IDXChannel-Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan usaha 27 entitas gadai swasta yang belum berizin atau ilegal sepanjangApril sampai Mei 2026.

Penutupan dan penghentian kegiatan usaha gadai swasta ilegal tersebut dilakukan berdasarkan Undang?Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sesuai ketentuan Pasal 319 UU P2SK, seluruh pelaku usaha pergadaian diwajibkan untuk memenuhi persyaratan perizinan paling lambat 12 Januari 2026.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan, aktivitas gadai swasta ilegal berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat mengingat pengenaan bunga yang tinggi, ketidakjelasan perjanjian, serta lemahnya perlindungan terhadap barang jaminan dan konsumen.

"Satgas PASTI menegaskan bahwa kegiatan perdagangan aset kripto hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang telah terdaftar dan memiliki izin resmi dari OJK," katanya Senin (22/6/2026).

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 diatur bahwa Daftar Aset Kripto (DAK) ditetapkan oleh Bursa Kripto.
Akhir-akhir ini semakin marak ditemukan entitas tidak berizin yang menawarkan investasi aset kripto melalui media sosial, grup percakapan, atau situs web tanpa otorisasi resmi.

Modus yang digunakan umumnya menjanjikan keuntungan tetap, bonus berlipat ganda, hingga iming-iming “passive income” tanpa risiko, tanpa disertai mekanisme pelindungan konsumen yang memadai.

Sepanjang Januari sampai Mei 2026, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan usaha 228 pedagang aset keuangan digital (PAKD) ilegal yang menjalankan kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang?undangan.

"Satgas PASTI meminta masyarakat agar memahami hal-hal berikut ini sebelum melakukan investasi pada aset kripto, lalu memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi tersebut," tuturnya.

Pastikan pihak tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Memastikan aset kripto yang diperdagangkan termasuk dalam DAK (daftar aset kripto). Menghindari penawaran dengan skema tidak logis. Melakukan riset dan memahami risiko aset kripto sebelum berinvestasi, memahami terkait aset kripto.

Adapun selama periode 22 November 2024 sampai dengan 31 Mei 2026, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 579.459 laporan dari masyarakat.

Dalam penanganan laporan tersebut, sebanyak 998.558 rekening telah dilaporkan dan diverifikasi, dan 515.553 rekening telah dilakukan pemblokiran.

Dari upaya tersebut, total dana korban yang berhasil diblokir mencapai sekitar Rp638,9 miliar. IASC telah mengembalikan dana korban sebesar Rp196,93 miliar yang berasal dari rekening yang digunakan oleh pelaku kejahatan penipuan.

IASC mengidentifikasi perkembangan modus penipuan baru dan peningkatan tren modus tertentu yang semakin kompleks dan menyasar berbagai lapisan Masyarakat, antara lain
Social engineering dengan remote access, di mana pelaku mengarahkan korban untuk melakukan share screen atau menginstal aplikasi akses jarak jauh dengan dalih bantuan layanan perbankan, pajak, kependudukan dan lainnya, yang kemudian digunakan untuk menguras rekening korban; QRIS palsu yang ditempelkan pada merchant, sehingga pembayaran korban dialihkan ke rekening pelaku;
Recovery scam, yaitu penipuan lanjutan yang menyasar korban penipuan sebelumnya dengan mengatasnamakan pihak berwenang dan meminta biaya pemulihan dana; Pemalsuan tagihan/tanda terima pembayaran yang meniru dokumen resmi Perusahaan/receipt transaksi dan memanfaatkan momentum transaksi bisnis atau pembayaran musiman.

Sehubungan dengan masih maraknya aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan, Satgas PASTI dan OJK mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penawaran investasi atau kegiatan yang menjanjikan keuntungan tinggi, pasti, dan menghasilkan dalam waktu singkat, memastikan legalitas pelaku usaha dan produk jasa keuangan melalui kanal resmi OJK (Kontak 157), tidak mudah percaya terhadap penawaran yang disampaikan melalui pesan pribadi, media sosial, atau tautan yang tidak jelas sumbernya, lalu tidak memberikan data pribadi, informasi rekening, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak mana pun; dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal ke sipasti.ojk.go.id dan melaporkan penipuan transaksi keuangan ke iasc.ojk.go.id.

Dia menyebut, satgas PASTI akan terus meningkatkan koordinasi antar anggota dan instansi terkait untuk menekan penyebaran aktivitas keuangan ilegal di ruang digital.

Upaya ini merupakan bagian dari pelindungan konsumen dan masyarakat agar tidak terjebak pada penawaran pinjaman ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian, penyalahgunaan data pribadi, dan praktik penagihan yang meresahkan.

Apabila menemukan indikasi penawaran investasi illegal dan penipuan transaksi keuangan, masyarakat dapat melaporkannya melalui website sipasti.ojk.go.id.

Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui website iasc.ojk.go.id untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat.


(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi ilegal dengan modus menyembunyikan omzet ke rekening karyawan atau pribadi. Nilainya tak main-main tembus Rp12,4 triliun.

Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan aksi itu menjadi transaksi paling mencolok terkait transaksi perpajakan pada 2025. Dia juga mengungkap transaksi ini berkaitan dengan di sektor perdagangan tekstil.

"Dimana pihak-pihak tertentu diduga menyembunyikan omzet hingga senilai Rp12,49 triliun dengan menggunakan rekening karyawan atau pribadi untuk menerima transaksi hasil penjualan ilegal," ujar Natsir dalam keterangan tertulis, Kamis (29/1/2026).

Dia menambahkan analisis perputaran uang perpajakan ini merupakan hasil kerja sama Ditjen Pajak Kemenkeu RI.

Secara faktual, kerja sama ini diklaim telah mengoptimalkan penerimaan negara sebesar Rp18,64 triliun selama 2020 hingga Oktober 2025.

"Telah memberikan kontribusi nyata terhadap optimalisasi penerimaan negara, dengan total nilai mencapai Rp18,64 triliun selama periode 2020 hingga Oktober 2025," imbuhnya.

Adapun, PPATK juga mencatat bahwa pihaknya telah melakukan analisis pada sektor fiskal ini dengan nilai mencapai Rp934 triliun.

"Sepanjang tahun 2025, PPATK telah menghasilkan 173 Hasil Analisis, 4 Hasil Pemeriksaan, dan 1 Informasi terkait sektor fiskal ini dengan nilai transaksi yang dianalisis mencapai Rp934 triliun," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Maraknya praktik jual-beli kendaraan hanya dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), alias STNK only di berbagai platform media sosial memicu kekhawatiran di sektor pembiayaan.

Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) Ristiawan Suherman menegaskan praktik tersebut tentu akan memberikan dampak negatif bagi industri pembiayaan alias multifinance.

Menurutnya, ada cedera janji dalam praktik jual-beli kendaraan STNK only. Nasabah yang memiliki kewajiban cicilan tidak lagi datang ke perusahaan untuk menyelesaikan kewajibannya. Mereka justru menjual kendaraan ke orang lain dengan hanya STNK saja.

“Jadi pasti dapat kerugiannya itu tidak membayar cicilan. Cedera janji tapi tidak dibalikin mobilnya, malah dijual ke orang lain hanya dengan STNK saja. Jadi itu dampaknya akan gede sekali ke industri ini, bahaya,” ujar Ristiawan kepada Bisnis, dikutip pada Senin (8/12/2025).

Oleh karena itu, Ristiawan merasa perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa praktik itu adalah transaksi ilegal dan tidak boleh terjadi sama sekali. Jika melakukan itu, maka melanggar perundang-undangan yang ada.

Dia menegaskan praktik ini merugikan perusahaan pembiayaan karena menjadi lebih ketat dalam penilaian profil risiko, sehingga tidak bisa membantu banyak masyarakat yang membutuhkan pembiayaan.

“Makanya kita meminta semua aparat yang terkait di sini untuk sama-sama membantu masyarakat. Mengingatkan bahwa transaksi kendaraan hanya STNK saja tanpa buku kepemilikan kendaraan itu ilegal,” ujarnya.

Senada, praktisi dan pengamat industri pembiayaan Jodjana Jody menekankan bahwa praktik jual-beli mobil dan motor STNK only ini sangat bahaya lantaran terjadi pengalihan kendaraan secara tidak sah.

“Yang beli juga bisa dirugikan karena beli tanpa ada bukti kepemilikan. Ini harus diedukasi OJK dan APPI, agar masyarakat tahu bahwa praktik ini ilegal,” katanya kepada Bisnis, Rabu (3/12/2025).

Jodjana menilai tampaknya cukup sulit bisa melihat ini terus akan menjadi tantangan industri pembiayaan tahun depan atau tidak. Dia hanya menyebut edukasi sangat diperlukan.

“Ya, ini agak susah juga karena banyak oknum di lapangan yang saling memanfaatkan. Kita sebisa mungkin edukasi agar masyarakat tidak melakukan hal tersebut,” pungkasnya.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno tidak menampik bahwa sebenarnya peristiwa ini sudah lama terjadi. Namun, kini industri pembiayaan merasa sangat terbebani akan peristiwa tersebut.

“Sudah kami laporkan juga kepada OJK, ternyata di berbagai sosial media banyak pelanggaran hukum, masyarakat kita melakukan transaksi jual-beli kendaraan STNK only. Ini sesuatu yang tentunya membuat kita semua rasanya gundah gulana,” katanya dalam acara apresiasi APPI di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Menyikapi peristiwa itu, Suwandi berujar pihaknya telah berdiskusi, berdialog, FGD dan bahkan mengirimkan surat kepada Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada 22 Oktober 2025. Surat ini pun APPI sampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kakorlantas Polri, Gaikindo, hingga AISI.

“Kita harus berjibaku bersama untuk menurunkan atau take down semua komunitas-komunitas jual-beli kendaraan STNK only yang sangat mengganggu, terutama operasional perusahaan pembiayaan yang portofolionya lebih dari 50% masih didominasi oleh pembiayaan roda empat dan roda dua,” bebernya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah kembali melaporkan perkembangan penanganan praktik judi online di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan hasil penutupan situs dan pemblokiran konten sepanjang 20 Oktober hingga 2 November 2025.

Meutya mengatakan Komdigi telah menutup total 2.458.934 konten dan situs terkait judi online. Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari situs berbasis web yang mencapai lebih dari 2,1 juta konten.

"Untuk jumlah total situs dan juga konten adalah 2.458.934 dengan jumlah situs 2,166 sekian-sekian juta," ujar mutya dalam konferensi pers bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana di Kantor PPATK, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).

Berikut jumlah konten judi online (20 Oktober - 2 November 2025):

File sharing: 123 ribu lebih

Meta (Facebook, Instagram, dsb.): 106 ribu lebih

Google & YouTube: 41 ribu lebih

X (Twitter): 18.600 lebih

Telegram: 1.942

TikTok: 1.138

Line: 14

App Store: 3

Meutya menegaskan pemerintah membutuhkan kolaborasi langsung dari para platform digital untuk mempercepat proses penyaringan otomatis konten judol tersebut.

"Jadi ini juga kita minta kolaborasinya dari para platform untuk terus melakukan sensor terhadap situs-situs ataupun akun-akun konten-konten judi yang tersisip di dalam platform-platform tersebut," jelasnya.

Selain memblokir situs dan konten, Komdigi juga mengirim 23.604 rekening terindikasi terkait judi online kepada PPATK untuk ditindaklanjuti. Penelusuran rekening dianggap penting karena menjadi jalur utama aliran dana aktivitas judi.

"Kita memahami bukan hanya akses tapi juga rekening itu menjadi lehernya dari perilaku-perilaku kejahatan di internet terkhusus judi online" ujar Meutya.

Pemerintah juga telah menyepakati penguatan kerja sama dengan OJK, perbankan, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pendekatan internasional, termasuk melalui negara mitra dan platform global.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden dalam forum APEC, bahwa judi online merupakan kejahatan terorganisir lintas negara, sehingga penanganannya tidak bisa hanya dilakukan di dalam negeri.

"Artinya tidak cukup tadi kita berbicara dengan pemerintahan atau lembaga-lembaga di dalam

negeri tapi juga kita harus mengajak mitra-mitra kami di luar negeri untuk membantu Indonesia terus memerangi judi online sampai serendah-rendahnya." pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tirta Karma Senjaya mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan transaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK).

Dia menegaskan, pemahaman terhadap produk dan legalitas perusahaan menjadi hal penting untuk menghindari kerugian serta potensi aliran dana ke luar negeri (capital outflow). Tirta mengatakan, masyarakat tidak hanya perlu waspada terhadap transaksi ilegal, tetapi juga harus memahami produk yang ditawarkan oleh perusahaan legal. Menurutnya, meskipun masyarakat bertransaksi di tempat yang legal, tetap ada potensi risiko dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tirta juga menyoroti masih maraknya aktivitas transaksi yang tidak memiliki izin Bappebti. Dia menilai, hal tersebut berisiko menyebabkan keluarnya dana masyarakat Indonesia ke luar negeri.

“Kita kan khawatir kalau misalkan bertransaksi di perusahaan-perusahaan yang luar, yang belum berizin ini, berarti kan nanti akan lebih banyak uang masyarakat Indonesia yang terbawa ke luar, capital outflow,” kata Tirta ditemui usai acara Penutupan Bulan Literasi PBK 2025 di Jakarta, Jumat (25/10/2025).

Lebih lanjut, Tirta menegaskan pentingnya bertransaksi di perusahaan berizin agar apabila terjadi permasalahan, pemerintah dapat memberikan perlindungan dan penyelesaian yang jelas. Selain itu, Bappebti juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus penipuan yang menggunakan akun palsu mengatasnamakan perusahaan legal.

Dia menjelaskan, penipuan semacam itu umumnya menggunakan rekening pribadi, bukan rekening perusahaan resmi yang terdaftar di Bappebti.

“Karena ada juga yang memang mengatasamakan misalkan PT-nya sudah terdaftar di Bappebti tapi ternyata akunnya palsu, karena rekeningnya itu biasanya mengarah kepada rekening-rekening pribadi, bukan rekening perusahaan yang terdaftar di Bappebti,” lanjutnya.

Terkait prospek perdagangan berjangka komoditi tahun ini, Tirta optimistis transaksi akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu didorong oleh pergerakan harga emas dan valuta asing (forex) yang cukup tinggi. Ia memperkirakan hingga akhir tahun, nilai transaksi PBK berpotensi naik sekitar 10% dibandingkan tahun lalu.

Menurut Tirta, tren kenaikan harga emas di tengah volatilitas pasar kripto juga menjadi faktor pendorong meningkatnya aktivitas perdagangan di sektor PBK.

“Seperti tahun depan ini kan, orang bisa membaca bahwa kripto itu pasarnya kemungkinan akan beris. Nah kemungkinan di emas, nanti kemungkinan bisa jadi bakal ramai. Jadi kita sih optimis, karena kita transaksi di PBK ini kan hampir paling banyak tuh di emas,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memaparkan nilai deposit judi online pada semester I/2025 sudah mencapai Rp17 triliun.

Safriansyah Yanwar Rosyadi, Direktur Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), menyampaikan sepanjang 2025, Komdigi telah melakukan penanganan terhadap lebih dari 7,2 juta konten perjudian daring. Nilai deposit judi online pada semester I/2025 sudah mencapai Rp17 triliun. Namun, fenomena ini terus berevolusi dengan cepat.

“Kami sudah memblokir jutaan konten, tapi yang tumbuh juga tak kalah cepat. Ini tantangan global yang menuntut kerja bersama,” ujar Safriansyah, di Jakarta, Selasa (21/10).

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam forum group discussion (FGD) bertema Membangun Kolaborasi Digital Bebas Perjudian Daring. Acara ini merupakan bentuk kolaborasi antara Katadata dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang turut dihadiri oleh para pemangku kepentingan mulai dari regulator, aparat penegak hukum, industri keuangan, hingga perwakilan asosiasi internet.

Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp927 triliun selama periode 2017 hingga kuartal I/2025. Angka ini menunjukkan bahwa praktik ilegal tersebut tidak lagi berskala kecil, melainkan sudah menjadi fenomena sistemik yang menembus berbagai lapisan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Muchtarul Huda menjelaskan, upaya pemerintah berlandaskan kerangka hukum yang kuat seperti UU ITE, UU PDP, hingga PP 71/2019. Namun, imbuhnya, regulasi saja tidak cukup.

“Kita butuh AI-based detection system, integrasi database lintas instansi, serta kerja sama internasional dalam mengurangi masifnya perjudian daring di Indonesia.”

Dalam konteks pemberantasan judi daring, Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) kerap kali dijadikan kambing hitam atas maraknya praktik transaksi perjudian daring. Padahal, dalam ekosistem tersebut, layanan keuangan tidak berada di hulu, melainkan di tahap akhir yang kerap disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan netralitas sistem pembayaran digital.

PJP, menurut Huda, menjadi mitra penting bagi pemerintah dalam menutup celah transaksi yang digunakan jaringan judi daring. Untuk itu, perlu kolaborasi ideal antara Komdigi, industri pembayaran, PPATK, dan Polri yang mencakup pemblokiran rekening mencurigakan, sistem deteksi transaksi ilegal, serta kampanye literasi keuangan yang masif.

Menurut Erika, Kabid Perlindungan Data pada Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, persoalan judi daring kini juga terkait keamanan nasional.

“Rantai operasinya kompleks, dari pendaftaran domain massal hingga transaksi lintas negara menggunakan e-wallet, QRIS, bahkan kripto,” jelasnya.

Ia menambahkan, 70% pemain judi daring berpenghasilan di bawah Rp5 juta, dan sebagian adalah penerima bansos. Pada Juli 2025, sebanyak 603.000 penerima bantuan sosial diketahui terlibat dalam aktivitas judi daring, dan bantuan mereka dihentikan.

Kemenko Polkam kini mendorong grand strategy pemberantasan judi daring dari tiga lapis. Yakni pemutusan domain dan hosting di hulu, patroli siber kolaboratif di tengah, hingga interdiksi finansial di hilir.

“Pendekatannya harus pentahelix, melibatkan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan masyarakat,” tegas Erika.

Erika juga mengapresiasi salah satu perusahaan dompet digital, DANA, yang secara konsisten berperan aktif dalam memerangi praktik perjudian daring serta aktif berkolaborasi dengan pemerintah untuk memperkuat upaya pemberantasan praktik perjudian daring.

Danang Tri Hartono, Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menanggapi, judi daring sebagai silent killer ekonomi nasional. Menurutnya, uang yang berputar dalam praktik ini tidak menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

“Uangnya lari ke luar negeri, ekonomi kita kehilangan sirkulasi. Karena itu, diplomasi multilateral antarnegara sangat penting,” tandasnya.

Sementara itu, AKBP Alvie Granito Pandhita dari Dittipidsiber Polri menyoroti aspek kemanusiaan di balik praktik ini. Polri mencatat, sepanjang 2024–2025 telah dilakukan penyitaan aset senilai hampir Rp925 miliar dari jaringan perjudian daring.

“Ada pekerja Indonesia yang direkrut untuk mengoperasikan situs judi di luar negeri dengan iming-iming gaji besar, tapi berujung eksploitasi,” ungkapnya.

Ketua Bidang Hukum dan Kepatuhan Perbanas Fransiska Oei menyampaikan industri keuangan juga berada di garis depan pencegahan. Pihaknya telah memperkuat lapisan deteksi terhadap rekening dan transaksi ilegal.

“Bank dan PJP sudah melaporkan rekening mencurigakan ke PPATK, dan kami mendukung penuh integrasi data lintas otoritas. Teknologi crawling AI dapat membantu mempercepat deteksi rekening yang terlibat dalam jaringan judi daring,” ujarnya.

Fransiska menambahkan, industri juga berupaya menjaga kepercayaan publik agar tidak tergerus akibat penyalahgunaan sistem oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Transaksi digital adalah tulang punggung ekonomi masa depan. Karena itu, industri keuangan berkomitmen memastikan sistem pembayaran tetap aman, transparan, dan beretika.

Pada kesempatan yang sama, Syarif Lumintarjo, Ketua Bidang Koordinator Infrastruktur dan IDNIC APJII menilai, pertumbuhan internet dan digitalisasi pasti membawa sisi lain yang saling bertolak belakang.

“Teknologi mempercepat apa yang sebelumnya kita lakukan. Dulu judi dilakukan offline, sekarang online. Inilah paradoks teknologi,” ujarnya.

Syarif menambahkan, paradoks itu muncul lantaran teknologi yang diciptakan untuk mempermudah hidup justru juga mempercepat penyebaran perilaku negatif. Persoalan perjudian daring tidak berhenti pada aspek teknologi. Di balik maraknya situs-situs ilegal itu, terdapat pula paradoks sosial.

Dalam membangun ruang digital yang bebas dari perjudian daring, bukan sekadar soal memblokir situs atau menindak pelaku, tetapi membentuk ekosistem kepercayaan yang melibatkan seluruh pihak. Pemerintah sebagai regulator, industri pembayaran sebagai penjaga gerbang transaksi, media sebagai penyampai data dan edukasi publik, serta masyarakat sebagai garda terdepan.

Kolaborasi lintas sektor inilah yang menjadi fondasi bagi Indonesia menuju ekonomi digital yang sehat, beretika, dan berdaulat, di mana teknologi tidak lagi menjadi alat eksploitasi, melainkan sarana pemberdayaan bagi seluruh warganya.

CEO & Co-Founder Katadata Metta Dharmasaputra menilai peran media berbasis data menjadi penting untuk memperkuat kesadaran publik.

“Sangat disayangkan melihat angka deposit perjudian daring mencapai Rp17 triliun. Padahal, jika digunakan untuk pembangunan bisa jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat,” kata Metta.