Dengan undang-undang yang baru ini, kan, terbuka. Jadi ini tentu membuka ruang untuk transformasi BUMN jadi lebih baik lagi,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Tedi Bharata menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membolehkan warga negara asing (WNA) memimpin perusahaan plat merah, adalah agar BUMN mampu meningkatkan kompetensi internasional.

“Kehadiran WNA ini tentunya dengan harapan kompetensi internasional,” kata Tedi kepada ANTARA di sela-sela peluncuran “Haluan Merah Putih” di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, ia mengatakan Undang-Undang BUMN terbaru terbuka dengan opsi untuk merekrut WNA sebagai pemimpin perusahaan milik negara.

Aturan soal WNA memang tidak secara gamblang disebutkan, karena syarat utama menjadi anggota direksi persero adalah warga negara Indonesia (WNI). Namun, pada klausul lainnya, ketentuan tersebut bisa diubah.

Pasal 15A Ayat 3 menyatakan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, (WNI) dapat ditentukan lain oleh BP BUMN.

“Dengan undang-undang yang baru ini, kan, terbuka. Jadi ini tentu membuka ruang untuk transformasi BUMN jadi lebih baik lagi,” ujar Tedi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam dialog bersama Pimpinan Utama Forbes Media Group, Steve Forbes, di Jakarta, Rabu (15/10), mengungkapkan BUMN saat ini boleh dipimpin oleh WNA.

“Saya sudah ubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, orang non-Indonesia sudah bisa memimpin BUMN kami,” ujar Prabowo.

Prabowo bahkan mengatakan sudah berbicara kepada manajemen Danantara, dan mempersilakan mencari WNA bertalenta yang dapat memimpin BUMN.

“Saya berbicara kepada manajemen Danantara agar mengelola perusahaan dengan standar bisnis internasional. Kalian dapat mencari orang-orang terbaik, talenta terbaik,” kata Kepala Negara.

Sementara itu, PT Garuda Indonesia (Persero) telah menunjuk dua WNA sebagai direksi, yakni Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Balagopal Kunduvara, dan Direktur Transformasi Neil Raymond Mills.

Penunjukan mereka berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Oktober 2025.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Tentu harapannya direksi, (misalnya) di Garuda (Indonesia) ini juga bisa membina, mementori talenta-talenta muda dari BUMN. Mereka punya kewajiban juga tentunya untuk bisa grooming talenta-talenta kita,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Tedi Bharata mengatakan, penting bagi setiap perusahaan plat merah untuk tetap menjalankan pembinaan talenta muda.

Tedi saat ditemui di sela-sela peluncuran pameran jurnalistik “Haluan Merah Putih” di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis, mengatakan, hal ini seiring dengan upaya transformasi BP BUMN agar mampu memberikan kinerja yang lebih baik di segala aspek bagi negara.

Salah satu yang ia sebut, adalah dengan masuknya warga negara asing (WNA) sebagai direksi perusahaan BUMN seperti yang dilakukan Garuda Indonesia.

“Tentu harapannya direksi, (misalnya) di Garuda (Indonesia) ini juga bisa membina, mementori talenta-talenta muda dari BUMN. Mereka punya kewajiban juga tentunya untuk bisa grooming talenta-talenta kita,” kata Tedi.

Ia menilai, pembinaan talenta muda BUMN diharapkan bisa menjadi pemimpin perusahaan milik negara di masa depan dengan kualitas yang mumpuni dan kompetensi internasional.

“Sehingga anytime kita siap untuk bisa juga mengganti ke depan nantinya,” ujar Tedi.

Adapun PT Garuda Indonesia (Persero) telah menunjuk dua WNA sebagai direksinya, yakni Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Balagopal Kunduvara, dan Direktur Transformasi Neil Raymond Mills.

Penunjukan mereka berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Oktober 2025.

Balagoval Kunduvara terakhir menjabat sebagai Divisional Vice President Financial Services di Singapore Airlines tahun 2021-2025.

Sementara Neil Raymond terakhir menjabat sebagai Konsultan Penerbangan di NM Aviation Limited pada 2022-2025, dan Chief Procurement Officer and Head of Transformation di Scandinavian Airlines pada 2024-2025.

“Dari kedua direksi yang baru kita angkat, mereka profilnya luar biasa. Kita ingin tentunya Garuda bisa skalanya lebih internasional, bisa mengadopsi governance, tata kelola dan transformasi yang skalanya global,” kata Teri.

“Ini menurut saya perlu kita apresiasi dan kita harapkan tentunya diiringi dengan kinerja yang baik. Tentu (nantinya) ada evaluasi juga, gitu, ya,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani buka suara soal aturan yang memperbolehkan ekspatriat atau warga negara asing (WNA) memimpin BUMN, seperti yang disebut Presiden Prabowo Subianto.

Ia tak menjawab secara pasti aturan mana yang telah diubah Prabowo sehingga ekspatriat bisa menjadi bos BUMN.

"Ya nanti dilihat saja undang-undangnya kan ada di situ," katanya ditemui di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Rosan juga tak menjawab pasti ketika ditanya syarat direksi BUMN yang diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, yang mewajibkan syarat warga negara Indonesia (WNI) bagi direksi perseroan maupun perum BUMN.

Ia hanya meminta aturan itu dipahami lebih mendalam.

"Dibaca yang lebih mendalam, jangan dipotong-potong," katanya.

Presiden Prabowo Subianto mengizinkan warga negara asing (WNA) menjadi pimpinan di BUMN. Ia mengaku telah mengubah aturan yang memperbolehkan ekspatriat memimpin perusahaan pelat merah.

"Dan saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita," kata Prabowo saat berdiskusi bersama Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr alias Steve Forbes di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu (15/10) malam.

Sementara itu, Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai belum ada aturan jelas yang menyebut ekspatriat bisa menjadi pemimpin BUMN.

Syarat direksi BUMN yang diatur dalam UU 16/2025 atau UU BUMN terbaru menyebut direksi BUMN harus merupakan WNI bagi perseroan maupun perum BUMN.

"Untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi persero, calon anggota direksi persero harus memenuhi persyaratan: warga negara Indonesia," bunyi Pasal 15A ayat (1) UU BUMN yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 6 Oktober lalu.

Syarat lainnya sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/ atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi Persero dan Dewan Komisaris.

Lalu, memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola persero atau perseroan paling singkat 5 tahun; memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan persero; serta dapat melaksanakan tugas secara penuh waktu.

Namun, pada Pasal 15 ayat (3) UU BUMN terbaru disebut syarat direksi BUMN dapat diatur lagi oleh Badan Pengaturan (BP) BUMN. Pasal ini sebelumnya tak ada dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

"Pasal 15 ayat (3) bisa jadi jalan keluarnya. Harus segera keluar aturan lanjutan mengatur soal ini," kata Toto pada CNNIndonesia.com, Jumat (17/10).

"Artinya BP BUMN harus segera bikin regulasi yang memungkinkan WNA atau ekspatriat bisa bekerja di BUMN," sambungnya.

Istana buka suara soal alas hukum yang membolehkan warga negara asing (WNA) menjadi pemimpin di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut aturan mengenai WNA boleh memimpin BUMN diatur dalam UU BUMN. Beberapa waktu lalu, DPR melalui rapat paripurna mengesahkan RUU perubahan keempat UU BUMN.

"Ada di UU BUMN," kata Prasetyo di Kemenko PM, Jakarta, Jumat (17/10).

Meski begitu, ia tak merinci pasal berapa yang ia maksud dalam UU BUMN tersebut.

Ia mengatakan Indonesia tak boleh menutup diri jika ada WNA yang dinilai mumpuni dan dapat membawa kesuksesan bagi BUMN. Meski begitu, pemerintah juga tak menutup kemungkinan bagi WNI yang mumpuni. Prasetyo menekankan kesempatan antara WNI dengan WNA itu sama, dan pemerintah tak menyoal itu.

"Kalau WNI mampu ya kita dorong, kalau kemudian kita merasa untuk sementara waktu kita membutuhkan skill dan kompetensi dari seseorang yang kebetulan dia WNA, why not juga, kan gitu," ucapnya.

Menurutnya, saat ini pemerintah membutuhkan sosok terbaik untuk memimpin BUMN di Indonesia, khususnya di sektor-sektor strategis. Ia pun tak menutup kemungkinan WNA dengan kompetensi terbaik memimpin BUMN ke depan.

"Kemudian juga pasti kita banyak membutuhkan di industri mineral, perminyakan itu pasti kita butuh, sektor-sektor strategis pasti kita butuh, dan kita enggak boleh menutup diri, kita harus membuka diri untuk memacu kita juga semua supaya menjadi lebih produktif lagi," ujarnya.

Prabowo sebelumnya mengaku telah mengubah aturan yang kini memperbolehkan ekspatriat menjadi pimpinan di BUMN.

Ia mengaku telah menginstruksikan manajemen BPI Danantara untuk menjalankan bisnisnya dengan standar internasional.

"Dan saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita," kata Prabowo saat berdiskusi bersama Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr alias Steve Forbes di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu (15/10) malam WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan izin bagi warga negara asing (WNA) atau ekspatriat untuk masuk jajaran direksi di perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).

Hal itu diungkapkan Prabowo saat berdialog dengan Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr (Steve Forbes) dalam acara Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Mula-mula, Presiden menceritakan soal perbaikan tata kelola perusahaan-perusahaan BUMN Indonesia.

Menurut Presiden, ia sudah meminta kepada bos Danantara selaku badan yang membawahkan BUMN untuk mengurangi jumlah perusahaan pelat merah, yakni dari sekitar 1.000 BUMN menjadi hanya 200-240.

"Kemudian menjalankannya dengan standar tambahan. Jadi saya yakin imbal hasil 1 persen atau 2 persen dapat meningkat. Harus meningkat. Saya rasa saya sudah memberi tahu manajemen Danantara untuk menjalankannya dengan standar bisnis internasional," ujar Prabowo.

"Kita bisa mencari orang-orang terbaik, talenta terbaik, dan saya sudah mengubah peraturannya. Sekarang, ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi saya sangat bersemangat," tegasnya.

Pernyataan Presiden itu disampaikan di hari yang sama saat dua orang eksekutif asing resmi ditunjuk menjadi petinggi di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Keduanya adalah mantan bos Green Africa Airways Neil Raymond Mills yang ditujuk sebagai Direktur Transformasi Garuda Indonesia dan petinggi Singapore Airlines, Balagopal Kunduvara yang ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia.

Penunjukan keduanya berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia pada Rabu.

WNI tetap diutamakan pimpin BUMN

Merepsons pernyataan Presiden Prabowo, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan, warga negara Indonesia (WNI) tetap diutamakan untuk mengisi jabatan direksi BUMN.

Setelahnya kesempatan baru diberikan kepada diaspora Indonesia dan warga asing.

"Kita tetap cari fokus putra-putri Indonesia yang terbaik, diaspora, baru nantinya asing," ujar Pandu usai menghadiri Forbes Global CEO Conference di Jakarta.

Menurut Pandu, hal itu juga sesuai dengan aturan pada revisi Undang-undang BUMN yang baru.

Selain itu, Presiden juga ingin agar BUMN bisa lebih berkembang di tingkat global.

"Tadi keinginan Bapak adalah memang kita ingin ada pemimpin yang ada di BUMN-BUMN itu yang memang berskala internasional karena keinginannya adalah membawa BUMN-BUMN kita juga menjadi global champion untuk sebagian, sebagian besarnya," jelas Pandu.

"Dengan itu memang memerlukan human capital yang baik. Tapi memang selalu prioritasnya sama, kita cari putra-putri bangsa yang terbaik, kemudian kita cari juga diaspora, dan kalau misalnya tidak ada diaspora baru international people," tambahnya.

WNA jadi Direksi Garuda pernah disinggung dalam rapat di DPR

Penunjukan warga asing menjadi direksi di Garuda Indonesia sebelumnya sempat dipertanyakan oleh aggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam saat rapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Saat itu, kabar soal penunjukan petinggi maskapai asing sebagai salah satu direksi di Garuda Indonesia juga telah diberitakan oleh media asing Bloomberg.

"Kami mendengar bahwa kan ada ekskutif, dari Singapore Islands, masuk ke, menjadi jajaran direksi di Garuda Indonesia itu betul tidak, Pak?," ujar Mufti bertanya kepada jajaran petinggi Garuda Indonesia.

"Nah, kami ingin tanggapan hal itu, kalau betul kenapa harus disembunyikan, begitu, Pak?," lanjutnya.

Politisi PDI Perjuangan itu lantas mengkritisi rekrutmen tersebut karena semestinya Garuda Indonesia memprioritaskan talenta dalam negeri.

Selain itu menurut Mufti, jika tata kelola di korporasi Garuda Indonesia saat ini belum berubah lebih baik maka rekrutmen talenta asing tidak akan memberikan dampak besar.

"Saya yakin walaupun ada orang asing sepintar apa pun, kalau, apa namanya, tata kelola korporasinya, budaya masih seperti itu ya, akan begitu-begitu saja, Pak. Maka, kami minta juga diprioritaskan untuk, apa namanya, ada orang lokal," papar Mufti.

"Saya pikir orang-orang kita bagus-bagus juga, banyak juga orang kita di Qatar, Pak, banyak orang kita di Singapore arilines kenapa enggak kita hire dari mereka?," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ekspatriat atau warga negara asing (WNA) kini dapat menduduki posisi pimpinan di badan usaha milik negara (BUMN).

Ia menyebut, aturan yang sebelumnya mensyaratkan pemimpin BUMN harus warga negara Indonesia (WNI) telah diubah agar tata kelola perusahaan pelat merah selaras dengan standar bisnis internasional.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di forum Forbes Global CEO Conference 2025 di St Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya transformasi BUMN agar mampu bersaing di tingkat global.

Kebijakan ini juga sejalan dengan langkah efisiensi yang tengah dijalankan Danantara, lembaga pengelola BUMN, untuk memangkas jumlah perusahaan pelat merah dari sekitar 1.000 menjadi hanya 200 hingga 240 entitas.

Reformasi BUMN dan Pemburu Talenta Global

Prabowo menjelaskan, perubahan aturan itu dilakukan agar BUMN dapat dikelola lebih profesional dan kompetitif. Ia menilai, kolaborasi dengan talenta global akan memperkuat tata kelola bisnis dan mempercepat peningkatan kinerja perusahaan negara.

“Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi, saya sangat bersemangat,” kata Prabowo.

Presiden juga meminta Danantara untuk merekrut pemimpin terbaik di bidangnya.

“Dan saya sampaikan kepada manajemen Danantara untuk menjalankannya dengan standar bisnis internasional. Kalian bisa mencari otak-otak terbaik, talenta-talenta terbaik,” ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo juga menyinggung soal peningkatan imbal hasil dan efisiensi pengelolaan BUMN. Ia menyebut, tata kelola perusahaan pelat merah harus disesuaikan dengan praktik bisnis global.

“Saya rasa saya sudah memberi tahu manajemen Danantara untuk menjalankannya dengan standar bisnis internasional,” ujar Prabowo.

Dua Ekspatriat Pimpin Garuda Indonesia

Perubahan regulasi itu mulai terlihat dalam restrukturisasi manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (15/10/2025), dua ekspatriat resmi bergabung ke jajaran direksi maskapai pelat merah tersebut.

Keduanya adalah Neil Raymond Mills, mantan bos Green Africa Airways, yang ditunjuk sebagai Direktur Transformasi, dan Balagopal Kunduvara dari Singapore Airlines sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Dalam rapat yang sama, RUPSLB juga menetapkan Glenny H. Kairupan sebagai Direktur Utama menggantikan Wamildan Tsani yang sebelumnya menjabat sejak November 2024.

Langkah Penyehatan Garuda

Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan P. Roeslani, menjelaskan bahwa perubahan manajemen Garuda merupakan bagian dari strategi penyehatan menyeluruh yang telah dirancang sejak tahun lalu.

Rosan menyebut, upaya perbaikan keuangan Garuda sebelumnya belum membuahkan hasil maksimal meski telah disuntik modal.

“Ini kan sebetulnya penyehatan Garuda, dari dulu coba disehatkan segala macam berkali-kali, sudah di-inject modalnya dulu, tapi kan tidak mencapai hasil maksimal,” ujar Rosan usai menghadiri Forbes Global CEO Conference di Jakarta.

Menurut Rosan, Danantara melakukan evaluasi menyeluruh selama hampir satu tahun dengan bantuan advisor khusus di sektor penerbangan.

“Setelah kita melakukan analisis menyeluruh dibantu juga dengan advisor khusus penerbangan, sehingga planning yang dijalankan ini sesuai dengan evaluasi yang sudah setahun lebih ini, ya kita melakukan penguatan dari segi manajemennya,” jelasnya.

Penguatan Manajemen dan Kompetisi Global

Rosan menegaskan bahwa langkah perombakan direksi dilakukan untuk memperkuat manajemen Garuda, bukan sekadar mengganti pimpinan.

Ia mengatakan, Danantara ingin memastikan proses transformasi berjalan menyeluruh, termasuk dengan menghadirkan profesional dari luar negeri.

“Kita menunjukkan bahwa kita tidak setengah-setengah dalam menyehatkan Garuda ini. Jadi memang bukan hanya satu, tapi justru ada ekspat yang kita masukkan sebagai penguatan dari segi manajemen,” kata Rosan.

Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menambahkan bahwa kehadiran pemimpin berskala internasional diharapkan dapat membawa BUMN menjadi pemain global.

“Keinginan Bapak (Presiden) adalah memang kita ingin ada pemimpin di BUMN-BUMN yang berskala internasional, karena keinginannya adalah membawa BUMN-BUMN kita juga menjadi global champion,” ujarnya.

Pandu menegaskan, perekrutan tenaga asing tetap memperhatikan prioritas bagi talenta lokal dan diaspora.

“Memang selalu prioritasnya sama. Kita cari putra-putri bangsa yang terbaik. Kemudian kita cari juga diaspora. Kalau misalnya tidak ada diaspora, baru international people,” tambahnya.

Respons DPR terhadap Kebijakan Ekspatriat Pimpin BUMN

Kebijakan perekrutan eksekutif asing di Garuda Indonesia sempat menuai sorotan dari anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam.

Dalam rapat bersama jajaran petinggi Garuda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025), Mufti mempertanyakan alasan penunjukan eksekutif dari Singapore Airlines ke jajaran direksi Garuda.

“Kami mendengar bahwa ada eksekutif dari Singapore Airlines yang masuk ke jajaran direksi di Garuda Indonesia, itu betul tidak, Pak? Kalau betul, kenapa harus disembunyikan?” kata Mufti.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, seharusnya Garuda memprioritaskan tenaga profesional dari dalam negeri atau diaspora Indonesia yang berpengalaman di maskapai internasional.

“Saya pikir orang-orang kita bagus-bagus juga, banyak juga orang kita di Qatar, banyak orang kita di Singapore Airlines, kenapa enggak kita hire dari mereka?” ujarnya.

Meski menuai kritik, pemerintah menegaskan bahwa langkah membuka peluang bagi ekspatriat sejalan dengan agenda reformasi BUMN untuk memperkuat tata kelola dan membawa perusahaan pelat merah bersaing di pasar global.

(Tim Redaksi: Dian Erika Nugraheny, Erlangga Djumena)

Artikel ini bersumber dari pemberitaan Kompas.com sebelumnya dengan judul:

Prabowo: Saya Sudah Ubah Aturan, Sekarang WNA Bisa Pimpin BUMN

Dua WNA Jadi Direksi Garuda, Bos Danantara Singgung soal Keuangan yang Tak Balik Modal

Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mengizinkan warga negara asing (WNA) bisa memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, pemerintahannya telah mengubah aturan yang memperbolehkan ekspatriat menjadi pimpinan di BUMN.

"Dan saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita," kata Prabowo saat berdiskusi bersama Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr alias Steve Forbes di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu (15/10) malam WIB.

Prabowo mengaku telah menginstruksikan manajemen BPI Danantara untuk menjalankan bisnisnya dengan standar internasional.

"Kalian bisa cari otak-otak terbaik, talenta-talenta terbaik," ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga mengaku telah menginstruksikan pimpinan Danantara untuk melakukan langkah rasional ke depan.

Prabowo juga menyebut telah menginstruksikan untuk memangkas jumlah BUMN dari sekitar seribu hanya menjadi sekitar 200 BUMN.

Ia berharap langkah pemangkasan itu akan meningkatkan pendapatan dari BUMN di Indonesia.

"Dan menjalankannya dengan standar internasional. Saya pun yakin itu akan meningkatkan pendapatan sekitar satu atau dua persen, harus meningkat," ucap politikus Partai Gerindra itu.