Kalangan serikat pekerja menilai gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terjadi di sejumlah sektor industri di tengah tekanan ekonomi global akibat konflik Timur Tengah yang berkepanjangan dan lemahnya kondisi ekonomi domestik.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi mengatakan mayoritas industri dalam negeri saat ini berada dalam kondisi tertekan, terutama perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor.

Menurutnya, kenaikan biaya produksi akibat gejolak global tidak diimbangi dengan peningkatan permintaan pasar. Bahkan, sejumlah perusahaan mengalami penurunan pesanan baik dari pasar domestik maupun ekspor.

"Perusahaan-perusahaan industri dalam negeri yang bahan bakunya tergantung impor saat ini dalam kondisi tertekan. Ongkos produksi naik, sementara pesanan cenderung stagnan bahkan ada yang menurun," ujar Ristadi kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/6).

Ia menjelaskan tekanan tersebut membuat tingkat utilisasi industri berada pada level rendah. Di sejumlah sektor padat karya, utilisasi produksi hanya berkisar 40 persen, bahkan industri tekstil disebut hanya berada di kisaran 30 persen.

Ristadi mengatakan perusahaan masih berupaya bertahan sembari menunggu meredanya gejolak global, termasuk dampak perang di Timur Tengah yang memengaruhi harga komoditas dan bahan baku.

"Mayoritas industri dalam negeri saat ini produksinya tidak berada pada tingkat normal. Utilisasinya dalam posisi minimum," ujarnya.

Meski belum terjadi gelombang PHK besar-besaran, Ristadi mengaku banyak perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja secara bertahap dan tertutup.

Menurutnya, PHK kini lebih banyak dilakukan melalui tidak diperpanjangnya kontrak pekerja, pengurangan tenaga kerja dalam jumlah kecil, hingga mendorong pekerja tetap untuk mengundurkan diri secara sukarela.

"Sekarang banyak terjadi PHK yang terselubung. Jumlahnya sedikit-sedikit, tetapi kalau diinventarisasi cukup besar. Banyak perusahaan juga memilih tidak mengekspos PHK karena ingin menjaga kepercayaan pembeli dan perbankan," katanya.

Ia menambahkan fenomena tersebut terjadi di berbagai sektor industri yang bergantung pada impor bahan baku maupun yang menghadapi pelemahan permintaan di pasar domestik.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat menilai konflik Timur Tengah memang memberi tekanan tambahan terhadap dunia usaha, meski bukan menjadi satu-satunya penyebab meningkatnya risiko PHK.

Menurutnya, dampak konflik global dirasakan melalui kenaikan biaya energi, gangguan rantai pasok, serta melemahnya daya beli masyarakat.

"Saat ini kami melihat potensi PHK masih cukup tinggi dan bahkan cenderung meningkat di sejumlah sektor yang sangat bergantung pada pasar ekspor maupun konsumsi domestik," kata Mirah.

Namun, ia menegaskan PHK tidak semata-mata dipicu perang Timur Tengah. Faktor lain seperti perlambatan ekonomi global, efisiensi perusahaan, perubahan teknologi, hingga lemahnya permintaan pasar juga berkontribusi terhadap pengurangan tenaga kerja.

Mirah menyebut sektor yang paling rentan terdampak adalah industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), garmen, alas kaki, furnitur, serta sejumlah sektor manufaktur berorientasi ekspor.

Selain itu, sektor perdagangan dan industri pendukung juga mulai merasakan tekanan akibat menurunnya daya beli masyarakat.

"PHK masih banyak ditemukan di kawasan industri besar seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan sebagian wilayah Jawa Timur yang menjadi pusat industri manufaktur dan padat karya," ujarnya.

Di sisi lain, Mirah juga menyoroti potensi pengurangan tenaga kerja di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN) akibat restrukturisasi, merger, dan pembentukan holding.

Menurutnya, proses konsolidasi perusahaan kerap diikuti penyesuaian organisasi yang berdampak pada berkurangnya jumlah pekerja melalui program pensiun dini maupun tidak diperpanjangnya hubungan kerja tertentu.

Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat perlindungan tenaga kerja dengan menjaga daya beli masyarakat, memberikan insentif bagi industri padat karya, mengendalikan impor secara lebih terukur, serta memperluas program pelatihan dan perlindungan sosial bagi pekerja terdampak.

"Jangan sampai pekerja menjadi pihak yang paling menanggung beban dari ketidakpastian ekonomi global yang sedang terjadi," ujar Mirah.

Belakangan PT Indomarco Prismatama (Indomaret) tengah ramai diperbincangkan publik karena beredar informasi di sosial media soal gerai yang kompak tutup saat libur nasional, tepatnya pada 31 Mei dan 1 Juni 2026.

Penutupan gerai disebut terjadi sebagai tindak lanjut kesepakatan antara pekerja dan Indomaret setelah demo di depan Menara Indomaret, PIK, Jakarta Utara untuk menagih pembayaran upah lembur pada Selasa (26/5) lalu.

Adapun Direktur Operasional PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Andreas Djajaputra menyebutkan terdapat sebanyak 2.728 gerai yang tutup di seluruh Indonesia saat libur nasional kemarin. Hal ini karena karyawan tidak bersedia masuk.

Berikut berbagai fakta terkait tutupnya gerai Indomaret:

Karyawan Indomaret yang tergabung PUK SPAI Indomaret menggelar demo di depan Menara Indomaret, PIK, Jakarta Utara pada Selasa (26/5) lalu.

Berdasarkan laporan Detikcom di lokasi, massa mulai berkumpul pukul 09.40 WIB dengan mengenakan atribut organisasi buruh masing-masing untuk menagih pembayaran upah lembur.

Peserta demo menyuarakan beberapa tuntutan yang telah tertulis di berbagai spanduk.

"Bayarkan lembur kami!" teriak massa.

Adapun 6 tuntutan para karyawan Indomaret dalam demo tersebut antara lain, pertama, menolak segala bentuk pemaksaan, tekanan, dan penggiringan pernyataan terhadap pekerja.

Kedua, menegaskan hak pekerja atas upah kerja lembur. Ketiga, menolak penggantian hak lembur dengan off tambahan yang sesuai dengan ketentuan.

Keempat, menuntut kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan dan Undang-undang Ketenagakerjaan. Kelima, menuntut penindakan tegas terhadap oknum yang melakukan intimidasi. Keenam, jangan rusak hubungan industrial.

Manajemen Indomaret yang diwakili Direktur Operasional Indomaret Andreas Djajaputra berdialog bersama Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusmawan.

Dialog ini difasilitasi oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (26/5).

Dialog tersebut menghasilkan lima poin kesepakatan terkait perselisihan pekerja terkait upah kerja pada hari libur nasional. Kesepakatan tersebut diklaim krusial bagi masa depan 250 ribu karyawan Indomaret di seluruh Indonesia.

Selain itu, dialog juga menyoroti adanya laporan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum kepala toko hingga manajer area.

Terdapat data yang menyebutkan 98 persen karyawan setuju dengan sistem ganti hari, tetapi serikat pekerja menduga adanya paksaan di balik angka tersebut.

Merespons hal tersebut, pendataan disepakati akan diulang kembali melalui kuesioner pada 28-30 Mei 2026 untuk memastikan pilihan karyawan bersifat netral dan sukarela.

Afriansyah menjelaskan bila merujuk regulasi dan undang-undang yang berlaku karyawan yang bekerja pada hari libur nasional wajib mendapatkan upah lembur.

Ia mengatakan tidak diperbolehkan sistem penggantian hari atau tukar hari sebagai kompensasi bekerja di hari libur nasional.

"Prinsipnya adalah mandatori undang-undang. Jika hari libur nasional masuk bekerja, maka harus dibayar lembur tanpa terkecuali," kata Afriansyah dalam siaran pers.

Adapun lima poin komitmen yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut:

1. Manajemen akan melakukan pendataan ulang terkait kesediaan pekerja untuk bekerja pada tanggal tanggal 31 Mei dan 1 Juni 2026 yang pendataannya akan dilakukan pada tanggal 28, 29, dan 30 Mei 2026, dengan melibatkan serikat pekerja/serikat buruh yang bertempat di HRD masing-masing cabang.

2. Manajemen akan memberikan tindakan dan sanksi tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan intimidasi kepada pekerja.

3. Manajemen akan segera menindaklanjuti permintaan perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diawali dengan proses verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh di PT Indomarco Prismatama.

4. Untuk pekerja yang melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 26 Mei 2026 Manajemen PT Indomarco Prismatama tidak akan melakukan tindakan apapun dan membayarkan upahnya.

5. Manajemen PT Indomarco Prismatama akan membayarkan upah lembur bagi pekerja yang bekerja pada tanggal 27 Mei 2026.

"Dengan adanya kesepakatan ini, Kami berharap kesejahteraan pekerja dapat terjamin dan iklim industri di Indonesia tetap berjalan kondusif," ujar Afriansyah.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Selain itu, Afriansyah menyampaikan terkait tuntutan upah lembur, terdapat dua keputusan yang disepakati. Pertama, saat libur nasional, bagi pekerja yang tidak mau bekerja, maka perusahaan harus memberikan libur. Kedua, bagi karyawan yang ingin bekerja, maka akan diganti libur, bukan upah uang.

"Bagi teman-teman yang mau bekerja pada saat libur nasional, mereka diberikan ganti hari libur pada hari yang lain. Kalau tiga hari (masuk saat libur nasional), tiga hari libur dan ini disepakati dalam kesepakatan tertulis. Nah, ini sudah disepakati kedua belah pihak dan alhamdulillah tadi sudah selesai dan ada naskah perjanjiannya," ujar Wamen ditemui di kantornya, Selasa (26/5).

Menurutnya, dalam aturan yang ada, saat libur nasional memang seharusnya dihitung sebagai lembur, serta dibayar dengan upah uang. Namun, dalam kondisi tertentu hal tersebut bisa dipertimbangkan, asal ada kesepakatan.

Dengan dua kesepakatan tersebut, artinya tuntutan pekerja Indomaret yang meminta upah dibayar dengan uang tidak terfasilitasi.

Afriansyah menyebutkan para pekerja yang sebelumnya tetap masuk saat libur nasional pada 14 Mei 2026 kemarin akan didata dan ditawarkan hasil kesepakatan tersebut, dengan syarat tanpa ada intimidasi oleh atasan seperti dugaan sebelumnya.

"Mereka minta pendataan ulang karena ada yang dianggap teman-teman serikat ini ada anak buah Pak Andreas (Manajemen Indomaret) yang mengintervensi dan mengintimidasi. Nah, kami buat sepakat juga itu oknum harus ditindak tegas, dipecat," jelasnya.

"Artinya kami kesepakatan hari ini, teman-teman serikat pekerja yang diwakili oleh SPN dan SPMI ya, ini juga dengan teman-teman manajemen sudah sepakat untuk tanggal 14 (Mei), 27 (Mei), 31 Mei dan 1 Juni itu kesepakatannya adalah mereka libur kalau yang tidak mau diganti rugi dengan libur yang lain," ujarnya.

Kabar operasional Indomaret tutup pada 31 Mei dan 1 Juni 2025 pun sempat ramai di sosial media X.

"Pemberitahuan kami sampaikan kepada seluruh konsumen setia, Indomaret tutup operasional 31 Mei & 1 Juni 2026," tulis pengumuman yang beredar.

Menanggapi kabar tersebut, Iwan mengatakan penutupan gerai terjadi sebagai tindak lanjut kesepakatan antara pekerja dan Indomaret sebelumnya.

Menurut Iwan, kedua pihak sepakat untuk melakukan perundingan ulang. Dalam kesepakatan itu juga ditegaskan status karyawan ketika bertepatan dengan libur nasional.

Karyawan yang menolak bekerja pada libur nasional tetap tidak diwajibkan masuk. Adapun karyawan yang bekerja pada hari libur nasional harus diperhitungkan sebagai lembur sesuai peraturan.

[Gambas:Photo CNN]

"Jadi sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut kedua pihak sepakat akan melakukan perundingan ulang dan sudah disepakati juga bahwa bagi karyawan yang menolak untuk masuk di tanggal libur nasional tetap tidak diwajibkan masuk karena lembur dan mereka libur seperti biasa, tapi apabila ada karyawan yang pada libur nasional masuk maka harus diperhitungkan lemburnya sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku tanpa kecuali," tutur Iwan pada Minggu (31/5), dilansir Detikfinance.

Iwan menambahkan gerai ditutup karena tidak ada karyawan yang masuk kerja saat libur nasional. Ia menyebut pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai jumlah gerai yang tutup.

"Gerai ditutup karena tidak ada karyawan yang masuk kerja di saat libur nasional. Kalau jumlahnya saya belum mendapat laporan resmi tapi data yang disampaikan pihak manajemen Indomarco itulah datanya," kata Iwan.

Sebanyak 1.180 pekerja di Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Oktober 2025.

Angka itu berdasarkan Satudata Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang berasal dari laporan PHK di berbagai provinsi, dengan sebaran terbesar berada di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Data menunjukkan Sulawesi Selatan mencatat jumlah PHK tertinggi pada bulan tersebut, yaitu 600 orang, disusul Jawa Timur sebanyak 180 orang, serta Jawa Barat dengan 90 orang.

Sementara itu, beberapa provinsi melaporkan jumlah PHK relatif kecil, seperti Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Utara, masing-masing hanya 1 orang.

Penyebab PHK pada bulan Oktober 2025 beragam, meski data Kemnaker tidak merinci faktor khusus per provinsi.

Namun, laporan serikat pekerja sebelumnya menunjukkan turunnya pesanan industri, efisiensi perusahaan, hingga penutupan pabrik menjadi penyebab dominan gelombang PHK dalam dua tahun terakhir.

Laporan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) menunjukkan tekanan ketenagakerjaan berlangsung sejak 2022. KSPN mencatat 126.160 anggotanya terkena PHK dalam periode 2022 hingga Oktober 2025.

Presiden KSPN Ristadi menjelaskan sebagian laporan baru masuk belakangan, meski PHK terjadi bertahap.

"Terjadinya PHK ini pun ada yang dari 2023 secara bertahap dan baru menginformasikan ke DPP KSPN pada 2025. Jadi total laporan PHK anggota KSPN sampai Oktober 2025 sebanyak 126.160 pekerja," ujar Ristadi dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11).

Dari total tersebut, 79 persen atau 99.666 pekerja merupakan tenaga kerja di sektor tekstil, garmen, dan sepatu. Selebihnya terjadi di sektor ritel, perkebunan/kehutanan, otomotif, pertambangan, hingga perhotelan.

Ristadi menjelaskan pengurangan tenaga kerja terutama dipicu turunnya pesanan, berhentinya order, penurunan kualitas dan kuantitas produksi akibat mesin yang tidak diperbarui, hingga perusahaan yang kalah bersaing dan akhirnya gulung tikar.

Secara geografis, PHK anggota KSPN paling banyak terjadi di Jawa Tengah (47.940 pekerja atau 38 persen), diikuti Jawa Barat (39.109 pekerja) dan Banten (21.447 pekerja).

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menilai tingginya PHK turut menyumbang angka pengangguran per Agustus 2025.

"Sumber pengangguran Agustus 2025, yang terkena PHK dan masih menganggur 0,77 persen," kata Deputi Neraca dan Analisis Statistik Moh Edy Mahmud.

Data BPS menyebutkan sektor industri pengolahan, pertambangan, dan perdagangan menjadi penyumbang terbesar pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) mencatat 126.160 pekerja yang menjadi anggotanya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2022 - Oktober 2025.

Presiden KSPN Ristadi mengatakan sepanjang 2024 KSPN telah menerima laporan 79.045 pekerja anggota yang terkena PHK. Beberapa kasus PHK telah terjadi secara bertahap sejak akhir 2022, tetapi baru dilaporkan ke KSPN pada 2024.

Sementara periode Januari hingga Oktober 2025, laporan PHK sebanyak 47.115 pekerja.

"Terjadinya PHK ini pun ada yang dari 2023 secara bertahap dan baru menginformasikan ke DPP KSPN pada 2025. Jadi total laporan PHK anggota KSPN sampai Oktober 2025 sebanyak 126.160 pekerja," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11).

Ia mengatakan dari total 126 ribu pekerja korban PHK, sebanyak 99.666 atau 79 persen berasal dari sektor tekstil, garmen, dan sepatu. Sisanya, berasal dari sektor lain seperti ritel, perkebunan/kehutanan, aneka mainan, otomotif, pertambangan, hotel, mebeler, ban motor, dan varian kertas.

PHK, sambungnya, berasal dari 59 perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) dan 13 perusahaan non TPT. Dari 59 perusahaan TPT, 3 perusahaan berorientasi penuh pada ekspor.

"Sisanya ada yang lokal campur ekspor dan ada yang full lokal oriented. Sementara perusahaan ban motor dan varian kertas full lokal market," katanya.

Ristadi mengatakan untuk sebaran wilayahnya, PHK anggota KSPN paling banyak terjadi di Jawa Tengah sebanyak 47.940 pekerja (38 persen). Kemudian, disusul Jawa Barat sebanyak 39.109 pekerja (31 persen), Banten sebanyak 21.447 pekerja (17 persen), Sulawesi Tenggara sebanyak 7.569 pekerja (6 persen), dan 10.095 pekerja (8 persen) terbagi di Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan daerah lainnya.

Ia menjabarkan ada enam penyebab PHK. Pertama, berkurangnya pesanan sehingga manajemen melakukan efisiensi atau pengurangan pekerja. Kedua, pemesanan berhenti atau sama sekali tidak ada order sehingga manajemen menutup total pabrik.

"Ketiga, kualitas dan kuantitas produksi menurun karena faktor teknologi mesin produksi belum diperbarui yang sebabkan cost product tidak bisa bersaing," katanya.

Keempat, gagal bayar utang dan diputus pailit oleh pengadilan. Kelima, perusahaan yang punya merek dagang sendiri, hasil produksinya tidak terjual karena kalah bersaing dengan produk impor di pasar domestik. Terakhir, relokasi perusahaan yang berorientasi ekspor.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya merinci 3 sektor penyumbang kasus PHK terbanyak di Indonesia.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud mengatakan PHK turut menyumbang angka pengangguran per Agustus 2025, meski tidak merinci ada berapa banyak kasus PHK terbaru di Indonesia.

"Sumber pengangguran Agustus 2025, yang terkena PHK dan masih menganggur 0,77 persen," kata Edy dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (5/11).

"Jadi, dari total pengangguran sebesar 0,77 persen adalah yang sebelumnya terkena PHK setahun yang lalu. Pengangguran yang terkena PHK paling banyak berasal dari industri pengolahan, pertambangan, dan perdagangan," jelasnya.

Kendati demikian, Edy tidak menjelaskan berapa data kasus PHK per sektor tersebut. Ia hanya menyebut jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,46 juta orang per Agustus 2025.