Global masih penuh ketidakpastian, kita akan waspadai terus. Untuk ekonomi domestik, kita lihat di triwulan pertama pertumbuhan cukup bagus, 5,61 persen

Jakarta (ANTARA) - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai bahwa kondisi fiskal, moneter dan sektor keuangan selama triwulan I 2026 tetap dalam kondisi terjagadi tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global seiring eskalasi konflik di Timur Tengah (Timteng).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa memasuki April 2026, dinamika penyelesaian konflik di Timur Tengah masih menjadi faktor utama volatilitas pasar keuangan global, terutama terhadap lonjakan harga energi.

Berdasarkan perkembangan tersebut, imbuh Purbaya, KSSK akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini seiring risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat.

Di samping itu, KSSK juga melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi baik antarlembaga anggota maupun dengan kementerian/lembaga lainnya.

“Global masih penuh ketidakpastian, kita akan waspadai terus. Untuk ekonomi domestik, kita lihat di triwulan pertama pertumbuhan cukup bagus, 5,61 persen,” kata Menkeu yang juga selaku Koordinator KSSK.

Ia menambahkan bahwa pihaknya tetap akan meninjau kondisi perekonomian lebih lanjut pada triwulan kedua tahun ini, dengan tetap mewaspadai risiko yang mungkin muncul dan variabel makro yang ada.

“Dan kelihatannya pemerintah juga akan masih memberikan stimulus tambahan kepada perekonomian di triwulan kedua tahun 2026,” ujar Purbaya.

Dari sisi fiskal, ia menegaskan bahwa percepatan belanja cukup kuat, didukung pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan, belanja barang melalui program makan bergizi gratis (MBG), serta realisasi bantuan sosial antara lain kartu sembako dan penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional serta bansos lainnya.

Selain itu, belanja modal juga dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan rehabilitasi jalan, irigasi, jaringan dan peralatan serta mesin.

Purbaya menambahkan bahwa APBN berperan sebagai shock absorber terhadap gejolak harga minyak dunia dan perekonomian dunia sehingga ekonomi kita masih tumbuh dengan baik di triwulan pertama tahun ini.

“Hal yang sama akan kita lakukan di triwulan kedua dan sampai dengan akhir tahun untuk memastikan permintaan domestik tetap terjaga dan kita masih bisa tumbuh dengan baik. Kalau kita lihat di APBN (pertumbuhan ekonomi) targetnya 6,4 tahun ini. Kita akan dorong terus ke atas, mudah-mudahan bisa mendekati 6 persen sampai akhir tahun,” kata Purbaya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan 12 program strategis yang akan dilakukan bank sentral pada 2026.

Program strategis ini ia sebut menjadi bagian upaya untuk mencapai visi dan misi BI sesuai mandat untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

"Dan itu hanya beberapa penguatan karena dengan adanya Undang-Undang P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)," kata Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Perry mengatakan, 12 program strategis ini juga menjadi bagian dari cara BI untuk merumuskan anggaran tahunannya.

Pada 2026, Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia atau RATBI untuk total pengeluaran senilai Rp 167,69 triliun, dengan total penerimaan Rp 188,45 triliun.

Nilai rencana pengeluaran itu jauh lebih rendah dari total pengeluaran dalam ATBI 2025 sebesar Rp 195,85 triliun, sedangkan penerimaan Rp 169,13 triliun.

"Sesuai perhitungan kami, Rencana ATBI 2026 kami perkirakan akan surplus Rp 20,8 triliun, di mana untuk total anggarannya kami rencanakan untuk RATBI tahun 2026 Rp 188,45 triliun, total pengeluarannya Rp 167,69 triliun," tegas Perry.

Adapun 12 program strategi BI 2026 sebagai berikut:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Memperkuat sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan kebijakan sektor riil Pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta surveilans makroprudensial untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4. Memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan makroprudensial dengan KSSK dan otoritas terkait untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

5. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta pelindungan konsumen, dalam rangka memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

6. Memperkuat sinergi kebijakan, pengawasan, dan pelindungan konsumen antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas terkait untuk percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

7. Mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar uang dan pasar valas untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta memperkuat sinergi dengan otoritas terkait untuk pengembangan pasar keuangan dan pembiayaan ekonomi.

8. Merumuskan kebijakan dan implementasi pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip
syariah serta memperkuat sinergi dan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

9. Merumuskan kebijakan dan melaksanakan kerja sama internasional dengan bank sentral, organisasi, dan lembaga internasional untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta bersinergi dengan pemerintah dan otoritas lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional.

10. Merumuskan dan implementasi bauran kebijakan kelembagaan, serta dukungan organisasi, sumber daya keuangan, dan sumber daya manusia untuk
memperkuat kinerja kelembagaan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan bertata kelola baik dan profesional.

11. Merumuskan dan implementasi landasan hukum, manajemen risiko, audit internal, dan komunikasi untuk memperkuat kinerja kelembagaan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan bertata kelola baik dan profesional.

12. Merencanakan, mengembangkan, dan mengelola aset fisik dan aset sistem informasi yang terintegrasi untuk memperkuat kinerja kelembagaan Ban Indonesia yang efektif, efisien, dan bertata kelola baik dan profesional.

Foto: Materi paparan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI terkait Program Strategis Bank Indonesia pada 2026. (Dok. BI) Materi paparan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI terkait Program Strategis Bank Indonesia pada 2026. (Dok. BI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah mengembangkan sistem percepatan belanja negara pada 2026, supaya belanja pemerintah di kementerian atau lembaga, maupun pemerintah daerah bisa cepat dilakukan pada awal tahun.

Cara ini ia sebut akan membuat pemerintah pusat dan daerah tak lagi harus menumpuk dana mengendapnya di perbankan sebagaimana sebelum-sebelumnya, yang membuat realisasi belanja baru terakselerasi pada penghujung tahun anggaran.

"Nanti tahun depan kita akan buat seperti itu. Supaya di akhir tahun mereka nggak harus nyediain uang Rp 100 triliun secara agregat seperti di Pemda," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Senin (27/10/2025).

"Harusnya dengan sistem seperti itu, Rp 100 triliun itu bisa dihabisin di tahun 2026 nanti. Jadi dari Pemda juga akan lebih kuat dibandingkan sekarang," tegasnya.

Untuk merealisasikan kebutuhan sistem belanja negara yang cepat di periode awal tahun, Purbaya menekankan, pemerintah tentunya harus menyiapkan sumber penerimaan negara secara tunai pada awal tahun juga.

Caranya, kata dia, pemerintah ke depan akan lebih mengandalkan penerbitan surat utang tenor pendek, seperti Surat Perbendaharaan Negara atau SPN. Surat utang itu kata dia hanya membutuhkan tenor 1-4 bulan saja.

"Dibanding kita menghambat perekonomian dengan menumpuk uang di bank. Kan lebih baik seperti itu, uangnya habis. Nanti di awal tahun saya pastikan Pemdanya dapat uang cepat," ungkap Purbaya.

Dengan sistem penganggaran itu, Purbaya memastikan, pemerintah memiliki kapasitas untuk belanja lebih cepat, termasuk mengalokasikan anggaran transfer ke daerah atau TKD sesegera mungkin ketika pemda membutuhkan.

"Minggu pertama atau tanggal dua bisa dapat uang kira-kira. Jadi enggak perlu numpuk uang banyak-banyak lagi. Sedang dikembangkan sistemnya dan sedang dilatih pasarnya. Supaya pasarnya juga terbiasa dengan SPN tadi," ucap Purbaya.

Ia memastikan, sambil mempersiapkan sistem penganggaran itu, selama 12 bulan ke depan pemerintah akan gencar melakukan sosialisasi hingga tingkat pemda.

"Sepanjang 12 bulan ke depan, sampai akhir tahun depan. Itu udah lumayan tuh ada Rp 100 triliun tambahan ke perekonomian nanti dari Pemda, di atas anggaran yang ada," tuturnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah membentuk sistem baru yang bisa mempercepat pencairan dana transfer ke daerah (TKD). Tujuannya supaya dana pemda di perbankan tak lagi banyak mengendap sambil gencar membelanjakan anggarannya secara cepat di awal tahun.

Purbaya mencatat, saat ini simpanan pemda di bank sudah terus tumbuh tinggi hingga ke level Rp 233,9 triliun pada akhir kuartal III-2025. Sementara itu, belanja daerah baru senilai Rp 712,8 triliun, masih lebih rendah dari total penerimaan yang mencapai Rp 898,3 triliun.

"Pak Askolani (Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu) ke depan dipikirkan sistem transfer yang cepat sekali, mungkin hitungan hari, sehingga daerah gak numpuk uangnya, jadi mereka habisin aja kalau kurang langsung cepat minta ke pusat sesuai anggarannya," kata Purbaya saat rapat koordinsi pengendalian inflasi daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Melalui sistem ini, Purbaya menekankan, pemerintah pusat juga ke depan akan semakin berani untuk memperkuat anggaran TKD ke pemda. Sebab, saat ini, pemerintah kata dia masih khawatir pemda belum mampu mengelola anggaran belanjanya secara efisien dan efektif untuk mendorong pertumbuhan.

"Pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu (kenaikan anggaran TKD). Karena mereka bilang sering diselewengkan uang di daerah, jadi saya minta ke para gubernur itu perbaiki dulu tata kelola dan penyerapan uang daerah," ungkap Purbaya.

Purbaya mengungkapkan, sistem yang akan dibangun ke depannya untuk mempercepat pencairan TKD ialah melalui penerbitan semacam surat utang jangka pendek. Dengan sistem itu, ia menilai anggaran TKD bisa cair setiap pekan pertama dalam satu bulan pada satu tahun anggaran.

"Jadi kita akan menerbitkan semacam surat utang jangka pendek sehingga bisa untuk likuiditas jangka pendek. Jadi kita tidak lagi bergantung ke surat utang jangka panjang untuk memenuhi likuiditas. Tapi yang jelas kita pastikan nanti sistemnya sedikit lebih cepat," kata Purbaya.

Purbaya memastikan, sistem itu akan siap pada tahun depan atau tahun anggaran 2026. Bila sistem itu sudah siap dan masih ada pemda yang mengendapkan dananya di perbankan, ia memastikan juga ke depannya akan bisa langsung menarik dana itu ke pusat untuk dibelanjakan sesuai dengan program prioritas.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Pusat, Minggu (12/10/2025) malam.

Turut hadir antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Mengenai sistem keuangan atau sistem perbankan kita, termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor (DHE). Salah satunya," ujar Prasetyo kepada wartawan.

Sebagai catatan, beleid yang dimaksud adalah PP Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan eksportir di sektor pertambangan (kecuali migas), perkebunan, kehutanan, dan perikanan untuk menempatkan 100% DHE di dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan.

Kebijakan tersebut berbeda dengan yang tertuang dalam PP Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur sektor migas. Tujuannya adalah untuk memperkuat cadangan devisa dan perekonomian Indonesia, serta memberikan insentif bagi eksportir yang patuh.

"Sudah berlaku mulai bulan Maret. Jadi tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE," kata Prasetyo.

Menurut politikus Partai Gerakan Indonesia Raya itu, eksportir memang sudah mulai menempatkan DHE di dalam sistem keuangan nasional. Akan tetapi, evaluasi mesti dilakukan.

"Sudah, tetapi memang perlu juga terus kita pelajari karena dari yang sudah kita terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan. Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi untuk malam hari ini," ujar Prasetyo.

Lalu, apa yang menjadi kendala? Dia mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan penempatan DHE di dalam sistem keuangan nasional belum optimal.

"Makanya itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali," kata Prasetyo.