Bisnis.com, PALEMBANG — Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatra Selatan (Sumsel) mengimbau masyarakat yang berencana menunaikan ibadah umrah untuk menunda keberangkatan sementara waktu.

Plt Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumsel Arkan Nurwahiddin mengatakan imbauan tersebut disampaikan menyusul eskalasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.

“Jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat kami imbau untuk menunda keberangkatan hingga kondisi di Timur Tengah benar-benar kondusif,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).

Menurut Arkan, langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi untuk memastikan keamanan dan keselamatan jemaah.Sementara itu, bagi jemaah yang saat ini tengah berada di Tanah Suci, dia meminta agar tetap menjalin komunikasi intensif dengan otoritas setempat, termasuk Kantor Urusan Haji di Arab Saudi serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah.

Jemaah yang berangkat secara mandiri juga diimbau untuk terus berkoordinasi dengan perwakilan pemerintah Indonesia agar seluruh kebutuhan layanan selama beribadah dapat terpenuhi dengan baik.

Arkan turut meminta keluarga jemaah di Tanah Air agar tetap tenang. Pemerintah, kata dia, terus memantau perkembangan situasi dan memprioritaskan keselamatan serta kenyamanan jemaah.

Meski demikian, dia memastikan konflik yang terjadi saat ini belum berdampak signifikan terhadap tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Seluruh proses perencanaan masih berjalan sesuai jadwal.

“Kami berharap situasi segera mereda sehingga penyelenggaraan haji 2026 dapat berlangsung lancar tanpa hambatan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Teheran, Iran, membuat eskalasi konflik di Timur Tengah kian memanas. Negara-negara jazirah Arab pun ikut terdampak sehingga banyak penerbangan yang harus dibatalkan imbas serangan militer AS-Israel yang dibalas oleh Iran.

Situasi perang yang terjadi sejak Sabtu (28/2/2026) di Iran ternyata berdampak pada jemaah yang melaksanakan ibadah umrah di Arab Saudi. Jelita, warga asal Bandung yang baru saja menyelesaikan umrah mandiri, mengaku tak bisa pulang ke Indonesia karena jalur penerbangan ke Bandara Internasional Zayed Abu Dhabi masih ditutup menyusul ketegangan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada penutupan wilayah udara dan pembatalan sejumlah penerbangan.

Jelita menceritakan dirinya bersama orang tua dan kerabat melaksanakan umrah mandiri sejak 19 Februari 2028. Ketiga orang tersebut seharusnya kembali ke Indonesia menggunakan pesawat Etihad Airways dengan nomor penerbangan EY 616 pada Sabtu sore (28/2/2026). Penerbangan tersebut berangkat dari Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah, transit di Bandara Abu Dhabi, dan terakhir landing di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Namun, ketika ingin check-in, petugas Etihad di Bandara Internasional King Abdulaziz menjelaskan bahwa seluruh penerbangan dari Bandara Abu Dhabi disetop atau disuspend secara mendadak.

"Waktu itu aku belum tahu apa-apa tentang kondisi di Timur Tengah. Aku pikir ada technical error aja kan, yaudah aku tunggu," ujar Jelita kepada Bisnis, Minggu (2/3/2026).

Setelah menunggu sekitar 5 jam, Jelita bolak-balik menanyakan kepada petugas bandara terkait kepastian penerbangan. Sayangnya, petugas bandara memberikan jawaban bahwa seluruh penerbangan di-cancel atau tidak akan ada penerbangan dari Jeddah menuju Bandara Abu Dhabi.

Lantaran situasi yang tidak pasti, petugas tersebut menyarankan Jelita dan keluarganya untuk menyewa hotel di dekat bandara dan akan diberikan update berkala soal keberangkatan jika situasi membaik.

"Saya akhirnya menyewa hotel terdekat, jaraknya sekitar 4 km dari Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah. Namun, biaya hotel ini saya harus tanggung sendiri karena petugas bilang situasi ini force majeure, di antaranya war, sehingga tak ada kompensasi apa pun dari airlines. Mereka hanya bisa mengusahakan tiket pengganti untuk pulang sesuai destinasi masing-masing," tuturnya.

Ketika di Bandara Jeddah, Jelita mengatakan bertemu dengan warga negara Indonesia (WNI) yang juga baru menyelesaikan ibadah umrah. Meski demikian, dia menuturkan sebagian besar jemaah tersebut masih bisa kembali ke Indonesia karena rombongan yang ikut melalui biro travel dan memesan penerbangan langsung dari Jeddah menuju Soekarno-Hatta atau transit di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia.

Menurutnya, sebagian besar jemaah yang tertahan di Arab Saudi mengikuti umrah mandiri serta mengambil penerbangan transit di Bandara Abu Dhabi UEA.

"Kalau tidak salah, ada sekitar 10 orang jemaah asal Indonesia yang tertahan di Bandara Jeddah. Rata-rata memang penerbangan menggunakan Etihad dan harus transit di Abu Dhabi," jelasnya.

Lantaran tidak ada kepastian dari Etihad hingga Senin (2/3/2026) siang, Jelita dan keluarganya mengambil opsi refund atau pengembalian uang tiket. Dia lantas membeli ulang tiket pesawat dari maskapai lain yang tidak transit di Timur Tengah.

Dia mendapat informasi bahwa penerbangan dari Bandara Jeddah menuju Indonesia masih aman untuk rute-rute tertentu.

"Aku akhirnya beli tiket pesawat lagi, AirAsia yang tujuan Jakarta transit di KL [Kuala Lumpur]," katanya.

Terkait situasi di kota Jeddah saat dimulainya serangan AS-Israel terhadap Iran, cenderung aman dan kondusif. Meski demikian, dia mengakui kondisi di Bandara Jeddah sempat kacau karena banyak penumpang yang panik akibat penerbangannya dibatalkan akibat perang.

Jelita juga sudah menghubungi hotline KJRI Jeddah untuk situasi darurat untuk mempertanyakan nasib dirinya dan keluarga. Sayangnya, nomor hotline tersebut tidak responsif dan memberikan jawaban terkait kondisi di Jeddah pasca serangan AS-Israel terhadap kota Teheran.

"Saya harus menunggu hampir 4 jam sampai nomor hotline KJRI Jeddah membalas chat WhatsApp saya, tetapi tetap saja tak ada kejelasan," ungkapnya.

Saat ini, Jelita dan keluarganya menunggu kepastian penerbangan baru dengan maskapai AirAsia agar dapat terbang dari Jeddah ke Soetta dengan transit terlebih dahulu di Kuala Lumpur.

Dilansir dari Antara pada Senin (2/3/2026), penutupan Bandara Abu Dhabi, UEA, ini terjadi setelah meningkatnya eskalasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang memicu penutupan sementara ruang udara di sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.

Otoritas penerbangan sipil mengambil langkah antisipatif dengan menghentikan operasional bandara dan membatalkan penerbangan guna mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.

Sejumlah maskapai, termasuk Etihad Airways yang berbasis di Abu Dhabi, telah mengumumkan penangguhan penerbangan hingga waktu yang belum ditentukan, sambil menunggu situasi keamanan dinyatakan kondusif oleh otoritas terkait.

Pihak maskapai mengimbau calon penumpang untuk tidak datang ke bandara dan memantau informasi resmi melalui situs web dan kanal komunikasi resmi perusahaan. Penumpang juga diminta memanfaatkan layanan perubahan jadwal atau pengembalian dana yang disediakan secara daring.

Hingga berita ini disiarkan, belum ada kepastian kapan operasional penerbangan akan kembali normal. Otoritas setempat menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan setiap langkah yang diambil mengutamakan keselamatan serta keamanan publik.

Bagi calon penumpang yang terdampak, disarankan untuk tetap berada di lokasi masing-masing dan tidak memaksakan diri menuju bandara sampai ada pengumuman resmi terkait pembukaan kembali operasional penerbangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Teheran, Iran, membuat eskalasi konflik di Timur Tengah kian memanas. Negara-negara jazirah Arab pun ikut terdampak sehingga banyak penerbangan yang harus dibatalkan imbas serangan militer AS-Israel yang dibalas oleh Iran.

Situasi perang yang terjadi sejak Sabtu (28/2/2026) di Iran ternyata berdampak pada jemaah yang melaksanakan ibadah umrah di Arab Saudi. Jelita, warga asal Bandung yang baru saja menyelesaikan umrah mandiri, mengaku tak bisa pulang ke Indonesia karena jalur penerbangan ke Bandara Internasional Zayed Abu Dhabi masih ditutup menyusul ketegangan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada penutupan wilayah udara dan pembatalan sejumlah penerbangan.

Jelita menceritakan dirinya bersama orang tua dan kerabat melaksanakan umrah mandiri sejak 19 Februari 2028. Ketiga orang tersebut seharusnya kembali ke Indonesia menggunakan pesawat Etihad Airways dengan nomor penerbangan EY 616 pada Sabtu sore (28/2/2026). Penerbangan tersebut berangkat dari Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah, transit di Bandara Abu Dhabi, dan terakhir landing di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Namun, ketika ingin check-in, petugas Etihad di Bandara Internasional King Abdulaziz menjelaskan bahwa seluruh penerbangan dari Bandara Abu Dhabi disetop atau disuspend secara mendadak.

"Waktu itu aku belum tahu apa-apa tentang kondisi di Timur Tengah. Aku pikir ada technical error aja kan, yaudah aku tunggu," ujar Jelita kepada Bisnis, Minggu (2/3/2026).

Setelah menunggu sekitar 5 jam, Jelita bolak-balik menanyakan kepada petugas bandara terkait kepastian penerbangan. Sayangnya, petugas bandara memberikan jawaban bahwa seluruh penerbangan di-cancel atau tidak akan ada penerbangan dari Jeddah menuju Bandara Abu Dhabi.

Lantaran situasi yang tidak pasti, petugas tersebut menyarankan Jelita dan keluarganya untuk menyewa hotel di dekat bandara dan akan diberikan update berkala soal keberangkatan jika situasi membaik.

"Saya akhirnya menyewa hotel terdekat, jaraknya sekitar 4 km dari Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah. Namun, biaya hotel ini saya harus tanggung sendiri karena petugas bilang situasi ini force majeure, di antaranya war, sehingga tak ada kompensasi apa pun dari airlines. Mereka hanya bisa mengusahakan tiket pengganti untuk pulang sesuai destinasi masing-masing," tuturnya.

Ketika di Bandara Jeddah, Jelita mengatakan bertemu dengan warga negara Indonesia (WNI) yang juga baru menyelesaikan ibadah umrah. Meski demikian, dia menuturkan sebagian besar jemaah tersebut masih bisa kembali ke Indonesia karena rombongan yang ikut melalui biro travel dan memesan penerbangan langsung dari Jeddah menuju Soekarno-Hatta atau transit di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia.

Menurutnya, sebagian besar jemaah yang tertahan di Arab Saudi mengikuti umrah mandiri serta mengambil penerbangan transit di Bandara Abu Dhabi UEA.

"Kalau tidak salah, ada sekitar 10 orang jemaah asal Indonesia yang tertahan di Bandara Jeddah. Rata-rata memang penerbangan menggunakan Etihad dan harus transit di Abu Dhabi," jelasnya.

Lantaran tidak ada kepastian dari Etihad hingga Senin (2/3/2026) siang, Jelita dan keluarganya mengambil opsi refund atau pengembalian uang tiket. Dia lantas membeli ulang tiket pesawat dari maskapai lain yang tidak transit di Timur Tengah.

Dia mendapat informasi bahwa penerbangan dari Bandara Jeddah menuju Indonesia masih aman untuk rute-rute tertentu.

"Aku akhirnya beli tiket pesawat lagi, AirAsia yang tujuan Jakarta transit di KL [Kuala Lumpur]," katanya.

Terkait situasi di kota Jeddah saat dimulainya serangan AS-Israel terhadap Iran, cenderung aman dan kondusif. Meski demikian, dia mengakui kondisi di Bandara Jeddah sempat kacau karena banyak penumpang yang panik akibat penerbangannya dibatalkan akibat perang.

Jelita juga sudah menghubungi hotline KJRI Jeddah untuk situasi darurat untuk mempertanyakan nasib dirinya dan keluarga. Sayangnya, nomor hotline tersebut tidak responsif dan memberikan jawaban terkait kondisi di Jeddah pasca serangan AS-Israel terhadap kota Teheran.

"Saya harus menunggu hampir 4 jam sampai nomor hotline KJRI Jeddah membalas chat WhatsApp saya, tetapi tetap saja tak ada kejelasan," ungkapnya.

Saat ini, Jelita dan keluarganya menunggu kepastian penerbangan baru dengan maskapai AirAsia agar dapat terbang dari Jeddah ke Soetta dengan transit terlebih dahulu di Kuala Lumpur.

Dilansir dari Antara pada Senin (2/3/2026), penutupan Bandara Abu Dhabi, UEA, ini terjadi setelah meningkatnya eskalasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang memicu penutupan sementara ruang udara di sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.

Otoritas penerbangan sipil mengambil langkah antisipatif dengan menghentikan operasional bandara dan membatalkan penerbangan guna mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.

Sejumlah maskapai, termasuk Etihad Airways yang berbasis di Abu Dhabi, telah mengumumkan penangguhan penerbangan hingga waktu yang belum ditentukan, sambil menunggu situasi keamanan dinyatakan kondusif oleh otoritas terkait.

Pihak maskapai mengimbau calon penumpang untuk tidak datang ke bandara dan memantau informasi resmi melalui situs web dan kanal komunikasi resmi perusahaan. Penumpang juga diminta memanfaatkan layanan perubahan jadwal atau pengembalian dana yang disediakan secara daring.

Hingga berita ini disiarkan, belum ada kepastian kapan operasional penerbangan akan kembali normal. Otoritas setempat menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan setiap langkah yang diambil mengutamakan keselamatan serta keamanan publik.

Bagi calon penumpang yang terdampak, disarankan untuk tetap berada di lokasi masing-masing dan tidak memaksakan diri menuju bandara sampai ada pengumuman resmi terkait pembukaan kembali operasional penerbangan.

JAKARTA - Industri asuransi syariah diperkirakan menghadapi perubahan pola permintaan layanan setelah pemerintah membuka opsi penyelenggaraan umrah mandiri . Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pelaku industri asuransi syariah untuk beradaptasi terhadap potensi perubahan preferensi masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menyampaikan, regulasi khusus untuk asuransi umrah belum diperlukan pada tahap ini. Perusahaan, kata Ogi, perlu menyesuaikan strategi agar dapat menangkap potensi pasar yang berkembang.

"Industri asuransi syariah perlu mengantisipasi perubahan preferensi masyarakat dengan menyesuaikan model bisnis, pemasaran, dan layanan konsumen asuransi umrah," ujarnya di Jakarta, dikutip Minggu (30/11).

Ogi menegaskan regulator belum melihat urgensi penyusunan regulasi baru terkait penyelenggaraan asuransi untuk umrah mandiri. "Sejauh ini, belum diperlukan regulasi khusus terkait penyelenggaraan asuransi umrah mandiri," kata Ogi.

Berdasarkan data OJK, prospek jangka menengah industri asuransi syariah tetap positif. Ogi menyebutkan bahwa aset industri masih menunjukkan pertumbuhan.

"Secara umum, potensi pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia masih besar, tercermin dari pertumbuhan aset sebesar 8,45 persen YoY hingga 2025," ungkapnya.

2 Kelompok Ini Direkomendasikan Tidak Melakukan Umrah Mandiri

Sebelumnya, DPR dan pemerintah resmi melegalkan umrah mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Bisnis.com, JAKARTA — Terbukanya kesempatan umrah mandiri setelah pemerintah mengizinkan praktik tersebut bisa membawa peluang besar bagi pertumbuhan bisnis asuransi syariah, terutama lini asuransi perjalanan atau perlindungan diri.

Kementerian Haji dan Umrah telah melegalkan praktik umrah mandiri melalui Undang-undang (UU) Nomor 14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kebijakan ini tidak hanya mengubah cara jemaah merencanakan perjalanan ibadahnya, tetapi juga membuka ruang baru bagi industri asuransi syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono, menilai bahwa saat ini belum perlu aturan khusus terkait penyelenggaraan asuransi bagi jemaah umrah mandiri. Perusahaan-perusahaan asuransi bisa menjual dan memproteksi masyarakat yang menjalankan umrah mandiri sesuai kerangka regulasi yang ada.

Meskipun begitu, ada hal penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan asuransi syariah, salah satunya yaitu mereka harus mampu menyesuaikan diri. Penyesuaian ini mencakup pengembangan jenis produk yang sesuai, strategi pemasaran yang tepat, hingga peningkatan kualitas layanan bagi konsumen asuransi umrah mandiri.

Ogi juga menegaskan bahwa potensi pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia masih besar dan menjanjikan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan aset sebesar 8,45% (year on year/YoY) hingga 2025 serta kontribusi bruto yang tetap kuat, meski ada penyesuaian pada beberapa segmen seperti asuransi pembiayaan syariah dan dwiguna syariah.

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menyampaikan optimisme bahwa industri asuransi syariah di Indonesia masih punya ruang tumbuh di tengah kondisi ekonomi yang sedang lemah.

"Walaupun ada economic pressure makro seperti ini, masih ada ruang untuk kita bisa terus tumbuh secara tahunan. Saya melihat tahun ini masih ada opportunity untuk tumbuh," kata Ketua Bidang Hubungan Internasional AASI Achmad Kusna Permana saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (16/4/2025).

Meski ada peluang bertumbuh, Permana melihat beberapa faktor akan menjadi tantangan terbesar industri asuransi syariah. Tantangan tersebut antara lain adalah rendahnya literasi asuransi syariah di Indonesia dan adanya kewajiban spin off Unit Usaha Syariah (UUS).

“Tapi secara keseluruhan untuk mereka yang sudah komitmen untuk spin off, apalagi yang sudah spin off, opportunity masih banyak walaupun di tengah economic pressure," ujarnya. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Citadel Group merespons kebijakan terbukanya pasar masyarakat umrah mandiri seiring dengan terbitnya UU No.14/2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Chairman dan Group CEO Citadel Dato’ Jeff S. Medina menilai terbitnya aturan baru tersebut membawa perubahan penting dalam tata kelola perjalanan ibadah umat Islam Indonesia.

Salah satu poin krusial dalam regulasi baru tersebut adalah dibukanya izin bagi jemaah untuk melakukan perjalanan umrah secara mandiri, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada paket biro perjalanan.

Kebijakan ini dipandang sebagai langkah adaptif pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan karakter jemaah modern yang semakin mengandalkan teknologi dan membutuhkan fleksibilitas.

Namun, perubahan ini juga membawa tantangan baru, terutama terkait keamanan, fragmentasi layanan perjalanan, serta kebutuhan informasi yang lebih terpadu bagi jemaah yang tidak berangkat dalam rombongan besar.

"Jemaah yang melancong mandiri umumnya menghadapi dua tantangan utama," ujarnya, Rabu (26/11/2025).

Tantangan pertama, paparnya, adalah fragmentasi logistik, seperti harus menggunakan banyak aplikasi berbeda untuk memesan tiket pesawat, hotel, melihat peta dan panduan.

Tantangan kedua, lanjutnya, adalah kekhawatiran akan keselamatan, seperti potensi bahaya di area padat jemaah, kemungkinan tersesat atau kehilangan kontak dengan anggota grup maupun keluarga.

Menghadapi tantangan tersebut, menurutnya dibutuhkan fondasi bagi ekosistem digital Tayyib yang lebih luas, yang berbasis kepercayaan, keamanan dan inovasi yang selaras dengan prinsip syariah.

Menurutnya diperlukan dukungan ekosistem digital memadai yang mendukung dan melengkapi perjalanan suci Umrah dan haji dengan menyederhanakan aspek-aspek teknis, sehingga para jemaah dan keluarga dapat merasa lebih aman dengan akses informasi yang jelas selama perjalanan ibadah.

Lebih jauh, dia melihat perlu adanya platform terpadu yang memungkinkan jemaah beralih dari paket perjalanan konvensional ke perencanaan yang lebih fleksibel dan mandiri, yang sekaligus menyediakan fitur keselamatan penting yang mendukung apapun rute atau pengaturan umrah yang mereka pilih.

Mengingat Indonesia juga sebagai negara dengan jumlah jemaah umrah dan haji terbesar dunia menjadi pasar potensial sekaligus titik tekan kebijakan pemerintah.

Alhasil dia memandang dengan kehadiran aplikasi seperti UmHajGo serta platform digital lainnya yang mungkin menyusul dapat menjadi bagian dari lanskap baru perjalanan ibadah, seiring semakin terbukanya ruang bagi jemaah untuk menyusun perjalanan secara mandiri.

"Ekosistem digital berbasis kecerdasan buatan dibutuhkan untuk mendukung jemaah sebelum, selama dan setelah perjalanan ibadah," tekannya.

JAKARTA - Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia (Asphirasi) menyoroti regulasi umrah mandiri. Kebijakan tersebut menjadi momentum biro travel perjalanan ibadah haji dan umrah untuk meningkatkan pelayanan.

Hal itu dibahas dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-2 di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, pada 24–25 November 2025. Acara ini dihadiri lebih dari 276 anggota dari total 375 peserta terdaftar, serta diikuti ketua DPD, pengurus pusat, dan berbagai mitra strategis penyelenggara perjalanan umrah dan haji.

Mukernas yang mengangkat tema “Meneguhkan Langkah dan Menyongsong Arah Baru: Penguatan Fondasi dan Strategi Asphirasi di Tengah Dinamika Tantangan Internal dan Eksternal” ini menjadi momentum konsolidasi nasional sekaligus langkah strategis menghadapi dinamika regulasi industri umrah dan haji yang semakin cepat, terutama di tengah perkembangan teknologi dan ekosistem digital berbasis AI.

Sekjen Asphirasi sekaligus Ketua Panitia Mukernas Retno Anugerah Andriyani, menekankan urgensi Mukernas sebagai ruang strategis penguatan sinergi antaranggota, terlebih menghadapi perpindahan kewenangan penyelenggaraan umrah dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji.

Sejumlah perubahan penting turut dibahas dalam forum ini, termasuk regulasi umrah mandiri yang sempat menjadi kekhawatiran pelaku usaha.

“Ketika aturan umrah mandiri ini legal, itu memang menjadi suatu ketakutan tersendiri. Tentunya pasti kita ada ketakutan tersendiri,” katanya, Selasa (25/11/2025).

Retno menegaskan perubahan regulasi justru menjadi momentum travel umrah untuk beradaptasi dan meningkatkan kualitas layanan. Melalui Mukernas, pihaknya memberikan sedikit motivasi atau kepastian ke anggota bahwa umrah mandiri ini tidak akan menjadikan masalah buat usaha.

“Kita harus berani berubah, kita harus mengikuti modernisasi saat ini. Ketika memang teman-teman yang semua umrah mandiri kita punya legalitasnya, kita tawarkan saja apa yang mereka mau. Jadi sebenarnya kita sudah punya modal untuk itu, jadi teman-teman cuma tinggal kita beri panduan untuk lebih mengubah cara strategi marketingnya," ujarnya.

Retno juga menjelaskan perbedaan sistem Haji Khusus tahun ini. Dengan skema B-to-B-to-C, PIHK kini mendapatkan porsi lebih besar dalam pengelolaan jemaah, meskipun tetap wajib melapor ke Masyariq (muassasah).

Retno mengatakan, Asphirasi yang menampung 2.043 jemaah dalam satu user juga mendapatkan Maktab 111, salah satu maktab terdekat dan berstatus VIP. Terkait haji non-kuota atau Mujamalah, Retno menyebut hingga saat ini belum ada informasi final dari otoritas Saudi.

“Namun seperti tahun-tahun sebelumnya, biasanya jalur Mujamalah tetap ada, meski jumlahnya terbatas dan keluarnya tidak dapat dipastikan,” ungkapnya.

Waketum Bidang Organisasi Nur Hayat, menyatakan meski pihaknya menargetkan penambahan anggota hingga mencapai 500 orang pada tahun ketiga, namun yang tak kalah penting adalah peningkatan kualitas. “Hari ini kita sudah memulai sesuatu yang baru dengan memberikan talkshow-talkshow terkait transformasi digital,” ujarnya.

Terkait dengan langkah menghadapi umrah mandiri, dia menambahkan, pihaknya tentu tidak ingin anggotanya terjebak perang harga. “Kita harus memunculkan sesuatu yang berbeda sehingga masyarakat tetap memilih travel sebagai perjalanan umrah dan traveling lainnya. Nah itu sementara dari kita," katanya.

Ketua Harian Asphirasi Muhammad Fadli Abdurahman, menyampaikan informasi terbaru Arab Saudi telah mencabut layanan visa umrah B2C, sehingga jemaah tidak lagi bisa membuat visa langsung melalui Nusuk, dan wajib melalui provider resmi yang bekerja sama dengan syarikah dan muassasah.

“Dengan update ini, seluruh jemaah harus melalui PPIU resmi. Informasi seperti ini yang terus kami perbarui agar anggota tidak tertinggal,” ujarnya.

Ketua Umum Asphirasi Amaludin Wahab menegaskan komitmen asosiasi dalam menjaga profesionalisme, integritas, serta kualitas layanan penyelenggaraan umrah di seluruh Indonesia.

Melalui Mukernas II, Asphirasi menegaskan diri sebagai asosiasi yang responsif terhadap perkembangan industri umrah dan haji, terutama di tengah perubahan regulasi internasional, digitalisasi, dan persaingan berbasis teknologi.

“Konsolidasi anggota, penguatan fondasi organisasi, inovasi program, hingga peningkatan kualitas layanan menjadi fokus utama tahun 2026,” katanya.

Dalam sesi pleno, sejumlah program unggulan untuk tahun 2026 ditetapkan. Pertama, penambahan anggota berkualitas dengan target penambahan 100 PIHK baru dan target penambahan 200 PPIU baru. Namun fokus bukan sekadar jumlah, melainkan peningkatan kualitas layanan.

Kedua, peluncuran Program Haji Mujamalah Asphirasi. Program ini akan diumumkan secara resmi dan disiapkan bagi anggota yang berkualifikasi.

Ketiga, umrah bersama / umrah akbar tahunan. Target tiga pesawat dari Makassar, Surabaya, dan Jakarta. Dan keempat, penguatan SDM dan Digitalisasi Travel. Berbagai pelatihan digital marketing, manajemen keuangan, pelatihan tour leader, pelatihan pembimbing haji dan umrah, dan transformasi bisnis di era AI.

Dengan hadirnya ratusan peserta, puluhan sesi pembahasan, serta antusiasme tinggi dari para pelaku usaha travel, Mukernas II menjadi tonggak penting menuju layanan umrah Indonesia yang semakin modern, profesional, dan terpercaya.

Acara juga dihadiri Plt Dirjen Pengawasan Kementerian Haji, Harun Ar-Rasyid, yang menekankan pentingnya kepatuhan regulasi, tata kelola yang baik, serta kolaborasi erat antara penyelenggara travel dan otoritas haji Arab Saudi.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah mengizinkan masyarakat Indonesia untuk melakukan ibadah umrah secara mandiri berdasarkan ketetapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Meski begitu, Menteri Haji dan Umrah M. Irfan Yusuf mengatakan bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan umrah mandiri oleh jemaah asal Indonesia masih belum dapat diterapkan secara langsung di lapangan.

“Umrah mandiri secara teknis dan teori bisa, tapi praktiknya di Indonesia masih belum bisa karena masih harus melalui beberapa tahapan dan hati-hati,” ujar Irfan di Surabaya, dikutip Selasa (18/11/2025).

Irfan pun menceritakan pengalamannya ketika berkunjung ke Arab Saudi baru-baru ini. Ia menemukan seorang jemaah umrah yang tutup usia di Tanah Suci. Ironisnya, selama 15 hari lamanya, jenazah dari jemaah tersebut tidak kunjung ditangani karena diketahui mendiang tidak menggunakan biro perjalanan (travel) umrah.

"Dia dengan temannya, temannya juga enggak tahu ke mana-mana. Akhirnya kita [Kementerian Haji dan Umrah] cari upaya bantunya, tetapi itulah salah satu risiko umrah mandiri,” tegasnya.

Irfan pun menuturkan bahwa pelaksanaan umrah secara mandiri sebenarnya memungkinkan secara teori. Namun, ia mengakui masih terdapat kendala dalam proses administrasi yang hingga kini belum dapat dipenuhi langsung oleh jemaah asal Tanah Air tanpa bantuan biro penyelenggara resmi.

“Pemerintah Saudi memang sudah membuka, tapi praktiknya, di sini kita belum bisa apply langsung ke platform yang ada sehingga harus tetap melalui [agen] travel-travel yang sudah memiliki itu,” papar Irfan.

Untuk diketahui umat Islam di Indonesia saat ini telah dapat menunaikan ibadah umrah secara mandiri tanpa harus melalui biro perjalanan umrah. Hal tersebut berlaku usai UU 14/2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) disahkan.

Pasal 86 ayat (1) huruf b undang-undang tersebut menegaskan bahwa perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan secara mandiri, yang berarti negara mengakui dan memfasilitasi praktik tersebut secara hukum.

Lebih lanjut, Pasal 87A mengatur sejumlah persyaratan bagi calon jemaah umrah mandiri, antara lain harus beragama Islam, memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat 6 bulan, memiliki tiket pulang pergi ke Arab Saudi, surat keterangan sehat, serta visa dan bukti pembelian paket layanan yang terdaftar melalui Sistem Informasi Kementerian.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) berpendapat legalnya umrah mandiri yang tertuang dalam UU No.14/2025 tentang penyelenggaraan Haji dan Umrah dapat memberikan peluang yang baik bagi industri asuransi.

Oleh sebab itu, Presiden Direktur Zurich Syariah Hilman Simanjuntak menegaskan pihaknya terus berupaya mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan selama perjalanan ibadah umrah.

“Terutama untuk jamaah mandiri, sambil terus memonitor perkembangan dampaknya terhadap masyarakat dan perusahaan,” katanya kepada Bisnis, dikutip Kamis (6/11/2025).

Hal tersebut pun dilakukan untuk mengatasi salah satu tantangan utama dalam pengembangan asuransi umrah. Menurutnya, literasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan selama menjalankan ibadah itu masih terbatas.

Dengan demikian, lanjutnya, banyak jamaah yang belum menjadikan asuransi sebagai bagian dari perencanaan perjalanan. Meski begitu, Hilman optimistis bahwa asuransi umrah ke depannya akan memiliki prospek yang sangat positif.

“Zurich Syariah berkomitmen memperluas akses perlindungan umrah melalui kolaborasi dengan biro perjalanan, sehingga menghadirkan ketenangan selama menjalankan ibadah,” ucapnya.

Lebih jauh, Hilman membeberkan di Zurich Syariah asuransi perjalanan untuk jamaah umrah per kuartal III/2025 menunjukkan pertumbuhan yang baik, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

“Zurich Syariah mencatatkan pertumbuhan atas kontribusi bruto dari asuransi perjalanan untuk jamaah umrah per September 2025 mencapai 25% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya,” tuturnya.

Senada, dua pengamat asuransi berpandangan kebijakan umrah mandiri dapat mendorong prospek pertumbuhan yang cerah bagi produk asuransi perjalanan.

“Dengan disahkan perjalanan umrah mandiri akan membuka kesempatan pelancong untuk memilih perusahaan asuransi untuk perjalanannya,” ujar Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

Dengan hal tersebut, lanjutnya, akan membuka kesempatan yang sama bagi perusahaan asuransi selain yang bekerja sama dengan asosiasi travel perjalanan umrah dan haji.

Sependapat, pengamat asuransi Irvan Rahardjo menilai kebijakan umrah mandiri ini dapat membuka peluang bisnis asuransi perjalanan semakin besar.

Pasalnya, ujar dia, umrah mandiri berdampak positif karena bisa membuat biaya umrah menjadi lebih terjangkau karena fleksibilitas, sehingga jumlah jemaah yang bisa berangkat bisa meningkat pula.

“Dengan demikian semakin banyak yang dapat dijangkau sebagai nasabah asuransi perjalanan, bisa melalui kerja sama dengan operator pesawat dan hotel,” tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Emiten penyedia jasa dan fasilitas perjalanan haji dan umrah PT Arsy Buana Travelindo Tbk (HAJJ) membukukan pendapatan Rp 727,25 miliar pada kuartal III 2025.

Pendapatan HAJJ tumbuh 7,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 677,89 miliar.

Perseroan menyatakan, pertumbuhan ini mencerminkan fokus strategis HAJJ dalam memperkuat dominasi layanan akomodasi dan hotel sebagai pilar utama bisnis.

Kontribusi segmen hotel tetap mendominasi pendapatan HAJJ, yakni sebesar Rp 647,55 miliar atau 89,04 persen dari total pendapatan, naik dari Rp 601,31 miliar pada periode yang sama tahun 2024.

Sementara itu, pendapatan dari paket layanan (land arrangement) yang mencakup visa, handling, bus, muthowif, dan pesawat naik menjadi Rp 79,70 miliar dari Rp 76,58 miliar di periode yang sama tahun lalu.

Direktur Utama HAJJ Saipul Bahri menyampaikan, kinerja hingga kuartal III 2025 menegaskan konsistensi strategi pertumbuhan berkelanjutan di tengah meningkatnya persaingan industri perjalanan religi.

"Fokus pada segmen hotel dan akomodasi telah memperkuat posisi kami di pasar. Permintaan perjalanan religi tetap kuat, dan strategi kami di Arab Saudi terbukti mampu memberikan dampak langsung terhadap profitabilitas,” ujar Saipul dalam siaran pers, Selasa (4/11/2025).

Dari sisi profitabilitas, laba kotor HAJJ meningkat 101 persen menjadi Rp 91,23 miliar, dibandingkan Rp 45,44 miliar pada kuartal III 2024. Margin laba kotor juga melonjak dari 6,70 persen menjadi 12,54 persen.

Saipul menjelaskan, ini mencerminkan efisiensi pembelian kamar dan manajemen biaya yang lebih baik.

Pada level operasional, laba sebelum pajak (EBT) meningkat 94 persen menjadi Rp 46,47 miliar, dibandingkan Rp 23,99 miliar di periode yang sama tahun lalu.

Laba bersih HAJJ naik lebih dari dua kali lipat menjadi Rp 35,50 miliar, tumbuh 113 persen dari Rp 16,70 miliar pada kuartal III 2024.

Selain itu, EBITDA melonjak 145 persen menjadi Rp 68,21 miliar dengan margin 9,38 persen. Kata Saipul, ini mencerminkan peningkatan efisiensi dan kinerja operasional yang sangat kuat.

Menanggapi kebijakan pemerintah yang baru-baru ini melegalkan pelaksanaan umrah mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, HAJJ menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kinerja maupun prospek usaha perseroan.

Hal ini karena hotel tetap menjadi kebutuhan utama bagi seluruh jemaah, baik yang berangkat melalui biro perjalanan maupun secara mandiri, sehingga permintaan hotel tetap stabil.

Selain itu, pasar HAJJ tidak terbatas pada Indonesia saja, melainkan juga melayani jemaah dari berbagai negara Muslim di Asia Tenggara, Asia Tengah dan Timur Tengah.

"Diversifikasi pasar ini menjadikan kinerja perseroan tetap tangguh di tengah perubahan regulasi domestik," sebut Saipul.

Sementara itu, Direktur Keuangan Arsy Buana Travelindo Agung Prabowo menegaskan, kinerja keuangan perseroan hingga kuartal III 2025 mencerminkan kualitas pertumbuhan yang sehat.

"Kinerja semester ini memperlihatkan efektivitas strategi kami dalam menumbuhkan pendapatan tanpa
mengorbankan efisiensi," tutur Agung.

"Struktur biaya yang disiplin dan alokasi sumber daya yang tepat menjadi landasan penting bagi pertumbuhan jangka panjang,” jelas Agung.

Dengan struktur keuangan yang semakin solid dan tren permintaan yang tetap kuat, imbuh Agung, HAJJ optimis dapat mempertahankan momentum pertumbuhan hingga akhir 2025.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi membuka peluang pelaksanaan umrah mandiri, yang memungkinkan jemaah mengatur perjalanan ibadah tanpa melalui penyelenggara resmi. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Arsy Buana Travelindo Tbk (HAJJ) Saipul Bahri menilai kebijakan ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan industri dan teknologi yang tak terhindarkan.

Namun demikian, Saipul mengingatkan bahwa peran PPU dan PIHK tetap penting karena selama ini mereka berkontribusi dalam membangun ekosistem ekonomi umrah dan haji di Indonesia. Ia berharap, kebijakan baru ini disertai kajian yang matang sehingga tidak disalahgunakan. Saipul juga optimistis bahwa bisnis travel umrah akan tetap bertahan karena pelaku industri mampu menyesuaikan diri dengan arah kebijakan pemerintah.

Saksikan dialog Andi Shalini bersama Direktur Utama PT Arsy Buana Travelindo Tbk (HAJJ) Saipul Bahri di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Jumat (31/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar gembira bagi umat Muslim yang hendak menjalankan ibadah Haji, karena pemerintah resmi menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk 2026.

Berdasarkan catatan Bisnis, DPR RI dan pemerintah telah resmi memutuskan BPIH 2026 sebesar Rp87,4 juta, dengan biaya haji yang ditanggung calon jemaah (bipih) sebesar Rp54,2 juta.

Besaran biaya haji yang ditanggung calon jemaah tersebut untuk 2026 turun sebesar Rp1,23 juta dibandingkan dengan bipih 2025 yang sebesar Rp55,43 juta per jamaah.

Namun, berapa pun biayanya, calon jemaah haji maupun umrah harus memilih layanan travel yang tepat. Karena, perjalanan haji dan umrah merupakan perjalanan spiritual yang akan dikenang seumur hidup, sehingga pengalaman perjalanannya diharapkan berjalan lancar, nyaman, dan didukung fasilitas yang memadai.

Di sisi lain, kebijakan umrah mandiri menjadi ancaman bagi para pengusaha biro perjalanan.

Kehadiran umrah mandiri dikhawatirkan menghilangkan 4,2 juta lapangan kerja yang selama ini bergantung pada perjalanan ibadah umat muslim ini. Lapangan kerja tersebut berasal dari berbagai sektor mulai dari agent travel hingga perhotelan.

Di Indonesia, ada begitu banyak biro perjalanan yang menawarkan paket haji dan umroh, dan menawarkan harga mulai dari yang terjangkau hingga program premium dengan berbagai fasilitas.

Para biro perjalanan berlomba memberikan pelayanan terbaik, mulai dari membantu proses pendaftaran, pengajuan visa dan segala macam dokumen yang dibutuhkan, sampai maskapai penerbangan pilihan dengan transparansi biaya.

Saat ini, biro perjalanan yang ramah terhadap pengguna lewat fitur-fitur digital seperti media sosial atau aplikasi juga lebih menjadi pilihan, karena bisa memberikan kemudahan kepada calon jemaah.

Tak sedikit pula biro perjalanan yang menyediakan pilihan perjalanan tambahan ke negara lain seperti Turki, Mesir, Dubai, hingga Yordania sebagai nilai tambah dari produk-produk paket perjalanannya.

Mengutip berbagai sumber, berikut ini daftar 10 biro perjalanan haji dan umrah terbesar di Indonesia, yang telah memiliki izin Kementerian Agama:

1. Khazzanah Tour

Khazzanah Tour sudah berdiri sejak 2001, dan berkantor pusat di Jalan Otista Raya No.46B, Cawang, Jakarta Timur. Biro perjalanan ini telah memiliki reputasi yang kuat dengan telah memberangkatkan ribuan jemaah.

Khazzanah Tour menawarkan berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Mulai dari paket Mahabbah yang dibanderol mulai Rp27,9 juta dengan fasilitas yang sudah cukup lengkap untuk harga paling terjangkau.

Namun, bagi yang menginginkan pengalaman tambahan dan eksklusif, Khazzanah Tour juga menyediakan paket Executive harga hingga Rp36,7 juta, di mana jemaah akan difasilitasi dengan akomodasi bintang lima.

2. Maghfirah Travel

Mengutip laman resminya, Maghfirah Travel telah berpengalaman selama hampir 24 tahun, didirikan pada 2001 dan telah memberangkatkan lebih dari 72.000 jemaah.

Maghfirah Travel menyediakan paket-paket Haji, termasuk Haji Khusus dengan kuota resmi dari Kemenag, dan antrean umrah lebih singkat dari haji reguler, hanya sekitar 5-7 tahun.

Selain itu, tersedia pula paket Haji Furoda yang tanpa antre sehingga jemaah bisa segera berangkat, menggunakan visa mujamalah yang legal, serta menyedian berbagai fasilitas premium.

3. Patuna

Patuna sudah berdiri dan dikenal sejak 1983. Mereka memiliki sistem pelayanan yang rapi, staf yang berpengalaman, dan sering menjadi pilihan jamaah lansia karena perhatian khusus pada lansia.

Patuna juga memiliki puluhan cabang yang tersebar di berbagai kota sehingga mudah diakses oleh para calon jemaah haji dan umrah dari seluruh Indonesia.

Patuna menyediakan paket umrah mulai dari harga US$2.050 atau sekitar Rp34 juta sampai US$4.900 atau sekitar Rp80 juta, tergantung tanggal keberangkatan, fasilitas, dan paket perjalanan ke kota lain seperti Turki dan Dubai.

Selain itu, ada paket Haji Khusus mulai dari US$11.950 atau sekitar Rp199 juta, sampai dengan harga US$32.950 atau sekitar Rp550 juta. Kemudian, ada paket Haji Mujamalah yang dibanderol dengan harga mulai dari US$28.450 atau sekitar Rp473,4 juta sampai dengan US$42.950 atau sekitar Rp715 juta.

4. Alhijaz Indowisata

Alhijaz Indowisata juga sudah cukup senior sebagai penyedia jasa travel haji dan umrah dengan mengantongi izin resmi dan aktif termasuk untuk memberangkatkan haji khusus dan Furoda.

Alhijaz juga kerap jadi pilihan, karena menyediakan pilihan paket yang cukup bervariasi, bahkan mulai dari Rp26 juta sampai dengan Rp32,9 juta.

Alhijaz juga menjalin kerja sama dengan muassasah resmi di Arab Saudi, sehingga seluruh perjalanan jamaah dipastikan akan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

5. Arminareka Perdana

Sudah berdiri sejak 1990, Arminareka Perdana merupakan salah satu perusahaan jasa travel Haji Plus dan Umrah yang terbukti, dengan telah memberangkatkan puluhan ribu jemaah melalui program Solusi.

Arminareka juga telah resmi terdaftar di AMPHURI dan Kementerian Agama serta dan mendapatkan penghargaan dan prestasi yang gemilang berupa Rekor MURI 2017 Peserta Muhasabah Terbanyak dan Perusahaan Travel Umroh Terbesar No.1 di Indonesia yang memberangkatkan Jamaah Terbanyak Umroh dan Haji Plus sejak tahun 2009 sampai 2019 sesuai data Penjualan Bersih Maskapai Garuda Indonesia.

Daftar 10 Travel Haji dan Umrah Terbesar di Indonesia

6. ESQ Tours & Travel

ESQ Tours &Travel yang berada di bawah naungan PT Farul Ikhsan Wisata telah memiliki pengalaman melayani jasa perjalanan Haji Plus dan Umrah lebih dari 10 tahun.

Dipercaya juga sebagai penyedia program muhasabah, ESQ Tour & Travel juga telah banyak meraih penghargaan mulai dari Rekor Bisnis (REBI 2015, World's Best Hajj & Umrah Operator, dan Operator Umroh Haji Terbaik Kementerian Pariwisata 2016.

7. Alia Wisata

Berdiri sejak tahun 2000, Alia Wisata telah berpengalaman memberangkatkan jemaah Umrah dan Haji Khusus, serta telah berkembang untuk memberikan layanan pariwisata baik dalam maupun luar negeri, baik di bidang tiket pesawat, paket perjalanan, voucher hotel dan lainnya.

Sebagai travel haji dan umrah, Alia Wisata juga telah terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dengan SK NOMOR 832 TAHUN 2019.

Alia Wisata telah memberangkatkan lebih dari 5.000 jemaah dan menyediakan program Jumatain dengan tarif mulai Rp34 juta; paket Mawaddah Landing Madinah yang dibanderol sekitar Rp33,5 juta ; serta paket Sakinah dengan harga Rp39,5 juta, yang bisa disesuaikan dengan bujet dan kebutuhan calon jemaah.

8. Munatour

Munatour merupakan perusahaan travel haji dan umrah swasta nasional dengan fokus utama pada penyelenggaraan Umrah, Haji Khusus, Wisata Halal, dan Travel Sunnah. Perusahaan ini sudah berdiri sejak 1999 dengan nama PT Muna Bina Insani dan telah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam melayani jemaah.

Munatour juga menawarkan program dan paket yang bervariasi, mulai dari kelas premium Fairuz dengan biaya perjalanan Rp52,5 juta, dan paket ekonomi Safir yang lebih terjangkau dengan harga mulai dari Rp32,5 juta. Munatour juga menyediakan berbagai paket khusus seperti untuk awal Ramadan.

9. Rabbani Tour

Rabbani Tour telah dipercaya melayani jemaah haji dan umrah sejak 1996 dan telah melayani lebih dari 25.000 jemaah.

Pada 2025 ini, rabbani Tour menyediakan berbagai paket umrah mulai dari Paket Hemat 12 hari seharga Rp25,9 juta dan Paket Hemat plus Mesir, yang tak hanya membawa jemaah beribadah umrah, tapi juga melakukan perjalanan ke Mesir, sampai Paket Umrah plus Eropa Barat seharga Rp65,9 juta.

10. Multazam Utama

Multazam Utama hadir sebagai biro perjalanan yang sudah lama berpengalaman sejak tahun 1999 yang telah dipercaya oleh ribuan jemaah dan banyak digunakan oleh artis dan publik figur.

Multazam Utama juga menawarkan harga paket yang beragam, mulai dari paket reguler dengan tarif mulai Rp27,9 juta, hingga paket plus Turki 12 hari yang dibanderol hingga Rp47,5 juta.

Multazam Utama juga telah berkembang pesat dan kini sudah memiliki banyak cabang di berbagai kota besar seperti Surabaya, Makassar, Lampung, Samarinda, Palembang, hingga Bengkulu.