Kementerian Koordinator Perekonomian memberikan penjelasan terkait sejumlah poin dalam Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat (ART), di antaranya terkait pembebasan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk AS serta pembebasan bea masuk yang berpotensi berdampak negatif pada UMKM.

Pada 19 Februari 2026, Indonesia dan AS telah menandatangani Perjanjian ART, yang menetapkan kesepakatan besaran Tarif Resiprokal dan pengecualian Tarif bagi produk-produk unggulan Indonesia seperti Minyak Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Karet, dan Tekstil untuk masuk pasar AS.

Beberapa poin yang tercantum dalam aturan tersebut adalah terkait pembebasan TKDN dan bea masuk produk AS ke Indonesia.

"Indonesia akan membebaskan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan barang-barang Amerika Serikat dari persyaratan kandungan lokal," kata perjanjian tersebut dalam Article 2.2.

Merespons tanda tanya publik, Juru Bicara Menko Perekonomian Haryo Limanseto menyebut TKDN tetap berlaku dan diterapkan, dan pembebasan syarat TKDN hanya berlaku untuk pengadaan pemerintah.

"Kebijakan TKDN tetap berlaku dan diterapkan dalam konteks pengadaan pemerintah. Artinya, ketentuan TKDN terkait proyek atau merupakan belanja pemerintah, bukan seluruh barang yang beredar di pasar. Hal ini diberlakukan sebagai upaya mempromosikan penggunaan produk buatan Indonesia," kata Haryo dalam keterangannya, Minggu (22/2).

"Sedangkan barang yang dijual secara komersial di pasar nasional, maupun langsung ke konsumen, pada prinsipnya tidak dipersyaratkan TKDN secara umum," tambahnya.

Dengan demikian, katanya, perjanjian tersebut tidak mengubah mekanisme persaingan barang di pasar ritel atau industri secara luas. Ia juga memastikan perjanjian ini tidak serta merta melahirkan kondisi yang tidak adil bagi pengusaha dalam negeri.

Ia juga menjelaskan terkait penghapusan bea masuk hingga 0 persen untuk lebih dari 99 persen produk AS yang dikhawatirkan mengganggu UMKM dan industri lokal. Menurutnya, besaran bea masuk untuk Most Favoured Nation (MFN), seperti AS, sudah cukup kecil, dengan rata-rata effective tariff rate sekitar 8,1 persen.

Selain itu, Indonesia juga telah menerapkan tarif 0 persen melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas (FTA/ CEPA) dengan negara mitra utama lainnya. Mitra dagang yang sudah terikat perjanjian dengan Indonesia merepresentasikan sekitar 80 persen dari total perdagangan Indonesia.

Ia menyebut sebagian besar produk yang mendapatkan fasilitas tarif 0 persen tersebut merupakan barang input, bahan baku, barang modal, dan komponen industri dengan mutu serta standar AS.

"Produk-produk ini justru sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam negeri, termasuk UMKM, untuk memproduksi barang dengan kualitas, mutu dan harga yang lebih kompetitif dengan orientasi pasar domestik maupun ekspor," tuturnya.

Namun, jika ada ada aktivitas perdagangan yang mengancam eksistensi dan keberlanjutan industri lokal, ia menyebut pemerintah "dimungkinkan untuk menerapkan instrumen BM Tambahan (Safeguard, Anti-dumping, dan Anti-subsidi sesuai dengan kaidah dalam WTO."

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha industri plastik hilir mengaku mulai merasakan tekanan akibat rencana penerapan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap bahan baku plastik strategis seperti PP Copolymer, PP Homopolymer, dan LLDPE.

Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menaikkan biaya produksi dan melemahkan daya saing manufaktur nasional. Tak hanya plastik hilir, industri pengguna lainnya juga ikut tertekan mulai dari makanan minuman, kemasan, hingga elektronik rumah tangga.

Pasalnya, kebijakan BMAD dan BMTP dinilai dapat menekan industri pengguna plastik karena bahan baku menyumbang porsi besar dalam struktur biaya produksi, mulai dari 30%–50% di industri makanan dan minuman hingga 60%–80% di industri kemasan.

Ketua Umum Gabungan Pengusahan Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman menyoroti potensi ketidakseimbangan tarif antara bahan baku dan barang jadi yang dapat mendorong impor produk akhir.

Terlebih, ada potensi ketidakseimbangan tarif bahan baru dengan barang jadi yang justru memicu industri beralih impor produk akhir. Kondisi ini melemahkan manufaktur nasional.

“Kita ingin pemerintah memberikan kajian yang lebih komprehensif dengan rekomendasi-rekomendasi yang tepat, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar seimbang bagi kepentingan industri nasional," kata Adhi dalam keterangan resminya, dikutil Selasa (20/1/2025).

Dari sisi produsen kemasan, Perwakilan Asosiasi Kemasan Indonesia (Rotokemas) Ferry Bunarjo juga menyoroti rencana penerapan BMTP atas LLDPE C6 yang banyak digunakan industri kemasan.

“Kami tidak pernah didatangi untuk penawaran pasokan, namun tiba-tiba diajukan kebijakan BMTP, seolah-olah kebutuhan riil industri hilir tidak pernah dipetakan,” ujarnya.

Ferry juga menekankan bahwa hampir seluruh produk bahan baku yang digunakan industri kemasan telah dikenakan instrumen trade remedies, sementara produk jadi impor yang masuk ke pasar domestik tidak menghadapi perlakuan tarif yang seimbang.

Kondisi ini menekan industri dalam negeri dari sisi biaya dan mengganggu prinsip harga yang wajar. Pada akhirnya, Ferry mengingatkan bahwa beban kebijakan yang tidak proporsional bukan hanya ditanggung industri, tetapi juga masyarakat luas sebagai konsumen, karena kenaikan biaya produksi akan bermuara pada harga pangan dan kebutuhan sehari-hari.

Sementara itu, Kepala Bidang Regulasi Gabungan Perusahaan Industri Elektronika dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga (Gabel) Harry Wibowo menegaskan bahwa industri pengguna plastik mendukung penguatan industri dalam negeri, namun pasokan dan spesifikasi bahan baku lokal belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan.

“Kami mendukung industri dalam negeri. Namun selama bahan baku tertentu belum dapat diproduksi di dalam negeri sesuai kebutuhan industri, kami masih membutuhkan pasokan impor,” tuturnya.

Di samping itu, pelaku industri plastik hilir menilai instrumen perlindungan perdagangan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh karena berisiko memperlebar ketimpangan antara kapasitas industri hulu dan kebutuhan riil industri hilir yang masih bergantung pada impor bahan baku.

Ketua Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chavelier menyebut dalam kondisi ini terjadi ketidakselarasan antara kebijakan perlindungan industri dan realisasi penguatan kapasitas produksi domestik.

Dia pun mengingatkan bahwa rencana pengembangan kapasitas industri petrokimia nasional, termasuk proyek perluasan kapasitas besar seperti CAP2, telah disampaikan sejak 2009, namun hingga kini belum terealisasi secara konkret.

Di sisi lain, kebijakan perdagangan justru terus menaikkan bea masuk impor bahan baku, dari 5% menjadi 10% hingga 15%. Kondisi ini membuat industri hilir tertekan, karena pasokan dalam negeri belum bertambah sementara bahan baku impor semakin mahal.

Menurut Henry, kebijakan perlindungan seharusnya berjalan seiring dengan kesiapan pasokan domestik, bukan diterapkan ketika industri hulu belum siap memenuhi kebutuhan nasional.

Pihaknya berharap pemerintah menunda penerapan BMAD dan BMTP hingga pasokan lokal benar-benar mampu memenuhi kebutuhan nasional, serta mengalihkan fokus kebijakan pada penguatan daya saing industri hulu tanpa mengorbankan keberlanjutan industri hilir dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Pelaku usaha menilai kebijakan yang tidak tepat sasaran justru berisiko mengancam agenda hilirisasi. Jika industri hilir kehilangan daya saing akibat mahalnya bahan baku, nilai tambah dalam negeri berpotensi hilang dan serapan industri hulu ikut melemah.

Respons Pemerintah

Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Kemenko Perekonomian, Ekko Harjanto, menyatakan bahwa instrumen tersebut sah dalam perdagangan internasional, namun harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak lanjutan.

Ia menekankan pentingnya kajian Regulatory Impact Assessment (RIA) sebagai dasar penilaian dampak kebijakan terhadap struktur industri, rantai pasok, dan daya saing nasional, sehingga perlindungan industri hulu tetap sejalan dengan keberlanjutan industri hilir.

Senada, Tenaga Ahli Utama Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) M. Putra Hutama menegaskan kebijakan perdagangan harus dijalankan secara adil dan berbasis data.

"Kebijakan BMAD dan BMTP perlu memastikan kesiapan pasokan domestik agar tidak menimbulkan distorsi baru dalam ekosistem industri nasional," tuturnya.

Dari sisi pembina industri, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Alfita, menyatakan bahwa kebijakan perdagangan harus menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku bagi sektor manufaktur.

“Kajian ini menjadi pijakan berbasis data bagi kami untuk merumuskan kebijakan industri yang seimbang antara perlindungan industri hulu dan keberlangsungan industri hilir,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan produkcold-rolled stainless steel flat(CRSS) atau baja nirkarat canai dingin asal Indonesia resmi terbebas dari ancaman pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) oleh Pemerintah Turki.

Untuk diketahui, otoritas Turki menghentikan penyelidikan antidumping terhadap CRSS asal Indonesia pada 27 Desember 2025 tanpa menetapkan tindakan pengamanan perdagangan. Keputusan ini memperkuat posisi industri baja Indonesia di tengah ketatnya persaingan dan meningkatnya proteksionisme global.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menilai keputusan ini mencerminkan ketangguhan industri nasional sekaligus efektivitas pemerintah dalam mengawal isu perdagangan internasional.

Budi menuturkan, pemerintah akan memantau dan mengawal jalannya penyelidikan antidumping selama 18 bulan guna memastikan otoritas Turki menerapkan metode perhitungan dumping yang objektif serta sesuai dengan ketentuan perdagangan internasional.

Untuk itu, Budi optimistis putusan Turki akan memperkuat kepercayaan pasar global terhadap produk baja nirkarat Indonesia.

“Kami bersyukur hasil penyelidikan ini berpihak pada Indonesia dan membuktikan bahwa produk baja nirkarat nasional diperdagangkan secara adil. Keberhasilan ini sekaligus membuka peluang peningkatan ekspor baja nirkarat ke Turki dan kawasan sekitarnya,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (16/1/2026).

Lebih lanjut, keputusan penghentian penyelidikan tersebut tertuang dalam Laporan Akhir Penyelidikan Anti-Dumping yang diterbitkan Anti-Dumping and Subsidies Bureau Turki.

Berdasarkan keputusan tersebut, otoritas Turki menyimpulkan bahwa impor CRSS dari Indonesia dilakukan dengan tingkat dumping yang tidak signifikan (de minimis) serta tidak menimbulkan kerugian materi bagi industri baja domestik Turki.

Adapun, Turki sebelumnya memulai penyelidikan antidumping terhadap CRSS pada 28 Juni 2024 yang mencakup produk asal Indonesia dan China. Dalam prosesnya, meskipun ditemukan indikasi dumping dari Indonesia, besaran margin dinilai berada di bawah ambang batas sehingga tidak berdampak pada kondisi industri dalam negeri Turki.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana menilai capaian ini tidak terlepas dari peran aktif pelaku usaha nasional selama proses penyelidikan berlangsung.

Menurut Tommy, sikap kooperatif produsen baja nirkarat Indonesia dalam menyampaikan data dan informasi yang akurat menjadi faktor krusial yang mencerminkan tata kelola industri nasional yang baik serta kesiapan untuk bersaing secara adil di pasar global.

Di sisi lain, Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Reza Pahlevi Chairul menyebut penyelidikan antidumping produk baja nirkarat kerap bersinggungan dengan isu distorsi pasar bahan baku yang sering dijadikan dasar perubahan metode perhitungan dumping oleh negara mitra.

“Dalam penyelidikan ini, kami melihat bahwa otoritas Turki menerapkan metode perhitungan dumping secara konsisten dan berbasis data perusahaan tanpa menggunakan isu distorsi pasar sebagai dasar perubahan metodologi. Pendekatan yang objektif ini layak mendapatkan apresiasi,” ujar Reza.

Dari sisi kinerja perdagangan, ekspor CRSS Indonesia ke Turki menunjukkan tren pertumbuhan yang solid. Nilai ekspor tercatat sebesar US$21,9 juta pada 2020, meningkat menjadi US$31,2 juta pada 2021 dan US$37,6 juta pada 2022.

Pada 2023, ekspor melonjak menjadi US$66,8 juta, lalu mencapai US$108,6 juta sepanjang 2024. Hingga kuartal III/2025, ekspor CRSS ke Turki telah mencapai US$66,2 juta.

KEMENTERIAN Perdagangan menyebut produk cold-rolled stainless steel flat (CRSS) atau baja nirkarat canai dingin asal Indonesia resmi terbebas dari ancaman pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD) oleh Pemerintah Turki.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan hasil ini adalah cerminan daya saing industri nasional sekaligus efektivitas pemerintah dalam mengawal isu perdagangan internasional. Ia optimistis keputusan ini akan memperkuat kepercayaan pasar internasional terhadap produk baja nirkarat Indonesia.

"Pemerintah Indonesia aktif memonitor dan mengawal proses penyelidikan yang berjalan selama 18 bulan tersebut untuk memastikan otoritas Turki menerapkan kaidah perhitungan dumping yang objektif dan sesuai ketentuan internasional," ujar Budi dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026.

Ia mengatakan hasil penyelidikan ini berpihak pada Indonesia dan membuktikan bahwa produk baja nirkarat nasional diperdagangkan secara adil. Menurutnya, keberhasilan ini sekaligus membuka peluang peningkatan ekspor baja nirkarat ke Turki dan kawasan sekitarnya.

Capaian ini didapat setelah otoritas Turki menghentikan penyelidikan antidumping pada 27 Desember 2025, tanpa menetapkan tindakan pengamanan perdagangan terhadap produk Indonesia tersebut.

Keputusan penghentian penyelidikan antidumping tersebut tertuang dalam Laporan Akhir Penyelidikan Anti-Dumping yang dipublikasikan oleh otoritas Turki, yaitu Anti-Dumping and Subsidies Bureau, pada 27 Desember 2025.

Dalam keputusan tersebut, otoritas Turki menyimpulkan impor CRSS dari Indonesia dilakukan dengan tingkat dumping yang tidak signifikan (de minimis) serta tidak menimbulkan kerugian materi bagi industri dalam negeri Turki.

Turki resmi memulai penyelidikan antidumping terhadap produk CRSS pada 28 Juni 2024 yang mencakup impor dari Indonesia dan Cina.

Dalam proses penyelidikan, otoritas Turki menilai, meskipun terdapat indikasi dumping terhadap produk asal Indonesia, besarannya berada di bawah ambang batas. Dengan demikian, temuan ini tidak berdampak pada kondisi industri domestik Turki.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Tommy Andana mengatakan, keberhasilan Indonesia ini tidak lepas dari peran aktif pelaku usaha nasional dalam memenuhi seluruh kewajiban selama proses penyelidikan.

"Kooperatifnya produsen baja nirkarat Indonesia dalam menyampaikan data dan informasi yang akurat menjadi faktor krusial. Hal ini menunjukkan bahwa industri nasional memiliki tata kelola yang baik dan siap bersaing di pasar global secara adil," kata Tommy.

Sementara, Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag RI Reza Pahlevi Chairul menyebut, penyelidikan antidumping produk baja nirkarat kerap beririsan dengan isu distorsi pasar bahan baku.

Kondisi ini sering dijadikan dasar oleh otoritas negara mitra untuk menyesuaikan atau mengubah metode perhitungan dumping. Oleh karena itu, aspek ini menjadi area yang aktif diawasi oleh Pemerintah Indonesia sejak dimulainya penyelidikan.

"Dalam penyelidikan ini, kami melihat bahwa otoritas Turki menerapkan metode perhitungan dumping secara konsisten dan berbasis data perusahaan tanpa menggunakan isu distorsi pasar sebagai dasar perubahan metodologi. Pendekatan yang objektif ini layak mendapatkan apresiasi," jelas Reza.

Nilai ekspor CRSS Indonesia ke Turki menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Pada 2020, ekspor CRSS tercatat sebesar 21,9 juta dolar AS, meningkat menjadi 31,2 juta dolar AS pada 2021, kemudian naik lagi menjadi 37,6 juta dolar AS pada 2022 dan 66,8 juta dolar AS pada 2023.

Lonjakan tajam terjadi pada 2024 dengan nilai ekspor mencapai 108,6 juta dolar AS. Sementara itu, hingga kuartal III-2025, ekspor produk tersebut mencapai 66,2 juta dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri baja konstruksi nasional semakin resah menghadapi derasnya arus produk impor dari China dan Vietnam yang membanjiri pasar domestik.

Kondisi ini dinilai telah menekan kinerja industri baja dalam negeri yang tengah berjuang menjaga keberlanjutan produksi di tengah harga baja global yang fluktuatif.

Ketua Umum Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) Budi Harta Winata mengatakan, masifnya impor baja dari kedua negara tersebut telah menciptakan distorsi pasar dan menurunkan daya saing produsen lokal.

Menurutnya, produk baja impor dijual dengan harga yang tidak mencerminkan biaya produksi wajar sehingga memicu praktik predatory pricing di pasar domestik.

“Praktik ini telah menyebabkan distorsi pasar, menekan utilisasi pabrik domestik, mengganggu rantai nilai industri baja nasional, dan berpotensi menghapus kapasitas produksi strategis dalam negeri,” ujar Budi dalam keterangan resminya, Kamis (23/10/2025).

Banjir Impor Baja Asal China dan Vietnam

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), impor besi dan baja dari China mencapai US$2,39 miliar dengan volume 3,81 juta ton sepanjang Januari–Agustus 2025. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai US$2,16 miliar dengan volume 2,85 juta ton. Tren ini terus menanjak sejak 2023 ketika volume impor dari China masih berada di level 2,31 juta ton dengan nilai US$2 miliar.

Sementara itu, impor baja dari Vietnam tercatat mencapai US$246,75 juta dengan volume 404,34 ribu ton pada periode yang sama tahun ini. Meski nilainya sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya, Vietnam tetap menjadi salah satu negara dengan suplai baja konstruksi terbesar ke Indonesia.

Budi menegaskan, persoalan ini bukan disebabkan oleh kurangnya kapasitas produksi baja nasional, melainkan oleh perbedaan regulasi, lemahnya pengawasan jalur impor, dan praktik dumping dari negara eksportir. Jika situasi ini dibiarkan, ia menilai Indonesia berisiko kehilangan fondasi industrinya dan hanya menjadi pasar bagi kelebihan produksi negara lain.

“Industri baja adalah tulang punggung kemandirian konstruksi nasional. Negara yang kehilangan industrinya, kehilangan kendali atas masa depannya,” tegasnya.

Lima Tuntutan Industri Baja Nasional

Sebagai langkah antisipatif, ISSC mengajukan lima usulan kebijakan kepada pemerintah. Pertama, moratorium sementara impor baja konstruksi dari China dan Vietnam pada pos tarif tertentu yang terbukti mendistorsi pasar. Kedua, penerapan kebijakan anti-dumping dan safeguard sesuai dengan PP No. 34/2011 serta aturan World Trade Organization (WTO).

Selain itu, ISSC meminta pemerintah memperketat mekanisme perizinan impor seperti Pertek, PI, SNI, dan LS agar tidak disalahgunakan.

Pemerintah juga diminta memprioritaskan produk baja nasional untuk memenuhi kebutuhan proyek strategis nasional serta memastikan Indonesia tidak menjadi tempat pembuangan kelebihan pasokan baja asing.

Menurut Budi, usulan tersebut bukan bentuk proteksionisme, melainkan langkah pertahanan industri yang sah secara hukum dan konstitusional.

“Tanpa kebijakan korektif, Indonesia hanya akan memiliki pasar baja, bukan industri baja. Dan pasar tidak pernah memiliki kedaulatan,” ujarnya.

Demonstrasi di Kantor Bea Cukai

Minimnya respons pemerintah atas berbagai usulan tersebut membuat ISSC turun ke jalan. Pada Selasa (28/10/2025), ratusan pelaku industri baja menggelar aksi demonstrasi damai di Kantor Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Jakarta Timur. Massa hadir sejak pagi mengenakan seragam khas kontraktor lengkap dengan helm proyek dan rompi oranye.

Dalam aksi tersebut, ISSC menuntut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk segera membatasi dan menghentikan impor baja konstruksi yang merugikan industri dalam negeri. Mereka juga meminta pemerintah menindak tegas praktik mafia impor yang dinilai mempermainkan pasar dengan memanfaatkan celah regulasi.

“Kami sampaikan kepada Bea Cukai bahwa impor konstruksi baja ini sangat merugikan profesi kami sebagai pengusaha baja dan pekerja konstruksi. Sudah saatnya pemerintah menertibkan semua produk baja yang masuk tanpa pengawasan ketat,” kata Budi kepada Bisnis.

Ia menuturkan, serbuan baja impor telah membuat banyak pabrik dan kontraktor lokal kehilangan proyek, bahkan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah industri seperti Karawang, Cikarang, Subang, dan Batang.

“Dulu mal, pabrik, dan gudang dikerjakan oleh bangsa sendiri. Sekarang, proyek-proyek itu dengan mudahnya menggunakan baja impor,” ujarnya.

Dalam catatan ISSC, impor baja konstruksi dari China dan Vietnam telah terjadi sejak 2017 dengan volume mencapai 600.000 ton per tahun. Padahal, industri dalam negeri memiliki kapasitas produksi hingga 1 juta ton per tahun. Namun, tekanan harga murah dari luar negeri membuat produk lokal sulit terserap pasar.

ISSC pun menegaskan kembali perlunya tindakan cepat dan tegas dari pemerintah agar industri baja nasional tetap bertahan. Tanpa perlindungan yang memadai, Indonesia dikhawatirkan hanya akan menjadi pasar bagi baja murah dari luar negeri, sementara industri strategis nasional kehilangan daya hidupnya.

Jakarta, CNBC Indonesia — Emiten yang terafiliasi dengan Kaesang Pangarep, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk. (PMMP) mengaku bahwa perusahaan melakukan efisiensi hingga terpaksa mengurangi jumlah karyawan.

Corporate Secretary Christian Jonathan Sutanto menjelaskan hal tersebut disebabkan oleh imbas beberapa kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS), di antaranya pengenaan tarif anti-dumping atas ekspor udang dari Indonesia sejak tahun 2024, dan pengenaan tambahan tarif resiprokal sebesar 19% pada kuartal awal 2025.

Ia menjelaskan hal tersebut berdampak pada penjualan ke AS yang mengalami penurunan signifikan dan berakibat pada menurunnya kapasitas produksi.

"Oleh karena itu perusahaan melakukan efisiensi biaya salah satunya yakni dengan terpaksa melakukan rasionalisasi karyawan atas 58 orang karyawan bulanan dan 74 orang karyawan harian," ujarnya dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (23/10).

Menurutnya, situasi kondisi pasar yang masih rendah, sangat berpengaruh pada arus kas keuangan PMMP sehingga mengakibatkan salah satunya pembayaran atas tunggakan gaji dan hak-hak lainnya atas karyawan yang terkena rasionalisasi baru bisa terbayar sebagian.

"Adapun untuk sisa tunggakan akan dibayarkan secara bertahap sampai lunas," imbuhnya.

Di sisi lain, dia juga menyampaikan, ada tujuh unit pabrik atau fasilitas produksi di pabrik Situbondo. Namun, saat ini ada rencana bahwa salah satu unit akan disewakan kepada Perusahaan PT Landangan Makmur Situbondo dengan sistem bagi hasil.

"Ini juga merupakan salah satu cara untuk menambah pendapatan bagi Perusahaan serta upaya untuk tetap menggerakkan ekonomi yang menjadi salah satu tumpuan Masyarakat kabupaten Situbondo, Bondowoso dan Jember," jelasnya,

Sebagai informasi, saat ini FDA Amerika Serikat mengenakan aturan baru terkait sertifikat bebas radioaktif (Cesium 137) atas ekspor dari wilayah Jawa dan Lampung. "Perusahaan saat ini sudah siap untuk mengajukan sertifikat bebas Cesium 137, namun teknis pengujiannya masih dalam tahap uji coba dan evaluasi oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan," pungkasnya.

Adapun Kaesang memiliki PMMP melalui PT Harapan Bangsa Kita dengan kepemilikan 7,27%. Sementara itu, penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham PMMP adalah Soesilo Soebardjo. Dia mengendalikan PMMP melalui PT Tiga Makin Jaya dengan kepemilikan 34,7% dan secara langsung sebesar 22,41% per 31 Juli 2025.

Jakarta, CNBC Indonesia - Analis Perdagangan Ahli Utama, Direktorat Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Pradnyawati menyebut, di tengah dinamika perkembangan ekspor Indonesia, terdapat perjuangan keras dari para pelaku usaha untuk bisa bertahan dan terus maju dalam kompetisi perdagangan global.

Menurut Pradnyawati, tren perdagangan global telah berkembang begitu pesat. Batas-batas antarnegara saat ini terkesan sudah kabur, sebaliknya batas-batas kepentingan nasional kini semakin tegas.

Dalam kondisi seperti ini, Indonesia kerap menjadi sasaran tuduhan dari negara-negara lain ketika melakukan kegiatan ekspor. Mengutip data World Trade Organization (WTO), lanjut Pradnyawati, Indonesia telah menjadi target lebih dari 300 penyelidikan trade remedies yang meliputi anti-dumping, countervailing duty, serta safeguard. Penyelidikan tersebut bahkan ada yang terjadi sejak 1999 silam.

"Tapi saya di sini melihat tuduhan itu bukan sebagai tantangan atau ancaman, yang saya sadarkan dalam judul. Tuduhan itu bukan ancaman, malah tuduhan itu adalah alat untuk lebih mendewasakan ekonomi kita," ungkap dia dalam acara Seminar Trade Expo Indonesia 2025: Turning Trade Challenges into Opportunities: Indonesia Response to Anti-Circumvention and Cross-Border Subsidies Allegation in the World, dikutip Sabtu (18/10/2025).

Dia melanjutkan, Indonesia tidak perlu berkecil hati ketika mendapat tuduhan dari negara lain. Sebab, itu artinya produk-produk buatan Indonesia sudah mampu masuk ke dalam pasar yang strategis dan menjadi pesaing serius di negara tujuan ekspor.

"Barang kita itu diperhitungkan oleh mereka sehingga dianggap kompetitif dan lain sebagainya, sehingga mereka merasa terancam dan mau lakukan investigasi anti-dumping dan antisubsidi," imbuh dia.

Untuk itu, ada sejumlah strategi yang perlu diperkuat Indonesia. Salah satunya adalah memperbanyak jumlah pengacara perdagangan yang berkualitas. Prospek di bidang ini sebenarnya sangat menjanjikan mengingat pengacara tersebut akan berhadapan dengan berbagai kasus sengketa perdagangan yang kerap muncul sewaktu-waktu.

Di samping itu, pemerintah harus mampu menciptakan kebijakan subsidi ekspor yang WTO friendly. Pemerintah juga harus selalu aktif dalam menyempurnakan regulasi-regulasi ekspor yang ternyata masih banyak loophole atau celah. Apalagi, banyak negara maju yang memanfaatkan celah regulasi ini untuk mempersulit barang dari Indonesia masuk ke negaranya.

"Kemudian bagi perusahaan, ini momentum juga untuk memperbaiki tata kelola. Please lihatlah data biaya dan penjualan, cost structure-nya, kemudian harga di dalam negeri, bagikan dengan harga ekspor. Jangan sampai harga ekspor lebih murah dari harga jual di dalam negeri," pungkas Pradnyawati.

Bisnis.com, JAKARTA — Produk kaca apung bening (clear float glass) asal Indonesia berpotensi meningkatkan arus ekspor usai lolos dari penerapan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) oleh Pemerintah Australia.

Australia diketahui mencabut penerapan BMAD terhadap produk kaca apung bening pada 30 September 2025, yang berlaku efektif sejak 10 April 2025.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai keputusan tersebut menjadi sinyal penting dalam memperluas akses ekspor Indonesia ke pasar Australia.

“Kami akan terus memastikan industri nasional siap memanfaatkan peluang ini dan memenuhi semua regulasi yang berlaku di Australia dan negara mitra dagang lainnya,” kata Budi yang akrab disapa Busan, dalam siaran pers, dikutip Jumat (17/10/2025).

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Tommy Andana menambahkan, hasil akhir ini merupakan perkembangan positif bagi akses pasar ekspor Indonesia ke Australia.

Produk ini telah dikenakan BMAD oleh Australia sejak 2011 dan Kemendag terus mengawal proses penanganan kasus ini secara intensif hingga memperoleh hasil akhir yang menguntungkan bagi industri dalam negeri.

“Kami akan terus menjalin koordinasi erat dengan asosiasi, eksportir, serta perwakilan perdagangan di Australia untuk memastikan pemanfaatan optimal dari hasil positif ini dan memperkuat posisi ekspor Indonesia di pasar Australia,” ujarnya.

Sebelumnya, penyelidikan revocation review terhadap penerapan BMAD atas produk kaca apung bening asal Indonesia dimulai pada 10 April 2025 atas permohonan salah satu eksportir Indonesia.

Berdasarkan laporan akhir Komisi Anti-Dumping Australia (Australia Anti-Dumping Commission) pada 9 September 2025, Oceania Glass selaku satu-satunya produsen kaca apung bening di Australia telah menghentikan produksinya sejak 6 Maret 2025. Komisi juga menyatakan bahwa kecil kemungkinan perusahaan tersebut akan kembali berproduksi dalam waktu dekat.

Berdasarkan temuan tersebut, otoritas Australia menyimpulkan bahwa pencabutan BMAD tidak akan menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerugian material yang sebelumnya ingin dicegah.

Secara terpisah, Ketua Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) Yustinus Gunawan menilai hasil positif ini makin memperkuat daya saing sekaligus memperkokoh posisi Indonesia sebagai salah satu pemasok utama produk kaca lembaran di kawasan tersebut.

“Kaca apung bening merupakan salah satu produk unggulan ekspor Indonesia yang banyak digunakan dalam sektor konstruksi Australia. Diharapkan ini semakin memperkuat ekspor Indonesia ke Australia untuk produk ini,” ucap Yustinus.