Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli akan menyerahkan instrumen ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan kepada Direktur Jenderal ILO di Jenewa, Swiss.

Adapun penyerahan ratifikasi tersebut dilakukan dalam rangkaian Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-114.

“Saya membawa pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa negara harus hadir melindungi pekerja di semua sektor, termasuk saudara-saudara kita yang bekerja di laut. Melalui instrumen ratifikasi Konvensi ILO 188 ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelindungan bagi awak kapal perikanan,” ujar Menaker Yassierli dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Konvensi ILO 188 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026. Pengesahan tersebut menjadi dasar bagi Indonesia untuk melanjutkan proses formal di tingkat internasional melalui penyerahan instrumen ratifikasi kepada ILO.

Menaker mengatakan ratifikasi Konvensi ILO 188 penting karena sektor penangkapan ikan memiliki tantangan besar.

Awak kapal perikanan bekerja jauh dari daratan, menghadapi risiko keselamatan, kondisi cuaca, durasi kerja yang berat, serta kerentanan terhadap pelanggaran hak-hak pekerja.

“Ratifikasi ini merupakan komitmen negara agar awak kapal perikanan bekerja dalam kondisi yang lebih layak, aman, dan terlindungi. Mereka adalah bagian penting dari kekuatan ekonomi maritim Indonesia,” ujar dia.

Adapun Konvensi ILO 188 mengatur standar penting bagi awak kapal perikanan, mulai dari persyaratan minimum bekerja di kapal, perjanjian kerja, waktu istirahat, akomodasi dan makanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perawatan kesehatan, hingga jaminan sosial.

Bagi pekerja, standar itu berarti kepastian yang lebih kuat atas hak dasar mereka selama bekerja di kapal.

Yassierli menegaskan, keputusan Indonesia meratifikasi Konvensi ILO 188 mencerminkan komitmen sebagai negara maritim besar.

Momentum itu, lanjut dia, sejalan dengan kepentingan nasional untuk memperkuat pelindungan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, sekaligus mendukung upaya global menghapus praktik kerja paksa, perdagangan orang, dan eksploitasi di sektor perikanan.

“Melalui rencana penyerahan instrumen asli ratifikasi tersebut, Indonesia menegaskan bahwa pelindungan awak kapal perikanan merupakan bagian dari agenda besar negara dalam mewujudkan kerja layak dan memastikan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berjalan secara adil, aman, dan berkelanjutan,” katanya menjelaskan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah tajam pada perdagangan Senin (18/5) usai libur panjang Kenaikan Yesus Kristus.

Berdasarkan RTI Business pada pukul 09.00 WIB, IHSG turun 164,23 poin atau 2,44 persen ke level 6.559.

IHSG dibuka di level 6.628 dan sempat menyentuh level tertinggi harian di 6.631. Namun tekanan jual langsung mendominasi sejak awal perdagangan hingga indeks turun ke level terendah 6.555 pada perdagangan pagi.

Tercatat hanya 120 saham menguat, sementara 390 saham melemah, dan 192 saham stagnan.

Nilai kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp11.509 triliun dengan volume perdagangan mencapai 1,57 miliar saham. Adapun nilai transaksi menyentuh Rp1,16 triliun dengan frekuensi perdagangan sebanyak 148.495 kali transaksi.

Tekanan di pasar juga terlihat dari aksi jual investor asing. Investor asing membukukan penjualan bersih Rp1,53 triliun di seluruh pasar.

Sementara di pasar reguler, investor asing mencatat penjualan bersih sebesar Rp1,35 triliun, dan di pasar negosiasi serta tunai tercatat penjualan bersih sebesar Rp184,8 miliar.

Aktivitas perdagangan masih didominasi investor domestik dengan porsi mencapai 85,61 persen dari volume transaksi, sedangkan investor asing sekitar 14,39 persen. Dari sisi nilai transaksi, investor domestik menguasai sekitar 70,67 persen, sementara investor asing sebesar 29,33 persen.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar terpantau mengalami pelemahan pada awal perdagangan. Saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) turun 2,46 persen ke level 5.950, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) melemah 1,60 persen ke level 3.070, dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) turun 1,19 persen menjadi 4.150.

Selain saham perbankan, sejumlah saham lain juga mengalami tekanan, seperti PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) yang turun 8,24 persen, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) melemah 2,80 persen, serta PT Asia Pramulia Tbk (ASPR) yang terkoreksi 4,32 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. (ELPI) menempuh pembiayaan non-perbankan senilai Rp633,44 miliar untuk mengamankan akuisisi kapal strategis yang merupakan bagian dari pengembangan dan penguatan kegiatan usaha.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (16/4/2026), langkah tersebut dilakukan melalui entitas anak, PT ELPI Trans Cargo (ETC), yang memperoleh fasilitas pinjaman dari pihak ketiga nonlembaga keuangan untuk membiayai pembelian kapal Multi Purpose Support Vessel (MPSV) Bourbon Evolution 805.

Nilai pinjaman mencapai Rp633,44 miliar dengan bunga 9% per tahun dan tenor maksimal 9 bulan atau hingga refinancing dilakukan.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025, nilai transaksi tersebut telah melampaui 20% dari total ekuitas ELPI sebesar Rp2,70 triliun, sehingga dikategorikan sebagai transaksi material sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Manajemen menyatakan keputusan mengambil pinjaman nonbank didorong oleh kebutuhan pendanaan yang mendesak untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran lelang kapal yang jatuh tempo pada 7 April 2026.

Di sisi lain, proses pendanaan melalui perbankan masih berjalan dan belum dapat direalisasikan dalam waktu yang dibutuhkan. Kondisi tersebut memaksa perseroan mencari alternatif pembiayaan jangka pendek agar akuisisi tidak tertunda.

Kapal yang diakuisisi merupakan unit DP3 MPSV buatan 2014 dengan panjang 100,2 meter dan tonase kotor 6.146, yang akan digunakan untuk memperkuat kegiatan usaha angkutan laut dan penunjangnya.

Perseroan menegaskan transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan dan bukan merupakan transaksi afiliasi. Seluruh informasi material juga telah diungkapkan sesuai ketentuan regulator.

Meski dilakukan dalam keterbatasan waktu, ETC tetap akan menunjuk penilai independen untuk memastikan kewajaran transaksi sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan cataan Bisnis.com, Rabu (15/4/2026), Corporate Secretary ELPI Wawan Heri Purnomo mengatakan akuisisi kapal tersebut menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat kapasitas armada, khususnya di segmen jasa offshore.

ELPI menyebut kapal tersebut memiliki berbagai fungsi, mulai dari diving support, supply vessel, fire fighting ship, hingga oil recovery ship, sehingga dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan konstruksi dan operasional di sektor offshore.

Menariknya, kapal ini akan menjadi kapal pertama berbendera Indonesia dengan spesifikasi DP3 MPSV multi guna, yang mampu menunjang kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas lepas pantai.

Manajemen menilai penambahan kapal ini akan membuka peluang peningkatan pendapatan, seiring dengan potensi penempatan kapal pada proyek-proyek offshore dengan nilai tambah tinggi.

Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat kelangsungan usaha ETC, terutama dalam pengembangan bisnis jasa offshore yang menjadi salah satu fokus pertumbuhan perseroan.

Meski demikian, penggunaan pembiayaan eksternal akan berdampak pada peningkatan liabilitas. Namun, perseroan optimistis peningkatan tersebut dapat diimbangi oleh kontribusi pendapatan dari optimalisasi operasional kapal.

Presiden RI Prabowo Subianto mengunci 87 persen lahan sawah di seluruh Indonesia tak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lain.

Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Beleid tersebut menetapkan 6,39 juta hektare (ha) Lahan Baku Sawah (LBS) menjadi Lahan Sawah Lindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah telah menetapkan lahan sawah tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain melalui rapat koordinasi terbatas dihadiri oleh Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono.

"Ada dua keputusan penting. Satu bagaimana agar kawasan sawah itu sudah dipastikan dan tidak bisa diubah lagi. Kedua ada yang keterlanjuran, bagaimana mengatasi hal-hal yang terlanjur," ujar Zulhas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

Lebih lanjut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan pemerintah bakal mengunci 87 persen Lahan Baku Sawah (LBS) dari total 7,3 juta ha yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan demikian, sebanyak 6,393 juta ha lahan sawah tak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lain.

"87 persen dari 7,348 juta hektare, makanya saya freeze di dalam tata ruangnya, kami kunci. Kalau dia tidak menentukan 87 persen yang mana lokasinya, semua LBS-nya kami nyatakan sebagai LP2B sehingga tidak boleh ada alih fungsi di daerah tersebut untuk kepentingan apapun," ungkap Nusron.

Nusron mengatakan pemerintah pusat telah menetapkan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang tersebar di 8 provinsi Indonesia tak boleh dialihfungsikan. Provinsi tersebut antara lain Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.

Kemudian, pemerintah tengah menargetkan paling lambat pada Maret 2025 mendatang tim pelaksana terpadu harus menyajikan data LSD berbasis LP2B di 12 provinsi Indonesia.

Provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

"Tadi disepakati paling lambat tim pelaksana harus menyajikan data lahan sawah yang dilindungi berbasis LP2B di 12 provinsi yang akan ditetapkan menjadi LSD dan akan ditetapkan menjadi LP2B yang merupakan sawah forever juga yang tidak bisa diotak-atik. Jumlahnya harus 87 persen dari total LBS atau Lahan Baku Sawah," terang Nusron.

Pada kuartal II tahun 2026, pemerintah menargetkan lahan sawah yang dikunci telah rampung di seluruh provinsi Indonesia.

"Di Q2 kita akan melakukan yang sama di akhir bulan Juni harus selesai di 17 provinsi, sehingga di tengah tahun ini LSD dan LP2B di 17 provinsi harus sudah clean and clear rampung semua di pertengahan tahun ini," imbuhnya.

Menurut Nusron, pemerintah juga akan mengatur sebesar 13 persen lahan sawah lainnya diperbolehkan untuk dialihfungsikan kepentingan-kepentingan lain.

"Akan diatur peraturan mengenai alih fungsi lahan untuk kepentingan apa saja diperbolehkan. Yang 13 persen, yang di luar 87 persen. Kalau yang 87 persen dipastikan tidak boleh, gembok, kunci," kata Nusron.

ATR/BPN mencatat 554.615 ha lahan sawah telah dialihfungsikan pada 2019 sampai 2025. Dari angka tersebut, terdapat 144.255,1 ha yang terbukti di kawasan LP2B.

"Di mana menurut undang-undang nomor 41 tahun 2009 pasal 44, kalau ada alih fungsi lahan di dalam kawasan LP2B yang digunakan untuk kepentingan umum untuk jalan, pengairan, drainase, penyaluran pipa air, sama jaringan listrik. Itu pun untuk kepentingan umum harus mengganti lahan," terang Nusron.

"Lahan sawah yang dialihfungsikan untuk kepentingan non-sawah itu jumlahnya itu. Rata-rata, perumahan, kawasan industri, segala macam. Yang dapat izin dari pemerintah, (pemerintah) pusat hanya 7.700-an sekian. Lainnya berarti izin pemerintah daerah. Mungkin juga ada yang tidak izin. Ini yang mau kita tertibkan," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejak diumumkan di Consumer Electronic Show (CES) 2026, HP Infinix Note 60 yang mempunyai fitur telepon dan SMS via satelit langsung mencuri perhatian.

Spesifikasi ponsel ini pun jadi incaran publik. Meskipun di acara CES 2026 Infinix tidak menyebutkan spesifikasi hardware dari HP tersebut, spesifikasi teknis perangkat terbaru itu mulai terungkap ke publik melalui laman Google Play Console. Temuan ini memperkuat sinyal peluncuran HP ini dalam waktu dekat.

Berdasarkan data yang dihimpun, perangkat dengan nomor model "X6879" ini dipastikan akan mengadopsi sistem operasi Android 16 sejak awal. Hal ini menjadi indikator kesiapan Infinix dalam menghadirkan pembaruan perangkat lunak terkini bagi konsumen, melengkapi janji perusahaan terkait fitur komunikasi satelit.

Daftar tersebut juga mencantumkan penggunaan System on Chip (SoC) dengan kode MediaTek MT6878. Prosesor ini memiliki konfigurasi delapan inti (octa-core) dengan pembagian klaster empat inti berkecepatan 2.50GHz dan empat inti lainnya pada 2.0GHz.

Meski nama komersial cip tersebut belum disebutkan secara eksplisit, arsitektur teknisnya mengarah pada penggunaan MediaTek Dimensity 7300. Namun, terdapat potensi perangkat ini menggunakan Dimensity 7360 mengingat kesamaan arsitektur inti dan waktu peluncuran cip tersebut pada kuartal III/2025, melansir dari The Tech Outlook Selasa (13/1/2026).

Sektor visual perangkat ini tercatat memiliki resolusi layar 1208 × 2644 piksel dengan kepadatan mencapai 520 DPI. Selain tata letak kamera punch-hole, desain fisik memperlihatkan adanya tombol tambahan di sisi kiri yang diprediksi berfungsi sebagai tombol aksi yang dapat dipersonalisasi.

Sebelum kemunculannya di Google Play Console, keberadaan Infinix Note 60 juga telah terdeteksi melalui sertifikasi Federal Communications Commission (FCC) serta sertifikasi SDPPI di Indonesia. Data sertifikasi FCC mengungkap keunggulan operasional perangkat melalui kapasitas baterai yang besar.

Dokumen FCC mencatat penggunaan baterai polimer Li-ion dengan model "BL-60AX" yang memiliki kapasitas tipikal 6.150mAh dan kapasitas terukur (rated) 5.990mAh. Guna menunjang produktivitas pengguna bisnis dan profesional, perangkat ini juga didukung pengisian daya cepat kabel hingga 45W.

Bocornya data ini melengkapi strategi Infinix yang diumumkan pada CES 2026, di mana seri Note 60 diposisikan memiliki fitur unggulan Panggilan dan Pesan Satelit. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

Bisnis.com, SURABAYA – Unsur serikat buruh di Provinsi Jawa Timur menyatakan kekecewaan terhadap keputusan Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp2.446.880,68.

Wakil Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Nuruddin Hidayat menegaskan bahwa besaran upah minimum yang tertuang pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/934/013/2025 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur 2026 tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.168/PUU-XXI/2023.

"Buruh kecewa dengan penetapan UMP Jatim tahun 2026 yang hanya sebesar Rp. Rp2.446.880,68. Nilai ini masih jauh dari KHL Jatim tahun 2025 yang nilainya sebesar Rp3.575.938,00," ungkap Nuruddin, Rabu (24/12/2025).

Dirinya menyebut bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.168/PUU-XXI/2023 tersebut seharusnya dipatuhi pemerintah daerah dengan menetapkan besaran upah minimum selaras dengan standar kehidupan layak bagi para buruh.

"Hari ini ribuan buruh Jatim kembali melakukan aksi demonstrasi dengan massa yang lebih besar lagi. Menuntut perubahan nilai UMP Jatim tahun 2026 dan mengawal penetapan UMK di Jatim tahun 2026," tegasnya.

Untuk itu, buruh menuntut kepada Gubernur Khofifah dalam menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 terhadap 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur menggunakan rumus perhitungan alfa tertinggi, yakni 0,9.

"Buruh menghendaki dalam menetapkan UMK di Jatim tahun 2026, gubernur menggunakan nilai Alfa 0,9, sebagaimana rekomendasi Dewan Pengupahan Jatim unsur serikat pekerja/serikat buruh," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp2.446.880,68.

Angka upah minimum tersebut naik sebesar Rp140.895 atau 6,11% bila dibanding dengan besaran UMP Jawa Timur 2025, yakni sebesar Rp2.305.985.

Penetapan upah minimum tersebut telah termaktub pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/934/013/2025 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur 2026 yang telah diteken Khofifah pada Selasa (23/12/2025) malam.

"Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 sebesar Rp2.446.880,68 (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh koma enam delapan rupiah)," bunyi SK Gubernur Jawa Timur dalam Diktum Kesatu.

Dalam SK tersebut juga tertulis sejumlah ketentuan yang berlaku usai penetapan UMP 2026. Antara lain pada poin a tertulis bahwa pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

Selanjutnya pada poin b, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.

Selain itu, pada poin c tertulis bahwa dalam hal pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026," terang SK tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa sekitar 201 penunggak pajak besar sudah membayarkan kewajibannya senilai Rp13,44 triliun. Otoritas pajak masih mengejar pembayaran Rp6,6 triliun untuk mencapai target akhir tahun.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melalui Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu memasang target pembayaran penunggak pajak besar sampai dengan akhir 2025 senilai Rp20 triliun. Namun, total tunggakan dari 201 WP itu senilai Rp60 triliun.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pihaknya sudah menerima pembayaran Rp13,44 triliun dari penunggak pajak sampai dengan 15 Desember 2025.

"Relatif dibanding 30 November 2025 itu ada kenaikan pembayar pajak yang membayar atau mengangsur dari 109 [wajib pajak] ke 120 di posisi 15 Desember tadi," tutur Bimo, dikutip Minggu (21/12/2025).

Tidak Semua Mampu

Pada kesempatan yang sama, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bahwa tidak semua wajib pajak [WP] yang memiliki tunggakan besar itu memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya secara kontan. Beberapa ada yang menyicil pembayaran pajaknya ke otoritas.

Akan tetapi, Purbaya optimistis lambat tunggakan Rp60 triliun itu akan dilunasi "Mereka tahu kami serius mengejar itu," ujarnya.

Secara terperinci, dari 200 penunggak pajak besar itu, sebagian besar yakni 91 wajib pajak (WP) melakukan pembayaran dan mencicil tunggakannya. Sementara itu, 59 WP ditangani oleh Ditjen Pajak dengan tindak lanjut lainnya.

Kemudian, sebanyak 27 WP dinyatakan pailit, sedangkan ada 5 WP kesulitan likuiditas atau macet dan 4 dalam pengawasan aparat penegak hukum (APH).

Selanjutnya, 5 WP dilakukan penelusuran aset (asset tracing), 9 WP dicegah ke luar negeri terhadap pemilik manfaatnya (beneficial ownership), serta 1 WP disandera.

Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memberangkatkan KMP Jatra I mengangkut 44 ton bantuan kemanusiaan ke Sumatera sebagai kapal ketiga, mempercepat distribusi logistik bagi masyarakat terdampak bencana di daerah tersebut.

"Kami memberangkatkan KMP Jatra I sebagai kapal ketiga yang dikerahkan untuk mendukung distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak," kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan KMP Jatra I telah bertolak pada Selasa (16/12) dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pelabuhan Belawan, sebelum melanjutkan pelayaran ke Lhokseumawe, Sibolga, hingga Teluk Bayur.

Ia menuturkan sekitar 44 ton bantuan logistik dibawa dalam pelayaran itu, mencerminkan komitmen ASDP untuk memastikan bantuan kemanusiaan terus bergerak dan menjangkau wilayah yang membutuhkan.

Heru menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra dan masyarakat yang telah mempercayakan penyaluran bantuannya melalui layanan ASDP.

"Setiap bantuan yang dititipkan merupakan amanah besar bagi kami untuk memastikan seluruhnya dapat terdistribusi dengan baik, aman, dan tepat sasaran kepada masyarakat terdampak,” ujar Heru.

Bantuan seberat kurang lebih 44 ton tersebut terdiri dari bahan makanan, air minum, pakaian, serta perlengkapan kebutuhan darurat lainnya. Seluruh logistik dihimpun dari sekitar 18 mitra dan pemangku kepentingan, meliputi BNPB, kementerian dan lembaga, BUMN, lembaga sosial, yayasan, komunitas, serta dukungan internal ASDP.

Bantuan itu selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak, khususnya Belawan, Lhokseumawe, dan Sibolga.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale menambahkan KMP Jatra I tidak hanya mengangkut logistik bantuan, tetapi juga membawa 20 unit kendaraan campuran serta 60 penumpang.

“Para penumpang tersebut terdiri dari relawan kemanusiaan, pengemudi kendaraan bantuan, serta personel pendukung yang akan terlibat langsung dalam proses distribusi bantuan di lapangan,” jelas Windy.

Setelah kapal lepas sandar dari dermaga, KMP Jatra I akan terlebih dahulu melakukan pengisian bahan bakar sebelum melanjutkan pelayaran sesuai rute yang telah ditetapkan.

Sepanjang perjalanan, ASDP memastikan seluruh aspek pelayanan dan operasional kapal berjalan optimal dengan mengedepankan keselamatan pelayaran.

“Keselamatan kru, relawan, dan muatan menjadi prioritas utama agar bantuan kemanusiaan dapat tiba dan disalurkan dengan lancar serta aman,” tambah Windy.

Sebelumnya, ASDP telah lebih dahulu mengerahkan KMP Jatra II untuk mengangkut berbagai kebutuhan pokok serta alat berat berupa tujuh unit excavator dan dua unit dump truck dari Sibolga menuju Teluk Bayur.

Misi kemanusiaan tersebut kemudian diperkuat melalui pengoperasian KMP Aceh Hebat II yang mendukung distribusi LPG pada lintasan Ulee Lheue–Krueng Geukueh, guna memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat Aceh.

Melalui rangkaian langkah berkelanjutan ini, ASDP berharap seluruh bantuan yang disalurkan dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Sebagai operator penyeberangan nasional, ASDP berkomitmen untuk terus hadir menjaga kelancaran distribusi bantuan dan memastikan setiap upaya kemanusiaan dapat menjangkau mereka yang membutuhkan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

BOGOR, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, aset industri perbankan syariah tercatat sebesar Rp 979 triliun hingga Agustus 2025.

Capaian tersebut tumbuh 8,15 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Direktur Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah, Nyimas Rohmah, mengatakan, pembiayaan perbankan syariah tercatat senilai Rp 671 triliun pada periode yang sama.

Angka tersebut naik 8,13 persen (yoy) secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kemudian, dana pihak ketiga (DPK) meningkat 7,37 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp 757 triliun per Agustus 2025.

"Market share perbankan syariah juga terus meningkat dan kini telah mencapai 7,44 persen dari seluruh aset perbankan," kata dia dalam Media Gathering BCA Syariah, Jumat (31/10/2025).

Ia menambahkan, market share perbankan syariah tersebut masih didominasi oleh peningkatan aset dari 14 Bank Umum Syariah sebesar 67,6 persen.

Sementara 29,4 persen berasal dari 19 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional.

Sisanya sebanyak 2,56 persen berasal dari 173 BPR Syariah yang ada di seluruh Indonesia.

"Pertumbuhan ini juga diikuti oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, serta tren efisiensi dan profitabilitas yang semakin positif," imbuh dia.

Lebih lanjut, Nyimas bilang, perbankan syariah Indonesia telah menempuh perjalanan panjang dalam pembentukan kebijakan dan arah pengembangannya.

"Sejak diterbitkannya Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia oleh Bank Indonesia, dasar yang kuat telah diletakkan untuk pertumbuhan industri ini," tutup dia.

Bisnis.com, JAKARTA — India menyiapkan rencana pembelian mesin pesawat tempur dalam satu dekade ke depan atau hingga 2035, dengan perkiraan kebutuhan dana 654 miliar rupee atau sekitar US$7,44 miliar.

Mengacu pada asumsi kurs 188 rupee per rupiah, kebutuhan dana untuk belanja mesin jet tempur itu setara sekitar Rp123 triliun.

Salah seorang pejabat pertahanan India, yang memimpin upaya pembangunan mesin dalam negeri, mengungkap perkiraan kebutuhan biaya itu. Selama puluhan tahun, terdapat program menggunakan mesin Kaveri buatan dalam negeri untuk jet tempur ringan Tejas, tetapi belum terlaksana karena kekurangan teknis.

Direktur Lembaga Penelitian Turbin Gas India, S. V. Ramana Murthy menjelaskan bahwa negaranya akan membutuhkan sekitar 1.100 mesin untuk berbagai program jet tempur. India membutuhkan infrastruktur seperti fasilitas pengujian ketinggian tinggi, beserta basis industri untuk mengembangkan ekosistem tersebut.

"Ada kebutuhan untuk mengembangkan mode misi guna menciptakan ekosistem bagi mesin pesawat tempur dalam negeri," kata Murthy dalam sebuah acara di New Delhi, Jumat (17/10/2025), dilansir dari Reuters.

Dia juga menjelaskan bahwa turunan dari mesin Kaveri dapat digunakan untuk kendaraan udara tempur nirawak buatan dalam negeri.

Murthy memimpin upaya pengembangan bersama sebuah mesin dengan mitra internasional untuk menggerakkan pesawat tempur siluman generasi ke-5 pertama India. Safran dari Prancis, Rolls-Royce dari Inggris, dan General Electric dari Amerika Serikat telah menunjukkan minatnya.

Sebuah prototipe pesawat tempur tersebut, yang dikenal sebagai Advanced Medium Combat Aircraft (AMC), diperkirakan akan diluncurkan pada 2028, menurut pernyataan pejabat India sebelumnya.

Menurut pemerintah India, AMC merupakan pesawat tempur pertama yang penawarannya juga akan terbuka untuk perusahaan swasta, guna mengurangi tekanan pada produsen pesawat tempur milik negara India, Hindustan Aeronautics Ltd., yang memproduksi sebagian besar pesawat militer India.

Perdana Menteri Narendra Modi telah berupaya meningkatkan kapasitas manufaktur alutsista pertahanan India dan mengundang produsen senjata untuk mendirikan unit dengan bermitra dengan perusahaan-perusahaan India.