Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bakal memeriksa aktivitas perdagangan pakaian impor bekas di sejumlah wilayah di Indonesia seperti Bandung hingga Bali.

Maman menyampaikan hal tersebut usai meninjau aktivitas thrifting di Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Minggu (30/11/2025). Menurutnya, hal ini dilakukan di tengah polemik larangan impor balpres baju bekas yang dinilai merugikan para pedagang.

“Saya dengar di Bandung juga ada [pusat thrifting], kita akan ke sana juga. Di Bali juga ada, kita akan lihat. Saya yakin di Medan juga pasti ada. Kita akan lihat kondisi riilnya seperti apa,” kata Maman kepada wartawan.

Dia lantas berujar bahwa peninjauan langsung dan duduk bersama pedagang ini merupakan langkah awal untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil terkait perdagangan pakaian bekas impor.

Maman menegaskan bahwa praktik perdagangan produk pakaian impor bekas dinyatakan ilegal berdasarkan aturan yang berlaku.

Namun, dia menyebut telah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar aktivitas pedagang pakaian bekas ini harus tetap berlanjut, selagi pemerintah mengupayakan adanya jalan tengah.

“Dan ini kan [pedagang thrifting] bagian dari anak bangsa juga, bagian dari rakyat Indonesia juga, sehingga menurut saya harus kita pikirkan solusi dan jalan tengahnya segera,” tutur Maman.

Ketika ditanya perihal opsi regulasi yang akan ditetapkan, Maman belum dapat memberikan gambaran. Menurutnya, permasalahan pakaian impor bekas ini bukan hanya ranah Kementerian UMKM, melainkan juga sejumlah lembaga lainnya.

Dalam perkembangan sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan larangan impor pakaian bekas, termasuk kegiatan thrifting, tetap berlaku.

Hal ini menyusul permintaan pedagang di Pasar Senen agar penjualan pakaian bekas impor dilegalkan dan mereka bersedia membayar pajak jika legalisasi diterapkan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menekankan pelarangan ini bukan perihal pajak, melainkan karena sifat barang itu sendiri. Meski pedagang thrifting bersedia membayar pajak, kata Budi, hal itu tidak mengubah status ilegal impor pakaian bekas.

“Ya tapi kan enggak ada hubungannya. Kalau terus membayar pajak jadi legal [thrifting]? Ya kan enggak ada hubungannya, kan memang aturannya dilarang. Dilarang terus seolah-olah maksudnya, kalau membayar pajak [jadi legal], kan dia dilarang bukan karena enggak bayar pajak,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan Indonesia tidak boleh menjadi tempat pembuangan pakaian bekas impor, menyusul trenthriftingyang banyak memanfaatkan barang-barang impor.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, kekhawatiran pemerintah bukan pada usahathriftingsecara umum, melainkan pada impor pakaian bekas yang bisa merugikan industri dan UMKM lokal.

Budi menyampaikan, pasar dalam negeri harus diisi oleh produk-produk yang berasal dari industri dalam negeri, termasuk sektor pakaian, agar ekonomi dapat tumbuh dan UMKM tetap memiliki ruang.

“Kalau yang kami nggak perbolehkan itu kan yang barang-barang impor yang bekas, termasuk pakaian, pakaian impor bekas. Sebenarnya kamiconcern-nya di impor pakaian bekas, karena yang dijual di situ kan kalau yang bekas kebanyakan pakaian,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Budi menyatakan, larangan impor barang bekas ini juga sejalan dengan Undang-Undang Perdagangan yang melarang masuknya barang bekas, tidak hanya pakaian, tetapi juga barang industri lainnya.

Di sisi lain, Budi menyatakan di negara-negara maju, membuang pakaian bekas memiliki biaya tinggi.

“Kami itu tidak ingin [Indonesia] menjadi limbah, tempat pembuangan limbah, sebenarnya. Kalau misalnya di negara-negara maju itu, membuang kaya pakaian bekas, misalnya. Itu kan mahal sekali [biaya pemusnahan]. Masa kita mau jadi tempat pembuangan limbah, salah satunya pakaian,” ujarnya.

Namun, pemerintah memberikan pengecualian hanya untuk impor barang modal tidak baru (BMTB), seperti mesin-mesin industri, dengan kriteria ketat. Pengecualian ini memungkinkan industri dalam negeri tetap berkembang tanpa harus membeli peralatan baru, sambil menjaga regulasi pasar dan kepentingan UMKM.

Menurut Budi, pasar dalam negeri yang sehat memberi peluang bagi usaha lokal berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan masyarakat tidak bergantung pada barang impor bekas.

Dalam catatanBisnis, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mencatat estimasi konservatif potensi kerugian negara akibat masuknya impor baju bekas ilegal mencapai Rp600 miliar—Rp 1 triliun per tahun. Estimasi ini merupakan industri berbasis metodologitrade-remedy, bukan klaim asumtif.

Estimasi tersebut mengacu data penindakan Bea Cukai dan simulasi penerimaan fiskal. Perinciannya, data penindakan Bea Cukai menunjukkan sekitar 21.000 bal pakaian bekas ilegal bernilai sekitar Rp120 miliar dalam satu tahun, serta umumnya barang yang tertangkap hanya di kisaran 10–20% dari total arus masuk.

Sekretaris Jenderal API Andrew Purnama menuturkan peredaran baju bekas ilegal terhadap industri tekstil dan garmen berdampak dari hilir ke hulu, mulai dari garmen lokal yang kehilangan pesanan, pabrik kain menurunkan kapasitas, pemintal dan penenun mengurangi jam kerja, hingga turunnya permintaan industri serat dan benang.

“Ketika utilitas pabrik turun, yang terdampak bukan hanya pabrik, tetapi pendapatan rumah tangga para pekerja,” ujar Andrew kepadaBisnis, Kamis (30/10/2025).

API juga menyoroti budayathriftingdi Indonesia yang saat ini bergeser. Dia menuturkan,thriftingdi negara lain biasanya berbasis sosial ataucharity, tetapi di Indonesia, tren ini justru populer di kalangan konsumen berdaya beli, sehingga produk lokal semakin tersisih.

“Membeli produk lokal berarti menghidupkan pekerja lokal. Kita bisa membeli ponsel belasan juta, tetapi sering merasa keberatan membeli baju lokal di bawah Rp100.000–200.000, pola pikir ini yang perlu diubah,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menyita 439 ballpress pakaian bekas impor ilegal yang diduga akan diedarkan untuk pedagang thrifting di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Barang-barang tersebut berasal dari tiga negara yakni Korea Selatan, China, dan Jepang.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Edy Suranta Sitepu menjelaskan penyitaan dilakukan setelah kepolisian menerima sejumlah laporan terkait peredaran pakaian bekas impor.

"Barang bukti itu ada dari negara Korea Selatan, termasuk juga negara Cina dan Jepang. Barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 439 bal pakaian bekas," kata Edy di Polda Metro Jaya, Jumat (21/11/2025).

Pengungkapan kasus ini dilakukan di beberapa lokasi. Salah satu temuan berasal dari wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur, pada 11 November 2025.

Penyelidikan bermula dari informasi mengenai peredaran pakaian bekas di Pasar Senen. Polisi kemudian memperoleh informasi lanjutan terkait pengiriman ballpress ke wilayah Duren Sawit. Saat mendatangi lokasi, petugas menemukan 23 ballpress di sebuah kendaraan pikap.

Pengungkapan kedua dilakukan setelah polisi mendapat informasi mengenai aktivitas bongkar muat ballpress di wilayah Merak, Banten. Penyelidikan kemudian diperluas hingga aparat berhasil menghentikan dua truk di Kilometer 19 Tol Jakarta–Cikampek.

"Pemeriksaan kedua truk tersebut, didapatkan ratusan ballpress pakaian bekas," ujar Edy.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menambahkan bahwa ratusan ballpress yang disita itu memiliki nilai ekonomi yang cukup besar. "Nilai total dari 439 koli ini adalah sekitar Rp4,2 miliar, lebih kurang," tutur Budi.

Kepolisian menyebut pihaknya masih menelusuri jaringan pemasok dan jalur distribusi pakaian bekas impor ilegal tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Mohamad Dian Revindo menilai praktikthriftingtidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan perdagangan barang bekas, melainkan harus dilihat dari akar persoalan tata kelola impor. Ia menegaskan trenthriftingmemiliki sejarah panjang dan tetap eksis meski menghadapi larangan resmi.

“Thriftingpada awalnya adalah suatu upaya konsumen untuk berhemat, mendapat barang berkualitas dengan harga murah. Meskipun kemudian industrialisasi dan produksi massal membuat produk pakaian baru menjadi sangat murah, kegiatanthriftingtidak pernah benar-benar hilang,” kata Revindo kepada Republika, Jumat (21/11/2025).

Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir muncul motivasi tambahan di kalangan pengguna, yakni kesadaran untuk meminimalkan dampak lingkungan dari industri fesyen. Hal ini, lanjut Revindo, menjadi alasan mengapa meski dilarang,thriftingtetap populer di Indonesia. Harga terjangkau, kualitas produk, hingga pilihan barang bermerek dan unik membuat konsumen sulit beralih ke produk baru.

“Selain itu,thriftingdianggap sebagai bentuk konsumsi yang lebih berkelanjutan, karena dapat mengurangi limbah tekstil dan mendukung daur ulang,” ujarnya.

Karena itu, ia menilaithriftingtidak bisa dipandang sebagai substitusi sempurna bagi produk domestik. “Ada segmen konsumen yang memang mengincar produkthriftingkarenabrandataustyle, yang belum tentu akan beralih ke produk lain,” kata Revindo.

Revindo menekankan fokus kebijakan tidak seharusnya langsung diarahkan pada pelaku usahathrifting, melainkan pada penegakan tata kelola impor. “Semua upaya pemerintah untuk menertibkan impor harus didukung. Impor yang mengancam industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) Indonesia dapat berasal dari impor ilegal maupun impor yang legal tetapi tidakfair, baik produk baru maupun bekas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, impor ilegal menimbulkan dampak ganda bagi perekonomian. Negara kehilangan pemasukan bea masuk, sementara industri tekstil dan pakaian jadi nasional terpukul oleh serbuan barang murah. Selain itu, ada pula impor legal tetapi tidakfair, termasuk praktikdumping.

Revindo menilai Indonesia perlu memperkuat instrumentrade defence. “Perlu penguatantrade defence/trade remedy(instrumen antidumping, antisubsidi, dansafeguard measure) untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan internasional negara lain yang tidak sehat.”

Pemerintah telah melarang impor pakaian bekas melalui Permendag Nomor 18 Tahun 2021. Larangan ini muncul karena kekhawatiran dampak ekonomi dan kesehatan. “Hal ini didasari oleh kekhawatiranthriftingdapat mengganggu industri tekstil dalam negeri, yang dapat menyebabkan penurunan lapangan kerja dan memicu masalah kesehatan akibat pakaian bekas yang mungkin mengandung bakteri,” ujarnya.

Namun, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada pengawasan di lapangan. “Tinggal bagaimana mengamankan impor ilegal ini, baik yang masuk lewat jalur pelabuhan kecil ataupun transaksi daring,” katanya.

Menurut Revindo, selain penegakan impor, pemerintah juga perlu memberi ruang bagi perkembangan pasar barang bekas dalam negeri sehingga pelaku usaha tidak mati karena regulasi. “Yang perlu dihidupkan adalah bursa atau pasar pakaian bekas berkualitas,” ujarnya.

Ia menyarankan agarbrandlokal mulai menggalang program pengumpulan pakaian bekas layak pakai dan diberikan insentif bila perlu. Kampanye masyarakat untuk menjual barang bekas perlu digerakkan guna mengurangi budaya menumpuk barang.

“Dengan cara ini maka industri TPT dalam negeri akan terlindungi dari impor ilegal dandumping, tetapi bursathriftingdalam negeri juga tetap semarak dan memberi kesempatan kerja bagi UKM yang memperdagangkannya,” kata Revindo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merasa sejumlah pihak salah mengartikan kebijakan dalam penindakan impor baju bekas balpres atau thrifting, seperti kritik yang belakangan disampaikan oleh anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu.

Purbaya menyatakan kebijakannya itu tidak ditujukan untuk menyingkirkan bisnis thrifting alias baju bekas yang belakangan marak di Indonesia.

"Saya enggak perlu dengan bisnis thrifting, yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang yang masuknya ilegal," jelasnya dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip Jumat (21/11/2025).

Dia mengaku bingung dengan argumen Adian yang menyatakan bahwa pelaku bisnis thrifting siap membayar pajak. Menurut Purbaya, kebijakannya tidak bersangkutan dengan target penerimaan pajak, melainkan untuk lindungi industri tekstil dalam negeri.

"Kan kalau barang bekas kan dilarang [impor] kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi enggak ada hubungannya bayar pajak atau enggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda, kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang ilegal?" tanyanya.

Di samping itu, Purbaya mengaku setuju dengan Adian bahwa masih banyak barang impor ilegal yang belum tertindak. Oleh sebab itu, dia menyatakan akan terus memberantas praktik ilegal tersebut.

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menyatakan Direktorat Jenderal Bea Cukai bersama instansi terkait akan lebih ketat mengawal pelabuhan-pelabuhan yang kerap menjadi pintu masuk impor ilegal tersebut.

"Kita akan investigasi lebih dalam. Dari kasus-kasus yang nyelundup, pasti kan kita tahu nanti siapa yang pengimpornya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan enggak bisa lepas lagi," tutup Purbaya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Adian Napitupulu meminta pemerintah, baik Kementerian Keuangan maupun Kementerian Perdagangan, tak serta-merta melakukan penindakan terhadap praktik bisnis thrifting atau jual beli pakaian bekas impor tanpa mencari solusi bagi pelaku usaha.

Adian menuturkan, tuduhan bahwa thrifting membunuh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih belum didukung data-data yang kuat. Dia mengatakan, total barang thrifting hanya 0,5% dari sekitar 784.000 ton barang ilegal yang masuk ke Indonesia.

"Ya kita harap kalau misalnya negara tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan, toh rakyat tetap butuh makan. Ya jangan ditindak-tindak dululah," kata Adian, dikutip dari Antara, Kamis (20/11/2025).

Menurut Adian, asosiasi pelaku bisnis pakaian bekas (thrifting) pun siap jika bisnis mereka dilegalkan dan harus membayar pajak.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa ada sekitar 67% generasi Z menyukai pakaian bekas karena didasari kesadaran lingkungan. Salah satunya terkait industri tekstil yang bisa menyumbang 20% pencemaran dan limbah di dunia.

"Kesadaran itu kemudian membuat 67% generasi milenial dan gen Z menyukai thrifting. Nah, negara kita harus kuasai data itu sebelum ambil keputusan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Para pedagang thrifting di Pasar Senen meminta agar perdagangan pakaian bekas di Indonesia dilegalkan. Pelarangan thrifting dinilai dapat merugikan jutaan orang yang menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut.

Pedagang thrifting Pasar Senen, Jakarta, Rifai Hilalahi, menyebut pelarangan thrifting tidak hanya menyasar aktivitas perdagangan pakaian bekas, tetapi juga berdampak luas bagi masyarakat yang telah menekuni usaha ini secara turun-temurun.

Rifai berharap pemerintah segera merumuskan regulasi yang mengakui thrifting sebagai sektor usaha legal. Menurutnya, legalisasi thrifting di Indonesia akan memberikan kepastian hukum sekaligus membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.

“Yang kami harapkan ini sebenarnya seperti di negara-negara maju, thrifting dilegalkan. Kalau dilarang, secara tidak langsung akan mematikan kurang lebih 7,5 juta orang yang bergantung pada usaha ini,” kata Rifai saat menghadiri pertemuan dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Rifai menjelaskan bahwa thrifting sudah menjadi bagian penting dari mata pencaharian masyarakat. Banyak keluarga yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha ini, termasuk biaya pendidikan anak-anak.

Dia juga menegaskan bahwa pelarangan total dapat berdampak signifikan pada aspek sosial-ekonomi, terutama bagi pedagang kecil dan menengah.

Lebih lanjut, Rifai menyoroti pentingnya regulasi terkait kuota impor untuk barang thrifting. Menurutnya, jika legalisasi penuh sulit diwujudkan, pemerintah setidaknya dapat mengatur kuota dan larangan terbatas (lartas) sehingga usaha ini tetap dapat berjalan tanpa dihentikan sepenuhnya.

“Kami juga berharap diberi lartas, artinya ada barang larangan terbatas, sehingga usaha ini tidak dimatikan. Yang utama, kami ingin bayar pajak dan legal,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan substitusi pakaian thrifting yang dijual para pedagang, termasuk di Pasar Senen, dengan produk lokal.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan bahwa pemerintah sudah mulai melakukan substitusi dari penjualan barang thrifting ke produk lokal secara bertahap, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah kami jalankan kok, sudah mulai kami pelan-pelan kami lakukan substitusi. Per hari ini [pedagang thrifting] sudah mulai jalan semua kok, pelan-pelan,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin (17/11/2025).

Pemerintah, lanjut Maman, memastikan pedagang thrifting masih dapat berjualan dalam waktu dekat lantaran mereka masih memiliki stok lama. Namun, pasokan tersebut akan menipis seiring pengetatan larangan impor barang bekas.

Meski begitu, pemerintah menegaskan tidak akan membiarkan para pedagang kehilangan sumber usaha. Pemerintah berencana mendorong mereka beralih menjual produk-produk merek lokal sebagai substitusi ketika stok barang impor bekas benar-benar habis.

“Tapi kan lama-lama kan pasti kan supply pasokan produknya kan pasti akan menipis. Nah itu kan nggak boleh kita biarkan. Makanya nanti kita ganti dengan produk brand lokal,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut fenomena baju bekas (thrifting) hingga impor murah asal China yang membanjiri pasar Indonesia semakin menekan industri tekstil dan pakaian jadi dalam negeri.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan tren belanja pakaian bekas bermerek membuat masyarakat semakin terpaku pada citra merek asing, sedangkan produk lokal masih belum menjadi pilihan utama.

Andry menyebut, pemerintah perlu melakukan pengamanan perdagangan yang tegas, agar produk lokal tak kalah saing di pasar domestik. Menurutnya, situasi ini mempertegas tantangan utama, yakni rendahnya familiaritas masyarakat terhadap produk buatan dalam negeri.

Dia juga menilai, kualitas dan harga produk lokal harus ditingkatkan agar mampu bersaing, mengingat banyak produk berstandar ekspor justru tidak tersedia di pasar domestik.

“Dari sisi kualitas kita harus memiliki standar yang dijual di dalam negeri, karena kita tahu juga kualitas sudah cukup bagus banyak produk-produk yang ekspor orientated tetapi banyak di antaranya tidak dijual di dalam negeri,” kata Andry kepada Bisnis, Senin (17/11/2025).

Selain thrifting, menurut Andry, tekanan besar juga datang dari produk impor murah dari China yang diduga melakukan praktik dumping dan memukul harga pasar domestik.

“Bagaimana pada hari ini problem-nya bukan hanya produk-produk thrifting tetapi juga produk-produk yang masuk dari China dan juga mungkin wilayah-wilayah sekitarnya yang masuk,” ujarnya.

Untuk itu, Andry mendorong pemerintah mengambil tindakan pengamanan perdagangan yang lebih komprehensif, termasuk upaya mengubah perilaku konsumen agar lebih mendukung produk buatan lokal.

Apalagi, dia mengungkap ada berbagai tantangan yang masih dihadapi pelaku industri lokal, mulai dari perpajakan hingga ekosistem industri yang belum terintegrasi, sehingga menyulitkan usaha dalam negeri untuk bersaing.

Untuk itu, menurutnya, perlu insentif fiskal dan nonfiskal serta dukungan lintas kementerian untuk memperkuat industri tekstil dan pakaian jadi nasional.

Di sisi lain, Andry menyebut Indonesia memiliki pasar besar yang harus diamankan untuk kepentingan produsen lokal. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menyediakan alternatif toko baru sebagai pengganti sentra thrifting, melainkan juga perlu membenahi ekosistem industri secara keseluruhan.

Seperti diketahui, pemerintah bakal mensubtitusi baju thrifting yang dijual para pedagang, seperti di Pasar Senen, dengan baju lokal.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah sudah mulai melakukan substitusi dari menjual barang thrifting ke produk lokal secara bertahap, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah kami jalankan kok, sudah mulai kami pelan-pelan kami lakukan substitusi. Per hari ini [pedagang thrifting] sudah mulai jalan semua kok, pelan-pelan,” ujar Maman saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin (17/11/2025).

Maman menegaskan pemerintah memastikan pedagang thrifting masih dapat berjualan dalam waktu dekat lantaran mereka masih memiliki stok lama. Namun, lanjut dia, pasokan thrifting tersebut akan menipis seiring pengetatan larangan impor barang bekas.

Meski begitu, Maman menyatakan pemerintah tidak akan membiarkan para pedagang kehilangan sumber usaha, dan berencana mendorong mereka beralih menjual produk-produk merek lokal sebagai substitusi ketika stok barang impor bekas benar-benar habis.

“Tapi kan lama-lama kan pasti kan supply pasokan produknya kan pasti akan menipis. Nah itu kan nggak boleh kita biarkan. Makanya nanti kita ganti dengan produk brand lokal,” terangnya.

Adapun hingga saat ini, Maman menyampaikan pemerintah telah mengonsolidasikan sekitar 1.300 merek lokal, mencakup beragam kategori seperti pakaian, celana, sepatu, dan sandal.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendukung langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang hendak menertibkan importasi dan perdagangan baju bekas alias thrifting.

Ketua KPPU Fanshurullah Asa menyampaikan telah bertemu dengan jajaran Kemenkeu untuk membahas permasalahan tersebut, terutama untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri.

“Barang-barang bekas yang masuk ini juga merusak persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Jadi kita dukung ini,” kata Fanshurullah saat ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Lebih lanjut, dia mengaku telah menyampaikan kepada bendahara negara bahwa KPPU mesti dilibatkan dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.

Terkait pro-kontra terhadap langkah tersebut, Fanshurullah menyatakan bahwa pihaknya dapat turun tangan dengan basis bukti, dalam hal ini perjanjian usaha.

Menurutnya, pengusaha kecil, menengah, hingga perusahaan besar dapat bermitra dengan basis perjanjian tertentu. Apabila perjanjian tersebut tidak ditepati, maka KPPU dapat memberlakukan pemanggilan pelaku usaha hingga menjatuhkan sanksi.

“Proses itu adalah mulai dari kita panggil, memberikan mediasi, peringatan, sampai nanti memberikan denda,” ujar Fanshurullah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa impor baju bekas dalam bentuk ballpress dapat mematikan industri dalam negeri, kendati rencana penertiban itu menuai reaksi keras dari pedagang.

Menurut Purbaya, apabila pasar domestik terus dibanjiri produk asing, maka kesempatan penguatan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja dari dalam negeri akan berkurang.

Itu sebabnya, dia menyatakan akan menindak tegas kasus impor baju bekas ballpress dan memperluas pengawasan terhadap pelaku yang merugikan kepentingan nasional.

“Siapa yang paling keras protesnya, itu saya tangkap duluan, karena berarti dia dalang di belakangnya [impor baju bekas ballpress]. Ini udah banyak komentar-komentar kan, mereka harus hati-hati. Saya lihat satu-satu, nanti saya perintahkan orang Bea Cukai untuk memeriksa mereka satu-satu," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).