Bisnis.com, JAKARTA — Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) telah menyalurkan dana dukungan global sebesar US$5,5 juta sejak 2013, dengan sekitar US$1,94 juta atau sekitar Rp34,5 miliar di antaranya dialokasikan untuk Indonesia guna mendukung petani sawit swadaya dalam memenuhi standar keberlanjutan.

Data RSPO menunjukkan sepanjang periode 2018–2026, sekitar 89.650 hektare kebun sawit telah memperoleh sertifikasi dengan melibatkan 41.134 pekebun swadaya. Selain itu, sekitar Rp416 miliar telah disalurkan kepada kelompok petani melalui berbagai skema insentif.

"Yang paling penting bukan hanya bantuan yang diberikan, tetapi dampak jangka panjangnya terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemampuan petani dalam menerapkan praktik berkelanjutan," ujar Head of Smallholder Global RSPO Guntur Cahyo Prabowo dalam Media Brunch RSPO di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Menurut Guntur, sertifikasi keberlanjutan menjadi makin penting seiring meningkatnya tuntutan pasar global terhadap aspek ketertelusuran dan praktik produksi yang bertanggung jawab. Sertifikasi tidak hanya berkaitan dengan audit dan persyaratan administratif, tetapi juga mendorong pembentukan organisasi petani yang lebih kuat.

"Sertifikasi membutuhkan adanya entitas atau organisasi yang mampu memastikan kepatuhan terhadap standar. Di sisi lain, kepercayaan antarpetani juga perlu dibangun agar mereka bersedia berkelompok," katanya.

RSPO mencatat mayoritas dari sekitar 2,6 juta petani sawit di Indonesia masih menjalankan usaha secara mandiri dan belum tergabung dalam kelembagaan yang terstruktur. Kondisi tersebut membuat akses terhadap sertifikasi, pembiayaan, dan pasar menjadi lebih terbatas.

Selain itu, panjangnya rantai pasok tandan buah segar (TBS) dari kebun petani menuju pabrik kelapa sawit dinilai turut memengaruhi posisi tawar dan kesejahteraan pekebun. Guntur menilai penguatan kelompok tani menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan akses pasar dan efisiensi rantai pasok.

"Harapannya, ketika petani dapat berkelompok, mereka bisa memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan bahkan menjangkau pasar secara langsung," ujarnya.

RSPO juga menekankan bahwa legalitas lahan merupakan fondasi utama dalam proses sertifikasi. Setelah aspek legalitas terpenuhi, pendampingan berkelanjutan diperlukan agar petani mampu mempertahankan standar keberlanjutan yang telah dicapai.

Untuk membantu petani memenuhi tuntutan pasar internasional, RSPO mengembangkan standar sertifikasi yang disesuaikan dengan kondisi petani swadaya di lapangan. Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Pendampingan yang diberikan mencakup praktik budidaya berkelanjutan, penguatan organisasi petani, pemenuhan persyaratan sertifikasi, hingga pengembangan sistem ketertelusuran produk sawit.

Menurut RSPO, penguatan kelembagaan, kepastian legalitas, dan peningkatan kapasitas petani akan menjadi faktor kunci untuk memperluas partisipasi petani sawit swadaya dalam rantai pasok global yang makin menuntut transparansi dan keberlanjutan.

Kelembagaan Diperkuat

Selain dukungan pendanaan, penguatan kapasitas petani juga ditempuh melalui Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI). Organisasi tersebut menjadi wadah pembelajaran bagi petani sawit swadaya yang telah memperoleh sertifikasi keberlanjutan.

Board of Governors RSPO sekaligus Kepala Sekretariat FORTASBI, Rukaiyah Rafik, mengatakan saat ini sekitar 22.000 petani tergabung dalam jaringan FORTASBI. Jumlah tersebut berasal dari sekitar 40.000 petani sawit swadaya bersertifikat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

"FORTASBI pada dasarnya didirikan untuk mengakomodasi petani-petani yang sudah bersertifikat. Organisasi ini menjadi rumah bagi petani untuk belajar, berbagi pengalaman, dan mendampingi petani lainnya dalam menerapkan praktik berkelanjutan," ujar Rukaiyah pada diskusi yang sama.

Menurut dia, manfaat sertifikasi tidak hanya terbatas pada terbukanya akses pasar. Insentif yang diperoleh melalui skema keberlanjutan juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat serta kegiatan pemulihan lingkungan di sekitar wilayah perkebunan.

Rukaiyah mendorong koperasi dan kelompok tani yang telah memperoleh sertifikasi untuk memperluas keanggotaan sekaligus menjadi pusat pembelajaran bagi petani yang sedang dalam proses menuju sertifikasi.

"Banyak petani yang kini mampu menjadi pelatih dan mendampingi petani lainnya. Kami juga memiliki pendamping yang bekerja langsung bersama petani untuk memastikan praktik berkelanjutan dapat diterapkan secara konsisten," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan pada kemarin, Senin (8/6/2026). Pengangkatan Said Iqbal menggenapkan jumlah Penasihat Khusus Presiden menjadi 10 orang.

Seusai dilantik di Istana Negara kemarin, Said Iqbal membeberkan sejumlah tugasnya dalam membantu Presiden Prabowo. Said yang juga sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini akan fokus kepada kesejahteraan buruh.

"Nah, di dalam pandangan kami ke depan, kesejahteraan buruh itu meliputi kami sebut job security. Jadi harus ada kepastian kerja. Lapangan kerja harus terbentuk. Pertumbuhan ekonomi yang tadi pro growth harus diimbangi dengan pro poor dan pro job. Jadi kita harus ada kepastian untuk kerja," ujar Said Iqbal.

Kemudian, dia akan berupaya memastikan hadirnya income security atau kepastian pendapatan serta social security atau jaminan sosial bagi buruh.

Said akan fokus memberikan saran-saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh.

Di samping itu, dalam waktu dekat akan ada rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertarungan ideologis antara kepentingan pemilik modal dan buruh menurutnya ada di Undang-Undang tersebut.

"Kami harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut, outsourcing, pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus. Kalau lah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat," katanya.

Said Iqbal juga mengatakan bahwa dirinya sudah meminta dilakukan revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026.

Dirinya pun akan mendatangi beberapa Menteri untuk mendiskusikan terkait persoalan ketenagakerjaan.

"Penasihat Presiden ini kan enggak bisa mengambil keputusan, bukan eksekutor. Tapi kami bisa meyakinkan kalau Menteri enggak bekerja ya kami lapor Presiden. Anda mau kerja apa saja jadi Menteri? Kalau enggak ya mundur saja," ujarnya.

Sebelum Said, Prabowo juga telah melantik Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi pada April lalu (27/4/2026).

Hasan Nasbi mengatakan bahwa sebagai pembantu Presiden, dirinya akan bekerja sama yang sangat erat dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) guna memperkuat bidang komunikasi.

"Supaya pesan-pesan yang ingin ke publik itu bisa lebih baik lagi, bisa jauh lebih sampai dan bisa dipahami oleh masyarakat. Termasuk juga mungkin nanti dari pemerintah tentu akan dan harus juga meluruskan hal-hal, berita-berita, pemahaman atau informasi yang tidak benar terhadap pemerintah," katanya.

Kehadiran baik Said Iqbal serta Hasan Nasbi di posisi Penasihat Khusus Presiden itu menggenapkan jumlah Penasihat Khusus Presiden menjadi 10 orang. Terdapat nama-nama yang telah lama berkecimpung di militer hingga pemerintahan seperti Wiranto serta Luhut Binsar Pandjaitan.

Wiranto yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kini menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan di era Presiden Prabowo.

Kemudian, Luhut yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi di era Jokowi kini menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan di era Prabowo.

Purnomo Yusgiantoro yang pernah menjabat sebagai Menteri ESDM hingga Menteri Pertahanan di era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kini pun menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi di era Prabowo.

Berikut daftar 10 Penasihat Khusus Presiden:

1. Wiranto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan.

2. Luhut Binsar Pandjaitan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

3. Dudung Abdurachman, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

4. Purnomo Yusgiantoro, Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi.

5. Muhadjir Effendy, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji.

6. Terawan Agus Putranto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan.

7. Ahmad Dofiri, Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.

8. Bambang Brodjonegoro, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional.

9. Hasan Nasbi, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

10. Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

BANDUNG - Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengungkapkan disrupsi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi generasi muda. Teknologi digital membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, mempercepat distribusi pesan, serta memberi peluang baru bagi mahasiswa untuk membangun karya, jejaring, dan usaha berbasis media digital.

“Ruang digital juga menghadirkan tantangan serius berupa hoaks, disinformasi, polarisasi opini, manipulasi emosi publik, budaya viral, hingga menurunnya kualitas percakapan di ruang publik,” ujar Hasan saat menjadi narasumber Seminar Literasi Digital yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Himakom) dan BEM Fisip Universitas Pasundan (Unpas) di Aula Kampus Unpas, Kota Bandung, Sabtu (23/5/2026).

Kegiatan tersebut mengangkat isu disrupsi komunikasi di era digital, terutama berkaitan dengan perubahan cara masyarakat memproduksi, menyebarkan, menerima, dan memaknai informasi di tengah perkembangan media sosial, kecerdasan buatan, algoritma digital, serta derasnya arus informasi publik.

Salah satu materi yang ditampilkan dalam seminar bertajuk Resep Beradaptasi bagi Mahasiswa, Hasan menekankan tiga hal penting.

Pertama, mahasiswa perlu mengembangkan ketahanan kognitif dengan membiasakan diri menyaring informasi sebelum menyebarkannya, serta mengasah kemampuan berpikir kritis di atas dorongan emosional publik.

Kedua, mahasiswa perlu melakukan continuous upskilling dan reskilling dengan menguasai kecakapan non-repetitif yang sulit digantikan kecerdasan buatan, seperti penalaran tingkat tinggi, etika profesional, dan empati sosial.

Ketiga, mahasiswa perlu memegang teguh nilai luhur budaya dengan mengintegrasikan kemajuan digital dan karakter kuat yang diajarkan di Unpas, yaitu keteguhan beragama, keluhuran ilmu, dan kejembaran budaya Sunda.

Dari pemaparan tersebut, Hasan menekankan pentingnya kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi banjir informasi. Ketiganya menuntut mahasiswa untuk memiliki kemampuan adaptif dalam membaca perubahan media, mengembangkan usaha berbasis komunikasi digital, serta mengelola komunikasi organisasi secara profesional.

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fisip Unpas Vera Hermawan menuturkan kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kompetensi mahasiswa dalam menghadapi perubahan lanskap komunikasi yang semakin cepat.

Disrupsi digital tidak hanya mengubah teknologi komunikasi, tetapi juga mengubah cara masyarakat berpikir, berinteraksi, mengambil keputusan, dan membentuk opini publik. “Karena itu, mahasiswa Ilmu Komunikasi harus memiliki kemampuan literasi digital yang kuat, tidak hanya sebagai pengguna media, tetapi juga sebagai analis, kreator, komunikator strategis, dan penjaga etika komunikasi publik,” ujar Vera.

Ketua Himakom Fisip Unpas Muhamad Zaidan Nugraha menambahkan seminar ini diselenggarakan sebagai ruang pembelajaran bersama bagi mahasiswa agar lebih siap menghadapi realitas komunikasi digital saat ini.

“Kami melihat mahasiswa sangat dekat dengan media sosial dan ruang digital. Namun kedekatan itu harus dibarengi dengan kesadaran kritis. Melalui seminar ini, Himakom dan BEM Fisip Unpas mengajak seluruh mahasiswa untuk tidak hanya aktif bermedia, tetapi juga mampu memahami dampak sosial, budaya, politik, dan etika dari setiap aktivitas komunikasi digital,” katanya.

Kegiatan Himakom dan BEM Fisip Unpas terselenggara dengan tujuan memperkuat karakter mahasiswa untuk aktif, adaptif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi perubahan ekosistem komunikasi.

Kita akan tambah lagi dengan pemda-pemda yang dekat dengan plant kita untuk menambah volume yang ada

Jakarta (ANTARA) - Anak usaha BUMN PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI), meningkatkan pemanfaatan bahan bakar alternatif berbasis limbah atau Refuse Derived Fuel (RDF) untuk menekan emisi karbon dan penggunaan batu bara.

Direktur Operasi SBI Edi Sarwono mengatakan perseroan menargetkan Thermal Substitution Rate (TSR) atau tingkat substitusi energi termal mencapai 17 persen pada 2026, naik dari realisasi 15,11 persen pada 2025.

“Tahun ini kita berharap bisa mencapai target 17 persen TSR,” kata Edi dalam paparan publik perseroan di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, peningkatan pemanfaatan RDF dan biomassa menjadi bagian dari strategi dekarbonisasi jangka panjang perseroan menuju target emisi nol bersih pada 2050.

Edi menyampaikan bahwa SBI telah memiliki peta jalan untuk menurunkan emisi karbon dioksida (CO2) sebesar 29 persen pada 2030 secara bertahap melalui sejumlah inisiatif, termasuk penggunaan bahan bakar alternatif.

SBI menyebut penggunaan bahan bakar alternatif juga membantu meningkatkan efisiensi biaya produksi serta menurunkan intensitas emisi karbon.

Sepanjang 2025, perseroan mencatat intensitas emisi turun menjadi 567 kilogram CO2 per ton semen ekuivalen.

Selain itu, SBI memanfaatkan sekitar 1,98 juta ton limbah dan RDF sebagai bahan bakar maupun material alternatif untuk mendukung ekonomi sirkular.

Edi mengatakan perseroan memiliki unit bisnis Nathabumi yang berperan dalam pengolahan sampah dan limbah, termasuk pemanfaatan RDF sebagai bahan bakar alternatif.

Menurut dia, SBI saat ini telah bekerja sama dengan 21 pemerintah daerah dalam pemanfaatan RDF dan berencana memperluas kolaborasi tersebut pada 2026.

“Kita akan tambah lagi dengan pemda-pemda yang dekat dengan plant kita untuk menambah volume yang ada,” ujarnya.

Edi mengatakan SBI juga menyambut positif kebijakan pemilahan sampah karena dapat meningkatkan kualitas RDF yang digunakan industri semen.

Ia menjelaskan tantangan utama pengolahan RDF selama ini berasal dari tingginya kadar air atau moisture pada limbah sehingga memengaruhi kualitas bahan bakar alternatif tersebut.

Dengan pemilahan sampah, kadar air dinilai dapat ditekan sehingga nilai kalor RDF meningkat dan lebih sesuai untuk kebutuhan pabrik semen.

“Nilai kalorinya otomatis akan naik karena moisture-nya turun,” ucap Edi.

Selain RDF, SBI juga meningkatkan penggunaan biomassa yang dinilai memiliki emisi karbon lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil.

Perseroan menyebut beberapa pabrik bahkan telah mencapai tingkat TSR hingga sekitar 30 persen.

SBI juga menyatakan produk semen hijau atau green cement telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan perusahaan.

Pada 2025, kontribusi solusi berkelanjutan tercatat mencapai sekitar 46 persen terhadap total pendapatan perseroan atau meningkat 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Edi, transformasi hijau tidak hanya menjadi investasi jangka panjang, tetapi juga mulai memberikan dampak efisiensi biaya bagi perusahaan.

“Penggunaan alternatif raw material, alternatif fuel ini juga otomatis mengefisienkan biaya,” ungkapnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Efek kenaikan BBM karena peristiwa geopolitik perang itu sudah mulai terasa di kita

Jakarta (ANTARA) - PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) membukukan laba bersih sebesar Rp101,89 miliar pada kuartal I 2026 di tengah tekanan persaingan industri semen dan kenaikan biaya energi global.

Direktur Utama SBI Rizki Kresno Edhie Hambali mengatakan transformasi bisnis yang dijalankan perseroan mulai menunjukkan hasil positif sejak akhir 2025.

“Result-nya sendiri dari sejak Q4 sudah kelihatan sebetulnya,” kata Rizki dalam paparan publik perseroan di Jakarta, Jumat.

Dalam paparan tersebut, SBI menyampaikan kinerja kuartal I 2026 ditopang peningkatan penjualan, pengelolaan biaya yang disiplin, serta optimalisasi operasional.

Perseroan mencatat volume penjualan semen dan terak mencapai 2,92 juta ton pada kuartal I 2026 atau tumbuh 1,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pendapatan perseroan juga meningkat 3,6 persen menjadi Rp2,56 triliun, sedangkan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) tumbuh 14,3 persen menjadi Rp358 miliar.

Menurut Rizki, transformasi digital turut mendorong pertumbuhan penjualan perseroan melalui perubahan pola kerja tim pemasaran di lapangan.

Ia mencontohkan tenaga penjual dan distributor kini menggunakan sistem geo-coding saat melakukan kunjungan ke toko sehingga perusahaan dapat memantau posisi stok dan kondisi pasar secara lebih cepat dan akurat.

“Sehingga intelijen kita terhadap market menjadi sangat tajam,” ungkap Rizki.

Direktur Operasi SBI Edi Sarwono mengatakan perusahaan juga meningkatkan efisiensi biaya produksi melalui pemanfaatan teknologi dan pengendalian operasi berbasis digital.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui penggunaan Advanced Process Control untuk menjaga stabilitas operasi dan efisiensi energi di pabrik.

“Sehingga akhirnya itu akan memberikan performa yang lebih efisien sehingga akan memberikan efek ke cost produksi yang lebih efisien,” ucap Edi.

Meski demikian, SBI masih menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya energi dan bahan penunjang yang dipicu dinamika geopolitik global.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SBI Asruddin mengatakan kenaikan biaya bahan bakar mulai terasa terhadap operasional perseroan sepanjang awal 2026.

“Efek kenaikan BBM karena peristiwa geopolitik perang itu sudah mulai terasa di kita,” ujar Asruddin.

Menurutnya, perseroan telah melakukan stress test atau uji ketahanan terhadap kenaikan biaya energi serta menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga profitabilitas perusahaan.

Hingga April 2026, volume penjualan SBI disebut masih tumbuh sekitar 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Perseroan optimistis dapat menjaga margin profitabilitas di atas sekitar 6 persen sepanjang 2026 melalui berbagai strategi efisiensi dan pengendalian biaya.

"Kita sudah melakukan stress test terhadap kondisi ini, dan kita sudah identifikasi apa yang menjadi main issue, main problem yang harus kita address," tuturnya.

SBI sebelumnya mencatat laba tahun berjalan sebesar Rp658,7 miliar sepanjang 2025 dengan EBITDA mencapai Rp1,87 triliun.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025, dengan 50 persen untuk pembayaran dividen dan 50 persen untuk operasional perseroan.

RUPST juga menyetujui laporan tahunan perseroan dan mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Selain itu, rapat menyetujui penunjukan kantor akuntan publik sebagai auditor independen untuk tahun buku 2026, perubahan anggaran dasar perseroan, serta pengangkatan kembali Yasuhide Abe sebagai direktur perseroan hingga ditutupnya RUPST pada 2031.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Smart Billionare Indonesia (SBI) menggandeng PERURI untuk mencetak koin emas fisik IDN Gold sebagai langkah memperkuat integrasi antara aset digital berbasis blockchain dan aset fisik. Kolaborasi tersebut menandai upaya pengembangan model bisnis yang menghubungkan ekosistem perdagangan aset digital dengan instrumen fisik yang dapat ditebus langsung oleh investor.

Melalui kolaborasi ini, SBI selaku pemegang lisensi platform investasi emas digital IDN Gold memanfaatkan kapabilitas PERURI dalam pencetakan logam berharga dan sistem keamanan tingkat tinggi.

Direktur Utama PERURI Dwina Septiani Wijaya mengatakan aspek keamanan dan kepercayaan menjadi faktor utama dalam pengembangan produk berbasis aset.

“Di era digitalisasi saat ini, faktor keamanan dan kepercayaan publik adalah fondasi utama. PERURI bangga dapat berkolaborasi dengan PT SBI dalam menghadirkan koin emas IDN Gold. Melalui kompetensi inti kami di bidang high security printing & minting, serta penambahan teknologi pengamanan mutakhir, kami berkomitmen untuk memberikan jaminan keaslian di setiap produk yang dihasilkan,” ujar Dwina, dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (21/52/2026).

Setiap koin emas fisik IDN Gold akan dilengkapi teknologi pengamanan seperti invisible ink sebagai upaya mengurangi risiko pemalsuan dan memperkuat autentikasi produk.

Direktur Utama PT SBI Jeremy Siregar mengatakan pencetakan koin fisik menjadi bagian dari strategi menghadirkan jaminan aset riil dalam ekosistem perdagangan digital.

“Emas yang ada di kami (PT SBI) dicetak secara eksklusif oleh PERURI untuk dibentuk menjadi koin. Ketersediaan emas fisik inilah yang menjadi jaminan atas seluruh transaksi para trader dan investor yang aktif di platform IDN Gold. Artinya, aset emas pada IDN Gold adalah nyata dan sepenuhnya dapat di-redeem atau ditebus dalam bentuk koin emas fisik,” ujar Jeremy.

Menurutnya, koin emas tersebut akan tersedia dalam empat pecahan, yakni 1 gram, 2 gram, 5 gram, dan 10 gram.

Selain menghadirkan aset fisik, IDN Gold saat ini juga mengembangkan ekosistem perdagangan berbasis jaringan Sui, menjalin kerja sama dengan CertiK, serta telah tercatat di platform Decentralized Exchange (DEX).

Kolaborasi SBI dan PERURI mencerminkan tren pengembangan model bisnis investasi yang mulai mengombinasikan teknologi blockchain dengan aset riil sebagai penguatan aspek keamanan dan kepercayaan investor.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pemerintah melalui Danantara telah membeli sebagian saham aplikator ojek online (ojol).

Hal itu disampaikan Dasco saat menerima audiensi dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) hingga Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) di kompleks parlemen, Jumat (1/5).

Disampaikan Dasco, lewat pembelian saham itu pemerintah akan membahas soal status para driver ojol dengan melibatkan serikat atau organisasi yang menaungi mereka.

"Pembahasan-pembahasan mengenai apakah kemudian jadi pekerja, jadi mitra, itu masih disimulasikan. Nah, nanti itu juga tetap yang organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk karena pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator, itu mengambil bagian saham," kata Dasco.

Dasco menyebut masuknya Danantara lewat pembelian saham itu juga memungkinkan pemerintah untuk mengkaji kebijakan-kebijakan lain terkait transportasi online.

"Karena ini aplikator sebagian sudah diambil oleh pemerintah, sehingga sistem kebijakan dan lain-lain akan disesuaikan secara perlahan tapi pasti, karena ini menyangkut sistem dan lain-lain," tutur dia.

[Gambas:Youtube]

"Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10, ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8 persen dari yang dikumpulkan," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 sudah ditandatangani ketika berpidato dalam perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat pagi.

Prabowo awalnya mendapatkan aspirasi dari salah satu serikat buruh agar bisa menurunkan potongan aplikator ojek online terhadap driver mereka hingga 10 persen. Ketika berpidato, sang Kepala Negara kemudian sempat berdialog dari atas podium bersama para massa buruh.

"Ojol, aplikator perusahaan minta disetor 20 persen. Bagaimana ojol setuju 20 persen? Bagaimana 15 persen? Berapa? 10? Kalian minta 10? Saya katakan di sini saya tidak setuju 10 persen," kata Prabowo.

Ternyata, maksud Prabowo tidak setuju 10 persen karena ia ingin potongan aplikator bisa di bawah 10 persen. Pernyataan tersebut disambut antusias oleh massa buruh yang hadir di perayaan May Day sejak pagi tadi. Menurut Prabowo, potongan aplikator layak diturunkan hingga di bawah 10 persen karena para driver ojol sudah bekerja keras di jalan.

"Ojol kerja keras. Ojol mempertaruhkan jiwanya setiap hari. (Potongan bagi aplikator) harus di bawah 10 persen!" ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menegaskan jika perusahaan ojol tidak ingin ikut ketentuan ini, mereka bisa angkat kaki dari Indonesia.

"Enak saja. Lu yang keringat, dia (aplikator) yang dapat duit. Sori aje. Kalo enggak mau ikut kita, enggak usah berusaha di Indonesia," ucap Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih yang keenamnya. Dalam reshuffle-nya kali ini, deretan posisi di bagian komunikasi Presiden dirombak.

Prabowo kemudian melantik deretan posisi baru yang diemban hasil reshuffle pada awal pekan ini, Selasa (27/4/2026). Pelantikan itu mengacu kepada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara periode 2024-2029.

Muhammad Qodari dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) berpindah jabatan menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menggantikan Angga Raka Prabowo.

Kemudian, posisi KSP diisi Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Dudung yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional rangkap jabatan.

Lalu, masuk Hasan Nasbi yang menjadi Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi. Hasan Nasbi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Presidential Communication Office (PCO).

Sebelum reshuffle kali ini, terdapat sejumlah perombakan dalam urusan komunikasi Istana. Pada 17 September 2025, seiring dengan mundurnya Hasan Nasbi dari Kepala PCO, Prabowo melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala PCO. Lembaga tersebut kemudian berganti nama menjadi Bakom RI.

Kemudian, dalam reshuffle yang ketiga itu, Prabowo juga melantik Muhammad Qodari sebagai KSP menggantikan Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto.

Selain itu, pada 8 Oktober 2025, Prabowo melantik Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan yakni Dirgayuza Setiawan.

Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan dalam reshuffle kali ini, terlihat Prabowo memang berupaya untuk meningkatkan kinerja komunikasi pemerintah. Sebab, menurutnya secara umum komunikasi pemerintah selama ini belum maksimal.

"Banyak sekali isu krusial yang jadi sorotan publik jarang direspon dengan baik. Bahkan ketika Presiden diserang kanan kiri, badan komunikasi pemerintah sering tidak muncul pasang badan membela," katanya kepada Bisnis pada Rabu (29/4/2026).

Dia berharap reshuffle kali ini semakin memperkuat komunikasi pemerintah. Sehingga hal-hal positif dan segala apapun yang sudah diperbuat pemerintah bisa disampaikan dengan baik.

"Termasuk tim komunikasi terbaru ini mulai harus head to head dengan influencer, pegiat media sosial, yang kerap kritis ke program pemerintah," katanya.

Pengamat Politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan bidang komunikasi memang diperlukan. Akan tetapi, tidak lantas menjadi prioritas. Justru kapasitas elit yang perlu didahulukan. Apabila menteri yang ada di kabinet sudah mapan dalam kerja, maka komunikasi akan mengikuti dengan sendirinya.

"Komunikasi Presiden selama ini buruk, bukan karena Presiden yang tidak bekerja, melainkan tokoh-tokoh di bidang komunikasi yang terlalu banyak dan tidak satupun yang mampu menerjemahkan pesan Presiden," katanya.

Dia menilai alangkah lebih baiknya, Presiden cukup miliki satu juru bicara. Sementara, juru bicara itu dinilai harus sebagai tokoh yang dekat dengan Presiden secara harian.

Strategi Komunikasi Punggawa Baru

Dalam acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari mengatakan bahwa mengacu Perpres No. 96 Tahun 2025 yang mengatur pembentukan Bakom RI, lembaga tersebut dibuat untuk menjalankan orkestrasi komunikasi pemerintah.

"Ke depan saya berharap Bakom dapat proaktif, dalam komunikasi program pemerintah. Hal ini karena program Presiden banyak dan baru. Paradigma baru harus dijelaskan secara intensif," katanya dalam sambutannya di acara sertijab Kepala Bakom RI pada Selasa (28/4/2026).

Dia bercerita bahwa dalam satu acara, ada pengamat yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo terkesan mengajak berperang seiring penunjukan Qodari dan Hasan Nasbi di posisi komunikasi Pemerintah.

Menurut pengamat tersebut berdasarkan cerita Qodari, baik Qodari dan Hasan Nasbi merupakan tipikal penyerang. Qodari pun mengomentari pernyataan pengamat tersebut bahwa dirinya memang berupaya aktif memberikan perimbangan informasi.

Terpisah, seusai pelantikan, Qodari juga mengatakan bahwa jabatan sebagai Kepala Bakom RI berat karena program Presiden Prabowo banyak. Tugasnya kemudian di Bakom RI adalah menjelaskan program-program mulai dari latar belakangnya hingga sebab-sebabnya. Ditambah, terdapat tantangan komunikasi di era media sosial.

"Media sosial pada hari ini juga sebagian berperilaku seperti pers. Tetapi dengan regulasi yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang ada di pers. Dan pada titik itu tentu ini suatu tantangan tersendiri dan apa dan bagaimananya tentu nanti kita akan pikirkan ke depan," ujar Qodari.

Adapun, Qodari juga sempat menjawab terkait reshuffle terbaru dari Prabowo yang didominasi perombakan posisi di bidang komunikasi. Menurutnya, perombakan posisi di bidang komunikasi Prabowo dilakukan karena program Prabowo yang sangat banyak, sangat masif, sangat fundamental, bahkan paradigma baru.

"Dan karena itu memang sangat perlu sebuah kegiatan komunikasi yang amat sangat masif. Jadi hemat saya bukan dari caranya, bukan dari orangnya, tetapi dari tugasnya memang yang sangat-sangat besar dan karena itu dari proses-proses yang sudah ada kita akan belajar," tuturnya.

Sementara itu, usai dilantik, Dudung mengatakan bahwa terdapat tugas-tugas KSP ke depan, yakni mensukseskan program strategis nasional serta memastikan program unggulan Presiden Prabowo bisa secara tuntas dan cepat terlaksana.

"Selanjutnya juga, sebagai KSP tentunya nanti saya sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat," katanya kepada wartawan di Istana Negara pada Senin (27/4/2026).

Dia juga mengatakan yang menjadi tugasnya adalah mengevaluasi dan memonitor program-program kementerian serta lembaga, termasuk bekerjasama dengan kementerian dan pemerintah-pemerintah daerah.

Tujuannya, adalah agar jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas Presiden Prabowo kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi.

Dudung juga mengatakan akan berupaya memangkas birokrasi yang berbelit.

"Saya mohon bantuan untuk kerjasama dengan seluruh masyarakat dan seluruh kelembagaan apabila ada hal-hal yang program-program KSP yang tidak berjalan dengan semestinya nanti kita akan sidak dan kita tuntaskan," ujarnya.

Adapun, Hasan Nasbi mengatakan bahwa sebagai pembantu Presiden, dirinya akan bekerja sama yang sangat erat dengan Bakom RI serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) guna memperkuat bidang komunikasi.

"Supaya pesan-pesan yang ingin ke publik itu bisa lebih baik lagi, bisa jauh lebih sampai dan bisa dipahami oleh masyarakat. Termasuk juga mungkin nanti dari pemerintah tentu akan dan harus juga meluruskan hal-hal, berita-berita, pemahaman atau informasi yang tidak benar terhadap pemerintah," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Hasan Nasbi resmi kembali ke lingkar Istana setelah dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Media oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam reshuffle kabinet Merah Putih, Senin (27/4/2026).

Hasan mengaku kembali bertemu dengan para pejabat lain yang dilantik dalam kesempatan tersebut.

“Ketemu lagi dengan teman-teman di Istana. Barusan kami berenam baru saja selesai menjalani pelantikan oleh Bapak Presiden,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa posisi yang diembannya adalah penasihat khusus, bukan utusan khusus seperti yang sempat beredar.

“Tadi teman media nanya kan utusan khusus apa bukan? Saya bilang mungkin khusus-khusus, tapi bukan utusan, tapi jadi penasihat khusus,” katanya.

Perkuat Strategi Komunikasi Pemerintah

Dalam perannya, Hasan akan fokus memperkuat strategi komunikasi pemerintah agar pesan kebijakan lebih efektif tersampaikan ke publik. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga.

“Sebagai pembantu Presiden saya akan kerja sama yang erat dengan abang Kabakom yang baru Bang Qodari, mungkin juga dengan Bu Menkomdigi dan Wamenkomdigi untuk memperkuat bidang komunikasi,” ujarnya.

Hasan menyebut, penguatan komunikasi menjadi penting di tengah dinamika informasi publik yang semakin kompleks.

“Supaya pesan-pesan yang ingin diketahui publik bisa jauh lebih baik lagi, bisa lebih sampai dan bisa dipahami masyarakat,” katanya.

Selain itu, dia menilai pemerintah juga perlu aktif meluruskan informasi yang keliru di tengah masyarakat.

“Termasuk juga nanti dari pemerintah harus juga meluruskan hal-hal, berita-berita pemahaman atau info yang tidak benar terhadap pemerintah,” ujarnya.

Fokus pada Strategi dan Substansi

Hasan menjelaskan bahwa perannya lebih menitikberatkan pada aspek strategis dan substansi komunikasi, sementara fungsi operasional tetap berada di lembaga terkait.

“Kalau ototnya ada di Bakom, ada di Menkomdigi, kita mungkin akan bantu pemerintah dalam soal strategi, soal yang sifatnya mungkin ke substansi,” katanya.

Siap Jika Diminta Jadi Jubir Istana

Terkait kemungkinan kembali menjadi juru bicara pemerintah, Hasan menyatakan kesiapan jika mendapat penugasan langsung dari Presiden.

“Yang jadi jubir kan ada Pak Mensesneg, ada Ka Bakom itu yang setahu saya jadi jubir. Tapi kalau diperintahkan Presiden untuk maju lagi saya siap,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga membuka kemungkinan untuk kembali aktif berinteraksi dengan media jika diminta oleh pimpinan lembaga terkait.

“Kalau diperintahkan Ka Bakom lagi maju lagi ketemu teman media, insyaallah saya siap,” kata Hasan.

JAKARTA - Hasan Nasbi kembali masuk ke dalam lingkaran Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menyusul dilantiknya Hasan Nasbi sebagai utusan Presiden Bidang Komunikasi pada Senin (27/4/2026).

Diketahui, sebelumnya Hasan pernah berada di lingkaran Presiden Prabowo kala menjabat sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Sayangnya, dia menjadi salah satu pejabat yang dicopot Presiden saat melakukan reshuffle Kabinet pada 17 September 2025.

Namun, dalam periode yang sama Hasan diketahui telah ditunjuk sebagai Komisaris Pertamina. Penunjukkan itu ternyata sudah dilakukan pada 11 September, atau hampir sepekan sebelum dirinya terkena reshuffle.

Dari latar belakang pendidikan, pria kelahiran Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 11 Oktober 1979 itu mengenyam kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (Fisip UI).

Selain dari pendidikan formal, Hasan juga mempelajari dunia politik dari organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Di mana, dia sendiri pernah menjabat sebagai Ketua HMI Komisariat UI pada 2000.

Kemudian, Hasan melanjutkan perjalanannya dengan ikut serta mendirikan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Tan Malaka yang didirikan pada Juni 2002. Kemudian, dia juga pernah bekerja di media nasional selama sekitar 1 tahun pada 2005 hingga 2006.

Lihat video: Reshuffle Kabinet Hari Ini! Siapa Menteri yang Akan Diganti Prabowo?

Selain itu, Hasan juga ternyata memiliki rekam jejak sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia hingga tahun 2008. Sampai akhirnya, Hasan mendirikan lembaga survei bernama Cyrus Network.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Hasan Nasbi untuk menjabat sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026) hari ini.

Adapun keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 53 P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Usai pembacaan Keppres, Prabowo mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik. “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo mendiktekan sumpah jabatan.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujarnya.

Setelahnya, acara pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan pejabat yang dilantik.

Bisnis.com, JAKARTA — Nama Hasan Nasbi resmi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Kembalinya Hasan Nasbi ke Istana melanjutkan kiprahnya sebagai salah satu figur kunci dalam strategi komunikasi politik nasional.

Pelantikan Hasan Nasbi merupakan bagian dari perombakan (reshuffle) kabinet yang berlangsung di Istana Negara, Senin (27/4/2026).

Lebih lanjut, pelantikan Hasan Nasbi ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 53 P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi yang diteken oleh Presiden RI pada 27 April 2026.

Presiden Prabowo memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah yang dilakukan oleh Hasan Nasbi dan beberapa pejabat lainnya saat upacara pelantikan.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian sumpah jabatan yang diucapkan oleh Hasan Nasbi, dituntun oleh Presiden Prabowo.

Selepas itu, Hasan, yang merupakan mantan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), lanjut menandatangani berita acara pelantikan. Usai meneken berita acara pelantikan, prosesi upacara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Profil Hasan Nasbi

Hasan Nasbi lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 11 Oktober 1979. Ia menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Politik.

Sejak awal, dia dikenal memiliki ketertarikan kuat pada isu politik dan komunikasi publik, yang kemudian menjadi fondasi utama kariernya.

Karier profesional Hasan dimulai sebagai jurnalis pada 2005–2006. Setelah itu, ia beralih menjadi peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia pada periode 2006–2008.

Pengalaman ini membentuk perspektifnya dalam membaca dinamika politik nasional, sekaligus membuka jalan untuk mendirikan lembaga survei politik.

Pada 2010, Hasan mendirikan Cyrus Network, lembaga survei dan konsultan politik yang cukup dikenal di Indonesia.

Melalui lembaga ini, ia terlibat dalam berbagai strategi komunikasi politik dan kampanye elektoral, menjadikannya salah satu konsultan yang diperhitungkan di lingkaran elit politik.

Namanya semakin dikenal luas saat menjadi juru bicara tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024.

Sempat Masuk Pemerintahan

Pascakemenangan Prabowo, Hasan ditunjuk sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) dalam Kabinet Merah Putih.

Jabatan ini menempatkannya sebagai figur sentral dalam mengelola narasi dan komunikasi pemerintah kepada publik. Ia juga bertugas mengoordinasikan juru bicara serta strategi komunikasi lintas kementerian.

Namun, masa jabatannya relatif singkat. Hasan mengundurkan diri dari posisi tersebut pada April 2025.

Tak lama kemudian, dalam reshuffle kabinet September 2025, posisinya secara resmi digantikan oleh Angga Raka Prabowo, seiring perubahan struktur menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.

Setelah tidak lagi menjabat di lingkar Istana, Hasan dipercaya menjadi Komisaris PT Pertamina (Persero) sejak 11 September 2025.

Penunjukan ini menunjukkan keberlanjutan kepercayaan pemerintah terhadapnya, meski tidak lagi berada di posisi komunikasi kepresidenan.

Dalam bursa reshuffle terbaru, Hasan Nasbi disebut akan mengisi posisi Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi—peran yang dinilai sesuai dengan rekam jejaknya.

Jika terealisasi, posisi tersebut akan menempatkannya kembali di lingkar inti kekuasaan sebagai penasihat komunikasi Presiden, sekaligus memperkuat arsitektur komunikasi politik pemerintah.

Dengan rekam jejak sebagai jurnalis, peneliti, konsultan politik, hingga pejabat negara, Hasan Nasbi menjadi salah satu figur yang mencerminkan transformasi profesional komunikasi politik di Indonesia—dari ruang analisis hingga ke pusat pengambilan kebijakan.

JAKARTA - Mantan Kepala PCO, Hasan Nasbi tiba di Istana Negara di tengah isu akan dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Ia mengaku diminta datang ke Istana sekitar pukul 12.00 WIB.

Ia terlihat datang mengenakan peci hitam yang senada dengan jas yang ia gunakan. Ia juga tampak mengenakan dasi berwarna biru.

“Saya diminta untuk hadir di Istana sekitar jam 12.00 WIB-an mungkin ada pelantikan," kata Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Senin (27/4/2026).

Dia mengaku dalam posisi siap jika diminta Presiden Prabowo membantu pemerintahan. Terkait reshuffle, ia mengatakan sudah ada pembicaraan sebelumnya.

"Pertimbangan? Ini perintah Presiden, kalau saya siap saja kalau diperintah Presiden. Kalau ada perintah, kita sambut perintah itu," ujar dia.

“Sudah ada pembicaraan (reshufle),” jelas dia.

Adapun nama-nama lain yang dikabarkan bakal dilantik yakni Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Kantor Staf Presiden (KSP) menggantikan Muhammad Qodari. Dudung sebelumnya menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.

Kemudian, Muhammad Qodari dilantik menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang sebelumnya diemban Angga Raka Prabowo.

Selanjutnya, Jumhur Hidayat akan dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol.