Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan suku bunga acuan Amerika Serikat atau Federal Funds Rate (FFR) masih berpotensi meningkat ke depan seiring tekanan inflasi yang belum sepenuhnya mereda di negara tersebut.

Prospek kenaikan suku bunga AS itu, menurut Perry, menjadi salah satu faktor utama yang membuat investor global masih memilih menempatkan dana di aset-aset negara maju, khususnya Amerika Serikat, dibandingkan pasar negara berkembang (emerging market).

"Ke depan Fed Fund Rate akan naik akibat inflasi di AS," kata Perry, dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Kamis (18/6/2026).

Ia menjelaskan, ekspektasi kenaikan suku bunga tersebut turut tercermin dari tingginya imbal hasil surat utang pemerintah AS (US Treasury). Per 7 Juni, yield US Treasury tenor 10 tahun tercatat sebesar 4,49%, sedangkan tenor dua tahun berada di level 4,18%.

Menurut Perry, tingginya yield US Treasury tidak hanya dipengaruhi oleh arah kebijakan moneter The Fed, tetapi juga oleh membengkaknya defisit fiskal AS. Kombinasi kedua faktor tersebut membuat instrumen keuangan AS tetap menarik bagi investor global.

Akibatnya, aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia, masih belum menguat. Investor cenderung menahan dana di pasar keuangan AS yang menawarkan tingkat pengembalian lebih tinggi dengan risiko yang dinilai relatif lebih rendah.

"Kondisi ini membuat investor global belum kuat masuk ke emerging market dan memilih negara maju, terutama AS," ujarnya.

Selain mencermati arah kebijakan The Fed, BI juga mewaspadai perkembangan geopolitik global. Perry menilai dinamika hubungan Iran dan AS masih menjadi salah satu sumber ketidakpastian yang berpotensi memengaruhi sentimen pasar keuangan dunia.

Meski demikian, Perry menegaskan perekonomian domestik tetap menunjukkan ketahanan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh permintaan domestik, terutama melalui peningkatan konsumsi pemerintah yang didorong oleh percepatan realisasi belanja negara.

Menurut dia, pembayaran gaji ke-13 dan penyaluran bantuan sosial menjadi faktor yang mendukung konsumsi pemerintah sehingga membantu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal yang masih tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan Bank Indonesia mengerek BI Rate ke level 5,25% akan mengubah arah aliran dana asing di pasar keuangan domestik.

Investor asing diprediksi lebih tertarik masuk ke pasar obligasi dibandingkan dengan pasar saham karena imbal hasil yang semakin kompetitif.

Senior Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji menilai kenaikan BI Rate berpotensi meningkatkan daya tarik investasi pada instrumen pendapatan tetap, khususnya Surat Berharga Negara (SBN). Kondisi tersebut dinilai dapat memicu capital inflow ke pasar obligasi, sedangkan pasar saham berpotensi mengalami tekanan dan volatilitas dalam jangka pendek.

Menurut Mirae, kenaikan BI Rate umumnya diikuti oleh peningkatan yield obligasi pemerintah. Ketika imbal hasil SBN naik, spread terhadap US Treasury menjadi lebih lebar sehingga instrumen fixed income Indonesia terlihat lebih menarik di mata investor global.

“Pasar obligasi Indonesia menjadi lebih menarik karena menawarkan risiko yang relatif terukur dengan imbal hasil yang lebih tinggi,” ujarnya dalam riset tertulisnya yang dikutip, Kamis (28/5/2026).

Di sisi lain, pasar saham diperkirakan menghadapi fase rebalancing seiring pergeseran preferensi investor asing dari aset berisiko ke instrumen yang lebih defensif. Kondisi ini berpotensi menekan pergerakan IHSG dalam jangka pendek.

Selain memengaruhi arus modal asing, kenaikan BI Rate juga dinilai membawa dampak berbeda terhadap masing-masing sektor di pasar saham.

Sektor properti dan real estate diperkirakan menjadi salah satu yang paling terdampak negatif. Kenaikan suku bunga acuan berpotensi mendorong naiknya bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yang pada akhirnya dapat menekan daya beli masyarakat dan memperlambat penjualan properti.

Sektor teknologi juga diperkirakan menghadapi tekanan cukup besar. Mayoritas perusahaan teknologi masih bergantung pada pendanaan eksternal untuk mendukung ekspansi bisnis. Dalam kondisi suku bunga tinggi, biaya pendanaan menjadi lebih mahal sehingga menekan valuasi saham berbasis pertumbuhan atau growth stocks.

Selain itu, emiten siklikal dengan rasio utang tinggi dan struktur pinjaman berbunga mengambang (floating rate) juga dinilai rentan mengalami lonjakan beban keuangan.

Sebaliknya, beberapa sektor defensif justru diperkirakan mendapat sentimen positif dari kenaikan BI Rate. Sektor perbankan, khususnya bank-bank kelompok KBMI IV, dinilai berpotensi menikmati peningkatan margin bunga bersih atau Net Interest Margin (NIM).

Hal ini terjadi karena perbankan memiliki ruang untuk menaikkan bunga kredit lebih cepat dibandingkan bunga simpanan atau deposito dalam jangka pendek.

Selain perbankan, sektor konsumer primer atau noncyclicals juga dinilai lebih tahan terhadap tekanan suku bunga tinggi karena permintaan produknya cenderung stabil di berbagai kondisi ekonomi.

Kenaikan BI Rate juga diperkirakan berdampak langsung terhadap likuiditas pasar modal domestik. Kebijakan moneter yang lebih ketat berpotensi memicu pengetatan likuiditas atau liquidity squeeze di pasar keuangan.

Mirae menjelaskan sebagian dana investor diperkirakan beralih ke instrumen berbasis suku bunga seperti SRBI, SVBI, maupun deposito perbankan yang kini menawarkan imbal hasil lebih tinggi dengan risiko relatif rendah.

Akibatnya, likuiditas yang berputar di pasar saham berpotensi menurun. Volume dan nilai transaksi harian di Bursa Efek Indonesia diperkirakan mengalami perlambatan karena pelaku pasar cenderung memilih strategi wait and see atau memindahkan dananya ke instrumen kas dan obligasi.

“Karena cost of capital meningkat, likuiditas di lantai bursa biasanya ikut mengering dan investor menjadi lebih berhati-hati,” ujarnya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperingatkan prospek ekonomi global 2026 diperkirakan melambat di tengah konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

Perry mengatakan pertumbuhan ekonomi global tahun depan diperkirakan hanya sebesar 3 persen, lebih rendah dibanding proyeksi sebelumnya. Sementara itu, inflasi global diperkirakan meningkat menjadi sekitar 4,3 persen.

"Prospek pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 diperkirakan akan lebih rendah menjadi sebesar 3,0 persen dan tekanan inflasi global meningkat menjadi sekitar 4,3 persen," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (20/5).

Menurut Perry, konflik di Timur Tengah telah mengganggu rantai pasok perdagangan global dan mendorong kenaikan harga berbagai komoditas dunia, terutama minyak mentah.

Ia menjelaskan kondisi tersebut membuat sejumlah bank sentral global mengambil kebijakan moneter lebih ketat. Bahkan, bank sentral Amerika Serikat (AS) diperkirakan belum akan memangkas suku bunga acuannya hingga akhir 2026.

"Suku bunga kebijakan moneter AS, Fed Funds Rate (FFR), diperkirakan tidak akan turun hingga akhir 2026 dan terdapat kemungkinan akan naik pada 2027 dengan inflasi AS yang masih tinggi," ujarnya.

Perry juga menyoroti kenaikan imbal hasil (yield) surat utang pemerintah AS atau US Treasury. Tercatat, yield US Treasury tenor 10 tahun naik menjadi 4,66 persen, sedangkan tenor dua tahun mencapai 4,11 persen per 19 Mei 2026.

Menurutnya, kenaikan yield tersebut dipicu membesarnya defisit fiskal AS dan meningkatnya permintaan investor terhadap aset aman atau safe haven.

"Perkembangan ini mendorong berlanjutnya pelarian modal keluar dari berbagai negara, termasuk negara emerging markets, ke aset yang memberikan imbal hasil tinggi dan aman, khususnya obligasi AS," ujarnya.

Ia menambahkan penguatan dolar AS akibat gejolak global turut memberi tekanan terhadap mata uang berbagai negara, termasuk rupiah.

Karena itu, Perry menilai diperlukan penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global yang terus memburuk.

"Terus memburuknya prospek perekonomian dan pasar keuangan global mengharuskan penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik," pungkasnya.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan aliran modal asing keluar (capital outflow) dari Indonesia mencapai US$800 juta atau sekitar Rp14,12 triliun (asumsi kurs Rp17.650 per dolar AS) pada kuartal I 2026.

Kaburnya modal asing terjadi di tengah memburuknya kondisi ekonomi global akibat perang di Timur Tengah.

"Aliran modal pada kuartal I 2026 tercatat net outflows sebesar US$0,8 miliar," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (20/5).

Menurut Perry, kondisi global yang memburuk membuat investor global beralih ke aset safe haven, khususnya obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury).

Ia menjelaskan imbal hasil US Treasury terus meningkat akibat membengkaknya defisit fiskal AS dan ekspektasi suku bunga tinggi yang bertahan lebih lama.

"Imbal hasil US Treasury yang telah naik ke 4,66 persen untuk tenor 10 tahun dan 4,11 persen tenor 2 tahun pada 19 Mei 2026 diperkirakan naik lebih tinggi didorong oleh defisit fiskal AS yang membesar," katanya.

Perry mengatakan kondisi tersebut memicu pelarian modal dari berbagai negara emerging markets menuju aset yang dinilai lebih aman dan memberikan imbal hasil tinggi.

Selain itu, ketegangan geopolitik di Timur Tengah juga memperburuk sentimen pasar global. Penutupan Selat Hormuz akibat perang disebut mengganggu distribusi energi dunia dan mendorong lonjakan harga minyak global.

Meski demikian, Perry memastikan ketahanan eksternal Indonesia masih terjaga. Hal itu ditopang oleh masuknya kembali aliran modal asing pada kuartal II 2026.

"Berbagai respons kebijakan yang ditempuh dapat mendorong kembali masuknya investasi portofolio asing pada kuartal II 2026 yang mencatatkan net inflows sebesar US$5,5 miliar hingga 18 Mei 2026," ujarnya.

Menurut Perry, arus modal asing yang kembali masuk terutama mengalir ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN), seiring meningkatnya imbal hasil kedua instrumen tersebut.

Lebih lanjut, juga mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2026 tetap tinggi sebesar US$146,2 miliar. Angka itu setara pembiayaan 5,8 bulan impor atau 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA – Risiko fiskal domestik dan ketidakpastian arah suku bunga Amerika Serikat diperkirakan masih menjadi faktor utama yang memicu volatilitas pasar Surat Berharga Negara (SBN) RI.

Pelaku pasar menilai tekanan terhadap penerimaan negara, belanja pemerintah yang agresif, hingga tensi geopolitik global membuat investor cenderung lebih berhati-hati terhadap surat utang domestik, meski yield obligasi pemerintah Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan negara berkembang lain.

Presiden Direktur Batavia Prosperindo Aset Manajemen Lilis Setiadi menerangkan dinamika geopolitik global, arah suku bunga Amerika Serikat, hingga risiko fiskal dalam negeri dinilai menjadi faktor utama yang membayangi pasar surat utang domestik.

Dari dalam negeri, investor juga dinilai mencermati sejumlah persoalan domestik seperti ketidakjelasan arah kebijakan, komunikasi pemerintah, tata kelola, hingga kondisi fiskal nasional.

Belum lagi, pendapatan negara, khususnya dari pajak, dinilai masih berada di bawah target di tengah belanja pemerintah yang agresif.

”Otomatis akan masih terus mengalami volatilitas [pasar obligasi RI], karena dua hal tadi yang global dan juga yang domestik. Selama kedua hal ini masih terus ada dinamika, apapun itu kita harus cermati dan itu akan menyebabkan volatilitas di pasar obligasi belum akan stop,” katanya dalam acara SMBC Indonesia Economic Forum 2026, Selasa (19/5/2026).

Dia menjelaskan investor asing kini cenderung lebih berhati-hati terhadap obligasi pemerintah Indonesia. Hal itu tercermin dari kepemilikan asing di obligasi pemerintah tenor rupiah (FR) yang turun menjadi sekitar 12,7%, jauh dibandingkan posisi sebelum pandemi Covid-19 yang sempat mendekati 40%.

Meski demikian, dari sisi imbal hasil atau yield, obligasi Indonesia dinilai masih kompetitif dibandingkan negara berkembang lain. Yield FR tenor 10 tahun saat ini berada di kisaran 6,8%, relatif kompetitif dibandingkan India sekitar 7% dan Filipina sekitar 7,2%.

Spread antara FR tenor 10 tahun dengan US Treasury juga masih berada pada kisaran normal sekitar 220 basis point (bps). Adapun spread SBN RI berdenominasi dolar atau INDON tenor 10 tahun terhadap US Treasury berada di kisaran 90 bps.

“Ini angka yang relatif masih cukup stabil, karena biasanya range dari US Treasury 10 tahun dibandingkan FR 10 tahun, itu antara 210 sampai 250 basis point, sekarang di 220 jadi relatif normal,” katanya.

Ke depan, Lilis menilai arah obligasi RI akan ditentukan oleh data inflasi. Pasalnya, dia menilai inflasi akan mendikte arah suku bunga dan mata uang, yang memiliki peran yang besar terhadap pasar SBN RI.

Di satu sisi, tekanan inflasi global akibat tensi geopolitik dan kenaikan harga energi dinilai dapat memicu kenaikan suku bunga global, termasuk oleh Bank Indonesia. Kondisi itu berpotensi menekan harga obligasi karena instrumen fixed income cenderung bergerak berlawanan dengan arah suku bunga.

“Kalau suku bunga naik, harga obligasi cenderung turun. Apalagi di tengah mata uang yang melemah, investor asing makin tidak punya insentif membeli obligasi Indonesia karena ada risiko currencyloss,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) akan dipengaruhi oleh ekspektasi pasar mengenai hasil pertemuan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang digelar 19-20 Mei 2026.

Dalam RDG terakhir, BI menahan suku bunga acuan di level 4,75% dan kali ini diperkirakan bank sentral akan menaikkannya. Kebijakan ini yang akan dinantikan pasar dan menjadi sentimen pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG).

Chief Economist and Head of Fixed Income Research BRI Danareksa Sekuritas Helmy Kristanto mengatakan keputusan BI nanti akan mempertimbangkan kondisi rupiah yang melemah signifikan. Sampai dengan 18 Mei 2026, nilai tukar rupiah telah melemah 4,6% secara year to date.

"Berdasarkan metrik Purchasing Power Parity (PPP) dan Real Effective Exchange Rate (REER) menunjukkan bahwa rupiah semakin undervalued, tekanan eksternal yang terus bertahan mengindikasikan bahwa pelemahan ini mungkin tidak lagi semata-mata disebabkan oleh mispricing yang bersifat siklikal," ujarnya, dikutip Selasa (19/5/2026).

Helmy melihat kondisi ini dapat menandakan adanya pergeseran bertahap pada keseimbangan struktural nilai tukar rupiah, sehingga memerlukan kebijakan penyeimbang yang lebih terkoordinasi dari para pemangku kepentingan guna memulihkan kepercayaan pasar, menjaga ekspektasi, dan mencegah tekanan lebih lanjut terhadap rupiah.

"Oleh karena itu, kami menilai probabilitas kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia kini meningkat cukup signifikan," jelasnya.

Meski BI kemungkinan masih akan mengutamakan intervensi valas, lanjut dia, penyerapan likuiditas melalui SRBI dan stabilisasi pasar obligasi dinilai akan perlu diambil sebagai langkah awal. Menurutnya, pelemahan rupiah yang terus memburuk saat ini meningkatkan kebutuhan akan respons melalui kenaikan suku bunga acuan untuk menjaga ekspektasi dan memulihkan kepercayaan pasar.

Dalam riset terpisah, BRI Danareksa Sekuritas mencatat pada pelemahan 1,85% IHSG perdagangan Senin (18/5) kemarin, terdapat net sell asing sebesar Rp460 miliar di pasar reguler.

Analis menilai bahwa tekanan pasar masih dipengaruhi kenaikan yield US Treasury di kisaran 4,6%, penguatan dolar AS, serta pelemahan rupiah ke area Rp17.680 yang mendorong capital outflow dari pasar emerging market. Pasar juga mencermati potensi peninjauan indeks FTSE Russell yang dapat meningkatkan volatilitas saham domestik.

Sementara secara teknikal, IHSG masih berada dalam fase konsolidasi bearish, namun kondisi oversold membuka peluang technical rebound jangka pendek. Analis memperkirakan IHSG pada perdagangan Selasa (19/5) akan berada di rentang 6.500-6.720.

"IHSG diproyeksikan bergerak pada rentang support 6.500 dan resistance 6.720, dengan fokus pasar tertuju pada keputusan suku bunga Bank Indonesia di tengah tekanan nilai tukar rupiah," tulis analis.

Dalam kondisi seperti ini, analis merekomendasikan buy atas sejumlah saham untuk trading harian. Saham-saham tersebut adalah OASA dengan target harga Rp432-Rp458, AUTO dengan target harga Rp2.680-Rp2.750, dan HUMI dengan target harga Rp194-Rp208. Analis juga merekomendasikan sell untuk saham SIDO dengan target harga Rp382.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah yang saat ini bahkan telah menyentuh level psikologis baru di Rp 17.600 per dolar AS tentu menjadi perhatian bagi dunia usaha. Ia menilai perlunya respons secara serius dan terkoordinasi karena secara paralel rupiah terus menciptakan level baru all-time low.

"Namun perlu dipahami tekanan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari dinamika global yang lebih luas," ujar Shinta dalam keterangan yang diterima Republika di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Dia menyampaikan kenaikan yield US Treasury yang dipicu oleh kebutuhan pembiayaan fiskal Amerika Serikat, termasuk eskalasi konflik geopolitik, telah mendorong terjadinya global capital reallocation menuju aset dolar AS. Shinta mengatakan kondisi ini berdampak pada hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui tekanan nilai tukar dan meningkatnya capital outflow.

"Dalam konteks ini juga perlu dilihat bahwa tekanan yang terjadi bukan bersifat sementara, tetapi berpotensi berlanjut selama faktor global masih belum mereda," lanjut Shinta.

Bagi dunia usaha, sambung dia, situasi ini dipandang sebagai external shock yang memperkuat tekanan pada struktur biaya dan arus kas perusahaan. Shinta menyebut pelemahan rupiah secara langsung meningkatkan biaya impor, khususnya karena struktur industri nasional masih sangat bergantung pada bahan baku dari luar negeri.

"Saat ini, sekitar 70 persen bahan baku manufaktur berasal dari impor, dengan kontribusi bahan baku mencapai sekitar 55 persen dalam struktur biaya produksi," sambung Shinta.

Dengan demikian, lanjut Shinta, setiap depresiasi rupiah akan langsung tercermin dalam peningkatan biaya input dalam rupiah. Dalam konteks ini, beban impor bahan baku memang terdampak secara relatif cepat, meskipun tingkat pass-through ke harga akhir bervariasi tergantung sektor dan kondisi permintaan.

Shinta memaparkan sektor yang paling rentan adalah industri dengan ketergantungan impor tinggi seperti petrokimia, plastik, makanan dan minuman, farmasi, serta manufaktur berbasis energi. Sebagai contoh, kenaikan harga nafta yang merupakan bahan baku utama industri plastik telah meningkat signifikan dan mendorong kenaikan harga resin hingga puluhan persen, yang kemudian berdampak berantai pada industri kemasan dan sektor hilir lainnya.

"Ini menunjukkan adanya cost-push inflation pressure yang tidak hanya terbatas pada satu sektor, tetapi memiliki efek transmisi yang luas ke seluruh rantai pasok," ungkap Shinta.

Di sisi lain, tekanan juga dirasakan dari aspek keuangan korporasi. Dia mengatakan penguatan dolar AS meningkatkan beban kewajiban dalam valuta asing, baik dari sisi pembayaran bunga maupun pokok utang.

"Hal ini berdampak pada cash flow management dan meningkatkan profil risiko perusahaan," lanjutnya.

Dalam kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih, Shinta mengatakan ruang untuk melakukan penyesuaian harga juga terbatas sehingga sebagian tekanan biaya harus diserap oleh pelaku usaha. Hal tersebut kemudian menekan margin dan mempengaruhi keputusan ekspansi maupun penyerapan tenaga kerja.

"Menyikapi kondisi ini, dunia usaha pada dasarnya melakukan penyesuaian strategi ke arah yang lebih prudent dan risk-adjusted," ucap Shinta.

Shinta menyampaikan pendekatan yang saat ini banyak diambil adalah selective growth, di mana ekspansi tetap dilakukan tetapi secara lebih selektif dengan mempertimbangkan visibilitas permintaan, efisiensi biaya, serta kepastian return on investment. Sementara itu, investasi yang bersifat lebih spekulatif atau sangat bergantung pada kondisi eksternal cenderung ditunda.

Dari sisi antisipasi, sambung dia, perusahaan juga memperkuat strategi manajemen risiko secara lebih komprehensif. Shinta mendorong penggunaan instrumen lindung nilai atau hedging terhadap fluktuasi nilai tukar semakin ditingkatkan, disertai dengan penataan struktur utang agar lebih seimbang antara rupiah dan valuta asing. Di sisi operasional, lanjutnya, fokus diarahkan pada efisiensi melalui rasionalisasi capex, optimalisasi working capital, serta peningkatan produktivitas.

"Selain itu, diversifikasi pemasok dan upaya substitusi impor mulai dilakukan, meskipun kami melihat kemampuan substitusi domestik saat ini masih terbatas di banyak sektor," sambungnya.

Dengan kata lain, ucap dia, ruang adaptasi tetap ada, namun tidak sepenuhnya mampu mengimbangi besarnya tekanan eksternal yang terjadi saat ini. Shinta menyebut tekanan eksternal masih cukup kuat dan ruang pelonggaran kebijakan relatif terbatas ke depan sehingga sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil menjadi sangat krusial.

"Dunia usaha pada prinsipnya tetap berkomitmen untuk menjaga resiliensi, sekaligus menangkap peluang secara selektif. Dengan pendekatan yang terukur dan kolaborasi kebijakan yang kuat, kami meyakini stabilitas dapat tetap terjaga dan aktivitas ekonomi dapat terus berjalan secara berkelanjutan di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian," kata Shinta.

IDXChannel - Investor bersiap menghadapi imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury) yang diprediksi tetap tinggi dalam waktu lama. Para pelaku pasar meragukan kemampuan Ketua baru Federal Reserve (The Fed) Kevin Warsh, dalam mengendalikan inflasi yang dipicu lonjakan harga minyak akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

Imbal hasil jangka panjang, termasuk obligasi acuan tenor 10 tahun melonjak. Kenaikan imbal hasil ini langsung berdampak pada biaya pinjaman, mulai dari kredit perumahan, obligasi korporasi, hingga pinjaman leveraged menjadi lebih mahal.

“Tidak berlebihan jika dikatakan inflasi sudah tidak nyaman dan berada di atas target. Hampir lima tahun, dan belum ada arah yang jelas untuk meyakinkan investor,” ujar analis Thornburg Investment Managemen, Christian Hoffman, dilansir Reuters, Kamis (14/5/2026).

Imbal hasil acuan yang lebih tinggi juga berpotensi menekan pasar saham AS.

Lonjakan imbal hasil ini sangat terkait dengan pasar energi, yang dianggap investor sebagai pendorong utama tekanan harga.

“Apa pun yang terjadi pada minyak, ke sanalah arah imbal hasil,” kata analis Laffer Tengler Investments, Byron Anderson.

Situasi ini membuat sebagian investor mengurangi eksposur ke obligasi jangka panjang. Anderson bahkan menyebut perusahaannya hampir sepenuhnya menghindari obligasi tenor panjang.

Dia menilai inflasi yang persisten akan terus mendorong imbal hasil jangka panjang naik, bahkan berpotensi membawa obligasi 10 tahun ke level 5 persen, angka yang terakhir tercatat pada Oktober 2023.

Sejak awal Maret, imbal hasil 10 tahun telah naik sekitar 45 basis poin dan sempat mencapai level tertinggi dalam 11 bulan di 4,484 persen.

Investor menilai inflasi yang sulit turun akan menjadi tantangan besar bagi Warsh, yang kemungkinan menghadapi perbedaan pandangan di antara pembuat kebijakan.

“Jika pernyataan awal Warsh cenderung dovish, misalnya mendukung pemangkasan suku bunga, itu bisa menjadi masalah besar bagi pasar obligasi,” kata analis BCA Research, Ryan Swift.

Pasar keuangan saat ini memperkirakan tidak ada perubahan pada suku bunga acuan The Fed di kisaran 3,5–3,75 persen sepanjang tahun ini.

Analis Plante Moran Financial Advisors,Jim Baird menilai Warsh menghadapi tantangan besar, terutama karena inflasi dipengaruhi banyak faktor yang tidak bisa diatasi hanya dengan menaikkan suku bunga.

“Kenaikan suku bunga tidak akan menurunkan harga minyak global,” ujarnya.

Selain itu, preferensi kebijakan Warsh, terutama rencana mengecilkan neraca The Fed dan mengurangi durasi portofolio obligasi, juga dapat memengaruhi kurva imbal hasil. Neraca yang lebih kecil mengusyaratkan berkurangnya permintaan besar dari pemerintah terhadap obligasi.

Tanpa dukungan likuiditas dari bank sentral, kondisi keuangan akan semakin ketat. Selain itu, berkurangnya pembelian obligasi oleh The Fed akan meningkatkan pasokan Treasury di pasar, yang cenderung menekan harga obligasi dan mendorong imbal hasil jangka panjang naik.

Analis Morgan Stanley Martin Tobias mengatakan pasar masih mencoba memahami bagaimana pendekatan Warsh terhadap kebijakan neraca, yang pada akhirnya dapat memengaruhi premi jangka panjang dan dinamika pasokan obligasi.

Meski demikian, setiap perubahan kemungkinan akan terjadi secara bertahap.

“Dibutuhkan waktu bagi Kevin Warsh untuk membangun konsensus,” ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyebut pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang sudah mencapai level di atas Rp17.500 sebagian besar dipengaruhi oleh faktor global.

Untuk diketahui, nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini sempat dibuka mencapai Rp17.541 per dolar AS, Rabu (13/5/2026) pagi. Kemudian, nilainya kini menguat di level Rp17.474 per dolar AS pada sesi penutupan perdagangan.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan bahwa pergerakan nilai tukar di sejumlah negara emerging markets, termasuk Indonesia, terdampak dinamika global yakni perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.

Tidak hanya harga minyak yang naik sampai lebih 40%, tensi perang turut mendorong imbal hasil surat utang pemerintah AS (US Treasury) 10 tahun mendekati 4,5% atau naik sekitar 0,5 persentase poin dari 4% akhir Februari lalu.

"Nah, faktor global, dinamika global ini yang membuat mayoritas mata uang di dunia itu juga melemah, tidak hanya rupiah. Ada Filipina Peso, ada Thailand Baht, ada India Rupee, ada mata uang Amerika Selatan, Chile, Korea Won," jelasnya saat ditemui wartawan di kompleks perkantoran BI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Kompleksitas kondisi global ini kemudian menjadi semakin rumit akibat faktor musiman. Ramdan menjelaskan bahwa saat ini permintaan terhadap dolar oleh WNI meningkat karena musim haji, repatriasi dividen korporasi, serta pembayaran utang luar negeri.

Oleh sebab itu, lanjut Ramdan, BI telah memperkenalkan tujuh langkah penting dalam stabilisasi rupiah. Dia menyebut bank sentral tetap meyakini langkah-langkah tersebut akan membbuat rupiah stabil dan cenderung menguat.

"Karena kami meyakini fundamental ekonomi Indonesia itu sangat baik dibandingkan dengan negara-negara yang lain," tuturnya.

Ke depan, BI menyatakan bakal terus berada di pasar baik dalam maupun luar negeri.

"Jadi, begitu pasar Jakarta tutup, kami standby di pasar Eropa. Kami kemudian standby di pasar Amerika untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil," terang Ramdan.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyebut pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang sudah mencapai level di atas Rp17.500 sebagian besar dipengaruhi oleh faktor global.

Untuk diketahui, nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini sempat dibuka mencapai Rp17.541 per dolar AS, Rabu (13/5/2026) pagi. Kemudian, nilainya kini menguat di level Rp17.474 per dolar AS pada sesi penutupan perdagangan.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan bahwa pergerakan nilai tukar di sejumlah negara emerging markets, termasuk Indonesia, terdampak dinamika global yakni perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.

Tidak hanya harga minyak yang naik sampai lebih 40%, tensi perang turut mendorong imbal hasil surat utang pemerintah AS (US Treasury) 10 tahun mendekati 4,5% atau naik sekitar 0,5 persentase poin dari 4% akhir Februari lalu.

"Nah, faktor global, dinamika global ini yang membuat mayoritas mata uang di dunia itu juga melemah, tidak hanya rupiah. Ada Filipina Peso, ada Thailand Baht, ada India Rupee, ada mata uang Amerika Selatan, Chile, Korea Won," jelasnya saat ditemui wartawan di kompleks perkantoran BI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Kompleksitas kondisi global ini kemudian menjadi semakin rumit akibat faktor musiman. Ramdan menjelaskan bahwa saat ini permintaan terhadap dolar oleh WNI meningkat karena musim haji, repatriasi dividen korporasi, serta pembayaran utang luar negeri.

Oleh sebab itu, lanjut Ramdan, BI telah memperkenalkan tujuh langkah penting dalam stabilisasi rupiah. Dia menyebut bank sentral tetap meyakini langkah-langkah tersebut akan membbuat rupiah stabil dan cenderung menguat.

"Karena kami meyakini fundamental ekonomi Indonesia itu sangat baik dibandingkan dengan negara-negara yang lain," tuturnya.

Ke depan, BI menyatakan bakal terus berada di pasar baik dalam maupun luar negeri.

"Jadi, begitu pasar Jakarta tutup, kami standby di pasar Eropa. Kami kemudian standby di pasar Amerika untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil," terang Ramdan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyatakan belanja pemerintah yang tinggi di triwulan I-2026 memang didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun.

Tercatat, belanja pemerintah pada triwulan I-2026 bertumbuh sebesar 21,8 persen year on year (yoy) dengan defisit anggaran mencapai 0,93 persen Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp240,1 triliun.

“Ini yang banyak sekali disorotin defisit satu kuartal sudah 0,93 persen. Karena ini memang by design, pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi itu bukan di akhir tahun, belanja itu bukan di kuartal IV, belanja itu mulai di kuartal I, sehingga dampaknya akan merata di keseluruhan tahun, di I, di II, di III, dan di IV,” katanya dalam agenda Rakorbangpus (Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat) 2026 Dalam Rangka Penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2027 di Jakarta, Kamis.

Di tengah ketidakpastian geopolitik akibat adanya perang militer di kawasan Asia Barat dengan keterlibatan AS, Juda memuji capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen akibat didorong berbagai kebijakan pemerintah.

Apabila dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, China, Singapura, Korea Selatan, dan AS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 lebih tinggi, hanya kalah dengan Vietnam. Namun, dia menegaskan bahwa fundamental Indonesia lebih baik dibandingkan Vietnam, tercermin dari cadangan devisa Vietnam yang di bawah 3 persen bulan impor, sedangkan Indonesia mendekati 6 persen.

Catatan baik lainnya ialah 2,42 persen yang diduga menjadi yang terendah dan stabil dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi, dengan stabilitas yang terjaga. Begitu pula dengan defisit anggaran Indonesia juga bisa dijaga di bawah 3 persen dan utang terhadap PDB masih 40 persen.

“Inilah yang perlu kita jaga bersama, bagaimana kita bisa tumbuh tinggi, tetapi di sisi lain stabilitas ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang masih bisa kita jaga dengan baik,” ujar Wamenkeu.

Selain itu, kenaikan harga minyak dunia yang tinggi hingga menyentuh 100 dolar AS per barel dinilai tak membuat Indonesia tergoncang signifikan, bahkan menjadi salah satu negara yang paling resilien terhadap energy shock. Resiliensi ini disebabkan Indonesia memiliki minyak dan gas, batu bara, hingga energi terbarukan.

Berikutnya, pembiayaan utang disebut masih terjaga dengan baik yang saat ini sudah mencapai 35,1 persen terhadap APBN atau Rp256,7 triliun dari awal tahun ini hingga 31 Maret 2026. Pemenuhan pembiayaan utang berjalan on-track melalui langkah antisipatif dan active cash & debt management untuk menjaga ketersediaan kas pemerintah yang memadai dan saldo anggaran lebih (SAL) yang tetap kuat.

Lebih lanjut, kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga masih baik kendati imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahunsempat naik, tetapi kemudian stabil lagi.

“Kalau yield masih bisa terjaga seperti ini, artinya apa? Artinya investor domestik maupun global masih percaya dengan kondisi fiskal kita. Kalau kondisi fiskalnya sudah jeblok tentu saja dia akan meningkat drastis seperti pada saat krisis-krisis di 2008, 2018 dan sebagainya. Tapi sekarang ini bisa terjaga dengan baik,” ujar dia.

Jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Filipina, India, Afrika Selatan, Meksiko, dan Brazil, imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun relatif rendah, yakni 237 basis points (bps) per 4 Mei 2026 secara year to date (YTD)

“Kita masih bisa menjaga spread dan ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap fiskal kita masih cukup kuat,” ungkap Juda Agung.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini menguat 37 poin atau 0,21 persen menjadi Rp17.387 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.424 per dolar AS.

Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Muhammad Amru Syifa mengatakan rupiah menguat seiring fundamental ekonomi Indonesia masih tergolong solid.

“Gubernur Perry Warjiyo menyampaikan bahwa rupiah saat ini berada dalam kondisi undervalued dan memiliki potensi untuk menguat, didukung oleh pertumbuhan ekonomi sekitar 5,61 persen, inflasi yang rendah, pertumbuhan kredit, serta cadangan devisa yang kuat,” ungkapnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, beberapa hari terakhir, tekanan rupiah bersifat sementara antara lain karena tingginya permintaan dolar untuk impor, pembayaran utang, repatriasi dividen, arus modal keluar, serta sikap hati-hati investor.

Dengan demikian, faktor domestik dinilai bukan sumber utama pelemahan, tetapi tetap berperan dalam memberikan tekanan terhadap rupiah.

Penguatan rupiah juga dibayangi kuatnya dolar AS akibat suku bunga global yang masih tinggi, kenaikan yield US Treasury sekitar 4,47 persen, serta ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang mendorong sentimen risk-off. Di sisi lain, lanjutnya, harga minyak yang tinggi juga meningkatkan kebutuhan dolar untuk impor.

“Kombinasi ini membuat mata uang emergingmarkets, termasuk rupiah, berada dalam tekanan,” ujar Amru.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Rabu ini juga bergerak menguat ke level Rp17.405 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.425 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026