Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengungkap dugaan praktik badal haji fiktif dan penyimpangan pembayaran dam haji yang melibatkan sejumlah oknum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Nilai transaksi yang ditemukan lebih dari Rp1,4 miliar.

Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha mengatakan bahwa penertiban tersebut merujuk pada Surat Edaran Nomor 30 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme pembayaran dam dan pelaksanaan badal haji bagi jemaah haji Indonesia.

"Kami menyampaikan sejumlah temuan berkaitan dengan pembayaran dam, praktik badal haji, dan haji nonprosedural yang ditemukan selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini," kata Ichsan dalam konferensi pers di Makkah, Senin (9/6/2026).

Kasus terbesar ditemukan pada Senin (8/6/2026) di Kloter KJT 12 Purwakarta. Berdasarkan hasil investigasi tim Pelindungan Jemaah (Linjam) PPIH Arab Saudi, KBIHU AF yang dipimpin NF diduga menawarkan layanan badal haji kepada 140 orang dengan tarif Rp10 juta per orang.

Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut biaya tersebut tidak masuk akal jika dibandingkan dengan biaya haji domestik atau haji dakhili di Arab Saudi yang bisa mencapai lebih dari Rp40 juta per orang.

"Kalau ada yang menawarkan badal haji Rp10 juta, itu pasti patut dicurigai. Haji dakhili saja untuk masyarakat setempat bisa mencapai Rp40 juta. Tidak mungkin badal haji dilaksanakan dengan biaya serendah itu," kata Dahnil.

Selain kasus di Purwakarta, tim juga menemukan dugaan penggelapan dana badal haji dan kurban di sejumlah kloter lain.

Salah satunya berasal dari pengaduan jemaah asal Merauke pada Selasa (2/6/2026). Seorang mukimin bernama Muhtar diduga menggelapkan dana badal haji dan kurban senilai Rp306,8 juta.

Kasus tersebut ditindaklanjuti melalui kerja sama Kemenhaj, Divhubinter Polri, KJRI Jeddah, Atase Kepolisian RI, serta otoritas Arab Saudi hingga pelaku berhasil ditangkap dan ditahan.

Tim juga menemukan dugaan penyimpangan oleh seorang pembimbing ibadah kloter asal Timika yang diduga bekerja sama dengan mukimin. Setelah dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan menyatakan kesediaan mengembalikan dana sekitar Rp122 juta kepada jemaah.

Penyimpangan Pembayaran Dam Haji

Selain badal haji, Kemenhaj menemukan sejumlah pelanggaran pembayaran dam yang tidak dilakukan melalui Adahi, lembaga resmi yang ditunjuk Pemerintah Arab Saudi.

Temuan tersebut tersebar di sejumlah daerah, mulai dari Malang, Tegal, Pati, Nusa Tenggara Barat, Balikpapan, Purwakarta hingga Sulawesi Tengah.

Dalam sejumlah kasus, oknum KBIHU maupun pembimbing ibadah diduga mengarahkan pembayaran dam kepada mukimin dengan harga lebih murah dibanding tarif resmi. Selisih pembayaran kemudian diduga menjadi keuntungan pribadi.

Salah satu temuan terjadi di Kloter BPN 11. Sebanyak 123 jemaah membayar dam melalui mukimin dengan nilai Rp246 juta. Dari transaksi tersebut, pelaku diduga memperoleh keuntungan sekitar Rp184,5 juta sebelum akhirnya bersedia mengembalikan dana kepada jemaah setelah dilakukan pembinaan.

Di Purwakarta, tim juga menemukan dugaan keuntungan tidak sah dalam pembayaran dam yang melibatkan beberapa pihak dengan total nilai ratusan juta rupiah.

"Kami melakukan pembinaan dan sebagian besar pihak yang terlibat bersedia mengembalikan keuntungan yang diterima kepada jemaah," ujar Ichsan.

Temuan Jemaah Haji Ilegal

Selain praktik dam dan badal haji, tim Linjam PPIH Arab Saudi juga menemukan sejumlah kasus penyusupan jemaah nonprosedural menjelang puncak ibadah haji.

Pada 25 Mei 2026, petugas menemukan tiga orang jemaah nonprosedural di Sektor 10 Makkah yang hendak menuju Arafah menggunakan bus masyair dengan identitas salah satu KBIHU asal Banten.

Pada hari yang sama, petugas juga menemukan seorang ketua KBIHU asal Jakarta Timur yang diduga hendak melaksanakan badal haji fiktif bagi 50 orang dengan nilai transaksi mencapai Rp500 juta.

Seluruh kasus tersebut telah ditangani bersama KJRI Jeddah dan otoritas terkait. Kemenhaj menegaskan pengawasan terhadap praktik badal haji, pembayaran dam, dan haji nonprosedural akan terus diperketat hingga seluruh rangkaian operasional haji 2026 selesai.

Kemenhaj menegaskan bahwa seluruh pembayaran dam jemaah haji di Arab Saudi wajib dilakukan melalui Adahi, kecuali jemaah memilih untuk membayar dam di Indonesia. Pemerintah memastikan akan menjatuhkan sanksi administratif hingga proses hukum kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dahnil menegaskan bahwa KBIHU yang terbukti menjadikan jemaah sebagai objek keuntungan akan ditindak tegas dan akan dipidana.

"KBIHU sangat dibutuhkan dalam membimbing ibadah jemaah. Tetapi KBIHU harus fokus membimbing ibadah, bukan menjadikan jemaah sebagai komoditas," katanya.

Menurut Dahnil, pemerintah mendukung keberadaan KBIHU yang selama ini menjalankan fungsi pembinaan secara profesional dan transparan. Namun, praktik-praktik yang merugikan jemaah harus dihentikan.

"Kami ingin memastikan tidak ada lagi jemaah yang diperlakukan sebagai komoditas oleh siapa pun. Haji harus dikelola dengan akhlak yang tinggi dan profesionalisme yang tinggi," ujarnya.

Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah membongkar dugaan praktik penipuan layanan badal haji dan pembayaran dam yang melibatkan oknum petugas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Nilai transaksi yang teridentifikasi dalam kasus tersebut di atas Rp1,4 miliar.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa tim pelindungan jemaah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama tim Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) melakukan penangkapan pelaku dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di Arab Saudi pada Minggu (8/6/2026) malam.

Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan layanan badal haji dan pembayaran dam hadyu bagi jemaah haji Indonesia.

Dari hasil pemeriksaan awal, tim menemukan indikasi adanya jemaah yang menjadi korban praktik tersebut.

Menurut Dahnil, pelaku diduga merupakan oknum petugas KBIH yang bekerja sama dengan pihak mukimin di Arab Saudi untuk menawarkan layanan badal haji kepada jemaah.

"Tadi malam sudah kami amankan, sudah kami interogasi, dan uangnya juga kami amankan sebagai barang bukti," ujar Dahnil saat diwawancarai tim Media Center Haji di Jeddah, Arab Saudi pada Senin (8/6/2026).

Modus Penipuan Dam dan Badal Haji

Dahnil menjelaskan bahwa modus penipuan badal haji adalah dengan menawarkan jasa badal dengan tarif Rp10 juta. Menurutnya, tarif itu tidak logis apabila dibandingkan dengan biaya resmi pelaksanaan haji di Arab Saudi.

Dia menjelaskan biaya haji domestik (dakhili) bagi warga Arab Saudi dapat mencapai lebih dari Rp40 juta per orang. Seseorang yang menjadi petugas badal haji hanya bisa membadalkan satu orang, sehingga tidak logis apabila tarif badal lebih murah dari biaya hajinya.

Pada praktiknya, salah satu modus pelaku penipuan badal haji adalah mengaku hanya melakukan ibadah untuk satu orang dan melaporkan setiap tahapan haji kepada orang tersebut. Namun, pelaku nyatanya membuat berbagai video atau dokumentasi untuk banyak nama.

Misalnya, pelaku membuat video berpakaian ihram dan melafalkan niat badal haji untuk X dan mengirimkan video itu kepada X, lalu pelaku mengambil lagi video niat badal haji untuk Y kemudian mengirimkannya kepada Y, dan seterusnya. Pelaku kemudian mengirimkan dokumentasi saat berada di Arafah, Muzdalifah, hingga Mina sebagai bukti pelaksanaan ibadah haji.

"Kalau ada yang menawarkan badal haji Rp10 juta, itu pasti patut dicurigai. Haji dakhili saja untuk masyarakat setempat bisa mencapai Rp40 juta. Tidak mungkin badal haji dilaksanakan dengan biaya serendah itu," ujar Dahnil.

Danil menungkap bahwa nilai transaksi penipuan badal haji itu telah mencapai Rp1,4 miliar. Pada musim haji 2026 ini, Kemenhaj mencatat terdapat 140 korban penipuan badal haji.

"Nilai transaksinya hampir Rp1,4 miliar. Untuk badal haji saja terdapat sekitar 140 orang dengan tarif Rp10 juta per orang. Ini jelas penipuan," ujar Dahnil.

Selain dugaan penipuan badal haji, tim investigasi juga menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan pembayaran dam hadyu. Seharusnya, pembayaran dam dilakukan melalui Adahi, lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi untuk mengelola penyembelihan hewan dam dan kurban.

Dalam kasus pembayaran dam, pihak KBIHU menagih biaya dam kepada jemaah senilai 720 riyal, tarif yang sama dengan pembayaran dam ke Adahi. Namun, dana tersebut diduga tidak disetorkan ke Adahi, tetapi kepada mukimin atau orang yang menetap di Arab Saudi dengan harga lebih murah.

"Mereka menerima pembayaran dam sebesar 720 riyal dari jemaah, tetapi tidak disetorkan ke Adahi. Mereka membeli melalui mukimin dengan harga sekitar 400 riyal. Selisihnya menjadi keuntungan mereka," ungkap Dahnil.

Kasus tersebut terungkap setelah sejumlah jemaah melaporkan tidak menerima bukti pembayaran resmi dari Adahi meski telah menyetorkan dana dam kepada pihak KBIH.

"Jemaah mengadu kepada kami karena tidak menerima bukti pembayaran dam. Padahal jika pembayaran dilakukan melalui Adahi, pasti ada tanda terimanya. Setelah ditelusuri ternyata dana itu diduga digelapkan dan bekerja sama dengan pihak tertentu," katanya.

Kemenhaj Ancam Cabut Izin KBIH Nakal

Kemenhaj akan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti terlibat dalam kasus tersebut. Dahnil menegaskan KBIH yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional.

"Kami akan melakukan penertiban. Secara administrasi izin KBIH yang terlibat bisa dicabut. Secara pidana juga akan kami proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Menurut dia, proses hukum akan melibatkan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi maupun regulator di Indonesia mengingat lokasi kejadian berada di wilayah Arab Saudi.

Dahnil mengungkapkan salah satu KBIH yang diduga terlibat berasal dari Jawa Barat. Namun, identitas lengkap pihak-pihak yang terlibat baru akan diumumkan setelah proses pemeriksaan selesai.

"Kami akan menyampaikan secara resmi siapa saja yang terlibat setelah proses pemeriksaan selesai. Yang bisa saya sampaikan saat ini, salah satu KBIH yang diduga terlibat berasal dari Jawa Barat," ujarnya.

Menurut Dahnil, pemerintah tidak mempersoalkan keberadaan KBIH. Sebaliknya, KBIH memiliki peran penting dalam membimbing ibadah jemaah haji Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah akan terus mendukung KBIH yang bekerja secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan umat.

"KBIH itu sangat kita butuhkan. Tetapi KBIH harus fokus membimbing ibadah, bukan menjadikan jemaah sebagai komoditas. Selama saya menjadi Wakil Menteri Haji, saya ingin memastikan tidak ada lagi jemaah yang diperlakukan sebagai komoditas oleh siapa pun," tegasnya.

Dia juga menyoroti praktik yang selama ini disebut sebagai kartel haji karena dinilai merugikan jemaah dan mencederai nilai pelayanan ibadah.

"Kami ingin menghentikan praktik-praktik seperti ini. Haji harus dikelola dengan akhlak yang tinggi dan profesionalisme yang tinggi. Banyak pelaku yang paham agama, tetapi justru melakukan tindakan yang merugikan jemaah. Ini harus dihentikan," katanya.

Dalam waktu dekat, Kementerian Haji dan Umrah juga berencana mengumumkan sejumlah KBIH yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam membimbing jemaah tanpa melakukan pungutan yang tidak semestinya.

"KBIH yang memiliki komitmen membimbing umat akan kami dukung. Jumlahnya sangat banyak. Jangan sampai perjuangan mereka dirusak oleh segelintir oknum yang menjadikan umat sebagai komoditas," ujar Dahnil.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terungkapnya kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen izin tinggal WNA di Indonesia berawal dari pengembangan penyidikan RPTKA tahun 2025 di Kemnaker dan analisis laporan keuangan dari PPATK.

Perkara ini terjadi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM/Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2022-2026. Ketua KPK, Setyo Budiyanto menjelaskan dalam hasil laporan PPATK terhadap 35 pegawai Kementerian Imipas ditemukan transaksi yang mencurigakan.

"Dalam laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imipas pada periode tahun 2019 sampai dengan 2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar," jelas Setyo dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Pasalnya, dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar Rp9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji/tunjangan.

Sementara Rp357 miliar atau 97% lainnya, diduga berasal dari pihak-pihak pemohon layanan pengurusan keimigrasian, seperti visa, paspor, tenaga kerja, dan izin tinggal.

Setyo menjelaskan, setelah melakukan pendalaman dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (2/6/2206) dan Rabu (3/6/2026), terungkap bahwa uang dikumpulkan diduga berasal dari hasil pemerasan.

Wakil Menteri Imipas nonaktif Silmy Karim yang kala itu menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024 diduga 'meminta jatah' dari pengurusan izin tinggal melalui Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra.

Dalam proses permohonan izin tinggal, setiap dokumen yang diajukan diduga dikenakan biaya tidak resmi pada setiap tahapan pemrosesannya, yang diistilahkan sebagai 'setiap klik ada harganya'. Uang hasil pemerasan dikumpulkan dalam rekening tertentu untuk kemudian disebarkan.

Selama periode 2022-2026, kata Setyo, para pihak di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas menerima uang secara langsung (tunai/transfer) maupun melalui layering/perantara, sekurang-kurangnya mencapai Rp145,5 miliar.

"Uang tersebut, kemudian dibagikan kepada para oknum di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas setiap pekan di hari Jumat, salah satunya saudara SK yang menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta per minggu," ucapnya.

Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka dan telah ditahan selama 20 hari, yakni:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan

tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan

atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA -- Persoalan transparansi menjadi tantangan besar bagi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengembalikan reputasi maupun kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) yang ambruk selama 2 hari kemarin.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa misalnya, telah berkali-kali menyoroti praktik saham gorengan yang berpotensi merusak kredibilitas pasar modal. Purbaya bahkan telah berulangkali meminta supaya otoritas dan regulator untuk membersihkan praktik tersebut.

"Kalau yang jatuh bursa saham-saham goreng kan saya sudah ingatkan dari dulu bersihkan bursa dari saham gorengan," kata Purbaya kemarin.

Senada dengan Purbaya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta otoritas bursa dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berbenah dalam merespons anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam dua sesi perdagangan terakhir.

Menurut Said, kepercayaan pelaku pasar terhadap bursa saham Indonesia masih sangat besar apabila melihat nilai kapitalisasi di IHSG dari perdagangan hari ini yang jauh lebih besar dibandingkan kemarin.

Akan tetapi, dia menilai otoritas jangan sampai menutup mata terhadap sejumlah koreksi yang dilakukan oleh MSCI terhadap bursa di Indonesia. Khususnya terkait persoalan free float, likuiditas riil, dan transparansi sejumlah emiten jumbo pada bursa saham Indonesia.

"Pelaku pasar, otoritas bursa, dan OJK harus menangkap pesan MSCI sebagai koreksi konstruktif untuk membangun bursa saham yang sehat. Para pihak ini harus berbenah, membuka diri untuk menerima koreksi yang konstruktif dari siapapun, terutama masukan pembenahan administrasi yang di sarankan oleh MSCI."

Rawan Praktik Pencucian Uang

Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa pasar modal menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya praktik tindak pidana pencucian uang.

Kerawanan itu tampak dari laporan jumlah transaksi mencurigakan di sektor pasar modal yang setiap tahun mengalami kenaikan.

Data PPATK menunjukkan bahwa selama tahun 2025 lalu, sebanyak 4.593 transaksi mencurigakan terindikasi terkait tindak pidana di pasar modal. Jumlah ini naik 62,9% dari posisi tahun 2024.

Sementara itu jika dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah indikasi tindak pidana pasar modal dalam transaksi keuangan yang dicatat PPATK tembus 268% atau dari 1.248 transaksi menjadi 4.593.

Lembaga intelijen keuangan itu juga mencatat sektor dan pelapor laporan transaksi keuangan mencurigakan itu berasal dari perusahaan efek dan manajer investasi. Pada tahun lalu, LTKM dari perusahaan efek mencapai 3.380. Sementara manajer investasi tercatat sebanyak 1.570 laporan.

Momentum Berbenah

Kalangan analis membeberkan sederet catatan ihwal pembekuan rebalancing indeks MSCI terhadap saham-saham Tanah Air. Catatan-catatan tersebut diharapkan mampu mendorong kembali kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Chory Agung, menerangkan bahwa fokus utama BEI dan SRO seharusnya bukan hanya sekadar teknis indeks yang diharapkan oleh MSCI, melainkan mengenai kepercayaan data guna turut mendorong kepercayaan investor baik global maupun domestik terhadap pasar modal Indonesia.

Pasalnya, Chory menilai bahwa pengumuman yang pada perdagangan Rabu (28/1/2026) disampaikan MSCI, bisa memberikan dampak secara jangka panjang terhadap kondisi pasar modal Indonesia.

“Jika tidak direspons dengan perbaikan nyata, dampaknya bisa berupa bobot Indonesia yang stagnan atau menurun di indeks global, volatilitas lebih tinggi, dan pasar yang semakin selektif bagi investor asing,” katanya kepada Bisnis, Rabu (28/1/2026) malam.

Meskipun begitu, jika BEI dan SRO mampu melewati fase ini dengan benar dan menjadikan ini sebagai momentum reformasi pasar saham Tanah Air, maka pembekuan MSCI terhadap saham Indonesia berpeluang memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia ke depan.

Chory menilai, terdapat sejumlah poin krusial yang mesti dibenahi oleh BEI dan SRO, seperti penyempurnaan klasifikasi pemegang saham afiliasi atau independen, konsistensi dan sinkronisasi data kepemilikan antara OJK, BEI, dan KSEI, hingga komunikasi yang aktif dan terbuka dengan MSCI dan investor global.

“Fokus utama bukan sekadar teknis indeks, melainkan kepercayaan data, seperti penyajian data free float yang lebih granular dan dapat diaudit. MSCI tidak menuntut kesempurnaan, tetapi arah perbaikan yang jelas dan terukur,” katanya

Bisnis.com, JAKARTA -- Persoalan transparansi menjadi tantangan besar bagi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengembalikan reputasi maupun kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) yang ambruk selama 2 hari kemarin.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa misalnya, telah berkali-kali menyoroti praktik saham gorengan yang berpotensi merusak kredibilitas pasar modal. Purbaya bahkan telah berulangkali meminta supaya otoritas dan regulator untuk membersihkan praktik tersebut.

"Kalau yang jatuh bursa saham-saham goreng kan saya sudah ingatkan dari dulu bersihkan bursa dari saham gorengan," kata Purbaya kemarin.

Senada dengan Purbaya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta otoritas bursa dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berbenah dalam merespons anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam dua sesi perdagangan terakhir.

Menurut Said, kepercayaan pelaku pasar terhadap bursa saham Indonesia masih sangat besar apabila melihat nilai kapitalisasi di IHSG dari perdagangan hari ini yang jauh lebih besar dibandingkan kemarin.

Akan tetapi, dia menilai otoritas jangan sampai menutup mata terhadap sejumlah koreksi yang dilakukan oleh MSCI terhadap bursa di Indonesia. Khususnya terkait persoalan free float, likuiditas riil, dan transparansi sejumlah emiten jumbo pada bursa saham Indonesia.

"Pelaku pasar, otoritas bursa, dan OJK harus menangkap pesan MSCI sebagai koreksi konstruktif untuk membangun bursa saham yang sehat. Para pihak ini harus berbenah, membuka diri untuk menerima koreksi yang konstruktif dari siapapun, terutama masukan pembenahan administrasi yang di sarankan oleh MSCI."

Rawan Praktik Pencucian Uang

Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa pasar modal menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya praktik tindak pidana pencucian uang.

Kerawanan itu tampak dari laporan jumlah transaksi mencurigakan di sektor pasar modal yang setiap tahun mengalami kenaikan.

Data PPATK menunjukkan bahwa selama tahun 2025 lalu, sebanyak 4.593 transaksi mencurigakan terindikasi terkait tindak pidana di pasar modal. Jumlah ini naik 62,9% dari posisi tahun 2024.

Sementara itu jika dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah indikasi tindak pidana pasar modal dalam transaksi keuangan yang dicatat PPATK tembus 268% atau dari 1.248 transaksi menjadi 4.593.

Lembaga intelijen keuangan itu juga mencatat sektor dan pelapor laporan transaksi keuangan mencurigakan itu berasal dari perusahaan efek dan manajer investasi. Pada tahun lalu, LTKM dari perusahaan efek mencapai 3.380. Sementara manajer investasi tercatat sebanyak 1.570 laporan.

Momentum Berbenah

Kalangan analis membeberkan sederet catatan ihwal pembekuan rebalancing indeks MSCI terhadap saham-saham Tanah Air. Catatan-catatan tersebut diharapkan mampu mendorong kembali kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Chory Agung, menerangkan bahwa fokus utama BEI dan SRO seharusnya bukan hanya sekadar teknis indeks yang diharapkan oleh MSCI, melainkan mengenai kepercayaan data guna turut mendorong kepercayaan investor baik global maupun domestik terhadap pasar modal Indonesia.

Pasalnya, Chory menilai bahwa pengumuman yang pada perdagangan Rabu (28/1/2026) disampaikan MSCI, bisa memberikan dampak secara jangka panjang terhadap kondisi pasar modal Indonesia.

“Jika tidak direspons dengan perbaikan nyata, dampaknya bisa berupa bobot Indonesia yang stagnan atau menurun di indeks global, volatilitas lebih tinggi, dan pasar yang semakin selektif bagi investor asing,” katanya kepada Bisnis, Rabu (28/1/2026) malam.

Meskipun begitu, jika BEI dan SRO mampu melewati fase ini dengan benar dan menjadikan ini sebagai momentum reformasi pasar saham Tanah Air, maka pembekuan MSCI terhadap saham Indonesia berpeluang memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia ke depan.

Chory menilai, terdapat sejumlah poin krusial yang mesti dibenahi oleh BEI dan SRO, seperti penyempurnaan klasifikasi pemegang saham afiliasi atau independen, konsistensi dan sinkronisasi data kepemilikan antara OJK, BEI, dan KSEI, hingga komunikasi yang aktif dan terbuka dengan MSCI dan investor global.

“Fokus utama bukan sekadar teknis indeks, melainkan kepercayaan data, seperti penyajian data free float yang lebih granular dan dapat diaudit. MSCI tidak menuntut kesempurnaan, tetapi arah perbaikan yang jelas dan terukur,” katanya

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan perkembangan terkini soal kasus dugaan akses ilegal terhadap akun nasabah dalamplatformtradingsaham Mirae Asset. Kasus ini ditaksir membuat kerugian hingga puluhan miliar kepada korban.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menerangkan bahwa saat ini, pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut.

“Itu masih dalam proses pemeriksaan, nanti akan disampaikan,” katanya saat ditemui di Bursa Efek Indonesia, Senin (8/12/2025).

Saat ini, Friderica menegaskan bahwa OJK tengah berfokus untuk melakukan pemeriksaan mendalam terkait kasus tersebut. Friderica juga menyebut bahwa keputusan baru bisa diambil setelah menunggu hasil pemeriksaan.

Senada, Mirae Asset Sekuritas juga menyebut bahwa pihaknya tengah melakukan investigasi internal dan berkoordinasi dengan OJK, SRO, hingga PPATK untuk memastikan proses pengungkapan kasus dapat dijalankan sesuai ketentuan.

"Dari pemeriksaan awal, terdapat indikasi kuat bahwa nasabah membagikan kata sandi dan akses akunnya kepada orang lain, yang merupakan pelanggaran keras terhadap pedoman keamanan dan berpotensi menimbulkan risiko pada akun tersebut," tulis Mirae Asset Sekuritas dalam keterangannya pada Senin (1/12/2025).

Adapun, temuan awal itu masih dalam proses pendalaman. Di sisi lain, Mirae Asset menyatakan tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum apabila investigasi membuktikan adanya penyalahgunaan, laporan palsu, atau tindakan yang merugikan reputasi perusahaan.

Sebelumnya, salah satu nasabah Mirae Asset Sekuritas, Irman, telah mengajukan laporan kepada Bareskrim Polri pada Jumat (28/11/2025) dengan nomor LP/B/583/XI/2025/SPKT/Bareskrim Polri. Laporan tersebut ditujukan kepada sejumlah petinggi Mirae Asset Sekuritas.

Kuasa hukum Irman, Krisna Murti, menjelaskan bahwa indikasi transaksi mencurigakan pertama muncul pada 6 Oktober 2025 ketika kliennya menerima konfirmasi perdagangan atas transaksi jual beli saham yang tidak pernah dilakukan.

Dia menyampaikan bahwa portofolio saham berkapitalisasi besar milik kliennya mendadak hilang dan berubah menjadi saham-saham tidak likuid, seperti FILM dan NAYZ. Kerugian Irman ditaksir mencapai Rp71 miliar.

“Klien kami mempunyai saham itu di BBCA, BBRI, TLKM, BMRI, CDIA, BIPI. Kemudian itu hilang, dibelikan aset yang sama sekali klien kami enggak pernah mengetahui tentang saham-saham itu,” ujar Krisna, Jumat (28/11/2025).

Irman kemudian melaporkan kejadian itu kepada layanan pelanggan perusahaan dan bertemu jajaran direksi Mirae Asset pada 7 Oktober 2025. Menurut Krisna, perusahaan menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan internal tidak menemukan indikasi peretasan server maupun pelanggaran akses sistem.

"Jadi Pak Irman klien kami tidak pernah melakukan hal tersebut, dan itu sudah diakui oleh PT Mirae. Lalu hasil pemeriksaan sementara tidak menunjukkan adanya peretasan server dan akses akun nasabah, sehingga indikasi adalah adanya akses ilegal terhadap akun nasabah,” ujarnya.

Selain Irman, Krisna menyampaikan bahwa laporan serupa telah dilayangkan korban lain sejak 2024. Dia mencontohkan seorang nasabah bernama Leni yang baru mendapat tanggapan setelah menunggu beberapa bulan.

Total kerugian yang dihimpun dari para korban disebut mendekati Rp90 miliar, dengan pola transaksi ratusan kali dalam rentang waktu singkat.

“Jadi sekali lagi bahwa klien kami telah kehilangan uangnya dengan teman-teman yang lain. Ini lebih dari hampir sekitar Rp90 miliaran, hampir sekitar Rp90 miliaran. Kurang lebih sekitar itu,” kata Krisna.

Bisnis.com, JAKARTA — Investor melaporkan dugaan tindak pidana akses ilegal pada akun investasi mereka di Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Perubahan portofolio tanpa persetujuan diduga menyebabkan kerugian hampir Rp90 miliar.

Salah satu pelapor, Irman, telah mengajukan laporan kepada Bareskrim Polri pada Jumat (28/11/2025) dengan nomor LP/B/583/XI/2025/SPKT/Bareskrim Polri. Laporan tersebut ditujukan kepada sejumlah petinggi Mirae Asset Sekuritas.

Kuasa hukum Irman, Krisna Murti, menjelaskan bahwa indikasi transaksi mencurigakan pertama muncul pada 6 Oktober 2025 ketika kliennya menerima konfirmasi perdagangan atas transaksi jual beli saham yang tidak pernah dilakukan. Ia menyampaikan bahwa portofolio saham berkapitalisasi besar milik kliennya mendadak hilang dan berubah menjadi saham-saham tidak likuid, seperti FILM dan NAYZ. Kerugian Irman ditaksir mencapai Rp71 miliar.

“Klien kami mempunyai saham itu di BBCA, BBRI, TLKM, BMRI, CDIA, BIPI. Kemudian itu hilang, dibelikan aset yang sama sekali klien kami enggak pernah mengetahui tentang saham-saham itu,” ujar Krisna, Jumat (28/11/2025).

Irman kemudian melaporkan kejadian itu kepada layanan pelanggan perusahaan dan bertemu jajaran direksi Mirae Asset pada 7 Oktober 2025. Menurut Krisna, perusahaan menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan internal tidak menemukan indikasi peretasan server maupun pelanggaran akses sistem. “Jadi Pak Irman klien kami tidak pernah melakukan hal tersebut, dan itu sudah diakui oleh PT Mirae. Lalu hasil pemeriksaan sementara tidak menunjukkan adanya peretasan server dan akses akun nasabah, sehingga indikasi adalah adanya akses ilegal terhadap akun nasabah,” ujarnya.

Selain Irman, Krisna menyampaikan bahwa laporan serupa telah dilayangkan korban lain sejak 2024. Ia mencontohkan seorang nasabah bernama Leni yang baru mendapat tanggapan setelah menunggu beberapa bulan. Total kerugian yang dihimpun dari para korban disebut mendekati Rp90 miliar, dengan pola transaksi ratusan kali dalam rentang waktu singkat.

“Jadi sekali lagi bahwa klien kami telah kehilangan uangnya dengan teman-teman yang lain. Ini lebih dari hampir sekitar Rp90 miliaran, hampir sekitar Rp90 miliaran. Kurang lebih sekitar itu,” kata Krisna.

--

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Investor melaporkan dugaan tindak pidana akses ilegal pada akun investasi mereka di Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Perubahan portofolio tanpa persetujuan diduga menyebabkan kerugian hampir Rp90 miliar.

Salah satu pelapor, Irman, telah mengajukan laporan kepada Bareskrim Polri pada Jumat (28/11/2025) dengan nomor LP/B/583/XI/2025/SPKT/Bareskrim Polri. Laporan tersebut ditujukan kepada sejumlah petinggi Mirae Asset Sekuritas.

Kuasa hukum Irman, Krisna Murti, menjelaskan bahwa indikasi transaksi mencurigakan pertama muncul pada 6 Oktober 2025 ketika kliennya menerima konfirmasi perdagangan atas transaksi jual beli saham yang tidak pernah dilakukan. Ia menyampaikan bahwa portofolio saham berkapitalisasi besar milik kliennya mendadak hilang dan berubah menjadi saham-saham tidak likuid, seperti FILM dan NAYZ. Kerugian Irman ditaksir mencapai Rp71 miliar.

“Klien kami mempunyai saham itu di BBCA, BBRI, TLKM, BMRI, CDIA, BIPI. Kemudian itu hilang, dibelikan aset yang sama sekali klien kami enggak pernah mengetahui tentang saham-saham itu,” ujar Krisna, Jumat (28/11/2025).

Irman kemudian melaporkan kejadian itu kepada layanan pelanggan perusahaan dan bertemu jajaran direksi Mirae Asset pada 7 Oktober 2025. Menurut Krisna, perusahaan menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan internal tidak menemukan indikasi peretasan server maupun pelanggaran akses sistem. “Jadi Pak Irman klien kami tidak pernah melakukan hal tersebut, dan itu sudah diakui oleh PT Mirae. Lalu hasil pemeriksaan sementara tidak menunjukkan adanya peretasan server dan akses akun nasabah, sehingga indikasi adalah adanya akses ilegal terhadap akun nasabah,” ujarnya.

Selain Irman, Krisna menyampaikan bahwa laporan serupa telah dilayangkan korban lain sejak 2024. Ia mencontohkan seorang nasabah bernama Leni yang baru mendapat tanggapan setelah menunggu beberapa bulan. Total kerugian yang dihimpun dari para korban disebut mendekati Rp90 miliar, dengan pola transaksi ratusan kali dalam rentang waktu singkat.

“Jadi sekali lagi bahwa klien kami telah kehilangan uangnya dengan teman-teman yang lain. Ini lebih dari hampir sekitar Rp90 miliaran, hampir sekitar Rp90 miliaran. Kurang lebih sekitar itu,” kata Krisna.

--

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan alias PPATK mencatat laporan transaksi keuangan mencurigakan di sektor keuangan mengalami peningkatan hingga kuartal III/2025.

Data PPATK menunjukkan bahwa peningkatan transaksi mencurigakan di sektor keuangan terutama terjadi di pasar modal, perbankan dan perasuransian. Sementara itu, perpajakan tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu.

Bisnis mencatat bahwa transaksi mencurigakan di pasar modal mencapai 3.261 pada kuartal III/2025. Angka ini naik sebesar 58,3% dari periode yang sama tahun 2024 dimana transaksi mencurigakan di pasar modal tercatat sebesar 2.509.

Sementara itu di sektor perbankan tercatat sebanyak 4.874 sampai September 2025 atau naik 41,15% dibandingkan periode Januari-September 2024 yang tercatat sebesar 3.543 transaksi mencurigakan.

Asuransi juga mengalami peningkatan transaksi mencurigakan. Pasalnya, hingga September 2025 jumlah transaksi janggalnya mencapai 1.770. Angka ini naik dibandingkan dengan transaksi mencurigakan Januari – September 2024 yang hanya sebesar 1.225 transaksi atau kenaikannya mencapai 44,4%.

Adapun transaksi mencurigakan di sektor perbankan menjadi satu-satunya yang mengalami penurunan. Jumlah transaksi keuangan mencurigakan di bidang perpajakan hingga kuartal III/2025 hanya sebesar 3.941 transaksi.

Padahal pada periode yang sama tahun lalu mampu mencapai angka 4.630 atau turun sebanyak 14%.

Adapun transaksi keuangan mencurigakan selama ini diartikan ke dalam empat definisi. Pertama, transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.

Kedua, transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan UU TPPU.

Ketiga, transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Keempat, transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Jakarta, CNBC Indonesia — Bank Sentral Irlandia menjatuhkan denda sebesar 21,5 juta euro atau sekitar Rp382,7 miliar (Rp17.800/euro) kepada anak usaha Coinbase Global, Coinbase Europe, pada Kamis (6/11/2025). Denda tersebut dijatuhkan karena pelanggaran terhadap kewajiban pemantauan transaksi anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Melansir Reuters, regulator Irlandia menjelaskan sanksi itu terkait kesalahan konfigurasi sistem pemantauan transaksi Coinbase Europe. Akibatnya, lebih dari 30 juta transaksi senilai lebih dari 176 miliar euro atau sekitar Rp3.132 triliun tidak terpantau dengan baik selama periode 12 bulan.

Bank sentral menambahkan, Coinbase membutuhkan waktu hampir tiga tahun untuk menyelesaikan pemantauan seluruh transaksi yang terdampak. Proses tersebut menghasilkan pelaporan 2.708 transaksi mencurigakan kepada otoritas untuk dianalisis lebih lanjut dan berpotensi diselidiki.

Transaksi-transaksi tersebut mengandung indikasi aktivitas kriminal serius seperti pencucian uang, penipuan, perdagangan narkoba, serangan siber, dan eksploitasi seksual anak. Pihak regulator menilai temuan ini menunjukkan kelemahan sistem pengawasan yang berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan keuangan.

Coinbase Europe diketahui menyediakan layanan aset kripto dan dompet digital untuk pengguna global agar dapat memperdagangkan aset kripto melalui platform Coinbase Group. Dalam pernyataannya, Coinbase mengakui adanya tiga kesalahan pengkodean dalam sistem pemantauan transaksi yang menyebabkan lima dari 21 skenario deteksi tidak berfungsi optimal pada 2021 dan 2022.

Kesalahan pengkodean tersebut telah diperbaiki dalam waktu dua hingga tiga minggu setelah terdeteksi. Sebagai bagian dari penyelesaian, Coinbase dan Bank Sentral Irlandia menyatakan bahwa transaksi mencurigakan dengan nilai kumulatif 13 juta euro atau sekitar Rp231,4 miliar tidak terbukti secara pasti berkaitan dengan aktivitas kriminal.

Coinbase menegaskan telah mengambil langkah-langkah pencegahan agar kesalahan serupa tidak terulang. Perusahaan meningkatkan sistem pengujian serta pemantauan internal untuk memperkuat kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang.

Bank Sentral Irlandia menyebut nilai denda awal sebesar 30,7 juta euro atau sekitar Rp546,5 miliar dikurangi melalui mekanisme diskon penyelesaian. Penentuan besaran denda juga didasarkan pada pendapatan tahunan rata-rata Coinbase Europe sebesar 417 juta euro atau sekitar Rp7,42 triliun.

Wakil Gubernur Bank Sentral Irlandia, Colm Kincaid, mengatakan kegagalan sistem seperti ini di lembaga keuangan membuka peluang bagi penjahat untuk menghindari deteksi. Ia menambahkan, aset kripto memiliki fitur teknologi dan sifat anonim lintas batas yang membuatnya sangat menarik bagi pelaku kriminal untuk memindahkan dana mereka.

Bisnis.com, JAKARTA — Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengaku pemberantasan judi online di Indonesia belum maksimal.

Dia menyatakan, selama setahun kabinet merah putih besutan Presiden Prabowo Subianto berjalan, pemberantasan judi online masih belum sesuai harapan.

"Setahun setelah Kabinet Merah Putih bekerja, kita harus mengakui dengan jujur bahwa pencegahan dan pemberantasan judi online belumlah maksimal," ujar Yusril di PPATK, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Dia menambahkan, hingga saat ini bandar judi online masih tetap leluasa melakukan kejahatan terorganisir ini. Di samping itu, Yusril juga mengakui pemerintahan RI belum bekerja sama secara maksimal dengan negara lain dalam memberantas judi online ini.

Oleh sebab itu, pemerintah akan terus mengupayakan untuk menekan angka judi online ini. Salah satunya dengan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Tapi kalau dikaitkan dengan TPPU akibatnya itu dahsyat sekali karena TPPU dapat mendeteksi ada transaksi mencurigakan ada rekening yang mencurigakan," imbuhnya.

Selain itu, Yusril juga meminta agar tokoh agama juga bisa terlibat dalam upaya menekan judi online di Indonesia. Misalnya, menjelaskan soal bahaya judi online melalui khutbah keagamaan.

Berdasarkan pengalamannya, Yusril mengaku belum pernah mendengar khutbah terkait dengan persoalan riil yang terjadi di masyarakat seperti judi online.

Oleh karena itu, jika adanya kolaborasi pemerintah dan tokoh agama ini maka diharapkan bisa menekan praktik judi online di Tanah Air.

"Yang dibicarakan masalah neraka jahanam terus-terusan tapi lupa membahas masalah yang real dihadapi oleh masyarakat kita ini terkait dengan masalah perjudi online, masalah narkoba, masalah riil yang dihadapi," pungkasnya.