Bisnis.com, BALIKPAPAN — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan mencatatkan penyaluran Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) senilai Rp102,01 miliar hingga akhir kuartal ketiga 2025, dengan menjangkau 8.292 debitur di seluruh wilayah Kalimantan.

Kepala Kantor OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Parjiman, menyatakan pencapaian ini menjadi bagian integral dari upaya peningkatan inklusi keuangan sekaligus perlindungan konsumen dari praktik rentenir yang kerap membelit masyarakat ekonomi lemah.

Dia menambahkan, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah menginisiasi berbagai produk pembiayaan di sejumlah kabupaten dan kota.

Beberapa program yang digagas antara lain Kredit Kukar Idaman (KKI) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim; Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah (Gapura Karomah) di Kabupaten Tanah Laut, Kalsel; Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (MESRA) di Kabupaten Bulungan, Kaltara; Kredit Usaha Rakyat Daerah Sukma (Kurda Sukma) di Kabupaten Sukamara, Kalteng; dan Kredit Usaha Rakyat Makmur (KURMA) di Kota Pontianak, Kalbar.

"Dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan masyarakat di Kalimantan, OJK melalui TPAKD telah mendorong terlaksananya berbagai program peningkatan akses terhadap produk keuangan kepada masyarakat," kata Parjiman dalam keterangan resmi, Senin (18/1/2026).

Selain itu, OJK juga menggenjot literasi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) yang telah melaksanakan 410 kegiatan di 56 kabupaten/kota dengan melibatkan 90.299 peserta sepanjang 2025.

Sasaran edukasi mencakup pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, karyawan, penyandang disabilitas, masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), serta petani dan nelayan.

Dari total kegiatan tersebut, 88 di antaranya fokus pada literasi keuangan syariah dengan partisipasi 12.826 peserta.

Parjiman menegaskan bahwa optimalisasi teknologi informasi dan infrastruktur menjadi kunci keberlanjutan program edukasi pada 2026.

"OJK menargetkan adanya keberlanjutan dari seluruh kegiatan tersebut di Kalimantan tahun 2026, dengan disertai optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan infrastruktur, dalam upaya peningkatan tingkat literasi keuangan masyarakat," kata dia.

Di sisi penghimpunan dana, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang mendapat dukungan penuh pemerintah daerah berhasil menghimpun 3,26 juta rekening dengan total dana Rp1,26 triliun hingga November 2025.

Program ini dipandang sebagai langkah strategis membangun kebiasaan menabung sejak dini.

Lebih lanjut, OJK bersama pemangku kepentingan strategis membina 3 Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) dan 4 Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), serta menyelenggarakan 102 kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Hari Indonesia Menabung (HIM) yang diikuti 32.431 peserta.

Dalam hal perlindungan konsumen, OJK mencatat 1.883 penanganan pengaduan, 4.319 layanan informasi melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), dan 1.115 layanan langsung di kantor.

Selain itu, layanan OJK Checking mencapai 44.149 permintaan, dengan 20.651 di antaranya disampaikan secara tatap muka.

Pria yang akrab disapa Jimmy ini, menyebutkan OJK telah menyelenggarakan 46 kegiatan sosialisasi pencegahan usaha tanpa izin, 9 penanganan entitas ilegal, dan 14 rapat koordinasi sebagai anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).

"Diharapkan dengan kegiatan dan layanan yang diberikan oleh OJK beserta Satgas PASTI mampu menurunkan angka kejahatan di sektor jasa keuangan, terutama kejahatan siber, serta menurunkan angka kerugian yang ditanggung oleh masyarakat atas kejahatan tersebut," pungkasnya.

Bisnis.com, SAMARINDA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Kalimantan akan melakukan lompatan signifikan dalam pemetaan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Pada 2026, survei yang sebelumnya hanya berskala nasional kini diperluas hingga menjangkau seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Kepala OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Parjiman menyatakan langkah ini ditempuh untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan akurat sebagai landasan penyusunan kebijakan edukasi keuangan yang lebih tepat sasaran.

"Berbeda dengan dua tahun terakhir yang masih berskala nasional, pada tahun 2026 ini survei akan dilakukan hingga tingkat provinsi di seluruh Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (16/1/2026).

Guna menjamin validitas dan kredibilitas data, kata Parjiman, OJK menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai mitra strategis.

Dia menyebutkan proses pelatihan bagi tim survei telah tuntas dilaksanakan, dan pada Februari 2026 mereka akan turun ke lapangan mengambil sampel di setiap kabupaten dan kota. Hasil survei diproyeksikan rampung pada Maret atau April 2026.

Pria yang akrab disapa Jimmy ini menyebutkan, pihaknya telah menargetkan peningkatan indeks yang mendekati target nasional, khususnya untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang sebelumnya sudah berada di atas rata-rata nasional.

Di sisi lain, upaya peningkatan literasi keuangan tidak berjalan tanpa hambatan. Seiring berkembangnya teknologi digital, modus penipuan keuangan turut berevolusi menjadi lebih canggih dan menyasar berbagai lapisan masyarakat.

Salah satu modus terkini yang marak dilaporkan melibatkan oknum yang menyamar sebagai pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Jimmy mengungkapkan para pelaku mengelabui korban dengan dalih pembaruan data melalui aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), kemudian mencuri informasi pribadi dan data perbankan rahasia untuk menguras saldo rekening.

Merespons ancaman tersebut, OJK secara masif melakukan edukasi melalui beragam kanal komunikasi, mulai dari media cetak, televisi, radio, hingga platform digital seperti Instagram dan Learning Management System Keuangan (LMSKU).

Masyarakat diimbau untuk secara proaktif mengakses kanal resmi OJK guna mengenali berbagai modus penipuan yang perlu diwaspadai.

Lebih lanjut, dia memaparkan hasil survei tahun ini akan menjadi kompas strategis dalam merumuskan kebijakan edukasi yang lebih inklusif dan tepat sasaran.

"OJK akan memberikan perhatian khusus pada sektor dengan tingkat literasi rendah, seperti petani dan nelayan yang selama ini kerap terpinggirkan dari akses informasi keuangan," paparnya.

Adapun, dia menuturkan pendekatan yang diterapkan akan lebih membumi melalui optimalisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Salah satu program andalannya adalah business matching yang menjembatani pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan lembaga perbankan, sekaligus memberikan literasi keuangan secara langsung di lapangan.

"Meskipun kemajuan teknologi menciptakan tantangan baru, OJK tetap berkomitmen melakukan edukasi secara masif agar indeks literasi berbanding lurus dengan tingkat keamanan masyarakat dalam bertransaksi keuangan," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi melaporkan bahwa pihaknya telah menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan selama tahun 2025 yang diikuti sekitar 9,93 juta peserta.

“Periode 1 Januari hingga dengan 31 Desember tahun 2025, OJK telah menyelenggarakan 6.548 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau lebih dari 9,93 juta peserta di seluruh Indonesia,” ujarnya dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Desember 2025 di Jakarta, Jumat.

Platform digital Sikapi Uangmu, yang berfungsi sebagai saluran komunikasi khusus untuk konten edukasi keuangan kepada masyarakat melalui minisite dan aplikasi, telah menerbitkan 340 konten edukasi dengan total 3.471.622 viewers.

Selain itu, terdapat 43.635 pengguna Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) dengan total akses modul sebanyak 30.395 kali dan penerbitan 18.249 sertifikat kelulusan modul.

Pada periode Januari sampai dengan 31 Desember 2025, lanjutnya, telah diselenggarakan implementasi GENCARKAN (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan) melalui penyelenggaraan 58.637 program di seluruh Indonesia.

Kegiatan tersebut terdiri atas Edukasi Keuangan Langsung sebanyak 37.203 kegiatan serta Edukasi Keuangan Digital sebanyak 21.434 konten. Dalam pelaksanaan program GENCARKAN, telah menjangkau 98,05 persen kabupaten/kota di Indonesia.

Upaya peningkatan literasi keuangan tersebut didukung oleh penguatan program inklusi keuangan melalui kolaborasi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh provinsi (38 provinsi) dan kabupaten/kota (514 kabupaten/kota) di Indonesia.

Pihaknya turut bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan adan Pusat Statistik (BPS) untuk meningkatkan literasi maupun inklusi keuangan.

Selain itu, OJK bersama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), dan Komisi Nasional Disabilitas berkolaborasi meluncurkan buku pedoman literasi keuangan bagi penyandang disabilitas.

Kolaborasi lain dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta praktisi pendidikan yang telah mengadakan pilot project implementasi bahan ajar literasi keuangan untuk pelajar di seluruh Indonesia.

Dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, OJK menggelar kegiatan edukasi keuangan untuk perempuan Indonesia dalam rangka memperingati hari Ibu.

Sebagai usaha mengembangkan TPAKD, telah diselenggarakan rapat koordinasi daerah disertai dengan bimbingan teknis (bimtek)/coaching clinic guna meningkatkan kapasitas para anggota.

“(Bimtek) termasuk penyampaian materi sosialisasi roadmap TPAKD 2026-2030, kemudian juga Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD), serta refreshment pelaporan melalui SiTPAKD (Sistem Informasi TPAKD),” ungkap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – Realisasi penyaluran perluasan akses keuangan daerah di Kabupaten Lombok Timur mencapai Rp168 miliar.

Program tersebut merupakan inisiasi Tim Percepatan Keuangan Akses Daerah (TPKAD), yang menyalurkan pembiayaan melalui Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP).

Kepala OJK Nusa Tenggara Barat (NTB) Rudi Sulistyo menjelaskan dari Rp168 miliar tersebut, Rp75,9 miliar disalurkan ke kredit melawan rentenir (K/PMR). Kemudian Rp92,7 miliar ke kredit sektor prioritas (K/PSP).

Rudi menjelaskan realisasi tersebut menempatkan TPKAD Kabupaten Lombok Timur menjadi penyalur kredit program paling berhasil. Hal tersebut diakui secara nasional, dengan meraih penghargaan yang diberikan dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025 yang digelar di Jakarta, Jumat (10/10).

TPAKD Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Timur dinilai berhasil mengimplementasikan program perluasan akses keuangan di daerah, termasuk melalui skema Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP), asuransi untuk peternak sapi, program satu rekening satu pelajar, peluncuran ekosistem keuangan syariah, yang sejalan dengan penguatan ekonomi daerah.

"Penghargaan ini adalah buah kerja keras dan bukti nyata sinergi yang luar biasa antara Pemerintah Daerah, lembaga jasa keuangan, dan seluruh stakeholders di NTB. Dukungan penuh dari pimpinan daerah, kunci dari keberlanjutan program TPAKD," jelas Rudi dikutip dari keterangan resminya, Rabu (14/10/2025)

Rudi menyebut pencapaian ini menjadi penegasan atas komitmen kuat Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, bersama OJK dan seluruh stakeholders, menjadikan inklusi keuangan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

TPAKD mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan sinergi kebijakan berjalan dari pusat hingga daerah. OJK Provinsi NTB mengajak seluruh pihak untuk terus mengoptimalkan peran TPAKD guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di NTB.

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua masuk dalam nominasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2025 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia. Pencapaian ini menjadi langkah penting bagi Papua dalam memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif di daerah.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Andry, di Jayapura, Minggu (12/10), mengatakan perkembangan sektor jasa keuangan di Papua terus menunjukkan peningkatan, terutama setelah pemekaran daerah otonomi baru. “Perkembangan sektor jasa keuangan di Papua saat ini terus meningkat, terutama setelah pemekaran daerah otonomi baru,” ujarnya.

Ia menambahkan, ke depan Pemprov Papua akan memperkuat sinergi dengan industri keuangan guna memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM dan sektor unggulan daerah. “Masuknya Papua dalam nominasi TPAKD Award 2025 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Papua,” kata Andry.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas capaian tersebut. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan masuk nominasi 10 besar TPAKD Award 2025 menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperluas akses layanan keuangan sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terhadap produk keuangan.

Menurut Fakhiri, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan hingga ke wilayah paling terpencil. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan pembangunan ekonomi Papua yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Rakornas TPAKD 2025 telah digelar di Jakarta pada Jumat (10/10), dihadiri oleh pejabat tinggi negara, termasuk Ketua OJK RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, perwakilan Bank Indonesia, kementerian, serta pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuatTim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai katalis pemerataan ekonomi nasional dengan meningkatkan kapasitas ekosistem akses keuangan khususnya bagi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Rakornas TPAKD di Jakarta, Jumat, mengatakan program-program TPAKD bukan hanya memperluas akses keuangan masyarakat, namun juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan Astacita.

Melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan inklusi keuangan, Ia mengatakan akan dibangun fondasi ekonomi yang tangguh dari desa hingga kota.

“TPAKD telah menjadi penggerak motor ekonomi keuangan di daerah, salah satunya kredit pembiayaan melawan rentenir, yang telah menyalurkan Rp46,71 triliun kepada lebih dari 1,7 juta debitur di seluruh Indonesia, serta penyaluran kredit pembiayaan sektor prioritas pertanian sebesar Rp3,71 triliun kepada lebih dari 80 ribu debitur,” ujar Friderica.

Melalui TPAKD, Ia melanjutkan telah dibuka satu rekening satu pelajar yang telah mencapai 58,32 juta rekening atau sebesar 87 persen dari total pelajar Indonesia.

Selain itu, juga terdapat Program Laku Pandai yang membuka akses keuangan hingga pelosok, dengan menjangkau lebih dari 72.353 desa dan mendorong 16 juta masyarakat masuk ke dalam sektor keuangan formal.

Friderica mengajak kepada seluruh kepala daerah mengoptimalkan keberadaan TPAKD untuk mengarahkan daerahnya menuju pembangunan berkelanjutan, yang melahirkan kemakmuran serta kesejahteraan bersama.

OJK juga mendorong TPAKD melakukan berbagai langkah strategis untuk mendukung tercapainya target inklusi keuangan nasional.

Target itu di antaranya, pertama, penguatan infrastruktur dan ekosistem keuangan digital sekaligus perluasan titik-titik akses keuangan di daerah yang bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakan layanan keuangan yang mudah diakses, aman, dan terjangkau.

Kedua, peningkatan literasi dan inklusi keuangan perlu terus dioptimalkan seiring dengan pendalaman sektor keuangan dan penguatan pelindungan konsumen.

Ketiga, TPAKD perlu menjaga keberlanjutan kegiatannya agar tetap konsisten dan efektif memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah.

Keempat, TPAKD juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para anggotanya beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan perkembangan inovasi keuangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa TPAKD penting karena inklusi keuangan merupakan indikator kunci untuk stabilitas ekonomi makro dan merupakan bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Inklusi keuangan ini juga menjadi perhatian Perserikatan Bangsa Bangsa. Dan ini ada Komite untuk Financial Inclusive yang dipimpin oleh Ratu Maxima, dan kebetulan Presiden Prabowo Subianto baru dari Belanda, dan pada saat pembicaraan yang juga terangkat isu financial inclusion,” ujar Airlangga.

Airlangga mengapresiasi capaian-capaian yang diperoleh melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif, karena sangat sejalan dengan program Asta Cita Presiden.

“Ke depan TPAKD diharapkan juga dapat turut membuka akses untuk agenda prioritas Presiden, seperti program makan bergizi gratis, memperkuat sumber daya manusia secara awal. Kemudian penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi Merah Putih, karena ini seluruhnya tahun depan akan di-rolling lebih cepat,” ujar Airlangga.

Dalam kesempatan ini, dilakukan peluncuran Roadmap TPAKD 2026-2030, yang akan menjadi acuan arah kebijakan TPAKD dan langkah-langkah transformatif ke depan.

Hingga November 2024, TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Berbagai program unggulan telah diluncurkan, diantaranya Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP), Simpanan Pelajar (SimPel), Simpanan Pemuda (SiMuda), hingga program Laku Pandai yang menjangkau desa terpencil.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025