Bisnis.com, MEDAN – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut ketangguhan sistem pangan sebagai fondasi untuk menciptakan kota yang tangguh.

Hal itu disampaikan Hanif dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-18 tahun 2026 yang digelar di Medan, Rabu (1/7/2026).

Hanif mengatakan ketahanan pangan perkotaan harus menjadi perhatian mengingat mayoritas masyarakat tinggal di perkotaan.

“Menurut data BPS, di tahun 2025 sebanyak 60% masyarakat tinggal di perkotaan. Urbanisasi yang terus meningkat membuat ketahanan pangan perkotaan tidak dapat lagi dipandang sebagai urusan pasokan semata,” kata Hanif.

Dia menjelaskan, kota memang tak selalu menjadi pusat produksi pangan. Namun, daerah ini adalah pusat konsumsi, pusat perdagangan, pusat logistik, dan pusat pengambilan keputusan ekonomi masyarakat.

Sistem pangan yang terintegrasi di sebut Hanif harus dimiliki wilayah perkotaan yang mencakup ketersediaan pasokan, kelancaran rantai distribusi, stabilitas harga, hingga kemampuan pemerintah kota dalam merespons gejolak secara cepat dan terkoordinasi.

“Kita belajar bahwa ketika terjadi bencana, gangguan iklim, kenaikan harga, atau hambatan distribusi, yang pertama kali dirasakan masyarakat adalah pangan. Kalau pasokan terganggu, harganya naik. Kalau harga naik, daya beli tertekan, dan bisa membuat stabilitas sosial dan ekonomi kota ikut terdampak,” jelas Hanif.

Hanif pun menekankan ketahanan pangan sebagai fondasi pelayanan publik, pengendalian inflasi, kesehatan masyarakat, dan ketahanan sosial. Menurut Hanif kota dengan sistem pangan dan logistik yang rapuh akan sulit menjadi kota yang tangguh.

Untuk membangun kota yang tangguh, lanjutnya, perlu pendekatan ekosistem di mana sistem pangan harus dihubungkan dengan 6 (enam) pilar yang saling terintegrasi.

Keenam pilar itu yakni tata kelola yang berbasis data yang terutama dibutuhkan untuk melakukan intervensi, rantai pasok yang kuat, serta kestabilan harga yang terpantau dan direspons secara cepat serta terkoordinasi terutama saat terjadi gejolak.

Selain itu, perlu pula dibangun pembiayaan sistem pangan yang kolaboratif baik dengan BUMN/ BUMD, pihak swasta maupun dunia usaha mengingat pemerintah pusat dan daerah tidak bisa menanggung seluruh kebutuhan sendiri. Apalagi di tengah kapasitas fiskal yang terbatas.

“Dalam situasi fiskal yang terbatas, pembiayaan ketahanan pangan kota harus disusun dengan prinsip kolaboratif dan bertahap di mana pemerintah pusat memberi arah kebijakan dan dukungan sesuai kewenangan, lalu pemerintah daerah memastikan perencanaan, penganggaran dan eksekusi, kemudian BUMD dan dunia usaha yang memperkuat sisi operasional, distribusi, investasi, dan hilirisasi,” tambahnya.

Hanif juga memasukkan soal pengelolaan sampah sebagai pilar yang terhubung dengan sistem pangan. Menurutnya, sampah makanan, sampah organik pasar, dan sisa konsumsi masyarakat perkotaan harus masuk dalam desain besar kota tangguh karena dapat diolah menjadi kompos, energi alternatif, maupun bahan baku ekonomi sirkular.

Adapun Rakernas APEKSI ke-18 tahun 2026 digelar mulai 28 Juni hingga 4 Juli mendatang dengan tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”. Rakernas ini akan menyusun rekomendasi, memperkuat kerja sama, dan mempercepat transformasi kota menuju kota yang tangguh, baik tangguh bencana, tangguh fiskal, tangguh perencanaan, tangguh sosial, hingga tangguh pangan.

Tahun ini, Kota Medan menjadi tuan rumah Rakernas APEKSI ke-18. Sebanyak 96 perwakilan pemerintah kota dari seluruh Indonesia yang terdiri dari 88 wali kota, 4 wakil wali kota, 2 sekretaris daerah, dan 1 kepala Bappeda hadir di Medan untuk memperkuat sinergi antar pemerintah kota serta merumuskan kebijakan pembangunan perkotaan yang adaptif, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kontribusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah, mulai dari penguatan ketahanan pangan nasional hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan amanat dalam Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara di Pusat Latihan Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026).

Presiden mengatakan dirinya menyaksikan langsung keterlibatan Polri dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama melalui peningkatan produksi jagung.

"Saya melihat sendiri bagaimana program ketahanan pangan Polri sangat membantu ketahanan pangan nasional, khususnya di bidang produksi jagung," ujar Prabowo.

Selain mendukung produksi pangan, Prabowo menilai pembangunan infrastruktur penyimpanan hasil panen oleh Polri turut memperkuat sistem logistik pangan nasional.

"Saya melihat sendiri Polri membangun gudang-gudang pangan yang sangat dibutuhkan, gudang-gudang dengan kualitas yang sangat baik," katanya.

Prabowo juga memberikan apresiasi terhadap keterlibatan Polri dalam mendukung pelaksanaan program MBG melalui pembangunan lebih dari 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum.

Menurutnya, fasilitas yang dibangun Polri memiliki kualitas yang sangat baik.

"Polri juga ikut aktif membangun lebih dari 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur-dapur untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis). Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik," ujarnya.

Presiden Ke-8 RI itu bahkan mengklaim kualitas dapur MBG milik Polri mendapat pengakuan dari berbagai pihak, termasuk lembaga internasional yang melakukan peninjauan ke Indonesia.

"Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri," kata Prabowo.

Selain mendukung ketahanan pangan dan program MBG, Kepala Negara menyebut Polri juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.

"Polri juga terus membangun sumur bor air, jembatan-jembatan, dan membantu masyarakat yang terdampak bencana. Semangat inilah yang harus terus saudara-saudara pelihara," tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) merespons putusan arbitrase internasional yang dikeluarkan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dengan melakukan kajian menyeluruh atas putusan tersebut.

Perseroan menegaskan proses penyelesaian sengketa tidak akan mengganggu operasional maupun agenda transformasi bisnis yang tengah dijalankan.

Direktur Utama KAEF Djagad Prakasa Dwialam mengatakan perseroan berkomitmen menuntaskan berbagai tantangan historis, termasuk perkara arbitrase internasional, dengan tetap menjaga kesinambungan bisnis dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Kami memastikan seluruh kegiatan operasional perusahaan, termasuk manufaktur, distribusi, apotek, dan layanan kesehatan di seluruh jaringan Kimia Farma, tetap berjalan secara optimal untuk melayani kebutuhan masyarakat di sektor kesehatan," ujar Djagad dalam pernyataan resminya, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, KAEF saat ini tengah melakukan kajian komprehensif terhadap putusan SIAC serta berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menentukan langkah terbaik yang tetap melindungi kepentingan perseroan maupun pemegang saham.

Djagad menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil akan mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

"Kami senantiasa tunduk, mematuhi, dan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta bersikap kooperatif terhadap otoritas yang berwenang," katanya.

Di tengah penyelesaian tantangan masa lalu tersebut, Kimia Farma mengklaim transformasi bisnis yang dijalankan mulai menunjukkan hasil positif. Perseroan mencatat laba kotor sebesar Rp824,8 miliar pada kuartal I/2026 atau tumbuh 11,06% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, EBITDA meningkat 61,29% menjadi Rp153,8 miliar, mencerminkan membaiknya kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas dari aktivitas operasional. KAEF juga berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp123,6 miliar pada tiga bulan pertama 2026.

Djagad mengatakan pencapaian tersebut menunjukkan restrukturisasi keuangan yang dilakukan sejak dua tahun terakhir mulai membuahkan hasil.

"Pencapaian di awal tahun ini membuktikan bahwa restrukturisasi keuangan yang dijalankan sejak dua tahun lalu serta transformasi model bisnis yang lebih ramping dan efisien berjalan di jalur yang tepat," ujarnya.

Ke depan, KAEF akan terus mengoptimalkan efisiensi operasional, memperbesar porsi produk dengan margin tinggi, memperluas diversifikasi pemasok, serta meningkatkan penggunaan bahan baku obat (BBO) lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap impor yang masih mendominasi kebutuhan industri farmasi nasional.

Di sisi hilir, perseroan juga membidik pertumbuhan baru dari layanan kesehatan lansia melalui pengembangan ekosistem Healthy Ageing yang mengintegrasikan layanan apotek, klinik, diagnostik, hingga homecare. Strategi tersebut diharapkan menjadi sumber pendapatan baru seiring meningkatnya populasi lansia di Indonesia.

Perseroan menegaskan penyelesaian perkara arbitrase internasional merupakan bagian dari upaya menuntaskan persoalan historis perusahaan, sembari memastikan transformasi bisnis tetap berjalan untuk memperkuat fundamental dan menjaga pertumbuhan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 berada di kisaran 5,8% hingga 6,5%.

Target tersebut dinilai harus ditopang oleh transformasi struktural ekonomi, peningkatan investasi, hingga kontribusi nyata Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara terhadap perekonomian nasional.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut sejalan dengan usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.

Namun, menurutnya, target itu harus dibarengi dengan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

"Target pertumbuhan yang disepakati PANJA sejalan dengan usulan KEM-PPKF, yaitu di rentang 5,8% hingga 6,5%. PANJA memandang penting proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimistis disertai upaya transformasi struktural ekonomi Indonesia sebagai fondasi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," ujar Said dalam rapat Banggar DPR, Senin (29/6/2026).

Untuk mencapai target tersebut, DPR meminta pemerintah menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kisaran 5,3% hingga dengan 5,6% melalui penyempurnaan program bantuan sosial, subsidi, dan kompensasi agar lebih tepat sasaran.

Pemerintah juga diminta memperluas lapangan kerja, mengendalikan inflasi pangan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan regulasi, penurunan biaya logistik, insentif perpajakan, dan kepastian hukum.

Di sisi investasi, Banggar menargetkan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi nasional tumbuh 6,5% hingga 7,5%.

Untuk itu, DPR menilai pemerintah perlu memperkuat program hilirisasi industri sekaligus membangun industri prioritas nasional agar Indonesia memiliki posisi lebih kuat dalam rantai pasok global.

Dalam kesempatan itu, Said juga menyoroti peran BPI Danantara. Menurutnya, lembaga investasi tersebut sudah saatnya memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sudah waktunya Danantara kita tagih kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi," katanya.

Selain itu, Banggar dan pemerintah menyepakati sasaran inflasi 2027 berada pada kisaran 1,5%-3,5%, sementara nilai tukar rupiah diasumsikan berada di rentang Rp16.800-Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Dalam postur makro fiskal 2027, pendapatan negara ditargetkan sebesar 12,01%-12,40% terhadap PDB, sedangkan belanja negara diproyeksikan mencapai 13,81%-14,80% terhadap PDB.

Adapun defisit APBN dipatok pada kisaran 1,8%-2,4% terhadap PDB dengan rasio utang pemerintah diperkirakan berada di level 40,31%-40,64% terhadap PDB.

Banggar juga menyoroti meningkatnya Debt Service Ratio (DSR) pemerintah. DPR menilai pemerintah perlu menyusun peta jalan pengelolaan DSR beserta langkah mitigasinya agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga.

Said mengungkapkan, meski pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir berada di kisaran 5%, pertumbuhan penerimaan negara hanya sekitar 2,8%. Ketimpangan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor meningkatnya beban pembayaran utang.

"Oleh karenanya, tidak heran kalau DSR kita sekarang hampir 47,19% kita minta pemerintah supaya ada peta jalan terhadap DSR kita dan mitigasinya seperti apa, sehingga kalau itu dimasukkan dalam asumsi makro, akan menjadi pegangan kita bersama," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, DSR jauh melampaui batas aman yang umumnya disarankan para ekonom yakni 25% sampai dengan 30%.

Dalam rapat tersebut, Banggar dan pemerintah juga menyepakati sejumlah arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

Salah satunya memastikan alokasi 20% anggaran pendidikan dalam APBN 2027 serta memperkuat implementasi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembiayaan pendidikan dasar secara bertahap dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengusulkan agar porsi distribusi produk minyak goreng Minyakita menjadi 100 persen untuk BUMN Pangan.

“Kami tiga bulan yang lalu sudah mengajukan penambahan kuota menjadi 65 persen dari 35 persen. Namun, Bapak Mentan bahkan menambahkan menjadi 100 persen kepada BUMN Pangan,” ujar Rizal ketika ditemui di Gudang Bulog Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Jakarta, Senin.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025, kewajiban minimal distribusi Minyakita oleh BUMN pangan saat ini sebesar 35 persen.

Rizal berharap agar penambahan kuota distribusi produk Minyakita oleh BUMN Pangan dapat menambah penugasan Bulog, sehingga meningkatkan kinerja pelayanan Bulog kepada masyarakat.

“Harapannya, semakin banyak tugas, maka akan lebih bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Rizal.

Pada Senin (22/6), Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah menyiapkan peningkatan porsi distribusi Minyakita melalui BUMN Pangan seperti Perum Bulog dan IDFOOD hingga 50 persen.

Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga Minyakita di masyarakat. Ia juga memastikan bahwa harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan rakyat tersebut tetap berada di level Rp15.700 per liter.

Saat ini, porsi distribusi Minyakita melalui BUMN Pangan minimal mencapai 35 persen. Pemerintah tengah mengkaji peningkatan porsi tersebut agar penyaluran minyak goreng bersubsidi dapat lebih terkontrol hingga tingkat pengecer.

BUMN Pangan seperti Bulog dan ID FOOD, lanjutnya, memiliki mekanisme penunjukan distributor dan pengecer resmi di pasar. Melalui skema itu, pemerintah dapat memastikan Minyakita dijual sesuai HET yang telah ditetapkan.

Ia menjelaskan, pengecer yang ditunjuk Bulog atau ID FOOD wajib menjual Minyakita sesuai ketentuan harga. Apabila ditemukan menjual di atas HET, pelaku usaha tersebut berisiko dicoret dari daftar mitra atau di-blacklist sehingga tidak lagi dapat memperoleh pasokan dari BUMN Pangan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Industri asuransi jiwa mencatat tren yang positif pada tipe pembayaran premi tunggal (single premium), seiring meningkatnya kontribusi nasabah korporasi. Nasabah korporasi adalah perusahaan atau badan usaha yang membeli produk asuransi untuk memberikan perlindungan kepada karyawannya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan pertumbuhan premi industri asuransi jiwa pada April 2026 ditopang oleh premi tunggal yang relatif lebih kuat dibandingkan premi reguler.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan pada periode itu, pendapatan premi industri asuransi jiwa sebesar Rp62,58 triliun atau tumbuh 3,28% secara tahunan.

“OJK melihat bahwa pertumbuhan premi tunggal di tengah ketidakpastian ekonomi antara lain dipengaruhi oleh preferensi sebagian nasabah untuk memperoleh perlindungan sekaligus melakukan penempatan dana dalam satu transaksi,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, Selasa (23/6/2026).

Ogi menilai bahwa premi reguler itu cenderung lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat, karena memerlukan komitmen pembayaran jangka panjang.

“Meski demikian, kedua kanal tersebut tetap memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan industri dan memenuhi kebutuhan perlindungan masyarakat yang beragam,” tegasnya.

Senada, PT Asuransi Ciputra Indonesia atau Ciputra Life melihat bahwa premi tunggal dan premi reguler akan tetap memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung pertumbuhan perusahaan.

Direktur Utama Ciputra Life Hengky Djojosantoso berpendapat premi tunggal umumnya menjadi pilihan untuk kebutuhan investasi atau perlindungan tertentu dengan pembayaran sekaligus.

Sementara itu, lanjutnya, premi reguler mendukung keberlanjutan perlindungan dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan nasabah. Sebab itu, perusahaan akan terus mengembangkan kedua segmen tersebut secara seimbang.

“Melalui inovasi produk, penguatan kanal distribusi, serta kolaborasi yang lebih erat dengan para mitra bisnis,” ucap Hengky kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (28/6/2026).

Namun, imbuh Hengky, perkembangan masing-masing segmen pada akhirnya akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, preferensi nasabah, relevansi produk, dan strategi distribusi yang dijalankan oleh setiap perusahaan.

Di Ciputra Life, Hengky menyebut pada kuartal I/2026 premi tunggal berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan premi perusahaan dibandingkan premi reguler, meskipun sebenarnya pertumbuhan lebih besar di premi reguler.

Pada Kuartal I/2026, premi tunggal perusahaan mencapai Rp119 miliar, tumbuh 18% (year on year/YoY). Pertumbuhan ini didorong oleh strategi diversifikasi portofolio bisnis asuransi jiwa kredit yang tidak lagi hanya berfokus pada pembiayaan KPR.

“Tetapi juga memperluas penetrasi ke berbagai segmen kredit lainnya. Selain itu, penguatan sinergi dengan para mitra bisnis turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, premi reguler Ciputra Life mengalami pertumbuhan 60% YoY menjadi Rp62 miliar. Pertumbuhan ini cerminan dari hasil memperluas basis nasabah, meningkatkan efektivitas distribusi, serta menghadirkan produk-produk yang semakin relevan dengan kebutuhan perlindungan masyarakat.

“Adapun, secara keseluruhan pada kuartal I/2026, Ciputra Life membukukan kinerja pendapatan premi yang positif. Total pendapatan premi mencapai Rp182 miliar, meningkat sekitar 30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” tegas Hengky.

Kondisi Ekonomi Pengaruhi Premi Tunggal dan Reguler

Untuk diketahui, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyampaikan berdasarkan tipe pembayaran, premi tunggal mengalami pertumbuhan 7,4% YoY menjadi Rp19,10 triliun pada Maret 2026.

Merespons itu, Hengky berpandangan kenaikan premi tunggal belum tentu mencerminkan pemulihan daya beli masyarakat secara menyeluruh. Pasalnya, pertumbuhan tersebut lebih banyak berasal dari segmen tertentu, seperti nasabah menengah atas dan korporasi, yang memang memiliki karakteristik pembayaran premi secara sekaligus.

“Di sisi lain, premi reguler lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi dan tingkat konsumsi masyarakat. Ketika daya beli masih menghadapi tekanan, sebagian masyarakat cenderung lebih selektif dalam mengalokasikan pengeluaran, termasuk untuk komitmen pembayaran premi secara berkala,” bebernya.

Kendati begitu, tegasnya, Ciputra Life memandang ketidakpastian ekonomi justru dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keuangan dan perlindungan terhadap risiko. Sebab demikian, perusahaan fokus dalam memastikan setiap produk yang ditawarkan tetap relevan, memberikan manfaat yang nyata, dan didukung layanan yang berkualitas.

“Kami memandang prospek industri asuransi jiwa tetap positif. Meskipun pada kuartal I/2026 premi reguler industri mengalami tekanan, kami meyakini segmen ini akan tetap menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan industri dalam jangka panjang,” ujar Hengky.

Terpisah, Ketua Dewan Pengurus AAJI ⁠Albertus Wiroyo mengatakan komposisi premi berdasarkan tipe pembayaran, yakni premi tunggal dan reguler mencerminkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan asuransi semakin beragam.

“Baik melalui skema perlindungan jangka panjang maupun solusi yang lebih fleksibel sesuai dengan preferensi finansial masing-masing,” katanya dalam konferensi pers kinerja industri asuransi jiwa periode Januari-Maret 2026 di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Albertus menjelaskan, kenaikan premi tunggal ini didorong oleh premi tunggal unitlink dan kumpulan yang meningkat. Menurutnya, di tengah volatilitas ekonomi saat ini, kemungkinan nasabah melihat asuransi bukan hanya sebagai proteksi, tetapi sebagai investasi yang baik juga.

“Karena kalau kita lihat premi tunggal itu kan biasanya nasabah punya dana besar dan masuk. Jadi ada dua faktor sih. Pertama dari premi tunggal unitlink-nya meningkat, kedua premi tunggal dari asuransi kumpulan,” jelasnya.

Dia meneruskan, untuk unitlink dirinya melihat bahwa nasabah kini memandang asuransi sebagai salah satu alternatif investasi. Sementara itu, untuk asuransi kumpulan dirinya melihat saat ini banyak perusahaan yang mengikutsertakan karyawannya dalam asuransi.

“Mungkin perusahaan-perusahaan melihat kalau selama ini di-cover sendiri ada inflasi biaya medis cukup tinggi ya, 15%. Nah ini mungkin perusahaan-perusahaan melihat asuransi sebagai alternatif yang tepat untuk meng-cover risiko ini. Jadi ini menurut saya positif perkembangannya,” jelas Albertus.

Senada, Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga, Regulator, Stakeholder's Dalam Negeri & Internasional AAJI Handojo G. Kusuma menilai kenaikan premi tunggal merupakan indikator yang positif, terlebih alokasinya lebih banyak di komponen saving and investment.

“Jadi saya kira ini indikasi positif di tengah situasi yang tentunya banyak orang melihat uncertainty gitu ya dengan geopolitical environment dengan internal dalam negeri juga yang masih perlu ada kestabilan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Literasi dan Perlindungan Konsumen AAJI Wianto Chen berpendapat kondisi kenaikan premi tunggal ini hanya bersifat sementara.

Pasalnya, premi reguler itu memang mengalami kontraksi sebesar 5,2% YoY pada kuartal I/2026, tetapi secara tiga tahun berturut pertumbuhannya positif. Menurutnya, hal itu wajar terjadi karena situasi ekonomi saat ini.

“Kedua tentunya single premium dulunya didorong oleh tentunya unitlink ya. Banyak didorong oleh bank tapi sekali ini single premium ini lebih didorong oleh yang tradisional dalam bentuk asuransi kumpulan. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga ini recovery dan kita on track kembali untuk pertumbuhan,” kata Wianto.

Di samping itu, premi reguler mengalami kontraksi 5,2% YoY menjadi Rp18,17 triliun dari Rp29,71 triliun. Meski demikian, premi reguler masih mendominasi atau berkontribusi besar terhadap total pendapatan premi industri asuransi jiwa.

Di lain sisi, pengamat asuransi Abitani Taim menyoroti bahwa dalam kondisi ekonomi saat ini masyarakat justru lebih suka menyimpan uang tunai (cash) atau investasi aman yang mudah dicairkan seperti emas.

Sebab demikian, Abitani berujar segmen premi tunggal adalah tetap untuk orang-orang yang memang memiliki harta kekayaan yang melimpah dan tidak ingin repot bayar secara berkala.

“Biasanya mereka yang memiliki uang yang banyak dan tidak mau repot bayar lebih memilih membayar premi tunggal sebagai diversifikasi investasinya,” ucap Abitani.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen popok bayi PT Multi Medika Internasional Tbk. (MMIX) membidik penjualan sebesar Rp388 miliar sepanjang 2026, ditopang ekspansi distribusi, pembangunan pabrik popok bayi, hingga peluncuran sejumlah produk baru.

Direktur Keuangan MMIX Eveline N Susanto memaparkan pada Kuartal I/2026, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp50,1 miliar atau meningkat 2,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp48,8 miliar.

Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan tersebut, laba bersih perseroan juga meningkat signifikan menjadi Rp1,5 miliar, atau tumbuh 20,6% dibandingkan dengan pada kuartal I/2025.

"Dengan melihat capaian tersebut, sepanjang 2026, perseroan menargetkan penjualan sebesar Rp388 miliar atau tumbuh 25,30% yang didukung oleh penguatan distribusi, peningkatan kapasitas produksi, peluncuran produk baru, serta optimalisasi berbagai kerja sama strategis," ujarnya dalam keterangan Public Expose yang dikutip, Minggu (29/6/2026).

Sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnis, perseroan telah menjalin kerja sama strategis dengan salah satu distributor nasional guna memperluas jangkauan distribusi di seluruh Indonesia.

Salah satunya melalui kerja sama strategis dengan salah satu distributor nasional, PT SAI Indonesia, guna memperluas jangkauan distribusi di seluruh Indonesia.

Selain itu, lanjutnya, perseroan juga akan melakukan pembukaan pabrik popok bayi.

Operasional pabrik popok bayi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan profitabilitas perusahaan, menjaga kualitas produk, keterjaminan rantai pasok, hingga mengurangi ketergantungan impor dan risiko nilai tukar mata uang sekaligus memperkuat industri manufaktur dalam negeri.

Di sisi inovasi produk, MMIX terus memperluas kategori produk melalui peluncuran berbagai produk baru, antara lain mini wet wipes, travel tissue, serta adult diapers pada paruh kedua tahun 2026.

Saat ini, perseroan memiliki jaringan distribusi yang kuat dengan lebih dari 75 distribution center dan menjangkau lebih dari 50.000 titik penjualan di seluruh Indonesia melalui jaringan modern trade, general trade, farmasi, hotel restoran kafe (horeka), B2B serta e-commerce.

Dari sisi pasar, perseroan melihat peluang besar pada industri popok bayi nasional yang terus bertumbuh.

Perseroan memperkirakan pasar popok bayi masih akan tumbuh dengan compound annual growth rate (CAGR) sekitar 11,6% hingga 2033, sehingga segmen tersebut menjadi salah satu fokus utama pengembangan bisnis perusahaan dalam jangka panjang.

Secara nasional stok dalam kondisi tersedia, dan penyaluran terus kami optimalkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memperkuat distribusi bahan bakar minyak (BBM) guna memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menyampaikan secara nasional kondisi pasokan BBM di fuel terminal Pertamina Patra Niaga tersedia dan mencukupi.

"Pertamina Patra Niaga terus memonitor kondisi pasokan dan distribusi BBM secara real time di seluruh wilayah operasional. Secara nasional stok dalam kondisi tersedia, dan penyaluran terus kami optimalkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Kitty menjelaskan fenomena terjadinya antrean bukan disebabkan keterbatasan stok, Pertamina Patra Niaga sudah menyalurkan BBM baik produk gasoline dan gasoil di atas rata-rata kebutuhan.

Menurut dia, berbagai langkah operasional dilakukan Pertamina Patra Niaga untuk mengantisipasi dinamika kondisi di wilayah yang mengalami peningkatan permintaan.

Langkah-langkah tersebut antara lain mengoperasikan terminal BBM selama 24 jam di wilayah dengan tingginya permintaan untuk memastikan proses penerimaan, penyiapan dan penyaluran BBM berlangsung tanpa henti.

"Kami juga memperkuat armada mobil tangki di wilayah-wilayah dengan kebutuhan yang meningkat guna mempercepat distribusi ke SPBU," katanya.

Selain itu, Pertamina melakukan pengaturan pola operasi mobil tangki agar pengiriman dilakukan lebih awal, sehingga pasokan BBM telah tiba di SPBU sebelum dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari.

Kitty menambahkan, pihaknya juga melakukan pengaturan jalur masuk kendaraan di SPBU bersama pengelola dan aparat setempat untuk menjaga kelancaran akses masyarakat dan arus lalu lintas.

Serta, melaksanakan monitoring pola suplai secara berkelanjutan termasuk mengimplementasikan pola suplai reguler, alternatif, dan emergency (RAE) dengan menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah.

Selain memastikan ketersediaan pasokan, lanjut Kitty, Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat menggunakan BBM secara bijak sesuai kebutuhan serta membeli produk sesuai peruntukannya.

Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena distribusi terus berjalan.

"Kami terus mengoptimalkan distribusi di seluruh wilayah, khususnya di daerah yang mengalami peningkatan kebutuhan. Kami mengajak masyarakat tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, dan bersama-sama mendukung penyaluran BBM yang tepat sasaran agar kebutuhan energi seluruh masyarakat dapat terus terpenuhi," sebut Kitty.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Importa Jaya Abadi (Importa) meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas pencapaian penjualan 1 juta lemari pakaian besi di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun.

CEO Importa Nizar Bawazier mengatakan, pencapaian penjualan tersebut bukan sekadar angka, melainkan cerminan kepercayaan pelanggan terhadap produk perusahaan.

"Pencapaian lebih dari satu juta unit lemari pakaian besi dalam lima tahun bukan hanya tentang angka penjualan, tetapi merupakan cerminan dari kepercayaan pelanggan dan kerja keras seluruh ekosistem Importa," ujarnya di Jakarta, Sabtu (27/6/2026).

Dia menambahkan, penjualan eksponensial tersebut menjadi bukti bahwa produk lemari pakaian besi yang ditawarkan Importa memiliki banyak keunggulan seperti lebih awet, antijamur, antirayap, dan tentunya harga yang lebih terjangkau.

Bahkan, Nizar optimistis, dengan semua keunggulan tersebut, produk Importa mampu menembus pasar internasional. "Kita ingin tidak hanya ada di dalam negeri, tetapi juga membawa nama Indonesia ke pasar internasional," katanya.

Selain pengembangan produk furnitur berbahan besi ke seluruh lini yang ada, sambung Nizar, ke depannya, Importa juga akan terus memperkuat bisnis melalui pengembangan jaringan distribusi, peningkatan layanan pelanggan, serta ekspansi usaha yang berkelanjutan.

TAGLINE BARU

Bersamaan dengan penerimaan rekor MURI tersebut, Importa juga meluncurkan tagline baru, "Furniture Besi No.1 di Indonesia", yang diklaim mencerminkan penguatan posisi perusahaan di pasar furnitur berbahan besi nasional. Menurut Nizar, peluncuran tagline baru menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat identitas merek.

"Tagline baru ini semakin mempertegas posisi Importa sebagai pemain di industri furnitur besi Indonesia," ujarnya.

Adapun, PT Importa Jaya Abadi merupakan unit usaha PT Nata Corpora Investama (N Corp) yang bergerak di bidang distribusi furnitur rumah, perkantoran, dan ruang publik berbahan dasar besi. Didirikan pada 2011, perusahaan telah memiliki 28 cabang distribusi di berbagai wilayah Indonesia.

Selain rekor MURI, perusahaan juga menyebut telah meraih penghargaan Top Brand pada 2024 dan 2025 untuk kategori furnitur besi, Superbrands 2024 kategori furnitur, serta penghargaan TVOne Inovasi Membangun Negeri 2025 untuk kategori Innovation for Product Transformation.

Importa menawarkan sejumlah produk furnitur besi, antara lain lemari pakaian besi, meja kerja ergonomis, dan kabinet penyimpanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gejolak harga energi dan pelemahan nilai tukar rupiah sepanjang kuartal I 2026 semakin menegaskan tingginya risiko yang dihadapi pelaku usaha dalam menjaga kelancaran rantai pasok.

Kondisi tersebut mendorong perlunya kolaborasi lintas sektor dan penguatan sistem logistik yang lebih tangguh guna menghadapi berbagai potensi gangguan distribusi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Data menunjukkan harga minyak Brent sempat melonjak hingga 93 persen pada kuartal I 2026 sebelum terkoreksi 36 persen hingga 24 Juni dan turun 22 persen hanya dalam satu bulan. Pada saat yang sama, kurs dolar AS terhadap rupiah sempat menyentuh Rp 18.234 per dollar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan posisi Rp 16.750 per dollar AS pada 26 Februari 2026.

Kenaikan tersebut menyebabkan kebutuhan rupiah untuk memperoleh satu dolar AS meningkat sekitar 8,9 persen. Bagi perusahaan yang memiliki kewajiban sebesar 1 juta dollar AS, perubahan kurs tersebut dapat menambah kebutuhan dana hingga sekitar Rp 1,484 miliar.

Menyikapi kondisi tersebut, PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics), anak usaha PT ABM Investama Tbk, menggelar CKB Supply Chain Forum 2026 bertema "Resilient Supply Chain: Navigating Global Disruption Through Logistics Collaboration" di Jakarta.

Presiden Direktur CKB Logistics Iman Sjafei mengatakan, ketegangan geopolitik saat ini telah memberikan dampak langsung terhadap jalur perdagangan internasional dan arus distribusi barang.

"Ketegangan geopolitik telah menciptakan hambatan nyata pada jalur perdagangan dan arus barang. Kolaborasi diperlukan untuk memitigasi risiko, menghadapi skenario terburuk, dan memastikan distribusi tetap berjalan melalui solusi logistik yang tangguh, responsif, dan terintegrasi," ujar Iman dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

Direktur Logistik dan Distribusi CKB Logistics Ety Puspitasari menilai paradigma pengelolaan rantai pasok kini harus bergeser dari sekadar mengejar efisiensi biaya menjadi membangun ketahanan operasional.

"Operasi tidak dapat lagi hanya berorientasi pada efisiensi biaya, tetapi harus menjadi resilience-driven. Ketahanan dibangun melalui jaringan yang fleksibel, visibilitas operasional yang kuat, serta kolaborasi ekosistem sehingga perusahaan mampu pulih lebih cepat ketika gangguan terjadi," ujar Ety.

Ia menambahkan, CKB Logistics telah menyiapkan kapabilitas operasional dan infrastruktur logistik end-to-end untuk membantu pelanggan menghadapi berbagai skenario disrupsi distribusi.

Dalam forum yang sama, Founder dan CEO Supply Chain Indonesia Setijadi menegaskan, ketahanan rantai pasok tidak berarti bebas dari gangguan, melainkan memiliki kemampuan untuk mengantisipasi dan memulihkan diri secara cepat.

"Supply chain yang tangguh bukan yang tidak pernah terganggu, tetapi yang mampu mendeteksi risiko lebih awal, merespons lebih cepat, dan memulihkan operasi dengan dampak serendah mungkin," ujar Setijadi.

Menurutnya, terdapat lima pilar utama dalam membangun ketahanan rantai pasok, yakni tata kelola risiko (risk governance), visibilitas, fleksibilitas, kolaborasi, dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

Implementasinya mencakup pemetaan risiko secara menyeluruh, sistem peringatan dini, prosedur kontingensi, hingga pemanfaatan digital control tower.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan, Program Prioritas, dan Authorized Economic Operator (AEO) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai M. Yahya memaparkan sejumlah pembaruan regulasi impor dan ekspor yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok nasional.

Ia juga menyoroti peran program AEO dalam memperkuat keamanan, kepatuhan, dan kelancaran arus barang. Hingga 31 Mei 2026, jumlah perusahaan yang memperoleh status AEO telah mencapai 210 perusahaan.

"Fasilitas AEO memberikan berbagai kemudahan mulai dari simplifikasi prosedur, pemeriksaan minimal, prenotifikasi, kemudahan pembayaran dan konsultasi, hingga pengakuan internasional yang mendukung kelancaran aktivitas perdagangan," kata Yahya.

Berdasarkan data Bea Cukai, rata-rata waktu customs clearance MITA-AEO di Pelabuhan Tanjung Priok pada 2025 tercatat 3,6 jam, lebih cepat dibandingkan rata-rata seluruh importir yang mencapai 8,4 jam.

"Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha dan regulator dalam memperkuat daya tahan rantai pasok di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks," tegas Yahya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pembentukan holding BUMN logistik yang dinahkodai PT Pos Indonesia (Persero) sejatinya bukan agenda baru. Selain untuk menyelamatkan perusahaan yang sudah berusia lebih dari 200 tahun tersebut, juga untuk memperkuat posisi BUMN di sektor logistik.

Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph mengatakan, peta jalan konsolidasi yang disusun Danantara diawali dengan kajian bisnis sebelum masuk ke tahap penyederhanaan struktur usaha.

Saat ini setidaknya terdapat 15 entitas logistik BUMN yang selama ini beroperasi secara terpisah dengan skala usaha terbatas. Melihat nilai pasar logistik nasional yang diperkirakan mencapai Rp3.000 triliun, tetapi kontribusi seluruh perusahaan logistik BUMN masih kurang dari 3%.

Kondisi tersebut membuat berbagai potensi sinergi belum termanfaatkan secara optimal. Sejumlah perusahaan memiliki kekuatan di sektor tertentu, tetapi belum terhubung satu sama lain.

Pos Logistik, misalnya, memiliki kapabilitas kuat pada angkutan darat. Sementara itu, anak usaha yang terafiliasi dengan Pelindo maupun Pelni memiliki kompetensi di sektor pelayaran dan logistik maritim. Selain itu, pemanfaatan teknologi antarentitas juga berjalan sendiri-sendiri sehingga belum membentuk ekosistem logistik yang terintegrasi.

Membangun Ekosistem Logistik

Joseph menjelaskan, konsolidasi tahap pertama akan melibatkan sembilan perusahaan logistik yang nantinya menjadi fondasi holding BUMN logistik yang diperkirakan akan menambah pendapatan Rp2,38 triliun dengan laba sekitar Rp100 miliar pada tahun pertama.

Kesembilan perusahaan tersebut adalah PT Multi Terminal Indonesia (MTI), PT Prima Indonesia Logistik (PIL), PT Pos Logistik Indonesia (Poslog), PT Sarana Bandar Logistik (SBL), PT KBN Prima Logistik (KPL), PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS), PT Krakatau Jasa Logistik (KJL), PT Semen Indonesia Logistik (Silog), dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog).

Pada tahap awal, seluruh perusahaan akan dikonsolidasikan ke dalam PT Multi Terminal Indonesia sebagai surviving entity. Selanjutnya, pada 2027 seluruh saham perusahaan tersebut direncanakan berada di bawah Pos Indonesia sebagai induk holding.

Harapannya, perusahaan yang selama ini hanya kuat di Pulau Jawa dan lemah di wilayah lain maupun sebaliknya dapat terintegrasi dan menciptakan layanan yang lebih luas.

Saat ini total jaringan kumulatif perusahaan-perusahaan tersebut mencapai sekitar 78 titik layanan. Setelah integrasi dilakukan, jumlahnya diperkirakan meningkat menjadi sekitar 150 hingga 160 titik.

"Sehingga nanti anak perusahaan ini akan lengkap lini bisnisnya di seluruh Indonesia," katanya.

Selain memperluas jaringan, konsolidasi juga diarahkan untuk menciptakan efisiensi operasional. Menurut Joseph, salah satu penyebab tingginya biaya logistik nasional adalah panjangnya rantai usaha dari pelabuhan hingga distribusi yang melibatkan banyak perusahaan dengan margin keuntungan masing-masing.

"Nantinya setelah digabung menjadi satu perusahaan, profit marginnya hanya menjadi satu," ujarnya.

Dia menambahkan integrasi juga memungkinkan pemanfaatan muatan balik yang selama ini belum optimal. Pasalnya, PT Krakatau Jasa Logistik rutin mengirim baja dari Cilegon ke Jawa Timur dan kembali tanpa muatan.

Di sisi lain, perusahaan logistik yang menangani distribusi semen melakukan perjalanan dari Jawa Timur ke Cilegon dan juga sering kembali kosong. Melalui konsolidasi, pengiriman barang ini dapat lebih efisien. Konsolidasi juga menjadi bagian dari upaya menurunkan biaya logistik nasional yang saat ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara Asean.

Menjaga Persaingan

Meski menjanjikan efisiensi, konsolidasi BUMN logistik juga memunculkan pertanyaan mengenai posisi holding tersebut di tengah industri logistik nasional yang semakin kompetitif.

Ketua Komisi VI DPR Anggia Erma Rini menilai Pos Indonesia perlu kembali fokus pada bisnis intinya sebagai perusahaan logistik.

Kehadiran pemain logistik berbasis teknologi, perusahaan kurir global, hingga platform e-commerce yang membangun jaringan distribusi sendiri telah mengubah peta persaingan secara signifikan.

"Persaingan ini bukan adu murah tarif belanja, melainkan juga adu cepat integrasi teknologi, keandalan last mile delivery dan efisiensi rantai pasok," katanya.

Anggia menilai Pos Indonesia masih memiliki modal penting berupa jaringan fisik yang menjangkau hingga kecamatan dan desa yang belum banyak disentuh pemain swasta.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Rachmat Gobel mengingatkan bahwa keberhasilan holding logistik harus diukur dari kemampuannya menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk nasional.

Menurut Gobel, perbaikan sistem logistik berpotensi meningkatkan daya saing ekspor nasional, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Di sisi lain, kalangan pelaku usaha masih belum melihat arah jelas bisnis holding tersebut.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya menilai peleburan perusahaan-perusahaan logistik BUMN merupakan langkah yang positif untuk menghindari persaingan antarsesama BUMN serta meningkatkan efisiensi. Dia mengingatkan bahwa BUMN seharusnya berfokus pada layanan publik dan sektor yang belum dapat dikerjakan swasta.

"Tantangan bagi pelaku swasta terkait peleburan ini bahwa jika BUMN tetap mengambil bidang usaha yang juga sudah dilakukan pihak swasta maka semakin mempersulit daya saing industri yang ada," katanya.

Menurut Trismawan, hingga saat ini konsep kemitraan antara holding logistik BUMN dan pelaku swasta masih belum terlihat jelas.

Sementara itu, pengamat logistik maritim Institut Teknologi Sepuluh Nopember Raja Oloan Saut Gurning menilai konsolidasi sembilan BUMN logistik merupakan langkah yang sangat ambisius.

Menurut dia, integrasi tersebut berpotensi menciptakan efisiensi melalui optimalisasi muatan balik, integrasi layanan port-to-door, peningkatan skala ekonomi, hingga pemanfaatan jaringan Pos Indonesia yang menjangkau seluruh Indonesia. Namun, manfaat tersebut tidak akan muncul secara instan.

Saut memperkirakan proses integrasi membutuhkan waktu setidaknya satu hingga dua tahun agar seluruh sistem, prosedur, dan model bisnis dapat berjalan selaras.

Pada saat yang sama, risiko yang harus dihadapi juga tidak kecil. Mulai dari kompleksitas operasional, perbedaan standar kerja, benturan budaya perusahaan, hingga potensi penularan masalah keuangan dari perusahaan yang kurang sehat kepada entitas baru.

Selain itu, dia menyoroti potensi crowding out effect terhadap pelaku logistik swasta apabila terlalu banyak kargo BUMN dipusatkan ke dalam satu entitas.

"Konsolidasi dalam dua tahap itu jika terealisasi jelas akan meninggikan sentimen swasta. Sekaligus memunculkan pandangan monopoli semu," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari memastikan pemerintah tetap mempertahankan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita sebesar Rp15.700 per liter meskipun biaya produksi mengalami tekanan.

Qodari mengatakan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat menjadi salah satu perhatian pemerintah. Karena itu, stabilitas harga Minyakita akan terus dijaga di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat.

“Pemerintah juga mendengar, melihat, dan memahami tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini, khususnya kelompok masyarakat yang rentan. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan harga Minyakita,” kata Qodari dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).

Menurut dia, keputusan mempertahankan HET Minyakita dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, meskipun biaya produksi meningkat seiring kenaikan harga minyak sawit di pasar global.

Selain menjaga harga tetap terjangkau, pemerintah juga berupaya memastikan ketersediaan pasokan Minyakita di pasar.

"Pemerintah juga menegaskan bahwa distribusi Minyakita berfokus pada pasar rakyat. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan distribusi dan efisiensi tata niaga Minyakita,” ujar Qodari.

Dia menambahkan, upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan Minyakita tidak hanya bertujuan melindungi daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.

“Bagi pemerintah, menjaga kestabilan harga dan pasokan Minyakita bukan sekadar upaya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga bagian dari penegakan kedaulatan pangan nasional,” kata Qodari.