Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap membuka 2.843 lowongan kerja. Besaran upah yang ditawarkan setara upah minimum UMP Jakarta yang tahun ini ditetapkan Rp5,72 juta per bulan.

Lantas, apa syaratnya?

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan untuk mendaftar lowongan itu pihaknya menetapkan syarat utama yakni harus memiliki KTP Jakarta.

"Membuka kurang lebih 2.843 lowongan kerja yang bersifat bantalan sosial dari keluarga yang tentunya syaratnya hanya satu, KTP Jakarta," ujar Pramono di Balai Kota, Jakarta, seperti dikutip Antara, Jumat (5/6).

Kendati belum merinci lebih lanjut posisi yang disiapkan, Pramono memastikan lowongan itu dibuka melalui program padat karya.

Menurut Pramono, program tersebut diharapkan bisa menjadi bantalan untuk mengantisipasi tekanan ekonomi yang tengah ditanggung masyarakat.

Lowongan kerja itu diharapkan bisa membantu warga yang sedang membutuhkan pekerjaan sekaligus menjadi penopang ekonomi keluarga.

"Supaya orang bisa bekerja, dan kami membuka kurang lebih 2.843 lowongan. Mereka digaji setara dengan UMP(Upah Minimum Provinsi) di DKI Jakarta ini," ungkapnya.

Pramono mengatakan skema pembukaan lowongan itu akan diberlakukan selama tiga bulan di Jakarta. Namun, kapan pastinya pendaftaran dibuka belum dirinci.

Nantinya, apabila dibutuhkan, Pramono pun tak menutup kemungkinan untuk memperpanjang skema tersebut.

"Yang paling penting tadi, untuk membuat bantalan sosial supaya orang bekerja," ujarnya.

Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan langkah itu merupakan bagian dari strategi perlindungan sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat ibu kota di tengah dinamika ekonomi.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Jakarta mencapai 333.860 orang dengan tingkat pengangguran terbuka 6,03 persen.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membuka 2.843 lowongan kerja melalui skema padat karya. Besaran upah yang ditawarkan setara UMP Jakarta yang tahun ini ditetapkan Rp5,72 juta per bulan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan program itu untuk mengantisipasi tekanan ekonomi yang tengah ditanggung masyarakat.

"Supaya orang bisa bekerja, dan kami membuka kurang lebih 2.843 lowongan. Mereka digaji setara dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) di DKI Jakarta ini," ungkap Pramono di Balai Kota, Jakarta, seperti dikutip Antara, Jumat (5/6).

Menurut Pramono, lowongan kerja itu dibuka untuk membantu warga yang sedang membutuhkan pekerjaan sekaligus menjadi penopang ekonomi keluarga.

Pramono mengatakan skema pembukaan lowongan itu akan diberlakukan selama tiga bulan di Jakarta. Nantinya, apabila dibutuhkan, Pramono pun tak menutup kemungkinan untuk memperpanjang skema tersebut.

"Yang paling penting tadi, untuk membuat bantalan sosial supaya orang bekerja. Membuka kurang lebih 2.843 lowongan kerja yang bersifat bantalan sosial dari keluarga yang tentunya syaratnya hanya satu, KTP Jakarta," ujar Pramono.

Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan langkah itu merupakan bagian dari strategi perlindungan sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat ibu kota di tengah dinamika ekonomi.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Jakarta mencapai 333.860 orang dengan tingkat pengangguran terbuka 6,03 persen.

[Gambas:Youtube]

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap daftar bidang pekerjaan yang menawarkan gaji tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data terbaru, terdapat sembilan sektor usaha dengan rata-rata upah bulanan di atas upah buruh nasional.

Dalam Berita Resmi Statistik (BRS) Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025, BPS mencatat rata-rata upah atau gaji buruh, karyawan, dan pegawai secara nasional mencapai Rp3,33 juta per bulan.

Angka ini bersumber dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025.

BPS menyebutkan jika dilihat berdasarkan lapangan usaha, sektor Informasi dan Komunikasi menjadi yang menawarkan upah tertinggi.

"Jika dilihat menurut lapangan usaha, buruh pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi memperoleh upah tertinggi sebesar Rp5,28 juta," tulis BPS dalam laporannya.

Sebaliknya, sektor dengan upah terendah tercatat pada lapangan usaha Aktivitas Jasa Lainnya, dengan rata-rata gaji sebesar Rp1,97 juta per bulan.

Selain berdasarkan sektor, BPS juga memotret perbedaan upah buruh dari sisi jenis kelamin. Secara umum, upah buruh laki-laki tercatat lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Rata-rata gaji buruh laki-laki mencapai Rp3,59 juta, sementara buruh perempuan berada di angka Rp2,86 juta per bulan.

Adapun sembilan lapangan kerja dengan rata-rata gaji tertinggi di Indonesia menurut data BPS adalah sebagai berikut:

1. Informasi dan Komunikasi: Rp5,28 juta

2. Aktivitas Keuangan dan Asuransi: Rp5,12 juta

3. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin: Rp5,07 juta

4. Pertambangan dan Penggalian: Rp4,98 juta

5. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib: Rp4,43 juta

6. Real Estat: Rp4,40 juta

7. Aktivitas Profesional dan Perusahaan: Rp4,26 juta

8. Pengangkutan dan Pergudangan: Rp4,09 juta

9. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial: Rp3,75 juta

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan daftar 9 lapangan kerja yang menawarkan gaji tertinggi di Indonesia, yakni lebih besar dari upah buruh nasional.

"Rata-rata upah/gaji buruh/karyawan/pegawai sebulan yang lalu, selanjutnya disebut sebagai upah buruh, berdasarkan hasil Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) Agustus 2025 tercatat sebesar Rp3,33 juta," tulis Berita Resmi Statistik (BRS) Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025, Rabu (5/11).

"Jika dilihat menurut lapangan usaha, buruh pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi memperoleh upah tertinggi sebesar Rp5,28 juta," ungkap laporan tersebut.

Sedangkan buruh pada lapangan usaha Aktivitas Jasa Lainnya menerima upah terendah, yakni Rp1,97 juta.

BPS juga memotret perbedaan upah buruh berdasarkan karakteristik jenis kelamin. Secara umum, upah buruh laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Gaji buruh laki-laki mencapai Rp3,59 juta, lebih tinggi dibandingkan buruh perempuan yang menerima Rp2,86 juta.

1. Informasi dan Komunikasi sebesar Rp5,28 juta2. Aktivitas Keuangan dan Asuransi sebesar Rp5,12 juta3. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin sebesar Rp5,07 juta4. Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp4,98 juta5. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp4,43 juta6. Real Estat sebesar Rp4,40 juta7. Aktivitas Profesional dan Perusahaan sebesar Rp4,26 juta8. Pengangkutan dan Pergudangan sebesar Rp4,09 juta9. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial sebesar Rp3,75 juta.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah atau gaji para buruh, karyawan, ataupun pegawai mengalami kenaikan, berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025.

BPS mencatat, hasil Sakernas Agustus 2025 rata-rata upah sebesar Rp 3,33 juta, naik sekitar 1,94% dibandingkan dengan catatan pada Agustus 2024 yang senilai Rp 3,27 juta.

"Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2025 tercatat sebesar Rp 3,33 juta. Upah buruh laki-laki mencapai Rp 3,59 juta, lebih tinggi dibandingkan buruh perempuan yang sebesar Rp 2,86 juta," dikutip dari laporan terbaru BPS tentang Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025, Rabu (5/11/2025).

Berdasarkan pendidikannya, rata-rata upah buruh tertinggi untuk jenjang pendidikan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar Rp 4,80 juta, sementara buruh berpendidikan SD ke bawah menerima upah terendah sebesar Rp 2,19 juta.

Adapun untuk upah buruh lulusan diploma I/II/III sebesar Rp 4,50 juta, SMK sebesar Rp 3,26 juta, SMA Rp 3,15 juta, dan SMP Rp 2,48 juta.

"Hasil Sakernas Agustus 2025 menunjukkan bahwa upah buruh berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, semakin besar upah yang diterima," tulis BPS dalam laporan terbarunya itu.

Jika ditinjau lebih lanjut menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin, BPS mengungkapkan upah buruh laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan perempuan di setiap jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Pada buruh berpendidikan SD ke bawah, upah buruh laki-laki sebesar Rp 2,46 juta, sedangkan upah buruh perempuan sebesar Rp 1,53 juta. Sementara upah buruh laki-laki berpendidikan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar Rp 5,68 juta dan upah buruh perempuan sebesar Rp 4,03 juta.

"Selisih upah terbesar antara buruh laki-laki dan buruh perempuan menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan terdapat pada buruh berpendidikan Diploma I/II/III, yaitu sebesar Rp 1,94 juta," kata BPS.

Berdasarkan kelompok umur, upah buruh terendah tercatat pada kelompok umur 15-19 tahun sebesar Rp 2,02 juta. Sebaliknya upah tertinggi tercatat pada kelompok umur 50-54 tahun sebesar Rp 3,92 juta. Sedangkan usia 25-29 tahun senilai Rp 3,12 juta rata-ratanya, 30-34 tahun Rp 3,42 juta, 35-39 tahun Rp 3,62 juta, 40-44 tahun Rp 3,68 juta, dan 45-49 tahun Rp 3,84 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sebanyak 7,46 juta orang menganggur berdasarkan survei ketenagakerjaan pada Agustus 2025.

Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud pada konferensi pers, Rabu (5/11/2025). Hasil yang disampaikan BPS itu adalah temuan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025.

"Angkatan kerja yang tidak terserap menjadi pengangguran sebesar 7,46 juta orang atau menurun 4.000 orang dibandingkan Agustus 2024," ujarnya.

Jumlah pengangguran itu turun tipis apabila dibandingkan dengan periode Agustus 2024 yakni 7,47 juta orang. Namun, apabila dibandingkan dengan Februari 2025 naik dari 7,28 juta orang.

Secara umum, BPS menemukan bahwa pada Agustus 2025 terdapat sebanyak 218,17 juta penduduk yang masuk kategori usia kerja. Jumlah itu meningkat sebanyak 2,80 juta orang jika dibandingkan Agustus 2024.

Kemudian, angkatan kerja mencapai 154 juta orang atau bertambah 1,89 juta orang. Bukan angkatan kerja mencapai 64,17 juta orang atau bertambah sekitar 0,91 juta orang.

Selanjutnya, jumlah angkatan kerja tersebut meliputi 146,54 juta orang bekerja atau bertambah 1,90 juta orang dibandingkan Agustus 2024.

Penduduk yang bekerja penuh sebanyak 98,65 juta orang atau bertambah 0,20 juta orang, sedangkan paruh waktu 36,29 juta orang atau bertambah 1,66 juta orang.

Lalu, setengah pengangguran sebanyak 11,60 juta orang atau bertambah 0,04 juta orang.

Nanti kita lihat validasinya dari hasil Sakernas bulan Agustus, yang akan diumumkan BPS pada bulan November 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan data valid terkait penyerapan tenaga kerja selama satu tahun kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan diumumkan saat penyampaian hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) pada November 2025.

“Nanti kita lihat validasinya dari hasil Sakernas bulan Agustus, yang akan diumumkan BPS pada bulan November 2025,” kata Menaker Yassierli di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan bahwa penyerapan tenaga kerja juga melibatkan Kemnaker bersama dengan kementerian-kementerian strategis lainnya.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menyampaikan salah satu indikator terkait tren positif penyerapan tenaga kerja dapat dilihat pada data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Berdasarkan data BKPM, angka serapan tenaga kerja yang berasal dari penanaman modal mencapai hampir 2 juta orang, seiring dengan masuknya investasi sebesar Rp1.434 triliun selama periode Januari-September 2025, atau naik 13,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Dari Kementerian Investasi, di bulan September ada kenaikan investasi year-on-year (tahunan) sebesar 14 persen dengan penyerapan tenaga kerja hampir 2 juta orang,” kata Menaker Yassierli.

Ia menekankan bahwa potensi penyerapan tenaga kerja juga masih terbuka melalui program-program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Sementara itu, saat disinggung mengenai angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Menaker Yassierli enggan memberikan tanggapan, dan memastikan pihaknya terus melakukan monitor.

“(Soal) PHK, kami terus monitor,” ujar dia singkat.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli ungkap nasib janji 19 juta lapangan kerja di Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ia menegaskan target tersebut masih dalam proses bertahap, serta menunjukkan tren positif dari berbagai inisiatif ekonomi yang telah dijalankan.

"Kalau 19 juta itu dibagi lima tahun, nanti kita lihat dan saya optimis, Insyaallah. Ini baru tahun pertama, tapi sudah terlihat tren berbagai inisiatif luar biasa yang saya yakin akan menciptakan lapangan kerja," ujar Yassierli dalam konferensi pers di kantornya, Senin (20/10).

Yassierli menyebut capaian penyerapan tenaga kerja akan didasarkan pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Hasil survei terakhir akan menjadi acuan untuk melihat perkembangan tingkat pengangguran nasional.

"Kalau data pengangguran, kita harus berbasis data. Kan sudah ada survei Sakernas, nanti kita tunggu hasil Agustus untuk melihat tingkat pengangguran," katanya.

Yassierli juga menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah yang menurutnya memiliki efek ganda, tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka banyak lapangan kerja baru.

"Kalau kita lihat secara jujur, upaya-upaya itu memang diarahkan untuk memberikan solusi bagi masyarakat, meningkatkan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja," terangnya.

Ia mencontohkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan koperasi dan UMKM, pembangunan desa nelayan, serta kebijakan hilirisasi industri dan bantuan perumahan rakyat. Menurutnya, semuanya berkontribusi langsung terhadap penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor.

"Presiden sering mengingatkan bahwa semua program ini tujuannya menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal," tegasnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli ungkap nasib janji 19 juta lapangan kerja di Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ia menegaskan target tersebut masih dalam proses bertahap, serta menunjukkan tren positif dari berbagai inisiatif ekonomi yang telah dijalankan.

"Kalau 19 juta itu dibagi lima tahun, nanti kita lihat dan saya optimis, Insyaallah. Ini baru tahun pertama, tapi sudah terlihat tren berbagai inisiatif luar biasa yang saya yakin akan menciptakan lapangan kerja," ujar Yassierli dalam konferensi pers di kantornya, Senin (20/10).

Yassierli menyebut capaian penyerapan tenaga kerja akan didasarkan pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Hasil survei terakhir akan menjadi acuan untuk melihat perkembangan tingkat pengangguran nasional.

"Kalau data pengangguran, kita harus berbasis data. Kan sudah ada survei Sakernas, nanti kita tunggu hasil Agustus untuk melihat tingkat pengangguran," katanya.

Yassierli juga menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah yang menurutnya memiliki efek ganda, tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka banyak lapangan kerja baru.

"Kalau kita lihat secara jujur, upaya-upaya itu memang diarahkan untuk memberikan solusi bagi masyarakat, meningkatkan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja," terangnya.

Ia mencontohkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan koperasi dan UMKM, pembangunan desa nelayan, serta kebijakan hilirisasi industri dan bantuan perumahan rakyat. Menurutnya, semuanya berkontribusi langsung terhadap penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor.

"Presiden sering mengingatkan bahwa semua program ini tujuannya menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal," tegasnya.