Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai belum ada perkembangan signifikan dalam upaya meningkatkan keselamatan transportasi jalan di Indonesia. Penilaian itu kembali menguat setelah insiden kereta di Bekasi Timur memicu sorotan publik terhadap lemahnya sistem keselamatan transportasi nasional.

Dewan Penasihat MTI Djoko Setijowarno mengatakan tren kecelakaan transportasi di Indonesia justru menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pendekatan keselamatan nasional masih cenderung reaktif dan baru bergerak setelah tragedi besar terjadi.

“Perkembangan positif untuk keselamatan transportasi jalan nampaknya belum ada,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (29/5/2026).

Sorotan terhadap sistem keselamatan mengemuka setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur menelan banyak korban jiwa dan memicu evaluasi dari berbagai pihak. Namun hingga kini, investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) masih berada pada tahap penyajian data faktual.

“Pada presentasi saat ini kami hanya menyajikan data faktual, tidak terdapat analisis dan tidak ada kesimpulan terhadap penyebab terjadinya kecelakaan,” ujar Kepala KNKT Soerjanto Tjahjono dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR beberapa waktu lalu.

Menurut Djoko, persoalan keselamatan transportasi tidak bisa dipandang sebagai insiden tunggal semata. Kecelakaan umumnya lahir dari kombinasi berbagai faktor mulai dari human error, kondisi infrastruktur, sistem operasional, hingga lemahnya mitigasi saat kondisi darurat terjadi.

Dia menilai pendekatan keselamatan seharusnya dibangun melalui tiga aspek sekaligus yakni education, engineering, dan enforcement. Namun yang terjadi selama ini, sistem baru bergerak setelah kecelakaan menjadi perhatian publik.

“Pencegahan lebih murah daripada penanganan setelah kecelakaan,” katanya.

Djoko juga menyoroti tingginya angka fatalitas kecelakaan jalan di Indonesia. Menurut dia, rata-rata lebih dari 100 orang meninggal setiap hari akibat kecelakaan lalu lintas. Angka tersebut berasal dari akumulasi kecelakaan harian yang sering kali tidak mendapat perhatian sebesar tragedi massal.

Persoalan keselamatan menjadi semakin kompleks karena tingginya ketergantungan masyarakat terhadap moda transportasi harian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ratusan ribu penumpang menggunakan kereta api setiap hari sepanjang 2025. Pada saat yang sama, lebih dari 300 ribu armada bus beroperasi di jalan raya dan sekitar 145 juta sepeda motor mendominasi mobilitas masyarakat Indonesia.

Dalam skala sebesar itu, satu celah keselamatan dapat berubah menjadi tragedi massal dalam hitungan detik.

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi menilai mitigasi risiko tidak bisa hanya dibebankan kepada perilaku pengguna jalan. Menurutnya, diperlukan rekayasa teknis dan penguatan sistem keselamatan untuk menekan risiko fatalitas.

“Perlu berbagai rekayasa teknis yang berdimensi safety untuk menekan risiko fatalitas,” ujarnya.

Di tengah sorotan tersebut, Komisi V DPR meminta evaluasi keselamatan transportasi tidak berhenti pada pencarian penyebab kecelakaan semata, melainkan diikuti langkah konkret untuk membenahi sistem secara menyeluruh.

Ketua Komisi V DPR Lasarus menegaskan perbaikan harus segera dilakukan apabila persoalan dalam sistem telah terdeteksi.

“Kalau persoalan dalam sistemnya sudah terdeteksi, maka perbaikannya juga harus segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terus terulang. Jangan sampai berbagai evaluasi yang sudah dilakukan hanya menjadi catatan tanpa ada langkah nyata di lapangan,” ujarnya.

Selain Bekasi Timur, kecelakaan bus ALS di Sumatera Selatan turut menambah daftar panjang insiden transportasi yang belum tuntas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kecelakaan transportasi tidak mengenal waktu maupun lokasi.

Selama sistem keselamatan masih bergerak setelah tragedi terjadi, persoalan yang dihadapi bukan lagi sekadar kapan kecelakaan berikutnya muncul, melainkan seberapa siap sistem transportasi nasional mencegah dan meminimalkan dampaknya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan mengimbau operator angkutan umum dan masyarakat mengutamakan keselamatan selama periode libur panjang Idul Adha. Peningkatan mobilitas diperkirakan terjadi di berbagai ruas jalan dan simpul transportasi pada masa tersebut.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, mengatakan puncak arus pergi diperkirakan terjadi pada 26 Mei dan puncak arus balik pada 1 Juni 2026. “Puncak arus pergi diperkirakan jatuh pada 26 Mei dan puncak arus balik pada 1 Juni,” kata Aan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

Kementerian Perhubungan melakukan sejumlah langkah untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas, mulai dari koordinasi lintas instansi, penempatan personel di titik rawan, hingga peningkatan pengawasan angkutan umum melalui rampcheck di terminal dan pool bus.

“Untuk rampcheck sendiri, kami rutin lakukan di 115 terminal tipe A, pada periode 1 Januari hingga 15 Mei 2026 kami telah melakukan lebih dari 1,4 juta pemeriksaan bus AKAP yang berangkat dari TTA,” ujar Aan.

Ia meminta masyarakat memilih angkutan umum yang memenuhi aspek keselamatan serta memanfaatkan aplikasi Mitra Darat untuk mengecek kelayakan kendaraan, termasuk tanda lulus rampcheck pada kaca depan bus.

Aan juga mengingatkan pengguna kendaraan pribadi agar memastikan kondisi kendaraan dan kesehatan pengemudi sebelum melakukan perjalanan.

“Penting bagi masyarakat untuk betul-betul mempersiapkan perjalanan jika bepergian menggunakan kendaraan pribadi, dengan melakukan perawatan berkala di bengkel tepercaya guna memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan,” kata Aan.

Ia menyarankan pengendara beristirahat secara berkala setiap dua hingga empat jam untuk mengurangi risiko kelelahan dan kecelakaan. “Tidak memaksakan untuk mengemudi lebih dari empat jam tanpa istirahat,” ujarnya.

Selain itu, Aan menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menghadapi lonjakan mobilitas, termasuk kesiapan Korlantas Polri, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, BUJT, serta PT ASDP Indonesia Ferry yang menyiapkan 75 kapal untuk mendukung kelancaran penyeberangan lintas Merak–Bakauheni serta mitigasi saat cuaca buruk.

Sementara itu, PT ASDP Indonesia Ferry menyiapkan 75 kapal untuk mendukung kelancaran penyeberangan lintas Merak–Bakauheni serta mitigasi saat cuaca buruk. Selain itu, langkah antisipasi juga dilakukan untuk menghadapi potensi antrean di Pelabuhan Ketapang dengan penyusunan SOP dan penanganan cepat kondisi darurat di lapangan.

Aan menegaskan keselamatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga operator dan pengguna jalan. “Keselamatan merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan perjalanan yang aman, nyaman, lancar, serta selamat sampai tujuan,” kata Aan.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah menutup 80 perlintasan sebidang yang tak ada penjagaan. Jumlah ini akan bertambah lagi ke depannya.

Penutupan ini berdasarkan rekomendasi Kementerian Perhubungan setelah melakukan evaluasi pasca insiden kecelakaan maut yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4), yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek.

"Per hari kemarin dari 172 (rekomendasi Kemenhub), alhamdulillah telah kami tutup 80 perlintasan sebidang," kata Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin dalam Rapat Komisi V DPR RI, Kamis (21/5).

Selain itu, KAI juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) agar bisa meningkatkan prasarana di perlintasan sebidang di wilayah mereka demi keselamatan. Ini adalah tanggapan cepat sembari melakukan perbaikan besar-besaran ke depannya.

"Kami telah berkoordinasi juga dengan pemerintah kota dan kabupaten dan provinsi juga untuk melakukan peningkatan atau pemasangan dari palang pintu yang ada di 1.638 perlintasan sebidang ini sebagai tanggap atau respon perbaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebutkan telah melakukan evaluasi terhadap lintasan sebidang. Hasilnya, 172 lokasi yang direkomendasikan untuk ditutup. Penyebabnya, karena lebar jalan kurang dari 2 meter.

Kemudian, 1.638 lokasi perlintasan sebidang yang direkomendasikan tetap difungsikan, namun perlu dilakukan peningkatan keselamatan.

"Peningkatan tersebut meliputi penyediaan petugas penjaga, bangunan posjaga, fasilitas pendukung dan alat komunikasi, serta perlengkapan keselamatan lainnya," papar Dudy.

[Gambas:Youtube]

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebutkan ada 903 lokasi perlintasan sebidang yang tidak terdaftar di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu ini menjadi perhatian khusus pemerintah untuk membenahi.

Menurut Dudy, saat ini ada 3.674 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia, terdiri dari 2.771 perlintasan terdaftar dan sisanya tidak terdaftar. Dari yang terdaftar tersebut, bahkan ada 1.810 perlintasan sebidang yang tak dijaga.

"Ada 903 lokasi perlintasan yang tidak terdaftar dan terdapat 1.810 perlintasan sebidang yang tidak dijaga," ujar Menhub dalam Rapat Komisi V DPR RI, Kamis (21/5).

Pembenahan ini makin ditingkatkan imbas kecelakaan maut yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4), yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek bermula karena kurangnya pengawasan di perlintasan sebidang. Padahal, lokasi tersebut sangat rawan kecelakaan.

"Kondisi ini menjadi tantangan serius karena perlintasan yang tidak dijaga memiliki tingkat resiko kecelakaan yang jauh lebih tinggi," imbuhnya.

Dudy menyebutkan dari hasil evaluasi yang dilakukan, terdapat 172 lokasi perlintasan yang direkomendasikan untuk ditutup. Penyebabnya, karena lebar jalan kurang dari 2 meter.

[Gambas:Youtube]

Kemudian, 1.638 lokasi perlintasan sebidang yang direkomendasikan tetap dibuka, namun perlu dilakukan peningkatan keselamatan.

"Peningkatan tersebut meliputi penyediaan petugas penjaga, bangunan pos jaga, fasilitas pendukung dan alat komunikasi, serta perlengkapan keselamatan lainnya," jelasnya.

Kementerian Perhubungan pun sudah melakukan perhitungan untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang, hasilnya membutuhkan anggaran sebesar Rp842,48 miliar.

Secara rinci, kebutuhan anggaran tersebut diperlukan untuk menyediakan petugas penjaga lintasan dengan perkiraan biaya Rp603,9 miliar, pembangunan pos jaga lintasan sebesar Rp158,1 miliar serta fasilitas pendukung mekanikal dan elektrikal sebesar Rp60,9 miliar.

Untuk memenuhi pembiayaan ini, Dudy memastikan tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ada di pagu Kemnhub, tapi juga memanfaatkan kerja sama dengan pihak swasta. Misalnya, dukungan iklan di berbagai lokasi strategis.

"Adapun untuk skema pembelian selain APBN, kami juga menyiapkan alternatif skema pembelian melalui kerjasama pemanfaatan CSR serta dukungan iklan pada lokasi strategis," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penutupan perlintasan sebidang menjadi sorotan utama usai terjadinya kecelakaan di Bekasi Timur pada akhir April 2026. Meski demikian, penataan jalur yang melewati rel kereta ini menimbulkan dilema sosial dan ekonomi.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menuturkan, menutup seluruh perlintasan sebidang di wilayah Jabodetabek, seringkali dipandang sebagai solusi pamungkas untuk menekan angka kecelakaan.

“Penutupan seluruh perlintasan sebidang secara serentak di Jakarta khususnya dan Bodetabek pada umumnya memang solusi ideal untuk keselamatan perjalanan KA,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).

Sebagaimana saat ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tengah melakukan penutupan sejumlah pelintasan sebidang di wilayah Daop 1 Jakarta. Jalan lebar yang kurang dari 2 meter dan atau jarak antara satu pelintasan di bawah 800 meter menjadi prioritas.

Pasalnya, Djoko melihat insiden kendaraan menemper KA menunjukkan angka yang fluktuatif selama tiga tahun terakhir. Pada 2023, tercatat 55 kejadian (35 motor, 19 mobil, 1 bajaj), yang kemudian menurun menjadi 49 kejadian pada 2024 (27 motor, 22 mobil).

Angka ini kembali meningkat pada 2025 menjadi 54 kejadian (31 motor, 23 mobil). Adapun, untuk tahun berjalan 2026 hingga 1 Mei, telah tercatat 24 kejadian yang melibatkan 15 sepeda motor dan 9 mobil.

Selain itu, insiden orang menemper KA pun menjadi perhatian serius karena sepanjang tahun ini hingga 1 Mei, terdapat 53 kejadian. Pada 2025, tercatat sebanyak 168 kasus, pada 2024 sebanyak 151 kasus, dan pada 2023 sebanyak 156 kejadian.

Namun, di balik visi keselamatan tersebut, terdapat realitas lapangan yang kompleks, mulai dari risiko kemacetan parah, terputusnya konektivitas ekonomi mikro, hingga tantangan teknis pembangunan infrastruktur yang tak sederhana.

Sisi Lain Penutupan Perlintasan Sebidang

Jika seluruh perlintasan ditutup tanpa pembangunan underpass atau flyover yang memadai, hal ini akan memaksa arus kendaraan berpindah ke ruas jalan lain dan beban kendaraan akan menumpuk di jalan-jalan protokol.

“Masyarakat harus memutar jauh untuk menyeberang rel, yang berdampak pada inefisiensi waktu dan peningkatan konsumsi BBM,” tuturnya.

Sisi lain penutupan perlintasan yang tidak dikuti akses pengganti, yakni menyebabkan terputusnya interaksi sosial. Wilayah yang terbelah rel kereta akan menjadi terisolasi satu sama lain.

Kemudian, membangun jalan tidak sebidang (flyover/underpass) di Jabodetabek, terutama di Jakarta sangat menantang karena banyak perlintasan yang sudah dikelilingi permukiman padat atau gedung tinggi sehingga tidak ada ruang untuk membangun struktur oprit (tanjakan/turunan) jembatan.

Sementara tantangan anggaran menjadi hambatan utama, apabila harus membangun akses alternatif karena cukup menguras APBD.

Ironisnya, lanjut Djoko, KAI terpaksa mengambil alih beban biaya penutupan karena minimnya anggaran di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Pemangkasan anggaran yang serampangan tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan hanya akan menempatkan nyawa warga dalam risiko.

“Ke depannya, jika pemerintah benar-benar menempatkan keselamatan transportasi sebagai prioritas negara, maka anggaran keselamatan transportasi tidak boleh lagi menjadi objek pemangkasan,” lanjut Djoko.

Selain itu, ada potensi ambulans atau pemadam kebakaran mungkin kehilangan waktu berharga karena harus memutar jauh jika jalur pintas melalui pelintasan sebidang ditutup. Distribusi barang ke pemukiman padat (melalui kendaraan kecil/gerobak) akan menjadi lebih sulit dan mahal.

Sementara itu, masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan jalur tersebut selama puluhan tahun cenderung akan melakukan penolakan jika tidak dilibatkan dalam proses perencanaan. Hal ini sering memicu munculnya pelintasan liar baru atau perusakan pagar pembatas rel oleh oknum warga demi mencari jalan pintas.

“Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyatanya, jika keselamatan adalah prioritas. Jangan lagi ada pemotongan anggaran demi efisiensi yang mengorbankan keamanan transportasi publik,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor transportasi nasional menghadapi tantangan yang semakin kompleks menuju tuntutan keberlanjutan lingkungan.

Tidak hanya dituntut mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, transportasi juga harus mampu menjawab kebutuhan efisiensi energi, keselamatan, hingga keberlanjutan lingkungan.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Fajar Wibhiyadi mengatakan transformasi sektor transportasi membutuhkan sistem pengawasan dan pemastian yang mampu memastikan setiap proyek berjalan sesuai standar keselamatan, kualitas, dan keberlanjutan.

Dia pun menilai layanan assurance dalam Testing, Inspection, Certification, and Consultation (TICC) menjadi fondasi penting dalam membangun sistem transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

“Transportasi memiliki peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di saat yang sama, pengembangannya juga harus memperhatikan aspek keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan. Di sinilah assurance menjadi penting,” ujarnya, Kamis (14/5/2026)

Layanan tersebut harus meliputi engineering review, studi kelayakan, project managementconsultation, inspeksi jalan dan rel, pengujian struktur, audit lingkungan, hingga pengembangan sistem digital monitoring.

Menurut Fajar, pengembangan sektor transportasi ke depan tidak cukup hanya menghadirkan konektivitas, tetapi juga harus mampu menciptakan sistem transportasi massal yang lebih aman, nyaman, andal, dan memiliki citra positif di mata masyarakat.

Penyusunan framework, dukungan roadmap net zero emission, hingga pengembangan regulasi keberlanjutan bagi sektor industri.

"Tak hanya fokus pada infrastruktur, ada penerapan prinsip keberlanjutan melalui layanan ESG dan sustainability advisory, carbon management, audit lingkungan, hingga traceability dan sustainable supply chain," imbuhnya.

Perseroan menilai implementasi ESG tidak boleh berhenti sebatas pemenuhan administrasi, melainkan harus menjadi fondasi berbasis data yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar kawasan industri maupun proyek pembangunan.

"Dengan demikian bisa menciptakan sistem dan layanan transportasi massal yang lebih aman, nyaman, andal, serta memiliki citra yang semakin baik di mata masyarakat," terangnya.

Komisi V DPR RI ramai-ramai mengkritik Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang tidak bisa menghadiri rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/5).

Dalam rapat kerja tersebut, Dudy seharusnya hadir untuk membahas mengenai tabrakan kereta api maut di Stasiun Bekasi Timur yang terjadi Senin (27/5) lalu dan beberapa kecelakaan lalu lintas terbaru lainnya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengaku menerima dua alasan berbeda dari Kementerian Perhubungan terkait ketidakhadiran Dudy dalam rapat kerja ini.

Alasan pertama, Kementerian Perhubungan berisi meminta rapat ditunda karena belum menerima hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan masih berlangsung olah tempat kejadian perkara oleh kepolisian.

"Bapak Menteri Perhubungan belum dapat menghadiri raker dimaksud dikarenakan Kementerian Perhubungan belum menerima secara resmi hasil investigasi oleh KNKT dan pada saat bersamaan sedang dilakukan olah TKP oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia," ujar Lasarus membacakan surat dari Kementerian Perhubungan.

Namun, Lasarus mengatakan pihaknya juga menerima alasan kedua yang justru meminta agar rapat tetap digelar dan Dudy diwakili Wakil Menteri Perhubungan Suntana karena alasan kesehatan.

"Bapak Menteri Perhubungan tidak dapat menghadiri rapat dimaksud karena alasan kesehatan," kata Lasarus membacakan surat tersebut.

Ia menilai terdapat perbedaan alasan dalam dua surat tersebut.

"Saya menerima dua surat dengan dua hal berbeda. Surat pertama minta supaya rapat ditunda, surat kedua minta supaya pak menteri diwakili oleh pak wamen karena pak menteri dalam kondisi tidak sehat," ujarnya.

Lasarus mengatakan berdasarkan tata tertib DPR, rapat kerja seharusnya dihadiri langsung oleh menteri.

Ia kemudian melanjutkan rapat dengan agenda para anggota Komisi V memberikan pandangan mereka masing-masing.

Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi pun mengkritik alasan Dudy tidak hadir dalam rapat tersebut.

"Saya terus terang kecewa ini Menteri Perhubungan," ujar Mori.

Menurut dia, alasan belum keluarnya hasil investigasi KNKT tidak masuk akal karena peristiwa kecelakaan sudah terjadi beberapa waktu lalu.

"Kalau alasan yang disampaikan adalah karena masih dalam proses penyelidikan buat saya nggak masuk akal," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Haryanto meminta rapat mengikuti tata tertib karena terdapat surat resmi permintaan penundaan dari menteri perhubungan.

"Menurut kami kita menurut norma saja karena normanya adalah harus menteri," ujar Haryanto.

Senada, Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmoro menilai ketidakhadiran Menhub menunjukkan kurangnya tanggung jawab terhadap persoalan keselamatan transportasi.

"Alasan sakit itu menurut saya ketidaksatriaan bapak menteri terhadap tanggung jawabnya di dalam menyikapi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi lalu lintas atau yang baru-baru ini di rel kereta api," ujar Syafiuddin.

Ia meminta pembahasan tidak dilanjutkan tanpa kehadiran Menteri Perhubungan.

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut ikut dalam penanganan korban kecelakaan Bus ALS bernomor polisi 346 BK 7778 DL yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan (Sumsel) pada Rabu (6/5/2026) siang.

Dia menyampaikan belasungkawa terhadap insiden yang menewaskan 16 orang tersebut dan menyebut Pemprov akan membantu pemulangan para korban ke kampung halaman masing-masing, baik yang berasal dari Sumatra Utara maupun dari luar Sumut.

“Kami turut berduka sedalam-dalamnya. Pemerintah Provinsi Sumatra Utara memastikan seluruh korban, baik yang selamat maupun yang meninggal dunia dapat ditangani dan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing,” ujar Bobby saat mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Medan, Kamis (7/5/2026).

Bobby pun mengatakan pasca insiden pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemprov Sumsel terkait proses evakuasi korban dari Musi Rawas Utara menuju daerah asal masing-masing korban.

Dia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi, termasuk pendataan manifest penumpang dan kontrol kendaraan.

“Ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, baik perusahaan otobus maupun pemerintah daerah. Manifest penumpang sangat penting untuk memudahkan identifikasi korban dan penanganan saat terjadi musibah,” tegasnya.

Adapun Direktur PT ALS Chandra Lubis menyampaikan belasungkawa atas kecelakaan bus ALS rute Medan–Semarang yang terjadi di Sumatra Selatan.

Menurutnya, pihak perusahaan telah turun langsung ke lokasi kejadian untuk memperoleh informasi terkait kondisi kru dan penumpang.

Dia juga menegaskan PT ALS akan bertanggung jawab terhadap keluarga korban dan memastikan santunan diberikan kepada para korban.

“Saat ini perwakilan ALS di Sumsel sudah turun ke lapangan dan juga memberikan bantuan berupa akomodasi bagi keluarga korban yang ingin menuju Sumsel,” ujar Chandra.

Sebagai informasi, salah satu armada Bus ALS menabrak truk tangki pengangkut BBM di Jalan Lintas Sumatra Kabupaten Musi Rawas Utara Sumsel pada Rabu siang.

Dari informasi awal yang diterima, sopir bus diduga mengambil lajur kanan untuk menghindari lubang sebelum akhirnya menabrak truk tangki yang datang dari arah berlawanan.

Tabrakan maut tak terelakkan dan memicu kobaran api. Sementara, tercatat 16 orang meninggal dunia akibat kebakaran tersebut, termasuk pengemudi dan kernet bus dan truk tangki. Sejumlah korban saat ini juga disebut masih menjalani perawatan di RS Bhayangkara Sumsel.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua kecelakaan transportasi yang masing-masing menelan 16 korban jiwa dalam rentang waktu berdekatan memicu sorotan terhadap minimnya anggaran keselamatan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kecelakaan pertama pada 27 April 2026 yang merenggut 16 korban jiwa terjadi ketika lokomotif bertabrakan dengan KRL. Sementara itu kecelakaan kedua terjadi pada Rabu (6/5/2026) saat bus antarlintasan Sumatra (ALS) bertabrakan dengan truk tangki minyak di Kelurahan Karang Jayo, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), sekitar pukul 12.39 WIB.

Berdasarkan penyelidikan awal, bus ALS yang dikemudikan A diduga berupaya menghindari lubang jalan dan mengambil jalur kanan, sementara truk tangki yang dikemudikan Y datang dari arah berlawanan. Tabrakan memicu ledakan dan kebakaran yang melahap kedua kendaraan. Sebanyak 16 orang meninggal dunia, tiga orang mengalami luka bakar serius, dan satu orang luka ringan.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai kesamaan jumlah korban dari dua kecelakaan berbeda moda tersebut mencerminkan sikap abai terhadap keselamatan jalan raya.

"Yang meninggal sama 16 orang, lebih heboh kecelakaan di perkeretaapian ketimbang di jalan raya. Hal ini menunjukkan kecelakaan di jalan raya sudah menjadi hal biasa dan tidak perlu ditanggapi serius," tuturnya, Kamis (7/5/2026).

Djoko mengingatkan bahwa kecelakaan bus ALS di Sumatra Barat setahun lalu juga menewaskan 12 orang. Rata-rata korban meninggal di jalan raya, menurutnya, sudah melampaui 100 orang per hari.

"Setiap hari rata-rata yang meninggal sudah di atas 100 orang [di jalan raya]. Jangan dipangkas anggaran keselamatan di Kemenhub," tegasnya.

Dia juga mempertanyakan efektivitas program pemerintah seperti makan bergizi gratis dan sekolah rakyat jika keselamatan mobilitas masyarakat di jalan raya tidak terjamin.

Anggaran Kemenhub pada 2026 tercatat sebesar Rp28,48 triliun, turun dari pagu efektif 2025 senilai Rp32,27 triliun dan jauh di bawah pagu 2024 yang mencapai Rp45,42 triliun. Kemenhub memperkirakan kekurangan dana sekitar Rp20 triliun pada tahun ini.

Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai angka tersebut terlalu minim untuk mencakup seluruh kebutuhan operasional transportasi nasional.

"Dengan backlog yang begitu besar, bagaimana menyikapi anggaran untuk fokus pelayanan publik, PSO dan subsidi angkutan, ini harus mendapat prioritas dan perhatian," tegasnya dalam Rapat Kerja Komisi V bersama Kemenhub, Rabu (18/4/2026).

Lasarus mendorong anggota Badan Anggaran (Banggar) di Komisi V untuk mengembalikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dana Badan Layanan Usaha (BLU) yang disetorkan Kemenhub ke kas negara guna menutup backlog yang ada. DPR juga telah mendorong Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk memperjuangkan penambahan anggaran kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mempercepat upaya penanganan pelintasan sebidang melalui kolaborasi lintas lembaga, sebagai langkah menekan risiko kecelakaan yang masih tinggi di berbagai wilayah.

Langkah tersebut ditandai dengan penyelenggaraan Kick Off Meeting Penanganan Pelintasan Sebidang yang digelar bersama Danantara, BP BUMN, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) di Ballroom Jakarta Railways Center, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Berdasarkan data, saat ini terdapat 3.674 pelintasan sebidang di Indonesia, dengan 1.810 titik menjadi prioritas penanganan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 172 pelintasan direncanakan untuk ditutup karena keterbatasan kondisi, sementara 1.638 titik lainnya akan ditingkatkan fasilitas keselamatannya secara bertahap.

Dalam kurun 2023 hingga 2026, tercatat sebanyak 948 korban akibat kecelakaan di pelintasan sebidang.

Sekitar 80 persen insiden terjadi di pelintasan yang belum dilengkapi penjagaan, sehingga mendorong perlunya langkah penanganan yang lebih cepat, terarah, dan terintegrasi.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono dalam sambutannya menegaskan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi.

“Tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa manusia. Pelintasan sebidang adalah titik temu dua sistem transportasi dengan pola operasi berbeda,” ujar Allan dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2026).

“Kereta tidak dapat berhenti mendadak, sementara lalu lintas jalan bersifat dinamis. Jika tidak dikelola dengan baik, risikonya sangat tinggi,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa penanganan pelintasan sebidang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak secara kolektif, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator, hingga masyarakat.

Pendekatan yang dilakukan harus komprehensif, melalui penutupan pelintasan berisiko tinggi, peningkatan sistem keselamatan, serta pembangunan pelintasan tidak sebidang dalam jangka panjang.

Sementara itu, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi titik awal percepatan langkah yang lebih konkret di lapangan, sekaligus refleksi atas kejadian yang terjadi sebelumnya.

“Kami menyampaikan duka cita atas kejadian pada 27 April 2026. Terdapat 16 korban meninggal dunia dan 17 pelanggan masih dalam perawatan, dengan kondisi yang terus membaik,” ujar Bobby.

“Kejadian ini menjadi pengingat bahwa tanggung jawab keselamatan ada pada kita semua,” tambah Bobby.

Bobby menegaskan bahwa langkah penanganan akan difokuskan pada percepatan aksi di lapangan, termasuk penutupan 172 pelintasan yang telah teridentifikasi, serta peningkatan penjagaan pada ratusan titik lainnya.

“Pengalaman menunjukkan bahwa penjagaan pelintasan mampu menekan risiko kecelakaan secara signifikan. Karena itu, langkah penjagaan, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi harus dijalankan secara bersamaan,” lanjutnya.

Selain itu, KAI juga akan memperkuat penerapan teknologi keselamatan, termasuk pemanfaatan sistem berbasis komunikasi, GPS, serta pengembangan sistem otomatisasi untuk mendukung pengendalian operasional yang lebih responsif terhadap potensi risiko.

Melalui kick off meeting ini, para pihak menyepakati penguatan kolaborasi dalam penanganan pelintasan sebidang, termasuk percepatan penutupan titik berisiko tinggi, peningkatan fasilitas keselamatan, serta penguatan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat.

Komitmen ini merupakan tindak lanjut dari sinergi antar lembaga dalam peningkatan keselamatan pelintasan sebidang yang telah dibangun sebelumnya.

Setiap pihak akan menjalankan peran sesuai kewenangannya, mulai dari penguatan regulasi, dukungan pendanaan, hingga implementasi teknis di lapangan.

“Keselamatan adalah prioritas yang harus dijaga setiap saat. KAI bersama seluruh pemangku kepentingan akan menjalankan setiap langkah secara disiplin dan berkelanjutan, agar risiko di pelintasan dapat ditekan dan masyarakat dapat beraktivitas dengan rasa aman,” tegas Bobby.

KOMPAS.com/NURPINI AULIA RAPIKA Pelintasan Sebidang Ampera di Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, yang sejak lama hanya menggunakan palang bambu kini beralih menggunakan palang besi dan dijaga lebih ketat oleh petugas Dinas Perhubungan pascakejadian kecelakaan, Kamis (30/4/2026).

Adapun kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek terjadi pada Senin pekan lalu diakibatkan oleh taksi Green SM yang tertabrak di pelintasan sebidang.

KRL Commuter Line terpaksa berhenti setelah terjadi gangguan di jalur tersebut.

Saat kondisi kereta masih tertahan, KA Argo Bromo Anggrek rute Gambir–Surabaya Pasar Turi melaju dan menabrak bagian belakang rangkaian KRL. Benturan keras tak terhindarkan.

Lokomotif KA Argo Bromo Anggrek menghantam gerbong terakhir KRL hingga menyebabkan kerusakan parah, terutama pada gerbong khusus perempuan yang berada di posisi paling belakang.

Bagian gerbong dilaporkan ringsek hingga menyulitkan proses evakuasi penumpang.

Insiden tersebut menelan 16 korban meninggal dunia.

Saat ini KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) tengah melakukan investigasi terkait kecelakaan maut itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat peningkatan keselamatan transportasi darat, khususnya di perlintasan sebidang yang memiliki tingkat risiko tinggi di berbagai wilayah.

Percepatan tersebut ditandai dengan Kick Off Meeting Penanganan Perlintasan Sebidang di Ballroom Jakarta Railways Center, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026), yang diikuti oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Danantara, BP BUMN, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi titik awal percepatan langkah yang lebih konkret di lapangan, sekaligus refleksi atas kejadian yang terjadi sebelumnya.

“Saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang di Indonesia, dengan 1.810 titik menjadi fokus penanganan,” kata Bobby dalam keterangan resmi, Selasa (5/5/2026).

Dari jumlah tersebut, 172 perlintasan diarahkan untuk penutupan karena kondisi terbatas, sedangkan 1.638 perlintasan lainnya memerlukan peningkatan fasilitas keselamatan secara bertahap.

Untuk itu, penanganan akan difokuskan pada percepatan aksi di lapangan, termasuk penutupan 172 perlintasan yang telah teridentifikasi, serta peningkatan penjagaan pada ratusan titik lainnya.

“Pengalaman menunjukkan bahwa penjagaan perlintasan mampu menekan risiko kecelakaan secara signifikan. Karena itu, langkah penjagaan, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi harus dijalankan secara bersamaan,” lanjutnya.

Selain itu, KAI juga akan memperkuat penerapan teknologi keselamatan, termasuk pemanfaatan sistem berbasis komunikasi, GPS, serta pengembangan sistem otomatisasi untuk mendukung pengendalian operasional yang lebih responsif terhadap potensi risiko.

Melalui kick off meeting ini, para pihak menyepakati penguatan kolaborasi dalam penanganan perlintasan sebidang, termasuk percepatan penutupan titik berisiko tinggi, peningkatan fasilitas keselamatan, serta penguatan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat.

Komitmen ini merupakan tindak lanjut dari sinergi antar lembaga dalam peningkatan keselamatan perlintasan sebidang yang telah dibangun sebelumnya.

Setiap pihak akan menjalankan peran sesuai kewenangannya, mulai dari penguatan regulasi, dukungan pendanaan, hingga implementasi teknis di lapangan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Allan Tandiono menegaskan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi.

Penanganan perlintasan sebidang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak secara kolektif, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator, hingga masyarakat.

Pendekatan yang dilakukan harus komprehensif, melalui penutupan perlintasan berisiko tinggi, peningkatan sistem keselamatan, serta pembangunan perlintasan tidak sebidang dalam jangka panjang.

“Kereta tidak dapat berhenti mendadak, sementara lalu lintas jalan bersifat dinamis. Jika tidak dikelola dengan baik, risikonya sangat tinggi,” ujarnya.

Tragedi kecelakaan KRL di Bekasi Timur pada Senin malam, 27 April 2026, meninggalkan duka yang mendalam. Enam belas nyawa hilang, sebagian besar merupakan perempuan pekerja, penopang ekonomi keluarga. Enam belas bukanlah sekadar angka dalam laporan, melainkan individu dengan peran sosial dan tanggung jawab yang nyata. Setiap korban membawa cerita, relasi, dan kehidupan yang terputus secara tiba-tiba.

Dalam situasi seperti ini, publik tidak hanya berduka, tetapi juga menaruh harapan: bahwa negara akan hadir dengan empati sekaligus langkah cepat yang berorientasi pada keselamatan menyeluruh bagi warganya. Harapan itu bukan berlebihan, melainkan bagian dari kontrak moral antara warga dan institusi yang melindungi mereka. Namun, alih-alih meredakan duka, respons yang muncul dari perwakilan pemerintah pasca kejadian justru membuka ruang perdebatan baru di publik.

Ketika Nyawa Menjadi Pertaruhan

Ide pemindahan gerbong KRL khusus perempuan dari posisi depan dan belakang kereta, dengan dalih peningkatan keamanan, sekilas tampak sebagai respons cepat. Namun, jika dicermati lebih dalam, pendekatan ini justru menggeser fokus dari perbaikan sistemik menuju solusi yang bersifat teknis dan segmentatif. Alih-alih membenahi akar persoalan keselamatan transportasi, seperti standar operasional, mitigasi risiko, dan infrastruktur, solusi dan diskursus publik justru diarahkan pada pengaturan posisi kelompok tertentu di dalam kereta.

Pergerseran ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyentuh cara kita memaknai nilai keselamatan itu sendiri. Dari perspektif psikologi sosial, pendekatan semacam ini berpotensi mengarah pada apa yang disebut sebagai moral exclusion, konsep yang diperkenalkan oleh Susan Opotow. Moral exclusion terjadi ketika individu atau kelompok tertentu, secara tidak sadar, ditempatkan di luar lingkup pertimbangan moral yang setara. Dalam konteks ini, keselamatan yang seharusnya menjadi hak universal berisiko dipersepsikan sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan berdasarkan kategori tertentu.

Padahal, dalam kerangka kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow, rasa aman merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Ia adalah prasyarat agar individu dapat menjalankan fungsi sosial dan psikologisnya secara optimal. Ketika keselamatan diposisikan sebagai sesuatu yang dapat “diatur ulang” melalui distribusi risiko, bukan diminimalkan secara menyeluruh, maka yang terjadi bukanlah peningkatan perlindungan, melainkan potensi pergeseran beban risiko antarkelompok.

Pada titik ini, perdebatan tidak lagi hanya tentang kebijakan, tetapi tentang ekspektasi publik terhadap institusi yang seharusnya memberi perlindungan. Ketika respons yang ada tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan tersebut, muncul ruang untuk memahami dinamika ini dari perspektif relasi antara individu dan institusi.

Jaminan Keselamatan, Hak Semua tanpa Terkecuali

Lebih jauh, dinamika ini dapat dipahami melalui konsep institutional betrayal yang diperkenalkan oleh Jennifer Freyd. Konsep ini merujuk pada situasi ketika institusi yang seharusnya menjadi sumber perlindungan justru dipersepsikan gagal menjalankan perannya. Dalam konteks pascatragedi kecelakaan KRL, publik tidak hanya membutuhkan solusi teknis, tetapi juga pengakuan atas duka yang dialami, serta jaminan bahwa keselamatan setiap individu diposisikan sebagai prioritas utama, tanpa pengecualian.

Prinsip ini sesungguhnya bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga mandat konstitusional. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, sementara Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh rasa aman. Dalam konteks transportasi, hal ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang menempatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa sebagai prinsip utama penyelenggaraan perkeretaapian. Artinya, perlindungan keselamatan tidak boleh bersifat selektif ataupun bergantung pada kategori tertentu, itu menjadi hak semua warga negara.

Ketika respons kebijakan tidak sepenuhnya menjawab mandat perundang-undangan tersebut, dampaknya melampaui sekadar perdebatan di ruang publik. Ia dapat berkembang menjadi penurunan kepercayaan terhadap institusi, meningkatnya kecemasan kolektif, serta terkikisnya rasa aman di ruang-ruang sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko memperdalam stres kolektif dan melemahkan kesejahteraan psikologis masyarakat secara luas, terutama ketika publik merasa bahwa perlindungan tidak diberikan secara setara.

Pada titik inilah penting untuk menegaskan kembali bahwa keselamatan bukanlah privilese bagi kelompok tertentu, melainkan hak dasar yang melekat pada setiap warga negara. Karena itu, arah kebijakan seharusnya tidak berfokus pada redistribusi risiko antar kelompok, melainkan pada pengurangan risiko secara menyeluruh melalui perbaikan sistem keselamatan transportasi. Evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional, penguatan mitigasi risiko, serta pembenahan infrastruktur menjadi langkah yang lebih esensial dan berkeadilan.

Urgensi Humanisasi Kebijakan Publik

Pada saat yang sama, komunikasi publik dari para pemangku kebijakan memegang peran krusial. Empati, kehati-hatian, dan sensitivitas terhadap kondisi psikologis masyarakat yang tengah berduka bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari tanggung jawab institusional itu sendiri. Cara negara berbicara kepada publik, terutama dalam situasi krisis, akan sangat menentukan apakah rasa aman masyarakat dapat dipulihkan atau justru semakin tergerus.

Komunikasi publik yang tidak tepat, bukan tidak mungkin justru menimbulkan masalah baru. Dalam situasi krisis dan pascatragedi, masyarakat berada dalam kondisi emosional yang rentan ditandai dengan meningkatnya kecemasan, ketakutan, dan kebutuhan akan kepastian serta perlindungan. Komunikasi yang tidak tepat, minim empati, atau terkesan mereduksi nilai kemanusiaan, dapat memperkuat persepsi ancaman dan memperpanjang respons stres kolektif masyarakat. Alih-alih meredakan ketegangan, pernyataan komunikasi yang tidak tepat dan terkesan nir empati, apalagi disampaikan oleh pejabat publik ataupun tokoh masyarakat, akan memicu meningkatkan rasa tidak aman, kemarahan, bahkan timbul perasaan ditinggalkan oleh institusi yang seharusnya melindungi.

Pada akhirnya, tragedi ini mengingatkan bahwa kebijakan publik tidak hanya menyangkut efisiensi atau pengaturan teknis, tetapi juga mencerminkan bagaimana negara memaknai nilai setiap nyawa. Humanisasi dalam proses perumusan kebijakan publik menjadi kunci. Dalam konteks kasus ini, keselamatan tidak seharusnya menjadi variabel yang dinegosiasikan, melainkan fondasi yang dijamin untuk semua, tanpa terkecuali.