Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) telah menyelesaikan audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025. Meski kembali memeroleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), auditor negara masih menyoroti transformasi BUMN pasca Undang-Undang (UU) No.1/2025 dan program pemerintah yang belum tepat sasaran.

LKPP 2025 diserahkan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun kepada Ketua DPR Puan Maharani pada Rapat Paripurna DPR ke-22 Masa Persidangan V, Selasa (30/6/2026).

Proses audit tahunan ini diawali dengan penyerahan LKPP 2025 yang belum diaudit (unaudited) kepada BPK 31 Maret 2026. Selang sekitar dua bulan, hasil pemeriksaanya telah diserahkan secara administratif kepada DPR pada 26 Mei 2026.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Opini tersebut didukung oleh opini WTP atas 97 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara," terang Isma di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memeroleh opini Wajar dengan Pengecualian. Meski demikian, opini yang berbeda dengan keseluruhan laporan keuangan kementerian/lembaga serta Bendahara Umum Negara (BUN) tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP 2025 secara keseluruhan.

Isma lalu menyampaikan bahwa pemeriksaan LKPP ini menyoroti sejumlah area yang dinilai masih memerlukan penguatan dan perbaikan secara berkelanjutan. Hal krusial yang pertama adalah menyangkut transformasi kelembagaan BUMN seiring dengan UU No.1/2025 dan UU No.16/2025.

"Perubahan regulasi ini membawa konsekuensi signifikan yang menuntut penguatan kerangka tata kelola dan mekanisme akuntabilitas yang memadai, agar tetap selaras dengan prinsip transparansi, kehati-hatian, serta pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab," lanjutnya.

Kedua, terkait dengan peningkatan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah. BPK menilai masih diperlukan penguatan, pengembangan, dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN.

"DTSEN diharapkan menjadi basis utama dalam meningkatkan kualitas perencanaan hingga evaluasi program pemerintah, khususnya program kesejahteraan sosial dan subsidi masyarakat, agar dapat diterima secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu," terangnya.

Terakhir, Isma berpesan bahwa pemerintah dituntut untuk mengelola APBN dengan tingkat kecermatan yang lebih tinggi seiring dengan naiknya kebutuhan belanja. Sebab, hal ini memicu ruang fiskal negara semakin terbatas.

"Sebab keberhasilan pembangunan bangsa ini tidak lagi diukur dari seberapa besar anggaran yang mampu kita serap, melainkan dari seberapa berkualitas tata kelolanya dan seberapa nyata dampaknya bagi kehidupan masyarakat," ujarnya.

Adapun pada pekan lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengungkap defisit APBN akhir 2025 versi LKPP mengecil dari estimasi 2,93% terhadap PDB (Rp695,1 triliun). Berdasarkan laporan yang sudah diaudit, defisit APBN ternyata berada di level 2,81% terhadap PDB.

"Untuk 2025 kami bisa tekan di bawah 3% di 2,81% [terhadap PDB]. Sebelumnya kami umumkan 2,9%, ternyata lebih bagus daripada 2,9% ke 2,81%," terangnya pada rapat kerja dengan Komite IV DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat tata kelola pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar semakin tepat sasaran.

"Kami ingin memastikan setiap bantuan bedah rumah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, kami terus membangun kolaborasi dengan Kemendagri dan BPS agar proses verifikasi, validasi, hingga pemutakhiran data dapat berjalan secara terpadu," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pemutakhiran data penerima bantuan dengan memanfaatkan sistem digital Go PKP.

Ara menjelaskan bahwa sistem Go PKP telah beroperasi dan menjadi bagian penting dalam proses verifikasi calon penerima bantuan. Data hasil verifikasi lapangan yang diperoleh Kementerian PKP secara berkala disampaikan kepada BPS sebagai bahan pemutakhiran data nasional sehingga kualitas basis data penerima bantuan semakin akurat.

Dia juga meminta berbagai masukan dan tanggapan dari Menteri Dalam Negeri maupun Kepala BPS terhadap pengembangan sistem Go PKP agar semakin efektif mendukung pelaksanaan Program BSPS.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memberikan sejumlah masukan terkait perbandingan antara Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan Kementerian PKP. Sinkronisasi kedua data tersebut diharapkan mampu menghasilkan basis data penerima bantuan yang lebih mutakhir dan akurat.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pengusulan calon penerima bantuan.

Peran aktif pemerintah daerah dinilai sangat penting untuk memastikan setiap usulan yang disampaikan benar-benar sesuai kondisi masyarakat di lapangan sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.

Melalui penyempurnaan sistem Go PKP dan penguatan kolaborasi lintas kementerian serta lembaga, pemerintah berharap pelaksanaan Program BSPS dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan mampu mempercepat peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia sebagai bagian dari dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,PALEMBANG — Setiap kebijakan pemerintah pada akhirnya berawal dari satu pertanyaan sederhana. Siapa yang harus dibantu, sektor mana yang harus didorong, dan wilayah mana yang perlu mendapat perhatian lebih besar? Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu solusi.

Jawaban atas pertanyaan itu seharusnya berasal dari data. Namun dalam praktiknya, data sering kali menjadi tantangan tersendiri.

Kondisi di lapangan berubah begitu cepat, sementara informasi yang dimiliki pemerintah belum tentu selalu mampu mengikuti perubahan tersebut.

Dalam satu dekade terakhir, misalnya, cara masyarakat menjalankan usaha telah berubah drastis. Jika dulu aktivitas ekonomi identik dengan pasar, toko, atau kantor, kini banyak usaha tumbuh dari ruang tamu rumah, layar telepon genggam, hingga platform digital yang menghubungkan penjual dan pembeli tanpa batas wilayah.

Perubahan itulah yang ingin dibaca kembali melalui Sensus Ekonomi 2026.

Kepala BPS Sumatra Selatan (Sumsel) Moh Wahyu Yulianto menyebut sensus ekonomi sebagai proses diagnosis ulang terhadap kondisi perekonomian yang telah mengalami banyak perubahan dalam sepuluh tahun terakhir.

"Kalau sensus ekonomi ini ibarat kita melakukan diagnosis ulang. Dalam 10 tahun terakhir banyak perubahan terjadi, mulai dari perkembangan teknologi, pertumbuhan penduduk, hingga munculnya berbagai model usaha baru. Karena itu kita ingin menangkap kembali bagaimana potensi ekonomi di setiap wilayah," ujarnya.

Istilah diagnosis ulang bukan sekadar analogi. Sebagaimana dokter membutuhkan pemeriksaan terbaru sebelum menentukan pengobatan, pemerintah juga memerlukan gambaran terkini sebelum menetapkan kebijakan.Tanpa data yang mutakhir, pembangunan berisiko berjalan berdasarkan asumsi.

Kondisi itu yang menjadi perhatian Gubernur Sumsel, Herman Deru.

Dia memandang, pembangunan yang efektif hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah memiliki data yang benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat.

"Kita ingin membangun yang tepat sasaran berdasarkan data. Tidak bisa membangun hanya karena selera dan feeling saja. Jadi membangun sesuai dengan data sehingga mengenai sasaran yang tepat. Tidak coba-coba, tidak meraba-raba, dan tidak meleset dari kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Pernyataan tersebut menggambarkan tantangan pembangunan saat ini. Ketika kebutuhan masyarakat semakin beragam dan sumber daya pemerintah terbatas, setiap keputusan harus memiliki dasar yang kuat.

Karena itu, menurut Deru, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS. Ada 3 komponen yang harus bekerja sama, yakni pemerintah hingga tingkat desa, petugas sensus, dan masyarakat sebagai responden.

Ketiganya menjadi mata rantai yang menentukan kualitas data yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan beberapa tahun ke depan.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan investasi pengetahuan yang akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan di masa mendatang.

"Sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan. Ini adalah upaya bersama untuk menghadirkan gambaran ekonomi yang akurat, lengkap, dan terkini," katanya.

Menurut Amalia, data yang dihasilkan melalui sensus ekonomi akan menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Ketika seluruh aktivitas ekonomi tercatat, mulai dari pedagang kecil, petani, nelayan, UMKM, usaha rumah tangga hingga perusahaan besar, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk memahami perubahan ekonomi yang terjadi dan menentukan langkah yang diperlukan.

Data yang akurat juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk membaca potensi pasar, mengenali sektor-sektor yang berkembang, serta melihat peluang investasi dan pengembangan usaha di berbagai wilayah.

Namun manfaat tersebut hanya dapat terwujud apabila masyarakat bersedia memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus.

Karena itu, BPS memastikan seluruh data responden dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

"Jangan takut didata karena tidak ada hubungannya dengan pajak. Data individu tidak akan dipublikasikan. Yang ditampilkan hanya data agregat untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan manfaat sensus tidak berhenti pada penyediaan statistik.

Data yang terkumpul, kata dia, menentukan sejauh mana masyarakat dapat terjangkau oleh kebijakan pemerintah.

"Kalau masyarakat terdata, mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah," ujarnya.

Sensus ekonomi dipandang menjadi bagian dari upaya membangun satu data nasional yang lebih akurat dan terpercaya.

Ketika data tersebar dan dikelola oleh banyak pihak, risiko ketidaktepatan sasaran dalam program pemerintah akan semakin besar.

"Kini data mulai dikonsolidasikan dan diolah secara profesional oleh BPS, sehingga diharapkan lahir satu data yang terpercaya," tegasnya.

Pada akhirnya, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar tentang menghitung jumlah usaha atau mengisi formulir pendataan.

Sensus ini merupakan upaya membaca ulang wajah perekonomian Indonesia yang telah berubah dalam 10 tahun terakhir. Karena pembangunan yang tepat sasaran tidak lahir dari perkiraan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, penerapan digitalisasi program perlindungan sosial (Perlinsos) akan meringankan beban kas negara.

Pasalnya saat ini, penyaluran bantuan sosial (bansos) yang menjadi shock absorber tersebut mayoritas tidak tepat sasaran.

Sebagaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran perlinsos lebih dari Rp500 triliun.

“[Penghematan nantinya] sangat banyak. Angkanya mungkin beberapa ratus triliun karena selama ini kan 77,6% tak sesuai target,” kata Luhut saat ditemui di Kantor DEN, Rabu (24/6/2026).

Melalui terobosan digitalisasi tersebut, Luhut memproyeksikan penyaluran bansos nantinya akan lebih dari 90% tepat sasaran.

Saat ini sistem perlinsos digital masih dalam proses uji coba di 43 kabupaten, termasuk di Surabaya, Banyuwangi, hingga Bali.

“Kami akan lihat hasil Banyuwangi kan sebentar lagi selesai [uji coba]. Per hari ada sekitar 100.000 orang yang mendaftar,” tambahnya.

Sebelumnya, Luhut menjelaskan bahwa sistem Perlinsos Digital siap meluncur pada kuartal IV/2026. Namun, Presiden RI Prabowo Subianto akan terlebih dahulu mengecek kesiapan sistem tersebut pada awal Juli 2026.

Dalam pelaksanaan Perlinsos Digital, masyarakat melakukan pendaftaran bansos secara inklusif terautentikasi biometrik.

Masyarakat kemudian menerima hasil kelayakan program berdasarkan filter kriteria yang telah ditetapkan oleh tim ahli bersama Kementerian Sosial. Apabila masyarakat ditolak dan merasa data tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka dapat melakukan sanggahan.

Sejatinya, sistem ini muncul untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Di lapangan, masih ada inclussion error atau data masyarakat yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bansos, maupun exclussion error atau masyarakat yang sebenarnya berhak, tetapi tidak terdata.

Perlinsos digital ini merupakan bagian dari penerapan Government Techonology (GovTech). Sistem ini akan menghubungkan data kependudukan warga dari berbagai instansi pemerintah dan diverifikasi secara real-time.

Sistem tersebut menghilangkan proses manual, data yang usang, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan. Sistem Perlinsos itu juga menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memotret secara menyeluruh aktivitas usaha di Indonesia. Melalui pendataan ini, pemerintah berupaya memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi, karakteristik, serta perkembangan dunia usaha yang nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Keberadaan data yang akurat dan mutakhir dinilai penting, terutama untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Melalui hasil SE2026, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan, potensi, hingga berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha di setiap daerah.

Informasi tersebut menjadi landasan dalam merancang berbagai program pemberdayaan yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan demikian, bantuan dan dukungan yang diberikan diharapkan dapat menjawab kebutuhan nyata para pelaku usaha.

Selain mendukung program pemberdayaan, data SE2026 juga berperan dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Melalui sensus ini, pemerintah dapat memetakan sektor usaha yang memiliki potensi untuk berkembang sehingga dapat menjadi prioritas dalam berbagai program pembiayaan maupun pendampingan usaha.

Langkah tersebut diharapkan membuka lebih banyak kesempatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas bisnis, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja baru.

SE2026 juga menjadi instrumen penting dalam penyusunan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kebutuhan pelatihan, mulai dari pengelolaan usaha, peningkatan keterampilan, pemanfaatan teknologi digital, hingga pengembangan produk dapat dipetakan secara lebih terukur.

Dengan pelatihan yang sesuai kebutuhan, pelaku usaha diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat daya saing di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Di sisi lain, hasil sensus akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Data tersebut membantu pemerintah memahami pola distribusi barang dan jasa serta mengidentifikasi daerah yang memiliki potensi ekonomi untuk terus dikembangkan.

Informasi itu menjadi bagian penting dalam mendukung pemerataan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di seluruh wilayah.

Tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, data SE2026 juga dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademisi, peneliti, pelaku usaha, hingga pemerintah daerah. Berbagai pihak dapat menggunakan informasi tersebut untuk memahami dinamika ekonomi, mengidentifikasi peluang usaha, serta menyusun program pembangunan yang lebih efektif dan berbasis data.

Pada akhirnya, SE2026 tidak sekadar menjadi kegiatan pendataan. Setiap informasi yang diberikan masyarakat dan pelaku usaha akan menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan pembangunan ekonomi nasional.

Melalui data yang akurat, pemerintah dapat melihat sektor usaha yang tumbuh, sektor yang membutuhkan dukungan, serta berbagai peluang ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sebagai bank yang fokus pada pemberdayaan UMKM, BRI secara konsisten memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di berbagai daerah guna mendorong peningkatan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat sektor riil yang menjadi fondasi perekonomian nasional.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya mengungkapkan komitmen tersebut tercermin dari realisasi penyaluran KUR BRI yang sepanjang Januari hingga Mei 2026 telah mencapai Rp84,36 triliun atau setara 46,87% dari total alokasi KUR tahun 2026 sebesar Rp180 triliun.

"Mayoritas penyaluran tersebut diarahkan ke sektor-sektor produktif yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, dengan porsi mencapai 67,18% dari total KUR yang telah disalurkan," ujarnya.

Dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional, sektor pertanian menjadi penerima pembiayaan terbesar. BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp35,91 triliun ke sektor tersebut sepanjang lima bulan pertama tahun ini.

Akhmad menilai dukungan pembiayaan kepada sektor pertanian penting untuk meningkatkan produktivitas petani sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional. Selain itu, penyaluran KUR BRI juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha di berbagai daerah.

Menurut Akhmad, fokus penyaluran KUR pada sektor-sektor produktif sejalan dengan upaya mendukung Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan, mendorong kewirausahaan, serta memperkuat pemerataan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM.

Menurutnya, KUR bukan sekadar instrumen pembiayaan, tetapi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat akar rumput. Penyaluran yang diarahkan ke sektor-sektor produktif, khususnya pertanian, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha masyarakat sekaligus memperkuat basis ekonomi daerah dan mendukung agenda ketahanan pangan nasional.

"Melalui akses pembiayaan yang semakin inklusif dan tepat sasaran, UMKM dan pelaku usaha dapat tumbuh lebih kuat, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi perekonomian nasional," ujar Akhmad.

Secara kumulatif sejak tahun 2015 hingga Mei 2026, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp1.520 triliun kepada lebih dari 48,1 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Capaian tersebut merefleksikan konsistensi BRI dalam memperluas inklusi keuangan sekaligus memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Melalui penyaluran KUR, BRI terus mengambil peran dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat di berbagai daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan pemerintah berkomitmen perbaikan tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Gibran mengemukakan perbaikan ini dilakukan agar dua program Presiden Prabowo Subianto ini bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

"Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG & KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Orang nomor dua di RI ini menjelaskan, perbaikan juga bakal dilakukan agar program MBG dan KDMP ini bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif, efisien, serta terbebas dari praktik-praktik korupsi.

Adapun, kata Gibran, perbaikan tata kelola MBG dan KDMP diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik hingga memperkuat perekonomian nasional.

"Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gibran Rakabuming sempat menerima audiensi dari 15 pendemo dari kalangan mahasiswa di Istana Wapres, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Ke-15 mahasiswa itu berasal dari Universitas Bung Karno dan Universitas MH Thamrin Jakarta. Para mahasiswa ini sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta.

Dalam aksinya itu, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi dan hasil kajian terkait sejumlah isu nasional mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi regulasi, hingga pembangunan di wilayah tertinggal.

Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) menyarankan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi belanja guna menjaga tingkat utang negara tetap berhati-hati (prudent), yaitu dengan memperketat penargetan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan subsidi energi.

Berdasarkan laporan OECD Economic Outlook edisi Juni 2026, lembaga yang bermarkas di Paris, Prancis itu menyoroti program andalan pemerintah, yakni MBG (free meals programme). OECD mengakui bahwa program inisiatif sosial seperti makan gratis ini dapat membantu mengurangi gizi buruk pada anak serta meningkatkan kesehatan masyarakat.

"Namun, pengendalian biaya yang lebih ketat serta penargetan yang lebih baik akan membantu menahan laju biaya fiskal," tulis OECD dalam laporannya, dikutip Minggu (7/6/2026).

Selain evaluasi program MBG, OECD juga meminta pemerintah untuk membenahi skema subsidi energi agar lebih tepat sasaran bagi kelompok rumah tangga yang benar-benar rentan.

Menurut laporan tersebut, pemberian bantuan sosial atau transfer langsung yang ditargetkan khusus kepada rumah tangga berpendapatan rendah, serta mereka yang bergantung pada energi untuk bekerja, harus lebih diutamakan. Langkah ini dinilai jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penerapan kontrol harga secara merata (broad-based price controls), yang dianggap memakan biaya besar dan memiliki penargetan sasaran yang buruk.

Pelabaran Defisit hingga Pelemahan Pertumbuhan

Langkah efisiensi ini menjadi krusial di tengah proyeksi OECD yang memperkirakan defisit fiskal Indonesia akan akan melebar hingga menyentuh batas aturan fiskal, yaitu 3,0% berdasarkan produk domestik bruto (PDB).

Estimasi defisit ini lebih tinggi dibandingkan dengan target awal pemerintah. Dalam asumsi APBN 2026, defisit dipatok turun ke level 2,7% dari PDB.

Angka proyeksi defisit 3,0% pada 2026 ini juga tercatat meningkat dibandingkan dengan realisasi defisit pada 2025 yang berada di level 2,9% dari PDB. Pelebaran defisit ini tak lain dipicu oleh tekanan harga komoditas global.

"Harga minyak yang lebih tinggi diperkirakan akan meningkatkan defisit anggaran sebesar 0,6% dari PDB melalui peningkatan belanja subsidi BBM, apabila penahanan harga BBM [bersubsidi] dipertahankan," jelas OECD.

Lebih lanjut, OECD mencatat bahwa pemerintah Indonesia telah memberi sinyal kuat untuk mempertahankan defisit tetap berada di bawah pagu aman 3% dari PDB. Untuk merealisasikan komitmen tersebut, pemerintah diyakini harus mengambil langkah kompensasi atau bauran kebijakan sebesar 0,3% dari PDB.

Langkah tersebut termasuk pemangkasan pengeluaran di sektor lain serta potensi pengenaan pajak durian runtuh (windfall taxes) kepada eksportir komoditas unggulan Tanah Air.

Secara keseluruhan, OECD juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia akan melambat ke level 4,7% pada 2026, sebelum kembali pulih ke level 5,0% pada 2027.

Pelemahan laju pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya biaya energi dan tingginya ketidakpastian kebijakan yang diperkirakan akan membebani konsumsi maupun investasi, di tengah proyeksi pelemahan pasar tenaga kerja.

Ekspor neto juga diproyeksikan tidak akan memberikan kontribusi bersih terhadap pertumbuhan karena melambatnya permintaan global untuk beberapa komoditas ekspor utama Indonesia.

Sementara itu, laju inflasi diproyeksikan akan merangkak naik ke posisi 3,4% pada 2026. Kenaikan ini dipicu oleh transmisi bertahap dari tingginya harga energi global ke harga-harga domestik, meskipun pemerintah saat ini masih membekukan harga bahan bakar bersubsidi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang membuka peluang memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, termasuk kantin sekolah, sebagai dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut Nanik, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus memperluas jangkauan program MBG tanpa harus membangun dapur baru di setiap lokasi.

Ia menjelaskan pemerintah kini menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan pembangunan dapur MBG selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan, sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur," ujar Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

Selain itu, perusahaan yang berinvestasi di daerah terpencil juga didorong memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung penyediaan dapur MBG.

"Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dulu kan full 100 persen dibiayai oleh APBN," ujar Nanik.

Ia mengatakan pendekatan di wilayah 3T berbeda dengan daerah perkotaan karena jumlah penerima manfaat di sejumlah lokasi relatif sedikit.

Oleh karena itu, BGN tidak akan memaksakan pembangunan dapur baru apabila tersedia fasilitas yang masih layak digunakan.

"Kita juga tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah karena (daerah) 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu," ujar Nanik.

"Enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Jadi yang sudah ada, eksisting, enggak tahu dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum. Intinya tidak harus membangun dapur baru," jelasnya.

Lebih lanjut, Nanik menegaskan efisiensi anggaran menjadi fokus utama BGN setelah anggaran MBG dipangkas menjadi Rp268 triliun.

Meski demikian, ia memastikan penghematan tidak akan mengurangi sasaran penerima manfaat.

Dalam rangka efisiensi, BGN menyiapkan empat langkah utama, yakni melakukan refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, pembenahan dapur yang sudah beroperasi, serta memperluas pelaksanaan MBG di wilayah 3T dengan skema yang tidak membebani APBN.

Nanik menambahkan dapur yang tidak memenuhi standar akan dievaluasi hingga berpotensi dihentikan sementara operasionalnya.

"Artinya bila dapur itu tidak sesuai tentu kami akan melakukan suspend," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Telkomsel menyalurkan bantuan hewan kurban pada Iduladha 1447 Hijriah kepada masyarakat melalui program CSR Sambungkan Senyuman di berbagai wilayah Indonesia, sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam menghadirkan dampak sosial yang nyata.

Program tahunan ini menyasar berbagai kelompok masyarakat, termasuk komunitas dhuafa, yayasan, rumah sakit yang melayani kelompok rentan, serta masyarakat di wilayah dengan kebutuhan khusus. Bantuan disalurkan dalam berbagai bentuk, mulai dari hewan kurban hingga olahan makanan siap saji untuk memastikan manfaat dapat dirasakan secara lebih luas dan tepat sasaran.

Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna, menyampaikan bahwa setiap tahunnya, Telkomsel berupaya memastikan bantuan yang diberikan sampai pada mereka yang membutuhkan, sehingga memberi manfaat sebenar-benarnya.

"Bagi Telkomsel, momentum Iduladha bukan sekadar kegiatan berbagi, tetapi menjadi refleksi komitmen kami untuk terus hadir lebih dekat dengan masyarakat," kata Indra.

Pelaksanaan program ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga kemanusiaan, UMKM lokal, serta mitra strategis, yang menghadirkan dampak sosial, juga mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Melalui kolaborasi ini juga diharapkan bahwa ratusan hewan kurban dan puluhan ribu penerima manfaat setiap tahunnya menjadi wujud nyata kebersamaan dalam menghadirkan dampak yang lebih luas.

Konsistensi bantuan Telkomsel ini merupakan upaya untuk memperkuat hubungan yang lebih bermakna, sejalan dengan semangat Melayani Sepenuh Hati, di mana Telkomsel tidak hanya hadir melalui layanan digital, tetapi juga melalui kepedulian yang nyata di tengah kehidupan sehari-hari masyarakat.

Program CSR ini juga menjadi wujud kolaborasi Telkomsel dengan berbagai pihak. Selain dari Telkomsel sebagai perusahaan, bantuan hewan kurban itu juga datang dari kontribusi karyawan, serta dukungan mitra strategis yang menitipkan amanahnya untuk disalurkan kepada masyarakat.

Dengan mengedepankan nilai kebersamaan dan kepedulian, Telkomsel memastikan bahwa setiap inisiatif sosial yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang relevan dan berkelanjutan. Di samping itu, pelibatan UMKM lokal dalam pengadaan dan distribusi bantuan juga menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta memperkuat ekosistem sosial yang lebih inklusif.

"Kolaborasi yang kami lakukan ini mencerminkan semangat kebersamaan, di mana semakin banyak pihak yang terlibat, semakin luas pula manfaat yang dapat dirasakan. Kami percaya, melalui kebersamaan ini, setiap kontribusi sekecil apa pun dapat menghadirkan kebahagiaan dan memberikan arti yang lebih besar bagi masyarakat," pungkas Indra.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang resmi memulai langkah akselerasi transformasi perlindungan sosial melalui penguatan kapasitas agen digitalisasi bantuan sosial (bansos).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan lebih presisi serta menekan potensi inefisiensi anggaran.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, menjelaskan Sumedang terpilih masuk dalam Wilayah II nasional bersama Kabupaten Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Ciamis untuk pelaksanaan perluasan piloting digitalisasi bansos berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).

“Bansos tepat sasaran dapat memberikan penghematan anggaran negara serta pengentasan kemiskinan menjadi lebih tepat. Adapun reformasi data dapat dilakukan melalui sensus ekonomi dan pemutakhiran DTSEN dengan digitalisasi pendaftaran/pensasaran serta digitalisasi penyaluran,” ujarnya.

Tuti memaparkan program ini merupakan bagian dari transformasi digital sistem pemerintahan demi mempermudah pelayanan publik.

Ke depan, masyarakat diharapkan dapat mendaftar secara mandiri melalui portal Perlinsos dengan dukungan autentikasi Digital ID atau biometrik.

Meski mendorong kemandirian digital, pemerintah tetap menyiapkan skema pendampingan bagi kelompok masyarakat rentan yang memiliki keterbatasan akses teknologi.

“Bagi masyarakat yang layak namun terhalang keterbatasan, seperti tidak memiliki gawai, lansia, disabilitas, dan lainnya, akan dibantu oleh pendamping yang disebut agen. Dengan sistem ini, pengajuan bansos disederhanakan menjadi tiga tahap: pertama registrasi dan pengusulan, kedua verifikasi dan validasi, ketiga penyaluran bantuan sosial,” terangnya.

Adapun implementasi DPI di Sumedang telah diperkuat secara regulasi melalui pembentukan Tim Koordinasi Digitalisasi Perlindungan Sosial berdasarkan SK Bupati Nomor 400/KEP.224-HUK/2026. Sebanyak 187 peserta yang terdiri dari ASN, PPPK PKH, TKSK, fasilitator Puskesos, hingga penyuluh pertanian disiapkan menjadi garda terdepan dalam proses ini.

Tuti berharap melalui bimbingan teknis ini, para agen mampu mengawal digitalisasi bansos agar lebih akuntabel dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap kegiatan Bimtek/ToT ini dapat memberikan kemanfaatan bagi kemajuan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumedang dan yang paling utama adalah terwujudnya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, dicirikan dengan Bantuan Sosial yang lebih tepat sasaran sesuai dengan Sumedang Membumi kadeuleu, karampa, karasa,” katanya.

Bisnis.com, SURABAYA — Angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur tercatat menurun signifikan hingga menyentuh 0,29% pada 2025. Realisasi tersebut diketahui berada di bawah rata-rata catatan secara nasional.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) per 28 April 2026, angka kemiskinan ekstrem Jatim tersebut terpangkas dari posisi sebelumnya yakni mencapai 4,55% pada 2020.

Penurunan sebesar 4,26% poin yang terjadi selama periode 2020-2025 ini juga lebih tinggi dibanding dengan penurunan nasional yang tercatat hanya sebesar 3,05%.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan tren penurunan yang konsisten ini menjadi bukti bahwa program pembangunan dan perlindungan sosial di wilayahnya berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Alhamdulillah, penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur saat ini berada di 0,29% atau jauh di bawah nasional sebesar 0,85%. Artinya, bukti intervensi tepat sasaran dan sinergi serta kolaborasi seluruh pihak berjalan efektif,” ujar Khofifah di Surabaya, Senin (25/5/2026).

Rinciannya, progres penurunan kemiskinan ekstrem di Jatim tercatat sebesar 2,23% pada 2021, lalu turun menjadi 1,80% pada 2022. Tren positif berlanjut pada 2023 menjadi 0,82%, kemudian 0,59% pada 2024, hingga menyentuh 0,29% pada 2025.

Menurut Khofifah, capaian ini tetap terjaga positif meski terdapat penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem global dari sebelumnya US1,99 Purchasing Power Parity (PPP) menjadi US2,15 PPP sepanjang periode 2024 hingga 2025.

“Meski standar pengukuran kemiskinan ekstrem mengalami penyesuaian secara global, Jawa Timur tetap mampu menurunkan angkanya secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan semakin tepat sasaran,” ucapnya.

Penurunan kemiskinan ekstrem ini sejalan dengan perbaikan indikator makro ekonomi Jatim lainnya. BPS mencatat persentase penduduk miskin Jatim pada September 2025 berada di angka 9,30%, turun dari posisi pada Maret 2025 sebesar 9,50%.

Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim per Februari 2026 juga turun menjadi 3,55% secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ketenagakerjaan ini didukung oleh serapan lulusan SMK yang membaik, di mana angka pengangguran dari sektor tersebut terkoreksi menjadi 5,73%.

“Ini menunjukkan kualitas lulusan SMK semakin meningkat serta semakin banyak terserap dunia kerja. Ini menandakan link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri berjalan semakin baik,” tegasnya.

Adapun pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sepanjang Triwulan I/2026 tercatat tumbuh 5,96% (yoy), sekaligus menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa. Secara struktur, perekonomian Jatim masih ditopang oleh sektor industri pengolahan dengan porsi sebesar 31,45%, diikuti perdagangan 18,77%, dan pertanian sebesar 10,51%.

Khofifah menekankan bahwa keberhasilan ini didorong oleh berbagai program integrasi, mulai dari perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, hingga intervensi data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

“Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Harus ada pemberdayaan yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik,” jelasnya.

Pemprov Jatim berkomitmen agar penanganan kemiskinan terus berdampak konkret pada kesejahteraan riil masyarakat, bukan sekadar perbaikan data statistik di atas kertas.

“Yang terpenting bukan hanya angka turun, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak, akses pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, pekerjaan yang layak, dan masa depan yang lebih sejahtera,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Khofifah juga mengapresiasi kerja kolektif serta kolaborasi dari segenap elemen lintas sektor yang telah ikut mengawal jalannya program pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.

“No One Left Behind. Tidak boleh ada masyarakat Jawa Timur yang tertinggal dari arus pembangunan. Karena hakikat pembangunan adalah menghadirkan harapan, keadilan sosial, dan kesejahteraan hingga masyarakat lapisan paling bawah benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkasnya.