JAKARTA, KOMPAS.com – Konten video di platform digital, seperti TikTok, kini kian digemari. Selain menjadi media hiburan, konten-konten ini bahkan dapat memengaruhi viewer dalam memutuskan pembelian.

Jenama roti dalam negeri, Roti’O, pun merasakan manfaat yang didapat dari konten video tersebut.

Direktur Roti’O Ali Susanto mengatakan, banyak kunjungan ke gerai Roti’O disebabkan oleh konten kreatif di TikTok. Semisal, konten hack cara menikmati Roti’O dengan es krim atau dicelupkan ke dalam kopi.

“Konten-konten tersebut sangat membantu kami. Tingkat kunjungan ke gerai kami meningkat drastis karena konsumen merasa terinspirasi oleh apa yang mereka lihat,” kata Ali di konferensi pers peluncuran TikTok GO by Tokopedia di Jakarta, Rabu (29/4/2026) yang dihadiri Kompas.com.

Bagi Ali, konten kreator seperti yang hadir di TikTok punya peran penting dalam memperluas jangkauan pasar Roti’O. Menurutnya, bahasa yang digunakan pembuat konten seringkali lebih masuk dan relevan dengan audiens di daerah masing-masing. Hal ini mungkin sulit dijangkau melalui media sosial resmi perusahaan.

Pendapatan harian meningkat 602 persen

Atas dasar itu, Roti’O pun bergabung dengan TikTok GO by Tokopedia pada 2025. Jenama ini aktif menggandeng kreator TikTok GO by Tokopedia untuk menghadirkan lebih dari 3.000 video per bulan guna menonjolkan daya tarik produk secara visual dan sensorik, seperti tampilan roti yang baru dipanggang.

“Jangkauan kreator konten membuat pasar kami semakin luas dan meningkatkan kunjungan pelanggan secara langsung. Ini adalah langkah awal kami untuk terus tumbuh bersama ekosistem digital yang mengintegrasikan antara konten, kemudahan transaksi, dan pengalaman nyata di outlet kami,” tuturnya.

DOK. TikTok GO by Tokopedia. Direktur Roti?O Ali Susanto (kedua dari kanan).

Roti’O juga memanfaatkan TikTok GO by Tokopedia untuk membagikan penawaran menarik berupa voucer digital, diskon eksklusif, dan paket bundling bernilai tinggi. Misalnya, paket Roti’O + Kopi’O, Roti’O + minuman, pastry, es krim, hingga Paket 5 dan Paket 10 dengan diskon 36 persen hingga 59 persen.

Keputusan bergabung dengan TikTok GO by Tokopedia dan memanfaatkan konten dari kreator bun membawa dampak nyata. Pada April sampai September 2025, Roti’O berhasil mencatat peningkatan pendapatan harian cukup signifikan dari 770 gerai yang berpartisipasi dalam ekosistem TikTok GO by Tokopedia.

Dari sisi eksposur, konten mereka juga telah menghasilkan sekitar 7,5 miliar views di TikTok. Hal ini menunjukkan bagaimana storytelling melalui kreator dapat memperluas jangkauan brand secara signifikan.

Buka peluang buat kreator

Kreator konten pun turut mendapatkan manfaat dari TikTok GO by Tokopedia. Kreator unggulan TikTok GO by Tokopedia, Hafiz (@watchme.eats) menuturkan, TikTok GO by Tokopedia mendukung setiap kreator, baik yang sudah besar maupun yang baru memulai. Menurutnya, setiap pembuat konten memiliki kesempatan sama untuk menjangkau jutaan penonton.

TikTok juga memberikan dukungan melalui creator manager yang aktif menghubungkan pembuat konten dengan berbagai mitra merchant. Hal ini membuatnya bisa berkolaborasi dengan Roti’O.

“TikTok tidak hanya menyediakan panggung, tetapi juga membuka peluang kolaborasi nyata. Di TikTok, percayalah bahwa setiap konten berkualitas yang diunggah memiliki peluang sama untuk dikenal luas dan memberikan dampak positif,” kata Hafiz.

Hafiz mengaku, momen yang paling berkesan baginya bukan saat melihat angka likes atau komentar positif yang masuk, melainkan saat konten yang dibuatnya berdampak langsung bagi pengguna.

Ia pernah membuat konten untuk sebuah gerai. Suasana gerai itu cukup lengang. Keesokan hari setelah konten dibuat, antrean sudah mengular panjang.

Saat ia berbincang dengan staf di gerai tersebut, mereka bercerita bahwa sejak pagi ratusan orang datang membawa kupon atau voucer TikTok GO berkat konten yang diunggahnya.

“Di situlah saya benar-benar sadar bahwa sebagai kreator TikTok GO, kami memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan bisnis lokal dan UMKM secara langsung,” tuturnya.

Dukung merchant lokal dan kreator

DOK. TikTok GO by Tokopedia. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

Dalam TikTok GO Summit, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan bahwa pemerintah menyambut baik inisiatif TikTok GO by Tokopedia dalam memperluas kontribusinya pada industri layanan makanan di Indonesia, khususnya bagi bisnis dine-in lokal.

“Inisiatif tersebut sejalan dengan upaya Kementerian Ekonomi Kreatif dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar sebagai kekuatan ekonomi nasional,” kata Teuku Riefky saat menyampaikan pidato di acara TikTok GO Summit di Le Meridien Jakarta.

Lead of Key Dine-in Merchants TikTok GO by Tokopedia William Panjaitan menyatakan, kehadiran TikTok GO by Tokopedia untuk merespons perubahan cara masyarakat dalam mencari rekomendasi tempat makan dan minum.

TikTok sendiri, lanjutnya, telah menjadi platform penemuan atau discovery platform untuk tempat makan dan minum. Bahkan, pertumbuhan pencariannya mencapai 62 persen per tahun.

"Cara orang mengambil keputusan kini telah berubah. Pengguna tidak lagi selalu datang dengan niat mencari, tetapi menemukan sesuatu dari konten yang autentik. Di situlah ketertarikan berlanjut menjadi keputusan pembelian," ujar William.

TikTok GO by Tokopedia sendiri merupakan layanan satu pintu (one-stop service) yang menghubungkan inspirasi konten digital dengan aksi nyata, mulai dari transaksi hingga kunjungan langsung ke lokasi usaha (online-to-offline).

William menjelaskan, TikTok GO by Tokopedia hadir dengan berbagai fitur unggulan, seperti point of interest (POI), live stream, dan kanal pencarian yang terintegrasi.

Perjalanan konsumen dimulai dari tahap melihat video pendek atau siaran langsung. Selanjutnya, video ini mengarahkan mereka ke fitur POI sebagai titik masuk transaksi.

Pengguna dapat menemukan, mengeksplorasi, hingga langsung bertransaksi atau mengunjungi lokasi secara offline. Model ini mengintegrasikan perjalanan konsumen dari online ke offline secara lebih mulus.

Integrasi tersebut, lanjutnya, terbukti efektif mendorong ekonomi lokal. Bahkan, terdapat pertumbuhan pesanan harian hingga 20 kali lipat bagi merchant yang menyediakan layanan makan di tempat (dine-in).

“Dari sisi ekosistem, jumlah kreator yang berpartisipasi dalam TikTok GO by Tokopedia pun meningkat signifikan hingga 12 kali lipat,” ujarnya.

DOK. TikTok GO by Tokopedia. Lead of Key Dine-in Merchant TikTok GO by Tokopedia William Panjaitan.

William juga turut membagikan "formula sukses" bagi pelaku usaha untuk berkembang di TikTok GO by Tokopedia. Formula tersebut mencakup lima langkah utama, yakni membangun toko digital, konsistensi operasi konten, optimalisasi fitur platform (POI dan LIVE), kesiapan layanan operasional, serta strategi produk (diskon dan bundling).

Tak berhenti di situ. Dukungan terhadap merchant juga diberikan dengan memberikan subsidi trafik, subsidi produk agar lebih kompetitif, akses ke sumber daya kreator, serta campaign eksklusif melalui fitur live stream.

TikTok GO by Tokopedia juga memperkenalkan jaminan pengembalian dana (refund) yang fleksibel untuk membangun kepercayaan pengguna. Konsumen dapat mengajukan refund kapan saja, mendapatkan refund otomatis jika kupon kedaluwarsa, serta mengajukan klaim hingga 24 jam setelah penggunaan layanan di toko offline.

"Visi kami adalah membangun ekosistem tempat penemuan tidak berhenti pada inspirasi, tetapi menjadi aksi nyata. Kami ingin menghubungkan konten dengan aksi dan membuka peluang baru bagi seluruh ekosistem, baik itu merchant, kreator, maupun pengguna," tutup William.

Mau jadi bagian dari perjalanan ini? Daftarkan merchant kamu sekarang di Form Registrasi Merchant.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI mengingatkan merchant atau penjual yang menolak pembeli memberikan pembayaran tunai memakai rupiah, bisa dikenakan sanksi pidana maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp200 juta. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan rupiah merupakan pembayaran yang sah dan kedudukannya diatur di dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

"Sesuai UU tersebut, rupiah merupakan alat pembayaran yang sah dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, tidak diperkenankan bagi pihak manapun menolak penggunaan mata uang rupiah di dalam negeri," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (27/12/2025).

Pernyataan Said disampaikan merespons viralnya sebuah video di media sosial. Akun Instagram @arli_alcatraz mengunggah sebuah video terkait seorang konsumen lansia ditolak pembayaran tunai oleh sebuah toko roti pada Kamis (18/12/2025) di halte Transjakarta yang berlokasi di Monas.

Dalam video dimaksud terlihat seorang pria memprotes toko roti tersebut karena menolak pembayaran dengan uang tunai. Toko roti itu disebut mengharuskan pembayaran menggunakan QRIS.

Oleh karena itu, ia menilai pemerintah dan DPR perlu mengedukasi masyarakat agar jangan sembarangan menolak pembayaran memakai rupiah, sebab bisa berkonsekuensi pidana. Dirinya pun berharap Bank Indonesia (BI) juga harus ikut mengedukasi masyarakat bahwa rupiah masih menjadi mata uang nasional dan menjadi alat pembayaran yang sah.

Dengan demikian, kata dia, jangan hanya karena penggunaan layanan pembayaran digital, lalu pihak penjual tidak memberikan opsi bagi pembayaran memakai rupiah secara tunai.

Apalagi, dia menyebutkan pemerintah dan DPR belum merevisi pembayaran dengan uang tunai rupiah, sehingga wajib bagi siapa pun di Indonesia untuk menerimanya.

Sebagai perbandingan, lanjut Said, Singapura, negara maju dengan layanan cashless (nontunai) paling baik saja masih memberikan layanan pembayaran tunai hingga 3.000 dolar Singapura dan di banyak negara maju lainnya yang masih melayani pembayaran tunai.

"Kami tidak melarang, bahkan mendukung pihak merchant menggunakan pembayaran nontunai, akan tetapi jangan menutup pihak pembeli atau rekanan membayar dengan tunai. Opsi itu harus tetap diberikan layanannya," tuturnya.

Apalagi di wilayah Indonesia, dirinya menyampaikan tidak semua terlayani jaringan internet, sehingga tidak semua wilayah bisa menggunakan layanan nontunai. Pada saat yang sama, kata Said, sudah menjadi rahasia umum bahwa literasi keuangan di Tanah Air masih rendah.

Oleh karenanya, dia kembali berharap agar BI menekankan hal tersebut kepada para pelaku usaha di Indonesia serta menindak pihak yang menolak penggunaan mata uang nasional rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA — Media sosial sempat ramai dengan beredarnya video yang menampilkan seorang pria tersulut emosi ketika seorang nenek ditolak pembayarannya oleh salah satu gerai Roti’O lantaran menggunakan pembayaran tunai. Pembayaran di gerai tersebut hanya bisa dilakukan secara non-tunai, seperti melalui QRIS.

Lalu, bagaimana sebenarnya aturan mengenai pembayaran ini? Apakah boleh gerai atau merchant menolak pembayaran uang tunai? Apakah boleh transaksi hanya berlaku nontunai atau cashless only?

Berdasarkan ketentuan undang-undang Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4/2023 (sebelumnya Undang-Undang Nomor 7/2011) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, seluruh transaksi dengan alat pembayaran yang sah harus diterima, baik yang dibayarkan secara tunai melalui uang kartal, melalui kartu kredit/debit, atau melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah,” demikian bunyi pasalnya.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menolak rupiah sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI. Menurut Doni, cara pembayaran tunai maupun digital seperti melalui QRIS pada dasarnya tetaplah transaksi rupiah, sehingga tidak boleh ada pembatasan atas transaksi tersebut.

“Jelas-jelas dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah sebagai pembayaran di wilayah NKRI. Sehingga, pada prinsipnya, sebenarnya kan uang tunai dan nontunai itu cara bayar, tetap itu dalam bentuk rupiah,” ujar Doni dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (16/10/2024).

Doni juga menyatakan bahwa penolakan transaksi tunai atau pembatasan transaksi hanya dengan cara tertentu masih marak terjadi. BI juga terus mendapatkan pertanyaan yang sama dari masyarakat terkait hal tersebut.

Oleh karena itu, Bank Indonesia terus menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa uang tunai tetap merupakan alat pembayaran yang sah.

“Walaupun BI mendorong digitalisasi, tetapi wajib merchant itu menerima uang rupiah dalam bentuk fisik ... Tentunya kami mengharapkan semua merchant tetap menerima uang tunai,” ujar Doni.

Usai video tersebut viral, pihak Roti’O membuat unggahan permintaan maaf lewat akun Instagramnya di @rotio.indonesia pada Sabtu (20/12/2025). Dalam unggahan tersebut tertulis bahwa penggunaan aplikasi dan transaksi non-tunai di outlet mereka bertujuan memberikan kemudahan serta memberikan promo dan potongan harga bagi pelanggan.

“Saat ini kami sudah melakukan evaluasi internal agar ke depannya tim kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik,” dikutip dari unggahan tersebut. (Putri Astrian Surahman)

Setiap pihak yang menolak pembayaran rupiah termasuk dalam bentuk tunai di wilayah Indonesia bisa dikenakan sanksi pidana paling lama satu tahun dan denda maksimal Rp200 juta.

Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

"Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)," bunyi pasal 33 ayat 2 beleid tersebut.

Pasal 21 menyebut rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Indonesia.

Namun, kewajiban tersebut tidak berlaku bagi transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; transaksi perdagangan internasional; simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau transaksi pembiayaan internasional.

"Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam: (a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; (b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau (c) transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)," bunyi pasal 33 ayat 1.

Sebelumnya, viral di media sosial video yang menunjukkan pegawai gerai Roti O menolak pembayaran uang tunai oleh seorang nenek. Toko roti itu hanya menerima pembayaran non tunai, seperti QRIS.

Seorang pria kemudian memprotes kebijakan gerai roti tersebut setelah melihat nenek tersebut tidak bisa bertransaksi karena membayar uang tunai.

Manajemen Roti tak lama kemudian buka suara. Roti O mengatakan penggunaan aplikasi dan transaksi nontunai di gerai-gerai bertujuan memudahkan pelanggan, serta memberikan promo maupun diskon harga.

"Penggunaan aplikasi dan transaksi nontunai di outlet kami bertujuan untuk memberikan kemudahan serta memberikan berbagai promo dan potongan harga bagi pelanggan setia kami," tulis manajemen Roti O melalui akun Instagram @rotio.indonesia, Minggu (21/12).

Pihak Roti O mengaku sudah melakukan evaluasi internal terkait kejadian viral itu. Evaluasi dilakukan agar ke depannya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan.

"Saat ini kami sudah melakukan evaluasi internal agar ke depannya tim kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik," tulis Roti O.

Manajemen Roti O juga meminta maaf atas kejadian penolakan pembayaran tunai tersebut.

"Kami mohon maaf atas kejadian yang beredar dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan," imbuhnya.

Bank Indonesia (BI) menegaskan aturan yang melarang menolak pembayaran menggunakan rupiah dalam bentuk uang tunai (cash), buntut viral kasus transaksi salah satu gerai Roti O.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny mengatakan larangan menolak pembayaran rupiah diatur dalam pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

"Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah tersebut," kata Ramdan dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12).

BI, sambungnya, memang mendorong penggunaan pembayaran nontunai alias cashless karena cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Selain itu, pemanfaatan pembayaran nontunai dapat menghindarkan masyarakat dari risiko uang palsu.

Namun demikian, keragaman demografi dan tantangan geografis serta teknologi Indonesia maka uang tunai masih sangat diperlukan dan dipergunakan dalam transaksi di berbagai wilayah.

"Penggunaan rupiah untuk alat transaksi sistem pembayaran dapat menggunakan instrumen pembayaran tunai atau nontunai sesuai kenyamanan dan kesepakatan pihak-pihak yang bertransaksi," katanya.

Sementara itu, manajemen Roti O mengatakan penggunaan aplikasi dan transaksi nontunai di gerai-gerai bertujuan memudahkan pelanggan, serta memberikan promo maupun diskon harga.

"Penggunaan aplikasi dan transaksi nontunai di outlet kami bertujuan untuk memberikan kemudahan serta memberikan berbagai promo dan potongan harga bagi pelanggan setia kami," tulis manajemen Roti O melalui akun Instagram @rotio.indonesia, Minggu (21/12).

Pihak Roti O mengaku sudah melakukan evaluasi internal terkait kejadian viral itu. Evaluasi dilakukan agar ke depannya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan.

"Saat ini kami sudah melakukan evaluasi internal agar ke depannya tim kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik," tulis Roti O.

Manajemen Roti O juga meminta maaf atas kejadian penolakan pembayaran tunai tersebut.

"Kami mohon maaf atas kejadian yang beredar dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan," imbuhnya.

Viral di media sosial video yang menunjukkan pegawai toko roti menolak pembayaran uang tunai oleh seorang nenek. Toko roti itu hanya menerima pembayaran nontunai, seperti QRIS.

Seorang pria kemudian memprotes kebijakan gerai roti tersebut setelah melihat nenek tersebut tidak bisa bertransaksi karena membayar uang tunai.

Unggahan tersebut lantas menuai sorotan dan memicu perbincangan soal kebijakan transaksi nontunai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) merespons viralnya penolakan pembayaran uang tunai/cash di salah satu toko roti, Roti O. Penggunaan uang rupiah mestinya tidak mendeskriditkan cara pembayaran secara tunai, meski upaya menggencarkan pembayaran cashless terus dilakukan di tengah berkembangnya digitalisasi.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, aturan perundang-undangan melarang adanya penolakan rupiah sebagai alat pembayaran. Hal itu sesuai Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, disebutkan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah, dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah tersebut.

Denny menekankan, sistem pembayaran atau transaksi di Indonesia bisa dilakukan dengan dua cara, baik secara tunai maupun nontunai. “Penggunaan rupiah untuk alat transaksi sistem pembayaran dapat menggunakan instrumen pembayaran tunai atau nontunai sesuai kenyamanan dan kesepakatan pihak-pihak yang bertransaksi," ujarnya pada Senin (22/12/2025).

Denny menyampaikan, BI mendorong penggunaan pembayaran nontunai karena cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Selain itu, pemanfaatan pembayaran nontunai dapat menghindarkan masyarakat dari risiko uang palsu.

“Namun demikian, keragaman demografi dan tantangan geografis serta teknologi Indonesia maka uang tunai masih sangat diperlukan dan dipergunakan dalam transaksi di berbagai wilayah,” terangnya.

Sebelumnya, viral seorang nenek ditolak bayar menggunakan uang tunai saat membeli roti di Roti 0. Berdasarkan video yang beredar luas, seorang pria mengamuk di hadapan pegawai Roti O karena membela nenek tersebut yang ditolak pihak roti O karena membayar dengan uang tunai rupiah.

Manajemen Roti O mengungkap alasan menerapkan sistem pembayaran sepenuhnya tanpa uang tunai (cashless) usai viral pegawai menolak pembayaran cash dari seorang nenek.

Pihak Roti O menjelaskan penggunaan aplikasi dan transaksi nontunai di gerai-gerai Roti O bertujuan memudahkan pelanggan, serta memberikan promo maupun diskon harga.

"Penggunaan aplikasi dan transaksi nontunai di outlet kami bertujuan untuk memberikan kemudahan serta memberikan berbagai promo dan potongan harga bagi pelanggan setia kami," tulis manajemen Roti O melalui akun Instagram @rotio.indonesia, Minggu (21/12).

Pihak Roti O mengaku sudah melakukan evaluasi internal terkait kejadian viral itu. Evaluasi dilakukan agar ke depannya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan.

"Saat ini kami sudah melakukan evaluasi internal agar ke depannya tim kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik," tulis Roti O.

Manajemen Roti O juga meminta maaf atas kejadian penolakan pembayaran tunai tersebut.

"Kami mohon maaf atas kejadian yang beredar dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan," imbuhnya.

Bank Indonesia (BI) juga merespons viral Roti O menolak pembayaran uang tunai oleh seorang nenek.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny mengatakan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran. Ketentuan itu diatur dalam pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

"Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah tersebut," kata Ramdan dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12).

Ramdan mengatakan BI memang mendorong penggunaan pembayaran nontunai karena cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Selain itu, pemanfaatan pembayaran non tunai dapat menghindarkan masyarakat dari risiko uang palsu.

Namun demikian, keragaman demografi dan tantangan geografis serta teknologi Indonesia maka uang tunai masih sangat diperlukan dan dipergunakan dalam transaksi di berbagai wilayah.

"Penggunaan rupiah untuk alat transaksi sistem pembayaran dapat menggunakan instrumen pembayaran tunai atau nontunai sesuai kenyamanan dan kesepakatan pihak-pihak yang bertransaksi," katanya.

Viral di media sosial video yang menunjukkan pegawai toko roti menolak pembayaran uang tunai oleh seorang nenek. Toko roti itu hanya menerima pembayaran non tunai, seperti QRIS.

Seorang pria kemudian memprotes kebijakan gerai roti tersebut setelah melihat nenek tersebut tidak bisa bertransaksi karena membayar uang tunai.

Unggahan tersebut lantas menuai sorotan dan memicu perbincangan soal kebijakan transaksi non-tunai.

Manajemen Roti O meminta maaf soal pegawai yang menolak pembayaran uang tunai (cash) dari seorang nenek, yang videonya viral di media sosial.

Pihak Roti O menjelaskan penggunaan aplikasi dan transaksi nontunai di outlet bertujuan memudahkan pelanggan, serta memberikan promo maupun diskon harga.

"Kami mohon maaf atas kejadian yang beredar dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan," tulis manajemen Roti O melalui akun Instagram @rotio.indonesia, Minggu (21/12).

Manajemen mengaku sudah melakukan evaluasi internal soal kasus pembayaran tunai tersebut demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan.

"Saat ini kami sudah melakukan evaluasi internal agar ke depannya tim kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik," tulis manajemen.

Bank Indonesia (BI) juga merespons viral Roti O menolak pembayaran uang tunai oleh seorang nenek.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny mengatakan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran. Ketentuan itu diatur dalam pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

[Gambas:Instagram]

"Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah tersebut," kata Ramdan dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12).

Ramdan mengatakan BI memang mendorong penggunaan pembayaran nontunai karena cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Selain itu, pemanfaatan pembayaran non tunai dapat menghindarkan masyarakat dari risiko uang palsu.

Namun demikian, keragaman demografi dan tantangan geografis serta teknologi Indonesia maka uang tunai masih sangat diperlukan dan dipergunakan dalam transaksi di berbagai wilayah.

"Penggunaan rupiah untuk alat transaksi sistem pembayaran dapat menggunakan instrumen pembayaran tunai atau nontunai sesuai kenyamanan dan kesepakatan pihak-pihak yang bertransaksi," katanya.

Viral di media sosial video yang menunjukkan pegawai toko roti menolak pembayaran uang tunai oleh seorang nenek. Toko roti itu hanya menerima pembayaran non tunai, seperti QRIS.

Seorang pria kemudian memprotes kebijakan gerai roti tersebut setelah melihat nenek tersebut tidak bisa bertransaksi karena membayar uang tunai.

Unggahan tersebut lantas menuai sorotan dan memicu perbincangan soal kebijakan transaksi non-tunai.