Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan kembali meraih pengakuan internasional dengan mempertahankan Gold Award pada ajang Australasian Reporting Awards (ARA) 2026 kategori General Award.

Penghargaan tersebut diberikan atas kualitas Annual Integrated Report Tahun 2024 yang dinilai memenuhi standar pelaporan internasional terbaik dalam aspek transparansi, akuntabilitas, tata kelola, dan keberlanjutan.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam rangkaian Australasian Reporting Awards (ARA) 2026 yang diselenggarakan di Sydney, Australia, pada 18 Juni 2026. Selanjutnya, penghargaan diterima secara resmi oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Bambang Joko Sutarto, di Jakarta.

Capaian ini menjadi semakin istimewa karena menandai dua tahun berturut-turut BPJS Ketenagakerjaan berhasil mempertahankan Gold Award, penghargaan tertinggi dalam kategori General Award.

Bambang Joko Sutarto menyampaikan penghargaan ini merupakan pengakuan internasional atas konsistensi institusi dalam menghadirkan pelaporan yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

"Kami bersyukur dan bangga dapat mempertahankan Gold Award pada Australasian Reporting Awards untuk tahun kedua berturut-turut. Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan dalam membangun budaya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik di seluruh lini institusi," ujar Bambang.

Dirinya menambahkan penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa kualitas pelaporan BPJS Ketenagakerjaan mampu memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan sekaligus memperoleh pengakuan dari komunitas pelaporan internasional.

"Penghargaan ini kami terima sebagai bentuk pengakuan atas komitmen institusi dalam menjaga kualitas tata kelola dan pelaporan yang transparan. Yang lebih penting, capaian ini menunjukkan bahwa standar pelaporan BPJS Ketenagakerjaan mampu bersaing dan mendapatkan apresiasi di tingkat internasional," lanjutnya.

Menurut Bambang, keberhasilan mempertahankan penghargaan tersebut tidak terlepas dari komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam menyusun laporan yang mengacu pada berbagai standar dan ketentuan nasional maupun internasional, termasuk penerapan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, GRI Standards, serta dukungan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Laporan terintegrasi yang disusun BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan dan operasional, tetapi juga menggambarkan bagaimana institusi menciptakan nilai jangka panjang melalui tata kelola yang baik, pengelolaan risiko yang efektif, inovasi layanan, serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

"Integrated Report dengan judul Innovating With Integrity Fostering Loyalty ini bukan sekadar dokumen pelaporan, tetapi menjadi media pertanggungjawaban institusi kepada seluruh pemangku kepentingan. Melalui laporan ini, kami berupaya menunjukkan bagaimana BPJS Ketenagakerjaan menjalankan mandat negara dalam melindungi pekerja Indonesia secara transparan, terukur, dan berkelanjutan," tambah Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan merupakan satu-satunya lembaga negara dari Indonesia yang berpartisipasi dan berhasil meraih penghargaan pada ajang ARA 2026.

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelaporan institusi tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga mampu bersaing dengan berbagai organisasi terkemuka dari kawasan Australia, Selandia Baru, dan Asia Pasifik.

Penghargaan Bergengsi di Asia Pasifik

Australasian Reporting Awards merupakan salah satu penghargaan pelaporan tahunan paling bergengsi di kawasan Asia Pasifik yang telah diselenggarakan selama lebih dari tujuh dekade.

Penilaian dilakukan secara independen dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari keterbukaan informasi, kualitas tata kelola, integrasi strategi organisasi, pengelolaan risiko, kinerja keberlanjutan, hingga kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan.

Keberhasilan mempertahankan Gold Award selama dua tahun berturut-turut menjadi motivasi bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan dan pengungkapan informasi kepada publik.

Ke depan, institusi akan terus memperkuat praktik tata kelola yang baik, meningkatkan kualitas pelaporan berbasis keberlanjutan, serta memastikan seluruh proses bisnis dijalankan secara transparan dan akuntabel.

"Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan pelaporan institusi. Capaian ini juga sejalan dengan strategi 3C BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada aspek Credibility, yang kami bangun melalui keterbukaan informasi, pengelolaan yang akuntabel, serta komitmen untuk menghadirkan perlindungan yang terpercaya bagi seluruh pekerja Indonesia," tutup Bambang.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan ekspor batu bara, sawit, dan mineral dilakukan lewat badan usaha milik negara menandai babak baru konsolidasi kekuasaan ekonomi ekstraktif di Indonesia. Ia mengumumkan bahwa ekspor komoditas strategis itu wajib melalui badan usaha milik negara dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026.

Kebijakan ini diklaim sebagai cara memperkuat devisa, merapikan tata niaga ekspor dan mencegah kebocoran penerimaan negara. Lalu dikemas dengan bahasa pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam, lengkap dengan tudingan praktik under‑invoicing dan janji optimalisasi penerimaan negara.

Di balik narasi nasionalisme ekonomi itu, yang sedang dibangun sesungguhnya bukan tata kelola yang adil. Melainkan, mekanisme baru untuk memusatkan kontrol atas rente sumber daya alam di lingkar kekuasaan presiden.

Aturan ini lahir di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, meluasnya krisis sosial-ekologis, dan jatuhnya daya beli domestik. Alih-alih memperbaiki struktur ekonomi yang rapuh, rezim Prabowo justru menggandakan ketergantungan pada ekspor komoditas primer sebagai bantalan stabilitas ekonomi sekaligus alat konsolidasi kekuasaan ekonomi-politik.

Resentralisasi Kontrol dan Konsolidasi Rente

PP Nomor 21 Tahun 2026 yang merevisi PP Nomor 36 Tahun 2023 mewajibkan ekspor sumber daya alam melalui BUMN per 1 Juni 2026. Ini bukan sekadar perubahan teknis tata niaga, tetapi langkah resentralisasi kontrol negara atas arus perdagangan komoditas strategis.

BUMN ditempatkan sebagai pengendali superkuat atas komoditas yang menjadi tulang punggung devisa nasional sekaligus sumber utama akumulasi kekayaan oligarki ekstraktif.

Angka resmi perdagangan menunjukkan betapa dominannya komoditas tersebut. Ekspor batu bara pada 2025 diperkirakan mencapai US$24,48 miliar. Ekspor hasil tambang non-migas mencapai sekitar US$35,36 miliar, yang berarti batu bara menyumbang kurang lebih 69% nilai ekspor hasil tambang nasional.

Pada tahun yang sama, nilai ekspor minyak sawit diperkirakan sekitar US$29,01 miliar, belum termasuk ekspor mineral dan produk hilirisasi seperti nikel dan ferro alloys yang terus naik seiring percepatan agenda hilirisasi.

Data ini memperlihatkan bahwa arus devisa dari industri ekstraktif sudah sangat besar. Masalah utama ekonomi Indonesia bukan kekurangan devisa dari sumber daya alam, tetapi rapuhnya struktur ekonomi yang terlalu bergantung pada komoditas ekstraktif dan tingginya konsentrasi keuntungan di tangan segelintir elite.

Dalam konteks itu, narasi penyelamatan devisa dan pengawasan ekspor yang disodorkan Prabowo menjadi janggal, sebab yang diselamatkan bukan rakyat dan lingkungan, melainkan kemampuan rezim mengendalikan sirkulasi rente.

Skema satu pintu semacam ini juga bukan hal baru. Pada 1990-an, rezim Orde Baru membentuk Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh, atau BPPC, di bawah kendali Tommy Soeharto dengan dalih menyehatkan tata niaga, menstabilkan harga, dan melindungi petani. Yang terjadi justru kebalikan.

BPPC berubah menjadi mesin monopoli yang mengendalikan pembelian dan penjualan cengkeh secara nasional, mendorong permainan harga yang gila-gilaan, dan memaksa petani menjual hasil panen dengan harga yang ditentukan kartel. Negara menanggung kerugian sangat besar, petani cengkeh bangkrut, dan lembaga itu akhirnya dibubarkan.

Pengalaman BPPC menunjukkan bahwa ketika kontrol atas komoditas diserahkan kepada satu simpul kekuasaan, ruang monopoli dan manipulasi harga terbuka lebar. Mekanisme yang di atas kertas disebut sebagai pengawasan dan penyangga dalam praktik dapat berubah menjadi alat distribusi rente bagi keluarga penguasa dan kroni-kroninya.

Kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN di bawah rezim Prabowo itu memperlihatkan pola yang mengkhawatirkan. Kontrol atas komoditas strategis dipusatkan di satu tangan, dengan risiko pengulangan skandal tata niaga ala BPPC dalam skala yang jauh lebih besar dan pada komoditas yang nilai ekonominya jauh melampaui cengkeh.

Kejanggalan itu kian jelas ketika kebijakan ekspor satu pintu disandingkan dengan kewajiban penempatan devisa hasil ekspor di sistem keuangan domestik melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara. Pemerintah tidak hanya ingin mengatur komoditas, tetapi juga arus devisa, likuiditas, dan sirkulasi modal dari industri ekstraktif. DHE harus disimpan dalam rekening khusus di bank milik negara yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan kebijakan keuangan pemerintah.

Selama dua dekade terakhir, sektor batu bara, sawit, nikel, dan mineral kritis dikuasai aktor-aktor yang dekat dengan elite politik, aparat keamanan, dan lingkar kekuasaan tertinggi. Dalam struktur seperti itu, resentralisasi kontrol hampir pasti berlangsung di dalam rezim oligarki yang sama, hanya dengan pusat kendali yang lebih terkonsentrasi di sekitar presiden.

Kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN, ditambah kewajiban DHE di bank Himbara, membuka peluang sangat besar untuk memperkuat konsentrasi kekuasaan ekonomi di tangan elite dan oligarki ekstraktif yang berada di sekitar Prabowo.

Dalam konteks seperti itulah sejak awal pemerintahannya, Prabowo menunjukkan kecenderungan memperkuat model politik-ekonomi komando, dari pangan, energi, investasi, hingga kini perdagangan komoditas sumber daya alam.

Kontrol itu tidak netral karena beroperasi di dalam jaringan kepentingan ekonomi-politik yang sejak lama menyandarkan diri pada ekstraktivisme. Dalam kerangka inilah, yang sedang berlangsung bukan penguatan negara untuk kepentingan publik, melainkan penguatan pusat komando baru bagi akumulasi rente.

Danantara dan Sentralisasi Aset Negara

PP ini juga harus dibaca bersama menguatnya Danantara sebagai instrumen superholding baru pengelolaan aset dan investasi negara. Di tengah skema ekspor satu pintu, pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia di bawah Danantara. Langkah ini menempatkan perdagangan sumber daya alam dalam orbit korporasi yang dikendalikan langsung oleh presiden.

Dokumen korporat yang beredar menunjukkan bahwa PT Danantara Sumberdaya Indonesia resmi dibentuk pada 18 Mei 2026, hanya dua hari sebelum Prabowo mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu melalui PP 21/2026.

Akta perusahaan menyebut status awal sebagai perseroan swasta nasional dengan keputusan pengesahan tertanggal 19 Mei 2026. Sementara CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa status perseroan ini akan diubah menjadi BUMN setelah pengumuman PP.

Danantara sendiri dirancang sebagai superholding yang dikendalikan langsung oleh presiden dengan mandat mengonsolidasikan aset-aset BUMN strategis bernilai ratusan miliar dolar AS.

Berbeda dengan BUMN konvensional, Danantara dirancang sebagai konglomerat negara dengan kewenangan besar atas aset, investasi, dan pembiayaan. Melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia, konglomerat ini berpotensi mengendalikan rantai perdagangan komoditas ekstraktif dari hulu ke hilir.

Dalam satu tarikan napas, rezim Prabowo tengah menempatkan penguasaan sumber daya alam, jalur ekspor, devisa, investasi, dan aset negara di dalam satu struktur di bawah kendali langsung presiden. Di atas itu semua, Danantara juga mengonsolidasikan perbankan Himbara di bawah naungannya.

Konsentrasi kekuasaan ekonomi semacam ini sangat berbahaya bagi demokrasi dan kelestarian lingkungan. Ruang akuntabilitas publik menyempit karena keputusan strategis digeser ke dalam lingkaran korporasi negara yang langsung terhubung ke presiden.

Batas antara kepentingan negara dan kepentingan korporasi menjadi kabur. Risiko konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan pun membesar.

Dampaknya nyata di lapangan. Masyarakat akan semakin sulit menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan, konflik lahan, pelanggaran hak asasi manusia, maupun kebocoran penerimaan negara. Seluruh rantai kebijakan dan bisnis berada di dalam satu orbit kekuasaan yang nyaris mustahil digugat tanpa risiko intimidasi dan represi.

Menghentikan Konsolidasi Oligarki Ekstraktif

PP 21/2026 tidak layak dibaca sebagai upaya memperbaiki tata niaga sumber daya alam. Aturan ini lebih tepat dipahami sebagai langkah besar untuk mengonsolidasikan oligarki ekstraktif di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, yang dibutuhkan bukan tepuk tangan atas jargon pengawasan, melainkan penolakan yang tegas terhadap sentralisasi rente di tangan segelintir elite.

Pertama, PP 21/2026 harus dicabut. Agenda ekspor satu pintu melalui BUMN hanya akan memperkuat konsentrasi rente ekstraktif di tangan segelintir elite, bukan memperbaiki tata kelola atau melindungi wilayah hidup rakyat.

Kedua, penguatan Danantara sebagai superholding yang menyatukan penguasaan sumber daya alam, aset negara, dan arus modal di bawah kendali langsung presiden harus dihentikan. Seluruh dokumen dan skema Danantara mesti dibuka ke publik untuk diaudit secara independen.

Ketiga, pemerintah wajib melakukan audit menyeluruh terhadap industri batu bara, sawit, dan mineral sebelum merancang kebijakan baru apa pun terkait ekspor sumber daya alam. Audit itu harus menelusuri hubungan industri ekstraktif dengan pendanaan pemilu, konflik lahan, pelanggaran HAM, dan kerusakan lingkungan.

Keempat, arah kebijakan ekonomi dan energi harus dibangun ulang dengan pijakan keadilan ekologis, pemenuhan hak warga atas ruang hidup, dan penguatan ekonomi rakyat. Kebijakan tidak boleh lagi sekadar berorientasi pada aliran devisa dan kepentingan oligarki ekstraktif, tetapi pada keberlanjutan lingkungan dan keselamatan warga di tapak.

Tanpa perubahan arah tersebut, kebijakan ekspor satu pintu dan penguatan Danantara hanya akan memperdalam ketergantungan negara pada ekstraktivisme. Penderitaan warga di wilayah terdampak akan meluas, sementara oligarki yang sudah terlalu lama menguasai tanah, air, dan ruang hidup rakyat Indonesia akan berdiri semakin kokoh di bawah payung resmi negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pembentukan badan usaha milik negara untuk sentralisasi ekspor sumber daya alam (SDA) nasional berpotensi meningkatkan devisa negara sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penerimaan ekspor.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat membantu pemerintah memantau Devisa Hasil Ekspor (DHE) secara lebih akurat dan meminimalkan praktik perdagangan ilegal yang selama ini menggerus potensi penerimaan negara.

“Dampaknya akan meningkatkan devisa negara dan meminimalisir praktik ilegal yang selama ini membuat potensi pemasukan negara hilang,” ujar Esther dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, pembentukan entitas tunggal untuk ekspor SDA juga dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global karena pemerintah memiliki kendali lebih besar terhadap volume dan harga ekspor komoditas strategis.

Esther menilai DSI berpotensi menjadi badan usaha milik negara (BUMN) dengan bargaining power internasional yang lebih kuat dibanding sistem perdagangan yang tersebar seperti saat ini.

Selain memperkuat posisi ekspor, DSI dinilai dapat membantu pemerintah menjaga ketersediaan komoditas di dalam negeri sekaligus menstabilkan harga.

“DSI juga dapat memperbaiki tata kelola perdagangan agar lebih akuntabel dan meminimalisir praktik ilegal seperti penyelundupan atau manipulasi harga,” katanya.

Meski demikian, Esther mengingatkan pemerintah tetap harus menjaga transparansi tata kelola perusahaan agar kebijakan ekspor satu pintu tidak justru mematikan pelaku usaha yang lebih kecil.

Dia berpandangan sistem perdagangan yang terlalu terpusat berisiko menghambat fleksibilitas eksportir swasta dalam mengembangkan pasar internasional.

“Jangan sampai sistem manajemen atau aturan terpusat mematikan inisiatif ekspansi pasar yang lebih gesit dari perusahaan eksportir yang lebih kecil,” ujarnya.

Sebelumnya, Chief Executive Officer Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pembentukan DSI bertujuan memperkuat transparansi transaksi ekspor sumber daya alam nasional.

Menurut Rosan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas SDA agar lebih terbuka dan akuntabel.

Dia menyoroti masih tingginya praktik under invoicing dan transfer pricing dalam perdagangan komoditas nasional berdasarkan berbagai laporan internasional.

“Selama ini, dalam kurun waktu sekian lama, kita lihat dari data yang disampaikan oleh Bapak Presiden dari World Bank, begitu tingginya underinvoicing dan transfer pricing terhadap komoditas-komoditas kita,” ujar Rosan.

Rencana pembentukan DSI sebelumnya memunculkan kekhawatiran dari sejumlah organisasi petani sawit dan pelaku usaha karena dinilai berpotensi memunculkan sentralisasi perdagangan komoditas strategis melalui satu pintu ekspor.

Namun, pemerintah menilai langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat pengawasan devisa ekspor, memperbaiki tata kelola perdagangan, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) meminta pemerintah memperjelas keberlanjutan kontrak ekspor yang telah berjalan menyusul rencana penerapan tata kelola baru ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) anak usaha Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Ketua Umum GPEI Benny Soetrisno mengatakan para eksportir selama ini telah memiliki kontrak jangka panjang dengan pembeli luar negeri, termasuk kesepakatan terkait jadwal pengiriman dan harga dalam periode tertentu.

“Para eksportir sudah punya kontrak ekspor jangka panjang atau waktudeliverydan harga tertentu dalam masa tertentu,” ujar Benny kepadaBisnis, Rabu (20/5/2026).

Selain kontrak jangka panjang, kata dia, sebagian transaksi ekspor juga dilakukan secara instan berdasarkan harga pasar saat itu (trading spot) sesuai kebutuhan pasar.

“Ada juga yang sifatnyaspotsaja. Apakah kontrak tersebut nanti bisa diwakili lebih lanjut oleh badan ekspor tersebut? Termasuk cara bayarnya,” katanya.

Menurut Benny, kepastian mengenai mekanisme pengalihan transaksi dan pembayaran menjadi penting agar tidak menimbulkan gangguan dalam hubungan dagang antara eksportir Indonesia dan pembeli di luar negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di DPR, Rabu (20/5/2026).

Dalam aturan tersebut, pemerintah akan mewajibkan penjualan sejumlah komoditas SDA strategis dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” ujar Prabowo.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara juga membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang akan menjadi platform satu pintu dokumentasi dan transaksi ekspor SDA.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pada tahap awal mulai 1 Juni 2026, dokumentasi ekspor akan dilakukan melalui Danantara Sumberdaya Indonesia. Selanjutnya, mulai 1 September 2026, seluruh proses ekspor komoditas strategis ditargetkan dilakukan sepenuhnya melalui perusahaan tersebut.

Pemerintah menyebut kebijakan itu bertujuan memperkuat pengawasan ekspor, mencegah praktikunder invoicingdantransfer pricing, serta meningkatkan pengawasan devisa hasil ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA – Laporan keuangan perdana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara tengah disorot belakangan. Pasalnya, setahun lebih sovereign wealth fund ini dibentuk, publik tengah menanti realisasinya dalam mendatangkan investasi ke RI.

Danantara dalam laman resminya, angkat suara perihal sorotan ini. Manajemen memastikan bahwa ketentuan pelaporan keuangan perdana Danantara masih akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 dan peraturan turunannya.

Adapun UU Nomor 16 Tahun 2025, mengatur tentang perubahan keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pasal 43J Ayat 1, dijelaskan bahwa penyampaian laporan tahunan kepada kepala BP BUMN dilakukan maksimum 6 bulan setelah tahun buku berakhir.

”Sebagai badan sui generis yang dilahirkan langsung melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, ketentuan pelaporan Danantara Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 dan peraturan-peraturan turunannya,” kata manajemen dalam laman resminya, dikutip Kamis (14/5/2026).

Pengaturan mengenai pelaporan laporan keuangan juga termaktub dalam PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Dalam aturan itu, disebutkan bahwa laporan keuangan Danantara harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas Danantara sendiri merupakan pihak yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Namun, PP tersebut tidak terang menyebutkan tenggat waktu penyampaian laporan keuangan kepada Dewan Pengawas Danantara. Dewan Pengawas, dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh salah satunya komite audit.

Manajemen Danantara, menerangkan bahwa penyampaian laporan keuangan tahun buku 2025 akan dilakukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor pemerintah.

”Sebagai badan sui generis, Danantara Indonesia tetap melaporkan laporan keuangan tahunan kepada auditor pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan,” katanya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan insentif pajak untuk proses perampingan atau streamlining BUMN melalui merger dan akuisisi.

Ia memutuskan tidak mengenakan pajak atas transaksi jual beli dalam aksi korporasi tersebut hingga 2029.

Purbaya mengatakan kebijakan itu diberikan agar proses efisiensi BUMN dari sekitar 1.000 perusahaan menjadi 248 tidak terbebani biaya tambahan akibat pajak.

"Untuk merger dan akuisisi kita nol kan. Kita kasih waktu tiga tahun sampai 2029, setelah itu kita terapkan pajak yang sama untuk semua perusahaan kalau dia masih melakukan merger dan akuisisi. Kita charge biasa," ujar Purbaya ketika ditemui usai konferensi pers Hasil Rapat Berskala KSSK II Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (7/5).

Menurut dia, pengenaan pajak saat proses merger justru membuat biaya restrukturisasi menjadi mahal. Padahal, tujuan utamanya untuk meningkatkan efisiensi perusahaan negara.

"Kalau kita pajakin pada waktu dia jual beli di situ, padahal itu untuk efisiensi, jadi mahal sekali cost-nya. Untuk saya juga enggak masuk akal (kalau dipajakin, red) karena tujuannya untuk efisiensi," ujar Purbaya.

Ia menjelaskan pemerintah lebih mementingkan hasil akhir berupa BUMN yang lebih ramping, efisien, dan menghasilkan keuntungan lebih besar.

Purbaya pun menekankan pembebasan pajak hanya berlaku untuk transaksi merger dan akuisisi, sedangkan pajak penghasilan dan kewajiban pajak normal lainnya tetap berlaku seperti biasa.

"Pajak penghasilan itu segala macam biasa, normal," ucap Purbaya.

Ia mengatakan insentif tersebut berlaku mulai sekarang dan diberikan untuk mempercepat target perampingan BUMN yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini insentif supaya efisiensinya itu berlangsung dengan cepat dan enggak mahal," ujarnya.

Setelah masa insentif berakhir pada 2029, seluruh transaksi merger dan akuisisi akan kembali dikenakan pajak normal seperti perusahaan lainnya.

Usai bertemu Purbaya pada Rabu (6/5), Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria mengatakan keringanan yang diberikan berupa penghapusan pajak yang berkaitan dengan transaksi selama proses perampingan, seperti merger, likuidasi, hingga konsolidasi.

Ia menyebut kebijakan ini telah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

"Seluruhnya (dihapuskan). Semua pajak yang related dengan transaksi transaksi streamlining ini, baik itu merger, likuidasi dan lain sebagainya, itu penyatuan perusahaan dan lain sebagainya, itu diberikan keringanan pajak," ujar Dony ketika ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Dalam lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), status kepegawaian tidak hanya terdiri dari pegawai tetap. Salah satu status yang umum digunakan adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT.

Lalu, apa itu pegawai BUMN PKWT?

PKWT adalah hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Di BUMN, pegawai PKWT sering disebut sebagai pegawai kontrak.

Meskipun begitu, status kepegawaian tersebut berbeda dengan Pegawai Tetap (PKWTT), di mana masa kerja pegawai PKWT dibatasi oleh durasi kontrak atau selesainya suatu proyek spesifik.

Merujuk pada PP No. 35 Tahun 2021, jangka waktu untuk PKWT dilaksanakan paling lama 5 tahun. Jika kontrak berakhir dan pekerjaan belum selesai, maka dapat dilakukan perpanjangan dengan jangka waktu keseluruhan (kontrak awal + perpanjangan) tidak boleh lebih dari 5 tahun.

Berdasarkan regulasi terbaru, tidak semua posisi bisa diisi oleh pegawai PKWT. Umumnya, PKWT diperuntukkan bagi beberapa kategori seperti, pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. Ada juga pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

[Gambas:Youtube]

Selanjutnya, jenis pekerjaan PKWT umumnya bersifat musiman. Ada juga pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan.

Di samping itu, PKWT di BUMN juga memiliki hak meskipun berstatus kontrak. Pegawai PKWT di BUMN memiliki hak-hak yang dilindungi undang-undang seperti upah, BPJS baik Ketenagakerjaan hingga Kesehatan, serta uang kompensasi. 

Pegawai PKWT di BUMN juga memiliki hak untuk mendapatkan uang kompensasi, serta waktu istirahat dan cuti.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan lahan di Tanah Abang yang diklaim Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal alias Hercules, merupakan aset negara.

Penegasan itu disampaikan setelah ia menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (16/4).

Ara, sapaan akrab Maruarar, menyatakan lahan di kawasan Tanah Abang tersebut merupakan aset negara melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero). Lahan itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat berupa 500 unit rumah susun (rusun). Pembangunan ini akan melibatkan pihak swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Namun, lahan itu sebelumnya diklaim Hercules bukan milik negara, melainkan milik ahli waris bernama Sulaeman Effendi.

"Saya senang tadi soal tanah (di lahan) Kereta Api yang ada di Jakarta, itu jelas itulah aset negara, sudah disampaikan seperti itu," kata Ara kepada wartawan.

Ia menambahkan pada Jumat besok (17/3) ia akan mengikuti rapat di kantor Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) untuk membahas pemanfaatan aset milik negara melalui BUMN dalam pembangunan rumah rakyat.

Menurut Ara, dalam rapat tersebut perwakilan dari Kementerian ATR/BPN juga akan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait status kepemilikan lahan di Tanah Abang.

"Besok juga Pak Nusron akan menugaskan dirjen (direktur jenderal) dari sini untuk menjelaskan kepada teman-teman apa alasan-alasannya dan kejelasan seperti tanah yang ada di Tanah Abang itu jelas adalah aset negara," ujarnya.

Polemik soal kepemilikan tanah di Tanah Abang dengan Hercules terekam dalam video yang diunggah Ara di akun Instagramnya pada 5 April lalu. Dalam video tersebut, terlihat ada perdebatan antara Ara dan Hercules.

Dalam video, awalnya Ara terlihat berbincang dengan sejumlah pihak, salah satunya Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin. Ia bertanya soal lahan di Tanah Abang itu. Lantas Bobby mengatakan lahan itu kini dikuasai oleh ormas secara ilegal.

Ara pun kembali bertanya soal status lahan. Ia menegaskan negara tidak boleh kalah dengan kondisi itu.

"Ini saya menganggap bahwa hukumnya udah beres ya. Jamin ya? Ini berarti bicara keberanian kan. Bicara ketegasan kan, kasih sama yang berani aja. Masa negara kalah sama yang beginian," kata Ara.

Video lalu memperlihatkan Ara dan rombongan meninjau sebuah lahan. Di momen ini, Maruarar sempat berdebat dengan Hercules soal kepemilikan lahan.

Hercules meyakini lahan itu bukan punya negara. Ia mengaku memiliki bukti lengkap.

"Kita berarti pandangannya berbeda, saya hormati pandangan Pak Hercules," kata Ara.

"Kami punya bukti semua lengkap," jawab Hercules.

"Bapak Hercules, saya hormati pendapatnya. Saya datang ke sini baik-baik, saya jelaskan siapa saya. Tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya," ucap Ara.

Video kemudian memperlihatkan Hercules menjelaskan soal hak pengelolaan lahan (HPL).

"HPL itu untuk mengelola lahan, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan," kata Hercules.

[Gambas:Youtube]

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu strategi yang kini didorong adalah optimalisasi lahan Hak Guna Usaha (HGU) sebagai lokasi relokasi hunian yang aman dan berkelanjutan.

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemanfaatan lahan HGU menjadi opsi alternatif, terutama bagi pemerintah daerah yang mengalami keterbatasan lahan untuk pembangunan huntap, serta tidak memiliki lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Perintah Presiden, semua tanah pemerintah diprioritaskan untuk korban bencana. Kalau tidak ada, kita lihat opsi lain, termasuk HGU. Prinsipnya tanah itu milik negara, hanya hak guna usaha saja, sehingga diharapkan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat terdampak," ujar Tito usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR di Jakarta, Senin (6/4).

Berdasarkan data pemetaan areal relokasi hunian dari Kementerian Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, potensi lahan HGU yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan huntap sangat signifikan.

Di Provinsi Aceh terdapat 52 lokasi HGU dengan luas mencapai 81.551 hektare, di Sumatera Utara sebanyak 18 HGU seluas 24.418 hektare, dan di Sumatera Barat 33 HGU dengan luas 88.405 hektare.

Satgas PRR juga telah mengidentifikasi kebutuhan lahan relokasi hunian seluas 4.778 hektare yang tersebar di tiga provinsi, terdiri dari 1.039 hektare di Aceh, 3.577 hektare di Sumatera Utara, dan 162 hektare di Sumatera Barat.

Optimalisasi lahan HGU akan digunakan untuk pembangunan huntap dengan skema komunal, yakni memindahkan penyintas bencana ke kawasan baru yang dinilai lebih aman dari risiko bencana. Pembangunan kawasan hunian komunal tersebut rencananya dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tito menambahkan komunikasi dengan pemegang izin HGU, termasuk perusahaan perkebunan, terus dilakukan melalui pemerintah daerah guna membuka peluang pemanfaatan lahan yang dinilai layak untuk relokasi meski di daerah tersebut tidak memiliki lahan BUMN.

"Karena prinsip dasarnya itu adalah tanah punya negara, mereka hanya miliki HGU, tolonglah terketuk hatinya untuk masyarakat," tutur Tito.

Selain dengan skema komunal, Satgas PRR juga menyiapkan huntap dengan skema in situ atau pembangunan kembali di area lahan milik masyarakat, yang pekerjaannya dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Namun, dalam skema itu, Satgas PRR juga menyiapkan bantuan perbaikan rumah sebesar Rp60 juta yang diberikan dalam dua tahap, bagi penyintas yang ingin membangun kembali rumahnya secara mandiri.

Data Satgas PRR per 9 April 2026 menunjukkan sebanyak 39.007 unit huntap akan dibangun di tiga provinsi terdampak. Saat ini, sebanyak 230 huntap sudah selesai dibangun dan 1.240 unit lainnya sedang dalam proses pembangunan.

Perum BULOG merespons pemberitaan di sejumlah media online yang memuat informasi terkait profil Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani sebagai tidak akurat dan berpotensi menyesatkan publik, termasuk narasi yang mengaitkan jabatan Direktur Utama Perum BULOG dengan posisi Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI.

Head of Public Relations Perum BULOG, Tomi Wijaya, menegaskan bahwa informasi yang mengaitkan jabatan Direktur Utama Perum BULOG menjadi Kabais TNI adalah tidak benar atau hoaks, dan tidak sesuai dengan fakta.

"Perlu kami tegaskan bahwa narasi yang menyebutkan Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani menjabat sebagai Kabais TNI adalah tidak benar dan merupakan disinformasi yang berpotensi menyesatkan publik," ujar Tomi.

Tomi menambahkan bahwa penugasan Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama Perum BULOG merupakan keputusan resmi pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Beliau telah mengundurkan diri ketika ditunjuk sebagai Dirut BULOG dan saat ini sudah purnawirawan dari TNI," katanya.

Pada saat bersamaan, Perum BULOG kembali menegaskan komitmennya untuk menjalankan mandat negara di bidang ketahanan pangan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Lebih lanjut, Perum BULOG mengimbau kepada seluruh pihak, termasuk media massa dan masyarakat, untuk mengedepankan prinsip verifikasi dan keberimbangan dalam pemberitaan, serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.

Proses ini mencakup evaluasi kebijakan akuntansi, kualitas dan pencatatan aset, penguatan sistem tata kelola serta manajemen risiko yang terintegrasi

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) sebagai manajemen dan pemegang mandat atas portofolio Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjalankan langkah penguatan tata kelola dan penataan fundamental perusahaan secara menyeluruh.

Sebagai bagian dari proses transisi dan konsolidasi manajemen, Danantara melalui entitas holding operasionalnya, PT Danantara Asset Management (DAM), melakukan pengkajian secara menyeluruh dan terstruktur terhadap perusahaan-perusahaan BUMN.

“Proses ini mencakup evaluasi kebijakan akuntansi, kualitas dan pencatatan aset, penguatan sistem tata kelola serta manajemen risiko yang terintegrasi, guna memastikan standar pengelolaan yang semakin solid dan selaras dengan praktik terbaik,” ujar Managing Director Stakeholder Management Danantara, Rohan Hafas dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Rohan menjelaskan, langkah penguatan sebelumnya telah dimulai pada kelompok perusahaan BUMN Karya dan kini diperluas secara bertahap ke sektor-sektor lainnya dalam portofolio BUMN.

Fokus utama dari inisiatif adalah normalisasi dan peningkatan kualitas aset, penyelarasan pencatatan agar laporan keuangan semakin akurat, wajar, dan terkini sesuai standar akuntansi yang berlaku dan praktik pelaporan keuangan yang diakui secara luas, serta memastikan praktik pengelolaan yang transparan dan prudent.

Selain itu, Danantara juga menekankan penguatan fundamental keuangan yang berbasis pada kualitas laba (earnings quality) dan arus kas operasional (operating cash flow) yang kuat, peningkatan EBITDA yang berkelanjutan, disiplin belanja modal (capital expenditure discipline), serta struktur permodalan yang sehat dan terjaga.

“Perhatian diarahkan pada optimalisasi Return On Assets (ROA), perbaikan margin operasional, penguatan kapasitas pemenuhan kewajiban finansial, serta pengelolaan likuiditas yang konservatif dan terukur,” ujar Rohan.

Pendekatan ini memastikan bahwa kinerja perusahaan tidak hanya tercermin dalam pertumbuhan nominal, tetapi dalam kemampuan menghasilkan arus kas yang konsisten, menjaga solvabilitas, meningkatkan Return On Equity (ROE), serta memperkuat kapasitas pembagian dividen secara berkelanjutan bagi negara sebagai pemegang saham.

"Governance reset ini merupakan bagian dari komitmen manajemen baru dalam memastikan pengelolaan BUMN berorientasi pada nilai ekonomi riil dan keberlanjutan jangka panjang," ujar Rohan.

Sebagai manajemen baru dan pemegang mandat pengelolaan aset negara, Ia menyebut Danantara berkewajiban melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kualitas aset, kebijakan akuntansi, serta disiplin tata kelola di seluruh portofolio.

“Governance reset ini adalah langkah penguatan fondasi agar neraca perusahaan mencerminkan kondisi yang aktual, prudent, dan kredibel,” ujar Rohan.

Rohan menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ke depan tidak semata pada besarnya angka di neraca, melainkan pada kualitas kinerja yang nyata.

“Ke depan, ukuran keberhasilan bukan hanya pada besarnya angka di neraca, tetapi pada kualitas laba, kekuatan arus kas, dan kemampuan perusahaan menciptakan nilai ekonomi secara nyata,” ujar Rohan.

Ia melanjutkan, fokus Danantara adalah membangun fundamental yang menghasilkan uang riil dan dividen berkelanjutan bagi negara.

“Pertumbuhan yang sehat harus berbasis pada produktivitas dan kinerja operasional, sehingga kontribusinya terhadap penerimaan negara benar-benar terukur dan berkelanjutan,” ujar Rohan.

Melalui fondasi keuangan yang semakin solid dan disiplin manajemen yang kuat, menurut Rohan, perusahaan akan lebih fokus pada efisiensi, peningkatan margin operasional, serta penciptaan nilai riil bagi pemegang saham, yaitu negara.

Danantara menegaskan bahwa proses ini dilakukan secara sistematis dan bertahap, dengan tetap menjaga stabilitas operasional dan kesinambungan bisnis di seluruh portofolio, sebagai bagian dari transformasi institusional jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

CEO Badan Pembiayaan Negara Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan P Roeslani menegaskan komitmen untuk merampingkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari seribu lebih menjadi kisaran 300 perusahaan.

Dia juga mengungkapkan dalam waktu tiga bulan pihaknya telah menutup 100 perusahaan sebagai upaya konsilidasi.

Pernyataan tersebut Rosan tekankan saat berbicara di CNA Summit di Jakarta, dilansir dari Instagram Channel News Asia, Jumat (6/2).

"Jika anda melihat 90-92 persen dividen hanya datang dari 12 perusahaan, dari ribuan (BUMN) yang ada. Jadi ini (alasan) kenapa kami ingin (merampingkan) jadi 300-an," jelas Rosan dalam acara tersebut.

Dia menjelaskan, perampingan BUMN bertujuan untuk menciptakan produktivitas yang lebih baik. Selain itu juga untuk efisiensi, serta sumber daya manusia yang lebih baik.

"Ketika kami melakukan ini, kami punya 137 hotel, ada 75 rumah sakit, dan semuanya secara umum berjalan dengan buruk," paparnya.

Rosan memandang kondisi tersebut sebagai isu yang harus dibenahi, namun di satu sisi itu bisa menjadi kesempatan.

"Jadi kami ingin konsolidasi, kami terbuka untuk privatisasi, Kami juga tutup beberapa. Sebenarnya, dalam tiga bulan kami sudah tutup 100 perusahaan," ungkap Rosan.

Di samping itu, Bos Danantara juga menegaskan target ambisiusnya untuk pertumbuhan aset tiga kali lipat pada 2030.

Rencana Danantara untuk merampingkan jumlah BUMN beserta anak usahanya sudah lama digaungkan. Konsolidasi akan dilakukan dari berbagai sektor bisnis.

"Kita melakukan pengkonsolidasian daripada bisnis kita, yang tadinya tadi logistiknya ada 18, nanti menjadi satu perusahaan logistik yang size-nya cukup besar, kompetitif, yang mampu bersaing. Kemudian juga memberikan nilai tambah yang signifikan buat Danantara," kata COO Danantara Dony Oskaria beberpa waktu lalu.Konsolidasi juga dilakukan pada sektor asuransi, yang saat ini mencakup 16 BUMN. Menurut Dony, skala bisnis perusahaan-perusahaan asuransi BUMN tersebut masih terlalu kecil untuk bersaing dengan perusahaan swasta.