JFF 2026 menjadi ruang yang strategis bagi BPDP untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memperkenalkan berbagai program pengembangan perkebunan kepada khalayak yang lebih luas

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memanfaatkan gelaran Jakarta Fiscal Forum (JFF) 2026 untuk meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap pembangunan nasional.

Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP Pangihutan Siagian menyatakan bahwa JFF 2026 menjadi momentum penting untuk memperluas jejaring kerja sama sekaligus memperkenalkan kontribusi sektor perkebunan kepada berbagai pemangku kepentingan.

"JFF 2026 menjadi ruang yang strategis bagi BPDP untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memperkenalkan berbagai program pengembangan perkebunan kepada khalayak yang lebih luas," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Melalui partisipasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa sektor perkebunan memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, mulai dari penciptaan nilai tambah, pengembangan SDM, hingga dukungan terhadap ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan.

Kami berharap forum ini dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong manfaat yang semakin besar bagi masyarakat," ujarnya.

JFF 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan DKI Jakarta di Gedung Kementerian Keuangan itu menjadi ruang dialog dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam memperkuat peran kebijakan fiskal guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Mengusung tema "Fiskal Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Jakarta sebagai Kota Global", JFF 2026 mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akademisi, praktisi, dunia usaha, serta lembaga terkait untuk mendiskusikan berbagai isu strategis pembangunan, termasuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan penciptaan nilai tambah ekonomi.

"Partisipasi BPDP dalam forum ini merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan," ujar Pangihutan.

Sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, lanjutnya, BPDP memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan sektor perkebunan melalui berbagai program, antara lain pengembangan biodiesel, peremajaan sawit rakyat, pengembangan sumber daya manusia, penelitian, promosi, serta penyediaan sarana dan prasarana perkebunan.

Melalui partisipasi dalam JFF 2026, BPDP juga memperkenalkan berbagai program strategis yang telah dijalankan dalam mendukung peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan, penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan energi terbarukan, serta pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan.

"Ke depan, kami terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna memastikan program-program yang dijalankan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan bahwa peluang penciptaan lapangan kerja dari hilirisasi industri dan transisi ekonomi hijau di Tanah Air terbuka lebar, meskipun memerlukan kehadiran dukungan terhadap kapasitas dunia usaha.

Pernyataan ini disampaikan merespons Outlook Ketenagakerjaan 2026 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang memproyeksikan potensi 2,67 juta lapangan kerja dari hilirisasi dan 3,88 juta pekerjaan hijau pada tahun ini.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyebut bahwa hilirisasi dan ekonomi hijau merupakan motor penting bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus penciptaan lapangan kerja, lebih lagi dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia.

“Namun, aspek supply tenaga kerja tersebut perlu diimbangi dengan aspek demand dari dunia usaha. Lapangan kerja pada akhirnya hanya dapat optimal apabila dunia usaha didorong untuk memaksimalkan utilisasi hilirisasi dan ekonomi hijau,” kata Shinta saat dihubungi Bisnis, Senin (22/6/2026).

Dia mencontohkan bahwa investasi hilirisasi di Indonesia saat ini masih relatif terkonsentrasi pada sektor mineral dan batu bara, sementara sektor perkebunan, kehutanan, serta kelautan dan perikanan masih perlu dioptimalkan lagi.

Hal serupa juga tampak pada ekonomi hijau, yang mana Indonesia dinilai memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, tetapi kapasitas terpasang yang dimanfaatkan belum menyentuh 1% dari total potensinya.

Agar potensi tersebut benar-benar dapat terkonversi menjadi investasi dan lapangan kerja, Shinta menekankan bahwa optimisme tersebut perlu didukung dengan berbagai upaya untuk memperkuat ekosistem usaha. Hal ini mencakup aspek pembiayaan, penyederhanaan regulasi, kepastian investasi, mekanisme penjaminan risiko, akses pasar, hingga pembangunan infrastruktur pendukung.

Dia lantas menyampaikan bahwa kondisi pasar tenaga kerja Tanah Air saat ini masih menghadapi tantangan yang cukup besar, tecermin dari sejumlah indikator tingkat pengangguran terbuka, realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja, hingga dinamika pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Shinta, kebutuhan penciptaan lapangan kerja terus meningkat dari tahun ke tahun, diiringi isu penciptaan kerja layak hingga dominasi pekerja yang berada di sektor informal.

Mengingat sekitar 90% lapangan kerja di Indonesia disediakan oleh sektor swasta, dia menilai upaya untuk mendorong dukungan terhadap dunia usaha menjadi sangat penting.

“Dukungan terhadap sektor-sektor produktif, khususnya industri padat karya, perlu diperkuat melalui deregulasi, debottlenecking, insentif yang tepat sasaran, serta penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif agar kapasitas dunia usaha untuk menyerap tenaga kerja dapat terus meningkat,” tegasnya.

Bisnis.com, CIREBON - Produksi tebu di Kabupaten Cirebon diproyeksikan meningkat pada 2025 di tengah terus merangkaknya harga gula pasir di tingkat konsumen. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) total produksi tebu awal 2026 mencapai 22.637,99 ton naik dari 21.305,68 ton pada 2024.

Kenaikan ini terjadi saat harga gula pasir masih bertahan tinggi di sejumlah pasar tradisional, yang dalam beberapa bulan terakhir berada di kisaran Rp18.000–Rp20.000 per kilogram, jauh di atas harga acuan sebelumnya.

Kepala BPS Kabupaten Cirebon, Januarto Wibowo, menegaskan kenaikan produksi tebu mencerminkan pulihnya aktivitas sektor perkebunan serta peningkatan kapasitas panen di sejumlah kecamatan sentra tebu.

"Data menunjukkan gairah produksi tebu di Kabupaten Cirebon kembali menguat. Tahun 2025 ada pertumbuhan lebih dari 1.300 ton dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Menurut Januarto, pertumbuhan produksi ini didorong oleh perbaikan produktivitas di kecamatan-kecamatan yang memiliki areal tebu luas, seperti Pasaleman, Karangsembung, dan Karangwareng.

Pada 2025, Kecamatan Pasaleman masih menjadi penyumbang terbesar dengan 4.940,76 ton, disusul Karangsembung sebesar 2.906,71 ton dan Karangwareng dengan 2.175,68 ton.

"Kecamatan-kecamatan tersebut memiliki tradisi perkebunan tebu yang kuat, ditopang jaringan petani dan industri penggilingan yang relatif stabil,” katanya.

Dia menilai kenaikan produksi ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas pasokan bahan baku gula, meski dampaknya terhadap harga belum terlihat signifikan.

Produksi di tingkat daerah memang naik, tetapi harga gula pasir dipengaruhi banyak faktor, termasuk stok nasional, impor, dan distribusi. Jadi kenaikan produksi di Cirebon belum cukup untuk menahan harga secara langsung,” ujarnya.

Di tingkat pasar, pedagang mengakui harga gula pasir masih tinggi sejak awal tahun. Di beberapa pasar seperti Pasar Sumber, Pasar Pasalaran, dan Pasar Ciledug, harga bertahan di atas Rp18.000 per kilogram, bahkan beberapa pedagang melaporkan harga mencapai Rp20.000.

"Sudah lama tidak turun. Permintaan tetap tinggi, tapi stok kiriman dari distributor tidak sebanyak biasanya,” kata Sari, pedagang sembako di Pasar Sumber.

BPS mencatat beberapa kecamatan mengalami peningkatan produksi cukup signifikan. Kecamatan Waled naik dari 1.533,81 ton pada 2024 menjadi 2.314,70 ton pada 2025.

Karangsembung juga melonjak hampir 1.000 ton dari tahun sebelumnya. Sementara kecamatan seperti Sedong dan Mundu justru turun, masing-masing menjadi 56,83 ton dan 57,79 ton pada 2025.

Selain itu, terdapat kecamatan yang baru mencatatkan produksi tebu pada 2025, seperti Dukupuntang dengan 29,20 ton, Depok sebesar 17,05 ton, dan Arjawinangun dengan 17,01 ton.

Menurut Januarto, munculnya produksi di kecamatan-kecamatan tersebut menandakan perluasan areal tanam atau perbaikan pendataan.

"Ini bisa berarti ada diversifikasi lahan oleh petani atau optimalisasi lahan yang sebelumnya tidak tercatat sebagai penghasil tebu,” katanya.

Meski produksi meningkat, tantangan tetap muncul pada aspek hilirisasi dan serapan industri. Januarto menekankan perlunya meningkatkan efisiensi rantai pasok, terutama terkait proses penggilingan dan distribusi gula.

“Selama harga gula masih fluktuatif di tingkat nasional, daerah harus memperkuat sisi hulu dan hilir. Produksi yang meningkat harus diikuti penyerapan yang efisien agar manfaat ekonomi dirasakan petani,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Bank Tanah (BBT) melaporkan penguasaan tanah terlantar hingga akhir 2025 mencapai 30.000 hektare (ha) dari total portofolio lahan yang dikelola Bank Tanah saat ini mencapai 35.000 Ha.

Seiring dengan terbitnya PP No. 48/2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar yang diteken Presiden Prabowo Subianto, Badan Bank Tanah membidik akselerasi perolehan aset melalui skema alih fungsi tanah terlantar.

"Ya hampir daripada 35.000 hektare lahan yang dikelola Badan Bank Tanah itu 30.000-an yang sudah di kita peroleh dari tanah terlantar," jelas Plt. Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat dalam Konferensi Pers, Jumat (7/3/2026).

Dia merinci, dari total kelolaan lahan yang ada, sekitar 80% akan dialokasikan untuk mendukung suplai lahan bagi sektor Perkebunan. Pasalnya, mayoritas tanah terlantar yang saat ini dikelola Bank Tanah berada di area hutan yang jauh dari pemukiman.

Sementara itu, sisa 20% lahan lainnya diarahkan untuk kebutuhan pembangunan sektor produktif dan komersial yang lebih beragam. Sektor-sektor ini mencakup pengembangan kawasan industri, perumahan rakyat, hingga fasilitas penunjang pariwisata.

Mengenai target tambahan kelolaan untuk tahun 2026, BBT menyatakan belum menetapkan angka pasti karena masih menunggu verifikasi data. Pihaknya berencana menyisir kembali daftar lahan potensial yang akan diserahkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selaku kementerian teknis terkait.

"Kalau targetnya berapa, kita akan lakukan rekor dengan ATR/BPN lah ya. Kalau untuk list itu, karena mereka kan yang bikin list dulu tentunya," pungkas Hakiki.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar pada beberapa waktu lalu.

Melalui beleid tersebut, pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menyita lahan nonproduktif yang sengaja didiamkan oleh pemegang izin maupun pemilik hak atas tanah.

Langkah ini diambil guna mengoptimalkan pendayagunaan lahan di seluruh Indonesia.

Nantinya, tanah terlantar itu akan dilakukan penataan kembali terhadap kawasan yang konsesi atau perizinan berusahanya sengaja tidak diusahakan atau tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

"Kawasan yang izin, konsesi, atau perizinan berusahanya sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan atau tidak dimanfaatkan [akan ditetapkan] menjadi objek penertiban kawasan telantar," bunyi beleid tersebu.

Adapun, objek lahan yang masuk dalam kategori sitaan negara mencakup sektor-sektor strategis, mulai dari kawasan pertambangan, perkebunan, industri, pariwisata, hingga perumahan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan realisasi investasi sektor hilirisasi pada 2025 mencapai Rp 584,13 triliun atau berkontribusi 30,2 persen dari total realisasi investasi nasional sebesar Rp 1.931,2 triliun.

“Kontribusi realisasi investasi 2025 yang berasal dari hilirisasi meningkat cukup signifikan, yakni 43,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Rosan saat rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Rosan menjelaskan realisasi investasi hilirisasi hingga kini masih terkonsentrasi di sektor mineral. Namun demikian, ia menegaskan investasi hilirisasi nonmineral mulai menunjukkan perkembangan yang positif.

Ia merinci realisasi investasi hilirisasi di sektor perkebunan dan kehutanan mencapai Rp 144,5 triliun, minyak dan gas bumi sebesar Rp 60 triliun, serta sektor perikanan dan kelautan sebesar Rp 6,4 triliun. Rosan optimistis investasi hilirisasi nonmineral akan terus meningkat dan memberikan dampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja.

“Contohnya, kami baru merealisasikan investasi hilirisasi di bidang kelapa. Nilai investasinya memang jauh lebih kecil dibandingkan mineral, sekitar 100 juta dolar AS, tetapi mampu menyerap tenaga kerja hingga 10 ribu orang,” kata Rosan.

Ia menargetkan proyek hilirisasi kelapa mulai berjalan pada tahun ini. Selain itu, pemerintah juga berencana meningkatkan investasi hilirisasi di sektor perikanan dan kelautan, terutama pada komoditas ikan, garam, dan rumput laut.

Rosan menyebut investasi hilirisasi saat ini masih terpusat di luar Pulau Jawa karena dominasi sektor mineral. Investasi hilirisasi di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara tercatat mencapai 71,1 persen atau sekitar Rp 415,4 triliun, sedangkan kontribusi Pulau Jawa sebesar 28,9 persen.

“Investasi hilirisasi juga masih didominasi penanaman modal asing (PMA), yakni 73,5 persen atau sekitar Rp 429 triliun, sementara penanaman modal dalam negeri sebesar Rp 154,5 triliun atau 26,5 persen,” ujar Rosan.

Singapura: Wakil Presiden untuk Asia dan Pasifik di Korporasi Keuangan Internasional (International Finance Corporation/IFC). Sarvesh Suri mengatakan sebagian wilayah Asia dan Pasifik tetap menjadi salah satu kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Dikutip dari Channel News Asia, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup, tambahnya. Menurut Suri, ujian keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu diterjemahkan menjadi penciptaan lapangan kerja.

Asia Selatan masih menjadi kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan laju pertumbuhan diperkirakan menguat menjadi 7,1 persen pada 2025. Pertumbuhan tersebut diproyeksikan akan melambat menjadi 6,2 persen pada 2026, menurut laporan Prospek Ekonomi Global Bank Dunia yang dirilis bulan ini.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Asia Timur dan Pasifik cenderung lebih moderat, yakni sekitar 4,8 persen pada 2025, dan diperkirakan kembali melambat menjadi 4,4 persen pada 2026 di tengah tekanan makroekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian perdagangan.
Meski demikian, Suri menegaskan kawasan Asia-Pasifik tetap menunjukkan ketangguhan, termasuk dalam menghadapi kebijakan tarif tinggi dari Amerika Serikat.

Pekerjaan di Pusat Strategi Pembangunan

Penciptaan lapangan kerja menjadi inti dari strategi pembangunan IFC. Ia menekankan sektor swasta menyumbang sebagian besar lapangan kerja baru secara global, sehingga memperkuat peran IFC dalam Grup Bank Dunia untuk memobilisasi modal swasta dalam skala besar guna mendorong pertumbuhan yang inklusif.

“Cara terbaik untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan menciptakan lapangan kerja, dengan memberikan martabat melalui pekerjaan, memungkinkan seseorang menjadi anggota masyarakat yang produktif, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kualitas hidup mereka,” kata Suri.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah peringatan Bank Dunia bahwa perekonomian global akan menghadapi tantangan penciptaan lapangan kerja yang krusial dalam satu dekade ke depan. Diperkirakan sekitar 1,2 miliar anak muda akan memasuki dunia kerja di negara-negara berkembang pada 2035, dengan lonjakan terbesar terjadi di Asia Selatan dan Asia Timur.

Bank Dunia memperingatkan bahwa tanpa percepatan penciptaan lapangan kerja, investasi, dan reformasi struktural, lonjakan tenaga kerja muda tersebut berisiko memicu peningkatan pengangguran dan potensi kerusuhan sosial. Dalam konteks ini, belanja infrastruktur serta perbaikan iklim usaha dinilai menjadi kunci untuk mengubah bonus demografi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi.

Pertanian dan Peran AI

Agribisnis masih menjadi salah satu sektor dengan potensi terbesar dalam menciptakan lapangan kerja, menyerap sekitar 30 persen tenaga kerja di negara-negara Asia-Pasifik. Selain itu, sektor pariwisata dan layanan kesehatan juga menawarkan peluang kerja yang signifikan.

Ia menambahkan, melalui inisiatif AgriConnect, Bank Dunia menargetkan peningkatan pendapatan bagi 300 juta petani di negara-negara berkembang hingga 2030.

Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) semakin memainkan peran penting dalam upaya tersebut. AI digunakan untuk membantu petani meningkatkan hasil panen, memprediksi pola cuaca dan kebutuhan irigasi, serta terhubung lebih efisien dengan pembeli.

“Gagasannya adalah menghubungkan petani dengan pasar, sekaligus mengatasi setiap mata rantai nilai mulai dari produksi di hulu hingga proses penambahan nilai,” ujar Suri.

Di luar sektor pertanian, AI juga mulai membentuk ulang berbagai sektor yang krusial bagi penciptaan lapangan kerja. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), misalnya, masih menghadapi kesenjangan pembiayaan global sekitar USD3 triliun.

“Di sektor tersebut, AI bisa menjadi sangat transformatif,” kata Suri. “Kami melihat perusahaan-perusahaan mulai mengembangkan model kredit baru untuk menjangkau pelaku usaha yang belum terhubung dengan sistem perbankan formal.”

Namun, ekspansi pesat AI dan pusat data juga menimbulkan tantangan keberlanjutan, terutama terkait konsumsi energi dan air. Suri menegaskan bahwa IFC memastikan setiap investasi di sektor ini didukung oleh sumber energi berkelanjutan serta pengelolaan air yang bertanggung jawab.

Peta Jalan IFC 2030

Suri menjelaskan peta jalan jangka panjang IFC, yang dikenal sebagai IFC 2030, dibangun di atas tiga pilar utama. Pilar pertama adalah memperkuat peran IFC sebagai “mesin mobilisasi” dengan memanfaatkan neraca keuangannya untuk menarik modal swasta dalam skala yang jauh lebih besar.

Di kawasan Asia-Pasifik tahun lalu, IFC memobilisasi pembiayaan senilai USD3 miliar dengan menggunakan dana sendiri sebesar USD5 miliar. Hingga 2030, IFC menargetkan kemampuan mobilisasi modal meningkat hingga lima kali lipat.

Pilar kedua adalah memperluas investasi ekuitas guna membantu membangun serta mengembangkan perusahaan-perusahaan di seluruh kawasan. Pilar ketiga adalah memperdalam dukungan terhadap UMKM, termasuk melalui pengembangan solusi pembiayaan berbasis kecerdasan buatan.

(SAW)

Bisnis.com, SEMARANG — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) di Jateng pada November 2025 menurun, dipengaruhi oleh sektor tanaman perkebunan rakyat yang merosot tajam.

NTP pada bulan November 2025 tercatat sebesar 116,11 poin, turun dibandingkan posisi pada bulan sebelumnya yang berada di angka 116,41 poin. Penurunan NTP terjadi ketika Indeks Harga yang Diterima Petani (It) turun sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) mengalami kenaikan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Jateng Endang Tri Wahyuningsih menjelaskan bahwa penurunan NTP pada bulan November disebabkan oleh sejumlah komoditas seperti gabah, tembakau, salak, cabai rawit, dan bawang daun.

Berdasarkan subsektor, Endang melaporkan bahwa penurunan NTP terjadi di hampir semua subsektor, seperti subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar -2,20 persen, peternakan sebesar -0,62 persen, tanaman pangan sebesar -0,29 persen, dan nelayan sebesar -0,37 persen (m-to-m). Sementara itu, subsektor hortikultura dan perikanan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 1,36 persen dan 0,53 persen (m-to-m).

“Subsektor tanaman perkebunan rakyat tercatat mengalami penurunan NTP sebesar 2.20 persen. Komoditas yang memberikan andil penurunan adalah tembakau, tebu, kakao/coklat biji, kelapa, dan pala biji,” ujar Endang, Senin (2/12/2025).

Berdasarkan perkembangan NTP provinsi di pulau Jawa pada bulan November 2025, dari 6 provinsi terdapat dua provinsi yang mengalami kenaikan dan 4 provinsi yang mengalami penurunan, salah satunya Provinsi Jawa Tengah. NTP tertinggi dicatat Provinsi Jawa Barat sebesar 116,15 poin dan terendah di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 107,07 poin. (Fadya Jasmin Malihah)

KALTENG - Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (Disbun Kalteng) melakukan digitalisasi penyerapan tenaga kerja. Langkah tersebut merupakan upaya pembangunan sistem ketenagakerjaan yang lebih transparan, cepat, dan berpihak pada tenaga kerja lokal.

Hal itu terungkap dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) sinkronisasi data tenaga kerja perusahaan, serta penyerahan surat dukungan terhadap inovasi platform Dayakerja. Kegiatan yang digelar di Aula Disbun Kalteng tersebut dihadiri hampir seluruh perusahaan sawit yang beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah.

Acara dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan Kalteng Rizky R. Badjuri didampingi Ketua Tim Dayakerja Agus Hermawan yang tergabung dalam Tim Percepatan Penyerapan Tenaga Kerja (TP2TK) sektor perkebunan. Turut hadir perwakilan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalteng, Glen, selaku Kepala Bidang Advokasi Hukum dan Keanggotaan.

Kepala Disbun Kalteng menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan perkebunan yang memberikan dukungan konkret terhadap implementasi inovatif Dayakerja sebagai sistem pendataan dan penyerapan tenaga kerja di sektor perkebunan.

“Penandatanganan MoU dan penyerahan surat dukungan ini menjadi bukti nyata bahwa perusahaan-perusahaan sawit di Kalimantan Tengah ingin maju bersama dalam semangat inovasi. Ini langkah konkret kita dalam membangun Kalteng melalui kolaborasi,” ujarnya, Senin (24/11/2025).

Rizky menegaskan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha serta adopsi teknologi adalah strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Inovasi ini adalah wujud kolaborasi modern antara pemerintah dan swasta, sejalan dengan arahan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, yang menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mendukung percepatan pembangunan daerah,” tambahnya.

Rizky berharap agar MoU ini memperkuat penerapan inovasi Dayakerja sehingga sistem tersebut dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat luas, baik bagi masyarakat lokal yang mencari pekerjaan maupun bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terverifikasi dan relevan.

Ketua TP2TK Agus Hermawan menekankan pentingnya memaksimalkan peran Kelompok Kerja (Pokja) yang telah dibentuk antara dinas dan perusahaan, sebagai ujung tombak implementasi inovasi tersebut.

“Pokja adalah mesin penggerak di lapangan. Jika berfungsi secara maksimal, Dayakerja tidak hanya berjalan, tetapi akan menjadi standar inovatif baru dalam rekrutmen tenaga kerja sektor perkebunan di Kalimantan Tengah,” ujarnya.

Perwakilan GAPKI Kalteng Glen, menyampaikan dukungan penuh terhadap penggunaan Dayakerja, menyebutnya sebagai inovasi strategis untuk menyerap tenaga kerja lokal secara lebih efisien.

“Kami sejak awal siap mendukung penuh inovasi Dayakerja. Dalam waktu dekat, perusahaan kami membuka lowongan asisten HRD, dan kami akan secara terang-terangan memprioritaskan platform inovatif ini sebagai media rekrutmen,” tegasnya.

Dengan penandatanganan MoU dan penguatan komitmen ini, Disbun Kalteng menegaskan kolaborasi pemerintah dan swasta berbasis inovasi digital terus menjadi fondasi pembangunan sistem ketenagakerjaan yang lebih transparan, cepat, dan berpihak pada tenaga kerja lokal.

Pemerintah menyiapkan investasi senilai Rp371 triliun untuk mempercepat hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, hortikultura, dan peternakan.

Langkah ini ditargetkan mampu menciptakan sekitar 3 juta lapangan kerja baru dalam tiga hingga empat tahun mendatang.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan rencana investasi tersebut merupakan hasil rapat finalisasi lintas kementerian dan lembaga bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

"Total rencana investasi kurang lebih Rp329 triliun, dan total keseluruhan mencapai Rp371 triliun untuk sektor pertanian, pangan, peternakan, hortikultura, dan perkebunan," ujar Amran dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (7/11).

Ia menjelaskan proyek hilirisasi akan difokuskan pada komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, mente, kelapa sawit, serta pengembangan peternakan ayam pedaging dan telur terintegrasi.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran khusus sebesar Rp20 triliun untuk memastikan ketersediaan pasokan ayam dan telur nasional agar tidak terjadi kekurangan di masa depan, terutama untuk memasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Amran menambahkan hilirisasi dinilai dapat memberikan nilai tambah signifikan bagi ekspor komoditas, khususnya kelapa yang saat ini menjadi salah satu ekspor utama Indonesia.

Menurutnya, potensi nilai ekspor kelapa bisa meningkat hingga puluhan kali lipat setelah industri hilir berjalan penuh. Ia mencontohkan harga kelapa di Maluku Utara yang semula Rp600 per biji kini naik menjadi Rp3.500 per biji setelah program hilirisasi berjalan.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan swasembada gula putih pada tahun depan dan swasembada gula kristal dalam tiga hingga empat tahun ke depan.

"Kita ingin mengembalikan kejayaan gula seperti masa kolonial Belanda tahun 1930, ketika Indonesia menjadi eksportir dan produsen gula nomor dua dunia," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyiapkan investasi raksasa senilai Rp371 triliun untuk mempercepat hilirisasi di sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan.

Menteri Pertanian (Mentan)/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mengatakan, program besar ini tak hanya akan memperkuat rantai nilai komoditas pangan nasional, tetapi juga menciptakan jutaan lapangan kerja baru di berbagai daerah.

Menurut Amran, jika berjalan penuh, proyek hilirisasi tersebut berpotensi menyerap hingga 8 juta tenaga kerja. Namun, dalam tahap awal yang dirancang saat ini, target penyerapan tenaga kerja berada di kisaran 3 juta orang dalam tiga tahun ke depan, atau sekitar 1 juta pekerja per tahun, dari sektor peternakan maupun perkebunan.

"Total kalau Rp371 triliun itu 8 juta (tenaga kerja). Tapi yang kita rancang ini tadi adalah 1,6 juta (tenaga kerja) bagi dua 800-an kurang lebih 1 juta (tenaga kerja). Kan 3 tahun nih, ada dua berjalan peternakan perkebunan. Itu total kurang lebih 3 juta (tenaga kerja), jadi 1 juta (tenaga kerja) per tahun," kata Amran saat konferensi pers di Auditorium Kementan, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Amran menjelaskan, dana jumbo tersebut akan difokuskan untuk memperkuat nilai tambah di seluruh rantai produksi pertanian, pangan, peternakan, hortikultura, dan perkebunan, sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.

Ia menambahkan, kajian pre-feasibility study (FS) tengah disiapkan dan akan segera diserahkan kepada Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roeslani untuk ditindaklanjuti.

"Beliau yang menentukan nanti, tapi tadi kita sudah sepakati semua. Prinsipnya kita sudah sepakati, dan kita percepat," ujar Amran.

Amran menyebut sejumlah komoditas unggulan akan menjadi prioritas utama dalam program hilirisasi ini, termasuk kelapa, kakao, mente, kelapa sawit, kelapa dalam, serta sektor peternakan ayam pedaging dan telur terintegrasi.

"Hal-hal yang penting dari seluruh investasi yang kita percepat adalah potensi adalah kelapa, kakao, mente, kelapa sawit, kelapa dalam, kemudian peternakan ayam, pedaging, dan telur terintegrasi," katanya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, SURABAYA — Penjualan pupuk perusahaan emiten PT Nusa Palapa Gemilang Tbk (NPGF) meningkat 30,9% pada kuartal III/2025 yang dipicu karena naiknya permintaan dari perkebunan besar di Sumatra dan Kalimantan.

Direktur Utama NPGF, Ujang Suparman, mengatakan korporasi mencatatkan kinerja keuangan yang solid hingga Kuartal III/2025.

Berdasarkan laporan per 30 September 2025, penjualan perusahaan mencapai Rp131,89 miliar, meningkat 30,9% year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp100,76 miliar.

"Pertumbuhan penjualan tersebut turut mendorong peningkatan laba bersih sebesar 19,8% yoy, dari Rp3,37 miliar pada kuartal III/2024 menjadi Rp4,04 miliar pada kuartal III/2025," kata Ujang Suparman dalam keterangan resminya, Minggu (2/11/2025).

Capaian ini dinilai menjadi bukti ketahanan perusahaan di tengah kondisi pasar pupuk yang masih menantang.

"Kami bersyukur NPGF mampu mencatat pertumbuhan positif di tengah dinamika industri pupuk yang kompetitif. Hasil ini merupakan cerminan dari strategi fokus pada efisiensi operasional, peningkatan produktivitas, serta penyesuaian arah pasar yang tepat," ujarnya.

Menurutnya, pertumbuhan kinerja terutama didorong oleh lonjakan pada segmen NPK Granul yang mencatat penjualan Rp108,79 miliar atau naik 82% yoy dari Rp59,79 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan ini menandakan peningkatan permintaan yang kuat, terutama dari sektor perkebunan besar di Sumatra dan Kalimantan.

Sementara itu, pupuk mikro tercatat Rp11,89 miliar, NPK Briket mencapai Rp10,50 miliar, dan kategori lain-lain sebesar Rp697 juta.

Seluruh lini produk tetap memberikan kontribusi positif terhadap total penjualan dan memperkuat posisi NPGF di pasar pupuk nasional.

"Kami menyadari bahwa pasar pupuk terus berevolusi. Karena itu, kami mengarahkan sumber daya ke produk yang memiliki potensi jangka panjang dan margin yang lebih sehat, seperti NPK Granul dan pupuk-pupuk spesialis," ucapnya.

Sepanjang 2025, NPGF juga berhasil mengamankan kontrak baru dengan total nilai mencapai Rp210 miliar, mencakup pengadaan pupuk NPK untuk berbagai proyek perkebunan di wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Indonesia Timur.

Pencapaian ini menunjukkan kepercayaan yang terus tumbuh dari pelanggan terhadap kualitas dan keandalan produk NPGF.

"Perolehan kontrak baru yang signifikan menjadi indikator kuat atas meningkatnya kepercayaan mitra bisnis terhadap NPGF. Ini menjadi fondasi penting untuk pertumbuhan yang lebih berkelanjutan di tahun-tahun mendatang," kata dia.

Menjelang akhir tahun, dia meyakinkan, NPGF juga tengah menyiapkan peluncuran produk baru seperti MKP dan KNO3, yang akan resmi diluncurkan pada awal tahun 2026.

Kedua produk ini diharapkan memperluas portofolio sekaligus memperkuat posisi NPGF di segmen pupuk khusus bernilai tinggi.

"Kami optimistis terhadap prospek 2026. Dengan lini produk baru, penguatan jaringan distribusi, dan efisiensi yang berkelanjutan, kami yakin NPGF dapat tumbuh lebih agresif sekaligus memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) berpendapat pertumbuhan pembiayaan investasi saat ini masih ditopang oleh sektor-sektor berbasis komoditas, terutama pertambangan dan perkebunan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan investasi di industri multifinance per Juni 2025 mencapai Rp177,33 triliun, tumbuh 8,18% year-on-year (YoY).

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan tren pertumbuhan itu sejalan dengan permintaan pembiayaan alat berat. Pasalnya, hanya sedikit pula yang bermain di pembiayaan mesin industri.

“Kita tahu alat berat China lagi banyak masuk ke Indonesia untuk dijual kepada para pelaku kontraktor tambang, pelaku pemilik tambang yang perlu mengganti alatnya dan ditawarkan dengan harga yang sangat bersaing dibandingkan dengan alat-alat yang non-China,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (27/10/2025).

Namun demikian, dia menekankan bukan berarti alat-alat berat yang bukan berasal dari China tidak bisa bersaing. Ini karena kembali lagi kepada preferensi perusahaan yang membutuhkan alat berat.

Sebab demikian, Suwandi memandang sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan industrinya masih terus berjalan. Dengan demikian, pembiayaan untuk alat berat pun masih bisa tumbuh.

“Misalnya kalau kita melihat Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatra inilah kontributor daripada permintaan pertumbuhan alat berat,” beber dia.

Oleh karena itu, dia berharap permintaan akan hasil-hasil tambang dan kebun tetap ada supaya berpengaruh terhadap permintaan alat berat dan akhirnya pembiayaan investasi bisa ikut tumbuh.

Lebih jauh, pria yang juga merupakan Direktur Utama Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) membeberkan di perusahaannya pembiayaan investasi juga tumbuh. Namun, dia tak merinci berapa besarannya.

“Ya kita mungkin enggak setinggi pertumbuhan yang ada di industri, saya di CSUL sih masih tetap tumbuh, tapi tumbuhnya tipis-tipis saja,” tutupnya.

Adapun statistik OJK juga mencatat total pembiayaan investasi menempati posisi kedua terbesar setelah pembiayaan multiguna. Namun, per Juni 2025 pembiayaan multiguna turun 3,93% YoY menjadi Rp242,32 triliun.

Di sisi lain, pembiayaan modal kerja menempati posisi ketiga seusai pembiayaan investasi. Per Juni 2025 pembiayaan modal kerja tumbuh 6,36% menjadi Rp51,01 triliun.