Bisnis.com, JAKARTA — Prospek pertumbuhan layanan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later (BNPL) alias paylaterdinilai akan tetap positif seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan digital.

Kendati demikian, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengingatkan tantangan terbesar industri ini adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan kualitas pembiayaan.

Dia mengatakan bahwa saat ini ada kecenderungan layanan pembiayaan digital semakin mudah diakses, tetapi proses penilaian kemampuan membayar konsumen belum tentu semakin baik.

“Akibatnya, risiko gagal bayar terus meningkat dan dapat berdampak pada masyarakat maupun stabilitas industri,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (1/7/2026).

Oleh karena itu, Heru mendorong agar penyelenggara harus menerapkan prinsip responsible lending, memperkuat analisis kelayakan kredit, dan tidak hanya mengejar pertumbuhan pengguna. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperketat pengawasan agar inovasi tetap berkembang tanpa mengorbankan perlindungan konsumen.

Untuk diketahui, OJK menerbitkan aturan paylater yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 32 Tahun 2025. POJK ini mengatur penyelenggaraan BNPL hanya dapat dilakukan Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan. Adapun, bagi pelaku jasa keuangan selain itu diberikan masa peralihan hingga 31 Desember 2027 untuk mengalihkan portofolio dan menghentikan layanan BNPL-nya.

Bagi Heru, POJK tersebut membuat industri lebih sehat karena penyelenggara berada di bawah pengawasan yang lebih kuat dan memiliki manajemen risiko yang lebih baik. Kepercayaan masyarakat juga berpotensi meningkat.

“Namun, pertumbuhan ke depan harus diimbangi dengan prinsip pemberian pembiayaan yang bertanggung jawab agar tidak mendorong masyarakat terjebak dalam utang yang melebihi kemampuan finansialnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia turut berpendapat persaingan antara industri paylater dan industri pinjaman daring (pindar) ke depannya kemungkinan akan semakin ketat karena sama-sama menawarkan kemudahan akses pembiayaan secara digital.

Namun, meskipun karakteristiknya sama, Heru melihat kedua industri ini menghadapi risiko yang sama yaitu gagal bayar. Sebab itu, yang dia khawatirkan adalah dampak dari persaingan yang hanya fokus pada kemudahan memperoleh pinjaman tanpa memperhatikan kemampuan konsumen untuk membayar.

“Karena dalam jangka panjang, masyarakat akan memilih layanan yang cepat dan mudah, tetapi industri harus memastikan kemudahan tersebut tidak berubah menjadi jebakan utang,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan kendaraan bermotor roda dua atau motor baru dan bekas meningkat 2,74% (year on year/YoY) pada April 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan pertumbuhan itu senilai dengan Rp113,07 triliun.

Kendati mengalami pertumbuhan, Agusman menyebut dalam menyalurkan pembiayaan motor, industri multifinance menghadapi tantangan dinamika perekonomian yang dapat memengaruhi penyaluran pembiayaan.

“Untuk menghadapi kondisi tersebut, perusahaan pembiayaan perlu terus memperkuat manajemen risiko, meningkatkan kualitas analisis kredit, serta menjaga prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan,” ujarnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Selasa (16/6/2026).

Untuk diketahui, OJK mencatat piutang pembiayaan di industri multifinance pada April 2026 mencapai Rp514,65 triliun, tumbuh 2,08% secara tahunan. Pertumbuhan ini didukung oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 10,64% YoY.

Dalam empat bulan pertama ini, pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) gross perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,89%, sedangkan NPF net sebesar 0,78%. Adapun, gearing ratio-nya sebesar 2,14 kali.

“Dalam rangka menekan tren peningkatan NPF, industri multifinance terus didorong untuk melakukan penguatan manajemen risiko, peningkatan kualitas analisis kredit, pemantauan portofolio secara intensif,” sebut Agusman.

Selain itu, lanjutnya, penerapan restrukturisasi pembiayaan secara selektif sesuai prinsip kehati-hatian guna menjaga kualitas pembiayaan di tengah dinamika perekonomian juga penting dilakukan oleh industri multifinance.

Di sisi lain, Agusman membeberkan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) industri multifinance pada April 2026 menurun secara tahunan menjadi 79,21%. Penurunan ini dipengaruhi oleh upaya efisiensi operasional serta pengelolaan biaya yang lebih optimal.

“Ke depan, perusahaan multifinance perlu terus memperkuat efisiensi operasional, menjaga kualitas pembiayaan, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis guna mendukung penurunan BOPO secara berkelanjutan,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menjadi salah satu motor pertumbuhan industri pembiayaan atau multifinance. Meskipun begiti, tekanan daya beli masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi industri.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan oleh industri multifinance kepada UMKM pada Maret 2026 mencapai Rp160,60 triliun. Nilai itu hampir setara 30% dari total piutang pembiayaan industri.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menuturkan nilai itu setara dengan 29,54% dari total piutang pembiayaan industri.

“Dalam penyalurannya masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain terkait penguatan kualitas kredit debitur serta pengelolaan risiko yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan pelindungan konsumen,” kata Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Rabu (3/6/2026).

Oleh karena itu, OJK mengimbau agar perusahaan multifinance perlu terus memperkuat kapasitas penilaian kredit, tata kelola, dan manajemen risiko agar penyaluran pembiayaan kepada UMKM dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Bila ditilik dari jenis pembiayaannya, penyaluran pembiayaan modal kerja dan multiguna mengalami peningkatan pada kuartal I/2026. Untuk pembiayaan modal kerja meningkat 6,15% (year on year/YoY) menjadi Rp54,87 triliun.

Kemudian, pembiayaan multiguna tumbuh 1,32% YoY menjadi Rp358,45 triliun dan mendominasi penyaluran pembiayaan multifinance dengan porsi 50,27%. Sementara itu, penyaluran pembiayaan investasi terkontraksi 3,35% YoY menjadi sebesar Rp167,95 triliun.

Agusman turut membeberkan pada Maret 2026, rasio NPF gross industri multifinance tercatat sebesar 2,83%, masih terjaga di bawah batas 5%. Adapun, pada Desember 2025 sebesar 2,51%, Januari 2026 sebesar 2,72%, dan Februari 2026 sebesar 2,78%.

“Kenaikan rasio NPF gross pada awal tahun tersebut merupakan bagian dari dinamika kualitas pembiayaan yang dipengaruhi antara lain kemampuan bayar debitur,” jelasnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, perusahaan perlu memperkuat manajemen risiko, meningkatkan kualitas analisis kredit, serta menggunakan pendekatan yang lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan guna menjaga kualitas portofolio secara berkelanjutan.

Tantangan Penyaluran Pembiayaan UMKM

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyampaikan salah satu hal yang membuat pembiayaan UMKM belum terlalu optimal adalah karena agunan. Sebab itu, perusahaan pembiayaan biasanya menawarkan kredit UMKM kepada nasabah yang sudah melunasi kewajibannya karena memiliki agunan.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan perusahaan pembiayaan saat ini sangat hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM. Menurutnya, kualitas calon debitur menjadi pertimbangan utama agar pembiayaan tetap sehat.

“Intinya kita sangat hati-hati dan melihat satu persatu calon debitur yang dijaga adalah lebih kepada kualitas,” tuturnya kepadaBisnis, saat dihubungi pada Senin (20/5/2026).

Selain itu, tantangan lainnya adalah pelemahan daya beli masyarakat dan kenaikan harga-harga yang menekan aktivitas usaha.

“Sebenarnya kepada sektor UMKM ya kalau bisnis segala daya belinya masih turun, terus ada kejadian begini, tentu harga-harga bareng naik, tentu UMKM juga ya ngapain dagang ya kalau nanti rugi gitu kan,” sebutnya.

Lebih jauh, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) ini mengatakan tidak ada sektor tertentu yang biasanya diberikan pembiayaan oleh multifinance. Namun, biasanya mengarah kepada usaha yang omzetnya di bawah Rp4,8 juta.

“Ya itu UMKM macam-macam, ada yang bikin baju, bikin hijab, bikin makanan, minuman, ya macam-macam lah. Sektornya ke semua sektor, yang sektornya ya pada usaha menengah dan usaha kecil menengah,” tegasnya.

Sementara itu, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance membeberkan tantangan utama dalam menyalurkan pembiayaan UMKM saat ini adalah menjaga kualitas pembiayaan di tengah tekanan daya beli, kenaikan biaya operasional, serta fluktuasi pendapatan pelaku usaha.

“Sebagian UMKM juga memiliki karakteristik arus kas yang lebih dinamis, sehingga diperlukan analisis yang dalam terhadap kapasitas pembayaran dan keberlanjutan usahanya,” tutur Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani kepadaBisnis, Selasa (2/6/2026).

Oleh karena itu, Adira Finance terus memperkuat proses analisis kredit, pengelolaan risiko, serta pemantauan portofolio untuk memastikan pertumbuhan pembiayaan UMKM tetap berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Adapun, pembiayaan baru UMKM Adira Finance per April 2026 mencapai Rp2,9 triliun. Nilai ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan di segmen UMKM masih tetap terjaga, seiring dengan aktivitas usaha yang terus berjalan dan kebutuhan pelaku usaha untuk mendukung operasional maupun pengembangan bisnisnya,” ucapnya.

Senada, PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) atau CIMB Finance mencatat pertumbuhan ini tercermin dari peningkatan portofolio yang bernilai Rp1,48 triliun pada Februari 2026 menjadi Rp1,54 triliun pada posisi Maret 2026.

“Adapun sektor UMKM yang paling potensial di sepanjang kuartal I/2026 tersebut adalah di bidang jasa dan industri seperti usaha transportasi dan pedagang eceran,” ucap Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman kepadaBisnis, dikutip pada Selasa (2/6/2026).

Ristiawan melanjutkan, di tengah kondisi yang semakin dinamis, CNAF terus menjaga kualitas pembiayaan, termasuk sektor UMKM dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran pembiayaan.

Kemudian, lanjutnya, CNAF memperkuat proses underwriting di awal dan fokus pada profil nasabah dengan fundamental bisnis yang lebih stabil, serta melakukan analisa kelayakan pembiayaan secara lebih komprehensif sesuai dengan karakteristik sektor usaha masing-masing.

“Selain itu, CNAF memperkuat monitoring portofolio secara berkala untuk mendeteksi potensi risiko lebih dini. Kami juga aktif dalam mengingatkan nasabah agar dapat melakukan kewajiban pembayaran angsuran secara konsisten dan tepat waktu,” bebernya.

Kendati begitu, dia tidak memungkiri bahwa saat ini masih ada tantangan yang perlu dihadapi dalam menyalurkan pembiayaan UMKM. Tantangan itu antara lain dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang belum stabil karena tekanan kondisi ekonomi dan kondisi pasar yang terus berkembang.

Dengan begitu, imbuhnya, kondisi tersebut membuat sebagian pelaku UMKM cenderung lebih berhati-hati dan menunda ekspansi bisnis, sehingga turut berdampak pada permintaan pembiayaan.

“Kendati demikian, CNAF tetap berkomitmen untuk memfasilitasi kebutuhan pembiayaan bagi pelaku UMKM, dengan tetap mengedepankan aspek prudensial perusahaan serta proses seleksi dan analisis calon nasabah dari berbagai aspek guna menjaga kualitas pembiayaan tetap sehat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan produktif industri pinjaman daring (pindar) pada Maret 2026 tumbuh 23,40% (year on year/YoY).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan pertumbuhan itu senilai Rp34,66 triliun.

Baginya, tren pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pembiayaan produktif terus berjalan, meskipun porsi outstanding pembiayaan produktif terhadap total outstanding pembiayaan industri pindar masih dalam proses peningkatan.

“Ke depan, optimalisasi porsi pembiayaan produktif terus didorong antara lain melalui penguatan kapasitas penyaluran dan peningkatan kualitas analisis kredit,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Jumat (15/5/2026).

Dengan demikian, lanjutnya, porsi pembiayaan produktif dapat meningkat secara bertahap dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan pelindungan konsumen.

Ke depan, OJK menilai industri pindar akan menghadapi tantangan antara lain perlunya penguatan mitigasi risiko kredit dan penguatan ketahanan terhadap dinamika perekonomian.

“Sehingga penyelenggara pindar perlu melakukan langkah-langkah penguatan untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas pembiayaan serta meningkatkan pelindungan konsumen,” tegas Agusman.

Di sisi lain, dia menilai penyelenggara pindar tentu tidak terlepas dari eksposur risiko keamanan siber. Untuk itu, pindar perlu terus memperkuat tata kelola keamanan siber, manajemen risiko, serta keandalan sistem elektronik, termasuk kemampuan deteksi dan respons terhadap insiden siber.

“Sejalan dengan hal tersebut, saat ini sedang dilakukan penyusunan pedoman keamanan dan ketahanan siber bagi penyelenggara pindar yang diharapkan menjadi acuan dalam melakukan evaluasi dan peningkatan keamanan siber secara berkelanjutan,” bebernya.

Untuk diketahui, OJK mencatat outstanding pembiayaan industri pindar pada kuartal I/2026 tumbuh 26,25% YoY menjadi Rp101,03 triliun. Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) berada pada posisi 4,52%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF) atau WOM Finance menyampaikan pembiayaan investasi memiliki porsi sebesar 30% dari total portofolio pembiayaan di perusahaan.

Direktur WOM Finance Cincin Lisa Hadi mengatakan kontribusi itu masih sejalan dengan nilai porsi pembiayaan investasi dari total portofolio secara keseluruhan di industri pembiayaan, yang mencapai 32,79% per Februari 2026.

“Sedangkan untuk tren pembiayaan investasi di perusahaan relatif masih tergolong cukup stabil ditengah dinamika industri dan persaingan yang semakin ketat,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (19/4/2026).

Kendati demikian, dirinya tidak menampik masih ada tantangan yang masih dihadapi dalam penyaluran pembiayaan investasi. Tantangan itu meliputi menjaga kualitas pembiayaan, peningkatan risiko kredit, serta naik turunnya permintaan pasar.

Untuk menghadapi hal tersebut, Cincin berujar WOM Finance menerapkan strategi yang lebih prudent melalui penguatan analisis kredit, pengelolaan portofolio secara lebih diversifikasi, serta fokus pada pembiayaan yang memiliki fundamental dan arus kas yang lebih terukur.

“Selain itu WOM Finance juga secara berkala melakukan monitoring terhadap kinerja pembiayaan yang juga terus ditingkatkan guna menjaga kualitas aset secara berkelanjutan,” ucapnya.

Untuk diketahui, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pembiayaan investasi menjadi satu-satunya jenis pembiayaan yang mencatatkan pelemahan. Per Februari 2026, pembiayaan investasi turun 2,89% (year on year/YoY) menjadi Rp167,92 triliun.

Menanggapi hal itu, Cincin menegaskan pembiayaan investasi di perusahaan masih cenderung stabil, hal ini dipengaruhi oleh permintaan pasar dan kondisi ekonomi. Strategi menahan ekspansi dan pembiayaan jangka pendek saat ini bukan menjadi fokus perusahaan.

“Dalam hal ini perusahaan tetap terbuka untuk beberapa potensi pengembangan bisnis, namun tetap menyesuaikan dengan analisa risiko dan potensi pasar untuk tetap menjaga kualitas pembiayaan,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja pembiayaan investasi menjadi satu-satunya jenis bisnis yang melemah di tengah pertumbuhan industri multifinance. Ini alasannya.

Menilik data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Februari 2026, pembiayaan investasi menjadi satu-satunya jenis pembiayaan yang mencatatkan pelemahan. Hal ini berbeda dengan pembiayaan multiguna dan modal kerja yang justru kompak bertumbuh.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman menyampaikan pembiayaan investasi pada Februari 2026 memiliki porsi 32,79% terhadap total portofolio industri pembiayaan.

“Dengan kinerja terkontraksi 2,89% [year on year/YoY] menjadi Rp167,92 triliun,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Agusman turut menyebut pembiayaan industri multifinance pada periode itu didominasi oleh pembiayaan multiguna dengan porsi 50,22% dan tumbuh 1,28% (YoY) menjadi Rp257,17 triliun.

Sementara itu, lanjutnya, pembiayaan modal kerja berkontribusi sebesar 10,67% terhadap total portofolio industri dan tumbuh 8,31% (YoY) menjadi Rp54,63 triliun.

“Ke depan, pembiayaan multiguna diperkirakan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan industri multifinance,” tutur Agusman.

Lebih lanjut, OJK melihat peluang bisnis baru di industri multifinance terus berkembang dan dapat didorong selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui diversifikasi pembiayaan.

Adapun untuk menjaga kualitas pembiayaan, khususnya di segmen UMKM, Agusman mendorong industri multifinance memperkuat prinsip kehati hatian antara lain melalui analisis kredit yang lebih komprehensif, pengelolaan portofolio yangprudent,sertasistemmonitoringyang kuat.

“Industri multifinance diperkirakan tetap tumbuh positif, yang didukung antara lain dinamika konsolidasi dan investasi di sektor ini,” tegasnya.

Penyebab Pembiayaan Investasi Turun

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance berpandangan perlambatan pembiayaan investasi di industri tidak lepas dari prinsip kehati-hatian pelaku usaha dalam melakukan ekspansi.

Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani mengatakan di tengah dinamika ekonomi global dan domestik, para pelaku usaha cenderung lebih selektif dalam melakukan belanja modal, sejalan dengan upaya efisiensi operasional serta tekanan terhadap biaya produksi.

“Dalam kondisi seperti ini, keputusan investasi umumnya menjadi lebih terbatas karena sangat bergantung pada prospek permintaan pasar dan kemampuan dunia usaha menjaga profitabilitas,” jelasnya kepadaBisnis.

Sebab demikian, Adira Finance melihat tantangan utama penyaluran pembiayaan investasi ke depannya masih berasal dari kondisi makroekonomi yang cenderung dinamis, baik dari sisi global maupun domestik.

Tidak hanya itu, Gani berujar daya beli masyarakat menjadi poin penting bagi para pelaku usaha. Jika daya beli melemah dan permintaan pasar melambat, pelaku usaha biasanya akan lebih berhati-hati dalam menambah kapasitas atau melakukan pembelian aset produktif baru.

“Untuk menghadapi kondisi tersebut, Perusahaan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, fokus pada kualitas pembiayaan, serta secara selektif melihat peluang pada segmen-segmen yang masih memiliki fundamental usaha yang baik dan kebutuhan pembiayaan yang sehat,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan pembiayaan investasi Adira Finance mencapai sekitar Rp1,8 triliun pada kuartal I/2026. Nilai ini tumbuh positif secara tahunan, yaknidouble digit growth.

Adapun, imbuh Gani, dari sisi komposisi, pembiayaan investasi berkontribusi sekitar 15% terhadap total portofolio Perusahaan.

Sementara itu, PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) mencatat pada kuartal I/2026 kenaikan piutang pembiayaan investasi senilai Rp821 miliar atau sebesar 3% (YoY). Piutang pembiayaan investasi ini berkontribusi 8% dari Rp10,87 triliun total piutang pembiayaan CNAF pada kuartal I/2026.

“Tren piutang pembiayaan investasi di CNAF dapat dikatakan cukup resilien mengingat kuartal I/2026 industri dihadapkan dengan tendensi geopolitik yang bergejolak dan bahkan masih berlanjut sampai sekarang,” kata Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman kepadaBisnis.

Adapun, imbuhnya, pembiayaan investasi di CNAF mayoritas digunakan oleh nasabah untuk pembelian asset (kendaraan) yang dapat menunjang kegiatan produktif.

Dia menilai turunnya pembiayaan investasi secara industri salah satunya disebabkan oleh faktor eksternal seperti ketidakpastian kondisi ekonomi global yang memengaruhi sikap para pelaku bisnis dan investor untuk menunda atau menahan ekspansi bisnisnya.

Tantangan Salurkan Pembiayaan Investasi

Lebih lanjut, Ristiawan tidak menampik di tengah kondisi ekonomi saat ini ada tantangan yang harus dihadapi dalam menyalurkan pembiayaan investasi. Tantangan ini didorong oleh faktor turunnya daya beli masyarakat yang dapat berimbas kepada kemampuan daya bayar.

“Namun, CNAF telah menyusun langkah strategis untuk menghadapi kondisi tersebut seperti melakukan diversifikasi portofolio agar tidak terkonsentrasi pada satu pembiayaan tertentu,” tegasnya.

Selain itu, Ristiawan mengungkapkan bahwa CNAF berupaya untuk mengoptimalkan peluang penyaluran pembiayaan dengan berkolaborasi bersama induk usaha melalui berbagai program.

“Antara lain melakukancross sellingagar pertumbuhan bisnis CNAF tetap sehat dan berkelanjutan,” ucapnya.

Sementara itu, PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) mengungkapkan tantangan yang dihadapi adalah berupa kehati-hatian pelaku usaha dalam ekspansi, kondisi ekonomi yang dinamis, serta faktor suku bunga yang memengaruhi permintaan pembiayaan investasi.

“Untuk mengatasinya, perusahaan mengedepankan prinsip kehati-hatian, selektivitas dalam penyaluran, serta penguatan analisis kredit dan monitoring portofolio, guna menjaga kualitas pembiayaan tetap sehat,” kata Corporate Secretary Aditia Fakhri Ramadhani kepadaBisnis.

Lebih lanjut, Aditia menilai penurunan pembiayaan investasi oleh industri multifinance pada Februari 2026 itu dipengaruhi oleh sikap perusahaan yang lebih berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan.

Menurutnya, hal itu seiring dengan upaya menjaga kualitas portofolio di tengah dinamika pasar. Pendekatan ini dilakukan dengan lebih selektif dalam melihat profil risiko dan kelayakan debitur, sehingga penyaluran pembiayaan investasi cenderung menyesuaikan.

“Meski demikian, segmen ini tetap memiliki prospek yang positif dan akan terus dioptimalkan secara bertahap,” sebutnya.

Lebih jauh, dia juga menyampaikan pembiayaan investasi BRI Finance menunjukkan penyesuaian secara terukur sejalan dengan dinamika pasar dan strategi pengelolaan portofolio yang lebih selektif.

“Pembiayaan investasi berkontribusi sebesar 34,32% terhadap total portofolio pembiayaan perusahaan,” tutur Aditia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai tren penurunan pembiayaan investasi bisa berlanjut karena terpengaruh oleh naiknya biaya produksi karena gejolak perang Iran, melemahnya daya beli dan sentimen melambatnya ekspansi industri manufaktur.

“Jadi tidak bisa dibilang sementara, ini sifatnya mulai persisten atau berlanjut,” ucapnya kepadaBisnis.

Oleh karena itu, ekonom tersebut berpandangan bahwa industri pembiayaan sedang menahan ekspansi, mitigasi risiko yang lebih besar karenaviewbeberapa bulan ke depan guncangan harga energi akan diteruskan ke pelaku usaha.

Adapun, Bhima turut melihat segmen pembiayaan investasi yang terdampak adalah sektor mesin industri. Apabila permintaan domestik dan ekspor melambat, efeknya ke investasi mesin dan teknologi ikut melemah.

“Sektor berikutnya adalah kendaraan niaga, terlebih faktor insentif yang timpang antara mobil niaga di kawasan industri dengan mobil niaga non kawasan industri. Misalnya di smelter nikel, banyak kendaraan komersial yang tercatat sebagai barang modal sehingga bebas pajak,” pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Memorandum Analisis Kredit (MAK) menjadi bahan bukti dalam kasus korupsi penyaluran kredit PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex yang menyeret mantan Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Dicky Syahbandinata.

Dua orang saksi dihadirkan dalam persidangan di pengadilan, Selasa (20/1/2026), untuk mengungkap prosedur pengesahan dokumen tersebut yakni Endang, pegawai Bank BJB, serta Bernard Aditia Respati yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bank BJB Cabang Surakarta ketika proses pengajuan dan pencairan kredit Sritex berlangsung. Dalam persidangan, keduanya menyampaikan bahwa analisis kelayakan debitur dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan Sritex per September 2019.

Laporan keuangan tersebut diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan berstatus telah diaudit serta diverifikasi oleh auditor ke bank lain. Berdasarkan keterangan saksi, MAK sebagai dokumen utama penyaluran kredit disusun dan disahkan melalui beberapa tahapan serta melibatkan sejumlah unit kerja atau divisi di Bank BJB.

Otto Cornelis Kaligis, kuasa hukum Dicky Syahbandinata menyatakan bahwa terdapat sekitar 40 orang yang menandatangani MAK dalam penyaluran kredit kepada Sritex. Menurut dia, penilaian kelaikan kredit tidak ditentukan oleh satu pihak semata. “Saya mempertanyakan, kalau sekarang yang menyatakan bahwa kredit ini laik untuk dikabulkan, dan bukan si Dicky yang menentukan, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum ini masuk?” ujarnya kepada wartawan.

Otto menilai tuntutan jaksa yang mengaitkan kliennya dalam perkara tersebut tidak didukung dasar yang kuat. Ia menegaskan, penyaluran kredit oleh Bank BJB merupakan aktivitas bisnis yang telah melalui perhitungan risiko. “Bisa untung, bisa rugi. Apalagi kan sudah ada pembayaran,” katanya.

Keterangan para saksi juga mengungkap bahwa penilaian kelaikan kredit dalam MAK dilakukan secara berlapis. Setiap divisi terkait melibatkan sekitar empat hingga delapan pegawai yang memberikan persetujuan. Proses tersebut dimulai dari analisis risiko, dilanjutkan ke divisi korporasi, hingga dibahas dalam Credit Committee Meeting.

Otto menegaskan pihaknya akan tetap mengikuti proses persidangan dan menghadirkan bukti tambahan untuk memperkuat pembelaan terhadap Dicky Syahbandinata. Ia menyatakan unsur pidana dalam perkara tersebut tidak terbukti sehingga kliennya semestinya dibebaskan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Sucorinvest Asset Management menyiapkan sejumlah strategi dalam meracik reksa dana di tahun ini. Strategi ini diharapkan mampu mendorong kinerja perusahaan sepanjang tahun Kuda api 2026.

Setidaknya terdapat dua strategi yang diterapkan Sucorinvest AM dalam meracik reksa dana. Terhadap reksa dana saham atau campuran, Sucor masih akan tetap berfokus pada emiten dengan fundamental yang solid.

“Dalam meracik portofolio reksa dana saham maupun campuran, fokus kami tetap pada emiten dengan fundamental kuat dan potensi pertumbuhan jangka panjang,” kata Head of Investment Specialist & Product Development Sucorinvest Asset Management Lolita Liliana kepada Bisnis, Selasa (13/1/2026).

Beberapa sektor yang dinilai memiliki prospek menarik di pasar saham antara lain perbankan, yang didukung oleh dividend yield kompetitif dan valuasi relatif murah. Selain itu, sektor konsumer dipandang diuntungkan oleh pemulihan daya beli serta stimulus fiskal pemerintah, sementara sektor properti dinilai sensitif terhadap penurunan suku bunga. Sektor energi juga masuk dalam radar investasi seiring agenda pemerintah memperkuat rantai nilai dalam negeri.

“Selain itu, program hilirisasi maupun swasembada pangan turut diharapkan memberikan dampak positif ke sektor komoditas energi maupun pangan,” kata Lolita.

Sementara itu, untuk produk reksa dana berbasis obligasi, Sucorinvest memilih menaikkan durasi secara bertahap. Langkah ini didorong oleh kondisi kurva imbal hasil yang relatif lebih menanjak dibandingkan paruh pertama 2025. Produk berdurasi menengah hingga panjang dinilai lebih menarik karena terdapat front loading yang cukup besar pada Surat Berharga Negara (SBN) bertenor pendek di awal tahun.

“Fokus utama kami saat ini pada obligasi korporasi adalah pada penguatan analisis kualitas kredit, melalui proses seleksi yang lebih ketat terhadap penerbit dengan fundamental yang solid, profil risiko yang terukur, serta likuiditas yang memadai,” ujar Lolita.

Sucorinvest juga memandang potensi pertumbuhan dana kelolaan atau asset under management (AUM) reksa dana pada 2026 masih kuat. Dengan karakter investor domestik yang cenderung konservatif, reksa dana pasar uang (RDPU) dan reksa dana pendapatan tetap (RDPT) diperkirakan menjadi pendorong utama peningkatan AUM. Tren penurunan suku bunga turut mendorong investor mencari instrumen dengan imbal hasil lebih menarik dibandingkan deposito, sehingga aliran dana ke RDPU dan RDPT diproyeksikan berlanjut.

Sepanjang 2025, RDPU menjadi produk dengan pertumbuhan AUM tertinggi di Sucorinvest Asset Management. Dana kelolaan RDPU tumbuh 174,33% atau setara Rp11,59 triliun. RDPT juga mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 129,71% atau Rp7,19 triliun. Adapun reksa dana campuran dan reksa dana saham masing-masing mencatatkan kenaikan dana kelolaan Rp590 miliar dan Rp480 miliar, dengan pertumbuhan 13,34% dan 8,82%

Jakarta, CNBC Indonesia — Skor kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) disebut-sebut menjadi hambatan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR).

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa pun mengatakan hendak membantu hal tersebut untuk mendorong permintaan KPR agar pada akhirnya dapat meningkatkan serapan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kita deteksi bareng tadi, apa masalahnya? Ada beberapa pembatasan di SLIK, dan kita pikir-pikir nanti caranya bagaimana untuk menghilangkan itu dalam waktu dekat. Dengan seperti itu maka demandnya akan naik kencang," ujarnya, dikutip Selasa (21/10/2025).

Terkait hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa SLIK sebenarnya bukan penentu boleh atau tidaknya perbankan menyalurkan kredit kepada calon debitur.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan informasi SLIK hanya merupakan salah satu pertimbangan dalam proses pemberian kredit/pembiayaan.

"Analisis kredit umumnya menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) sebagai contoh karakter calon debitur, legalitas, arus kas, dan kemampuan membayar calon debitur di masa depan serta disesuaikan dengan kebijakan dan risk appetite masing-masing LJK," kata Dian dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/10/2025).

Ditekankan pula bahwa SLIK berperan penting dalam menjaga agar pembiayaan nasional, termasuk program perumahan rakyat, berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Data SLIK digunakan dalam berbagai program pembiayaan pemerintah, antara lain Kredit Program Perumahan (KPP) dan program 3 juta rumah yang dikelola oleh Kementerian PKP.

Terpisah, Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan SLIK hanya menjadi salah gambaran tentang kemampuan bayar calon debitur. Namun, keputusan akhir ditentukan oleh masing-masing bank.

"Artinya ada kolektivitas yang nggak lancar Itu kalau bank mau ngasih [pinjaman] silakan aja. Tetap dengan manajemen risuko yang sudah diperhitungan oleh mereka. Jadi sudah ada imbauan yang sudah sangat jelas bahwa itu bukan penentu," kata dia saat Pemaparan materi Strategi OJK Mengedukasi dan Melindungi Konsumen di Java Heritage Purwokerto, Sabtu (18/10/2025).

Sementara itu, para bankir mengatakan SLIK merupakan satu alat untuk mengukur kelayakan seseorang untuk menerima kredit.

Sepakat dengan OJK, Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa SLIK bukan satu-satunya alat dalam menentukan akseptasi pembiayaan dan terdapat pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk analisa kemampuan bayar, karakter nasabah, dan tujuan pembiayaan.

Terpisah, Direktur Risk Management PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Setiyo mengatakan bahwa masih menggunakan SLIK dalam proses penilaian kredit.

Adapun Presiden Direktur PT CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan mengatakan bahwa sekarang bank bisa saja tidak mengacu pada SLIK.

Dia melanjutkan bahwa bank bisa menerapkan aturan kredit yang tidak menghitung posisi utang di SLIK dalam jumlah tertentu, yang biasanya kecil atau apabila dianggap imaterial untuk keputusan kredit.

Lani mengatakan, kebijakan itu tergantung masing-masing bank. "Karena bank bisa melihat credit record calon debitur tanpa semua dari dokumen yg dimintakan kepada nasabah. Tentunya setiap bank dapat membuat credit rules sendiri sesuai dengan risk dan credit appetite masing-masing bank," terang Lani.

Banyumas, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bukan lah penentu boleh atau tidaknya perbankan menyalurkan kredit kepada calon debitur. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan informasi SLIK hanya merupakan salah satu pertimbangan dalam proses pemberian kredit/pembiayaan.

"Analisis kredit umumnya menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) sebagai contoh karakter calon debitur, legalitas, arus kas, dan kemampuan membayar calon debitur di masa depan serta disesuaikan dengan kebijakan dan risk appetite masing-masing LJK," kata Dian dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/10/2025).

Ditekankan pula bahwa SLIK berperan penting dalam menjaga agar pembiayaan nasional, termasuk program perumahan rakyat, berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Data SLIK digunakan dalam berbagai program pembiayaan pemerintah, antara lain Kredit Program Perumahan (KPP) dan program 3 juta rumah yang dikelola oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Terpisah, Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan SLIK hanya menjadi salah gambaran tentang kemampuan bayar calon debitur. Namun, keputusan akhir ditentukan oleh masing-masing bank.

"Artinya ada kolektivitas yang nggak lancar Itu kalau bank mau ngasih [pinjaman] silakan aja. Tetap dengan manajemen risuko yang sudah diperhitungan oleh mereka. Jadi sudah ada imbauan yang sudah sangat jelas bahwa itu bukan penentu," kata dia saat Pemaparan materi Strategi OJK Mengedukasi dan Melindungi Konsumen di Java Heritage Purwokerto, Sabtu (18/10/2025).

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu juga merupakan Anggota Komite BP Tapera. Dia menyampaikan bahwa dirinya sudah menindaklanjuti pernyataan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho bahwa ada sekitar 100.000 calon penerima subsidi terkendala SLIK. Kiki mengatakan pihaknya sudah meminta data lengkapnya.

Ia menyatakan OJK mendukung program 3 juta rumah dan mendukung BP Tapera dalam menyalurkan subsidi pembiayaan rumah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa memikirkan bagaimana menghapus syarat skor kredit di SLIK tersebut. SLIK disebut menghambat pengajuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Masalah ini pun ikut membuat serapan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sebagaimana disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait kepada Purbaya.

"Kita deteksi bareng tadi, apa masalahnya? Ada beberapa pembatasan di SLIK, dan kita pikir-pikir nanti caranya bagaimana untuk menghilangkan itu dalam waktu dekat. Dengan seperti itu maka demandnya akan naik kencang," ujarnya di Kantor Kementerian PKP pada Selasa (14/10/2025) lalu.