KOMPAS.com – Arus pengiriman minyak melalui Selat Hormuz kembali meningkat hingga melampaui 10 juta barrel per hari.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menilai lonjakan tersebut menunjukkan kemampuan Iran untuk mengganggu lalu lintas pelayaran di jalur strategis itu kini semakin terbatas.

Dilansir dari Bloomberg, Kamis (2/7/2026), peningkatan arus minyak terjadi dalam beberapa pekan terakhir setelah Presiden AS, Donald Trump menandatangani kesepakatan damai sementara dengan Iran.

Seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya mengatakan, dukungan militer yang diberikan Washington telah meningkatkan kepercayaan perusahaan pelayaran untuk kembali melintasi Selat Hormuz.

Menurut pejabat tersebut, kondisi itu membuat volume pengiriman minyak yang melewati jalur tersebut kini telah melampaui 10 juta barel per hari.

Klaim dukungan militer AS tingkatkan kepercayaan pelayaran

Pejabat tersebut menjelaskan, selama konflik berlangsung Iran sempat memanfaatkan Selat Hormuz sebagai alat tekanan dengan menghambat arus pelayaran.

Langkah tersebut mendorong Trump menerima gencatan senjata dan membuka jalur negosiasi ketika cadangan minyak mentah menyusut dan harga energi melonjak.

Meski demikian, sebelum gencatan senjata tercapai, AS telah mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi pengaruh Iran di perairan tersebut.

Komando Pusat AS (US Central Command/CENTCOM) mengoordinasikan dukungan pertahanan berlapis, termasuk pengerahan kekuatan udara dan angkatan laut. Sehingga, kapal-kapal komersial merasa lebih aman melintasi bagian selatan Selat Hormuz yang berada dekat wilayah Oman.

Pejabat itu mengatakan, perkembangan tersebut mengejutkan Teheran karena menunjukkan keterbatasan Iran dalam menghentikan arus pelayaran.

Kondisi itu juga disebut memicu serangkaian serangan di sekitar selat dalam beberapa waktu terakhir sebagai upaya Iran kembali menunjukkan pengaruhnya.

Selat Hormuz jadi isu utama perundingan AS-Iran

Persoalan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz menjadi salah satu agenda utama dalam perundingan tidak langsung antara AS dan Iran yang berlangsung di Qatar.

Delegasi AS dipimpin Steve Witkoff dan Jared Kushner, sementara pembahasan juga mencakup masa depan program nuklir Iran.

Menurut pejabat AS tersebut, Washington mendesak Iran mematuhi ketentuan maritim dalam nota kesepahaman yang telah disepakati serta menyusun perjanjian jangka panjang yang menjamin kebebasan pelayaran komersial.

Selama masa negosiasi 60 hari, kapal-kapal diperbolehkan melintas tanpa dikenakan biaya. Namun, status aturan tersebut setelah masa perundingan berakhir masih menjadi bahan pembahasan.

Trump dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya menegaskan bahwa biaya transit maupun pungutan layanan maritim tidak dapat diterima apabila dimasukkan dalam kesepakatan final.

Hingga kini Iran belum secara terbuka menerima tuntutan tersebut.

Serangan drone ganggu gencatan senjata

Bloomberg melaporkan, pekan lalu Iran melanggar kesepakatan AS dengan melancarkan serangan drone terhadap kapal kontainer berbendera Singapura.

Insiden itu memicu aksi balasan yang sempat menggoyahkan gencatan senjata kedua negara.

Meski demikian, Trump memilih membatalkan rencana serangan lanjutan dan melanjutkan jalur diplomasi. Keputusan itu dinilai mencerminkan keengganan pemerintah AS menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar akibat konflik.

Trump juga mengatakan dirinya tidak ingin dikenang seperti Herbert Hoover, presiden AS saat krisis pasar saham 1929 yang kemudian memicu Depresi Besar.

Sejumlah analis menilai pertimbangan ekonomi dan politik tersebut dapat dimanfaatkan Iran untuk memperpanjang proses negosiasi sehingga mengurangi daya tawar Trump dalam memperoleh konsesi penting dari Teheran.

Arus minyak mendekati kondisi normal

Sebelum perang pecah, Selat Hormuz menjadi jalur sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia.

Rata-rata sekitar 20 juta barel minyak mentah dan bahan bakar melintasi selat itu setiap hari.

Kini, dengan lebih dari 10 juta barel minyak yang kembali melewati Selat Hormuz setiap hari serta sekitar 5 juta barel dialihkan melalui rute alternatif, total arus pengiriman energi dinilai mulai mendekati kondisi normal sebelum konflik.

Namun, pejabat AS mengakui upaya menghentikan ambisi Iran untuk tetap mengendalikan Selat Hormuz tidak akan mudah.

Kepala negosiator Iran, Mohammed Bagher Ghalibaf, pada Selasa (30/6/2026) mengatakan kepada televisi pemerintah bahwa kedaulatan atas koridor tersebut berada di tangan Iran dan Oman.

Sementara itu, diplomat tertinggi Oman menyatakan rencana terkait Selat Hormuz tidak mencakup penerapan biaya transit.

Namun, Oman juga telah memberi tahu sejumlah pejabat Eropa bahwa beberapa bentuk pungutan masih mungkin diperlukan.

Pelaku industri pelayaran dan minyak memperingatkan bahwa penerapan tarif maupun pungutan dengan nama lain akan melanggar hukum internasional.

Hal itu juga berpotensi menjadi preseden yang mendorong penerapan biaya serupa di jalur pelayaran strategis lainnya.

Meski sempat terjadi aksi saling serang, kapal-kapal komersial tetap melintasi Selat Hormuz.

Menurut pejabat AS, hal itu menunjukkan meningkatnya kepercayaan pelayaran terhadap perlindungan militer AS sekaligus terbatasnya kemampuan Iran mengganggu lalu lintas di kawasan tersebut.

Ia menambahkan, perusahaan pelayaran juga meyakini Iran akan menghindari serangan yang dapat memicu bencana ekologis berskala besar.

Sebagai contoh, serangan terhadap kapal kargo berbendera Singapura pekan lalu hanya merusak bagian anjungan kapal tanpa menimbulkan korban jiwa, sehingga kapal tersebut masih dapat melanjutkan pelayarannya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, CIREBON- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan investor muda di tengah meningkatnya partisipasi generasi muda di pasar modal.

Kampus kini dipandang bukan hanya sebagai tempat mencetak lulusan, tetapi juga menjadi ruang pembentukan generasi yang memiliki kemampuan mengelola keuangan dan berinvestasi secara rasional.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan tantangan sektor jasa keuangan saat ini tidak lagi sebatas menambah jumlah investor baru. Yang lebih penting, menurut dia, adalah memastikan pertumbuhan investor berjalan seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat, risiko, dan karakteristik investasi.

“Mahasiswa merupakan generasi yang akan menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Karena itu mereka harus dibekali literasi keuangan yang kuat agar mampu menjadi investor yang cerdas, rasional, serta tidak mudah terpengaruh investasi ilegal maupun berbagai modus penipuan keuangan digital,” kata Agus, Rabu (1/7/2026).

Menurut Agus, perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah industri keuangan dan pasar modal. Akses investasi yang sebelumnya identik dengan kalangan tertentu kini semakin mudah dijangkau oleh masyarakat, termasuk mahasiswa.

Melalui berbagai platform digital, pembukaan rekening investasi dan transaksi pasar modal dapat dilakukan dengan cepat dan praktis.

Kemudahan tersebut mendorong munculnya tren baru di kalangan generasi muda. Jika sebelumnya kelompok usia muda lebih banyak menempatkan dana pada tabungan konvensional, kini semakin banyak yang mulai mengenal instrumen investasi sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang.

Namun di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan baru berupa maraknya penawaran investasi ilegal, perdagangan aset tanpa izin, hingga berbagai bentuk penipuan berkedok investasi yang menyasar generasi muda.

Karena itu, peningkatan literasi keuangan dinilai menjadi fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang tangguh secara finansial.

Agus menegaskan, investasi seharusnya dipahami sebagai bagian dari proses membangun kesejahteraan secara bertahap, bukan sarana memperoleh keuntungan instan.

Pemahaman mengenai profil risiko, tujuan keuangan, serta karakteristik produk investasi menjadi hal yang harus dimiliki setiap investor sebelum menempatkan dananya.

“Investasi bukan sekadar mengejar keuntungan dalam waktu singkat. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat mampu menyusun perencanaan keuangan yang matang dan berinvestasi sesuai kebutuhan serta kemampuan masing-masing,” ujarnya.

OJK juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, sebelum memutuskan berinvestasi. Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan atau pelaku usaha jasa keuangan melalui kanal resmi OJK serta mempertimbangkan secara rasional skema keuntungan yang ditawarkan.

Di sisi lain, perguruan tinggi dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas basis investor domestik. Kampus memiliki posisi strategis karena menjadi tempat berkumpulnya generasi muda yang sedang berada pada fase pembentukan pola pikir, termasuk dalam mengelola keuangan pribadi.

Kepala Pengelolaan Wilayah I Bursa Efek Indonesia, Thasrif Murhadi, menilai generasi muda memiliki potensi besar menjadi penggerak pertumbuhan investor pasar modal di daerah. Namun pertumbuhan tersebut harus dibarengi dengan pemahaman yang memadai mengenai risiko investasi.

Menurut Thasrif, investor muda yang berkualitas akan menjadi modal penting bagi penguatan pasar modal nasional.

“Selain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi, keberadaan investor yang memahami prinsip pengelolaan risiko juga dapat menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih sehat dan berkelanjutan,” kata Thasrif.

Jutaan anak muda Indonesia memilih menjadi pengemudi ojek daring, kurir, atau pekerja lepas bukan karena tidak tahu risiko pekerjaan itu. Mereka tahu. Tapi di hadapan pasar kerja formal yang makin sempit, pilihan itu terasa seperti satu-satunya jalan yang masuk akal.

Data BPS per Agustus 2025 mencatat 31,5 juta orang kini bekerja sebagai pekerja mandiri atau gig worker. Sebagian besar dari mereka berusia di bawah 30 tahun. Angka itu naik tajam, dan pemerintah menyebutnya sebagai tanda ekosistem digital yang tumbuh. Tapi ada yang tidak ikut tumbuh: perlindungan sosial.

Kita sudah terbiasa membaca generasi ini dengan cara yang terlalu mudah. Mereka disebut tidak mau terikat, menghindari tanggung jawab, atau terlalu mendambakan kebebasan. Narasi itu nyaman karena mengalihkan persoalan dari struktur ke karakter.

Jika masalahnya ada pada sikap generasi, maka negara tidak perlu membenahi apa-apa, cukup menunggu mereka dewasa dan sadar. Tapi data bercerita dengan cara yang berbeda.

Survei yang dikutip berbagai lembaga riset ketenagakerjaan menunjukkan bahwa mayoritas Gen Z yang masuk gig economy bukan karena menolak kerja formal. Sebaliknya, karena kerja formal menolak mereka lebih dulu.

Lowongan yang mensyaratkan pengalaman untuk posisi pemula, proses rekrutmen yang panjang dan tidak transparan, serta gelombang PHK di sektor industri di tengah efisiensi berbasis teknologi. Semuanya menutup pintu sebelum sempat diketuk.

Yang membuat situasi ini lebih rumit adalah cara pemerintah meresponsnya. Alih-alih mempertanyakan mengapa pintu kerja formal semakin sempit, kebijakan yang muncul justru merayakan gig economy sebagai solusi.

Program Penguatan Ekosistem Gig Economy yang diluncurkan Kemenko Perekonomian pada akhir 2025 mempromosikan pekerjaan berbasis platform sebagai wajah baru dunia kerja yang fleksibel dan mandiri. AI Open Innovation Challenge dibuka untuk mendorong anak muda menjadi kreator solusi digital.

Framing ini tidak salah sepenuhnya, tapi ia melewatkan sesuatu yang mendasar: fleksibilitas tanpa lantai perlindungan bukan kebebasan, ia adalah ketidakpastian yang diberi nama lain.

Masalah dengan cara kita mendefinisikan bekerja juga tidak bisa dilewatkan begitu saja. BPS menghitung seseorang sebagai pekerja jika ia aktif bekerja minimal satu jam dalam seminggu. Dengan definisi ini, seorang pengemudi ojek yang membuka aplikasi tiga jam sehari selama dua hari lalu berhenti karena sakit, tetap tercatat sebagai pekerja.

Angka pengangguran terlihat terkendali, bahkan turun, sementara di bawahnya jutaan orang hidup tanpa kepastian penghasilan, tanpa akses jaminan kecelakaan kerja, dan tanpa tabungan pensiun.

Ketua Apindo Shinta Kamdani menyebut angka-angka itu kosmetik statistik yang menyembunyikan kerentanan riil. Ini bukan soal manipulasi data. Ini soal alat ukur yang dirancang untuk era kerja yang sudah tidak relevan, yang terus dipakai untuk membaca dunia yang sudah berubah.

Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Perdebatan tentang gig economy selama ini terlalu banyak berputar pada pertanyaan apakah pekerja platform harus dikategorikan sebagai karyawan atau mitra.

RUU Pekerja Gig yang sedang bergulir di DPR pun masih terjebak di perdebatan status hukum itu. Perdebatan itu penting, tapi ia berisiko menjadi perdebatan yang salah jika tidak diikuti oleh pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa akses terhadap perlindungan sosial harus bergantung pada jenis kontrak kerja seseorang?

Status karyawan atau mitra seharusnya bukan syarat seseorang layak dilindungi. Seseorang yang memilih menjadi freelancer tetap bisa jatuh sakit. Tetap bisa mengalami kecelakaan saat mengantarkan pesanan. Tetap akan tua. Kerentanan itu tidak hilang hanya karena ia tidak memiliki slip gaji.

Beberapa negara sudah mulai menggeser cara berpikirnya ke arah itu. Inggris mengakui kategori worker di antara karyawan dan kontraktor independen, yang memberikan hak atas upah minimum dan jaminan tertentu tanpa menghapus fleksibilitas. Spanyol mengesahkan Riders Law yang mewajibkan platform untuk mengakui kurir sebagai karyawan dengan hak penuh.

Keduanya tidak sempurna dan masih terus diperdebatkan, tapi arahnya jelas: perlindungan sosial dilepaskan dari soal status kontrak, dan disandarkan pada kenyataan bahwa seseorang bekerja dan menanggung risiko. Indonesia belum sampai ke sana, tapi tekanannya sudah ada di dalam negeri.

Aksi unjuk rasa pengemudi ojek menjelang Hari Buruh 2026 menuntut hal yang sama: bukan seragam dan kartu pegawai, tapi kepastian bahwa mereka tidak akan jatuh ke jurang jika platform tiba-tiba mengubah tarif atau menonaktifkan akun mereka secara sepihak.

Ada yang lebih mengkhawatirkan dari sekadar ketiadaan regulasi. Selama ini platform digital beroperasi dengan argumen bahwa mereka hanya menyediakan teknologi, bukan mempekerjakan orang.

Pengemudi dan kurir disebut mitra yang bebas memilih kapan bekerja. Argumen itu berhasil secara hukum, tapi gagal secara moral: ketika algoritma yang menentukan siapa mendapat order, berapa tarif yang berlaku, dan kapan akun bisa dinonaktifkan, maka kendali itu bukan ada di tangan pekerja. Ia ada di tangan platform. Yang disebut kebebasan itu, dalam praktiknya, adalah kebebasan menanggung risiko sendirian.

Pilihan yang dibuat jutaan anak muda ini layak diperlakukan dengan lebih serius dari sekadar gejala generasi yang sulit diatur. Mereka bergerak dalam kondisi yang sudah menyempit jauh sebelum mereka tiba.

Selama sistem perlindungan sosial kita masih dirancang hanya untuk mereka yang bekerja dengan kontrak tetap dan slip gaji bulanan, maka pertumbuhan gig economy yang terus dirayakan pemerintah sesungguhnya sedang merayakan sesuatu yang lain: semakin banyak orang yang bekerja keras di luar jangkauan perlindungan negara.

TEL AVIV - Israel telah mengancam akan menyerang Iran untuk ketiga kalinya meski republik Islam tersebut sedang bernegosiasi damai dengan Amerika Serikat (AS). Menteri Pertahanan Zionis, Israel Katz, mengatakan militernya bisa menyerang Teheran lagi jika perlu.

Katz mengeklaim serangan sebelumnya bersifat pre-emptive dan mengancam akan meluncurkan serangan ketiga.

Berbicara pada upacara peringatan bagi tentara Zionis yang tewas dalam Perang Lebanon 2006, Katz mengatakan Israel telah melakukan apa yang dia gambarkan sebagai dua serangan proaktif dan pre-emptive di dalam wilayah Iran.

“Kami telah menyerang dua kali dengan serangan proaktif dan pre-emptive di Iran dan, jika perlu, kami akan menyerang untuk ketiga kalinya juga,” kata Katz.

Dia juga mengatakan pasukan Israel akan tetap berada di wilayah yang dia sebut sebagai “zona keamanan” di Lebanon, Suriah, dan Jalur Gaza tanpa batas waktu, dengan alasan penempatan tersebut diperlukan untuk melindungi komunitas Israel.

Terpisah, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan konfrontasi ketiga dengan Iran mungkin terjadi jika perlu.

Ditanya dalam wawancara dengan Channel 14 berbahasa Ibrani apakah Israel dapat menghadapi putaran pertempuran lain dengan Iran, Netanyahu mengulangi janjinya bahwa Teheran tidak akan memperoleh senjata nuklir selama dirinya tetap berkuasa.

“Selama saya menjadi perdana menteri, Iran tidak akan memiliki senjata nuklir,” katanya.

Dia juga ditanya apakah janji perangnya di Gaza untuk mencapai "kemenangan total" masih berlaku. “Perang ini tidak pernah berakhir," jawab Netanyahu, yang dilansir Times of Israel, Kamis (2/7/2026).

"Apakah Anda ingin hidup di Timur Tengah atau di dunia? Anda harus sangat kuat. Dan kami sangat kuat. Israel lebih kuat dari sebelumnya, dan kami telah menangkis ancaman dan melemahkan (musuh kami) secara signifikan. Kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kami akan mengurus apa yang tersisa dari poros Iran,” imbuh dia.

Dia mengeklaim Israel lebih kuat dari sebelumnya dan telah melemahkan musuh-musuhnya, sambil mengakui bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Sebaliknya, Iran menyatakan siap untuk perang lagi jika poin-poin nota kesepahaman dengan AS tidak dilaksanakan. Ketua Parlemen yang juga kepala negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengatakan Teheran akan merespons setiap pelanggaran MoU yang diteken untuk mengakhiri konflik baru-baru ini.

Mengacu pada insiden di Teluk Persia, dia mengatakan Iran memandang insiden tersebut sebagai pelanggaran gencatan senjata bahkan ketika hubungan diplomatik dengan Washington terus berlanjut.

"Kami menganggap peristiwa yang terjadi di Teluk Persia malam ini sebagai pelanggaran terhadap pemahaman untuk mengakhiri perang, dan kami pasti akan bereaksi terhadapnya, dan tentu saja, pihak lain juga akan bereaksi," ujarnya.

Dia juga menegaskan kembali bahwa diplomasi tetap menjadi pendekatan yang disukai Teheran, sekaligus menegaskan bahwa Iran siap melakukan aksi militer jika negosiasi gagal.

Berbicara kepada televisi pemerintah, dia berkata, "Kami sedang mengupayakan dialog, namun jika dialog tidak dilaksanakan, kami juga siap berperang dan akan meresponsnya dengan tepat."

Bisnis.com, JAKARTA - Publik berharap mem­peroleh in­­­­formasi terkait kinerja Ba­­­­dan Pe­­­ngelola In­­­ves­­­tasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Da­­­nantara, sebuah lembaga pengelola investasi nasional yang dibentuk pemerintah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang oleh BUMN dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, untuk tahun buku 2025.

Sambil menunggu diterbit­kannya laporan keuangan (LK) audited konsolidasi BPI Danantara, penjelasan berikut memotret kinerja DIM untuk tahun buku 2025 (audited) dan per 30 April 2026 (unaudited), beserta saran perbaikan keterbukaan informasi agar sejalan dengan aspek transparansi sebagai salah satu pilar good governance.

Sebagai pilar pengelola in­­vestasi dari Danantara, se­­­telah membukukan jumlah aset senilai Rp131,99 triliun pada tahun 2025, DIM mampu mencatatkan ke­­­na­­­ikan jumlah aset sebesar 6,09% menjadi Rp140,03 triliun per 30 April 2026.

Dari jumlah aset tersebut, akun investasi meningkat tajam dari hanya Rp30,01 miliar pada akhir tahun 2025 menjadi Rp16,63 triliun pada 4M26. Pada tahun 2025 DIM hanya men­­­­catatkan investasi berupa su­­­­rat berharga dalam bentuk pe­­­­nem­­­patan reksa dana (RD) se­­­nilai Rp30,01 miliar.

Hal ini dapat dipahami ka­­­rena DIM baru beropera­­­si secara komersial pada akhir Oktober 2025 setelah me­­­ne­­­rima setoran modal dari Da­­­nan­­­tara sebagai pemegang sa­­­ham senilai Rp50,00 triliun (Oktober 2025) dan Rp20,00 triliun (Desember 2025).

Selanjutnya, investasi DIM per April 2026 sebagian besar masih berupa penempatan RD yang mencapai Rp11,77 tri­­­liun setelah memperhitungkan unrealized loss senilai Rp607,26 miliar dan unrealized gain on forex sebesar Rp45,75 miliar.

Hingga bulan April 2026, dilakukan penambahan pe­­­nempatan RD senilai Rp12,30 triliun dari posisi awal ta­­­hun senilai Rp30,01 miliar. Dengan mempertimbangkan kontribusi utama investasi dari penempatan RD tersebut, informasi lebih lengkap ten­­tang RD seharusnya disajikan di LK DIM untuk periode tersebut.

Contoh penyajian lebih detail dapat dilihat dari LK entitas sepengendali, yakni Bank BRI dan Bank Mandiri, yang menyajikan lebih terperinci investasi berupa pe­­nempatan RD berdasarkan nama dan nilai wajar melalui laba rugi, untuk RD dalam mata uang rupiah dan valas. Melalui informasi ini, stakeholders dapat melihat sejauh mana diversifikasi pemilihan RD dilakukan oleh DIM sehingga mampu meminimalkan potensi risiko konsentrasi pada produk RD tertentu.

Selain penempatan RD, DIM juga mencatatkan investasi pada subholding senilai Rp4,86 triliun per April 2026, di mana jenis investasi ini belum dilakukan pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, investasi pada subholding pada Danantara Investment Holding (HK) IV Ltd yang bergerak pada lintas sektor senilai Rp2,57 triliun. Selain itu, untuk sektor pendanaan, DIM berinvestasi pada Danantara NB Multi Strategy Ltd dan Danantara Mitra Kapital masing-masing senilai Rp1,17 triliun dan Rp1,11 triliun.

Kepemilikan DIM pada ke­­­tiga entitas usaha tersebut masing-masing 100,00%, 100%, dan 99,99% serta dila­­­por­kan dalam LK konsolidasi DIM beroperasional secara komersial pada tahun 2026. Sebagai catatan, DIM juga berinvestasi pada subholdings lainnya tetapi dengan nilai investasi jauh lebih rendah.

Namun, berdasarkan pengamatan penulis, belum ditemukan informasi lengkap ten­tang subholding tersebut di website DIM. Dalam hal ini, stakeholders harus dijelaskan struktur grup DIM dan profil lengkap subholdings tersebut beserta entitas anak di bawahnya (jika ada) yang dihubungkan dengan tema inti investasi dan sektor utama yang menjadi andalan investasi DIM.

Informasi ini diharapkan mem­perjelas perkembangan DIM selama periode pelaporan meski disadari Danantara saat ini masih dalam tahap pembentukan awal. Untuk memperkuat peran sebagai pilar pengelola investasi Danantara, DIM seharusnya menjelaskan alur proses investasi secara ringkas, dari tahap awal hingga akhir disertai proses kontrol dari setiap tahapan proses in­­­vestasi tersebut beserta organ utama dan organ pendukung tata kelola.

Selanjutnya, dari sisi liabilitas, DIM telah menerbitkan surat utang jangka panjang (SUJP) atau Patriot Bond me­­­lalui skema private placement senilai Rp50,00 triliun dan Rp11,38 triliun pada bulan Oktober dan Desember 2025. Pada 17 Maret 2026, DIM juga menerbitkan Patriot Bond sebesar Rp7,00 triliun.

Secara kumulatif, jumlah SUJP DIM mencapai Rp61,34 tri­­liun pada tahun 2025 dan naik 11,27% menjadi Rp68,25 triliun per April 2026 dengan kontribusi ma­­­­terial terhadap jumlah liabilitas sebesar 99,13% dan 98,62% untuk kedua periode tersebut. Dengan mempertimbangkan peran strategis DIM dan kontribusi vital SUJP ter­­­sebut, DIM sebaiknya me­­­nyajikan informasi tentang struktur SUJP tersebut beserta rencana penggunaan dan realisasinya secara berkala melalui website.

Terakhir, dengan posisi kas dan setara kas DIM senilai Rp123,03 triliun yang berasal dari setoran modal dari pe­­­me­­gang saham dan dana dari penerbitan SUJP, posisi ekuitas sebesar Rp70,82 triliun per April 2026 didukung oleh capaian laba periode berjalan sebesar Rp705,73 miliar dengan rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0,96x memberikan ruang lebih bagi DIM untuk berinvestasi ke depan.

Pencapaian yang diraih ha­­­­­­rusnya dipublikasikan me­­­­lalui sebuah press release se­­­­hingga memberikan nilai tam­­­bah bagi stakeholders. Pe­­­ning­­­kat­an ke­­­terbukaan informasi harus dilakukan sehingga mam­­­pu sejalan dengan yang telah dilakukan oleh se­­­­jum­lah entitas sepengendali yakni BUMN yang telah ter­­­catat di BEI baik sebagai issuer sa­­­ham dan/atau obligasi. Ke­­­ter­­­bukaan informasi kepada berbagai stakeholders sangat penting sebagai bagian dari prinsip transparansi dan me­­­ru­­pakan implementasi dari good governance.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu mengungkapkan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan agar Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam industri halal global.

Menurut Anggito, meski Indonesia merupakan salah satu pasar konsumen produk halal terbesar di dunia dengan populasi Muslim sekitar 251 juta jiwa atau 87 persen dari total penduduk, pengembangan ekosistem halal nasional masih menghadapi berbagai tantangan.

"Halal Beyond Label harus kita jadikan agenda nyata untuk membangun ekonomi syariah yang berkeadilan, inklusif, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat," ujar Anggito saat menutup Forum Islamic Finance Dialogue 2026 di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Anggito mengatakan, tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan besarnya pasar domestik, tetapi juga menyangkut tata kelola, kelembagaan, hingga proses sertifikasi halal di dalam negeri.

Anggito menilai persoalan birokrasi yang panjang, keterbatasan jumlah auditor halal, serta belum optimalnya harmonisasi kebijakan antarinstansi masih menjadi hambatan dalam pengembangan industri halal nasional.

Oleh karenanya, dia mendorong penguatan regulasi dengan memperkuat kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai regulator tunggal, koordinator, sekaligus perumus kebijakan halal nasional yang terintegrasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Kita memerlukan langkah strategis melalui penguatan regulasi, yaitu dengan memperkuat kewenangan BPJPH sebagai regulator tunggal, koordinator, dan perumus kebijakan halal nasional yang benar-benar terintegrasi dengan institusi keagamaan seperti MUI," ucapnya.

Selain persoalan kelembagaan, Anggito juga menyoroti masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal.

Di sisi lain, infrastruktur pengujian produk halal dinilai belum memadai untuk mendukung perkembangan industri secara lebih luas.

Anggito juga mengingatkan pentingnya meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.

Menurutnya, tingginya permintaan domestik harus menjadi modal bagi Indonesia untuk berkembang menjadi produsen, bukan hanya konsumen, produk halal.

Untuk itu, Anggito menilai Indonesia perlu membangun ekosistem kepatuhan halal berbasis digital yang mampu melacak rantai pasok halal secara real time.

Selain itu, hilirisasi industri halal bernilai tambah tinggi, terutama di sektor farmasi, kosmetik, dan bahan tambahan pangan, juga perlu dipercepat.

Anggito menyebut, Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan cita-cita tersebut, mulai dari besarnya pasar domestik, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tangguh, dukungan kalangan akademisi, hingga generasi muda yang inovatif.

Apabila seluruh potensi tersebut dapat diintegrasikan dalam satu ekosistem halal yang kuat, maka Indonesia diyakini mampu bertransformasi dari pasar konsumen halal terbesar menjadi produsen sekaligus rujukan industri halal dunia.

"Itu menjadi perjuangan kita semua, bahwa pertumbuhan produk halal itu tidak hanya menjadi sebuah paradoks, Pertama Indonesia wajib melindungi konsumen halal dan yang kedua menjadikan halal sebagai gaya hidup dan yang ketiga produk halal itu adalah bisnis yang menguntungkan dan tidak menjadi beban biaya bagi para pengusahanya," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

TEHERAN - Iran mengekspor sekitar 50 juta barel minyak mentah dalam dua pekan setelah Amerika Serikat (AS) mencabut blokade laut terhadap pelabuhan energi negara tersebut. Lonjakan ekspor itu menandai pulihnya aktivitas perdagangan minyak Iran setelah sempat terhenti akibat meningkatnya ketegangan di kawasan Selat Hormuz.

Perusahaan pelacak tanker TankerTrackers.com menyebut volume ekspor tersebut setara sekitar 1,66 juta barel per hari sepanjang Juni 2026, dengan sebagian besar pengiriman ditujukan ke pasar Asia, terutama China.

"Dalam sekitar enam minggu, minyak mentah Iran tertahan di fasilitas penyimpanan darat ketika aset angkatan laut AS memblokir lalu lintas kapal tanker keluar dari pelabuhan. Setelah blokade dicabut, pengiriman minyak bergerak sangat cepat," demikian pernyataan TankerTrackers.com melalui akun resminya di platform X dikutip dari Middle East Eye, Kamis (2/7/2026).

Blokade laut AS mulai diberlakukan pada April 2026 seiring meningkatnya konflik dan ketegangan di Selat Hormuz. Dalam beberapa pekan, ekspor minyak Iran melalui jalur laut turun drastis dari sekitar 2,1 juta barel per hari menjadi hampir nol pada akhir Mei.

Pencabutan blokade dilakukan setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman pada 17 Juni 2026. Kesepakatan sementara tersebut diikuti penerbitan otorisasi selama 60 hari oleh Departemen Keuangan AS yang mengizinkan produksi dan penjualan minyak mentah Iran hingga 21 Agustus 2026.

Setelah pembatasan dicabut sekitar 18 Juni, kapal tanker mulai meninggalkan pelabuhan Iran secara bertahap. Dalam pekan pertama saja, lebih dari 30 juta barel minyak dikirim ke pasar internasional, termasuk melalui kapal tanker Hero II dan Diona yang membawa total lebih dari 3,8 juta barel minyak mentah.

Pulihnya pasokan minyak Iran turut mempengaruhi pasar energi global. Harga minyak dunia tercatat turun lebih dari empat persen setelah pengumuman dimulainya kembali ekspor dan tercapainya kesepakatan sementara antara Washington dan Teheran.

China disebut menjadi pembeli utama minyak Iran setelah ekspor kembali dibuka. Selama ini, perusahaan penyulingan minyak China dikenal sebagai salah satu konsumen terbesar minyak Iran, termasuk melalui jalur perdagangan tidak langsung untuk menghindari kompleksitas sanksi.

Selain berdampak pada pasar energi, perkembangan tersebut juga mempengaruhi sentimen pasar keuangan global. Bitcoin tercatat menguat sekitar dua persen setelah kesepakatan sementara AS-Iran diumumkan ke publik.

Sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia melewati Selat Hormuz sehingga stabilitas kawasan itu dinilai sangat penting bagi rantai pasok energi global. Normalisasi kembali lalu lintas pelayaran di jalur tersebut dipandang menjadi sinyal meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Pengamat kini menyoroti kelanjutan negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat yang berlangsung di Swiss. Perkembangan pembicaraan tersebut dinilai akan menentukan keberlanjutan ekspor minyak Iran dan stabilitas jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz dalam beberapa bulan ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia Group memberikan penghargaan kepada 60 perusahaan dan satu pemimpin korporasi dalam ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja emiten dan korporasi yang dinilai unggul sepanjang 2025.

Dalam ajang yang telah rutin digelar sejak 2002 itu, penghargaan diberikan kepada 52 emiten sektor keuangan dan nonkeuangan, delapan perusahaan penerima special awards, serta satu penerima penghargaan Best CEO.

Sebanyak 13 emiten penerima penghargaan berasal dari sektor jasa keuangan yang mencakup industri perbankan, asuransi, pembiayaan, investasi, dan sekuritas. Adapun 39 emiten lainnya berasal dari berbagai sektor nonkeuangan.

Malam penganugerahan Bisnis Indonesia Awards 2026 akan berlangsung hari ini Kamis (2/7/2026), di Hotel Raffles Jakarta. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi dijadwalkan menyampaikan keynote speech pada acara tersebut.

Mengusung tema 'Where Growth Meets Strength', BIA 2026 menitikberatkan penilaian pada kemampuan perusahaan mencatat pertumbuhan yang konsisten dengan tetap menjaga kekuatan fundamental bisnis dan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Proses penilaian dimulai sejak awal Juni 2026 melalui pengumpulan data oleh tim riset Data Indonesia, unit riset Bisnis Indonesia Group, dengan menggunakan laporan keuangan periode 2023–2025. Penilaian kemudian dilanjutkan melalui proses penjurian yang melibatkan dewan juri independen.

Dewan juri terdiri atas Senior Economist Creco Research Raden Pardede selaku Ketua Dewan Juri, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Eduardus Tandelilin, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih, serta Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Arif Budisusilo.

Ketua Dewan Juri BIA 2026 Raden Pardede mengatakan penilaian tahun ini memberikan bobot terbesar terhadap kinerja perusahaan sepanjang 2025. Kinerja pada 2023 dan 2024 tetap menjadi bahan pertimbangan, namun porsinya lebih kecil sebagai pembanding.

Menurutnya, dewan juri menggunakan sejumlah indikator utama, antara lain kekuatan keuangan, pertumbuhan bisnis, kinerja pasar modal bagi perusahaan terbuka, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Selain itu, profitabilitas menjadi syarat utama dalam proses seleksi. Dengan demikian, hanya perusahaan yang membukukan laba yang dapat masuk dalam daftar kandidat penerima penghargaan.

"Kami melihat pembukuan tahun 2025 menjadi penekanan utama. Tahun 2023 dan 2024 tetap kami pertimbangkan, tetapi bobotnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2025," kata Raden.

Raden menambahkan proses penjurian tidak hanya didasarkan pada indikator kuantitatif. Dewan juri juga melakukan penilaian kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kualitas dan keberlanjutan kinerja masing-masing perusahaan.

Di tengah optimisme terhadap kinerja ekonomi nasional, Indonesia menghadapi sebuah paradoks. Di satu sisi, ekonomi terus tumbuh. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11% sepanjang 2025 dan meningkat menjadi 5,61% pada kuartal I-2026.

Namun di sisi lain, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) justru semakin besar. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan lebih dari 88 ribu pekerja terkena PHK sepanjang 2025, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar, yaitu mengapa ekonomi tumbuh, tetapi lapangan kerja justru menyusut? Bukankah pertumbuhan ekonomi seharusnya menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi bukan sekadar kenaikan angka Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga harus mampu menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan kemiskinan. Ketika pertumbuhan tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja, muncullah fenomena jobless growth, yaitu pertumbuhan tanpa penciptaan lapangan kerja.

Dalam teori ekonomi klasik, pertumbuhan dan kesempatan kerja berjalan seiring. Saat produksi meningkat, perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja sehingga pengangguran menurun.

Namun, perkembangan teknologi telah mengubah hubungan tersebut. Digitalisasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan memungkinkan perusahaan meningkatkan produktivitas tanpa menambah pekerja, bahkan menggantikan sebagian pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia.

Fenomena ini mulai terlihat di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Namun banyak industri manufaktur telah menggunakan teknologi otomatisasi sehingga kenaikan produksi tidak lagi diikuti peningkatan kebutuhan tenaga kerja. Pertumbuhan lebih banyak berasal dari efisiensi dan produktivitas dibandingkan ekspansi lapangan kerja.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang tercipta lebih banyak berasal dari peningkatan produktivitas dan efisiensi dibandingkan dengan ekspansi tenaga kerja. Paradoks inilah yang kini sedang dihadapi Indonesia.

Sebagian besar PHK terjadi pada sektor manufaktur padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, dan beberapa industri berorientasi ekspor. Sektor-sektor ini menghadapi tekanan berat akibat melemahnya permintaan global, meningkatnya biaya produksi, dan persaingan yang semakin ketat dari negara lain.

Kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih turut memperburuk keadaan. Ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan internasional, serta perubahan pola konsumsi dunia menyebabkan banyak perusahaan harus melakukan efisiensi. Dalam situasi seperti ini, tenaga kerja sering kali menjadi korban pertama.

Padahal sektor manufaktur selama ini merupakan tulang punggung penciptaan lapangan kerja formal di Indonesia. Ketika sektor ini mengalami tekanan, dampaknya langsung terasa pada tingkat pengangguran dan daya beli masyarakat.

Perubahan orientasi dunia usaha juga menjadi penyebab utama. Dalam persaingan global, perusahaan dituntut menghasilkan produk berkualitas dengan biaya serendah mungkin.

Akibatnya, investasi pada teknologi sering dianggap lebih menguntungkan dibandingkan menambah tenaga kerja. Berbagai pekerjaan administratif kini dapat digantikan oleh sistem berbasis kecerdasan buatan. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi tetap terjadi, tetapi tidak lagi menghasilkan jumlah kesempatan kerja sebanyak sebelumnya.

Paradoks ini semakin mengkhawatirkan karena Indonesia sedang menikmati bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif berada pada puncaknya dan seharusnya menjadi modal besar untuk mempercepat pembangunan.

Namun bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan jika tersedia lapangan kerja yang memadai. Jika jutaan angkatan kerja baru tidak terserap, bonus demografi justru berubah menjadi beban sosial dan ekonomi.

Setiap tahun jutaan lulusan sekolah, perguruan tinggi, dan pendidikan vokasi memasuki pasar kerja. Sayangnya, penciptaan pekerjaan berkualitas belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja.

Akibatnya, persaingan semakin ketat, banyak lulusan bekerja di sektor informal, menerima upah rendah, atau bahkan menganggur. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan dan melemahkan daya beli masyarakat.

Masalahnya, penciptaan lapangan kerja berkualitas tidak selalu mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja baru. Akibatnya, persaingan kerja semakin ketat. Banyak lulusan muda terpaksa menerima pekerjaan dengan upah rendah, bekerja di sektor informal, atau bahkan menganggur. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks.

Paradoks ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu mulai bergeser dari fokus pada kuantitas pertumbuhan menuju kualitas pertumbuhan. Selama bertahun-tahun, indikator utama keberhasilan ekonomi sering kali hanya diukur melalui angka pertumbuhan PDB. Padahal pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas setidaknya memiliki tiga karakteristik. Pertama, mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Kedua, mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pendapatan masyarakat. Ketiga, mampu mengurangi ketimpangan ekonomi.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat industri padat karya. Pemerintah perlu memberikan insentif berupa kemudahan pembiayaan, penyederhanaan regulasi, pengurangan biaya logistik, dan insentif perpajakan agar sektor tekstil, garmen, alas kaki, makanan-minuman, serta furnitur tetap kompetitif dan mampu mempertahankan tenaga kerja.

Selanjutnya, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus menjadi prioritas. UMKM merupakan penyerap tenaga kerja terbesar dan terbukti lebih tahan terhadap krisis. Namun, banyak UMKM masih menghadapi keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar.

Karena itu, digitalisasi, akses pembiayaan produktif, serta integrasi UMKM ke dalam rantai pasok industri nasional perlu terus diperluas agar pertumbuhan ekonomi menghasilkan efek berganda terhadap penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, transformasi teknologi tidak dapat dihindari. Alih-alih mempertahankan pekerjaan lama, Indonesia harus menyiapkan tenaga kerja untuk pekerjaan baru.

Program reskilling dan upskilling perlu diperluas agar pekerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan. Pendidikan vokasi dan perguruan tinggi juga harus lebih adaptif dengan perkembangan teknologi, termasuk penguasaan kecerdasan buatan, analisis data, ekonomi hijau, dan kewirausahaan.

Perlindungan sosial bagi pekerja terdampak PHK juga harus diperkuat. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) perlu diperluas agar benar-benar menjadi jaring pengaman sekaligus membantu pekerja memperoleh keterampilan baru dan kembali memasuki pasar kerja.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan setiap target pertumbuhan ekonomi disertai target penciptaan lapangan kerja yang jelas dan terukur. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi tujuan akhir, melainkan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pekerjaan yang layak dan pendapatan yang lebih baik.

Paradoks pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatnya PHK merupakan peringatan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia sedang menghadapi tantangan struktural yang serius. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menghasilkan lapangan kerja yang memadai.

Teknologi, otomatisasi, perubahan struktur industri, dan tekanan ekonomi global telah mengubah hubungan tradisional antara pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi yang tercatat dalam laporan statistik. Melainkan seberapa banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya melalui pekerjaan yang layak, pendapatan yang meningkat, dan kehidupan yang lebih sejahtera.

Ketika pertumbuhan ekonomi mampu menghadirkan hal tersebut, barulah pertumbuhan ekonomi benar-benar bermakna bagi rakyat.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membuka peluang untuk mengevaluasi pungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan menyusul protes dari serikat pekerja.

Saat ini, pencairan JHT dalam jangka waktu maksimal dua tahun dikenakan PPh final sebesar 0 persen untuk nilai pencairan hingga Rp50 juta. Adapun pencairan di atas Rp50 juta dikenakan tarif pajak sebesar 5 persen.

Purbaya mengungkapkan bahwa mayoritas klaim pencairan JHT dibawah Rp50 juta sebesar 96 persen.

"Yang di 50 juta kan ga bayar, itu 96 persen. Nanti kita lihat yang sekian persen perlu dikurangin apa engga," kata Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (1/6/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan kajian lebih mendalam sebelum memutuskan apakah tarif pajak untuk pencairan di atas Rp50 juta perlu dikurangi atau tetap dipertahankan.

Di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, Purbaya mengaku turut mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan kalangan buruh. Namun, keputusan akhir akan ditetapkan berdasarkan hasil asesmen.

"I think in this economy, jadi kita lihat dulu keadaan seperti apa. Lagi di-assess kan? katanya Pak Dirjen mau ketemu buruh juga. Kita lihat aja hasilnya seperti apa," terangnya.

Purbaya menegaskan, pemerintah akan mengambil langkah yang dinilai paling adil bagi seluruh pihak setelah proses evaluasi selesai dilakukan.

"Selama itu just, just kan adil. In this economy-nya just. Kita akan ambil langkah yang diperlukan sesuai dengan assessment nanti.Tapi kalau hanya kita belain yang ternyata pensiunnya gede-gede banget, 1 miliar, 2 miliar, ya ga usah. Tapi saya akan lihat dulu ya," pungkasnya.

Bisnis.com, BANYUWANGI - Suara kayu lesung yang berpadu, mengiringi suasana pagi di halaman rumah berarsitektur khas Osing. Irama yang dimainkan masyarakat setempat itu menjadi sambutan hangat untuk wisatawan yang berkunjung ke Desa Sejahtera Astra Kemiren, Banyuwangi, Jawa Timur. Kehidupan seperti inilah yang masih dapat dijumpai di desa tempat masyarakat Osing, sebagai suku asli Banyuwangi, menjaga tradisi dan kearifan lokal bersama masyarakat setempat sebagai kekuatan penggerak kesejahteraan desanya secara turun-temurun.

Masyarakat di Desa Sejahtera Astra Kemiren secara konsisten melestarikan budaya Osing melalui berbagai tradisi seperti upacara adat Barong Ider Bumi, dan Tumpeng Sewu, tarian adat Tari Gandrung, kuliner lokal, musik tradisional, hingga arsitektur khas Osing yang menjadi bagian dari identitas sekaligus potensi yang menggerakkan kehidupan desa. Potensi tersebut kemudian diperkuat Astra sejak 2024 melalui program Desa Sejahtera Astra. Bersama masyarakat dan penggerak lokal, Astra mengembangkan empat bidang yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan dan kewirausahaan agar pelestarian budaya dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pengembangan tersebut telah menjangkau sekitar 300 warga dan memperkuat peran mereka sebagai pelaku utama desa wisata. Saat ini, terdapat 50homestaydengan total 92 kamar, 40 pelaku usaha lokal di bidang kuliner, kerajinan, dan kopi, serta 40 anggota Pokdarwis yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata dan pelestarian budaya Osing. Pendapatan rata-rata anggota Pokdarwis juga meningkat sebesar 33%, dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa budaya yang terus dijaga masyarakat dapat tumbuh menjadi sumber penghidupan sekaligus membuka peluang ekonomi baru di tingkat desa.

“Desa Sejahtera Astra Kemiren menunjukkan bahwa pelestarian budaya dan pembangunan masyarakat dapat berjalan beriringan. Melalui penguatan pada bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan, Astra percaya bahwa warisan budaya Osing tidak hanya tetap lestari, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup, peluang usaha, dan kesejahteraan yang berkelanjutan," ujar Chief of Corporate Affairs Astra, Boy Kelana Soebroto.

Penguatan Desa Sejahtera Astra Kemiren dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada bidang kesehatan, Astra berkontribusi meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan layanan Posyandu, penyediaan sarana kesehatan dasar, dukungan terhadap kesehatan ibu dan anak, serta penyelenggaraan edukasi kesehatan bagi masyarakat.

Pada bidang pendidikan, Astra memperkuat PAUD melalui penyediaan sarana belajar dan alat permainan edukatif, dukungan kegiatan pembelajaran, serta pengenalan budaya lokal kepada generasi muda yang diharapkan dapat menjaga keberlanjutan budaya Osing dengan melibatkan generasi penerus sejak usia dini.

Seiring berkembangnya aktivitas wisata, pengelolaan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam pengembangan desa. Masyarakat didampingi dalam pengelolaan sampah organik dan non-organik, pemanfaatan limbah ternak menjadi pupuk organik, pengembangan fasilitas biogas, pembentukan kelompok sadar lingkungan, serta penyediaan sarana pengelolaan sampah dan kompos.

Di bidang kewirausahaan, Astra mendukung pengembangan Desa Wisata Adat Osing Kemiren dilakukan melalui penguatan sarana penunjang wisata, pemberdayaan UMKM lokal, peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pengembanganhomestaydan usaha masyarakat, serta promosi wisata budaya Osing sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat.

Konsistensi masyarakat dalam menjaga budaya dan mengembangkan potensi desanya turut mendapatkan apresiasi di tingkat nasional maupun internasional. Sejak 2019, desa ini telah menerima berbagai penghargaan, termasuk Wonderful Indonesia Impact, Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), dan ASEAN Tourism Award 2025. Pada tingkat internasional, Desa Sejahtera Astra Kemiren juga terpilih sebagai bagian dari The Best Tourism Village Upgrade Program 2025 yang semakin memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata budaya berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Selain melalui program Desa Sejahtera Astra, Astra melalui Yayasan Astra-Yayasan Dharma Bhakti Astra melakukan pembinaan kelompok tani Buah Naga binaan di wilayah Desa Sejahtera Astra Banyuwangi, tepatnya di Desa Sumbermulyo. Pendampingan ini dilakukan untuk kelompok tani buah naga bersama Pusat Pengembangan UMKM (PPU) yang mencakup penguatan mentalitas dan organisasi kelompok, peningkatan kompetensi budidaya organik, perbaikan kualitas pascapanen sesuai standar offtaker, serta fasilitasi akses pemasaran dan pembiayaan.

Hasilnya, para petani berhasil mengantongi sertifikasi Budidaya Organik, dengan total panen meningkat dari 316 ton pada 2021 menjadi 595 ton pada 2025, sementara omzet kelompok tani naik dari Rp1,9 miliar menjadi Rp11,9 miliar pada periode yang sama. Produk segar maupun olahan dari kelompok tani ini, telah menembus pasar yang lebih luas baik di dalam negeri maupun pasar ekspor ke Singapura dan Hong Kong. Buah naga tidak hanya dijual dalam bentuk buah segar, namun juga menjadi produk olahan seperti Sale Buah Naga dan buah nagadehydrated.

Semangat Astra untuk terus mengembangkan desa berkolaborasi dengan masyarakat seperti di Desa Sejahtera Astra Kemiren, sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dan PT Indosat Tbk. (ISAT) menyiapkan berbagai kanal, mulai dari gerai fisik hingga sistem, untuk mendukung penerapan registrasi kartu sim pelanggan baru dengan menggunakan biometrik.

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi menilai implementasi kebijakan tersebut menjadi langkah strategis perusahaan untuk memperkuat validitas identitas pelanggan sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan digital, termasuk scam dan phishing.

Menurutnya, kesiapan Telkomsel difokuskan pada penyediaan proses registrasi yang aman dan nyaman. Proses verifikasi identitas maupun teknologi yang digunakan telah memenuhi ketentuan perlindungan data pribadi dan standar keamanan informasi yang dipersyaratkan regulator.

“Melalui registrasi biometrik, kita semua bisa ambil peran untuk memastikan agar setiap nomor terhubung dengan identitas yang benar. Dengan demikian, Telkomsel berharap pelanggan dan masyarakat dapat merasa lebih tenang saat berkomunikasi dan bertransaksi via digital,” kata Fahmi.

Senada, PT Indosat Tbk. (ISAT) mengaku telah menerapkan registrasi biometrik secara sukarela sejak Maret 2025.

Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Reski Damayanti mengatakan perusahaan telah lebih dahulu menerapkan teknologi biometrik sebelum kebijakan tersebut diwajibkan pemerintah. Dari sisi keamanan, Indosat juga telah mengantongi sertifikasi ISO sebagai salah satu standar keamanan internasional.

“Kami sudah siap, bahkan sebenarnya kami sudah menerapkan. Dari sejak Maret 2025, kami sudah terapkan. Memang sistemnya voluntary basis ya,” kata Reski.

Dia menjelaskan penerapan biometrik dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan penguatan keamanan identitas pelanggan di industri telekomunikasi. Selain itu, Indosat juga meluncurkan layanan anti-spam dan anti-scam secara bertahap sejak 2025 sebagai bagian dari penguatan sistem pencegahan penipuan digital.

“Jadi makanya juga biometrik itu kami juga sudah mulai terapkan dari 2025. Maret, kemudian di Agustus itu juga kami sudah launch anti-spam, anti-scam. Karena kan kami tahu makin banyak kan spam-scam itu kan masalah yang sudah benar-benar bisa dibilang concerning lah,” kata Reski.

Dia berharap implementasi registrasi biometrik dapat membantu menekan penyalahgunaan identitas pelanggan meski bukan menjadi satu-satunya solusi dalam memerangi kejahatan digital.

“Kami harapkan semakin berkurang yang namanya data-data orang lain dipakai. Karena kan sekarang mukanya kan nggak bisa dicopy ya,” katanya.