Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kontribusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah, mulai dari penguatan ketahanan pangan nasional hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan amanat dalam Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara di Pusat Latihan Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026).

Presiden mengatakan dirinya menyaksikan langsung keterlibatan Polri dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama melalui peningkatan produksi jagung.

"Saya melihat sendiri bagaimana program ketahanan pangan Polri sangat membantu ketahanan pangan nasional, khususnya di bidang produksi jagung," ujar Prabowo.

Selain mendukung produksi pangan, Prabowo menilai pembangunan infrastruktur penyimpanan hasil panen oleh Polri turut memperkuat sistem logistik pangan nasional.

"Saya melihat sendiri Polri membangun gudang-gudang pangan yang sangat dibutuhkan, gudang-gudang dengan kualitas yang sangat baik," katanya.

Prabowo juga memberikan apresiasi terhadap keterlibatan Polri dalam mendukung pelaksanaan program MBG melalui pembangunan lebih dari 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum.

Menurutnya, fasilitas yang dibangun Polri memiliki kualitas yang sangat baik.

"Polri juga ikut aktif membangun lebih dari 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur-dapur untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis). Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik," ujarnya.

Presiden Ke-8 RI itu bahkan mengklaim kualitas dapur MBG milik Polri mendapat pengakuan dari berbagai pihak, termasuk lembaga internasional yang melakukan peninjauan ke Indonesia.

"Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri," kata Prabowo.

Selain mendukung ketahanan pangan dan program MBG, Kepala Negara menyebut Polri juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.

"Polri juga terus membangun sumur bor air, jembatan-jembatan, dan membantu masyarakat yang terdampak bencana. Semangat inilah yang harus terus saudara-saudara pelihara," tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek produksi jagung nasional mulai kehilangan momentum memasuki semester II/2026. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan luas panen dan produksi jagung pada Juni–Agustus menurun dibandingkan tahun lalu sehingga pertumbuhan produksi sepanjang Januari–Agustus nyaris stagnan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan luas panen jagung pipilan pada Mei 2026 mencapai 0,21 juta hektare, meningkat dibandingkan Mei 2025 yang sebesar 0,17 juta hektare.

Namun, potensi luas panen pada Juni hingga Agustus diperkirakan hanya mencapai 0,72 juta hektare atau turun 2,36% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dengan perkembangan tersebut, total luas panen jagung pipilan sepanjang Januari–Agustus 2026 diperkirakan mencapai 1,97 juta hektare, turun sekitar 0,49% dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Sejalan dengan itu, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% pada Mei diperkirakan mencapai 1,18 juta ton, lebih tinggi dibandingkan realisasi Mei tahun lalu yang sebesar 0,99 juta ton.

Meski demikian, potensi produksi pada Juni–Agustus diperkirakan hanya mencapai 4,23 juta ton atau turun 4,39% secara tahunan.

Secara kumulatif, produksi jagung pipilan kering sepanjang Januari–Agustus 2026 diproyeksikan mencapai 11,43 juta ton. Angka tersebut hanya meningkat sekitar 0,002 juta ton atau 0,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ateng mengatakan seluruh proyeksi tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi pertanaman di lapangan.

"Potensi luas panen ini masih dapat berubah bergantung pada kondisi di lapangan, termasuk serangan hama, organisme pengganggu tanaman, banjir, kekeringan, maupun perubahan waktu panen oleh petani," ujarnya dalam rilis data BPS Juni 2026, Rabu (1/7/2026).

Perlambatan produksi pada semester II menunjukkan peningkatan hasil panen pada awal tahun belum mampu menjaga laju pertumbuhan hingga akhir musim tanam.

Di tengah meningkatnya risiko musim kemarau dan potensi El Nino, keberhasilan menjaga produktivitas jagung akan menjadi faktor penting untuk menopang pasokan domestik, terutama bagi industri pakan ternak yang bergantung pada ketersediaan jagung.

Jakarta: Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) menolak upaya Presiden Donald Trump untuk membatasi pemberian kewarganegaraan otomatis bagi anak-anak yang lahir di wilayah AS. Putusan yang dibacakan pada Selasa tersebut menegaskan bahwa hak kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran (birthright citizenship) tetap dilindungi oleh Konstitusi AS.

Perkara itu menguji keabsahan perintah eksekutif yang diterbitkan pemerintahan Trump pada 2025. Kebijakan itu bertujuan membatasi pemberian kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari orang tua berstatus imigran ilegal maupun pemegang visa sementara.

Pemerintah AS berargumen bahwa kelompok tersebut tidak termasuk dalam cakupan perlindungan Klausul Kewarganegaraan pada Amendemen Ke-14 Konstitusi. Menurut pemerintah, penafsiran yang berlaku selama ini justru menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya imigrasi ilegal.

Namun, Mahkamah Agung menolak argumentasi tersebut. Dalam putusan mayoritas yang ditulis Hakim Ketua John Roberts dan didukung hakim Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett, serta Ketanji Brown Jackson, pengadilan menegaskan bahwa setiap anak yang lahir di wilayah Amerika Serikat berada di bawah yurisdiksi negara tersebut.

Roberts menyatakan bahwa Konstitusi secara jelas memberikan status warga negara kepada siapa pun yang lahir di Amerika Serikat, terlepas dari status imigrasi orang tuanya.

"Kewarganegaraan merupakan hak paling mendasar yang menjadi pintu masuk bagi seseorang untuk memperoleh hak-hak lainnya dan berpartisipasi dalam kehidupan bernegara," tulis Roberts dalam pertimbangan putusan.

Ia juga menegaskan bahwa para penyusun Amendemen Ke-14 telah memberikan jaminan konstitusional tersebut kepada seluruh individu yang lahir di tanah Amerika, sehingga pengadilan berkewajiban mempertahankan prinsip tersebut.

Meski demikian, putusan itu tidak diambil secara bulat. Hakim Brett Kavanaugh menyampaikan pendapat berbeda pada sebagian aspek perkara, sementara Clarence Thomas, Samuel Alito, dan Neil Gorsuch menyatakan penolakan secara menyeluruh terhadap putusan mayoritas.

Selama lebih dari satu abad, frasa "tunduk pada yurisdiksi Amerika Serikat" dalam Amendemen Ke-14 telah ditafsirkan sebagai dasar pemberian kewarganegaraan kepada setiap orang yang lahir di wilayah AS. Putusan terbaru Mahkamah Agung mempertegas bahwa interpretasi tersebut tetap menjadi landasan hukum yang berlaku.

Hingga putusan diumumkan, pemerintahan Presiden Donald Trump belum memberikan tanggapan resmi terkait keputusan Mahkamah Agung tersebut.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

WASHINGTON - Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat membatalkan perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang membatasi kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. MA menyatakan perintah tersebut tidak konstitusional.

Ditandatangani pada 20 Januari 2025, hari pertama masa jabatan baru Trump, perintah tersebut mengarahkan lembaga-lembaga federal untuk menolak kewarganegaraan kepada anak-anak yang lahir di tanah AS jika kedua orang tua bukan warga negara Amerika atau penduduk tetap yang sah.

Kebijakan tersebut tidak pernah berlaku setelah diblokir oleh serangkaian perintah pengadilan nasional, dengan pengadilan tingkat rendah menyatakan kebijakan tersebut tidak konstitusional. Pemerintahan Trump kemudian meminta Mahkamah Agung untuk memutuskan masalah ini.

Pada hari Selasa, Mahkamah Agung memutuskan dengan suara 6-3 bahwa perintah tersebut melanggar Klausul Kewarganegaraan Amandemen ke-14, yang menyatakan "semua orang yang lahir atau dinaturalisasi di Amerika Serikat, dan tunduk pada yurisdiksi di sana, adalah warga negara Amerika Serikat."

Ketua Mahkamah Agung John Roberts didukung hakim konservatif lainnya, Amy Coney Barrett, dan tiga hakim liberal – Elena Kagan, Sonia Sotomayor, dan Ketanji Brown Jackson – dalam menyimpulkan bahwa perintah tersebut melanggar Amandemen ke-14.

Hakim konservatif Brett Kavanaugh setuju perintah tersebut harus dibatalkan tetapi berpendapat perintah itu melanggar undang-undang federal tahun 1940 yang mengatur status orang yang lahir di AS, bukan Konstitusi itu sendiri.

Tiga hakim konservatif lainnya – Clarence Thomas, Samuel Alito, dan Neil Gorsuch – mengeluarkan pendapat yang berbeda.

Alito menyebut keputusan itu sebagai "kesalahan serius" dan berpendapat anak-anak yang lahir dari imigran ilegal dan "orang asing" lainnya tidak boleh secara otomatis dianggap tunduk pada yurisdiksi AS jika mereka juga memperoleh kewarganegaraan orang tua mereka.

Thomas juga menggambarkan orang asing yang "sementara mengunjungi" AS, termasuk sebagai bagian dari praktik "wisata kelahiran", sebagai "'orang asing', bukan 'subjek'."

Gorsuch mengungkapkan pendapat serupa dengan menyatakan, “Yang penting adalah apakah [orang tua anak tersebut] menjadikan tempat ini sebagai rumah mereka.”

Trump menyebut keputusan pengadilan itu “sangat disayangkan bagi negara kita.” Dalam unggahan di Truth Social, ia mengatakan “kita dapat dengan mudah memperbaikinya di Kongres melalui legislasi” dan mendesak para anggota parlemen untuk mulai mengerjakannya “hari ini” sambil menjanjikan “dukungan penuh dan total” untuk rancangan undang-undang baru yang potensial.

Ketua DPR Mike Johnson juga mengatakan kepada wartawan bahwa ia “sangat kecewa” dengan keputusan pengadilan tersebut.

Dia menambahkan bahwa hal itu akan menyebabkan “tantangan serius ke depan dan kita harus menghadapinya.” Johnson, mantan pengacara konstitusional, mengatakan Amandemen ke-14 disalahgunakan oleh “wisatawan kelahiran.”

Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries (D-NY) menyambut baik keputusan pengadilan tersebut, menyebut perintah Trump “memalukan” dan “jelas melanggar hukum.”

Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer (D-NY) memuji putusan tersebut karena mencegah apa yang ia gambarkan sebagai upaya Trump untuk “mencuri kewarganegaraan” dari orang-orang.

Pemerintahan Trump telah berupaya menindak praktik yang disebut "wisata kelahiran," di mana warga negara asing diduga melakukan perjalanan ke AS semata-mata untuk melahirkan dan mendapatkan kewarganegaraan bagi anak-anak mereka sebelum kembali ke negara asal.

Awal bulan ini, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan rencana untuk mencabut ratusan visa dan membongkar jaringan di Afrika dan Eropa yang diduga terkait dengan praktik tersebut.

Para kritikus berpendapat wisata kelahiran hanya menyumbang sebagian kecil dari kelahiran di AS, dengan perkiraan menunjukkan kasus-kasus tersebut kurang dari 1% dari semua kelahiran yang tercatat setiap tahunnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons rekomendasi majelis hakim agar tuntutan uang pengganti senilai Rp4,8 triliun terhadap eks Mendikbudristek Nadiem Makarim diusut melalui tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan pihaknya saat ini masih mempelajari putusan terhadap Nadiem Makarim.

"Akan dipelajari putusannya terlebih dahulu oleh penuntut umum dan penyidik atas pertimbangan majelis hakim," ujar Anang saat dihubungi, Rabu (1/7/2026).

Sebelumnya, majelis hakim menolak tuntutan jaksa untuk membebankan pembayaran uang pengganti sekitar Rp4,8 triliun kepada Nadiem Makarim dalam kasus korupsi Chromebook.

Sebagaimana diketahui, uang Rp4,8 triliun tersebut merupakan salah satu unsur uang pengganti yang dituntut jaksa agar dibebankan dalam putusan terhadap Nadiem Makarim.

Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim mengakui tuntutan tersebut diajukan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.

Hakim menjelaskan sejumlah alasan permohonan jaksa penuntut umum itu ditolak. Salah satunya, mekanisme hukum yang ditempuh dalam perkara tersebut dinilai tidak tepat.

Majelis hakim juga menegaskan tidak bermaksud menyangkal adanya dugaan peningkatan harta yang tidak wajar berdasarkan LHKPN Nadiem Makarim.

"Menimbang bahwa berdasarkan seluruh alasan ini permohonan uang pengganti sebesar Rp4 triliun sekian tidak dapat dikabulkan dalam perkara a quo, bukan karena menyangkal keberadaan harta tidak seimbang, melainkan karena jalur hukum yang dipilih tidak tepat," ujar hakim dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Oleh karena itu, majelis hakim merekomendasikan kepada penyidik Kejaksaan Agung untuk menerapkan ketentuan tindak pidana pencucian uang dalam menelusuri dugaan harta tidak wajar milik Nadiem secara lebih komprehensif.

"Majelis hakim merekomendasikan agar penyidik Kejaksaan Agung RI melanjutkan penelusuran harta dimaksud melalui penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal Pasal 3 UU Tipikor yang telah terbukti sebagaimana putusan ini," pungkasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah secara aktif menopang hasil kerja keras para petani jagung dalam negeri melalui penyerapan hasil panen yang terukur. Stok komoditas yang diserap dengan harga wajar tersebut lantas disimpan ke dalam gudang Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).
Kumpulan hasil panen pertanian lokal tersebut kini dialihfungsikan sepenuhnya untuk mendukung kebutuhan logistik pengusaha unggas. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman mengonfirmasi bahwa skema ini dirancang khusus demi membantu rantai peternakan.
"Justru kami beli dari awal untuk peternak. Jadi kami beli. Kumpul-kumpul jagung supaya petani (jagung) berproduksi dengan baik. Kita beri harga yang baik yaitu Rp 5.500 per kilo. Kemudian kita simpan. Setelah peternak butuh pada musim seperti sekarang, langsung kita suplai," terang Amran dalam keterangan pers Bapanas, Selasa (30/6/2026).
Kebijakan penyerapan hulu ini ditujukan agar para petani jagung di seluruh penjuru negeri bisa terus berproduksi. Ketersediaan cadangan yang terkumpul rapi tersebut kemudian langsung didistribusikan manakala peternak mulai membutuhkan suplai pakan darurat.
"Realisasi penyaluran jagung SPHP sampai 29 Juni telah mencapai 55,5 ribu ton. Target program ini menyasar ke 5.543 orang peternak di 26 provinsi yang merupakan peternak dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas," terang Amran.

Harga jual penyaluran komoditas yang dilepas oleh pihak Bapanas dipatok sangat bersahabat di angka maksimal Rp5.500 per kilogram. Pemenuhan asupan pakan ini diselenggarakan secara tertib melalui perantara koperasi maupun jaringan asosiasi kelompok peternak resmi.
Sekadar informasi, total anggaran yang telah disiapkan pemerintah melalui Bapanas sejumlah Rp 678 miliar untuk SPHP jagung pakan di tahun ini. Ini untuk subsidi harga dengan total alokasi penyaluran maksimal sebanyak 242 ribu ton dan dapat berlangsung hingga akhir 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim menolak tuntutan jaksa untuk membebankan pembayaran uang pengganti sekitar Rp4,8 triliun terhadap Nadiem Makarim dalam kasus korupsi Chromebook.

Sebagaimana diketahui, uang Rp4,8 triliun itu merupakan salah satu unsur uang pengganti yang dituntut oleh jaksa agar dibebankan dalam vonis Nadiem Makarim.

Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim mengakui bahwa tuntutan itu dilakukan agar bisa memaksimalkan pemulihan keuangan negara.

"Majelis hakim memahami semangat memaksimalkan pemulihan keuangan negara yang melandasinya, namun semangat tersebut harus berjalan dalam koridor asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas," kata hakim di sidang PN Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Hakim menjelaskan sejumlah alasan permohonan jaksa penuntut umum itu ditolak. Salah satunya, hakim menilai mekanisme hukum yang ditempuh dalam perkara tersebut dinilai tidak tepat.

Hakim pun menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat menyangkal jika ada dugaan peningkatan yang tidak wajar dalam nilai terkait LHKPN Nadiem Makarim itu.

"Menimbang bahwa berdasarkan seluruh alasan ini permohonan uang pengganti sebesar Rp4 triliun sekian tidak dapat dikabulkan dalam perkara a quo, bukan karena menyangkal keberadaan harta tidak seimbang, melainkan karena jalur hukum yang dipilih tidak tepat," imbuhnya.

Oleh karena itu, hakim merekomendasikan kepada penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menerapkan pasal penelusuran tindak pidana pencucian uang dalam mengungkap nilai harta tidak wajar Nadiem secara terang benderang.

"Majelis hakim merekomendasikan agar penyidik kejaksaan agung RI melanjutkan penelusuran harta dimaksud melalui penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal Pasal 3 UU Tipikor yang telah terbukti sebagaimana putusan ini," pungkasnya.

Sekadar informasi, tuntutan uang pengganti yang dibebankan terhadap Nadiem yakni sebesar Rp809 miliar. Uang tersebut berkaitan dengan keuntungan Nadiem dalam perkara Chromebook ini.

Namun, jika Nadiem tidak bisa membayar beban uang pengganti ratusan miliar itu maka bisa diganti dengan hukuman pidana selama lima tahun.

Untuk jagung pangan itu kan selama ini impor dan sudah diturunkan jumlahnya

Kediri (ANTARA) - Kementerian Pertanian mendukung perusahaan memperbanyak produksi benih jagung kualitas pangan sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor.

Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Ladiyani Retno Widowati mengatakan selama ini untuk jagung pangan itu disuplai dari impor. Data Kementan, impor jagung untuk kebutuhan industri pangan sebelumnya mencapai sekitar 1,4 juta ton dan kini turun menjadi sekitar 800 ribu ton.

"Untuk jagung pangan itu kan selama ini impor dan sudah diturunkan jumlahnya. Pak Menteri ingin kita jangan tergantung pada luar negeri, harus waspada untuk jagung pangan," katanya di sela pemberangkatan 200 ton jagung kualitas pangan atau jagung industri oleh Asosiasi Benih Nusantara (Asbenas) di Desa Bangkok, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa.

Ia mengatakan, pemerintah koordinasi dengan para produsen benih kemudian perusahaan-perusahaan yang mengambil produknya. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan bagian pengujian produk sehingga koordinasi yang terjalin kuat antarpemangku kebijakan. Hal ini membuat jagung untuk pangan makin bagus ke depannya.

Dirinya juga menambahkan, di Indonesia sudah banyak benih jagung yang sudah tersertifikasi sehingga kualitas benih pun juga dipastikan sudah teruji dan sesuai dengan standar.

Selain itu, ada banyak varietas jagung sehingga petani pun juga makin mempunyai beragam pilihan untuk budi daya tanaman ini.

"Ada segmen. Manfaat produk jagung untuk pakan ternak umumnya untuk pakan ayam dan ada juga yang untuk pangan. Untuk pangan produknya misalnya dibikin untuk crackers, tepung jagung, tapioka, jadi pilihannya tergantung mau seperti apa. Karena jagung pangan ini memang dia agak lebih tinggi standarnya," kata dia.

Dirinya juga menambahkan, untuk jagung pakan di Indonesia memang sudah swasembada, sudah terpenuhi namun untuk untuk jagung pangan masih terus dioptimalkan. Salah satunya karena standar untuk jagung pangan lebih tinggi ketimbang jagung untuk ternak.

"Kalau untuk pakan itu sudah ibaratnya sudah swasembada, sudah terpenuhi. Nah, yang untuk untuk pangan ini karena syaratnya agak lebih tinggi, sekarang ini baru terpenuhi kurang lebih ya, kurang lebih nanti dicek lagi datanya itu sekitar 30 persen. Jadi 70 persen kami masih mendorong terus, supaya pertanaman khusus untuk pangan ini lebih lebih diperhatikan," ujar dia.

Sementara itu, untuk benih jagung hibrida yang sudah tersertifikasi ada 396 varietas dan sudah dilepas sejak 1985. Yang memiliki kandungan karbohidrat lebih dari 70 persen ada 234 varietas.

Posisi stok benih hingga kini 49.350 ton dan di Jawa Timur ada 48.056 ton, yang menunjukkan bahwa dominan produsen benih ada di Jawa.

Ia juga menyebutkan benih jagung dikirim ke berbagai daerah di Indonesia terutama sentra tanaman jagung seperti di NTB, Gorontalo, Sumatera, Kalimantan Selatan termasuk di Lampung.

Pemerintah, kata dia, juga sangat mendukung budi daya tanaman jagung, termasuk memberikan bantuan benih secara gratis kepada petani. Dengan itu, diharapkan keinginan untuk menanam jagung menggunakan benih yang bermutu dan berkualitas terpenuhi.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) bersama PT Jakarta OSES Energi (JOE) mendorong penguatan tata kelola Participating Interest (PI) atau hak partisipasi 10 persen di sektor minyak dan gas bumi. Upaya tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penguatan dan Kepastian Hukum Pengelolaan Participating Interest 10 Persen Sesuai Ketentuan Perundang-undangan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dalam forum tersebut, Direktur Pengawasan BLU, BUMD, dan BUMDesa BPKP Heru Tarsila memaparkan hasil pengawasan terhadap 688 BUMD pada tahun buku 2024.

Sebanyak 121 BUMD atau 17,59 persen masuk kategori zona merah karena mengalami kerugian selama tiga tahun berturut-turut dengan total kerugian mencapai Rp1,19 triliun.

"Sebanyak 341 BUMD berada di zona kuning dengan kondisi keuangan yang fluktuatif, sedangkan 226 BUMD berhasil masuk zona hijau dengan total laba bersih mencapai Rp3,36 triliun," ujar Heru.

Menurut Heru, lemahnya penerapan Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kinerja banyak BUMD. Karena itu, BPKP merekomendasikan penguatan komitmen kepala daerah sebagai pemegang saham, peningkatan independensi satuan pengawas internal, penerapan sistem antikecurangan, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan PI 10 persen.

Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Harun Hidayat mengatakan, kebijakan PI 10 persen seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan daerah penghasil migas. Namun, implementasinya masih menghadapi persoalan tata kelola, perbedaan persepsi antarpemangku kepentingan, hingga kerentanan terhadap praktik korupsi.

"Lemahnya tata kelola menjadi salah satu penyebab pengelolaan PI 10 persen berujung pada persoalan hukum. Banyak perkara korupsi berawal dari rusaknya tata kelola dan hubungan antarpihak yang semula bekerja sama," ujar Harun.

KPK mengidentifikasi tiga persoalan utama dalam implementasi PI 10 persen. Pertama, masih adanya perbedaan persepsi mengenai waktu pelaksanaan, penerimaan PI, hingga mekanisme pembagian wilayah lintas reservoir (cross border reservoir). Kedua, lemahnya tata kelola yang mencakup koordinasi, pengawasan, regulasi, transparansi, akuntabilitas, serta strategi bisnis BUMD.

"Ketiga, berbagai celah tersebut membuka ruang terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan PI 10 persen," kata Harun.

Selain itu, KPK memetakan 11 isu strategis, antara lain akuntabilitas laporan produksi migas, ketidaksesuaian laba bersih kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dengan penerimaan PI, transparansi komunikasi antara BUMD dan KKKS, mekanisme pembentukan BUMD, hingga pembagian porsi kepemilikan saham antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk memperkuat tata kelola, KPK merekomendasikan penguatan kelembagaan BUMD, sinkronisasi pengelolaan keuangan, digitalisasi sistem informasi PI, serta pengawasan berlapis melalui audit internal dan eksternal.

Sementara itu, Jaksa Ahli Utama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung Idris F. Sihite menilai pengelolaan PI 10 persen memerlukan pedoman hukum yang lebih jelas agar tidak menimbulkan multitafsir.

Idris mengusulkan ADPMET menyusun pedoman mengenai aktivitas yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam pengelolaan PI dengan melibatkan auditor keuangan, auditor hukum, BPKP, dan Kejaksaan.

"Kalau memang ada hal-hal yang masih menimbulkan tafsir, libatkan auditor keuangan maupun auditor hukum. Yang penting pengelola BUMD bisa fokus mengembangkan usaha dan memperoleh keuntungan tanpa dibayangi persoalan hukum," kata Idris.

Kediri (ANTARA) - Asosiasi Benih Nusantara (Asbenas) di Kediri, Jawa Timur, mengirimkan 200 ton jagung kualitas pangan atau jagung industri untuk diserap Perkumpulan Produsen Pemurni Jagung Indonesia (P3JI) dan industri pangan lainnya di Indonesia.

Wakil Ketua Asbenas di Kediri Dedy Supriadi mengatakan pengiriman jagung untuk pangan ini adalah perdana yang dilakukan oleh Asbenas.

"Untuk jagung spesifikasi pangan notabene selama ini jagung pangan itu hampir 100 persen didatangkan dari impor, karena memang standar kualitas itu berbeda antara jagung pakan dengan jagung pangan. Hari ini perdana ini kami coba kirim sekitar 200 ton," katanya ditemui usai pengiriman di Kediri, Jawa Timur, Selasa.

Ia mengatakan jagung itu dikirimkan ke sejumlah daerah di antaranya Cilegon, Wonogiri, kemudian Pasuruan, Krian, dan sejumlah daerah lainnya.

Dirinya menyebut, permintaan jagung pangan sebenarnya cukup bagus, per tahun antara 1 juta ton hingga 1,5 juta ton di Indonesia untuk anggota P3JI.

"Jumlah itu, juga masih lebih rendah ketimbang jagung untuk pakan yang kebutuhannya hingga 15 juta ton per tahun. Kalau produksi nasional tahun 2025 mencapai 16 juta ton jagung," katanya.

Dia mengatakan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan untuk jagung pangan masih minim. Selain industri yang juga masih terbatas dengan hanya beberapa perusahaan besar, juga secara bahan baku hingga kini hampir 100 persen bahan baku dari impor.

"Bisa juga faktor demand, karena jagung pangan ini tidak hanya disuplai dari jagungnya itu sendiri, tapi juga ada industri setengah jadi. Jadi mereka juga bisa impor tepung jagung misalkan, impor dextrose, maltose langsung. Jadi itu mungkin juga sebagai faktor lain kenapa industrinya masih stagnan di kebutuhan 1,5 juta ton," kata dia.

Pihaknya menyebut, saat ini ada 14 perusahaan dalam negeri yang ikut mengirimkan jagung pangan secara perdana dengan varietas jagung yang bermacam-macam.

"Untuk kualitas jagung tetap sesuai standar, karena sebelum pengiriman juga sudah dilakukan uji standar mutu kandungan di jagung, baik kandungan pati, protein, dan lainnya sehingga sudah memenuhi syarat," katanya.

Menurut dia, pengiriman 200 ton jagung pangan tersebut merupakan langkah konkret Asbenas dalam mendukung pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor jagung pangan.

Selain itu, Asbenas juga ingin memastikan dari hulu benih, budi daya petani, hingga hilirisasi industri dapat berjalan mandiri dan berkualitas dengan menjadikan proses benih sebagai role model untuk menghasilkan jagung dengan kualitas jagung pangan.

Dia menambahkan adanya sinergi dengan perusahaan industri pangan dan dukungan dari Kementerian Pertanian menjadi kunci keberlanjutan program ini.

Sementara itu, Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Ladiyani Retno Widowati mengatakan pemerintah melakukan koordinasi dengan para produsen benih dan pemangku kebijakan lainnya untuk mengambil produk jagung pangan.

Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan bagian pengujian produk sehingga koordinasi yang terjalin kuat antarpemangku kebijakan ini membuat jagung untuk pangan makin bagus ke depannya.

"Kami berkoordinasi dengan para produsen benih, khususnya, kemudian dengan P3JI agar ada koordinasi yang kuat antara stakeholder ini," ujarnya.

Dalam pemberangkatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) RI, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, perwakilan Pemerintah Kabupaten Kediri, TNI-Polri serta jajaran pengurus Asbenas.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menyalurkan sebanyak 200 ton benih jagung kepada para petani di kabupaten ini sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengemukakan benih jagung dari pemerintah tersebut diperuntukkan bagi 683 kelompok tani di 26 kecamatan di Kabupaten Kediri. Bantuan benih senilai Rp19 miliar tersebut untuk membantu petani.

"Kami tidak berhenti di sini, karena setelah benih kami masih memiliki bantuan nanti alsintan (alat dan mesin pertanian) jumlahnya nanti ditunggu saja," katanya setelah menyalurkan bantuan benih jagung secara simbolis kepada empat kelompok tani (poktan) di lahan pertanian Desa Nambaan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Selasa.

Ia menambahkan, benih jagung yang didistribusikan itu cukup untuk menanam jagung di lahan petani dengan luas 13.300 hektare. Pemkab Kediri mendukung petani untuk menanam jagung sebagai salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Kediri, guna mendukung ketahanan pangan.

Ia juga mengatakan bahwa selain benih jagung dan pemberian alat dan mesin pertanian, pemerintah juga mendampingi untuk pengolahan lahan maupun penyediaan pupuk.

Selain itu, pemerintah juga memastikan harga pascapanen untuk komoditas pertanian unggulan di Kabupaten Kediri bisa tetap stabil, sehingga petani juga mendapatkan keuntungan.

Ia berharap setelah panen, petani tetap mendapatkan kepastian harga. Pemerintah telah berkoordinasi untuk penyerapan jagung dari petani dengan harga yang telah ditentukan.

"Pascapanen ini biasanya (yang dikeluhkan petani) harga tidak menentu. Untuk komoditas jagung sudah ditetapkan Rp5.500 per kilogram diserap oleh Bulog," kata dia.

Sebagai salah satu komoditas pangan, saat ini luasan lahan jagung di Kabupaten Kediri mencapai 56.000 hektare dengan total produksi mencapai 392.000 ton. Dari data tersebut, rata-rata setiap hektare lahan bisa menghasilkan 7 ton jagung.

Bupati juga mendorong agar petani makin semangat dalam mengolah tanaman pangan, sehingga nantinya dapat meningkatkan jumlah produksi tanaman pertanian.

Sementara itu, salah seorang petani asal Desa Wonorejo, Kecamatan Puncu, Ahmad Rudianto mengatakan lahan di desanya bisa menghasilkan 9 ton jagung per hektare.

Ia mengatakan, salah satu kunci keberhasilan tingginya hasil panen tersebut adalah pengolahan tanah. Selain itu, pupuk organik juga masif diberikan sehingga tanah menjadi subur. Untuk komposisi pemupukan adalah 70 persen menggunakan pupuk organik.

"Kami banyak menggunakan organiknya, karena di daerah kami selain bertani warga juga berternak," kata Ahmad yang juga hadir di lokasi tersebut.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan lebih banyak membangun hunian vertikal dalam Program 3 Juta Rumah untuk mengatasi keterbatasan lahan, terutama di kawasan perkotaan.

Maruarar mengatakan backlog kepemilikan rumah secara nasional berkisar 9,4 juta unit berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025. Menurutnya, penyediaan perumahan di wilayah perkotaan tak lagi bisa hanya mengandalkan rumah tapak sehingga pembangunan rumah susun akan diperbanyak.

"Permasalahan penyediaan perumahan terutama di kawasan perkotaan juga dihadapkan dengan keterbatasan lahan. Oleh sebab itu penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal," kata Maruarar dalam acara Penandatanganan Komitmen Hibah Lahan PT Lippo Cikarang Tbk di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6).

Sebagai langkah awal, pemerintah menggandeng PT Lippo Cikarang Tbk yang berkomitmen menghibahkan lahan seluas sekitar 30 hektare di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, kepada negara. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

Penandatanganan komitmen hibah dilakukan oleh Maruarar, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani, serta jajaran PT Lippo Cikarang.

Maruarar mengatakan hibah lahan itu telah melalui proses verifikasi bersama sejumlah lembaga negara, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

[Gambas:Youtube]

"Empat bulan lalu saya datang ke KPK dan sudah dinyatakan tanahnya clear and clean. Dalam proses itu juga diawasi Kejaksaan Agung dan BPKP sehingga kita bisa melanjutkan proses ini," ujarnya.

Ia mengatakan kawasan seluas 30 hektare tersebut akan dikembangkan menjadi rumah susun bersubsidi dengan berbagai tipe unit, termasuk tipe seluas 45 meter persegi yang dinilai lebih layak bagi keluarga.

Sementara itu, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan lahan hibah tersebut diproyeksikan mampu menampung pembangunan sekitar 141 ribu unit hunian vertikal.

"Kalau menurut saya ini sebenarnya bukan hanya memberikan lahan, tapi justru memberikan sesuatu yang besar dari lahan karena ini dampaknya akan sangat-sangat besar kepada masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah," kata Rosan.

Menurut Rosan, pembangunan 141 ribu unit rumah susun itu berpotensi memberikan manfaat bagi sekitar 500 ribu hingga 600 ribu orang apabila dihitung berdasarkan jumlah anggota keluarga penerima manfaat.

"141 ribu unit. Itu luar biasa. Kalau kita kali dengan anak, kali dengan istrinya, paling tidak bisa 500 ribu atau 600 ribu. Jadi dampak ini akan sangat-sangat signifikan," ujarnya.

Ia memastikan Danantara akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar pengelolaan lahan hingga pembangunan rumah susun dapat berjalan sesuai rencana.

"Sehingga pembangunan ini akan memberikan asas manfaat yang luar biasa, terutama kepada masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah," katanya.

Pendiri Lippo Group Mochtar Riady mengatakan keputusan menghibahkan lahan tersebut merupakan bentuk kontribusi perusahaan dalam membantu pemerintah mengatasi persoalan penyediaan perumahan nasional.

Ia mengaku menyetujui usulan tersebut setelah mendengar kebutuhan rumah masyarakat masih sangat besar.

Mochtar berharap langkah Lippo Group dapat menjadi contoh bagi perusahaan besar lainnya untuk ikut mendukung penyediaan perumahan rakyat.

"Kalau setiap pengusaha besar bisa ikut menyumbang kepada pemerintah, maka itu berupa suatu manfaat yang luar biasa bagi bangsa kita," katanya.