Bisnis.com, PALEMBANG— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan. Salah satu pihak yang diamankan yaitu Bupati Muara Enim, Edison.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara tertutup di wilayah Kabupaten Muara Enim.

"Dalam kegiatan penyelidikan tertutup, tim mengamankan 10 orang di wilayah Jakarta dan Sumatra Selatan," ujar Budi, Senin (8/6/2026).

Dari total pihak yang diamankan, 5 orang diinformasikan berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim dan 5 lainnya dari pihak swasta.

Budi menambahkan, tim KPK masih bekerja di lapangan sehingga pihaknya belum dapat menyampaikan informasi lebih rinci terkait perkara yang sedang ditangani serta identitas dari masing-masing pihak.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK juga melakukan penyegelan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan proses penyelidikan.

Tim dibagi menjadi 2 kelompok untuk melakukan penyegelan di rumah dinas Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Muara Enim.

Sedikitnya 5 ruangan disegel, yakni ruang perencanaan, ruang sarana dan prasarana, ruang sekretaris, ruang keuangan, serta ruang bidang kebudayaan.

Penyegelan juga dilakukan di ruang kerja Bupati Muara Enim dan rumah dinas bupati. Proses tersebut dilaporkan selesai sekitar pukul 16.00 WIB.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengungkap dugaan tindak pidana maupun konstruksi perkara yang melatarbelakangi kegiatan penyelidikan tersebut.

JAKARTA - Mabes TNI melakukan penertiban dan pengosongan rumah dinas di Kompleks Slipi, Jakarta Barat, Kamis, 30 April 2026. Penertiban tersebut dilaksanakan terhadap 12 rumah yang dihuni oleh anak para purnawirawan TNI yang sudah meninggal dunia.

Sesuai ketentuan, mereka tidak berhak menempati rumah dinas. 12 penghuni rumah dinas tersebut juga telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tetapi gugatan di tolak sampai upaya banding.

Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan, penertiban rumah dinas di Kompleks Slipi Jakarta Barat dilaksanakan berdasarkan sertifikat hak pakai Nomor 362 Tahun 1993 atas nama Kemhan, Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Panglima (Perpang) Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan TNI.

“Berdasarkan dokumen yang ada dan demi tertib administrasi pengamanan Barang Milik Negara (BMN) bagi penghuni yang tidak berhak menempati rumah dinas harus ditertibkan dan dikosongkan karena sebelumnya sudah diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali ditambah dengan kesempatan mengosongkan secara mandiri sebelum dilaksanakan pengosongan oleh Denma Mabes TNI,” katanya.

Sebelum dilaksanakan penertiban dan pengosongan tanggal 30 April 2026, Mabes TNI telah menempuh berbagai langkah persuasif bahkan sampai memberikan kebijakan dengan melakukan mediasi akhir pada 16 April 2026 dan disepakati oleh para penghuni.

Lihat video: Warga Pensiunan TNI Minta Solusi ke Presiden Prabowo soal Pengosongan Rumah Dinas



Mereka sepakat akan mengosongkan rumah dinas tanpa syarat pada 30 April 2026, sehingga pada waktunya Denma Mabes TNI melaksanakan pengosongan terhadap 12 rumah dinas tersebut. Hal itu agar ke depan dapat ditempati prajurit aktif yang saat ini masih kesulitan untuk memperoleh rumah tinggal atau mengontrak di luar.

“Langkah penertiban ini merupakan bagian dari komitmen TNI dalam menegakkan aturan serta menjaga tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), sekaligus memastikan rumah dinas dimanfaatkan secara optimal oleh prajurit aktif yang berhak, sehingga distribusinya lebih tepat sasaran dan mampu mendukung kesiapan serta kesejahteraan personel Mabes TNI dalam melaksanakan tugas,” tegasnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) melakukan penggeledahan di kantor hingga rumah dinas Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya pada Selasa (16/12/2025). KPK menyita uang senilai ratusan juta rupiah dalam operasi tersebut.

Penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret Ardito. Penyidik juga menyita dokumen.

"Selain menyita dokumen, ada sejumlah uang juga yang diamankan dan disita. Jumlahnya nanti kami akan cek persisnya berapa, informasi awal mencapai ratusan juta rupiah," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).

Budi menyebut penyidik KPK masih melakukan giat penggeledahan di sejumlah lokasi. Satu di antaranya adalah Kantor Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah .

Budi belum merinci temuan penyidik. Namun, dia menyebut hal ini berkaitan dengan proyek yang diduga menjadi bancakan Ardito dalam meminta fee.

"Di antaranya yang digeledah hari ini di Dinas Kesehatan. Ini kan berkaitan dengan proyek pengadaan alat kesehatan yang diduga menjadi salah satu modus yang digunakan oleh bupati untuk meminta fee proyek kepada vendor," ujarnya.

Dalam kasus ini, Ardito dijerat bersama 4 orang lainnya. Mereka adalah:

1. Riki Hendra Saputra selaku anggota DPRD Lampung Tengah;

2. Ranu Hari Prasetyo selaku adik Bupati Lampung Tengah;

3. Anton Wibowo selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah sekaligus kerabat dekat Bupati;

4. Mohamad Lukman Sjamsuri selaku pihak swasta atau Direktur PT Elkaka Mandiri.

Sebagai pihak penerima suap, Ardito, Riki, Ranu, dan Anton, dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara, Lukman selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menghormati dan mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam menjalankan proses penegakan hukum di Provinsi Riau.

Sikap tersebut ditegaskannya sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

“Kami mewakili Pemerintah Provinsi Riau tentu menghormati dan mendukung langkah KPK. Termasuk terkait informasi pemeriksaan yang dilakukan, kami bersikap terbuka dan mendukung upaya pemberantasan korupsi adalah bagian dari tugas kita semua,” ujarnya Rabu (17/12/2025).

Menanggapi informasi dari juru bicara KPK terkait ditemukannya sejumlah uang dan dokumen saat penggeledahan di kediamannya, Hariyanto menegaskan hal tersebut tidak menjadi persoalan dan tidak berkaitan dengan perkara dugaan pemerasan yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid beserta tersangka lainnya.

Dia menekankan seluruh proses yang dilakukan KPK merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus dihormati.

“Seperti yang disampaikan juru bicara KPK, temuan-temuan tersebut akan dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Insyaallah kami bekerja sesuai aturan yang berlaku. Kalau tidak berbuat, mengapa harus alergi diawasi KPK. Justru kita harus mendukung upaya pemberantasan korupsi di daerah agar tidak terulang kembali,” ujarnya.

Hariyanto yang juga merupakan mantan Inspektur Investigasi Kementerian PUPR menilai pengawasan dan penegakan hukum menjadi bagian penting dalam memperkuat integritas birokrasi di daerah.

Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Plt Gubernur Riau pada Senin (15/12/2025) pagi dalam rangka penyidikan perkara dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Perkara tersebut merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada awal November 2025.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan, serta Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkapkan total uang hasil pemerasan dengan modus setoran atau “jatah preman” yang dikumpulkan dari sejumlah kepala UPT Dinas PUPR-PKPP dan disetorkan kepada Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid mencapai Rp4,05 miliar.

PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Riau. Hal itu seusai tim penyidik menggeledah rumah dinas Wakil Gubernur yang kini menjabat Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Senin (15/12/2025).

"Penyidik mengamankan beberapa dokumen yang berkaitan dengan perkara yaitu dugaan tindak pemerasan terkait penambahan anggaran di Dinas PUPR di mana para UPT mendapatkan tambahan anggaran yang kemudian Gubernur selaku Kepala Daerah meminta jatah sejumlah anggaran sekitar 15-20% dari anggaran-anggaran yang akan digunakan untuk proyek di Dinas PUPR sehingga dokumen-dokumen yang diamankan terkait pokok perkara tersebut," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam beberapa bentuk mata uang baik rupiah maupun mata uang asing. Budi belum menyebutkan jumlah pasti uang yang disita. "Ini masih dihitung, ini baru diamankan. Diduga terkait perkara," katanya.

KPK menggeledah rumah dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Senin (15/12/2025). Diketahui, yang bersangkutan juga merupakan Wakil Gubernur Riau.

Penggeledahan ini terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.

"Benar, tim sedang melakukan giat penggeledahan di rumah dinas SFH, Plt Gubernur Riau," kata Budi Prasetyo.

"Terkait penyidikan perkara dugaan tindak pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau," sambungnya. Budi belum menjelaskan terkait apa saja yang disita dari penggeledahan tersebut.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan dua orang lainnya sebagai tersangka. Dua orang lainnya yang ditetapkan tersangka yakni M Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Riau dan Dani M Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Riau. Penetapan tersangka ini setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Riau pada Senin (3/11/2025).

Bisnis.com, PEKANBARU - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, Kota Pekanbaru, Senin (15/12/2025).

Penggeledahan tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Dia mengatakan tindakan penyidik dilakukan dalam rangka proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi.

“Benar, tim KPK sedang melakukan penggeledahan di rumah SFH, Plt Gubernur Riau,” ujarnya.

Budi menjelaskan, penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Menurut Budi, perkara tersebut merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada awal November 2025 lalu.

“Perkara ini berawal dari kegiatan tangkap tangan pada awal November 2025,” tuturnya dalam keterangan tertulis.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum menyampaikan informasi lebih lanjut terkait temuan penyidik dalam penggeledahan tersebut.

Sebelumnya pada November 2025 lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan tiga orang termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) karena diduga memeras dan atau melakukan korupsi terkait penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP.

"KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, saudara AW selaku Gubernur Riau; saudara MAS (M. Arief Setiawan) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau; dan saudara DAN (Dani M. Nursalam) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers, Rabu (5/11/2025).

Johanis menjelaskan bahwa mulanya disepakati besaran fee untuk Abdul Wahid sebesar 2,5%, sehingga penambahan anggaran yang semulanya Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar, naik Rp106 miliar.

PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Senin (15/12/2025). Diketahui, yang bersangkutan juga merupakan Wakil Gubernur Riau.

Penggeledahan ini terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.

"Benar, tim sedang melakukan giat penggeledahan di rumah dinas SFH, Plt Gubernur Riau," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

"Terkait penyidikan perkara dugaan tindak pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau," sambungnya. Budi belum menjelaskan terkait apa saja yang disita dari penggeledahan tersebut.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan dua orang lainnya sebagai tersangka. Dua orang lainnya yang ditetapkan tersangka yakni M Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Riau dan Dani M Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Riau. Penetapan tersangka ini setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Riau pada Senin (3/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencari barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Pada Kamis (6/11/2025), KPK menggeledah rumah dinas Gubernur Riau Abdul Wahid.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah pemprov Riau, hari ini penyidik melakukan penggeledahan di rumah dinas gubernur dan beberapa lokasi lainnya," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11/2025).

Budi mengimbau kepada seluruh pihak untuk kooperatif dalam proses penyidikan agar pengusutan berjalan efektif. Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Riau karena telah mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Pada Rabu (5/11/2025), KPK menetapkan tiga tersangka karena diduga melakukan pemerasan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau.

"KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, saudara AW selaku Gubernur Riau; saudara MAS (M. Arief Setiawan) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau; dan saudara DAN (Dani M. Nursalam) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers, Rabu (5/11/2025).

Ketiganya meminta para Kepala UPT Dinas PUPR PKPP membagikan fee kepada Abdul Wahid sebesar 2,5% atas penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP yang semula Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar atau terjadi kenaikan Rp106 miliar.

Namun, fee naik menjadi 5% atau Rp7 miliar dari total penambahan anggaran. Meski begitu, uang yang baru diserahkan mencapai Rp4,05 miliar.

Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.