Total cadangan beras pemerintah yang telah disalurkan dalam rentang tahun 2023 sampai 2025 mencapai 7,75 juta ton

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat total 7,7 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) telah disalurkan kepada masyarakat sepanjang tahun 2023 hingga 2025 untuk menjaga stabilitas pasokan, harga dan ketahanan pangan nasional.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan stok CBP yang dikelola bersama Perum Bulog terus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, dengan penyaluran yang diarahkan guna menjaga pasokan dan stabilitas harga di tingkat konsumen.

"Total cadangan beras pemerintah yang telah disalurkan dalam rentang tahun 2023 sampai 2025 mencapai 7,75 juta ton," kata Katut dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan penyaluran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pangan sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

Ia merinci penyaluran cadangan beras pemerintah pada 2023 mencapai 2,76 juta ton. Angka itu kemudian meningkat menjadi 3,37 juta ton pada 2024, sementara sepanjang 2025 telah terealisasi sebanyak 1,62 juta ton.

Ketut menuturkan penyaluran cadangan beras pemerintah ditujukan untuk memberikan bantalan ekonomi bagi masyarakat serta meningkatkan akses terhadap beras dengan harga yang lebih terjangkau di tengah berbagai dinamika pasar pangan.

Pemerintah konsisten menyalurkan stok CBP untuk masyarakat melalui banyak program mulai dari program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras termasuk bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat

"Juga demi membantu masyarakat di daerah yang sedang mengalami bencana alam," jelas Ketut.

Adapun penyaluran stok CBP tahun 2023 dengan total 3,37 juta ton terdiri dari bantuan pangan beras 1,49 juta ton, SPHP beras 1,18 juta ton, dan golongan anggaran 87,5 ribu ton serta tanggap darurat 2,3 ribu ton.

Selanjutnya penyaluran CBP sepanjang 2024 meliputi bantuan pangan beras 1,97 juta ton, SPHP beras 1,4 juta ton dan tanggap darurat 442 ton.

Sementara penyaluran stok CBP selama tahun 2025 mencatatkan total 1,62 juta ton yang terdiri dari SPHP beras yang menempati porsi terbesar dengan 802,9 ribu ton. Kemudian untuk bantuan pangan beras 710,78 ribu ton, golongan anggaran 92,1 ribu ton dan tanggap darurat 13,16 ribu ton.

Ketut menjelaskan berbagai program baik tersebut masih dilanjutkan pada tahun 2026. Apalagi pemerintah saat ini memperkuat stok CBP dengan mengandalkan penyerapan produksi petani dalam negeri sepenuhnya.

"Saat ini pemerintah fokus penyerapan panen petani kita untuk CBP. Ini juga diiringi dengan pelaksanaan program penyaluran ke masyarakat sampai akhir tahun nanti. Upaya ini harus kontinyu diimplementasikan agar hulu dan hilir selalu terjaga kestabilannya," tutur Ketut.

Bapanas mencatat realisasi penyaluran CBP untuk anggaran 2026 telah menyentuh total 946,8 ribu ton per 18 Juni yang terdiri dari bantuan pangan beras 550,1 ribu ton, SPHP beras 348,5 ribu ton, golongan anggaran 36,8 ribu ton dan tanggap darurat 11,3 ribu ton.

"Pemerintah pun telah memutuskan bantuan pangan beras ditambah 3 bulan alokasi di semester kedua tahun ini," jelasnya.

Sementara total stok beras yang ada di Bulog sampai 18 Juni 2026 berada di angka 5,2 juta ton yang bersumber dari pengadaan setara beras produksi dalam negeri sejak awal 2026 yang telah mencapai 3,18 juta ton.

"Selain itu juga ditopang dari stok akhir tahun 2025 yang masih 3,24 juta ton dengan realisasi pengadaan produksi dalam negeri selama 2025 di 3,43 juta ton tanpa ada impor," ucap Ketut.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan stok beras nasional melimpah dengan cadangan mencapai 5,2 juta ton, sehingga pemerintah tidak menginginkan impor beras di tengah ketersediaan yang mencatat rekor tertinggi.

"Kemampuan gudang kita 3 juta ton. Kita sudah sewa 2,3 juta ton dan ini tertinggi selama merdeka. Kalau dulu, stok di Bulog hanya 1 juta ton kemudian harga naik, kesimpulannya impor. Sekarang berbeda. Kita surplus. Kita sudah swasembada," kata Amran.

Pencapaian produksi beras Indonesia turut disebut dalam laporan Rice Outlook edisi Mei 2026 yang dirilis United States Department of Agriculture (USDA). USDA melaporkan produksi beras secara global periode 2025-2026 meningkat 1,5 juta ton. Pada Rice Outlook bulan April 541,3 juta ton dan naik menjadi totalnya 542,8 juta ton.

Indonesia disebut menjadi salah satu negara dengan perkembangan angka produksi beras setahun tertinggi bersama Nigeria, Pantai Gading dan Vietnam.

Namun jika dibandingkan tiga negara tersebut, hanya Indonesia yang memiliki angka total produksi beras setahun mencapai lebih dari 30 juta ton. Nigeria berada di angka 5,9 juta ton, Pantai Gading 1,7 juta ton dan Vietnam 26,2 juta ton.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyiapkan kapasitas gudang hingga 7 juta ton guna mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras petani secara nasional pada tahun 2026.

Ditemui di sela pemotongan hewan kurban di Jakarta, Jumat, Rizal mengatakan kapasitas gudang tersebut merupakan langkah antisipasi karena produksi gabah petani terus berlangsung dan hasil panen tetap harus diserap pemerintah melalui Bulog.

"Kalau kita antisipasi aja. Jadi kita antisipasi kalau yang namanya petani panen ini kan nggak bisa kita hentikan. Yang namanya petani sudah tanam kan mau nggak mau pasti harus kita serap," kata Rizal.

Ia menegaskan penyerapan gabah petani tidak dapat dihentikan mengingat petani yang sudah memasuki masa panen membutuhkan kepastian pasar untuk menjaga harga dan keberlanjutan produksi pangan nasional.

Rizal mencontohkan pada tahun 2025 Bulog awalnya ditarget menyerap 3 juta ton beras, namun realisasinya melampaui target karena produksi petani terus meningkat selama musim panen berlangsung.

Pada tahun 2025, Bulog berhasil menyerap lebih dari 3 juta ton atau mendekati 3,2 juta ton beras sehingga kapasitas gudang tambahan dinilai penting untuk menjaga cadangan pangan pemerintah.

Bulog menyatakan seluruh gudang yang dikelola telah penuh mencapai hampir 4 juta ton. Sehingga perusahaan BUMN pangan tersebut menyewa gudang swasta untuk menyimpan gabah setara beras yang diserap dari petani di dalam negeri.

Rizal menegaskan pihaknya terus memperkuat kapasitas penyerapan dan penyimpanan guna memastikan hasil panen petani terserap optimal.

Menurutnya, lonjakan stok beras menjadi indikasi meningkatnya produksi sekaligus tingginya kepercayaan petani terhadap penyerapan pemerintah.

Selain itu, Bulog saat ini sedang persiapan membangun 100 gudang baru untuk menyimpan stok cadangan pangan pemerintah terutama beras termasuk jagung.

"Supaya tidak perlu sewa gudang ke depan," ujar Rizal.

Perum Bulog saat ini mengelola stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 5,3 juta ton hingga akhir Mei 2026 sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas pasokan nasional.

Selain menjaga stok nasional, Bulog juga terus mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, yang saat ini telah mendekati 3 juta ton setara beras dari target 4 juta ton sepanjang 2026. Bulog menyerap gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram (kg).

Realisasi penyerapan gabah petani tersebut telah mencapai 74 persen atau sekitar 2,96 juta ton guna memperkuat cadangan beras pemerintah nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) memastikan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dalam kondisi aman setelah kepastian dari 8 pemasok dengan total pasokan 84 juta metrik ton. Pasokan tersebut dinilai cukup hingga akhir Agustus 2026.

Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo mengatakan kepastian pasokan tersebut berlaku untuk kebutuhan PLN maupun Independent Power Producer (IPP). Dengan tambahan kontrak lanjutan sebesar 40 juta metrik ton, kebutuhan batu bara sepanjang tahun ini dinilai dapat terpenuhi.

“Ketersediaan batubara kita sangat memadai, karena kami PLN baru saja mendapatkan kepastian penugasan terhadap 8 pemasok utama batubara untuk PLN dan IPP,” ujar Calvary di Kantor ESDM, Selasa (3/3/2026).

Adapun, delapan perusahaan yang dimaksud antara lain PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, Indominco Harapan Mandiri, serta PT Bukit Asam Tbk. Perusahaan-perusahaan besar tersebut disebut tidak terdampak penyesuaian RKAB.

Menurut Rizal, pasokan 84 juta metrik ton tersebut diproyeksikan mencukupi hingga akhir Agustus. Sementara tambahan 40 juta metrik ton tengah dalam proses lanjutan kontrak untuk memastikan pasokan sepanjang tahun tetap stabil.

“Total yang akan dipasok sekitar 84 juta metrik ton. Artinya cukup sampai akhir Agustus, jadi HOP kita akan membaik di beberapa pembangkit dan kita harapkan sebelum Lebaran batu bara sudah sampai ke seluruh pembangkit,” jelasnya.

Terkait isu hari operasi produksi (HOP) yang disebut hanya tersisa 10 hari dari ideal 25 hari, Rizal menilai hal tersebut tidak mengindikasikan kondisi darurat. Dia menegaskan HOP bersifat dinamis selama pasokan terus mengalir secara stabil.

“Kalau rata-rata HOP 10 hari tapi stabil dan tidak turun terus, itu tidak bermasalah. Yang penting pasokannya stabil,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan penurunan stok batu bara di awal tahun merupakan pola yang kerap terjadi. Faktor penyebabnya antara lain adanya aturan baru pemerintah di awal tahun, kondisi cuaca yang memengaruhi distribusi, serta siklus administratif para pemasok.

Rizal menambahkan, dari total produksi nasional sekitar 600 juta ton per tahun, alokasi Domestic Market Obligation (DMO) untuk PLN tahun ini mencapai sekitar 124 juta metrik ton, termasuk tambahan kontrak 40 juta ton yang sedang diproses.

“DMO untuk PLN 84 juta tambah 40 juta lagi. Sepanjang tahun ini,” tegasnya.

Dengan kepastian pasokan tersebut, PLN memastikan tidak ada potensi gangguan kelistrikan maupun risiko pemadaman besar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) memastikan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dalam kondisi aman setelah kepastian dari 8 pemasok dengan total pasokan 84 juta metrik ton. Pasokan tersebut dinilai cukup hingga akhir Agustus 2026.

Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo mengatakan kepastian pasokan tersebut berlaku untuk kebutuhan PLN maupun Independent Power Producer (IPP). Dengan tambahan kontrak lanjutan sebesar 40 juta metrik ton, kebutuhan batu bara sepanjang tahun ini dinilai dapat terpenuhi.

“Ketersediaan batubara kita sangat memadai, karena kami PLN baru saja mendapatkan kepastian penugasan terhadap 8 pemasok utama batubara untuk PLN dan IPP,” ujar Calvary di Kantor ESDM, Selasa (3/3/2026).

Adapun, delapan perusahaan yang dimaksud antara lain PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, Indominco Harapan Mandiri, serta PT Bukit Asam Tbk. Perusahaan-perusahaan besar tersebut disebut tidak terdampak penyesuaian RKAB.

Menurut Rizal, pasokan 84 juta metrik ton tersebut diproyeksikan mencukupi hingga akhir Agustus. Sementara tambahan 40 juta metrik ton tengah dalam proses lanjutan kontrak untuk memastikan pasokan sepanjang tahun tetap stabil.

“Total yang akan dipasok sekitar 84 juta metrik ton. Artinya cukup sampai akhir Agustus, jadi HOP kita akan membaik di beberapa pembangkit dan kita harapkan sebelum Lebaran batu bara sudah sampai ke seluruh pembangkit,” jelasnya.

Terkait isu hari operasi produksi (HOP) yang disebut hanya tersisa 10 hari dari ideal 25 hari, Rizal menilai hal tersebut tidak mengindikasikan kondisi darurat. Dia menegaskan HOP bersifat dinamis selama pasokan terus mengalir secara stabil.

“Kalau rata-rata HOP 10 hari tapi stabil dan tidak turun terus, itu tidak bermasalah. Yang penting pasokannya stabil,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan penurunan stok batu bara di awal tahun merupakan pola yang kerap terjadi. Faktor penyebabnya antara lain adanya aturan baru pemerintah di awal tahun, kondisi cuaca yang memengaruhi distribusi, serta siklus administratif para pemasok.

Rizal menambahkan, dari total produksi nasional sekitar 600 juta ton per tahun, alokasi Domestic Market Obligation (DMO) untuk PLN tahun ini mencapai sekitar 124 juta metrik ton, termasuk tambahan kontrak 40 juta ton yang sedang diproses.

“DMO untuk PLN 84 juta tambah 40 juta lagi. Sepanjang tahun ini,” tegasnya.

Dengan kepastian pasokan tersebut, PLN memastikan tidak ada potensi gangguan kelistrikan maupun risiko pemadaman besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras dalam negeri akan melimpah dan mencapai 34,77 juta ton sepanjang Januari—Desember 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan perkiraan produksi beras dalam negeri yang melimpah itu sejalan dengan potensi produksi beras subround III, yaitu di September—Desember 2025 yang akan mencapai 9,50 juta ton.

Sepanjang September—Desember di tahun ini, BPS memperkirakan produksi beras bakal meningkat sebanyak 0,76 juta ton atau 8,73% dibandingkan dengan periode yang sama 2024 yang sebanyak 8,74 juta ton beras.

“Dengan demikian, potensi produksi beras sepanjang Januari—Desember 2025 diperkirakan akan mencapai 34,77 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 4,15 juta ton atau 13,54% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 [sebanyak 30,62 juta ton beras],” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (3/11/2025).

Pudji menuturkan, peningkatan potensi produksi beras sepanjang Januari—Desember 2025 itu utamanya disumbang oleh peningkatan pada subround I, yaitu pada Januari—April 2025 yang meningkat sebesar 26,54% menjadi 14,01 juta ton.

Adapun, potensi produksi 34,77 juta ton beras hingga akhir 2025 itu sejalan dengan potensi luas panen padi subround III yang mencapai 3,04 juta hektare. Luasnya mengalami peningkatan seluas 0,27 juta hektare atau 9,77% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Alhasil, potensi luas panen padi sepanjang Januari hingga Desember 2025 diperkirakan akan mencapai 11,35 juta hektare atau mengalami peningkatan seluas 1,30 juta hektare atau 12,98% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024.

BPS mencatat, peningkatan potensi luas panen Januari—Desember 2025 ini utamanya disumbang oleh peningkatan luas panen pada subround I yang meningkat sebesar 25,82%.

Meski begitu, Pudji mengingatkan bahwa angka potensi ini masih dapat berubah tergantung pada kondisi pertanaman padi sepanjang Oktober—Desember 2025, mulai dari adanya serangan hama atau organisme pengganggu tanaman, banjir, kekeringan, maupun waktu pelaksanaan panen oleh petani.

Lebih lanjut, data BPS menunjukkan, potensi produksi padi subround III diperkirakan sebesar 16,48 juta ton gabah kering giling (GKG) atau naik 1,32 juta ton GKG atau 8,70% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Dengan demikian, potensi produksi padi sepanjang Januari—Desember 2025 diperkirakan akan mencapai 60,34 juta ton GKG. Produksinya diperkirakan naik 7,20 juta ton GKG atau 13,55% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024.

Pudji menjelaskan, peningkatan potensi produksi padi Januari—Desember 2025 utamanya disumbang oleh peningkatan pada subround I yang meningkat sebesar 26,57%.

Lebih jauh, sepanjang Oktober—Desember 2025, BPS mengungkap, potensi panen sebagian besar terkonsentrasi di beberapa wilayah. Untuk Pulau Jawa, yaitu di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Berikutnya, di Pulau Sumatra, yaitu di Lampung, Aceh, Sumatra Selatan, dan Sumatra Utara. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, yaitu di Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Serta, Bali dan Nusa Tenggara Barat, juga Kalimantan Selatan.