Luke Thomas Mahony ditunjuk menjadi Direktur PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola ekspor yang baru diumumkan Presiden Prabowo Subianto kemarin (20/5).

PT DSI menjadi BUMN tunggal untuk melakukan ekspor komoditas strategis. Pada tahap awal, komoditas yang mereka ekspor adalah kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferroalloys).

PT DSI takkan langsung menjadi eksportir tunggal. Ada dua tahap yang akan dilalui. Tahap I adalah masa transisi pengalihan ekspor yang akan dimulai pada 1 Juni-31 Agustus 2026, dan Tahap II adalah implementasi penuh yang akan dimulai 1 September 2026.

Lantas siapakah Luke Thomas yang akan memimpin PT DSI?

Ia merupakan warga negara Australia yang berdomisili di Jakarta.

Mengutip akun Linked In, sebelum menjabat sebagai Direktur Utama DSI Luke merupakan SEVP Business Performance & Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025.

Luke juga pernah menjabat Direktur sekaligus Chief Strategy and Technical Officer PT Vale Indonesia Tbk dari Juli 2024 hingga Juli 2025.

Lalu, ia juga pernah menjabat sebagai Director-Technical dan Chief Technical Officer di Vale Base Metals.

Selain itu, Luke juga memiliki pengalaman di industri pertambangan global, salah satunya di BHP Billiton.

Selama berkarir di BHP Billiton, ia pernah menjabat sebagai Manager Production Prestrip, Manager Production Projects, hingga Manager Reporting.

Sementara dari segi pendidikan, Luke merupakan lulusan University of New South Wales, Australia.

Pada tingkat sarjana, ia meraih gelar di jurusan Mining Engineering dan di tingkat Strata-2 ia berhasil meraih gelar di tiga jurusan yang berbeda, meliputi Commerce - Finance, Mining Engineering, dan Geomechanics. Seluruhnya didapatka di UNSW.

Sebanyak 225 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Australia dilaporkan kehabisan stok bahan bakar minyak (BBM) di tengah terganggunya pasokan energi global akibat konflik di Timur Tengah.

Kondisi ini mendorong pemerintah Australia mengambil langkah cepat dengan menjalin kerja sama pasokan energi dengan Singapura.

Menteri Energi Australia Chris Bowen mengungkapkan krisis pasokan terjadi di sejumlah wilayah utama. Rinciannya, 109 SPBU di Victoria kehabisan setidaknya satu jenis bensin, 47 SPBU di Queensland tidak memiliki diesel dan 32 lainnya kehabisan bensin reguler, serta 37 SPBU di New South Wales kehabisan bensin.

Selain itu, Perdana Menteri New South Wales Chris Minns sebelumnya menyampaikan 105 SPBU di wilayahnya tidak memiliki stok diesel. Hal ini menambah tekanan terhadap distribusi energi di negara tersebut.

Bowen juga mengungkap adanya gangguan pasokan global, termasuk enam pengiriman minyak yang tidak sampai ke Australia. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci kapan pemerintah mengetahui hal tersebut.

Sebagai respons, pemerintah Australia menjalin kesepakatan dengan Singapura, salah satu pemasok utama minyak olahan. Perdana Menteri Anthony Albanese bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menegaskan komitmen untuk menjaga kelancaran perdagangan energi.

Dalam pernyataan bersama, keduanya menegaskan kerja sama ini bertujuan menjaga arus pasokan energi tetap stabil.

"Kami akan mendukung kelancaran distribusi barang penting, termasuk minyak bumi seperti diesel dan gas alam cair antara kedua negara, serta saling memberi tahu dan berkonsultasi jika terjadi gangguan yang berdampak pada perdagangan energi," demikian pernyataan tersebut, melansir The Guardian.

Mereka juga mengajak negara mitra lainnya untuk menjaga rantai pasok energi global tetap terbuka.

"Kami menyerukan kepada mitra dagang lainnya untuk ikut memastikan rantai pasok energi global tetap terbuka demi keamanan dan kesejahteraan bersama," lanjut pernyataan itu.

Di tengah situasi ini, Bowen mengatakan pemerintah Australia belum akan mengambil langkah pembatasan bahan bakar dalam waktu dekat, meski sejumlah skenario darurat telah disiapkan.

"Langkah awal adalah mendorong pengendalian konsumsi publik melalui kampanye informasi dan imbauan penghematan bahan bakar. Setelah itu baru langkah lanjutan dipertimbangkan. Saya rasa kita masih jauh dari tahap tersebut," kata Bowen.

Pemerintah setempat juga mengisyaratkan akan memanfaatkan posisi Australia sebagai eksportir besar batu bara dan gas untuk menjaga kelangsungan impor minyak. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari strategi menghadapi tekanan pasokan global.

Selain bahan bakar, kekhawatiran kini juga meluas ke pasokan pupuk dan bahan kimia lain yang bergantung pada energi impor. Sejumlah negara bahkan mulai memprioritaskan kebutuhan domestik, sehingga berpotensi menahan ekspor energi mereka.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah wilayah Australia berpotensi mencatatkan rekor suhu panas dalam beberapa hari ke depan karena gelombang panas kedua melanda tiga negara bagian di Negeri Kanguru. Kondisi ini meningkatkan risiko kebakaran lahan dan mengerek naik permintaan listrik.

Berdasarkan laporan Biro Meteorologi, suhu di negara bagian New South Wales, Victoria dan Australia Selatan bergerak naik mencapai rekor di sejumlah titik pada Senin (26/1/2026). Ahli meteorologi senior, Dean Narramore, mengemukakan suhu panas berpotensi lebih panas pada Selasa (27/1/2026), dengan suhu yang dapat mencapai 49 derajat Celsius di sejumlah wilayah.

“Cuaca berbahaya sedang terbentuk besok di wilayah tenggara negara ini. Kombinasi cuaca panas, kering, dan berangin berarti setiap kebakaran yang muncul, atau yang saat ini sudah terjadi, berpotensi menjadi tidak terkendali dan sulit dipadamkan,” ujar Narramore dalam wawancara, dikutip dari Bloomberg.

Ia menambahkan, kawasan tenggara Australia kini menghadapi kondisi gelombang panas terpanjang sejak kebakaran hutan besar Black Saturday pada 2009. Kebakaran tersebut merupakan yang terparah dalam sejarah Australia dan menewaskan 173 orang di Victoria.

Cuaca ekstrem dalam beberapa pekan terakhir telah memicu sejumlah kebakaran hutan yang sebagian masih berlangsung hingga kini. Otoritas setempat turut memperingatkan bahwa suhu panas dapat meningkatkan status bahaya kebakaran ke level “ekstrem” di sebagian wilayah Australia Selatan dan Victoria.

Kota Melbourne bahkan sempat diselimuti asap tebal pada Minggu pagi akibat kebakaran yang tak terkendali di kawasan Otway Ranges, barat daya kota tersebut.

LONDON - Pemerintah Wales, yang dikuasai Partai Buruh, membuat terobosan yang berani untuk "memerangi" para politisi penebar janji palsu. Pemerintah tersebut sedang menyiapkan undang-undang (UU) yang melarang politisi berbohong saat kampanye pemilu, dan pelanggarnya bisa dijerat sanksi pidana.

Rencana ini telah memicu kegelisahan di Parlemen. Sebab, untuk pertama kalinya kebohongan politik tak lagi sekadar dosa moral, tapi bisa jadi kejahatan hukum.

Rancangan undang-undang (RUU) tersebut kini dibahas di Senedd (Parlemen) Wales, dan digadang-gadang sebagai langkah paling berani di Eropa untuk memerangi janji palsu, manipulasi data, dan klaim menyesatkan dalam kampanye pemilu.

RUU ini sudah melewati rintangan pertama di legislatif pada 12 Januari lalu.

Janji Palsu Politisi Bisa Jadi Bukti Kejahatan

Dalam draf RUU itu, politisi yang secara sengaja menyebarkan informasi palsu demi meraih suara pemilih dapat diproses secara hukum. Artinya, janji kampanye, klaim keberhasilan, hingga serangan ke lawan politik berpotensi diperiksa kebenarannya.

Bagi pendukung aturan ini, langkah tersebut adalah obat bagi penyakit lama demokrasi, yakni politik penuh kebohongan. Di dunia politik mana pun, publik merasa dibohongi tanpa konsekuensi nyata. Kini, pemerintah Wales ingin membalik keadaan.

“Demokrasi tak bisa hidup jika kebohongan dibiarkan bebas" telah menjadi narasi utama kelompok pendukung RUU ini.

Politisi Mulai Panik, Mempertanyakan Kebebasan Bicara

Sebuah pernyataan dari Partai Buruh Wales mengatakan, "Undang-undang tersebut bertujuan untuk membangun fondasi yang lebih kuat bagi demokrasi Wales."

Para pendukung mengatakan bahwa hal itu diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan dan keyakinan pada pemerintah dan politik.

Namun, tidak semua pihak menyambut aturan ini dengan tepuk tangan. Sejumlah politisi justru menyebut aturan ini berbahaya dan bisa disalahgunakan.

Para politisi yang cemas dengan aturan tersebut menilai definisi “bohong” akan menjadi alat politik untuk membungkam kritik atau menjegal lawan. beberapa anggota Senedd telah menyuarakan kekhawatiran bahwa hal itu dapat membatasi kebebasan berbicara.

Saat ini, RUU tersebut tidak menentukan apa yang akan dianggap sebagai pernyataan palsu, sesuatu yang menurut beberapa anggota Senedd perlu diubah agar memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan yang cukup.

Ini bukan pertama kalinya parlemen Wales mencoba memperkenalkan undang-undang semacam itu. RUU serupa hampir disahkan pada tahun 2024, bertentangan dengan keinginan pemerintah.

Setelah itu, pemerintah Wales berjanji larangan bagi politisi untuk berbohong akan diberlakukan sebelum pemilihan Senedd 2026.

Namun, BBC melaporkan bahwa larangan tersebut tidak akan siap sebelum pemilihan Wales mendatang dan tidak akan berlaku hingga pemilu 2030 paling cepat.

Komite yang dibentuk untuk meneliti RUU tersebut mengkritiknya karena tidak mendefinisikan apa yang akan dianggap sebagai pernyataan "palsu atau menyesatkan" atau bagaimana hukum tersebut akan ditegakkan dan kepada siapa.

Jika RUU tersebut disahkan, para menteri Wales kemudian akan diwajibkan untuk membuat tindak pidana hanya setelah RUU tersebut menjadi undang-undang.

Komite tersebut telah menyampaikan kekhawatiran tentang undang-undang yang diusulkan, dengan mengatakan, "Kekuasaan untuk membatasi kebebasan berbicara sebelum atau selama pemilu dengan begitu sedikit parameter mengenai ruang lingkup larangan apa pun akan luar biasa seperti yang dirancang."

Jane Dodds, seorang anggota Senedd dari Partai Liberal Demokrat, mengatakan komite telah mengidentifikasi "kekhawatiran serius". Namun, dia mendukung pemberlakuan larangan berbohong, dan mendesak rekan-rekannya di Senedd untuk melakukan perubahan pada RUU tersebut agar dapat diberlakukan sebelum pemilu berikutnya pada bulan Mei.

"Kebohongan berkembang di dunia politik karena kita bisa lolos begitu saja," katanya."Karena kita tidak menghadapi konsekuensi nyata," ujarnya.

Sementara itu, anggota Senedd dari Partai Buruh, Alun Davies, menyampaikan kekhawatiran tentang RUU tersebut yang "dipercepat pengesahannya agar orang merasa nyaman dengan diri mereka sendiri tanpa mengatasi masalah mendasar yang harus dihadapi masyarakat ini."

Perihal siapa yang menentukan mana fakta dan mana opini menjadi pertanyaan besar yang memicu perdebatan panas di Senedd.

Para pengkritik RUU tersebut juga menilai, jika aturan ini tidak dirumuskan dengan sangat ketat, maka kampanye politik bisa berubah menjadi ladang kriminalisasi.

Langkah Berani, Tapi Berisiko

Meski menuai kontroversi, pemerintah Wales bersikeras melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Mereka menyebut kepercayaan publik terhadap politik berada di titik terendah, dan langkah ekstrem diperlukan untuk menyelamatkan demokrasi.

Jika RUU ini lolos menjadi UU, Wales akan menjadi wilayah pertama di Inggris Raya yang secara eksplisit melarang kebohongan politisi saat pemilu. Langkah ini bahkan berpotensi menjadi preseden global, karena banyak negara menghadapi krisis serupa: hoaks politik, manipulasi emosi, dan janji kosong.

Bisnis.com, JAKARTA — Suasana Bondi Beach, salah satu kawasan wisata paling ramai di Sydney, Australia, berubah mencekam pada Minggu (14/12/2025) malam waktu setempat setelah seorang pria bersenjata melepaskan tembakan ke arah kerumunan warga.

Tragedi tersebut menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai puluhan lainnya. Polisi New South Wales (NSW) kemudian menetapkan insiden tersebut sebagai aksi terorisme.

Berdasarkan keterangan kepolisian yang dilansirABC News, penembakan terjadi sekitar pukul 19.30 waktu setempat di area Bondi Park, ketika ratusan orang tengah berkumpul untuk menghadiri kegiatan publik. Pelaku melepaskan tembakan secara acak sebelum aparat keamanan tiba di lokasi dan terjadi baku tembak.

Dalam insiden tersebut, satu pelaku tewas di tempat, sedangkan seorang tersangka lainnya berhasil ditangkap dalam kondisi kritis setelah ditembak polisi.

Otoritas menyatakan tidak ada lagi ancaman aktif, namun lokasi kejadian langsung ditutup dan warga diminta menjauh selama proses pengamanan berlangsung.

Polisi NSW menyebutkan sedikitnya 29 orang dilarikan ke rumah sakit, termasuk dua petugas kepolisian yang mengalami luka tembak. Sejumlah korban lainnya mengalami cedera akibat kepanikan dan berdesakan saat berusaha menyelamatkan diri.

Bertepatan dengan Perayaan Hanukkah Komunitas Yahudi

Otoritas Australia mengungkapkan penembakan tersebut terjadi bertepatan dengan perayaan malam pertama Hanukkah oleh komunitas Yahudi di sekitar Bondi Beach. Polisi menyatakan serangan itu diduga menargetkan komunitas Yahudi, sehingga dikategorikan sebagai tindakan terorisme bermotif kebencian.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengecam keras insiden tersebut.

”[Penembakan tersebut adalah] tindakan teror yang menghancurkan dan tidak memiliki tempat di Australia,” tegasnya.

Pemerintah Federal Australia bersama pemerintah negara bagian NSW telah menggelar pertemuan darurat dewan keamanan nasional untuk merespons situasi tersebut.

Sementara itu, kepolisian melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang terkait dengan pelaku, termasuk tempat tinggalnya. Aparat juga mengamankan sebuah kendaraan di sekitar lokasi kejadian yang diduga berisi bahan peledak rakitan, meski belum ada konfirmasi lebih lanjut terkait daya ledak maupun keterkaitannya dengan rencana serangan lanjutan.

Adapun, insiden Bondi Beach kembali meningkatkan kewaspadaan aparat keamanan Australia di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap aksi ekstremisme dan antisemitisme dalam beberapa tahun terakhir.

Jakarta, CNBC Indonesia - Dua orang tewas dalam ledakan tambang bawah tanah di negara bagian New South Wales (NSW), Australia, pada Selasa (28/10/2025) pagi waktu setempat. Insiden tragis ini merupakan kasus kematian pertama akibat ledakan tambang di Australia sejak tahun 2015.

Mengutip BBC, layanan darurat dipanggil ke lokasi Tambang Endeavour di Cobar, sekitar 700 km (435 mil) barat laut Sydney, setelah menerima laporan bahwa dua orang terluka parah. Polisi mengonfirmasi seorang pria berusia 60-an tahun meninggal di tempat kejadian.

Dua wanita, keduanya berusia 20-an tahun, berhasil dibawa ke permukaan, namun salah satunya meninggal tak lama kemudian. Wanita kedua diterbangkan ke rumah sakit karena cedera ringan dan syok.

Pemilik tambang, Polymetals Resources, yang membeli Tambang Endeavour pada tahun 2023, segera mengumumkan bahwa semua operasi di lokasi tersebut telah ditangguhkan sementara. Pihak perusahaan tidak menyebutkan apa yang menyebabkan ledakan itu.

"Kami terkejut dan sedih dengan insiden tragis ini, dan duka cita terdalam kami sampaikan kepada keluarga, teman, dan kolega para karyawan," kata Ketua Eksekutif Polymetals Resources, Dave Sproule.

Tambang Endeavour, menurut situs webnya, telah beroperasi secara berkelanjutan dari tahun 1982 hingga 2020. Pemilik baru sedang dalam proses memulai kembali aktivitas penambangan perak, seng, dan timbal tahun ini. Tambang ini mencakup penurunan sepanjang 7 km (4,3 mil) dan poros vertikal sedalam 300 meter.

Kepala Daerah Cobar, Jarrod Marsden, menyebut situasi ini "benar-benar tragis". Ia menyampaikan duka mendalam atas nama komunitasnya.

"Hal paling berharga yang keluar dari tambang adalah para penambang, dan dua keluarga tidak bisa lagi melihat orang yang mereka cintai," kata Marsden kepada ABC. "Cobar adalah komunitas pertambangan kecil, sangat erat, dan saya yakin semua orang memikirkan keluarga mereka hari ini."

Perdana Menteri NSW, Chris Minns, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Menurutnya, protokol dan prosedur keselamatan telah ditingkatkan dalam penambangan, namun menambahkan bahwa dua kematian ini adalah pengingat yang menyadarkan kewaspadaan untuk melindungi para pekerja.

"Ini adalah hari yang memilukan bagi komunitas Cobar dan akan dirasakan di seluruh industri pertambangan," kata Minns.

(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]