Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

"Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama, kolaborasi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang semakin baik, akuntabel serta transparan," kata Gubernur Kalteng Agustiar Sabran di Palangka Raya, Kamis.

Raihan kembali opini WTP dari BPK RI tersebut berhasil dilakukan secara berturut-turut oleh Pemprov Kalimantan Tengah. Namun gubernur menekankan opini WTP bukan tujuan akhir.

Pihaknya berkomitmen laporan keuangan pemerintah provinsi ke depan semakin berkualitas dan tidak terulang lagi adanya temuan-temuan yang sama.

Agustiar menegaskan pemerintah provinsi terus melakukan perbaikan agar kualitas pengelolaan keuangan semakin meningkat, serta seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara optimal.

"Kepada penjabat sekretaris daerah dan seluruh perangkat daerah, agar segera menindaklanjuti temuan dari BPK RI sesuai ketentuan yang berlaku. Tak perlu menunggu 60 hari kerja, secepatnya. Baik temuan administrasi maupun pengembalian kerugian negara," jelasnya.

Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah BPK RI Slamet Kurniawan menyampaikan, pemeriksaan dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

"BPK tak hanya memberi opini atas laporan keuangan, tetapi juga menyampaikan hasil pemeriksaan mengenai sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan," tuturnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK masih menemukan sejumlah kelemahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah provinsi, di antaranya terkait pengelolaan rumah dinas dan pembukuan retribusi pemakaian rumah dinas yang belum sepenuhnya memadai, sehingga berpotensi mengurangi penerimaan retribusi sewa rumah dinas.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar pemerintah provinsi menyusun mekanisme pengelolaan rumah dinas terintegrasi antar perangkat daerah, melakukan inventarisasi aset, memperbarui data aset, serta mengoptimalkan pemungutan retribusi sesuai ketentuan.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka kasus dugaan suap pengondisian audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Edison melakukan praktik suap agar daerah yang dipimpinnya meraih gelar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai, opini WTP dari BPK merupakan penilaian penting bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Namun hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan dengan merekayasa hasil audit.

"Bagi saya, temuan BPK sehingga tidak bisa WTP adalah mimpi buruk bagi pemda. Inilah yang dimanfaatkan oleh auditor nakal, sehinggal alih-alih temuan sangat penting untuk menyelamatkan uang negara, malah jadi ajang negoisasi untuk mendapatkan uang," kata Yudi saat dihubungi Sabtu (13/6/2026).

Akan hal itu, Yudi mendesak adanya perbaikan diinternal BPK. Sebab kasus tersebut telah mencoreng nama baik BPK di mata publik. "Itulah sebabnya maka pimpinan BPK harus bersih-bersih dari auditor seperti itu, dikhawatirkan tim yang memeriksa semua terlibat. Sebab, tanpa persetujuan semua auditor sulit mereka bisa bermain," ujarnya.

Sebelumnya, Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, BPK menemukan nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim dalam pengadaan smart TV. Temuan tersebut dinilai dapat mengganggu opini WTP yang sebelumnya diperoleh Pemkab Muara Enim pada 2025.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan



"Jadi tahun sebelumnya kalau tidak salah, Kabupaten Muara Enim itu opininya WTP. Jadi jangan sampai ini tidak WTP, gitu," kata Taufik saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 11 Juni 2026.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menyampaikan, Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) berencana untuk mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif (product exclusions) yang diajukan oleh Indonesia di bawah investigasi pasal 301 UU Perdagangan AS.

Langkah ini diyakini akan memberikan stimulus ekonomi yang besar bagi sektor industri nasional, menurunkan beban biaya ekspor, serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan Indonesia di pasar domestik AS.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan USTR Ambassador Jamieson Greer atas komunikasi yang inklusif dan respon positif sepanjang proses evaluasi tarif.

Menurutnya, hubungan kerja yang semakin baik antara kedua pihak menjadi motor penggerak tercapainya kesepakatan-kesepakatan penting yang diharapkan dapat menguntungkan dunia usaha di Indonesia.

Menko Airlangga juga mengatakan, fasilitasi pengecualian tarif ini merupakan bukti nyata dari kepercayaan internasional terhadap upaya debottlenecking di Indonesia.

Pemerintah AS melalui USTR memberi pengakuan positif atas komitmen progresif Pemerintah Indonesia dalam hal penegakan hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan penuntasan isu kerja paksa (forced labour) dan larangan impor produk yang terindikasi kerja paksa.

Hal ini disampaikan dalam pertemuan bilateral di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris, Prancis.

Respons positif ini menempatkan Indonesia ke dalam kelompok enam negara prioritas (Good Group) dari 60 negara yang berhak menerima pertimbangan khusus dari Pemerintah AS, yaitu Kanada, Ekuador, the European Union, Indonesia, Meksiko, dan Pakistan.

Indonesia ditetapkan mendapatkan tarif 10 persen berdasarkan hasil investigasi pasal 301 UU Perdagangan AS bersama lima negara lain, sedangkan 54 negara lain akan mendapatkan tarif 12,5 persen.

Adapun Indonesia melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Permendag Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur pelarangan importasi atas produksi kerja paksa, usai menyepakati Perjanjian Perdagangan Timbal-balik (Agreement of Reciprocal Trade/ART).

Pemerintah AS juga menyampaikan perhatian terkait dinamika lini-masa implementasi pengecualian tarif pasal 301 yang diperkirakan baru akan terlaksana setelah 24 Juli 2026 atau selesainya penerapan tarif global.

Penjadwalan ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih masa berlaku tarif 10 persen yang saat ini masih berjalan sementara, sekaligus mengantisipasi proses hukum internal yang sedang berlangsung di AS agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

Selain itu, terdapat beberapa isu yang belum terselesaikan (unsolved issues) yang menjadi perhatian bersama.

Pemerintah AS menyampaikan perhatian terkait restrukturisasi tata niaga impor melalui sistem perizinan (import licensing) di Indonesia yang berdampak pada arus produk pertanian AS seperti apel, anggur, daging sapi, daging babi, jagung, dan bungkil kedelai (soybean meal).

AS mengharapkan adanya langkah sinkronisasi agar kebijakan domestik tersebut tidak menghambat proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD.

Pada saat yang sama, Indonesia juga tengah memperjuangkan akses pasar bagi ekspor katoda tembaga hasil produksi Freeport-McMoRan di Indonesia agar dapat dikecualikan dari tarif Section 232.

Menanggapi catatan strategis tersebut, Menko Airlangga pun melakukan koordinasi bersama kementerian/lembaga sektoral terkait untuk mempercepat kepastian prosedur di lapangan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG – Di tengah berbagai kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepanjang 2025 hingga 2026, muncul pertanyaan dari sebagian kalangan mengenai arah pengelolaan keuangan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.

Namun, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 menjadi jawaban objektif bahwa tata kelola anggaran Pemprov Jabar tetap berada di jalur yang benar.

Opini WTP ke-15 ini diberikan dalam rapat paripurna DPRD Jabar dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2025, Rabu (3/6/2026).

Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan pemeriksaan LKPD 2025 Pemprov Jabar dilakukan secara profesional, independen dan berkualitas sesuai standar pemeriksaan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini WTP pada Pemprov Jabar.

"Atas keberhasilan mempertahankan opini WTP 15 kali berturut-turut," katanya.

Opini WTP yang diraih Jawa Barat tahun ini bukanlah capaian biasa. Ini merupakan opini WTP ke-15 yang diraih secara berturut-turut. Lebih penting lagi, capaian tersebut diperoleh pada masa transisi kepemimpinan dan di tengah upaya penataan ulang prioritas pembangunan yang cukup agresif.

"Setiap rupiah yang dialokasikan mencerminkan kepercayaan publik dan harapan masyarakat," kata Bobby.

Dalam setahun pertama kepemimpinannya, Dedi Mulyadi dikenal berani melakukan reposisi anggaran. Sejumlah belanja yang dianggap kurang produktif dipangkas, sedangkan anggaran diarahkan lebih besar kepada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat.

Kebijakan semacam ini tentu mengundang pro dan kontra. Namun, opini WTP menunjukkan bahwa perubahan prioritas tersebut tetap dilakukan dalam koridor tata kelola yang baik.

Perlu dipahami bahwa WTP bukan sekadar penghargaan administratif. Di balik opini tersebut terdapat indikator penting berupa kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas sistem pengendalian internal, transparansi pelaporan keuangan, serta tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan sebelumnya.

Artinya, keberhasilan mempertahankan WTP mencerminkan kemampuan pemerintah daerah menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi Jawa Barat yang memiliki APBD terbesar kedua di Indonesia, tantangan pengelolaan keuangan tentu jauh lebih kompleks dibanding daerah lain. Besarnya volume program, luas wilayah, dan jumlah penduduk membuat risiko pengelolaan anggaran menjadi semakin tinggi.

Masalah muncul ketika transfer keuangan daerah (TKD) ke Jawa Barat dari pemerintah pusat turun hingga lebih dari Rp3 triliun.

Dedi Mulyadi mengatakan anggaran pemprov yang seharusnya dipertajam untuk kepentingan publik masih terganggu dengan adanya hutang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sementara Pusat belum membayarkan dana bagi hasil selama dua tahun.

Strategi mempercepat proyek infrastruktur pada 2025 lalu dinilai menguntungkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun ini karena situasi ekonomi penuh tekanan akibat gejolak geopolitik.

Tahun lalu dirinya mengambil keputusan untuk melakukan percepatan proyek infrastruktur di tengah efisiensi anggaran yang sangat tajam. Hasilnya, pada akhir tahun proyek infrastruktur senilai Rp629 miliar tuntas dikerjakan, meski memakai skema tunda bayar.

"Kalau itu dianggarkan di 2026, belum tentu tercapai realisasi pembayarannya dan kualitas pembangunannya. Karena apa? 2025 BBM, harga aspal belum mahal, harga semen belum mahal karena waktu itu belum terjadi krisis global. Di 2026, semuanya mengalami lonjakan dan fluktuasi di setiap waktu," katanya.

Tentu, WTP bukan berarti tidak ada pekerjaan rumah. Masih banyak tantangan yang harus dibenahi, mulai dari kualitas belanja publik, pemerataan pembangunan antarwilayah, hingga peningkatan efektivitas program-program pemerintah.

Namun, setidaknya dari sisi tata kelola keuangan, capaian ini menjadi sinyal positif bahwa arah kebijakan yang ditempuh saat ini tidak keluar dari prinsip akuntabilitas.

Tantangan berikutnya adalah memastikan tata kelola yang baik tersebut berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sebab, tujuan akhir dari anggaran yang sehat bukan sekadar laporan keuangan yang baik, melainkan manfaat nyata yang dirasakan warga Jawa Barat.

"Semoga WTP yang diberikan merupakan sebuah kinerja efektif pemerintah provinsi Jawa Barat terhadap kinerja pembangunannya. Semoga kita tidak hanya puas di WTP, tetapi kepuasan publik atas kualitas pembangunan yang dirasakan masyarakat," ungkap Dedi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan sejumlah insentif untuk perbaikan, demi mendukung implementasi kebijakan tata kelola Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang baru.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi meyakini kewajiban retensi 100% DHE SDA bisa memastikan hasil kekayaan alam memberikan efek penggandaan yang optimal bagi perekonomian nasional. Kendati demikian, OJK ingin coba memastikan stabilitas sistem keuangan tetap berjalan.

"Dalam implementasi PP DHE SDA ini, kami akan memastikan dukungan industri perbankan berjalan secara prudent [hati-hati], tertib, dan berintegritas. Secara khusus, OJK akan mengawasi escrow account atau rekening penampungan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan ini," jelas Friderica dalam sosialisasi dengan lengusaha di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Di samping mandat pengawasan, OJK juga merancang pemanis agar kebijakan retensi devisa ini tidak menyempitkan ruang gerak fungsi intermediasi perbankan. Friderica memaparkan dua insentif utama yang disiapkan otoritas.

Pertama, dana DHE SDA yang diparkir di perbankan kini dapat diperlakukan sebagai agunan tunai (cash collateral). Syaratnya, penempatan tersebut harus memenuhi kriteria kelayakan yang diatur dalam ketentuan OJK mengenai kualitas aset bank umum, yang mencakup bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Kedua, penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai dari instrumen DHE SDA tersebut akan dikecualikan dari kalkulasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

"Ini merupakan bentuk dukungan agar implementasi PP DHE SDA tetap memberikan ruang bagi perbankan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian," kata Friderica.

Sebagai tindak lanjut dari pemberian relaksasi ini, OJK dalam waktu dekat akan menerbitkan surat resmi kepada seluruh jajaran direksi bank di Tanah Air. Surat edaran tersebut akan merinci bentuk operasional dukungan OJK dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) terbaru terkait DHE SDA, sekaligus menetapkan kebutuhan kelengkapan data dan informasi perbankan yang harus disetorkan kepada otoritas, kementerian, maupun lembaga terkait.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2026 tentang kewajiban retensi 100% DHE SDA di perbankan dalam negeri. Beleid ini menggantikan PP No.8/2025 yang dinilai kurang berdampak dalam mengamankan pasokan valas domestik, terutama saat cadangan devisa (cadev).

Penempatan devisa tersebut wajib dilakukan di bank Himbara dengan skema retensi yang diperketat: minimal 30% selama tiga bulan untuk industri migas, dan retensi penuh 100% selama 12 bulan untuk industri nonmigas. Pada saat bersamaan, batas konversi DHE valas ke rupiah dibatasi maksimal hanya 50%.

Kendati demikian, pemerintah menyadari perlunya insentif untuk menjaga iklim investasi dan hubungan diplomatik. Oleh karena itu, pengecualian diberikan kepada negara-negara yang memiliki perjanjian kerja sama bilateral.

Eksportir dari negara mitra tersebut diberikan fleksibilitas khusus: retensi DHE sektor pertambangan cukup 30% selama tiga bulan, dan diperbolehkan untuk diparkir di rekening khusus bank non-Himbara.

Misalnya terkait dengan sektor energi, sektor kesehatan, layanan publik, dan seterusnya. Jadi bagi mereka WFH itu dikecualikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan sejumlah sektor perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masuk pengecualian kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu karena kebutuhan operasional tertentu.

"Imbauan (WFH) itu tidak berlaku untuk sekian sektor yang memang itu tetap harus full bekerja. Misalnya terkait dengan sektor energi, sektor kesehatan, layanan publik, dan seterusnya. Jadi bagi mereka WFH itu dikecualikan," kata Menaker di Jakarta, Rabu.

Secara rinci, Menaker menyebutkan pelaksanaan WFH dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti sektor kesehatan (rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi); sektor energi (bahan bakar minyak, gas dan listrik).

Lalu, sektor infrastruktur dan sektor pelayanan masyarakat (jalan tol, air bersih dan pengangkutan sampah); sektor ritel/perdagangan (bahan pokok, pelayanan perdagangan langsung, pasar dan tempat perbelanjaan).

Kemudian sektor industri dan produksi (pabrik-pabrik dan industri yang memerlukan kehadiran fisik untuk operasional mesin dan produksi); sektor jasa (perhotelan, pariwisata, keamanan dan hospitality).

Berikutnya sektor makanan dan minuman (restoran, kafe, dan usaha kuliner); sektor transportasi dan logistik (angkutan penumpang, angkutan barang, pergudangan, dan jasa pengiriman); hingga sektor keuangan (perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, pasar modal dan bursa efek).

Adapun ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja.

Surat Edaran tersebut ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Yassierli tertanggal 31 Maret 2026. Surat edaran itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Sebelumnya, Yassierli mengimbau pemimpin perusahaan swasta, BUMN hingga BUMD untuk menerapkan kegiatan WFH kepada karyawan sehari dalam seminggu. Perusahaan di luar sektor tersebut dapat menerapkan WFH yang berlaku efektif sejak hari ini per 1 April 2026.

"Kami ingin tanggal 1 April ini menjadi momentum nasional bersama. Jadi himbauan ini untuk bisa dipedomani untuk dilaksanakan efektif mulai hari ini," kata Menaker.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memberlakukan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat sebagaimana telah diumumkan Pemerintah Pusat.

Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/4/2026). Dia mengatakan, keputusan ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.

"Sehingga dengan begitu nanti ada dua hari yang ada pengaturan khusus, setiap hari Rabu tetap untuk transportasi umum dijalankan, sedangkan hari Jumat kita akan menerapkan work from home," katanya.

Dia menjelaskan sesuai surat tersebut akan ada pengecualian WFH, misalnya, bagi pejabat di tingkat Madya Pratama, pelayanan publik seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, kesehatan, Damkar, Gulkarmat, di mana bidang ini tetap bekerja seperti biasanya.

Dia menyampaikan Pemprov DKI Jakarta akan membuat mekanisme berupa 25% atau 50% pegawai menjalankan WFH di hari tersebut yang secara rinci diatur oleh Sekretaris Daerah bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"Kami akan mengatur untuk work from home-nya karena tidak ada range-nya dari pemerintah pusat yang akan kami atur range-nya antara 25% sampai dengan 50% maksimum. Jadi minimumnya 25% sampai dengan 50%. Dalam range itulah diatur nanti work from home yang dipersiapkan oleh Pak Sekda bersama Kepala BKD," jelasnya.

Dia menegaskan akan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur yang menekankan bahwa setiap pegawai tidak diperbolehkan bekerja di luar rumah dan setiap pegawai yang hendak bepergian diwajibkan menggunakan transportasi umum.

"Siapapun yang mendapatkan fasilitas work from home tidak boleh menggunakan fasilitas transportasi yang bersifat perorangan. Apakah itu motor, apakah itu mobil, dan sebagainya," ucapnya.

Edaran Mendagri

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah (Pemda).

Tito menjelaskan bahwa dirinya sudah menandatangani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ Tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam surat edaran tersebut terdapat sejumlah butir instruksi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota terkait penerapan budaya kerja baru bagi ASN di Pemda.

Kementerian Koordinator Perekonomian memberikan penjelasan terkait sejumlah poin dalam Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat (ART), di antaranya terkait pembebasan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk AS serta pembebasan bea masuk yang berpotensi berdampak negatif pada UMKM.

Pada 19 Februari 2026, Indonesia dan AS telah menandatangani Perjanjian ART, yang menetapkan kesepakatan besaran Tarif Resiprokal dan pengecualian Tarif bagi produk-produk unggulan Indonesia seperti Minyak Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Karet, dan Tekstil untuk masuk pasar AS.

Beberapa poin yang tercantum dalam aturan tersebut adalah terkait pembebasan TKDN dan bea masuk produk AS ke Indonesia.

"Indonesia akan membebaskan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan barang-barang Amerika Serikat dari persyaratan kandungan lokal," kata perjanjian tersebut dalam Article 2.2.

Merespons tanda tanya publik, Juru Bicara Menko Perekonomian Haryo Limanseto menyebut TKDN tetap berlaku dan diterapkan, dan pembebasan syarat TKDN hanya berlaku untuk pengadaan pemerintah.

"Kebijakan TKDN tetap berlaku dan diterapkan dalam konteks pengadaan pemerintah. Artinya, ketentuan TKDN terkait proyek atau merupakan belanja pemerintah, bukan seluruh barang yang beredar di pasar. Hal ini diberlakukan sebagai upaya mempromosikan penggunaan produk buatan Indonesia," kata Haryo dalam keterangannya, Minggu (22/2).

"Sedangkan barang yang dijual secara komersial di pasar nasional, maupun langsung ke konsumen, pada prinsipnya tidak dipersyaratkan TKDN secara umum," tambahnya.

Dengan demikian, katanya, perjanjian tersebut tidak mengubah mekanisme persaingan barang di pasar ritel atau industri secara luas. Ia juga memastikan perjanjian ini tidak serta merta melahirkan kondisi yang tidak adil bagi pengusaha dalam negeri.

Ia juga menjelaskan terkait penghapusan bea masuk hingga 0 persen untuk lebih dari 99 persen produk AS yang dikhawatirkan mengganggu UMKM dan industri lokal. Menurutnya, besaran bea masuk untuk Most Favoured Nation (MFN), seperti AS, sudah cukup kecil, dengan rata-rata effective tariff rate sekitar 8,1 persen.

Selain itu, Indonesia juga telah menerapkan tarif 0 persen melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas (FTA/ CEPA) dengan negara mitra utama lainnya. Mitra dagang yang sudah terikat perjanjian dengan Indonesia merepresentasikan sekitar 80 persen dari total perdagangan Indonesia.

Ia menyebut sebagian besar produk yang mendapatkan fasilitas tarif 0 persen tersebut merupakan barang input, bahan baku, barang modal, dan komponen industri dengan mutu serta standar AS.

"Produk-produk ini justru sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam negeri, termasuk UMKM, untuk memproduksi barang dengan kualitas, mutu dan harga yang lebih kompetitif dengan orientasi pasar domestik maupun ekspor," tuturnya.

Namun, jika ada ada aktivitas perdagangan yang mengancam eksistensi dan keberlanjutan industri lokal, ia menyebut pemerintah "dimungkinkan untuk menerapkan instrumen BM Tambahan (Safeguard, Anti-dumping, dan Anti-subsidi sesuai dengan kaidah dalam WTO."

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta pengendalian internal Pemerintah secara konsisten guna menghadirkan kinerja terbaik.

"Capaian tersebut adalah prestasi tersendiri yang telah mendapatkan opini WTP selama 17 kali berturut-turut sejak tahun 2008. Kami meyakini bahwa tata kelola yang dibangun di Kemenko Perekonomian memberikan andil besar bagi akuntabilitas pelaporan keuangan di Kemenko Perekonomian," ujar Airlangga di Jakarta, Kamis.

Meski demikian, ia mengingatkan seluruh jajaran Kemenko Perekonomian untuk tidak lengah dan terus melakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan negara.

Beberapa langkah perbaikan yang ditekankan antara lain yaitu peningkatan kualitas, kewajaran, dan kebenaran dari penyajian informasi dalam laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyoroti dinamika perekonomian global yang masih menghadapi tekanan.

Laporan World Economic Situation and Prospects 2026 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,7 persen pada 2026, lebih rendah dibandingkan tren sebelum pandemi. Ketidakpastian geopolitik dan perdagangan juga menuntut kerangka kebijakan yang kuat guna menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas sosial.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 5,4 persen. Target ini didukung melalui pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan dan Program Direktif Presiden dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

“Sasaran tersebut tentu perlu dilaksanakan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas laporan keuangan yang menjadi landasan kepercayaan publik dan para investor. Dalam konteks ini laporan keuangan yang andal tidak hanya sebagai pertanggungjawaban tetapi juga instrumen pengendalian untuk memastikan efisiensi, kepatuhan, dan mitigasi resiko dalam pelaksanaan program prioritas nasional,” ujar Menko.

Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa seluruh jajaran Kemenko Perekonomian akan memberikan dukungan penuh terhadap seluruh proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian Tahun 2025 sehingga dapat terlaksana sesuai jadwal dan target waktu yang telah ditetapkan.

Menutup sambutannya, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing beserta jajaran yang hadir langsung dalam Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian Tahun 2025.

Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara di lingkungan Kemenko Perekonomian.

“Semoga sinergi yang terbangun dapat terus dijaga dan ditingkatkan, agar terwujud pengelolaan keuangan negara yang baik dan mendorong peningkatan pemulihan ekonomi nasional,” tutup dia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan apresiasi kepada sepuluh pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya pada LKPD 2024 dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peningkatan opini tersebut dinilai mencerminkan komitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan sejumlah Pemda telah menunjukkan upaya signifikan dalam memperbaiki penyajian laporan keuangan. “Pemda melakukan pemulihan atas kelebihan pembayaran serta meningkatkan pengawasan dan kecermatan verifikasi. Akun-akun laporan keuangan kini disajikan lebih sesuai standar akuntansi pemerintahan,” ujarnya dalam penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025 kepada Pimpinan DPD RI di Jakarta, Selasa (25/11).

Sepuluh Pemda yang berhasil meraih WTP adalah Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Donggala, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Bandung, dan Kota Bekasi.

Pada semester I 2025, BPK menyelesaikan 741 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang dirangkum dalam IHPS I. Sebanyak 546 di antaranya merupakan LHP bagi pemerintah daerah, terdiri atas 545 LHP Keuangan dan satu LHP Dengan Tujuan Tertentu. Adapun Kabupaten Mappi menjadi satu-satunya Pemda yang menyerahkan laporan keuangannya melewati batas waktu sehingga LHP baru disampaikan pada 21 Oktober 2025.

Dari 545 LKPD 2024 yang diperiksa, BPK memberikan 491 opini WTP, 53 opini WDP, dan satu opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Capaian WTP pemerintah kabupaten dan kota masing-masing mencapai 89,6 persen dan 96 persen, melampaui target RPJMN 2020–2024. Namun untuk pemerintah provinsi, tingkat WTP baru mencapai 82 persen, di bawah target 95 persen.

IHPS I Tahun 2025 juga mencatat kontribusi penyelamatan keuangan negara mencapai Rp69,21 triliun. Nilai tersebut berasal dari pengungkapan kerugian, potensi kerugian, serta kekurangan penerimaan sebesar Rp25,86 triliun.

Sebanyak Rp1,04 triliun di antaranya telah dikembalikan ke kas negara atau daerah selama proses pemeriksaan berlangsung. Kontributor terbesar berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Nduga, serta Pemerintah Provinsi Banten.

Selain itu, BPK mengungkap permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan di BUMN dan badan lainnya senilai Rp43,35 triliun.

Isma menjelaskan bahwa BPK juga memberikan rekomendasi strategis terkait isu lintas sektor, termasuk kebutuhan integrasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memperkuat pengendalian pemanfaatan sisa dana transfer ke daerah.

“Kami memohon dukungan dan peran sentral DPD RI untuk mendorong percepatan penyelesaian permasalahan cross-cutting ini,” katanya.

BPK menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPD RI menjadi pilar penting dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.