Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyarankan kepada pemerintah untuk mengikuti jejak negara lain, yakni menggratiskan transportasi umum di tengah krisis energi.

Sekretaris Jenderal MTI Aditya Dwi Laksana menyampaikan, sejatinya MTI mengapresiasi langkah pemerintah dalam menerapkan kebijakan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan work from home (WFH) selama dua bulan, terhitung sejak 1 April 2026.

Meski demikian, Adit memandang kondisi krisis ini dapat menjadi momentum untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi umum ketimbang pribadi, demi menekan konsumsi BBM.

“Misal satu bulan transportasi publik secara gratis. Itu salah satu cara untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik secara murah dan terjangkau supaya terjadi shifting,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, paling tidak masyarakat dapat diperkenalkan terlebih dahulu terhadap transportasi publik dengan kondisi tersebut.

Harapannya, mereka yang telah mencoba angkutan umum gratis akan beralih dari kendaraan pribadi. Utamanya untuk mobilitas di Jakarta yang telah tersedia beragam jenis transportasi dan telah terintegrasi.

Tarif gratis tersebut juga dapat diberikan pada kota-kota besar, yang telah memiliki transportasi publik serupa Jakarta. Dalam hal ini, pemerintah provinsi atau daerah yang telah mengoperasionalkan bus dari program buy the service (BTS) Kementerian Perhubungan.

Pada kesempatan yang sama, Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menuturkan, biaya yang dibutuhkan untuk subsidi tarif nol pun tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan subsidi yang diberikan kepada dunia aviasi.

“Sebenarnya kalau hanya satu dua bulan [gratis] kalau saya hitung dari 42 Pemda yang sudah mengalokasikan, tidak termasuk Jakarta, itu tidak terlalu besar, enggak sampai setengah triliun[Rp500 miliar],” tambahnya.

Misalnya di Palu, dengan panjang trayek kurang lebih 15 kilometer, pemerintah setempat mengalokasikan APBD senilai Rp17 miliar untuk satu tahun. Artinya untuk subsidi satu bulan, pemerintah memerlukan Rp170 juta untuk satu lokasi.

“Sumber dananya dari mana? ini bisa pakai TKD [transfer ke daerah], kalau mau publik transportasi daerah bagus, TKD-nya dikembalikan,” tegas Djoko.

Djoko mencatat, saat ini baru sekitar 8% atau 42 dari total 514 pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki inisiatif untuk mengalokasikan APBD demi membenahi transportasi umum modern. Melalui skema BTS, langkah maju ini telah diambil oleh 12 pemerintah provinsi, 18 pemerintah kota, dan 12 pemerintah kabupaten.

Adapun, Pemerintahan Prabowo Subianto telah menetapkan kebijakan pembatasan konsumsi BBM dan WFH, serta stimulus untuk sektor aviasi sekitar Rp2,6 triliun untuk dua bulan.

Menurut saya penuhi kebutuhan domestik dulu kemudian kalau ada sisa baru di ekspor seperti yang dilakukan China,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menekankan, penguatan standar mutu dan sertifikasi produk dalam menangkap peluang pembebasan tarif nol persen ekspor komoditas pertanian Indonesia ke pasar Amerika Serikat.

Esther dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin mengatakan, potensi ekspor komoditas pertanian Indonesia ke Amerika Serikat (AS) cukup besar seiring kebijakan pembebasan tarif nol persen, terutama untuk kakao, kopi, dan komoditas perkebunan lainnya.

Namun, ia menekankan pentingnya pemenuhan standar mutu produk pertanian dalam negeri sesuai ketentuan Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA).

"Untuk bisa masuk pasar Amerika Serikat harus sesuai dengan standar mereka misalnya kopi, kakao, dan lain-lain harus tersertifikasi organik USDA, fairtrade, dan lain-lain. Kalau tidak tersertifikasi ya... tidak bisa (ekspor)," kata Esther.

Menurutnya, pasar Amerika Serikat memiliki standar kualitas yang ketat bagi komoditas pertanian seperti kopi dan kakao sehingga produsen Indonesia perlu memastikan produk telah memenuhi persyaratan internasional.

Sertifikasi seperti standar organik dari otoritas pertanian Amerika Serikat maupun skema perdagangan berkeadilan dinilai menjadi faktor penting agar produk Indonesia dapat diterima dan bersaing di pasar global.

Ia menilai, penguatan standar mutu tersebut sekaligus dapat mendorong peningkatan kualitas produksi komoditas pertanian di tingkat petani sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Selain itu, peningkatan kualitas dan sertifikasi produk juga berpotensi memperkuat posisi petani dalam rantai pasok komoditas global yang selama ini didominasi oleh pelaku industri pengolahan dan perdagangan.

"Karena menurut riset saya, petani menikmati benefit (economic rent) paling kecil dibanding semu aktor lain di rantai pasok, sekitar 5 persen dari total semua benefit yang diterima. Yang paling menikmati keuntungan itu roaster, kemudian eksportir dan kemudian pedagang," jelasnya.

Meski begitu, ia menyarankan agar pengembangan ekspor tetap perlu memperhatikan keseimbangan dengan kebutuhan domestik sehingga produksi pertanian nasional dapat menjaga stabilitas pasokan sekaligus membuka peluang pasar internasional.

"Menurut saya penuhi kebutuhan domestik dulu kemudian kalau ada sisa baru di ekspor seperti yang dilakukan China," beber Esther.

Diketahui, diplomasi ekonomi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto membuahkan hasil konkret bagi sektor pertanian nasional.

Melalui kesepakatan dagang resiprokal Indonesia-Amerika Serikat, sebanyak 173 pos tarif (HS Code) yang mencakup 53 kelompok komoditas pertanian Indonesia dan turunannya resmi dibebaskan dari bea masuk menjadi 0 persen di pasar Amerika Serikat.

Dari sektor pertanian komoditas yang memperoleh fasilitas tarif 0 persen meliputi buah tropis seperti pisang, nanas, mangga, durian, dan pepaya; kopi dengan enam pos tarif; teh hijau dan teh hitam; serta aneka rempah strategis seperti lada, pala, cengkeh, kayu manis, kapulaga, jahe, dan kunyit.

Selain itu, kakao dan turunannya, minyak sawit, palm kernel oil, serta buah dan inti kelapa sawit juga masuk dalam daftar bebas tarif. Produk olahan buah, tepung dan pati berbasis singkong dan sagu, hingga pupuk mineral berbasis kalium turut memperoleh fasilitas yang sama.

Perjanjian dalam kerangka Agreements on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut menjadi bagian dari penguatan kemitraan ekonomi kedua negara.

Sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, pembebasan tarif nol persen bagi kelompok komoditas pertanian Indonesia ke pasar Amerika Serikat (AS) melalui kesepakatan dagang resiprokal menjadi peluang emas meningkatkan ekspor nasional secara signifikan.

"Ini adalah peluang besar. Peluang besar, kenapa? Kakao, CPO (minyak kelapa sawit), dan CPO kita paling besar dikirim, kemudian karet dan lain-lain insya Allah nol tarifnya," kata Mentan Amran dikonfirmasi mengenai perkembangan pupuk subsidi di sela kegiatan Pelepasan Ekspor Unggas dan Produk Turunannya ke negara Jepang, Singapura dan Timor Leste di Jakarta, Selasa (3/3).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajarannya mengkaji secara menyeluruh berbagai risiko menyusul dinamika kebijakan tarif Amerika Serikat.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Washington DC, Sabtu (21/2/2026) waktu setempat, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah telah melaporkan perkembangan tersebut kepada Presiden.

“Kemarin kami sudah lapor ke Pak Presiden dan beliau minta kita mempelajari seluruh risiko-risiko yang mungkin timbul dan Indonesia siap dengan berbagai skenario karena skenario keputusan Mahkamah Agungnya Amerika ini sudah dibahas dengan USTR sebelum kita tanda tangani,” ujar Airlangga.

Dia menjelaskan bahwa kemungkinan adanya putusan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat sebenarnya telah diperhitungkan dalam pembahasan dengan Office of the United States Trade Representative (USTR) sebelum penandatanganan perjanjian.

Kejutan Tarif 10 Persen

Kendati demikian, Airlangga mengakui bahwa keputusan tarif 10% yang berlaku global tetap menjadi kejutan tersendiri bagi pemerintah Indonesia.

“Ternyata yang lebih terkejut lagi ini. Jadi ini lebih terkejut daripada kejutan gitu,” katanya.

Dia menambahkan bahwa pemerintah tidak memprediksi secara spesifik munculnya kebijakan tarif 10% tersebut.

“Yang keputusan 10% ini kita tidak tahu, tetapi kemungkinan terkait pembatalan agak kelihatan sedikit,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa pemerintah tengah mengupayakan agar sejumlah komoditas yang sebelumnya telah mendapatkan tarif nol persen tetap mempertahankan fasilitas tersebut, meskipun kebijakan tarif global diberlakukan.

Menanggapi pertanyaan mengenai posisi Indonesia yang kini dikenakan tarif 10% seperti negara lain, Airlangga menegaskan bahwa situasinya tidak sepenuhnya sama.

“Ya, pertama kita ada yang 10% tetapi ada yang kita sedang bicarakan, yang sudah diputus nol supaya tetap nol,” tandas Airlangga.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) buka suara soal progres negosiasi tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Indonesia.

Mendag mengatakan negosiasi lanjutan tersebut diperkirakan akan digelar pada pekan depan. Namun, dia tak dapat memastikan waktu pastinya.

"Kan mau dijadwalkan perundingan berikutnya, ya mungkin tinggal menunggu. Rencananya sih waktu itu minggu depan, tetapi tadi dilaporkan, cuma belum dikasih tanggalnya," kata Budi saat ditemui wartawan di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (7/11/2025).

Budi menjelaskan negosiasi tersebut tidak bisa dilakukan setiap hari, karena pemerintah AS juga melakukan perundingan yang saka dengan negara lainnya.

"Maksudnya negosiasinya enggak tiap hari kan, karena mereka mungkin juga punya jadwal dengan banyak negara, enggak cuma Indonesia, yang berunding terkait tarif juga banyak," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan progres negosiasi yang dilakukan dengan AS, terkait tarif importasi. Menurutnya saat ini masih belum membahas terkait substansi.

Negosiasi tarif dagang dengan AS diketahui bakal digelar setelah penyelenggaraan KTT APEC 2025 di Korea Selatan. Airlangga menjelaskan saat ini masih membicarakan jadwal pertemuan.

"Kita sedang bicarakan mengenai waktu kan, dalam waktu dekat ada G20," kata Airlangga, Rabu (5/11/2025) lalu.

Namun menurutnya dalam waktu dekat, ada ajang KTT G20 di Johannesburg 2025, di Afrika Selatan di 22 - 23 November 2025. Sehingga Airlangga juga belum bisa memastikan negosiasi segera dilaksanakan.

"Belum (di bicarakan di KTT G20), kita masih bicarakan mengenai jadwal negosiasi dulu," ujarnya.

Sebelumnya, negara seperti Malaysia dan Kamboja sudah terlebih dahulu merampungkan negosiasi dengan Amerika Serikat. Sementara Indonesia tak ingin terburu-buru menandatangani kesepakatan tanpa memastikan posisi tawar yang menguntungkan.

Salah satu pembahasan utama adalah usulan tarif nol persen untuk sejumlah komoditas unggulan Indonesia yang tidak diproduksi di AS, seperti kelapa sawit, kakao, dan karet.

Tapi perlu diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mencapai kesepakatan pasca diterbitkannya pernyataan resmi Presiden AS pada 7 Juli 2025, di mana terdapat penurunan tarif menjadi 19% dari sebelumnya 32%.

Namun, pemerintah memastikan masih ada negosiasi dengan pihak AS untuk tarif dagang pada beberapa komoditas hingga ada penandatangan kesepakatan ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia memastikan akan melanjutkan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS) setelah penyelenggaraan KTT APEC 2025 di Korea Selatan pada akhir November 2025. Sebelumnya, negosiasi tarif ini terhenti akibat isu government shutdown atau penutupan pemerintah federal di AS.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam siaran pers (3/11/2025) mengatakan bahwa proses negosiasi akan dilakukan dengan terukur serta mengedepankan implikasi positif secara langsung bagi masyarakat.

"Langkah negosiasi ini dilakukan dengan terukur, serta sebagai bentuk kehatian-hatian diplomasi ekonomi Indonesia. Pemerintah berkomitmen agar setiap kesepakatan ekonomi yang ditandatangani membawa manfaat langsung bagi masyarakat, memperkuat struktur industri nasional, dan menjaga posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang mandiri dan netral di tengah dinamika geopolitik global," ungkap Juru Haryo Limanseto.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin Tim Negosiasi Tarif Indonesia-Amerika Serikat meyakini bahwa produk-produk yang tidak dapat diproduksi oleh Amerika Serikat, seperti kelapa sawit, kakao, dan karet, akan mendapatkan tarif sebesar nol persen.

Di samping itu, pemerintah juga meminta perlakuan khusus bagi komoditas tertentu yang menjadi bagian dari rantai pasok industri kesehatan, serta pembahasan non-tarif.

Haryo mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan terus mengedepankan kepentingan nasional, dengan tetap mendorong penguatan hubungan bilateral dengan AS.

Ia juga menekankan penawaran yang disampaikan kepada pemerintah AS dirancang untuk mencapai perdagangan yang adil dan berimbang (fair and square trade), sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keseimbangan yang menjadi prioritas dalam setiap tahapan negosiasi.

"Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia menjalankan diplomasi ekonomi yang bebas dan aktif. Pendekatan ini memastikan setiap langkah kebijakan dan negosiasi perdagangan dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional, memperkuat kedaulatan ekonomi, dan memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat," pungkas Juru Bicara Haryo.

Untuk diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mencapai kesepakatan pasca diterbitkannya pernyataan resmi Presiden AS pada 7 Juli 2025 dimana terdapat penurunan tarif menjadi 19% dari sebelumnya 32%.

Dengan kesepakatan tersebut, saat ini seluruh aspek legal drafting sedang berjalan secara cermat untuk memastikan bahwa seluruh klausul kesepakatan sesuai dengan regulasi nasional, komitmen internasional, dan dapat diimplementasikan dengan baik.