Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia mengungkap alasan di balik kembalinya status persero pada dua emiten anggota holding MIND ID, yakni PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dan PT Bukit Asam Tbk. (PTBA).

COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menjelaskan perubahan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang No 16/2025 tentang BUMN. Dalam regulasi tersebut, negara tetap memiliki kendali langsung melalui saham Seri A Dwiwarna sebesar 1%, sementara 99% saham lainnya dikelola oleh Danantara.

“Memang diatur dalam Undang-Undang BUMN yang baru. Di situ ada ketentuan kepemilikan negara 1% untuk perusahaan-perusahaan besar agar tetap berstatus BUMN,” ujar Dony di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Adapun keberadaan 1% saham negara atau disebut saham Seri A Dwiwarna akan berfungsi sebagai pengait legal supaya perusahaan tetap diakui sebagai entitas BUMN yang memiliki mandat khusus dari negara.

Di sisi lain, Dony menyatakan bahwa meski ada pengalihan mayoritas saham ke Danantara, kedua perusahaan tersebut tetap berada dalam ekosistem MIND ID.

“Banyak yang berubah tetapi tetap ada holding karena holding itu bertugas sebagai supervisi dan monitoring, hanya 1% yang dimiliki negara,” ungkap Dony yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Dia turut menekankan bahwa penyematan kembali status persero penting bagi keberlangsungan bisnis pertambangan kedua emiten. Tanpa status hukum sebagai BUMN, Antam dan Bukit Asam berisiko menghadapi kendala dalam penguasaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan hak-hak lainnya.

Menurutnya, negara harus tetap hadir secara langsung dalam struktur kepemilikan untuk menjaga marwah perusahaan sebagai perpanjangan tangan pemerintah di sektor mineral dan batu bara.

“Di dalam undang-undangnya juga jelas bahwa status BUMN itu apabila Antam kalau tidak menjadi BUMN, nanti tidak bisa IUP dan lain-lain,” kata Dony.

Di samping itu, Dony menegaskan penguatan status ini juga tidak berkaitan dengan pembentukan PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas).

Perubahan nama ini, lanjutnya, murni merupakan penyesuaian terhadap struktur kepemilikan baru yang diatur oleh UU BUMN untuk memastikan perusahaan besar tetap memiliki keterikatan langsung dengan negara.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mengumumkan pengalihan saham Seri B milik PT Danantara Asset Management (Persero) atau PT DAM kepada Badan Pengaturan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan berdasarkan Surat Kepala BP BUMN No.S-18/BPU/01/2026 tanggal 6 Januari 2026 dan Surat PT DAM No.SR.005/DI-DAM/DO/2026 tanggal 6 Januari 2026 yang ditujukan kepada perseroan, BP BUMN dan PT DAM telah melaksanakan penandatanganan perjanjian pengalihan sebagian saham seri B milik PT DAM pada perseroan kepada BP BUMN per 5 Januari 2026.

“BP BUMN dan DAM pada pokoknya menyampaikan bahwa pada 5 Januari 2026 telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian pengalihan sebagian saham seri B milik DAM pada perseroan kepada BP BUMN,” tulis Okki dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (7/1/2026).

Okky mengungkapkan, jumlah saham yang dialihkan sebanyak 223.783.877 saham Seri B atau sebesar 0,60% dari seluruh saham yang diterbitkan dan disetor penuh BBNI.

Sebelum adanya pengalihan, DAM diketahui menggenggam 434.012.799 lembar saham seri B dan 21.944.374.950 lembar saham seri C milik DAM. Seiring adanya pengalihan tersebut, maka BP BUMN menggenggam 223.783.877 lembar saham seri B. Dengan demikian, saham Seri B milik DAM kini menjadi sebanyak 210.228.922 lembar.

Adapun Perseroan memastikan bahwa pengalihan tersebut tidak memengaruhi kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, dan kelangsungan usaha BNI.

Pasalnya, pelaksanaan pengalihan saham tersebut merupakan pemenuhan Undang-undang No.16/2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

“Transaksi pengalihan kepemilikan saham BBNI milik DAM kepada BP BUMN dilaksanakan dalam rangka pemenuhan ketentuan UU No.16/2025 yang mengatur kepemilikan saham Negara melalui Kepala BP BUMN sebesar 1% pada BBNI,” jelas Okki.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia berharap pemerintah melalui Danantara terlibat dalam merger antara Grab dan PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO).

Isu ini kembali mencuat setelah Istana memberi sinyal penggabungan kedua perusahaan tersebut mungkin akan masuk dalam tahap penyempurnaan akhir Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol).

Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, mengatakan pihaknya berharap penggabungan kedua perusahaan dapat berada di bawah kendali negara atau pemerintah melalui Danantara.

“Hal ini merupakan angin segar bahwa dua perusahaan tersebut akan lebih baik lagi memperhatikan kesejahteraan para pengemudi onlinenya dengan mematuhi peraturan atau regulasi yang dibuat oleh negara serta pemerintah,” kata Igun kepada Bisnis pada Selasa (11/11/2025).

Namun, Igun menegaskan apabila aksi korporasi tersebut murni dilakukan swasta tanpa campur tangan pemerintah dalam bentuk pengambilalihan saham, pihaknya tidak setuju. Menurutnya, aksi korporasi swasta murni hanya akan berorientasi pada keuntungan tanpa mempedulikan kesejahteraan para pengemudi.

Igun melanjutkan, jika merger tersebut dibarengi dengan aksi korporasi akuisisi saham oleh negara atau pemerintah, misalnya melalui Danantara, pihaknya berharap kesejahteraan pengemudi dapat meningkat seiring membaiknya perhatian dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi negara.

“Dengan aksi korporasi berupa merger apabila dibarengi dengan aksi korporasi berupa akuisisi saham oleh negara maka transportasi online di Indonesia akan lebih baik kinerjanya dan perhatian terhadap para pengemudi online akan lebih baik, itu harapan kami,” ujarnya.

Senada, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) juga menekankan merger Grab dan GOTO harus sepenuhnya dikuasai negara melalui Danantara agar ekonomi platform dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan, ekonomi platform nasional yang baru harus memastikan terpenuhinya hak seluruh rakyat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak sesuai amanat konstitusi.

“Maka untuk menjamin pekerjaan layak tersebut, pemerintah wajib mengakui para pengemudi ojol, taksol dan kurir sebagai pekerja sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan,” kata Lily dalam keterangannya pada Senin (10/11/2025).

Lily menambahkan, pemerintah pusat maupun daerah perlu segera mengambil alih perusahaan platform karena terdapat ancaman halus dari perusahaan yang ada saat ini. Menurutnya, perusahaan hanya akan menyerap 17% tenaga kerja jika status pengemudi diubah dari mitra menjadi pekerja.

Dia juga menyoroti penggunaan alasan “contoh Spanyol” oleh perusahaan platform. Lily menjelaskan, ekonomi platform di Spanyol masih berjalan dan tidak terjadi pengangguran massal. Justru para pengemudi mendapatkan kondisi kerja yang lebih layak.

Setelah status pengemudi online diubah menjadi pekerja, negara memberikan perlindungan yang memastikan hak-hak mereka terpenuhi, seperti kepastian upah minimum, batasan jam kerja, upah lembur, cuti tahunan dan cuti sakit berbayar, asuransi kesehatan, jaminan keselamatan dan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan hak lainnya.

Lily menekankan sudah saatnya Presiden melindungi pekerja platform seperti pengemudi ojol, taksol, dan kurir dengan menerbitkan Perpres yang menetapkan mereka sebagai pekerja agar seluruh haknya terpenuhi.

“Bagi perusahaan platform yang tidak patuh pada hukum nasional untuk segera dilakukan tindakan tegas dan dikenai sanksi hingga pencabutan ijin beroperasi di Indonesia,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA—Langkah konsolidasi perusahaan pelat merah di bawah nakhoda Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terus berlanjut. Terbaru, sederet emiten melakukan pengalihan saham dari PT Danantara Asset Management (Persero) kepada BP BUMN.

Langkah tersebut disebut sebagai upaya strategis dalam mematuhi mandat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Restrukturisasi ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban kepemilikan minimal 1% saham negara pada BUMN.