Kapan gaji ke-13 PNS 2026 cair selalu dinantikan para abdi negara. Gaji ini diberikan pemerintah membantu para ASN, CPNS, PPPK, TNI, Polri dan pejabat negara membiayai pendidikan anak, serta memberikan stimulus ekonomi menjelang tahun ajaran baru sekitar Juli atau Agustus.

Pencairan gaji ke-13 PNS tahun ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret lalu.

PP tersebut mengatur gaji ke-13 PNS 2026 cair paling cepat Juni mendatang.

"Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026," bunyi Pasal 15 ayat (1) PP tersebut.

Namun, PP tersebut juga memuat soal kemungkinan pencairan gaji ke-13 PNS mundur. Jika demikian, pembayaran oleh pemerintah akan dilaksanakan setelah Juni.

"Dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2026," tulis Pasal 15 ayat (2) PP itu.

Adapun besaran gaji ke-13 PNS 2026 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada Mei. Besarannya berbeda-beda sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Namun demikian, tidak semua ASN berhak menerima THR dan gaji ke-13. Berdasarkan Pasal 8 PP ini, ada dua kategori ASN tidak berhak menerimanya:

- ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara- ASN yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam maupun luar negeri, dan gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

- Gaji pokok- Tunjangan keluarga- Tunjangan pangan- Tunjangan jabatan atau tunjangan umum- Tunjangan kinerja, sesuai dengan pangkat atau jabatan

Kapan gaji ke-13 PNS 2026 cair selalu dinantikan para abdi negara. Gaji ini diberikan pemerintah membantu para ASN, CPNS, PPPK, TNI, Polri dan pejabat negara membiayai pendidikan anak, serta memberikan stimulus ekonomi menjelang tahun ajaran baru sekitar Juli atau Agustus.

Pencairan gaji ke-13 PNS tahun ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret lalu.

PP tersebut mengatur gaji ke-13 PNS 2026 cair paling cepat Juni mendatang.

"Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026," bunyi Pasal 15 ayat (1) PP tersebut.

Namun, PP tersebut juga memuat soal kemungkinan pencairan gaji ke-13 PNS mundur. Jika demikian, pembayaran oleh pemerintah akan dilaksanakan setelah Juni.

"Dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2026," tulis Pasal 15 ayat (2) PP itu.

Adapun besaran gaji ke-13 PNS 2026 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada Mei. Besarannya berbeda-beda sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Namun demikian, tidak semua ASN berhak menerima THR dan gaji ke-13. Berdasarkan Pasal 8 PP ini, ada dua kategori ASN tidak berhak menerimanya:

- ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara- ASN yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam maupun luar negeri, dan gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

- Gaji pokok- Tunjangan keluarga- Tunjangan pangan- Tunjangan jabatan atau tunjangan umum- Tunjangan kinerja, sesuai dengan pangkat atau jabatan

Jakarta: Istilah single salary atau gaji tunggal ASN mulai sering muncul dalam perbincangan publik. Konsep ini merujuk pada sistem penggajian baru yang menyatukan berbagai komponen penghasilan ASN, baik PNS maupun PPPK ke dalam satu angka gaji utuh.

Artinya, komponen seperti gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, hingga tunjangan kinerja akan terintegrasi tanpa lagi dipisah-pisah dalam slip gaji.

Meski disatukan, unsur-unsur penilaian seperti jabatan, tingkat kompetensi, lokasi, dan kinerja tetap akan diperhitungkan secara internal. Tujuannya agar penggajian ASN menjadi lebih sederhana, transparan, dan adil.

Kenapa pemerintah mengusulkan single salary?

Merangkum laman Kecamanatan Kuripan, Lombok Barat perubahan skema gaji ASN ini bukan ide baru. Pemerintah sudah lama mengkaji sistem remunerasi yang lebih ringkas dan berbasis kinerja. Ada beberapa latar belakang utama yaitu

Kompleksitas tunjangan ASN

Saat ini ASN menerima banyak jenis tunjangan mulai dari tunjangan jabatan, keluarga, kemahalan, hingga tunjangan kinerja. Sistem yang sangat berlapis ini sering dianggap rumit, membebani administrasi, dan rawan penyimpangan.

Mendorong keadilan antar ASN

Perbedaan jenis tunjangan membuat kesenjangan yang cukup besar antar jabatan dan antar instansi. Skema single salary diharapkan menciptakan kesetaraan yang lebih terukur.

Menguatkan meritokrasi

Dengan single salary, kenaikan penghasilan akan lebih ditentukan oleh kinerja dan beban kerja, bukan sekadar tunjangan tambahan. ASN didorong untuk lebih profesional dan produktif.

Efisiensi administrasi dan transparansi

Slip gaji ASN ke depan diharapkan lebih sederhana. Tidak banyak kolom tunjangan yang membingungkan. Sistem pengelolaan SDM juga bisa lebih terintegrasi dan berbasis data.

Arah kebijakan nasional

Gagasan single salary sudah muncul dalam dokumen perencanaan negara, termasuk Nota Keuangan dan RAPBN 2026. Korpri pun menyatakan dukungannya, dengan catatan agar implementasi memperhatikan keadilan bagi daerah terpencil.

Seperti apa skema single salary yang diusulkan?

Berikut beberapa poin penting tentang mekanisme skema ini:

1. Grading jabatan
ASN akan dikelompokkan ke dalam grading berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, risiko, dan kompetensi. Grading inilah yang nantinya menentukan kisaran gaji tunggal.

2. Komponen utama gaji
Dalam single salary, komponen yang disatukan meliputi:

- Gaji pokok
- Tunjangan kinerja
- Tunjangan lokasi atau kemahalan

3. Integrasi tunjangan lain
Tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan rutin, dan berbagai tunjangan lain akan masuk ke dalam gaji tunggal. Tunjangan jabatan atau fungsional tetap diatur secara khusus.

4. Revisi regulasi
Berbagai aturan perundangan terkait manajemen ASN harus disesuaikan agar sistem gaji tunggal ini bisa diimplementasikan.

5. Fase transisi
Implementasinya kemungkinan dilakukan bertahap agar tidak membebani keuangan negara.

Keuntungan sistem Single Salary

Jika diterapkan, keuntungan yang diharapkan meliputi:

- Lebih sederhana dan transparan
- Keadilan antar ASN
- Fokus pada kinerja
- Administrasi lebih efisien
- Anggaran negara lebih terukur

(ANN)

Jakarta, CNBC Indonesia - Isu tentang naiknya gaji pokok bagi para aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS) kembali mengemuka untuk 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku, telah mendengar rencana kenaikan gaji pokok itu, meski ia belum mendengar detail ketentuannya dari Presiden Prabowo Subianto, selaku kepala negara.

"Kayaknya ada (rencana), tapi saya belum tahu detailnya," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, sebagaimana dikutip kembali Rabu (29/10/2025).

Dalam momen itu, Purbaya turut menekankan bahwa kemungkinan kenaikan gaji ASN akan selalu ada. Namun, lagi-lagi kebijakan itu sepenuhnya tergantung keputusan kepala negara.

"Kalau kemungkinan ya selalu ada, cuma peluangnya berapa, kita enggak tahu," tegas Purbaya.

Kendati begitu, penting diketahui bahwa Kementerian Keuangan belum mencatat adanya porsi khusus dana yang disiapkan dalam APBN 2026 untuk menaikkan gaji para ASN.

"Kalau kita bicara 2026 di nota keuangan belum kelihatan kenaikan gaji di 2026 ini," kata Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Tri Budhianto dalam acara taklimat media di Bogor, Jawa Barat, dikutip Senin (20/10/2025).

Tri Budhianto menuturkan, Kementerian Keuangan juga belum mendapatkan arahan kebijakan khusus untuk menyiapkan dana penggajian tambahan bagi para ASN pada tahun depan.

Ia menekankan, bila pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji sebagai agenda prioritas pada 2026 tentu besaran dananya akan langsung tergambar dalam APBN 2026.

"Pak Menteri Keuangan kan sudah sampaikan, saat ini kita belum mendapat kebijakannya, apakah akan dinaikkan pada 2026. Jadi kita tunggu kebijakan pemerintah terkait kenaikan gaji," tegasnya.

Dengan catatan itu, maka pada 2026 sebelum gaji pokok yang diterima PNS naik, besarannya masih akan serupa sebagaimana pada tahun ini, setelah adanya kenaikan pada 2024.

Gaji pokok itu tentu di luar berbagai tunjangan melekat yang diterima rutin oleh para PNS tiap bulannya, seperti tunjangan kinerja, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, hingga tunjangan jabatan yang memperbesar total take home pay atau pendapatan bulanannya.

Adapun gaji PNS terakhir yang telah ditetapkan pemerintah tertuang dalam PP Nomor 5 Tahun 2024. Berikut ini besarannya:

Gaji PNS golongan I

I a : Rp 1.685.700 - Rp 2.522.600

I b : Rp 1.840.800 - Rp 2.670.700

I c : Rp 1.918.700 - Rp 2.783.700

I d : Rp 1.999.900 - Rp 2.901.400

Gaji PNS golongan II

II a Rp 2.184.000 - Rp 3.633.400

II b Rp 2.385.000 - Rp 3.797.500

II c Rp 2.485.900 - Rp 3.958.200

II d Rp 2.591.000 - Rp 4.125.600

Gaji PNS golongan III

III a Rp 2.785.700 - Rp 4.575.200

III b Rp 2.903.600 - Rp 4.768.800

III c Rp 3.026.400 - Rp 4.970.500

III d Rp 3.154.400 - Rp 5.180.700

Gaji PNS golongan IV

IV a Rp 3.287.800 - Rp 5.399.900

IV b Rp 3.426.900 - Rp 5.628.300

IV c Rp 3.571.900 - Rp 5.866.400

IV d Rp 3.723.000 - Rp 6.114.500

IV e Rp 3.880.400 - Rp 6.373.200

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya belum akan menaikkan tunjangan kinerja pegawainya.

Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki rencana untuk menaikkan tunjangan kinerja. Hal ini diungkapkan Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Senin lalu (29/10/2025).

"Belum, belum," tegasnya kepada pewarta, dikutip Rabu (29/10/2025).

Bahkan ketika disinggung besaran kenaikan tukin pun, dia menegaskan bahwa tidak ada perhitungan apapun saat ini. Dia menuturkan bahwa gajinya sudah cukup besar, meskipun lebih kecil dari jabatannya di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Kita lihat aja nanti. Kalau untuk saya sih gaji saya udah kegedean..Lebih kecil tapi dibanding yang lain cukup besar lah, nggak perlu naik juga nggak apa-apa," tegasnya.

Sebagai catatan, di era Menteri Keuangan Sri Mulyani, tukin PNS Kementerian Keuangan pernah naik hingga 300% pada 2005. Keputusan ini diambil oleh Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa keputusannya menaikan tukin PNS Kemenkeu sebesar 300% bukan tanpa alasan. Dia meyakini pegawai Kemenkeu tidak akan bisa bekerja dengan optimal ketika masih memikirkan perutnya yang kosong. Dia mengatakan gaji yang kecil itu pula yang menyebabkan banyaknya korupsi di Kemenkeu pada masa dahulu.

"Kalau mereka kerja dalam keadaan perutnya belum tenang, memikirkan sekolah anaknya tidak cukup, ya kita tidak bisa berharap mereka kerja dengan benar," kata Sri Mulyani dalam peluncuran bukunya No Limits, Reformasi dari Hati, tahun lalu.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]