Danantara dapat menjadi pengungkit investasi nasional, tetapi kepercayaan publik harus tetap menjadi modal yang paling dijaga

Jakarta (ANTARA) - Penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Danantara Indonesia membuka babak baru dalam pencarian sumber pendanaan pembangunan nasional.

Kedua instrumen tersebut lahir dari perubahan Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) melalui UU Nomor 4 Tahun 2026, yang memberi kewenangan kepada Danantara untuk menerbitkan surat utang umum maupun surat utang khusus.

Patriot Bond dan Merah Putih Bond ditempatkan sebagai surat utang khusus yang ditujukan untuk memperkuat pembiayaan investasi dan proyek strategis nasional.

Namun, penerbitan instrumen pendanaan oleh lembaga pengelola investasi negara tidak dapat dibaca semata-mata sebagai urusan korporasi. Setiap obligasi yang diterbitkan Danantara akan selalu berada dalam bayang-bayang reputasi negara. Investor, masyarakat, lembaga pemeringkat, dan pasar keuangan akan menilai apakah hubungan antara instrumen tersebut, aset negara, BUMN, serta APBN memiliki batas yang jelas.

Instrumen Patriot Bond dan Merah Putih Bond menjadi semakin sensitif karena regulasi memberikan perlindungan khusus bagi transaksi pembelian di pasar primer. Ketentuan tersebut mencakup perlindungan dari tuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk perpajakan, dan gugatan perdata.

Data serta informasi dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dalam proses peradilan. Peserta tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela turut disebut sebagai kelompok yang dapat menjadi investor instrumen ini

Di sinilah reputasi fiskal menjadi sangat penting. Reputasi fiskal tidak hanya dibentuk oleh rasio defisit dan utang pemerintah, melainkan oleh keyakinan bahwa negara mampu mengelola kewajiban, risiko, dan kebijakan pembiayaannya secara transparan.

Negara yang memiliki reputasi fiskal baik akan lebih mudah memperoleh pembiayaan dengan biaya yang wajar. Sebaliknya, ketidakjelasan antara utang lembaga investasi negara dan kewajiban pemerintah dapat meningkatkan premi risiko, mempersempit ruang fiskal, serta menurunkan kepercayaan publik.

Tekanan fiskal

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa instrumen investasi negara dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila dibangun dengan mandat yang jelas dan tata kelola yang kuat. Sebaliknya, instrumen tersebut dapat menjadi sumber tekanan fiskal apabila negara mencampurkan terlalu banyak tujuan: mengejar imbal hasil, memenuhi kepentingan politik, menyelamatkan perusahaan negara, sekaligus menutup kebutuhan pembiayaan jangka pendek.

Contoh dari Eropa, misalnya Norwegia, telah membentuk Government Pension Fund Global untuk mengelola kekayaan publik lintas generasi. Dana tersebut dibentuk dari pendapatan minyak dan gas, lalu diinvestasikan secara global melalui Norges Bank Investment Management.

Nilai dana ini telah mencapai sekitar 1,8 triliun dolar AS dan memiliki kepemilikan di sekitar 9.000 perusahaan di berbagai negara. Pemerintah Norwegia menerapkan aturan fiskal yang membatasi penggunaan hasil investasi dana tersebut untuk anggaran, sehingga aset investasi tidak mudah ditarik untuk kebutuhan politik atau belanja jangka pendek.

Sedangkan untuk kawasan Asia Tenggara, di Singapura terdapat pemisahan peran antara Temasek dan Government of Singapore Investment Corporation (GIC) yang kerap dipandang sebagai salah satu praktik tata kelola kekayaan negara yang paling disiplin.

GIC mengelola dana cadangan Pemerintah (surplus nasional), sementara Temasek beroperasi layaknya perusahaan investasi komersial biasa yang mengelola ekuitasnya sendiri dan pemegang saham. Karena beroperasi dengan pendekatan korporasi, Temasek dituntut menilai investasi berdasarkan prospek bisnis, kualitas manajemen, risiko pasar, dan potensi imbal hasil, bukan semata-mata atas dasar kepentingan politik atau kebutuhan pembiayaan pemerintah jangka pendek.

Pengalaman penting berikutnya datang dari Malaysia melalui kasus 1Malaysia Development Berhad yang memberikan peringatan yang lebih keras.

Ketika lembaga investasi negara memiliki akses pembiayaan besar tetapi pengawasan, transparansi, dan independensi tata kelolanya lemah, utang korporasi dapat berubah menjadi persoalan fiskal dan reputasi negara. Kerusakan yang muncul tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga menurunnya kepercayaan masyarakat dan investor terhadap institusi publik.

Prinsip global yang relevan untuk menghindari risiko tersebut tercermin dalam Santiago Principles. Standar yang disusun oleh International Forum of Sovereign Wealth Funds ini mencakup 24 prinsip mengenai tujuan kebijakan, struktur kelembagaan, tata kelola, investasi, manajemen risiko, dan transparansi.

Santiago Principles menekankan bahwa dana investasi negara perlu memiliki mandat yang terbuka, pengambilan keputusan yang independen, serta pengelolaan risiko yang prudent.

Bagi Indonesia, pembanding global tersebut mengajarkan bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh seberapa cepat instrumen diterbitkan, tetapi oleh seberapa jelas negara menjelaskan siapa yang menanggung risiko, bagaimana dana digunakan, dan apa batas dukungan pemerintah apabila investasi tidak berjalan sesuai rencana.

Mitigasi struktural

Instrumen pendanaan Danantara mesti memiliki berbagai dimensi mitigasi resiko dalam rangka menjaga kredibilitas investasi yang dijalankannya. Hal itu dapat dilakukan dengan menyusun sejumlah langkah strategis untuk memetakan secara struktural, seluruh dimensi resiko yang dapat terjadi secara prudent dan penuh kehati-hatian yang dirangkum dari berbagai literasi mengenai instrumen pendanaan tersebut.

Langkah pertama sebagai pondasi trust yang utama bagi investor adalah memastikan bahwa Patriot Bond dan Merah Putih Bond memiliki batas mandat yang tegas. Pemerintah dan Danantara perlu menjelaskan apakah instrumen tersebut digunakan untuk proyek komersial, proyek strategis dengan dukungan kebijakan, atau proyek pelayanan publik. Klasifikasi ini penting karena setiap jenis proyek memiliki profil risiko dan mekanisme pembiayaan yang berbeda.

Langkah yang kedua adalah menerapkan prinsip pemisahan risiko atau ring-fencing antara neraca Danantara dan APBN. Publik perlu memperoleh kepastian bahwa setiap obligasi yang diterbitkan Danantara bukan secara otomatis merupakan utang pemerintah. Jika terdapat penjaminan, penyertaan modal negara, fasilitas perpajakan, atau bentuk dukungan fiskal lain, seluruhnya perlu dicatat secara terbuka dalam dokumen risiko fiskal pemerintah.

Sedangkan langkah ketiga adalah melakukan penguatan transparansi instrumen. Informasi mengenai nilai penerbitan, tenor, kupon, investor sasaran, penggunaan dana, proyek yang dibiayai, dan proyeksi pengembalian perlu diumumkan dalam batas yang tetap menjaga kerahasiaan bisnis. Transparansi bukan berarti membuka seluruh negosiasi komersial, tetapi memberi informasi yang cukup agar publik dapat menilai apakah instrumen tersebut dikelola secara profesional.

Langkah keempat adalah melalui pembentukan komite risiko independen yang memiliki kewenangan nyata. Komite ini perlu diisi oleh profesional yang memiliki kompetensi investasi, manajemen risiko, hukum, pasar keuangan, dan tata kelola publik. Setiap penerbitan instrumen dalam jumlah besar perlu melewati uji stres, analisis sensitivitas, serta skenario terburuk terhadap kemampuan pembayaran dan dampaknya bagi neraca Danantara.

Langkah kelima dibutuhkan dalam rangka membangun komunikasi publik yang jernih. Patriot Bond dan Merah Putih Bond membawa simbol nasionalisme yang kuat. Namun, nasionalisme ekonomi tidak boleh dijadikan pengganti dari penjelasan teknis mengenai risiko, imbal hasil, dan tata kelola.

Masyarakat perlu diyakinkan bahwa investasi berdasarkan pada keputusan sukarela, pertimbangan investasi yang wajar, serta keyakinan terhadap kualitas proyek yang dibiayai. Pemerintah telah membantah isu bahwa masyarakat dengan simpanan tertentu diwajibkan membeli instrumen tersebut.

Mengawal kredibilitas

Kebijakan imunitas hukum dalam revisi UU P2SK dirancang sebagai magnet penarik likuiditas besar milik warga negara Indonesia yang selama ini mengendap di luar negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa perlakuan khusus ini semata-mata mengamankan dana yang masuk ke sistem ekonomi domestik, sementara aktivitas bisnis ilegal investor di luar obligasi tetap dapat dikejar secara hukum.

Namun, hasil kajian ekonomi mengingatkan adanya potensi moral hazard. Perlindungan yang terlalu longgar dari pidana khusus dapat menurunkan persepsi kepatuhan Indonesia terhadap regulasi Financial Action Task Force (FATF). Jika Indonesia dinilai memberikan ruang bagi akomodasi dana tanpa rekam jejak bersih, lembaga pemeringkat internasional dikhawatirkan menaikkan harga risiko negara (country risk premium), yang justru akan membuat biaya utang (cost of fund) negara membengkak di masa depan.

Sehingga dengan demikian, reputasi fiskal dalam skema pendanaan yang dijalankan Danatara akan dibangun melalui ketegasan batas, keterbukaan risiko, dan keberanian untuk menempatkan akuntabilitas di atas euforia pendanaan.

Danantara dapat menjadi pengungkit investasi nasional, tetapi kepercayaan publik harus tetap menjadi modal yang paling dijaga. Ketika setiap rupiah pendanaan dapat dijelaskan, setiap risiko dapat diukur, dan setiap dukungan negara dapat dipertanggungjawabkan, Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak hanya menjadi instrumen keuangan, melainkan juga cermin kedewasaan tata kelola fiskal Indonesia.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Sovereign green fund bukan sekadar instrumen keuangan, melainkan simbol dari keseriusan negara dalam membangun masa depan energi yang berkelanjutan dan berdaulat

Jakarta (ANTARA) - Perubahan lanskap energi dunia dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa energi bukan lagi sekadar kebutuhan ekonomi, melainkan bagian penting dari strategi geopolitik global.

Konflik Rusia dan Ukraina menjadi titik balik yang mengguncang stabilitas energi internasional. Harga minyak mentah dunia sempat melonjak hingga di atas 120 dolar AS per barel pada Juni 2022 berdasarkan data US Energy Information Administration.

Di saat yang sama, harga gas di Eropa meningkat lebih dari 300 persen dibandingkan tahun sebelumnya menurut International Monetary Fund (2022). Dampaknya terasa luas terhadap inflasi global dan perlambatan ekonomi dunia yang hanya tumbuh sekitar 3,4 persen pada 2022 berdasarkan World Economic Outlook IMF 2023.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebergantungan terhadap energi fosil lintas negara membawa risiko ekonomi yang sangat besar. Ketika konflik geopolitik muncul, negara-negara pengimpor energi akan menjadi pihak yang paling rentan. Ancaman itu semakin nyata karena sekitar 20 persen pasokan minyak dunia atau sekitar 17 juta–20 juta barel per hari melewati Selat Hormuz menurut US Energy Information Administration (2023).

World Bank dalam Commodity Markets Outlook (2023) bahkan memperingatkan bahwa gangguan di kawasan tersebut dapat memicu kenaikan harga minyak global hingga 30–50 persen dalam waktu singkat.

Indonesia tidak berada di luar pusaran tekanan tersebut. Kebergantungan terhadap impor migas masih cukup tinggi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa impor migas Indonesia mencapai 36,2 miliar dolar AS pada 2023 dan menjadi salah satu penyumbang utama defisit neraca perdagangan migas nasional.

Di sisi lain, beban subsidi energi juga melonjak tajam. Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi energi mencapai lebih dari Rp339 triliun pada 2022 akibat gejolak harga energi global.

Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan energi bukan hanya isu lingkungan, tetapi telah menjadi persoalan fiskal dan ketahanan ekonomi nasional. Ketika harga energi global bergejolak, ruang fiskal negara ikut tertekan. Dalam kondisi seperti itu, Indonesia membutuhkan strategi pembiayaan baru yang tidak hanya mampu menopang transisi energi, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

Instrumen strategis

Di tengah tantangan tersebut, sovereign green fund atau dana hijau negara menjadi salah satu instrumen yang semakin relevan. Pada dasarnya, sovereign green fund merupakan dana investasi milik negara yang secara khusus diarahkan untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan, terutama energi bersih dan transisi hijau.

Konsep ini sebenarnya merupakan evolusi dari sovereign wealth fund yang telah berkembang sejak akhir abad ke-20. Salah satu contoh paling sukses adalah Government Pension Fund Global milik Norwegia yang dibentuk pada 1990 dan mulai aktif berinvestasi global sejak 2001. Hingga 2023, nilai aset dana tersebut mencapai lebih dari 1,4 triliun dolar AS dengan sebagian investasi mulai diarahkan ke sektor energi bersih dan keberlanjutan berdasarkan Laporan Tahunan GPFG 2023.

Momentum pengembangan dana hijau semakin menguat setelah Paris Agreement yang mendorong dunia mempercepat transisi energi. International Energy Agency dalam World Energy Outlook (2023) memperkirakan kebutuhan investasi transisi energi global mencapai lebih dari 4 triliun dolar AS per tahun hingga 2030. Angka tersebut menunjukkan bahwa transformasi energi dunia membutuhkan dukungan pembiayaan yang sangat besar dan berjangka panjang.

Bagi Indonesia, kebutuhan investasi tersebut juga tidak kecil. International Renewable Energy Agency (IRENA) memperkirakan Indonesia membutuhkan investasi lebih dari 1 triliun dolar AS hingga 2050 untuk mencapai target net zero emissions.

Tantangannya, kapasitas fiskal nasional masih relatif terbatas dengan rasio pajak Indonesia yang berada di kisaran 10–11 persen terhadap PDB menurut World Bank (2023). Artinya, kebergantungan semata pada APBN tidak akan cukup untuk membiayai seluruh agenda transisi energi nasional.

Karena itu, sovereign green fund dapat menjadi jembatan strategis antara kebutuhan investasi besar dan keterbatasan fiskal negara. Dana ini dapat menghimpun berbagai sumber pembiayaan mulai dari green bonds, green sukuk, investasi swasta, blended finance, hingga kerja sama internasional. Dengan adanya instrumen khusus tersebut, proyek-proyek energi terbarukan dapat memperoleh dukungan pendanaan yang lebih stabil dan terarah.

Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi awal melalui pembentukan Indonesia Investment Authority (INA). Namun, fokus terhadap pembiayaan hijau masih perlu diperkuat dengan desain kelembagaan yang lebih spesifik, transparan, dan akuntabel agar mampu menjadi motor utama transisi energi nasional.

Menjaga kedaulatan

Kedaulatan energi hari ini tidak lagi sekadar berbicara tentang kemampuan menyediakan listrik atau bahan bakar bagi masyarakat. Kedaulatan energi juga menyangkut kendali terhadap teknologi, investasi, rantai pasok, dan arah kebijakan energi nasional.

Negara-negara besar saat ini berlomba menguasai rantai pasok energi hijau dunia. Investasi global pada sektor energi terbarukan terus meningkat setiap tahun, termasuk dalam industri baterai kendaraan listrik, panel surya, dan mineral kritis. International Renewable Energy Agency mencatat bahwa investasi energi hijau global telah mencapai ratusan miliar dolar setiap tahunnya dan terus tumbuh seiring percepatan transisi energi dunia.

Dalam situasi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar sekaligus tantangan besar. Indonesia memiliki sumber daya alam strategis seperti nikel, bauksit, panas bumi, dan bioenergi yang dapat menjadi fondasi ekonomi hijau nasional. Namun tanpa strategi pembiayaan yang kuat, Indonesia berisiko hanya menjadi pemasok bahan mentah tanpa menikmati nilai tambah industri hijau global.

Karena itu, sovereign green fund perlu diarahkan bukan hanya untuk membangun pembangkit energi bersih, tetapi juga memperkuat hilirisasi industri hijau nasional. Pengembangan industri baterai kendaraan listrik, panel surya, bioenergi berbasis sumber daya lokal, hingga riset teknologi energi domestik harus menjadi bagian penting dari agenda besar tersebut.

Dengan dukungan pembiayaan domestik yang kuat, Indonesia akan memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam menentukan arah kebijakan energi dan memilih mitra strategis internasional. Ketergantungan terhadap pembiayaan asing pun dapat dikurangi sehingga agenda transisi energi nasional tetap berada dalam kendali kepentingan nasional.

Lebih jauh lagi, transisi energi juga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan industri hijau berpotensi menciptakan lapangan kerja, memperluas investasi, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Karena itu, sovereign green fund sejatinya bukan sekadar instrumen keuangan, tetapi bagian dari strategi besar membangun kemandirian ekonomi Indonesia di masa depan.

Pada akhirnya, kedaulatan energi bukan lagi hanya soal menjaga pasokan listrik tetap menyala, tetapi tentang siapa yang mampu mengendalikan arah masa depan ekonomi dan energi nasionalnya sendiri.

Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau dunia, namun demikian untuk merealisasikan potensi tersebut membutuhkan keberanian membangun strategi yang visioner, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Menatap masa depan

Meski menjanjikan, pembentukan dana hijau untuk pembiayaan energi berkelanjutan bukan tanpa tantangan. Salah satu isu utama adalah tata kelola. Tanpa sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel, dana ini berisiko menjadi tidak efektif atau bahkan disalahgunakan.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa keberhasilan dana semacam ini sangat bergantung pada governance yang kuat, termasuk mekanisme pengawasan independen, pelaporan yang transparan, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Indonesia perlu belajar dari praktik terbaik global sekaligus menyesuaikannya dengan konteks domestik.

Selain itu, tantangan lainnya adalah memastikan keberlanjutan sumber pendanaan. Pemerintah perlu merancang skema yang tidak hanya bergantung pada satu sumber, tetapi mampu mengintegrasikan berbagai instrumen, seperti pajak karbon, green sukuk, hingga pembiayaan berbasis blended finance.

Dari sisi regulasi, harmonisasi kebijakan lintas sektor juga menjadi kunci. Transisi energi melibatkan banyak aktor, mulai dari kementerian, BUMN, hingga sektor swasta. Tanpa koordinasi yang baik, potensi sovereign green fund tidak akan optimal.

Pada akhirnya, transisi energi adalah perjalanan panjang yang membutuhkan visi, komitmen, dan keberanian untuk berinovasi. Sovereign green fund bukan sekadar instrumen keuangan, melainkan simbol dari keseriusan negara dalam membangun masa depan energi yang berkelanjutan dan berdaulat.

Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau global: sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar, serta posisi strategis dalam rantai pasok global. Namun, tanpa strategi pembiayaan yang tepat, potensi tersebut bisa saja tidak optimal.

*) Dr M Lucky Akbar,ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Pertanyaannya, apakah kita membutuhkan pencadangan berlebihan kalau agunannya kuat? Itu yang harus jadi analisa atau pertimbangan sebuah bank,

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memandang perubahan outlooksovereign credit rating Indonesia menjadi negatif berpotensi meningkatkan biaya penerbitan surat utang, menyusul keputusan Moody’s merevisi outlook dari stabil menjadi negatif.

“Kalau negara dulunya Baa2 menjadi Ba2, maka tentunya corporate rating-nya juga sama. Lalu dampaknya apa? Kalau kita menerbitkan surat utang lagi, maka tawar-menawarnya menjadi lebih mahal,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu usai konferensi pers paparan kinerja di Jakarta, Senin.

Namun, BTN sendiri belum berencana masuk ke pasar pendanaan global dalam waktu dekat. Nixon menilai ketersediaan investor domestik masih memadai untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, sekaligus menawarkan struktur biaya yang lebih efisien.

Selain itu, ia juga mencatat bahwa saat ini penerbitan instrumen utang dalam mata uang dolar AS kurang ekonomis bagi BTN, mengingat portofolio pembiayaan perseroan, khususnya kredit pemilikan rumah (KPR), seluruhnya berbasis rupiah.

Pendanaan dalam valuta asing akan menimbulkan biaya (cost) tambahan, terutama dari selisih nilai tukar dan biaya lindung nilai (swap), yang pada akhirnya membuat biaya dana menjadi lebih mahal dibandingkan pendanaan dalam rupiah.

Terkait hubungan dengan lembaga pemeringkat internasional, Nixon menyatakan bahwa pihaknya akan tetap melakukan komunikasi secara aktif dan rutin.

Ia menambahkan, pertemuan dengan lembaga pemeringkat sebenarnya merupakan praktik standar, di mana bank menyampaikan penjelasan secara mendetail mengenai strategi, profil risiko, dan proyeksi bisnis jangka menengah hingga panjang yang menjadi dasar penilaian peringkat.

Mengenai pencadangan, Nixon mengamini bahwa rasio pencadangan BTN relatif lebih rendah dibandingkan bank-bank anggota Himbara lainnya, namun tetap berada di atas ketentuan minimum regulator.

Rasio pencadangan (CKPN) BTN saat ini berada di kisaran 125 persen, yang dinilai memadai mengingat kuatnya kualitas agunan pada portofolio KPR. Ke depan, rasio pencadangan akan ditingkatkan hingga 150 persen pada 2030.

Nixon menekankan bahwa kredit perumahan didukung oleh agunan yang kuat, sehingga perlindungan risiko tidak hanya tercermin dari tingkat pencadangan, tetapi juga dari nilai agunan yang menyertai kredit tersebut.

“Pertanyaannya, apakah kita membutuhkan pencadangan berlebihan kalau agunannya kuat? Itu yang harus jadi analisa atau pertimbangan sebuah bank,” kata Nixon.

Sebagai informasi, lembaga pemeringkat Moody’s pada Kamis (5/2) mengumumkan untuk mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.

Sejalan dengan langkah tersebut, Moody’s juga merevisi outlook lima bank di Indonesia menjadi negatif, termasuk BTN. Bank lain yang terdampak adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Central Asia (BCA).

Meski demikian, Moody’s tetap mempertahankan seluruh peringkat utama kelima bank tersebut, termasuk peringkat penerbit (issuer ratings), peringkat simpanan (deposit ratings), peringkat utang senior tanpa jaminan (senior unsecured ratings), serta sejumlah indikator risiko dan profil kredit lainnya.

Khusus untuk BTN, Moody’s mempertahankan deposit ratings pada level Baa2 dan Baseline Credit Assessment (BCA) pada level ba2, dengan mencatat bahwa tingkat pencadangan bank masih relatif rendah dibandingkan dengan risiko asetnya, terutama akibat tingginya porsi kredit restrukturisasi.

Menurut Moody’s, peringkat BTN ini turut ditopang oleh kuatnya dukungan pemerintah, sejalan dengan peran strategis bank dalam pembiayaan perumahan nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang sovereign credit rating Indonesia yang diputuskan Moody's tetap bertahan pada level Baa2 menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid.

Hal ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat, kerangka kebijakan makro yang disiplin, serta ketahanan sektor jasa keuangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan OJK akan terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ke depan, ujar dia, OJK akan secara konsisten menjalankan program prioritas pada 2026 dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, serta pendalaman pasar keuangan secara terukur.

"Seluruh agenda tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pembiayaan program prioritas pemerintah, serta memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor," kata Friderica.

Adapun ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,11 persen pada tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Kinerja ini menunjukkan kemampuan perekonomian nasional untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan global, sekaligus menjadi penopang penting terhadap ketidakpastian jangka pendek yang tercermin dalam outlook.

Selain mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level Baa2, Moody's pada Kamis (5/2/2026) juga mengumumkan untuk melakukan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.

OJK memandang penilaian Moody's yang menempatkan Indonesia pada posisi relatif lebih baik dibandingkan negara sekelasnya sebagai cerminan kepercayaan terhadap kapasitas kebijakan nasional.

Oleh sebab itu, OJK akan mendukung penguatan koordinasi nasional untuk menciptakan kebijakan yang lebih selaras dan konsisten.

Sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK juga akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta memperluas dukungan pembiayaan bagi pembangunan jangka menengah dan panjang.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Danantara tengah membangun Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi, untuk memberikan fasilitas yang nyaman bagi jamaah umroh dan haji Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Stabilitas ekonomi jangka panjang dan masyarakat yang sejahtera, salah satunya, tercipta berkat pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan secara optimal.

Berbagai negara tengah berlomba-lomba mengoptimalkan kekayaan yang dimiliki, mencakup sumber daya manusia hingga sumber daya alam.

Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Dana Kekayaan Negara saat inidigunakan sebagai senjata untuk mengelola kekayaan negara, yang tugasnya mengelola kekayaan dan investasi demi terciptanya kesejahteraan lintas generasi dalam sebuah bangsa.

Indonesia telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) pada 24 Februari 2025, yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto.

Daya berarti energi atau kekuatan, Anagata'berarti masa depan, dan Nusantara merujuk pada tanah air Indonesia. Sehingga Danantara mencerminkan kekuatan ekonomi yang menjadi energi masa depan Indonesia, begitu ujar Presiden Prabowo.

Perjanjian global

Setahun belum genap, Danantara telah melanglang buana ke mancanegara untuk menggaet kemitraan strategis dengan berbagai badan investasi negara lain, maupun dengan negara bersangkutan secara langsung.

Di kawasan Timur Tengah, bersama Qatar Investment Authority (QIA), Danantara menjalin kemitraan strategis untuk mengelola dana investasi senilai 4 miliar dolar AS, dan melakukan tanda tangan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Jordan Investment Fund (JIF) untuk memperkuat investasi di tingkat global.

Lalu, menjalin kemitraan bersama perusahaan desalinasi air swasta terbesar di dunia dan pelopor hidrogen hijau Arab Saudi yaitu ACWA Power. Kemitraan itu dengan potensi pendanaan proyek hingga 10 miliar dolar AS untuk membantu Indonesia mencapai target 34 persen campuran energi terbarukan pada 2034 dan 87 persen pada 2060.

Di Asia Timur, Danantara menekan MoU dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC), untuk membuka peluang pembiayaan mempercepat transisi Indonesia menuju ekonomi hijau yang terkoneksi secara digital.

Di kawasan Eropa, bersama Russian Direct Investment Fund (RDIF) telah meluncurkan Russia-Indonesia Investment Platform (RIDNIP) dengan perjanjian hingga 2 miliar Euro, serta bersama perusahaan tambang asal Prancis, Eramet, menjajaki pembentukan platform investasi strategis di sektor nikel dari hulu hingga hilir.

Kemudian, dari negara tetangga, terdapat Future Fund Australia (FFA) yang mendukung keanggotaan Danantara dalam International Forum of Sovereign Wealth Fund (IFSWF).

Teranyar, Danantara tengah melakukan pembicaraan dengan negara ekonomi besar Amerika Serikat (AS) berkaitan dengan akses terhadap mineral kritis, yang menjadi bagian dari negosiasi tarif nol persen untuk sejumlah komoditas SDA Indonesia.

Penyehatan tubuh

Tidak hanya fokus mengepakkan sayapnya ke mancanegara, badan investasi yang baru terlahir setahun ini mulai melakukan upaya menyehatkan bagian tubuh-tubuhnya yang sakit.

Bersama Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Danantara menjalin sinergi untuk mempercepat konsolidasi dan transformasi perusahaan-perusahaan BUMN.

Paling disorot, keikutsertaan Danantara untuk menyelesaikan utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh, yang bersama pemerintah telah menyiapkan berbagai opsi penyelesaian.

Teranyar, CEO Danantara Rosan Roeslani bersiap mengajak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secepatnya terbang ke China untuk melakukan negosiasi terkait utang Whoosh.

Penyehatan tubuh paling jelas dilakukan terhadap PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) melalui suntikan dana Rp23,67 triliun, yang digunakan untuk memperbaiki pesawat maskapai milik negara tersebut.

Terhadap PT Krakatau Steel Persero Tbk (KRAS), Danantara dalam proses finalisasi kajian untuk memberikan dukungan modal kerja, sebagai upaya menggerakkan operasi inti perusahaan baja milik negeri ini.

Selain penyehatan, badan investasi ini terus berupaya meningkatkan kinerja organ tubuh yang lain, di antaranya penandatanganan Head of Agreement (HoA) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

Kemudian, mengajak PT PAL Indonesia menjajaki kerja sama dengan perusahaan raksasa Rusia, Sistema Group, untuk membangun fasilitas manufaktur kapal listrik penumpang di Indonesia.

Tahun depan, konsolidasi mulai dilakukan sebagai upaya mengefisienkan bisnis, Danantara bersiap melakukan konsolidasi terhadap perusahaan-perusahaan BUMN mulai dari sektor infrastruktur hingga sektor perasuransian.

Tidak hanya di dalam tubuh, Danantara berupaya ikut andil dalam proses bisnis perusahaan yang memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, di antaranya berencana ikut andil dalam proses penggabungan (merger) PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dengan Grab, Inc.

Selain itu, melakukan proses negosiasi terkait dengan tawaran kepemilikan saham pada proyek Chemical Lotte di Cilegon, Banten, yang masih dalam kajian ulang dengan kemungkinan kepemilikan kisaran 25-30 persen.

Secara total, Danantara menyebut tengah dalam proses melakukan penyehatan terhadap sebanyak 43 perusahaan BUMN.

Proyek strategis

Bertindak selayaknya mesin penggenjot investasi, obligasi perdana diluncurkan Danantara bernama Patriot Bond yang berhasil menghimpun dana Rp50 triliun, dan disiapkan untuk proyek Waste to Energy (WtE) atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

Proyek WTE ditargetkan dibangun di 33 kota di Indonesia, dengan total kebutuhan modal investasi mencapai Rp91 triliun.

Setiap stasiun PSEL ditargetkan mengelola 1.000 ton sampah per hari, yang dikonversikan menjadi energi dengan setiap turbin PSEL berpotensi menghasilkan 15 Mega Watt (MW).

Proyek hijau ini ditargetkan groundbreaking pada Maret 2026, dengan tahap awal di tujuh wilayah yaitu Provinsi Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bogor Raya dan Kabupaten Bogor, Tangerang Raya, Bekasi Raya, Medan Raya, serta Kota Semarang.

Ratusan perusahaan menyatakan minatnya untuk ikut serta mengembangkan proyek ini. Danantara telah menyeleksi hingga tersisa 24 perusahaan yang lolos Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) proyek WTE tahap pertama.

Di proyek ini, Danantara sedikitnya akan memiliki 30 persen saham di setiap PSEL melalui kemitraan dengan berbagai perusahaan terpilih tersebut.

Proyek ini memiliki pondasi hukum yang kuat, seiring diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, yang terdiri atas delapan bab dan 33 pasal.

Tidak hanya proyek hijau, Danantara tengah membangun Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi, untuk memberikan fasilitas yang nyaman bagi jamaah umroh dan haji Indonesia.

Badan investasi ini melakukan pembelian satu kompleks hotel berkapasitas 1.461 kamar di tiga tower di daerah Thakher, Makkah, serta sebidang tanah seluas 5 hektar (ha) di depan hotel yang siap dibangun sebanyak 13 tower dan satu mall, dengan proyeksi dapat menampung sebanyak 23.000 pengibadah haji.

Nilai investasi awal pembangunan Kampung Haji ditaksir mencapai 500 juta dolar AS atau setara Rp8,33 triliun.

Dalam proyek prioritas nasional, Danantara turut andil dalam mempercepat pembangunan fisik dan operasional gerai dan pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), yang siap dibangun di 80.000 desa/kelurahan.

Tidak hanya itu, penandatanganan MoU telah dilakukan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat skema pembiayaan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tanggung jawab sosial

Mencari keuntungan bukan semata menjadi tujuan akhir Danantara, melainkan kesejahteraan masyarakat dan tercapainya kehidupan madani di negeri khatulistiwa yang tengah berusaha diwujudkan menjadi kenyataan.

Beberapa waktu terakhir saudara-saudara di tanah air tertimpa bencana banjir, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Danantara berupaya turut andil untuk membantu masyarakat di wilayah terdampak bencana, di antaranya dengan target pembangunan total sebanyak 15.000 hunian sementara (huntara).

Kemudian, bersama Badan BP BUMN, Danantara mengerahkan 109 armada truk dan 1.066 relawan untuk membawa bantuan kemanusiaan ke berbagai wilayah terdampak bencana di semenanjung melayu tersebut.

Penyehatan tubuh, solusi pembiayaan dan investasi, sinergi lintas negara, hingga inisiasi proyek-proyek strategis menjadi langkah awal kehadiran Danantara sebagai badan pengelola kekayaan negara.

Melalui inisiasi-inisiasi tersebut, peran badan pengelola investasi ini telah jelas terlihat pada tahun pertama pasca kelahirannya, yang tentunya multiplier effect-nya akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada tahun-tahun mendatang.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga pemeringkat Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level BBB+ dalam rating release tanggal 24 Oktober 2025, dengan outlook stabil.

Dalam keterangan resminya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro mengatakan rating tersebut menegaskan kembali kepercayaan terhadap ketahanan fundamental ekonomi Indonesia serta kebijakan fiskal dan moneter yang tetap hati-hati atau prudent.

"R&I menilai bahwa kokohnya fundamental ekonomi Indonesia ditopang oleh laju pertumbuhan yang konsisten, inflasi yang terjaga dalam batas sasaran, serta kedisiplinan dalam pengelolaan fiskal dan moneter," kata Deni dalam keterangan resmi Kemenkeu, Kamis (30/10/2025).

Melihat kinerja ekonomi nasional pada tahun 2024 yang solid, R&I memperkirakan bahwa tren pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil akan tetap berada dalam kisaran yang sehat dan berkelanjutan pada tahun 2025.

Tingkat inflasi yang berhasil dikendalikan dalam rentang target di kisaran 2,5% plus/ minus 1% menjadi penilaian positif dari R&I. Nilai tukar rupiah relatif stabil setelah sempat mengalami tekanan eksternal.

"Posisi cadangan devisa pada akhir September 2025 dapat dijaga setara dengan kisaran enam bulan kebutuhan impor dan utang luar negeri pemerintah. Defisit transaksi berjalan juga diperkirakan tetap berada pada tingkat yang rendah dan terkendali," tulisnya.

Di bidang fiskal, R&I menilai positif konsistensi Indonesia dalam menjaga defisit anggaran di bawah 3% dari PDB.

Defisit pada 2024 tercatat sebesar 2,3%, sedangkan pada 2025 terdapat penyesuaian target defisit dari 2,5% menjadi 2,78% untuk mengakomodasi pembiayaan program prioritas.

Proyeksi defisit tahun 2026 di angka 2,68% menunjukkan arah kebijakan fiskal yang tetap terukur dan berkomitmen pada keberlanjutan fiskal jangka menengah.R&I memperkirakan, rasio utang pemerintah terhadap PDB akan tetap di kisaran 40%.

R&I juga menekankan pentingnya tiga hal bagi pemerintah Indonesia, yaitu memperluas basis penerimaan negara.

Kedua, meningkatkan kemudahan dalam berusaha dan pengembangan reformasi struktural untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan ketiga fokus kepada kebijakan ekonomi dan fiskal, serta peranan dari lembaga bentukan baru Danantara.

Dengan mempertahankan peringkat BBB+ dan outlook Stabil, Kementerian Keuangan menilai Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap reformasi ekonomi, pengelolaan fiskal yang kredibel, dan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

"Penilaian ini menjadi sinyal positif bagi investor dan mitra internasional bahwa Indonesia mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan fiskal secara konsisten di tengah ketidakpastian global," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, penegasan R&I atas peringkat kredit Indonesia di level BBB+ mencerminkan kepercayaan internasional yang kuat terhadap kondisi makroekonomi yang solid.

Di samping itu, peringkat kredit tersebut juga menunjukkan kepercayaan terhadap stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi dan keuangan global yang berlanjut.

Perry dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengingatkan perlunya upaya bersama yang lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan, sejalan dengan kapasitas perekonomian nasional.

“Sinergi yang erat antara Bank Indonesia dengan Pemerintah juga diharapkan dapat semakin memperkuat persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia,” kata Perry.

Pada Jumat (24/10), lembaga pemeringkat Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mempertahankan Sovereign Credit Rating (SCR) Republik Indonesia pada peringkat BBB+, dua tingkat di atas investment grade, dengan outlook stabil.

Keputusan ini mencerminkan keyakinan R&I terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap terjaga didukung oleh ekspansi demografi, sumber daya yang melimpah serta sektor industri pengolahan yang bertumbuh.

R&I menilai inflasi Indonesia tetap stabil, dengan tingkat utang pemerintah yang tetap rendah, serta kebijakan moneter dan fiskal yang prudent.

Namun di sisi lain, R&I menilai perlu asesmen lebih lanjut terhadap langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga kondisi fiskal yang tetap sehat dalam jangka menengah.

R&I memperkirakan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2025 akan tumbuh pada kisaran 5 persen. Hal ini sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia di atas titik tengah kisaran 4,6-5,4 persen.

R&I juga meyakini inflasi akan terjaga dalam kisaran target, sementara defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah sekitar 1 persen dari PDB.

Sementara dari sisi fiskal, Pemerintah tetap berkomitmen kuat untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen dari PDB.

Ke depan, Bank Indonesia pun akan terus mencermati dan memantau perkembangan ekonomi dan keuangan global serta domestik.

Selain itu, bank sentral tetap mengambil langkah kebijakan yang diperlukan, serta terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menganggap penempatan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia Investment Authority (INA) sebagai usul yang bagus, asalkan bisa mengalir ke sektor rill dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hanya saja, kata Purbaya sebagian besar dana kelola INA kini ditempatkan pada obligasi.

"Saya nggak mau kasih uang ke sana, nanti uangnya dibelikan bond lagi, buat apa?," ungkapnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (17/10/2025)

Diketahui usulan tersebut muncul dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengungkapkan penempatan dana yang dilakukan Purbaya ke lima bank milik negara senilai Rp 200 triliun per 12 September 2025 sebetulnya juga akan sangat bermanfaat bila turut dilakukan terhadap INA, yang notabene nya merupakan sovereign wealth fund pemerintah.

Pembentukan INA diharapkan mampu menarik investor asing ke Indonesia dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi.

"Kan INA kan harusnya mengundang investor asing. Itu kan sovereign wealth fund, bukan domestik saja. Kita naruh lho, Rp70 triliun di situ," ujarnya.

Hal yang sama, menurut Purbaya juga terjadi pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Purbaya mengkritik keras langkah Danantara dengan justru membeli obligasi yang diterbitkan pemerintah.

"Kayak di Danantara kan gitu, sebagian besar masih bond kan kemarin? Makanya saya agak kritik waktu meeting itu kan. Kok lu taruh bond? Kalau gitu mah, lu nggak jago-jago amat," jelasnya.

Danantara, kata Purbaya beralasan ini karena Danantara baru terbentuk sehingga belum bisa masuk ke sektor rill.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara ihwal usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan tentang penempatan dana menganggur pemerintah yang juga sebaiknya ditempatkan di Indonesia Investment Authority (INA).

Luhut mengungkapkan penempatan dana yang dilakukan Purbaya ke lima bank milik negara senilai Rp 200 triliun per 12 September 2025 sebetulnya juga akan sangat bermanfaat bila turut dilakukan terhadap INA, yang notabene nya merupakan sovereign wealth fund pemerintah.

Menurut Purbaya, usulan Luhut terkait penempatan dana ke INA senilai Rp 50 triliun itu bagus-bagus saja untuk leverage dana menganggur pemerintah. Namun, ia merasa INA sendiri masih banyak kepemilikan dana menganggur yang belum bisa dikelola untuk memaksimalkan leverage.

"Itu mungkin masukan yang bagus. Tapi saya akan lihat. INA juga ini masih banyak uang nganggur juga.
INA juga sepertinya banyak uang yang belum dioptimalkan juga," tegas Luhut di kawasan JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Purbaya menegaskan, bila pemerintah menempatkan dana menganggur kepada lembaga yang juga belum bisa memaksimalkan dana idlenya tak akan bermanfaat bagi perekonomian negara. Malah, kemungkinan besarnya justru digunakan untuk obligasi.

"Kalau saya kasih begitu, kan makin banyak yang nganggur. Kalau dia cuma memainkan untuk ditaruh di obligasi atau diposito saja, ya buat apa?," tutur Purbaya.

Purbaya juga menegaskan, usulan yang disampaikan Luhut belum pernah disampaikan secara langsung oleh manajemen INA kepada dirinya. Maka, dia belum berencana merealisasikan penempatan dana menganggur pemerintah itu ke INA.

"Tapi nanti saya lihat. Mereka belum minta itu, dan Saya soalnya baru rapat 2 minggu yang lalu dengan mereka," tutur Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) optimis kontribusi kepada negara melalui dividen akan meningkat dalam lima tahun ke depan.

CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan dividen dalam lima tahun ke depan akan terbang hingga mencapai US$ 10 miliar atau setara dengan Rp165 triliun pada 2029.

"Jika saya melihat pada rencana kita untuk lima tahun ke depan, mungkin dividen kita sekitar US$ 7 miliar—US$ 10 miliar," kata Rosan dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel St. Regis Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Rosan menyebut melalui dividen tersebut, Danantara dapat meningkatkan kapasitas investasi hingga US$ 40 miliar atau setara Rp664 triliun tanpa leverage. "Itu tanpa leverage, itu semua dana ekuitas," ucapnya.

Dia melanjutkan, jika Danantara melakukan pengembangan aset, maka kapasitas investasi Danantara bisa mencapai US$ 250 juta atau setara Rp4.150 triliun. "Jika saya leverage lima kali, lima kali, maka saya punya US$ 200 miliar-US$250 miliar untuk lima tahun ke depan," ungkapnya.

Ia berharap, kontribusi dividen BUMN ke depan akan lebih merata dan tidak hanya didominasi sejumlah BUMN besar saja. "Jadi memang PR-nya banyak yang harus kita lakukan. Danantara tidak bisa melakukan ini sendiri, justru kita ingin bersama-sama dengan dunia usaha untuk bisa mengakselerasi pertumbuhan perekonomian kita," imbuhnya.

Selain itu, Rosan mengungkapkan, Danantara juga dapat membentuk pendanaan bersama dengan sejumlah lembaga investasi negara atau Sovereign Wealth Fund (SWF) negara lain.

"Yang sekarang kami sudah memiliki joint fund dengan beberapa SWF, dengan Qatar, QIA, dengan China, sekarang kita juga dalam proses dengan UAE, dengan PIF," jelasnya.

Harapannya, langkah tersebut dapat memberikan peluang lebih besar untuk menggenjot investasi yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi ke depannya.

Jakarta, CNBC Indonesia- Sovereign Wealth Fund (SWF) terus berevolusi mengikuti kebutuhan jaman. Jika dulu hanya mengandalkan suntikan modal dari pemerintah, kini sejumlah SWF mulai aktif mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk lewat penerbitan obligasi.

Istilah "sovereign wealth fund" baru diciptakan pada tahun 2005, namun dana kekayaan negara telah ada setidaknya sejak tahun 1950-an. Pada bentuk awalnya, SWF sering dimulai sebagai dana stabilisasi komoditas.

Kuwait Investment Authority (KIA) yang didirikan pada 1953 merupakan salah satu SWF awal yang digunakan untuk mengelola kekayaan minyak Kuwait yang saat itu sedang berkembang pesat.

KIA didirikan untuk mengelola surplus pendapatan minyak dan mempersiapkan negara menghadapi era pasca-minyak. Dana ini menggunakan pendapatan dari ekspor minyak untuk diinvestasikan ke luar negeri, dengan tujuan mendiversifikasi ekonomi Kuwait dan melindungi generasi mendatang.

Sejak lahir pada 1950an, SWF sudah berkembang pesat. SWF kini berperan dalam diversifikasi aset, peningkatan imbal hasil cadangan devisa, hingga pembiayaan masa depan.

Jika pada tahun 2000, SWF mengelola aset senilai US$ 1,2 triliun, tetapi jumlah itu melonjak lebih dari 11 kali lipat menjadi US$12-13 triliun per pertengahan 2025.

SWF Melebarkan Strategi Pendanaan

Seiring perkembangan jaman dan kebutuhan, SWF pun melebarkan strategi pendanaan. Bila dulu sumber pendanaan SWF berasal dari pendapatan sumber daya alam tetapi kini banyak yang memanfaatkan obligasi sebagai salah satu instrumennya.

Pembiayaan melalui obligasi ini memungkinkan dana tumbuh lebih besar dan meningkatkan kapasitas investasinya, sehingga SWF lebih fleksibel dalam melakukan ekspansi portofolio.

Temasek Holdings (Singapura) menjadi salah satu yang pertama kali aktif menerbitkan obligasi melalui Global Medium Term Note (GMTN) Programme sejak 2005. Temasek menggunakan instrumen obligasi ini untuk mendiversifikasi pendanaan, bukan hanya mengandalkan modal pemerintah.

Setelah Temasek, barulah disusul SWF lain seperti Mubadala (UAE) yang menerbitkan obligasi pada akhir 2000-an.

Pendanaan dengan bond memungkinkan SWF memperoleh modal tambahan di luar pemerintah. Partisipasi SWF di pasar obligasi baik sebagai penerbit maupun investo rmendorong pertumbuhan dan pendalaman pasar obligasi domestik.

Kehadiran SWF memberikan benchmark serta meningkatkan kepercayaan investor lain, sehingga pasar keuangan lokal menjadi lebih likuid, stabil, dan mampu menyediakan sumber pendanaan alternatif bagi sektor publik maupun swasta.

Beirkut beberapa SWF yang aktif menerbitkan obligasi:

Temasek Singapura

Temasek adalah lembaga investasi milik pemerintah Singapura yang telah berdiri sejak 1974.

Temasek awalnya ditugaskan mengelola aset strategis Singapura di sektor transportasi, telekomunikasi, dan keuangan, sebelum berkembang menjadi lembaga investasi global dengan portofolio yang terdiversifikasi.

Temasek pertama kali menerbitkan surat utang pada 21 September 2005 senilai US$1,75 miliar dengan tenor 10 tahun dan kupon 4,5%. Penerbitan perdana ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pendanaan investasi, melainkan juga untuk membangun rekam jejak kredit langsung di pasar global serta memperluas basis investor..

Melansir dari situs resmi Temasek, hingga 31 Maret 2025, Temasek memiliki total outstanding senilai US$20,2 miliar untuk Temasek Bonds dan US$0,4 miliar untuk Euro Commercial Paper (ECP). Obligasi tersebut memiliki rata-rata jatuh tempo tertimbang lebih dari 18 tahun, sementara ECP di atas dua bulan. Temasek hingga kini berhasil mempertahankan peringkat kredit AAA dari S&P dan Moody's.

Adapun penerbitan terakhir dilakukan pada 20 Agustus 2025 yang terdiri dari surat utang senilai US$750 juta fixed rate tenor 2 tahun dengan kupon 3,75%, dan US$750 juta floating rate tenor 2 tahun dengan acuan SOFR + 38 basis poin. Strategi dual-tranche ini dinilai memberikan fleksibilitas pendanaan sekaligus mengantisipasi volatilitas pasar global.