricted Investment Account (SRIA).

Melalui solusi ini, nasabah tidak hanya memperoleh manfaat dari instrumen investasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, tetapi juga berkontribusi langsung dalam pembiayaan proyek-proyek hijau yang mendorong transisi energi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Produk ini mencerminkan keyakinan Maybank Indonesia bahwa bisnis yang bertanggung jawab dan imbal hasil yang bermakna bukan dua hal yang bertentangan melainkan dua tujuan yang sejalan. Keberadaan Sustainable SRIA menegaskan posisi Maybank Indonesia yang terus berinovasi dalam menghadirkan solusi investasi yang mengintegrasikan prinsip keuangan syariah dan keberlanjutan di pasar Indonesia.

Steffano menegaskan bahwa integrasi isu keberlanjutan ke dalam lanskap finansial bukan lagi sekadar kewajiban kepatuhan regulasi (compliance), melainkan instrumen utama dalam menjaga daya saing bisnis baik di pasar nasional dan global.

Dalam kesempatan tersebut, Group Chief Sustainability Officer Maybank, Datuk Shahril Azuar Jimin, mengatakan bahwa diskusi yang berlangsung pada hari ini menegaskan satu pesan penting, yaitu transisi menuju ekonomi berkelanjutan bukan lagi agenda masa depan, melainkan telah menjadi kebutuhan strategis bagi dunia usaha.

“Meskipun perjalanan transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak akan mudah, meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan akan isu tersebut juga menghadirkan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing industri, serta penciptaan nilai jangka panjang. Di Maybank, kami berkomitmen untuk menjalankan peran kami. Maybank telah menetapkan target mobilisasi pembiayaan berkelanjutan sebesar RM300 miliar hingga 2030 (setara dengan Rp1.314 triliun, asumsi kurs RM1=Rp4.380), dan tetap berkomitmen untuk terus mendukung nasabah, industri, serta perekonomian di seluruh ASEAN dalam perjalanan transisi tersebut," ujarnya.

Di Indonesia, peran untuk mendorong percepatan transisi tersebut juga secara konsisten dijalankan oleh Maybank Indonesia. Sejalan dengan misi Humanising Financial Services, Maybank Indonesia hadir bukan sekadar sebagai penyedia layanan keuangan, melainkan juga sebagai mitra strategis yang memberdayakan pelaku industri untuk menciptakan dampak nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

(Shifa Nurhaliza Putri)

OJK akan terus memperkuat kebijakan dan menciptakan ekosistem yang kondusif

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang transisi menuju ekonomi rendah karbon bukan hanya sebuah kebutuhan lingkungan, melainkan juga merupakan peluang ekonomi yang besar, terutama di tengah berbagai tantangan global.

“Mereka yang berinovasi dan berinvestasi lebih awal akan berada pada posisi yang lebih baik untuk menciptakan nilai dan ketahanan jangka panjang,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Friderica mengingatkan, perekonomian global saat ini menghadapi berbagai tantangan mulai dari ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga risiko perubahan iklim dan volatilitas pasar.

Di samping itu, perubahan iklim juga telah menjadi salah satu risiko paling menentukan bagi generasi saat ini karena memengaruhi stabilitas keuangan, keputusan investasi, serta prospek pertumbuhan jangka panjang.

“Dalam situasi seperti ini, membangun ketahanan tidak cukup hanya dengan respons jangka pendek. Yang dibutuhkan adalah transformasi struktural, dan sektor jasa keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam memobilisasi pembiayaan serta mempercepat transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan,” kata Friderica.

Sebagai anggota G20, Indonesia tetap berkomitmen kuat terhadap Perjanjian Paris, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta pencapaian target emisi nol bersih (net zero emissions) pada 2060 atau lebih cepat.

Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Friderica memandang diperlukan investasi yang sangat besar serta kolaborasi yang erat di antara seluruh pemangku kepentingan.

“Oleh karena itu, OJK terus memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan yang komprehensif guna memberikan kepastian kebijakan, membangun kepercayaan pasar, serta mendukung transformasi ekonomi Indonesia,” kata dia.

Untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia, OJK memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan melalui empat pilar strategis.

Pertama, OJK terus mengembangkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) sebagai kerangka acuan bersama untuk mengklasifikasikan kegiatan ekonomi berkelanjutan maupun kegiatan transisi, selaras dengan prioritas nasional dan standar internasional.

Kedua, regulator juga memperkuat pengelolaan risiko iklim melalui penyempurnaan metodologi, pengembangan data, dan peningkatan perangkat analisis guna memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan.

Ketiga, OJK meningkatkan kualitas pengungkapan keberlanjutan melalui penyelarasan secara bertahap dengan standar pelaporan yang diakui secara internasional.

Keempat, regulator turut mendukung pengembangan ekosistem pasar karbon Indonesia untuk memobilisasi investasi hijau dan mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon.

“Transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat diwujudkan oleh regulator semata. Hal ini memerlukan kemitraan yang kuat antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dunia usaha, dan para investor. Karena itu, OJK akan terus memperkuat kebijakan dan menciptakan ekosistem yang kondusif,” kata Friderica.

Ia menambahkan bahwa pada saat yang sama, OJK juga mendorong seluruh pelaku industri untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi, tata kelola, dan pengambilan keputusan bisnis yang bukan semata sebagai kewajiban, melainkan sebagai pendorong inovasi, ketahanan, dan pertumbuhan.

“Pada akhirnya, tantangan kita saat ini adalah bagaimana mengubah sinyal kebijakan menjadi aksi nyata di pasar,” kata Friderica.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya tekanan perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, serta tuntutan dunia terhadap pembangunan rendah karbon, Indonesia menghadapi momentum penting untuk mempercepat transisi menuju model ekonomi yang lebih berkelanjutan. Transformasi tersebut tidak lagi dapat dilakukan secara bertahap dan parsial, melainkan membutuhkan akselerasi lintas sektor agar Indonesia mampu tetap kompetitif sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya percepatan transisi berkelanjutan itulah yang mendorong Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) menggelar Forum Ekonomi Hijau (FEH) pada 17 Juni 2026 di Gedung Kantor Pusat PLN, Jakarta. Forum ini menjadi ruang kolaboratif yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dunia usaha, pakar lingkungan, hingga pemimpin strategis nasional untuk membahas langkah konkret mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju pembangunan hijau dan berkelanjutan.

Ketua Umum IKA Unpad, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki banyak waktu untuk menunda transformasi menuju ekonomi hijau. Menurutnya, dinamika global saat ini menuntut setiap negara segera beradaptasi dengan arah pembangunan yang lebih rendah karbon, efisien, dan berkelanjutan.

“Dunia sedang bergerak sangat cepat menuju ekonomi hijau dan transisi energi. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus mampu mempercepat transformasi pembangunan agar memiliki daya saing yang kuat di masa depan,” ujar Ferry.

Ia menjelaskan bahwa Forum Ekonomi Hijau diinisiasi sebagai wadah untuk mempercepat lahirnya kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam mendorong agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

“Forum ini bukan sekadar ruang diskusi, tetapi momentum untuk membangun akselerasi transisi berkelanjutan melalui kolaborasi nyata antara pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan masyarakat sipil,” tambahnya.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, dalam sambutannya menekankan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pelaku utama ekonomi hijau dunia. Kekayaan sumber daya alam berupa hutan, laut, keanekaragaman hayati, energi, serta berbagai potensi ekonomi berbasis alam merupakan aset strategis yang harus dikelola secara berkelanjutan.

Menurut Jumhur, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup. Karena itu, ekonomi hijau bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis yang memerlukan kerangka implementasi konkret, kebijakan yang terintegrasi, serta kolaborasi lintas sektor.

“Kita membutuhkan sinergi yang kuat agar transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga inklusif dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, lapangan kerja baru, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Dewan Pakar BA Center, Prof. Laode M. Kamaluddin. Ia menilai ekonomi hijau merupakan paradigma pembangunan baru yang perlu segera diarusutamakan dalam kebijakan pembangunan nasional. Menurutnya, model pembangunan konvensional yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam mulai menunjukkan berbagai keterbatasan sehingga diperlukan pendekatan yang lebih berkelanjutan.

Prof. Laode juga menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau di kawasan apabila mampu memanfaatkan momentum global saat ini secara tepat melalui kebijakan yang progresif dan dukungan investasi yang memadai.

Sementara itu, Head of Center for Environment and Sustainability Science (CESS) Unpad, Dr. Susanti Withaningsih, menegaskan bahwa urgensi transisi berkelanjutan semakin nyata seiring meningkatnya tekanan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam. Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari meningkatnya bencana hidrometeorologi, degradasi lingkungan, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan dan air.

Forum Ekonomi Hijau turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pemimpin strategis lintas sektor, di antaranya Komisaris Utama PLN sekaligus Ketua Dewan Pakar IKA Unpad Burhanuddin Abdullah, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Joko Tri Haryanto, serta berbagai pakar dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai bagian dari forum, para pemangku kepentingan mendeklarasikan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong kebijakan, inovasi, dan aksi nyata menuju pembangunan berkelanjutan.

Melalui Forum Ekonomi Hijau, IKA Unpad berharap lahir lebih banyak gagasan, kolaborasi, dan rekomendasi strategis yang dapat mempercepat transformasi Indonesia menuju pembangunan yang berdaya saing, berketahanan, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan generasi mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmen Indonesia untuk menekan emisi gas rumah kaca melalui target iklim yang telah ditetapkan dalam dokumen nasional maupun komitmen internasional.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup Laksmi Widyajayanti mengatakan Indonesia terus menjalankan komitmen yang telah disampaikan dalam Persetujuan Paris (Paris Agreement) untuk membatasi kenaikan suhu global.

"Indonesia secara nyata menegaskan komitmennya terkait dengan perubahan iklim terhadap Paris Agreement untuk menjaga kenaikan suhu global kita tetap berada sedekat mungkin pada batas 1,2 derajat Celsius," ujar Laksmi dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, komitmen tersebut tercermin dalam target Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC) 2030. Pemerintah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan upaya domestik dan hingga 42,20% melalui dukungan internasional.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan strategi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim yang tertuang dalam dokumen Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050).

Laksmi mengatakan isu perubahan iklim menjadi salah satu fokus peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Secara global, peringatan tahun ini mengusung tema Inspired by Nature for Climate, for Our Future yang didukung kampanye Now for Climate.

Menurut dia, tema tersebut menitikberatkan pada penguatan solusi berbasis alam (nature-based solutions/NBS), peningkatan partisipasi publik, dan pemanfaatan teknologi hijau untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

"Tema ini diarahkan untuk memperkuat aksi iklim berbasis alam atau nature based solutions, memperluas partisipasi publik secara inklusif serta menampilkan inovasi teknologi hijau guna memitigasi dampak buruk perubahan iklim yang kian nyata," katanya.

Sejalan dengan tema global tersebut, Indonesia menetapkan tema Hari Lingkungan Hidup Nasional 2026 yakni "Saatnya Kita Bekerja untuk Iklim".

Laksmi mengatakan tema tersebut ditujukan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam aksi lingkungan dan iklim.

"Indonesia merespon secara progresif dan menetapkan Hari Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2026 dengan tema Saatnya Kita Bekerja untuk Iklim. Tema nasional ini memang dirancang sebagai instrumen penggerak untuk mentransformasikan paradigma masyarakat dalam pengelolaan lingkungan," tandasnya.

Bisnis.com, BALI - Pertamina terus memperkuat komitmennya dalam mendukung ketahanan serta transisi energi. Hal ini dijalankan melalui dual growth strategy. Pertama, Pertamina berupaya memaksimalkan legacy bisnis (maximizing legacy business), yaitu memaksimalkan potensi nilai di aspek hulu, membangun fleksibilitas di kilang, melakukan transformasi bisnis retail fuel, serta memperluas infrastruktur dan layanan. Kedua, membangun bisnis rendah karbon (building a low-carbon business).

Hal tersebut disampaikan Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, pada sesi diskusi panel bertema “Decarbonization : Global Technology Trends and Best Practices”. (Rabu, 3/6).

Sesi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan “World Bank Energy Knowledge and Learning Forum East Asia & Pacific”, sebuah forum regional terkait transisi energi berkelanjutan di Asia Timur dan Pasifik, diinisiasi oleh “World Bank Group”.

Dalam pemaparannya, "Accelerating Energy Transition Through Industrial Decarbonization and Low Carbon Business", Agung menjelaskan bagaimana transisi energi dijalankan dalam upaya mencapai target Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060.

Agung mengatakan, Pertamina saat ini memiliki visi, menjaga keamanan energi nasional dan mendorong transisi energi melalui program dekarbonisasi terintegrasi dan membangun bisnis rendah karbon. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam konteks Pertamina, jelas Agung, transisi energi yang dijalankan di Indonesia harus diseimbangkan dengan tantangan energi trilema, yaitu energy security, affordability dan juga sustainability.

"Dan di situ saya yakin Pertamina menjadi sebuah contoh, karena di saat dunia ini menghadapi banyak ketidakpastian secara geopolitik, dengan adanya konflik di berbagai belahan dunia, kemudian juga ketidakpastian mengenai bagaimana penanganan climate change," ujar Agung.

Inisiatif dan langkah untuk melakukan dekarbonisasi yang dilakukan Pertamina menjadi pembelajaran bagi para peserta dari berbagai negara.

“Pertamina mendorong pemanfaatan geothermal (panas bumi) sebagai energi bersih serta pengurangan flaring. Pertamina juga mengembangkan energi baru dan terbarukan melalui bisnis rendah karbon, seperti biodiesel, bioethanol, kemudian juga rencana pengembangan CCS/CCUS (Carbon Capture and Storage/Carbon Capture Utilization and Storage),” urai Agung.

Dalam aspek dekarbonisasi, dilakukan penggantian peralatan berbahan bakar fosil dengan peralatan bertenaga listrik. Program ini menghasilkan efisiensi energi sebesar 1,52 MMtCO2e (Million Metric Tons Of Carbon Dioxide), menyumbang 66,86 persen dari total upaya pengurangan emisi Pertamina.

Dalam aspek bisnis rendah karbon, dilakukan melalui inovasi bahan bakar nabati (biofuel). Diprediksi akan ada potensi penjualan biofuel sebesar 60 juta kl pada tahun 2029, dengan proyek utama Bio Refinery Cilacap.

Pertamina berupaya memaksimalkan potensi listrik dengan kapasitas 1,4 GW (gigawatt) dari panas bumi melalui proyek di Hululais dan Lahendong. Salah satu proyek strategis yang tengah dikembangkan adalah Proyek Geothermal Lahendong Unit 7 & 8 yang telah masuk dalam Green Book Kementerian PPN/Bappenas untuk mendukung transisi energi dan pembangunan rendah karbon. Masuknya proyek ini dalam Green Book membuka peluang dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan internasional, termasuk World Bank, sehingga dapat mempercepat pengembangan kapasitas panas bumi nasional sekaligus memperkuat bauran energi bersih Indonesia.

Pertamina juga berkomitmen untuk mengurangi emisi metana (CH4) sebesar 40% dari emisi dasar pada tahun 2021. Di sektor hulu terdapat program zero flaring. Program ini didukung oleh kampanye deteksi dan perbaikan kebocoran, melalui program Leak Detection & Repair Campaign atau LDAR. Program ini berhasil mengurangi emisi metana yang tidak terkontrol sebesar 30–39,7 persen.

Keberhasilan ini salah satunya berada di lapangan PEP Donggi Matindok, Upaya ini dapat mengurangi kebocoran sebesar 68,4 persen pada tahun 2025. Hal yang sama diterapkan di JOB Pertamina-Medco E&P Tomori, mengurangi emisi CH4 sekitar 30 persen pada tahun 2025. Sementara PT Badak NGL, berhasil mengurangi emisi CH4 sebesar 38,7 persen pada tahun 2025.

Pertamina menyatakan menerapkan strategi dual growth dalam mendukung ketahanan dan transisi energi, yaitu optimalisasi bisnis legacy, serta membangun bisnis rendah karbon.

Hal itu disampaikan Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, pada sesi diskusi panel bertema "Decarbonization: Global Technology Trends and Best Practices" sebagai bagian dari rangkaian World Bank Energy Knowledge and Learning Forum East Asia & Pacific, yakni forum regional terkait transisi energi berkelanjutan di Asia Timur dan Pasifik yang diinisiasi oleh World Bank Group.

Dalam pemaparan bertajuk "Accelerating Energy Transition Through Industrial Decarbonization and Low Carbon Business", Agung menjelaskan upaya transisi energi Pertamina yang bertujuan mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Adapun optimalisasi bisnis legacy dilakukan dengan memaksimalkan potensi nilai di aspek hulu, membangun fleksibilitas di kilang, melakukan transformasi bisnis retail fuel, serta memperluas infrastruktur dan layanan.

Agung mengatakan, Pertamina saat ini memiliki visi, menjaga keamanan energi nasional dan mendorong transisi energi melalui program dekarbonisasi terintegrasi dan membangun bisnis rendah karbon, yang sejalan dengan Asta Cita. Dalam konteks Pertamina, transisi energi yang dijalankan di Indonesia harus diseimbangkan dengan tantangan energi trilema yaitu energy security, affordability dan sustainability.

"Dan di situ saya yakin Pertamina menjadi sebuah contoh, karena di saat dunia ini menghadapi banyak ketidakpastian secara geopolitik, dengan adanya konflik di berbagai belahan dunia, kemudian juga ketidakpastian mengenai bagaimana penanganan climate change," ujar Agung.

Inisiatif dan langkah Pertamina untuk melakukan dekarbonisasi itu pun menjadi pembelajaran bagi para peserta dari berbagai negara.

"Pertamina mendorong pemanfaatan geothermal (panas bumi) sebagai energi bersih serta pengurangan flaring. Pertamina juga mengembangkan energi baru dan terbarukan melalui bisnis rendah karbon, seperti biodiesel, bioethanol, kemudian juga rencana pengembangan CCS/CCUS (Carbon Capture and Storage/Carbon Capture Utilization and Storage)," tutur Agung.

Dalam aspek dekarbonisasi, dilakukan pengantian peralatan berbahan bakar fosil dengan peralatan bertenaga listrik. Program ini menghasilkan efisiensi energi sebesar 1,52 MMtCO2e (Million Metric Tons Of Carbon Dioxide), menyumbang 66,86 persen dari total upaya pengurangan emisi Pertamina.

Dalam aspek bisnis rendah karbon, dilakukan melalui inovasi bahan bakar nabati (biofuel). Diprediksi akan ada potensi penjualan biofuel sebesar 60 juta kl pada tahun 2029, dengan proyek utama Bio Refinery Cilacap.

Pertamina juga berupaya memaksimalkan potensi listrik dengan kapasitas 1,4 GW (Gigawatt) dari panas bumi melalui proyek di Hululais dan Lahendong. Salah satu proyek strategis yang tengah dikembangkan adalah Proyek Geothermal Lahendong Unit 7 & 8 yang telah masuk dalam Green Book Kementerian PPN/Bappenas untuk mendukung transisi energi dan pembangunan rendah karbon.

Masuknya proyek ini dalam Green Book membuka peluang dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan internasional, termasuk World Bank, sehingga mempercepat pengembangan kapasitas panas bumi nasional sekaligus memperkuat bauran energi bersih Indonesia.

Selain itu, Pertamina telah berkomitmen mengurangi emisi metana (CH4) sebesar 40% dari emisi dasar pada tahun 2021. Di sektor hulu terdapat program zero flaring, yang didukung kampanye deteksi dan perbaikan kebocoran melalui program Leak Detection & Repair Campaign atau LDAR. Program ini berhasil mengurangi emisi metana yang tidak terkontrol sebesar 30-39,7 persen.

Keberhasilan ini salah satunya berada di lapangan PEP Donggi Matindok, yang mengurangi kebocoran sebesar 68,4 persen pada tahun 2025. Pada tahun yang sama, hal serupa diterapkan di JOB Pertamina-Medco E&P Tomori dengan pengurangan emisi CH4 sekitar 30 persen, sementara PT Badak NGL berhasil mengurangi emisi CH4 sebesar 38,7 persen.

HSBC Tiongkok meluncurkan fasilitas kredit senilai US$ 4 miliar (Rp 71,46 triliun, kurs Rp 17.870 per US$) yang dirancang untuk membantu perusahaan Tiongkok di sektor energi bersih dan rendah karbon untuk ekspansi di pasar internasional. ASEAN, khususnya Indonesia merupakan target utama fasilitas kredit ini.

Fasilitas kredit keberlanjutan dan transisi (Sustainability and Transition Credit Facility) HSBC ini menyediakan pembiayaan bagi perusahaan Cina yang memenuhi syarat, dari berbagai sektor, termasuk energi terbarukan, transportasi elektrik, pusat data, dan kecerdasan buatan (AI).

Cina menyumbang sekitar 47% dari ekspor teknologi bersih (clean tech) global dan sekitar dua pertiga dari ekspor tenaga surya dan baterai global. Selain itu, penjualan kendaraan listrik Tiongkok diperkirakan mencapai 26 juta unit di seluruh dunia pada tahun 2026. Adapun penggunaan tenaga listrik dari pusat data global diproyeksikan meningkat sekitar dua kali lipat dari sekitar 485 TWh pada tahun 2025 menjadi 945 TWh pada tahun 2030.

Ekspansi pasar ini ditopang oleh perjanjian dagang ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 3.0 Upgrade Protocol, yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada Oktober 2025. Perjanjian dagang ini untuk pertama kalinya memperluas kerja sama perdagangan Cina-ASEAN ke sektor ekonomi hijau, ekonomi digital, dan konektivitas rantai pasok.

Indonesia berpotensi meraih untung dari meningkatnya suplai energi bersih, seiring dengan fakta bahwa 91% proyek tenaga angin dan surya yang baru beroperasi pada tahun 2024 lebih murah dibandingkan harga bahan bakar fosil termurah dunia.

Pada ASEAN Summit ke-48 yang baru berlangsung di Filipina, para pemimpin negara di kawasan menegaskan komitmen mereka untuk mempercepat pengembangan ASEAN Power Grid serta mewujudkan masa depan energi yang lebih terintegrasi, aman, dan berkelanjutan.

Indonesia Tawarkan Peluang Investasi Energi Bersih

Indonesia merupakan salah satu negara dengan peluang investasi energi bersih paling signifikan di Asia Tenggara. Kebutuhan pendanaan diproyeksikan sekitar US$ 97 miliar atau Rp 1.732,9 triliun untuk mencapai target iklim Indonesia tahun 2030. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) dari Just Energy Transition Partnership (JETP).

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru Indonesia tahun 2025 menargetkan pengembangan 42.569 MW kapasitas energi terbarukan baru pada tahun 2034. Target tersebut dua kali lipat dari kapasitas dalam rencana sebelumnya, dengan target penyimpanan energi yang diperkenalkan untuk pertama kalinya.

Indonesia dan Cina juga sepakat untuk memperdalam kerja sama transisi energi dalam beberapa tahun terakhir, dengan kemitraan yang melampaui perdagangan dan infrastruktur tradisional. Kerja sama ini mencakup pengembangan energi terbarukan, rantai pasok baterai, produksi kendaraan listrik, dan sistem energi digital. Keselarasan prioritas kebijakan ini mendukung fasilitas kredit terbaru HSBC yang dirancang untuk membantu menyalurkan pendanaan ekonomi hijau dari Tiongkok ke pasar seperti Indonesia.

Seiring ekspansi internasional perusahaan Tiongkok untuk memenuhi permintaan dunia, fasilitas pembiayaan baru dari HSBC ini bertujuan menghadirkan teknologi dan solusi bersih ke pasar secara lebih efisien, sehingga turut berkontribusi pada upaya dekarbonisasi di seluruh dunia. HSBC akan memperluas batas (limit) kredit bagi perusahaan yang memenuhi syarat, menyederhanakan proses persetujuan kredit, serta mengembangkan solusi keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bisnis.

"Transisi energi di Indonesia merupakan salah satu peluang investasi energi bersih terbesar di kawasan, dan skala pembiayaan yang dibutuhkan untuk memenuhi target 2030 sangat signifikan," ujar Stuart Rogers, Presiden Direktur HSBC Indonesia, dalam siaran pers, Kamis (28/5).

HSBC berada pada posisi strategis untuk menghubungkan ambisi Indonesia dengan perusahaan energi bersih kelas dunia, termasuk dari Tiongkok, yang memiliki teknologi, pengalaman, dan kapasitas untuk mewujudkannya. "Fasilitas kredit ini memperkuat kemampuan kami untuk melakukan hal tersebut," ujarnya.

Natalie Blyth, Global Head of Sustainable Finance and Transition HSBC mengatakan Cina merupakan rumah bagi sejumlah perusahaan rendah karbon paling dinamis di dunia. Perusahaan-perusahaan ini menetapkan tolok ukur baru dalam manufaktur kelas atas, sekaligus memainkan peran penting dalam mentransformasi ekosistem transisi energi.

Ketika perusahaan-perusahaan Cina itu melakukan ekspansi internasional, mereka membutuhkan mitra finansial dengan jangkauan global dan keahlian untuk mendukung mereka. "Fasilitas kredit ini dirancang untuk menyediakan dukungan tersebut dan tidak ada bank selain HSBC yang mampu membantu nasabah untuk menemukan, mengakses, dan menavigasi peluang pertumbuhan di seluruh ekosistem global," kata Blyth.

Jakarta: HSBC Tiongkok meluncurkan fasilitas kredit senilai USD 4 miliar guna mendukung ekspansi global perusahaan-perusahaan Tiongkok yang bergerak di sektor energi bersih dan rendah karbon. Indonesia menjadi salah satu tujuan utama penyaluran pembiayaan tersebut di kawasan ASEAN.

Melalui skema Sustainability and Transition Credit Facility, HSBC menyediakan akses pendanaan bagi perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan, kendaraan listrik, pusat data, hingga teknologi kecerdasan buatan (AI). Langkah ini sekaligus mempertegas strategi HSBC dalam mempercepat pembiayaan transisi energi dan ekonomi hijau di berbagai negara berkembang.

Saat ini, Tiongkok memegang posisi dominan dalam rantai pasok teknologi bersih global. Negara tersebut menyumbang hampir separuh ekspor teknologi ramah lingkungan dunia, termasuk mayoritas ekspor panel surya dan baterai kendaraan listrik.

Permintaan global terhadap teknologi rendah karbon juga diperkirakan terus meningkat. Penjualan kendaraan listrik dunia diproyeksikan mencapai 26 juta unit pada 2026, sementara konsumsi listrik pusat data global diprediksi melonjak hampir dua kali lipat pada 2030 seiring pertumbuhan industri AI dan digitalisasi.

Ekspansi perusahaan Tiongkok ke pasar ASEAN turut didorong penguatan kerja sama perdagangan melalui ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 3.0 Upgrade Protocol yang diteken pada 2025. Perjanjian tersebut memperluas fokus kerja sama ke sektor ekonomi hijau, ekonomi digital, dan penguatan rantai pasok regional.

Indonesia dinilai memiliki posisi strategis dalam arus investasi energi bersih di Asia Tenggara. Selain memiliki kebutuhan pendanaan transisi energi yang besar, pemerintah juga terus memperluas target pengembangan energi terbarukan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025.

Dalam dokumen terbaru itu, Indonesia menargetkan tambahan kapasitas energi terbarukan sebesar 42.569 megawatt hingga 2034. Untuk pertama kalinya, pemerintah juga memasukkan pengembangan sistem penyimpanan energi sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional.

Kebutuhan pendanaan untuk mencapai target iklim Indonesia pada 2030 diperkirakan mencapai USD 97 miliar, sebagaimana tercantum dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP).
Di sisi lain, kerja sama energi antara Indonesia dan Tiongkok juga terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Kolaborasi kedua negara kini tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur, tetapi juga pengembangan rantai pasok baterai, kendaraan listrik, energi terbarukan, hingga digitalisasi sistem energi.

Presiden Direktur HSBC Indonesia, Stuart Rogers, mengatakan Indonesia merupakan salah satu pasar dengan peluang investasi energi bersih terbesar di kawasan.

“Transisi energi di Indonesia menghadirkan kebutuhan pembiayaan yang sangat besar. HSBC berada pada posisi yang kuat untuk menghubungkan kebutuhan tersebut dengan perusahaan energi bersih global, termasuk dari Tiongkok, yang memiliki teknologi dan kapasitas untuk mendukung transformasi tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Global Head of Sustainable Finance and Transition HSBC, Natalie Blyth, menilai perusahaan rendah karbon asal Tiongkok kini memainkan peran penting dalam perubahan ekosistem energi global. Menurut dia, ekspansi internasional perusahaan-perusahaan tersebut membutuhkan dukungan lembaga keuangan yang memiliki jaringan global dan pemahaman mendalam mengenai pembiayaan transisi energi.

“Fasilitas kredit ini dirancang untuk membantu perusahaan mengakses peluang pertumbuhan baru sekaligus mempercepat distribusi teknologi dan solusi rendah karbon ke berbagai pasar dunia,” kata Natalie.

(SAW)

JAKARTA - Upaya dekarbonisasi industri di Indonesia memerlukan lebih dari sekadar komitmen. Kesiapan proyek, akses terhadap pembiayaan yang tepat, serta kolaborasi antara pelaku industri dan lembaga keuangan menjadi faktor penting untuk mempercepat implementasi transisi menuju ekonomi rendah karbon .

Hal tersebut menjadi sorotan utama dalam Forum Bisnis Pengembang Proyek dan Lembaga Pembiayaan: Percepatan Investasi Iklim untuk Dekarbonisasi Industri di Indonesia yang diselenggarakan oleh Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) bersama Sustainable Energy Transition In Indonesia (SETI) pada Kamis (21/5) di Jakarta.

Forum ini menghadirkan perwakilan dari sektor industri, lembaga pembiayaan, pemerintah, dan organisasi teknis guna mendiskusikan tantangan investasi dekarbonisasi serta peluang pembiayaan proyek rendah karbon . Di tingkat nasional, penguatan transisi energi dan ekosistem perdagangan karbon semakin membuka peluang pembiayaan aksi dekarbonisasi industri.

Kolaborasi IBCSD dan BEI Dorong Akses Pembiayaan Berkelanjutan melalui Sustainable Bonds & Sukuk



Sementara itu, di tingkat global, dinamika perdagangan internasional, meningkatnya standar ESG, serta kebijakan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) semakin menempatkan emisi karbon sebagai faktor strategis dalam daya saing industri, sehingga kesiapan proyek dan akses terhadap pembiayaan menjadi semakin penting bagi dunia usaha.

Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif IBCSD, Indah Budiani menekankan, pentingnya kesiapan proyek dan akses terhadap pembiayaan yang tepat dalam mempercepat dekarbonisasi.

“Salah satu tantangan yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana menjembatani kebutuhan investasi industri dengan skema pendanaan yang sesuai agar lebih banyak proyek dekarbonisasi dapat menjadi bankable dan terealisasi. Melalui forum ini, kami ingin membuka ruang dialog antara pengembang proyek dan lembaga pembiayaan, sehingga kesenjangan antara kebutuhan implementasi dan akses pendanaan dapat mulai dipetakan bersama,” ujar Indah Budiani.

Forum menghadirkan perspektif dari pemerintah, lembaga teknis, serta pelaku pembiayaan mengenai peluang percepatan investasi iklim untuk sektor industri. Diskusi mencakup topik pendanaan iklim dan mekanisme de-risking untuk proyek industri hijau, strategi promosi investasi hijau dan peluang pendanaan internasional, hingga kesiapan proyek dekarbonisasi industri di Indonesia.

Dalam sesi diskusi, Kementerian Keuangan menyoroti pentingnya penguatan tata kelola guna mempercepat ekosistem investasi proyek industri hijau. Hery Kuswanto, Kepala Divisi Pengembangan Dana Direktorat Penghimpunan dan Pengembangan Dana BPDLH Kementerian Keuangan RI, mengatakan, “Dukungan pendanaan dekarbonisasi sektor industri dapat dilakukan melalui penguatan tata kelola, termasuk mendukung Kementerian Perindustrian dalam pengembangan mekanisme dan kelembagaan perdagangan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor industri. Ke depan, skema penjaminan dan instrumen pembiayaan diharapkan dapat membantu proyek-proyek transisi hijau yang masih dipandang kurang bankable agar lebih layak mendapatkan pembiayaan,” sebut Hery.

IBCSD dan Kadin Net Zero Hub Dorong Akselerasi Dekarbonisasi di Kawasan Industri MM2100



Sejalan dengan hal tersebut, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Promosi Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Krisman Riyadi menyoroti pentingnya kesiapan proyek dekarbonisasi agar memiliki daya tarik kuat bagi investor.

“Selain dukungan kebijakan, tantangan ke depan adalah bagaimana proyek-proyek transisi hijau dapat dikembangkan menjadi peluang investasi yang berkelanjutan dan siap ditawarkan (ready to offer). Pemerintah terus gencar mendorong promosi investasi lestari, khususnya pada sektor energi terbarukan dan industri hijau, guna mempercepat pemenuhan kebutuhan investasi dekarbonisasi di Indonesia,” ujar Krisman.

Selain sesi pleno, peserta juga terlibat dalam diskusi yang berfokus pada tiga area utama, yaitu efisiensi energi industri, proyek energi terbarukan, dan ekonomi sirkular/penanganan limbah. Diskusi ini dirancang untuk mengidentifikasi tantangan implementasi, kebutuhan investasi, potensi risiko proyek, hingga peluang skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing proyek.

Sejumlah tantangan utama yang mengemuka dalam diskusi antara lain regulasi yang masih terus diperbaharui, tingginya biaya investasi teknologi, ketentuan sertifikasi dan klaim energi terbarukan yang masih bias, hambatan teknis dalam membangun baseline dan verifikasi data, serta masih kurangnya ekosistem kolaboratif antar regulator, pelaku industri, dan lembaga keuangan.

Melalui forum ini, IBCSD berharap dapat mendorong terbentuknya pemahaman bersama mengenai hambatan utama percepatan investasi dekarbonisasi industri, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih konkret antara sektor industri dan lembaga pembiayaan.

Ke depan, hasil diskusi forum ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun pipeline investasi dan tindak lanjut yang lebih implementatif guna mempercepat transisi menuju industri rendah karbon di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertamina dan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) resmi menjalin kolaborasi strategis. Kolaborasi dimaksud dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) "Research Collaboration and Joint Study on the Development of Sustainable Energy Transition Pathways". Penandatangan MoU ini menjadi salah satu kegiatan dalam rangkaian acara IPA Convex 2026.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha (SPPU) Pertamina, Emma Sri Martini, dengan Chief Operating Officer (COO) ERIA, Dr. Takayuki Yamanaka.

Emma menyampaikan bahwa Pertamina berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam mendukung kemandirian energi nasional dan juga mendukung transisi energi. Untuk itu, Pertamina terus mengembangkan kapabilitasnya dan kemampuannya dengan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga pemikir (think tank).

"Kemandirian energi dan transisi energi merupakan dua strategi yang dijalankan oleh Pertamina secara bersamaan. Kedua hal ini memperkuat satu dengan yang lainnya. Ini juga merupakan implementasi Dual Growth Strategy Pertamina," jelas Emma.

Emma menjelaskan, Pertamina saat ini menjalankan dua pilar utama strategi bisnis, yakni mengoptimalkan bisnis eksisting berbasis energi fosil serta mempercepat pengembangan bisnis rendah karbon.

Nota Kesepahaman ini mencakup dua pilar utama kerja sama, yakni analisis kebijakan dan ekonomi di sektor energi, serta pengembangan kapasitas (capacity building) dan pertukaran pengetahuan (knowledge exchange).

Implementasi nota kesepahaman akan dilaksanakan oleh Pertamina Energy Institute (PEI) sebagai lembaga pemikir (think tank) strategis di Pertamina.

"Melalui kemitraan dengan ERIA, Pertamina akan memperoleh dukungan berupa kajian kebijakan berbasis riset, analisis ekonomi energi yang komprehensif, serta penguatan kapasitas institusional yang selaras dengan pengembangan portofolio bisnis dan strategi jangka panjang Perusahaan," kata Emma.

Emma juga menyampaikan bahwa kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat posisi strategis Pertamina di kawasan regional di tengah dinamika transisi energi global yang terus berkembang.

"Dengan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya lembaga pemikir level internasional, akan meningkatkan kapasitas para pihak," tutupnya.

Pada sesi yang sama, Pertamina Grup juga melakukan penandatanganan beberapa kerja sama, di antaranya JSA CCS Amonia antara PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pupuk Indonesia; HoA CCS Asri Basin antara PHE dan Exxon serta MOU CCS di Wilayah Kerja Pertamina antara PT Pertamina (Persero), PHE dan ERIA.

ERIA merupakan think tank internasional yang didirikan pada tahun 2007, dengan fokus kajian pada dimensi ekonomi dan kebijakan di kawasan ASEAN dan Asia Timur. Lembaga ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (Ministry of Economy, Trade and Industry/METI), serta diakui secara luas atas keunggulannya dalam analisis kebijakan energi di tingkat regional.

Langkah ini merupakan salah satu pilar penting dalam strategi step out PGN untuk memperluas portofolio bisnis ke ranah energi bersih dan dekarbonisasi

Jakarta (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), selaku Subholding Gas PT Pertamina (Persero), menggarap studi ekosistem penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS) serta transportasi karbon dioksida (CO2).

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Hery Murahmanta dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan pihaknya terus mendukung pengembangan amonia rendah karbon.

Pada ajang IPA Convex 2026 di Jakarta, Kamis (21/5/2026), PGN menandatangani joint study agreement (JSA) mengenai studi teknologi CCS.

Kolaborasi strategis ini dilakukan bersama Holding Migas PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi (PHE), dan PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam rangka pengembangan amonia rendah karbon (blue ammonia) di Indonesia.

Menurut Hery, melalui kerja sama ini, para pihak akan melakukan studi komprehensif guna mengkaji aspek teknis, legal, ekonomi, dan komersial terkait pengembangan ekosistem CCS.

Fokus utama sinergi ini adalah menciptakan rantai pasok amonia rendah karbon yang efisien dan berkelanjutan, mulai dari penangkapan emisi karbon, transportasi CO2, hingga injeksi CO2 ke dalam formasi geologi bawah tanah yang aman.

"Dalam kerja sama CCS ini, PGN mengambil peran sebagai penyedia transportasi CO2. Langkah ini merupakan salah satu pilar penting dalam strategi step out PGN untuk memperluas portofolio bisnis ke ranah energi bersih dan dekarbonisasi," jelas Hery.

Untuk mendukung inisiatif tersebut, PGN akan mengoptimalkan aset dan sumber daya yang dimiliki, termasuk infrastruktur gas bumi eksisting serta kapabilitas dalam pengembangan jaringan pipa.

Salah satu strategi yang dikedepankan adalah pemanfaatan right of way (ROW) jalur pipa gas bumi yang telah ada untuk pengembangan jaringan transportasi CO2.

"Kerja sama ini merupakan wujud nyata PGN dalam mengintegrasikan infrastruktur gas bumi dengan teknologi masa depan guna menekan emisi karbon," ujarnya.

Pemanfaatan ROW jalur pipa eksisting akan mempercepat integrasi ekosistem CCS secara efisien, sekaligus menegaskan peran kami sebagai transporter utama CO2 ke depan.

Studi bersama ini akan memetakan wilayah-wilayah strategis yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekosistem CCS dan produksi amonia rendah karbon.

Fokus area awal dalam koridor studi ini meliputi Jawa Barat dan Jawa Timur, yang memiliki klaster industri dengan kebutuhan/intensitas energi yang besar.

Selain itu, para pihak juga akan mengkaji potensi wilayah lain yang dinilai strategis dari sisi infrastruktur dan keekonomian.

Sinergi antara Pertamina Group dan Pupuk Indonesia ini diharapkan dapat menjadi pionir dalam pengembangan CCS di Indonesia.

Dengan menggabungkan kompetensi sektor hulu dari PHE, kekuatan infrastruktur dari PGN, serta kapabilitas industri pupuk dan amonia dari Pupuk Indonesia, proyek ini ditargetkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi baru sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional yang lebih ramah lingkungan, sebut Hery.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026