Jakarta: Isu sampah kini menjadi salah satu tantangan lingkungan terbesar. Karena itu, semakin banyak perusahaan mulai menerapkan budaya zero waste dengan mengurangi sampah sejak dari sumbernya.

Salah satu yang dilakukan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dalam pengelolaan sampah terpadu adalah kolaborasi bersama Waste4Change dan Eco Touch.

PLN EPI menerapkan sistem pemilahan sampah sejak awal agar limbah yang dihasilkan dapat dikelola sesuai jenisnya dan tidak seluruhnya berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Ratusan kilogram sampah berhasil dikelola

Sepanjang periode Januari hingga Mei 2026, PLN EPI berhasil mengelola 460 kilogram sampah terpilah, yang terdiri atas 69 kilogram sampah organik, 390,9 kilogram sampah anorganik, dan 226 kilogram sampah residu.

Seluruh sampah yang telah dipilah kemudian dikelola sesuai karakteristiknya, mulai dari pengolahan menjadi kompos, didaur ulang menjadi bahan baku baru, hingga penanganan residu secara bertanggung jawab sehingga dapat meminimalkan beban TPA.

Selain pengelolaan sampah harian, PLN EPI juga menginisiasi pengumpulan pakaian layak pakai melalui kolaborasi dengan Eco Touch sebagai bagian dari upaya memperpanjang siklus hidup produk tekstil dan mengurangi limbah fesyen.

Hingga Mei 2026, secara akumulatif PLN EPI berhasil mengumpulkan 182,95 kilogram pakaian bekas yang selanjutnya akan didaur ulang.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI, Mamit Setiawan, mengatakan bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar aktivitas operasional, tetapi merupakan bagian dari budaya keberlanjutan yang terus dibangun perusahaan.

"Keberlanjutan dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Melalui pemilahan sampah sejak dari sumber, Kami ingin membangun kesadaran seluruh insan PLN EPI bahwa setiap individu memiliki peran dalam mengurangi dampak lingkungan," kata Mamit dalam keterangan tertulis, Jumat, 26 Juni 2026.

Menurutnya, kolaborasi dengan Waste4Change menjadi bagian dari upaya perusahaan menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terukur, transparan, dan bertanggung jawab.

Tidak hanya memastikan sampah dikelola sesuai prinsip lingkungan, kerja sama ini juga memungkinkan perusahaan memantau capaian pengurangan sampah secara berkala sebagai bagian dari implementasi ESG.

Selain penyediaan fasilitas pemilahan sampah, PLN EPI juga secara rutin mengedukasi pegawai mengenai pentingnya pengurangan sampah, penggunaan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle), sehingga pengelolaan sampah menjadi bagian dari budaya kerja perusahaan.

Program ini sejalan dengan komitmen PLN EPI dalam mendukung target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), serta mendukung pencapaian target nasional pengurangan sampah.

Ke depan, PLN EPI akan terus memperluas berbagai inisiatif keberlanjutan di lingkungan perusahaan, mulai dari edukasi pegawai untuk bijak dalam mengelola sampah, implementasi program pengurangan sampah, hingga peningkatan partisipasi pegawai dalam berbagai program pelestarian lingkungan.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, BANDUNG -- Kelurahan Pasirlayung, Kota Bandung, kini menjadi titik sentral lahirnya inovasi pengelolaan limbah organik revolusioner bertajuk Bersemi Farm.

Melalui sistem "Apartemen Ayam Maggot", tumpukan sampah dapur yang semula menjadi beban lingkungan kini dikonversi menjadi sumber pangan bergizi tinggi seperti telur, daging ayam, hingga ikan sebagai bagian dari penguatan ekonomi sirkular.

Inovasi tersebut digagas oleh Linus Pasasa, dosen Program Studi Fisika Institut Teknologi Bandung (ITB). Berawal dari keprihatinan terhadap krisis sampah yang kronis di Kota Bandung, Linus menghadirkan sistem peternakan vertikal yang mampu mengolah sampah organik hanya dalam waktu 48 jam, sekaligus memproduksi protein hewani bagi masyarakat.

"Saya sebagai warga Bandung merasa prihatin melihat persoalan sampah. Sebagai dosen, saya berpikir bagaimana ilmu yang kami miliki bisa memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Dari situlah lahir Bersemi Farm, dari sampah menjadi gizi," kata Linus.

Konsep peternakan terpadu ini memanfaatkan larva lalat tentara hitam atau maggot Black Soldier Fly (BSF) sebagai agen pengurai primer. Berbeda dengan metode komposter konvensional yang membutuhkan waktu hingga tiga bulan, maggot mampu menyelesaikan proses degradasi limbah dalam hitungan hari. Hasilnya, maggot tersebut menjadi pakan bernutrisi bagi ternak, sementara kotoran ternak diolah kembali dalam siklus yang nyaris tanpa residu.

Fasilitas Bersemi Farm di RW 02 Pasirlayung saat ini memiliki kapasitas olah hingga 300 kilogram sampah organik per hari. Angka ini melampaui target Pemerintah Kota Bandung yang menetapkan angka 25 kilogram sampah organik per RW. Saat ini, warga setempat telah mampu menyuplai 50 hingga 75 kilogram sampah per hari untuk dikelola di fasilitas tersebut.

"Kami ingin memperpanjang siklus sampah organik. Jangan berhenti menjadi kompos saja, tetapi bisa menghasilkan protein untuk masyarakat," ujar Linus.

Linus Pasasa merupakan akademisi dengan rekam jejak panjang. Meraih gelar Doktor dari Universität Karlsruhe, Jerman, ia telah aktif mengembangkan riset mulai dari fisika kebumian, mitigasi bencana, hingga kecerdasan buatan. Sejak 2024, fokus pengabdian masyarakatnya kian tajam pada pengelolaan sampah berbasis Zero Waste dan ketahanan pangan.

Implementasi teknologi ini juga didesain untuk mendukung program nasional, termasuk penurunan angka stunting melalui penyediaan sumber protein gratis serta dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis. Desain "Apartemen Ayam Maggot" yang vertikal sangat relevan untuk kawasan perkotaan yang minim lahan, di mana telur ayam dapat dipanen dengan sistem otomatis yang meminimalisir kerusakan.

Kesuksesan Bersemi Farm merupakan buah kolaborasi antara ITB, Pemerintah Kota Bandung, Dinas Lingkungan Hidup, hingga disiplin warga dalam memilah sampah di tingkat hulu. Pola ini mulai direplikasi di berbagai wilayah seperti Bandung Wetan, Lebak Siliwangi, Tamansari, hingga Cipadung. Bahkan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai melirik model ini sebagai standar pengelolaan sampah di kawasan permukiman nasional.

Ketua RW 02 Kelurahan Pasirlayung, Rahayu Wijayanti, mengungkapkan bahwa kehadiran inovasi ini telah mengubah perilaku masyarakat secara signifikan. Sejak awal 2026, warga tidak hanya memisahkan sampah organik dan anorganik, tetapi juga melakukan kategorisasi limbah dapur untuk pakan ternak dan pakan maggot.

"Alhamdulillah masyarakat mulai terbiasa memilah sampah. Bahkan saya sendiri ikut belajar bagaimana mengolah sampah yang benar agar bisa memberikan manfaat," ujar Rahayu.

Melalui Bersemi Farm, Linus berharap budaya mengolah sampah dari rumah dapat menjadi gerakan masif di seluruh Indonesia. Menurutnya, jika pengelolaan sampah selesai di tingkat lingkungan, beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) akan berkurang drastis dan limbah akan bertransformasi menjadi aset ekonomi yang menyejahterakan masyarakat.

"Kami berharap ide ini bisa diadopsi di seluruh Indonesia. Sampah organik seharusnya selesai di tingkat lingkungan. Kalau itu bisa dilakukan, persoalan sampah bukan lagi menjadi beban, tetapi berubah menjadi sumber pangan, sumber ekonomi, dan sumber kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU — Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau mulai memperkenalkan konsep sawit nol limbah (zero waste) kepada petani melalui pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit (tankos) dan produk samping pabrik kelapa sawit (PKS) sebagai bahan baku pupuk organik.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi usaha tani sekaligus mendorong praktik perkebunan yang lebih ramah lingkungan.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Workshop Praktik Pembuatan Pupuk Organik Berbasis Solid dan Tandan Kosong Kelapa Sawit Ramah Lingkungan yang digelar Apkasindo Riau di Pekanbaru, Kamis (18/6/2026).

Kegiatan itu mengangkat sejumlah isu strategis, mulai dari dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terhadap pengembangan sawit berkelanjutan dan konsep zero waste, peningkatan produktivitas melalui ekonomi sirkular, pembiayaan sarana dan prasarana perkebunan, hingga pemanfaatan zeolit dan teknologi pemupukan presisi untuk meningkatkan efisiensi usaha tani sawit.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Supriadi mengatakan pemanfaatan limbah sawit menjadi pupuk organik merupakan salah satu langkah penting dalam membangun tata kelola perkebunan yang lebih berkelanjutan.

Menurutnya, tandan kosong dan solid yang selama ini dianggap sebagai limbah sesungguhnya masih mengandung unsur hara yang dapat dikembalikan ke lahan.

"Di satu sisi kita membeli pupuk dengan harga yang luar biasa mahal, tetapi disisi lain unsur haranya justru kita buang. Ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan bersama," ujarnya.

Menurut Supriadi, pemanfaatan limbah hasil pengolahan sawit yang diperkirakan mencapai sekitar 70% berpotensi mengurangi pemborosan sumber daya sekaligus meningkatkan efisiensi usaha tani. Melalui pendekatan ekonomi sirkular, unsur hara yang sebelumnya terbuang dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung pertumbuhan tanaman.

Ia menilai langkah tersebut menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan industri sawit yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi komoditas strategis nasional tersebut.

"Workshop ini mudah-mudahan menjadi langkah awal untuk menciptakan sistem budidaya sawit yang baik, berkelanjutan dan ramah lingkungan," katanya.

Sebagai tindak lanjut dari workshop tersebut, peserta yang terdiri dari petani, koperasi, dan pengurus Apkasindo melakukan kunjungan ke salah satu produsen pupuk organik berbasis limbah sawit di Kabupaten Kampar.

Kunjungan lapangan itu dilakukan untuk memberikan gambaran langsung kepada peserta mengenai penerapan konsep zero waste dan ekonomi sirkular yang sebelumnya dibahas dalam sesi workshop.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Apkasindo Riau, K.H. Suher mengatakan, rangkaian kegiatan selama dua hari tersebut sengaja dirancang agar peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga melihat secara langsung bagaimana produk samping industri sawit dapat diolah kembali menjadi sarana produksi bagi perkebunan rakyat.

"Kita ingin membuktikan bahwa tidak ada limbah dari komoditas sawit. Semua hasil produksi, baik produk utama maupun produk sampingnya, masih bisa diproses kembali dan dimanfaatkan untuk mendukung budidaya tanaman sawit yang lebih efisien dan ramah lingkungan," ujarnya, Jumat (19/6).

Menurut Suher, penerapan pupuk organik berbasis limbah sawit diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi petani untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kesuburan lahan dalam jangka panjang.

Dalam kunjungan tersebut, peserta diperlihatkan proses pengolahan tandan kosong, solid, dan abu janjang yang merupakan produk samping pabrik kelapa sawit menjadi pupuk organik.

Bahan-bahan tersebut difermentasi dan dipadukan dengan mikroorganisme sebelum digunakan sebagai pupuk untuk memperbaiki kualitas tanah dan meningkatkan kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara.

Setiap satu ton tandan buah segar (TBS) yang diolah di pabrik, setidaknya menghasilkan sekitar 30% tandan kosong (tankos) yang masih memiliki nilai manfaat.

Limbah tersebut kemudian diolah kembali menjadi bahan baku pupuk organik sehingga dapat dikembalikan ke kebun sebagai bagian dari siklus produksi sawit yang berkelanjutan.

Dorongan penerapan konsep zero waste dinilai strategis mengingat posisi Riau sebagai pusat industri sawit nasional. Pemerintah Provinsi Riau mencatat luas perkebunan kelapa sawit di daerah itu mencapai 3,87 juta hektare atau sekitar 21,23% dari total areal sawit nasional.

Riau Perkuat Sawit Berkelanjutan

Selain menguasai luas areal terbesar di Indonesia, Riau juga memproduksi sekitar 9,4 juta ton crude palm oil (CPO) pada 2024 atau setara 20,11% produksi nasional.

Yang menarik, sekitar 61,12% atau 2,36 juta hektare dari total perkebunan sawit di Riau merupakan perkebunan rakyat. Dari jumlah tersebut, sekitar 94,33% atau setara 2,23 juta hektare dikelola oleh petani swadaya.

Besarnya porsi perkebunan rakyat membuat transformasi menuju sawit berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat. Saat ini sektor sawit menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 3,45 juta penduduk Riau atau sekitar 51,24% populasi provinsi tersebut.

Suher mengatakan, pemanfaatan pupuk organik berbasis limbah sawit ini juga merupakan respons terhadap tingginya harga pupuk kimia yang membebani petani dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, penggunaan pupuk organik tidak hanya bertujuan mengurangi biaya produksi, tetapi juga memperbaiki kualitas tanah yang mengalami kejenuhan akibat penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus.

"Tujuan kegiatan ini adalah membantu petani mengurangi beban biaya pupuk dan biaya produksi. Dengan pemanfaatan pupuk organik, unsur hara tanah dapat dipertahankan sehingga produktivitas tanaman sawit diharapkan meningkat," ujarnya.

Dia menambahkan, ketika kondisi tanah kembali sehat, unsur hara yang tersimpan di dalam tanah dapat lebih optimal diserap oleh tanaman. Dengan demikian, kebutuhan pupuk kimia dapat ditekan secara bertahap tanpa mengorbankan produktivitas kebun.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong peningkatan produktivitas perkebunan rakyat melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Sejak 2017 hingga 2026, realisasi PSR di Riau telah mencapai 51.323 hektar yang melibatkan 216 kelembagaan petani dan lebih dari 22.000 pekebun.

Program tersebut didukung pendanaan BPDP yang telah mencapai lebih dari Rp1,7 triliun. Pemerintah daerah berharap dukungan peremajaan kebun yang dibarengi penerapan konsep ekonomi sirkular dan zero waste dapat memperkuat daya saing sawit rakyat sekaligus menjaga keberlanjutan industri sawit Riau di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perkebunan kelapa sawit PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) masuk ke dalam jajaran konstituen indeks ESG Sector Leaders IDX KEHATI untuk periode Juni—November 2026.

Penetapan tersebut diumumkan oleh PT Bursa Efek Indonesia melalui Pengumuman Evaluasi Indeks IDXVESTA28, ECONOMIC30, SRI-KEHATI, ESGSKEHATI, ESGQKEHATI, dan Investor33 No. Peng-00085/BEI.POP/05-2026 tertanggal 21 Mei 2026.

Indeks ESG Sector Leaders IDX KEHATI sendiri berisi 49 saham yang dipilih berdasarkan penilaian kinerja environmental, social, and governance (ESG) di atas rata-rata sektornya berdasarkan klasifikasi IDX Industrial Classification (IDX-IC).

Direktur Utama BWPT Henderi Djunaidi mengatakan pencapaian tersebut menjadi momentum penting dalam transformasi keberlanjutan perseroan.

“Kepercayaan yang tercermin melalui hasil evaluasi ESG-KEHATI ini menjadi dorongan bagi EHP untuk terus bertumbuh secara sehat, transparan, dan bertanggung jawab di tengah dinamika industri kelapa sawit,” ujar Henderi dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).

Henderi menyebut strategi ESG perseroan dijalankan melalui berbagai inisiatif operasional, mulai dari aspek lingkungan, sosial, hingga tata kelola perusahaan.

Dari sisi lingkungan, perseroan menargetkan penguatan implementasi kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE), pengelolaan limbah berbasis zero waste, hingga percepatan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) di seluruh unit operasional.

Pada aspek sosial, BWPT terus memperkuat program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional guna mendukung pembangunan jangka panjang dan kebutuhan dasar masyarakat.

Sementara dari sisi tata kelola, perseroan menitikberatkan pada peningkatan transparansi melalui laporan keberlanjutan (sustainability report), penguatan fungsi komite audit, serta kepatuhan terhadap regulasi pasar modal dan industri sawit.

Henderi optimistis implementasi ESG dapat berjalan seiring dengan penguatan kinerja finansial perseroan dan menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi investor.

“Ke depan, EHP berkomitmen untuk menjaga momentum ini dengan terus meningkatkan kinerja ESG serta berkontribusi aktif terhadap agenda keberlanjutan nasional dan pengembangan industri kelapa sawit yang berdaya saing global,” paparnya.

Sebagai informasi, BWPT mengelola perkebunan kelapa sawit di Sumatra, Kalimantan, dan Papua dengan total luas lahan mencapai 87.000 hektare serta kapasitas pabrik kelapa sawit sebesar 2,2 juta ton tandan buah segar (TBS) per tahun.

BWPT juga memperkuat langkah inovasi melalui kerja sama strategis dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang ditandatangani pada 16 April 2026 di Jakarta.

Kolaborasi ini difokuskan pada pengembangan inovasi berbasis biomasa dan hilirisasi produk sawit. Melalui teknologi bio-pyrolysis, BWPT mengembangkan solusi pengolahan limbah kelapa sawit dan sampah plastik menjadi bio-oil, serta inovasi green carbon black berbasis tandan kosong sebagai alternatif bahan baku yang lebih ramah lingkungan.

Langkah tersebut dinilai membuka peluang peningkatan nilai tambah sekaligus memperkuat posisi BWPT dalam mendorong praktik industri rendah karbon, sejalan dengan tuntutan pasar global.

MADIUN - Target Zero Waste 2027 di Kota Madiun dinilai sulit tercapai jika pengelolaan sampah masih bertumpu pada pemerintah tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Persoalan rendahnya kesadaran memilah sampah dari rumah tangga menjadi tantangan utama yang berpotensi meningkatkan volume sampah dan membebani sistem pengelolaan lingkungan daerah.

Di tengah meningkatnya produksi sampah perkotaan, penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dinilai menjadi langkah mendesak untuk menjaga efektivitas penanganan sampah sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan di tingkat lokal.

Ketua DPRD Kota Madiun dari Partai Perindo, Armaya, mendorong percepatan gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk mengejar target Zero Waste 2027.

Menurut dia, pemerintah kota perlu mulai menjalankan langkah perencanaan secara maksimal agar target penanganan sampah dapat tercapai tepat waktu. “Harus sudah mulai start dari sekarang,” ujarnya.

Armaya menegaskan pengelolaan sampah tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah tangga dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut.

“Pengelolaan sampah itu harus bersama, tidak hanya pemerintah saja,” kata Ketua DPD Partai Perindo Kota Madiun tersebut, Selasa (19/5/2026).

Lihat video: Perindo Pimpin Peresmian Sekber GKSR Bersama Partai Nonparlemen



Dia menjelaskan gerakan pengelolaan sampah sebenarnya telah dimulai dari tingkat RT dan kini mulai diperluas hingga kelurahan. Pemerintah daerah disebut tinggal memaksimalkan realisasi program karena dukungan anggaran telah tersedia. “Pemkot tinggal memfasilitasi pengelolaannya,” ungkapnya.

Armaya mengakui rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam pengelolaan sampah. Karena itu, seluruh elemen pemerintahan dinilai perlu bergerak aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. “Semua harus bergerak mengkampanyekan pengelolaan sampah,” tegasnya.

Menurut dia, kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan memilah dan mengelola sampah sejak dari lingkungan rumah tangga.

Selain itu, keberadaan bank sampah di setiap kelurahan juga dinilai perlu dioptimalkan untuk mendukung pengurangan volume sampah sekaligus memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Bank-bank sampah di masing-masing kelurahan mesti dioptimalkan,” tandas Armaya.

Dorongan penguatan pengelolaan sampah berbasis warga tersebut dinilai penting agar target zero waste 2027 tidak berhenti sebagai agenda administratif, tetapi benar-benar mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat dan memperkuat tata kelola lingkungan yang berkelanjutan di Kota Madiun.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta gencar untuk mengentaskan masalah sampah di Jakarta dan menekan angka pengiriman sampah Jakarta ke Bantargebang.

Belakangan ada dua strategi Pemprov DKI yang diluncurkan, yakni kerja sama dengan Danantara membangun Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), sejalan dengan Peraturan Presiden No 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Berbasis Teknologi.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo menyampaikan percepatan dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Danantara Indonesia, PLN, dan badan usaha.

"Pembangunan PSEL di Jakarta akan menjadi salah satu proyek yang diproses Danantara Indonesia pada batch berikutnya dan ditargetkan segera dimulai. Fasilitas tersebut nantinya menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan sampah di sektor hilir melalui kolaborasi dengan berbagai mitra strategis,” jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (4/5/2026)

Lalu menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Pramono menjelaskan, Ingub ini bertujuan agar masyarakat secara mandiri memilah sampah untuk kemudian diolah menjadi kompos.

Pilah sampah juga sebagai upaya menurunkan pengiriman volume sampah dari Jakarta ke Bantargebang yang saat ini masuk dalam kategori darurat. Pemilahan dilakukan mulai dari sampah yang dihasilkan aktivitas rumah tangga, kemudian hotel, restoran, kafe, dan pasar.

Pramono mengaskan untuk hotel hingga kafe akan diberikan sanksi jika tidak melakukan pemilihan sampah. Lebih lanjut, pada sampah rumah tangga, nantinya akan disediakan saran pemilihan sampah.

Begitupun pemilihan sampah yang dihasilkan oleh aktivitas pasar. Pramono menyebut Pemprov DKI Jakarta melalui Pasar Jaya berupaya menjalankan pemilihan sekaligus pengolahan sampah organik.

Pihak Pemprov DKI Jakarta, katanya, juga tengah berupaya menyiapkan sarana dan prasarana karena direncanakan pengolahan sampah dilakukan di seluruh pasar, baik yang tidak dikelola Pasar Jaya maupun non-Pasar Jaya.

"Kami akan memperlakukan hal yang sama, baik itu yang di Pasar Jaya maupun non-Pasar Jaya, mereka tetap bertanggung jawab untuk pengolahan sampah itu dilakukan pemilahan di pasarnya," ungkapnya di Pasar Kramat Jati, Senin (11/5/2026).

Bukan tanpa sebab, menurut Pramono, Pasar Kramat Jati menghasilkan 5 ton sampah setiap harinya dan secara keseluruhan dari 153 Pasar Jaya menghasilkan 500 ton yang dikirim ke Bantargebang.

Dinilai Kontradiktif

Namun demikian, menurut Pengkampanye Urban Berkeadilan dan Kebijakan Tata Ruang WALHI Nasional, Wahyu Eka Setiawan, menilai percepatan pembangunan PSEL justru bertolak belakang dengan semangat pengurangan sampah dari sumber.

Menurutnya, PSEL membutuhkan pasokan sampah dalam jumlah besar agar dapat beroperasi optimal. Sementara itu, kebijakan pemilahan dan pengurangan sampah bertujuan menekan volume sampah yang dihasilkan masyarakat

“Dalam konteks strategi Pemprov DKI yang baru mengeluarkan Ingub terkait pemilahan lalu di satu sisi juga akan mempercepat pembangunan PSEL, sebenarnya tidak akan efektif dan lebih kontradiktif,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Selain itu, Wahyu menilai teknologi PSEL juga kurang sesuai dengan karakteristik sampah Jakarta yang masih didominasi sampah organik. Di sisi lain, proyek tersebut dinilai membutuhkan biaya besar serta memiliki risiko terhadap lingkungan

Wahyu memandang Instruksi Gubernur belum cukup kuat secara regulasi untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat secara luas. Sebab, Ingub dinilai lebih bersifat administratif dan internal dibandingkan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub).

“Tanpa dukungan infrastruktur dan sistem yang memadai, serta tanpa instrumen regulasi yang lebih kuat, pemilahan sulit berjalan efektif meski ada imbauan,” katanya.

Menurutnya, akar persoalan sampah Jakarta bukan hanya pada perilaku masyarakat, melainkan juga arah kebijakan pemerintah yang terlalu fokus pada solusi hilir seperti PSEL sehingga pembenahan dari sisi hulu berpotensi terabaikan.

Oleh sebab itu, WALHI mendorong pemerintah mulai beralih pada pendekatan zero waste melalui penguatan pengolahan sampah organik, pelarangan sampah organik masuk TPA, penguatan extended producer responsibility (EPR), hingga pengembangan sistem logistik sampah terpilah

"Tentunya, langkah prioritas menurut WALHI adalah beralih ke pendekatan Zero Waste yakni dengan menghentikan proyek PLTSa dan realokasi anggaran, membangun infrastruktur pengolahan organik, melarang sampah organik ke TPA, memperkuat EPR, membangun sistem logistik terpilah, mengembangkan food rescue, serta memberdayakan sektor informal," tuturnya.

Efektivitas Bergantung Pada Konsistensi

Di sisi lain, warga Jakarta menilai langkah Pemprov DKI Jakarta mulai menunjukkan upaya penanganan sampah yang lebih menyeluruh dari sisi hulu hingga hilir

Ghifari, warga Jakarta yang telah tinggal selama 23 tahun, menilai pembangunan PSEL dan kebijakan pemilahan sampah sebenarnya saling melengkapi.

Menurutnya, PSEL dapat menjadi solusi teknologi untuk mengurangi beban TPA, sementara pemilahan sampah menjadi langkah pengendalian dari sumber.

Ghifari menuturkan bahwa melalui upaya ini menandakan Pemprov DKI Jakarta telah peduli dengan masalah sampah.

“Kalau ditanya efektif atau tidak, sebenarnya kalau dari konsepnya itu sudah bagus cuman masalah efektif atau tidak kan tergantung bagaimana masyarakat dan pemerintah bekerjasamanya,” ujarnya kepada Bisnis.

Meski demikian, Ghifari menilai efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan konsistensi pelaksanaan di lapangan, terutama di tingkat lingkungan warga

Dia menilai pembangunan PSEL hanya akan efektif apabila kapasitas pengolahannya mampu mengimbangi ribuan ton sampah harian Jakarta. Sementara itu, kebijakan pemilahan sampah membutuhkan dukungan fasilitas di tingkat RT/RW agar dapat berjalan optimal.

Baginya perubahan perilaku masyarakat juga tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah dalam menyediakan sistem yang mendukung, termasuk pemberian sanksi maupun insentif.

“Kebijakan itu harus menjadi katalisator. Kesadaran masyarakat lahir dari sistem yang memaksa ketika pemerintah menyediakan fasilitas memadai dan menerapkan sanksi atau insentif yang tegas,” tulis Ghifari.

Ghifari optimistis beban sampah di Bantargebang dapat berkurang apabila proyek PSEL berjalan tepat waktu dan sistem pemilahan sampah dilakukan secara konsisten.

Namun dalam jangka pendek, menurutnya, fokus utama pemerintah kemungkinan masih pada stabilisasi sistem pengelolaan sampah.

Dia juga menyarankan Pemprov DKI Jakarta memberikan penghargaan atau insentif bagi lingkungan yang berhasil mengurangi volume sampah, memastikan sampah terpilah tidak kembali tercampur saat diangkut, serta memperbanyak fasilitas pengolahan sampah skala kecil di tingkat kelurahan agar sampah organik dapat diselesaikan langsung dari sumbernya.

Bisnis.com, BANYUMAS — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan tiba di Kabupaten Banyumas untuk meninjau langsung fasilitas pengelolaan sampah modern, TPST BLE (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Lingkungan dan Edukasi) yang berlokasi di Desa Wlahar Wetan, Kecamatan Kalibagor.

Kunjungan ini bertujuan melihat secara langsung keberhasilan Banyumas dalam menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis zero waste dan ekonomi sirkular, yang kini menjadi salah satu percontohan nasional.

TPST BLE Banyumas dikenal sebagai fasilitas pengolahan sampah modern yang mampu menangani ratusan ton sampah setiap hari. Sampah organik diolah menjadi kompos serta maggot untuk pakan ternak, sementara sampah anorganik didaur ulang menjadi produk bernilai guna seperti paving block dan genteng plastik.

Adapun residu diolah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif industri.

Berlokasi di lahan seluas 3,5 hektar, fasilitas ini memiliki kapasitas menerima hingga sekitar 160 ton sampah organik per hari serta sekitar 60 ton bahan RDF. Kehadiran TPST BLE tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada efisiensi anggaran daerah.

Pasalnya, pemerintah Kabupaten Banyumas berhasil memangkas biaya pengelolaan sampah tahunan secara signifikan, dari sekitar Rp30 miliar menjadi hanya Rp5 miliar per tahun.

Di sisi lain, TPST BLE yang saat ini beroperasi mampu mengolah sekitar 574,52 ton sampah per hari atau 77,76 % total timbulan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga di Kabupaten Banyumas sebanyak 738,84 ton per hari. Dengan begitu, sampah yang belum terkelola tersisa 164,32 ton per hari atau 22,24%.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari keterlibatan masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tingkat desa. Model pengelolaan berbasis komunitas ini menjadi salah satu kunci keberlanjutan program sekaligus memperkuat fungsi edukasi TPST BLE sebagai pusat pembelajaran pengelolaan sampah yang bersih dan sehat.

Fasilitas yang berada di bawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyumas ini juga kerap menjadi tujuan studi tiru berbagai daerah di Indonesia. Dengan inovasi dan sistem yang terintegrasi, TPST BLE Banyumas dinilai mampu menjadi contoh nyata transformasi pengelolaan sampah menuju sistem yang lebih ramah lingkungan dan bernilai ekonomi.

Jakarta: Meningkatnya harga plastik dan dampaknya terhadap lingkungan membuat banyak orang mulai beralih ke gaya hidup ramah lingkungan. Kini, konsep zero waste atau tanpa limbah bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan di tengah pola konsumsi modern.

Kondisi ini membuka peluang besar bagi kamu yang ingin memulai usaha. Selain berpotensi cuan, bisnis tanpa plastik juga berkontribusi menjaga lingkungan.

Peluang bisnis zero waste

Meningkatnya kesadaran lingkungan membuat permintaan terhadap produk dan layanan minim limbah terus bertumbuh. Artinya, peluang bisnis di sektor ini semakin luas, bahkan bisa dimulai dari skala kecil.

Jika kamu sedang mencari ide usaha yang relevan dengan tren saat ini, berikut beberapa inspirasi bisnis tanpa plastik yang bisa dicoba seperti dirangkum dari laman World Clean Up Day.

1. Jasa perbaikan sepeda

Sepeda dikenal sebagai alat transportasi ramah lingkungan. Namun, ketika rusak, banyak yang justru dibuang.

Jika kamu memiliki keahlian teknis, membuka jasa servis sepeda bisa menjadi peluang bisnis yang berkelanjutan. Kamu juga bisa memanfaatkan suku cadang bekas untuk mengurangi limbah.

2. Produk alternatif pengganti plastik

Produk sekali pakai menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar. Kamu bisa menghadirkan alternatif yang dapat digunakan berulang kali, seperti tas kain, kantong belanja, hingga pembungkus makanan ramah lingkungan. Bisnis ini cocok untuk kamu yang punya keterampilan kerajinan tangan.

3. Renovasi dan daur ulang furnitur

Banyak furnitur bekas berakhir di tempat pembuangan, padahal masih bisa digunakan kembali. Dengan sedikit kreativitas, kamu bisa memperbaiki dan mendaur ulang furnitur lama menjadi produk baru yang bernilai jual tinggi.

4. Budidaya cacing untuk kompos

Sampah organik masih menjadi masalah besar di banyak daerah. Budidaya cacing bisa menjadi solusi sekaligus peluang bisnis. Selain membantu pengolahan limbah, kamu juga bisa menjual pupuk kompos hasil budidaya tersebut.

5. Produksi sabun alami tanpa plastik

Sabun cair sering kali menggunakan kemasan plastik yang sulit didaur ulang. Kamu bisa memproduksi sabun batang alami tanpa kemasan atau dengan bahan ramah lingkungan. Produk ini semakin diminati karena praktis, ekonomis, dan lebih ramah lingkungan.

6. Konten edukasi gaya hidup ramah lingkungan

Jika kamu aktif di media sosial, berbagi edukasi tentang gaya hidup zero waste juga bisa menjadi peluang bisnis. Monetisasi bisa dilakukan melalui iklan, kerja sama brand, atau penjualan produk digital seperti e-book dan kursus.

7. Bisnis sewa dan berbagi barang

Konsumsi berlebihan menjadi penyebab utama meningkatnya limbah. Kamu bisa menawarkan layanan sewa barang, seperti peralatan rumah tangga, perlengkapan bayi, atau alat traveling. Konsep ini membantu mengurangi pembelian barang baru yang tidak terlalu sering digunakan.

8. Toko zero waste

Membuka toko tanpa kemasan plastik juga menjadi peluang menarik. Kamu bisa menjual produk isi ulang, alat rumah tangga ramah lingkungan, hingga kebutuhan sehari-hari tanpa kemasan. Toko ini bisa dimulai secara online untuk menekan biaya operasional.

Di tengah meningkatnya kesadaran akan lingkungan, bisnis tanpa plastik menjadi solusi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berdampak positif bagi bumi.

Dengan memulai dari langkah kecil, kamu bisa ikut berkontribusi mengurangi limbah sekaligus membangun usaha yang relevan dengan kebutuhan masa depan.

(ANN)

Kolaborasi BPDP dengan lembaga riset akan memberikan berbagai manfaat

Jakarta (ANTARA) - IPB University (IPB) menyatakan limbah kelapa sawit memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan menjadi produk bernilai tambah ekonomi seiring dengan ketersediaan yang melimpah di Indonesia.

Menurut Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University Yanto Santosa, limbah kelapa sawit dapat diolah menjadi berbagai macam produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus ramah lingkungan melalui penerapan teknologi yang tepat.

"Limbah kelapa sawit memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah ekonomi. Apabila tidak dikelola dengan baik, limbah kelapa sawit bisa menimbulkan permasalahan yang berdampak pada keberlanjutan lingkungan," katanya di Jakarta, Minggu.

Dia menjelaskan pengoptimalan potensi limbah kelapa sawit memiliki beberapa manfaat seperti meningkatkan nilai tambah ekonomi, menciptakan peluang usaha baru, mendukung konsep ekonomi sirkular, hingga menghasilkan energi terbarukan.

Kelapa sawit merupakan komoditas strategis nasional yang menjadi bukti nyata komoditas zero waste atau nihil limbah, lanjutnya, sebagai komoditas zero waste, setiap bagian dari kelapa sawit dapat diolah menjadi beragam produk bernilai tambah untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Pemerintah Indonesia, tambahnya, memiliki peran penting dalam mendorong penerapan konsep zero waste di sektor kelapa sawit guna memanfaatkan seluruh hasil dan limbah produksi sehingga tidak ada limbah yang terbuang dan mencemari lingkungan.

Dikatakannya, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) perlu melakukan kolaborasi dengan berbagai lembaga riset guna mendorong inovasi pengelolaan limbah kelapa sawit di Indonesia.

"Kolaborasi BPDP dengan lembaga riset akan memberikan berbagai manfaat," kata dia dalam keterangannya.

Sementara itu Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung menegaskan pemanfaatan potensi limbah kelapa sawit menunjukkan bahwa industri sawit nasional bersifat zero waste sekaligus menerapkan ekonomi sirkular.

Oleh sebab itu, ia tak sepakat apabila disebutkan bahwa kelapa sawit memiliki limbah karena setiap bagian dari tanaman tersebut memiliki nilai ekonomi.

Menurut dia, yang tepat ada produk utama (main product) yakni CPO dan CPKO serta produk sampingan (by product) yang kerap disebut sebagai limbah. Produk samping ini banyak sekali jenisnya yakni mulai dari level kebun sawit hingga ke hilir.

Tungkot menerangkan bahwa hingga kini produk ikutan/sampingan industri sawit tersebut masih dikategorikan sebagai limbah dalam peraturan lingkungan hidup, bahkan sebagian digolongkan sebagai limbah B3.

Penggolongan sebagai limbah tersebut merupakan hambatan untuk komersialisasi karena harus memiliki izin dan perlakuan industri yang khusus.

"Padahal, apanya yang B3 karena semua adalah dari bahan organik," ujarnya.

Dia menyatakan jika peraturan lingkungan tersebut dikoreksi maka industri pemanfaatan produk sampingan/ikutan kelapa sawit akan berkembang pesat dan menghasilkan banyak produk bernilai tambah tinggi sehingga memberi dampak positif terhadap ekonomi nasional seperti meningkatkan devisa dan pembukaan lapangan kerja.

"Selain itu, perhitungan emisi (carbon footprint) produk dari sawit akan semakin rendah (low carbon) sehingga industri sawit secara keseluruhan merupakan produk low carbon yang renewable," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA—DPRD Kota Surabaya mendorong Pemkot setempat menangani sampai dengan baik sehingga tidak menjadi permasalahan perkotaan, seperti mengganggu estetika dan menimbulkan bau yang tidak sedap serta menjadi sumber penularan penyakit.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah, berharap agar penanganan dan pengelolaan sampah di Kota Surabaya harus menjamin kenyamanan warga kota. Tidak boleh ada penumpukan sampah di mana pun.

"Tidak hanya bikin bau, jorok, dan mengundang penyakit. Menggangu estetika kota dan bikin tidak nyaman warga Surabaya. Jangan sampai ada penumpukan sampah," tegasnya, Jumat (23/1/2026).

Pengelolaan sampah yang tidak serius akan menimbulkan masalah pada masyarakat urban. Penanganan yang tidak profesional akan melahirkan problematika kota. Mengusik kenyamanan warga.

Apa pun kondisinya, Surabaya harus terhindar dari masalah sampah. Dia percaya dengan langkah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam penanganan sampah selama ini.

Saat ini ada sekitar 1.600 ton sampah yang dibuang warga Surabaya per hari. Baik sampah organik maupun anorganik dan plastik. Sampah-sampah ini dihasilkan dari sampah rumah tangga, tempat usaha, hingga industri.

Dia mendesak agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus melakukan optimalisasi pengelolaan sampah. Bagi warga Surabaya, tahunya lingkungan mereka bersih dari tumpukan sampah dan tidak bau.

Warga Surabaya juga menghendaki tidak ada penumpukan sampah di wilayah mereka. Baik di Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Apalagi di sudut wilayah Surabaya.

Termasuk pengembang perumahan juga harus sadar akan pengelolaan sampah di wilayahnya. Begitu juga setiap kampung, seluruh warga harus bersama-sama membuat kesepakatan dalam pengelolaan sampah lokal sebelum dibuang ke TPS

"Kita semua tidak ingin fenomena penumpukan sampah di Jakarta terjadi di Surabaya. Kami yakin Pemkot mampu mengelola sampah dengan optimal," lanjutnya.

Pimpinan DPRD Surabaya mendorong agar warga masyarakat di setiap kampung juga mengambil peran dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sebab petugas DLH tidak akan menjangkau perkampungan.

Jika ada petugas pemungut sampah dengan gerobak di setiap kampung harus dirembug bersama. Terutama terkait biaya yang harus disokong bersama. Pemkot harus mendukung sarana prasarana pengelolaan sampah tingkat kampung.

"Pemkot Surabaya harus konsisten memberikan bantuan seperti tong sampah, gerobak, hingga sarana penunjang lainnya demi kebersihan kampung," kata Laila.

Pimpinan DPRD dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar DLH tertib dan rutin dalam pengangkutan sampah di TPS. Alurnya selama ini, sampah rumah tangga dari kampung diangkut oleh petugas mandiri.

Mereka mengangkut semua sampah dari perkampungan maupun perumahan ke TPS. Baru setelah di TPS ini, petugas DLH bersama armada truk mengangkut dan membawanya ke tempat pembuangan akhir (TPA) Benowo.

Dia juga mendesak agar ada batas waktu semua sampah harus terangkut dari TPS sebelum pukul 07.00. Sebab itu waktunya antar sekolah dan masuk kerja.

Laila juga mendesak agar DLH mengoperasikan armada pengangkut truk modern. Kota Metropolitan sekelas Surabaya sudah bukan waktunya tetap mengoperasikan truk sampah lendir.

Armada pengangkut sampah harus optimal. Sebab kadang masih ada truk sampah yang hanya ditutup terpal. Harus dilakukan perbaikan manajemen.

Laila Mufidah mengapresiasi langkah maju Pemkot Surabaya dalam pengelolaan sampah menjadi energi alternatif. Surabaya sudah memiliki TPS RDF (Refuse Derived Fuel).

Hasil dari pengeringan sampah di TPS RDF ini bisa menghasilkan bahan bakar alternatif untuk industri. Saat ini, tengah dilakukan koordinasi dengan industri Semen Gresik.

TPS RDF itu berlokasi di TPS 3R (Reduce Reuse Recycle) di Tambak Osowilangun. Laila akan mengawalnya hingga benar-benar terealisasi. Pemkot bersama DPRD Surabaya sudah menganggarkan Rp 30 miliar untuk dioperasikannya TPS RDF.

"Kami mendukung upaya Pemkot Surabaya untuk mengatasi problematika kota soal sampah. Apalagi saat ini tengah dijalankan program kampung zero waste. Kampung nol sampah di Surabaya," katanya.

Saat ini, jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Surabaya antara 1.600 sampai 1.800 ton per hari. Pengelolaan sampah organik harus didorong lebih maksimal sehingga total sampah bisa tereduksi maksimal.

Diakui bahwa kampung zero waste yang tujuan utamanya pengurangan sampah di kota ini belum kuat pelaksanaannya. Begitu juga keberadaan bank sampah. Pengelolannya belum ter-manage dengan baik sehingga pemilahan tidak berjalan maksimal.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dedik Irianto sebelumnya menyebut bahwa dalam pengelolaannya sampah organik sudah dipilah dan diolah. Sebab Surabaya saat ini mempunyai 27 rumah kompos.

"Selain rumah kompos, Surabaya juga punya 12 TPS 3R. Bahkan kami saat ini juga tengah mengembangkan TPS RDF (Refuse Derived Fuel) yang bisa jadi bahan bakar alternatif," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - AdMedika, anak perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) yang bergerak di industrilayanan kesehatan digital (healthcare ecosystem enabler), mengambil langkah nyata melalui kerja sama dengan Waste4Change dalam program pengelolaan sampah berkelanjutan bertajuk "CARE for Our Earth".

Kerja sama resmi dimulai pada 29 September 2025, sebagai bagian dari komitmen AdMedika dalam penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Melalui kolaborasi ini, AdMedika berupaya mengurangi volume sampah kantor yang berakhir di TPA (landfill) dan mendorong budaya kerja ramah lingkungan di seluruh lini perusahaan.

Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di tempat pemrosesan akhir dan mencemari laut, tanah, serta udara yang kita hirup. Dampaknya tidak hanya mengancam ekosistem, tapi juga kehidupan manusia.

Menyadari tanggung jawab bersama untuk melindungi lingkungan, program ini merupakan implementasi kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) AdMedikayang dilakukan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Waste4Change perusahaan pengelola sampah profesional yang berfokus pada pengolahan sampah yang bertanggungjawab (responsible waste management) akan mendampingi AdMedika dengan sistem Zero Waste to Landfill (ZWTL) atau nol sampah yang berakhir ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), mulai proses pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan sampah.

Laporan hasil pengelolaan akan dituangkan dalam Waste Journey Report bulanan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas selama masa periode kolaborasi.PGS Senior Manager Corporate Secretary & Communication AdMedika Ardhana Puji Paramadharma menyampaikan bahwa, kolaborasi ini merupakan bentuk nyata sinergi antara industri kesehatan dan kepedulian terhadap lingkungan.

"Sebagai bagian dari TelkomGroup yang berperan di bidang layanan kesehatan digital, kami percaya bahwa menjaga bumi berarti menjaga kesehatan manusia. Melaluikolaborasi ini, kami ingin membangun budaya sadar lingkungan di seluruh lini kerja AdMedika karena keberlanjutan dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten," ungkapnya dalam keterangan resmi, Sabtu (8/11/2025).

Selain fokus pada pengelolaan sampah, program CARE for Our Earth juga menghadirkan berbagai aktivitas edukatif seperti kampanye internal bertema "Care in Action From Us For The Earth".

Aktivitas ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa peduli lingkungan dan memperkuat budaya hijau di tempat kerja.

Melalui langkah ini, AdMedika berharap dapat menjadi bagian dari perubahan positif menuju lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan selaras dengan nilai Creating Value Through ESG dan dukungan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk (ELSA), kembali mengembangkan program Appostraps sebagai bagian dari praktik bisnis berkelanjutan dan inisiatif Zero Waste.

Perseroan menyerahkan sekitar 367 unit ban bekas kendaraan operasional mobil tangki BBM kepada Satuan Tugas Operasi Madago Raya Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah untuk digunakan sebagai material mitigasi abrasi pantai.

Appostraps adalah inovasi dalam mitigasi abrasi yang menggunakan ban bekas sebagai material utama untuk meredam energi gelombang laut, menjebak sedimen, dan mengurangi laju abrasi secara alami.

Struktur ini dibangun khususnya di pesisir Desa Tokorondo, Kabupaten Poso.

Manager Corporate Communication & Relations PT Elnusa Petrofin, Putiarsa Bagus Wibowo mengatakan, perseroan ingin memastikan bahwa setiap limbah operasional yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali dan memberi nilai tambah bagi lingkungan.

"Melalui Appostraps, kami berupaya mengubah potensi sampah menjadi solusi ekologis yang berkelanjutan. Inisiatif ini juga mendukung capaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-12 tentang Responsible Consumption and Production," ujar Putiarsa dalam keterangan tertulis, Minggu (2/11/2025).

Program Appostraps ini merupakan pengembangan ketiga setelah sebelumnya diterapkan di Kota Padang dan Balikpapan. EPN menekankan prinsip zero waste dan pendekatan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah operasional perusahaan.

Sebagai upaya penerapan ESG, Elnusa Petrofin memastikan setiap aktivitas operasional dan program CSR berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan.

“Melalui pendekatan cradle-to-grave, kami memastikan seluruh siklus produk yang digunakan perusahaan memiliki nilai keberlanjutan dari awal hingga akhir. Ban bekas yang dulunya menjadi limbah kini bertransformasi menjadi solusi adaptif bagi ekosistem pesisir,” tambah Putiarsa.

“Kami akan terus memperluas implementasi program CSR berbasis dampak yang tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi keberlanjutan perusahaan. Kami percaya bahwa keberhasilan bisnis sejati adalah ketika nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan berjalan seiring,” ujarnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang