Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bakal mengimplementasikan aturan sistem elektronik terkait perlindungan anak mulai Sabtu (28/3/2026).

Aturan perlindungan anak ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Sebagai tindak lanjut, Menkomdigi Meutya Hafid meluncurkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan dari PP Tunas.

Dalam siaran pers Komdigi, pada tahapan implementasi ini bakal menonaktifkan akun anak usia 16 tahun pada platform digital yang memiliki risiko tinggi.

"Tahap implementasi akan dimulai pada 28 Maret 2026 dengan langkah penonaktifan akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi sesuai ketentuan yang berlaku," tulis Komdigi, dikutip Kamis (26/3/2026).

Dalam sumber yang sama, total ada delapan aplikasi yang dinilai berisiko tinggi bakal terimbas dalam penerapan PP Tunas pada tahap awal. Delapan aplikasi itu mulai dari YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, dan Roblox.

Dalam hal ini, Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan aturan ini merupakan langkah konkret negara untuk memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dari berbagai risiko di internet.

Dia pun mengakui bahwa implementasi kebijakan ini akan memerlukan penyesuaian dari berbagai pihak. Namun demikian, upaya ini dinilai sebagai langkah terbaik untuk memastikan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak.

“Indonesia menjadi salah satu pelopor negara non-Barat yang mengambil langkah tegas dalam pelindungan anak di ruang digital. Langkah ini kita ambil untuk memastikan masa depan anak-anak kita tumbuh sehat di era teknologi,” ujar Meutya dalam siaran pers, dikutip Kamis (26/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) merespons kebijakan pembatasan media sosial serta sejumlah platform digital berisiko bagi anak usia di bawah 16 tahun seiring implementasi Peraturan Pemerintah No. 17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi mengatakan Telkomsel mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam mengimplementasikan PP TUNAS sebagai bagian dari upaya bersama menciptakan ruang digital yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab, khususnya bagi anak-anak Indonesia.

“Kami memahami bahwa ruang digital membuka banyak peluang pembelajaran dan kreativitas, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu dikelola secara bijak,” kata Fahmi kepadaBisnis, Selasa (24/3/2026).

Fahmi menegaskan, perlindungan anak di ruang digital perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan hak pelanggan untuk tetap tumbuh, belajar, dan berdaya melalui pemanfaatan teknologi secara positif dan produktif. Dalam konteks tersebut, penguatan perlindungan dinilai dapat mendorong kualitas pemanfaatan internet yang lebih sehat dan bernilai tambah.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Telkomsel telah menghadirkan ProtekSi Kecil untuk membantu orang tua menciptakan pengalaman digital yang lebih aman bagi anak. Layanan ini menyediakan fitur penyaringan konten, pengaturan waktu penggunaan internet, serta pemantauan aktivitas digital.

Selain itu, Telkomsel juga mendorong pemanfaatan internet yang positif dan produktif melalui program InternetBAIK. Inisiatif literasi digital ini bertujuan membangun kebiasaan berinternet secara bertanggung jawab, aman, inspiratif, dan kreatif, termasuk membekali generasi muda, guru, serta orang tua dalam menghadapi perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) secara bijak.

“Ke depan, Telkomsel akan terus berkolaborasi secara konstruktif dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mendukung ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Fahmi.

Kebijakan pembatasan akses media sosial dan platform digital berisiko bagi anak di bawah 16 tahun tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No. 9/2026 sebagai turunan dari PP TUNAS.

Sebelumnya, Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) juga menyambut baik kebijakan tersebut. Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, menilai kebijakan ini belum akan berdampak signifikan terhadap sektor ekonomi operator telekomunikasi maupun platform digital dalam jangka pendek.

Menurutnya, sebelum kebijakan berdampak pada bisnis, operator dan platform digital perlu menyepakati langkah moderasi di tingkat sistem dan jaringan, termasuk pengaturan format data serta mekanisme pendeteksian usia pengguna.

“Selain itu di sisi aplikasi harus terhubung moderasi batas usia 16 tahun ke sistem antarplatform,” ujarnya.

Sarwoto menambahkan, mekanisme tersebut membutuhkan standar yang disepakati bersama agar dapat menghasilkan indikator kinerja utama (key performance indicator/KPI) terkait pembatasan usia pengguna. Dampak ekonomi kebijakan ini diperkirakan baru dapat diukur setelah sistem berjalan setidaknya selama satu tahun.

Di sektor operator telekomunikasi, dia memperkirakan dampaknya tidak signifikan karena lebih dari 90% pelanggan menggunakan layanan prabayar, sehingga kinerjaaverage revenue per user(ARPU) relatif tidak terpengaruh.

Sementara itu, pada penyedia konten, dampaknya akan sangat bergantung pada pihak yang mengambil keputusan pembelian konten, apakah orang dewasa atau anak di bawah usia 16 tahun.

Sarwoto juga menilai sosialisasi kebijakan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi regulator, penyedia layanan, dan masyarakat.

Adapun Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan implementasi kebijakan ini akan dimulai pada 28 Maret 2026. Sekitar 70 juta anak di bawah usia 16 tahun akan terdampak penundaan akses ke platform digital berisiko tinggi.

Platform yang terdampak antara lain YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Penonaktifan akun akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform memenuhi kewajiban kepatuhan.

Meutya juga mengajak keluarga memanfaatkan momentum libur Lebaran untuk memperkuat interaksi langsung antara orang tua dan anak dengan mengurangi penggunaan gawai.

“Momen liburan bisa dimanfaatkan untuk lebih banyak waktu bersama keluarga. Gadget bisa dimatikan atau setidaknya dikurangi,” ujarnya.

Dia menekankan perubahan pola penggunaan teknologi digital membutuhkan kesiapan keluarga. Karena itu, peran orang tua menjadi kunci dalam membangun komunikasi yang lebih sehat antara orang tua dan anak.

Bisnis.com, JAKARTA — Peran orang tua sangat penting dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi remaja. Ada banyak cara yang bisa dilakukan ibu maupun ayah, mulai dari resiliensi hingga memanfaatkan teknologi.

Deputi Bidang Kooordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum menerangkan, perlindungan anak di ruang digital harus dimulai dari keluarga yang berdaya dan tangguh.

Menurutnya, resiliensi digital bukan hanya berkaitan dengan kemampuan teknis menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup penguatan nilai, empati, serta pendampingan yang konsisten dari orang dewasa terhadap anak.

“Keluarga yang memiliki pengetahuan digital akan lebih mampu melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, aman, dan bermartabat di tengah pesatnya perkembangan teknologi," ujarnya, dikutip Bisnis, Jumat (13/2/2026).

Di sisi lain, Meta, platform teknogi milik Mark Zuckerberg, mencatat dalam pengawasan, orang tua kini tidak perlu lagi harus memantau seluruh isi percakapan atau terjebak perdebatan panjang soal durasi penggunaan gawai. Ibu maupun ayah bisa melakukan pendekatan berbasis dialog dan pemanfaatan fitur keamanan bawaan platform.

Untuk memberikan perlindungan pada remaja di ruang digital, Meta membagikan beberapa tips yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut diantaranya:

1. Jangan Abai dengan Dunia Mereka

Bagi banyak remaja, media sosial jadi tempat untuk mencari hobi, belajar hal baru, dan bergabung dengan komunitas yang mereka sukai. Orang tua mungkin kurang paham dengan kreator favorit mereka atau jokes yang mereka lontarkan, tetapi bisa mengajak mereka berdiskusi tentang apa yang disukai anak di dunia maya. Dari situ, mereka biasanya lebih terbuka untuk menceritakan apa yang mereka lakukan di internet.

2. Ikuti Perkembangan Dunia Digital Remaja

Bagi para remaja, media sosial kini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga ruang untuk mengembangkan minat, belajar keterampilan baru, hingga bergabung dengan komunitas yang relevan.

Orang tua mungkin kurang paham dengan kreator favorit atau jokes yang mereka lontarkan, tetapi ajak berdiskusi tentang apa yang disukai mereka di dunia maya. Dari situ, para remaja biasanya lebih terbuka untuk menceritakan apa yang mereka lakukan di internet.

3. Komunikasi Dua Arah

Membangun kepercayaan sama pentingnya dengan mengaktifkan fitur-fitur keamanan di media sosial. Berbicara dari hati ke hati bisa membantu oarng tua dan remaja memiliki ekspektasi yang sama.

Diskusi juga bisa diarahkan pada hal-hal praktis, seperti langkah yang harus diambil ketika menerima pesan dari orang asing, pentingnya menjaga privasi, serta waktu yang tepat untuk beristirahat dari layar. Membangun kepercayaan dinilai sama pentingnya dengan mengaktifkan fitur keamanan digital.

4. Manfaatkan Fitur Perlindungan Bawaan

Saat ini, media sosial populer seperti Instagram, Facebook, atau Messenger, telah menyediakan sejumlah fitur keamanan otomatis untuk akun remaja di bawah 18 tahun. Melalui pengaturan akun remaja, sistem secara otomatis membatasi siapa saja yang dapat mengirim pesan, memberi tag, maupun mengakses konten tertentu.

Pesan langsung (direct message/DM) yang mengandung gambar mencurigakan juga dapat diburamkan secara otomatis. Untuk pengguna di bawah usia 16 tahun, perubahan pengaturan memerlukan persetujuan orang tua. Pendekatan ini dinilai mampu memberikan perlindungan dasar tanpa mengurangi ruang eksplorasi remaja di dunia digital.

5. Atur Screen Time Secara Seimbang

Pengaturan waktu penggunaan gawai masih menjadi tantangan di banyak keluarga. Fitur pengingat waktu di media sosial memungkinkan remaja mendapat notifikasi untuk beristirahat setelah 60 menit penggunaan. Mode tidur juga dapat diaktifkan secara otomatis pada jam tertentu untuk membatasi notifikasi dan interaksi.

Bagi orang tua yang menginginkan kontrol lebih ketat, fitur pengawasan orang tua (parental supervision) memungkinkan pengaturan batas waktu harian maupun pemblokiran akses pada jam-jam tertentu, seperti saat belajar, makan bersama keluarga, atau waktu istirahat malam.

6. Adaptif terhadap Perkembangan

Keamanan digital bersifat dinamis. Tantangan yang dihadapi remaja usia 13 tahun bisa berbeda ketika mereka beranjak 16 tahun. Karena itu, komunikasi perlu terus diperbarui mengikuti perkembangan usia dan tren teknologi.

Orang tua juga dapat memanfaatkan materi edukasi yang tersedia di pusat sumber keluarga (Family Center Education Hub), seperti yang ada di Meta, untuk memperkaya pemahaman mengenai literasi digital dan risiko daring.

Bisnis.com, JAKARTA-Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memproses normalisasi akses layanan Grok AI secara bersyarat dan di bawah pengawasan ketat. Langkah itu dilakukan setelah X Corp menyampaikan komitmen tertulis mengenai langkah perbaikan layanan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar mengatakan bahwa normalisasi ini bukan bentuk pelonggaran tanpa syarat, melainkan bagian dari mekanisme penegakan hukum digital yang terukur dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu.

“Normalisasi akses layanan Grok dilakukan secara bersyarat setelah X Corp menyampaikan komitmen tertulis yang memuat langkah-langkah konkret perbaikan layanan dan pencegahan penyalahgunaan. Komitmen ini menjadi dasar evaluasi, bukan akhir dari proses pengawasan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (2/1/2026).

Adapun, melalui surat resmi yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Digital, X Corp menyatakan telah menerapkan sejumlah langkah penanganan berlapis atas penyalahgunaan layanan Grok. Langkah tersebut meliputi penguatan pelindungan teknis, pembatasan akses terhadap fitur tertentu, penajaman kebijakan dan penegakan aturan internal, serta aktivasi protokol respons insiden.

Alexander menegaskan seluruh langkah yang diklaim oleh pihak X akan diverifikasi dan diuji secara berkelanjutan oleh Kemkomdigi untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran, termasuk penyebaran konten ilegal dan pelanggaran terhadap prinsip pelindungan anak.

“Normalisasi ini disertai pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Jika dalam pelaksanaannya ditemukan ketidakkonsistenan atau pelanggaran lanjutan, Kemkomdigi tidak akan ragu mengambil tindakan korektif, termasuk menghentikan kembali akses layanan,” tegasnya.

Kemkomdigi menegaskan bahwa kebijakan pengawasan ruang digital, baik berupa pembatasan maupun normalisasi akses layanan, dilaksanakan secara proporsional, transparan, dan berbasis regulasi, dengan tujuan utama melindungi kepentingan publik dan menjaga ruang digital tetap aman serta berkeadilan.

Kemkomdigi mencatat komitmen X Corp untuk terus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kewajiban hukum sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan menjaga ekosistem digital yang bertanggung jawab.

“Dialog konstruktif tetap kami buka, tetapi kepatuhan terhadap hukum Indonesia adalah kewajiban. Normalisasi layanan bukan titik akhir, melainkan bagian dari proses pengawasan negara yang berkelanjutan,” tutup Alexander.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta kepada para orang tua dan anak untuk menggunakan internet dengan bijak dan bertanggung jawab, sehingga kasus perundungan di dunia maya berkurang.

Direktur Jenderal KPM Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengatakan Komdigi terus mendorong literasi digital bagi anak, jauh melampaui sekadar kemampuan teknis. Berbagai upaya Komdigi dilakukan, salah satunya melalui inisiatif Sahabat Tunas.

Program Sahabat Tunas dirancang untuk melindungi anak-anak dari risiko digital seperti penyalahgunaan data atau konten berbahaya, dengan cara membangun kesadaran penuh tentang etika online. Melalui kegiatan ini, peserta diajak menghormati diri sendiri dan orang lain di dunia maya.

“Kami mengajak anak-anak belajar tentang hak dan kewajiban, dan kepada orang tua untuk selalu mengawasi kegiatan digital anak-anak mereka,” ujar Fifi kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025).

Fifi mengatakan pendampingan harus dilakukan secara seimbang. Anak perlu memahami batasan konten yang boleh mereka akses, mampu membagi waktu antara belajar dan berkreasi di dunia online, serta tetap aktif bersosialisasi di dunia nyata.

Sahabat Tunas sendiri merupakan bagian dari inisiatif Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Komdigi untuk menciptakan ruang digital yang aman dan ramah anak, sekaligus mendukung implementasi PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkenalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS sebagai model tata kelola perlindungan anak di ruang digital yang dapat dijadikan acuan global.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan hal ini saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU) Doreen Bogdan-Martin di Jenewa, Swiss, pada Rabu (9/7/2025).

Meutya mengatakan PP TUNAS merupakan bentuk nyata komitmen Indonesia untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan berpihak kepada kesejahteraan generasi muda.

“PP TUNAS mencerminkan komitmen Indonesia dalam melindungi anak secara daring, demi kesehatan dan kesejahteraan generasi muda,” kata Meutya dikutip dari laman resmi Komdigi pada Kamis (10/7/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Meutya juga menyatakan dukungan penuh terhadap keberadaan kantor perwakilan ITU di Jakarta. Menurutnya, kehadiran kantor tersebut memperkuat peran Indonesia sebagai pusat pelaksanaan berbagai inisiatif digital, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

“Perwakilan ITU di Jakarta telah memfasilitasi pelaksanaan program-program yang berdampak luas di Asia Tenggara, seperti inisiatif perlindungan generasi muda di ruang digital,” katanya.